1

Bab I

Pendahuluan

I. Tugas dan Fungsi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 107/M-

IND/PER/11/2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Bab VI Pasal 348

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pengembangan sumber daya

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal, dan fasilitas industri, serta

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin

pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 348,

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan

industri permesinan dan alat mesin pertanian;

2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri

permesinan dan alat mesin pertanian;

3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pengembangan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal, dan

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri

permesinan dan alat mesin pertanian;

4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri permesinan dan alat mesin

pertanian;

5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi evaluasi di bidang

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri permesinan dan alat mesin

pertanian;

6. Pelaksanaan pengawasan Standar NasionaL Indonesia, standar industri hijau,

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri permesinan dan alat

mesin pertanian;

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

II. Peran Strategis Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian merupakan unit kerja pada

Direkorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika,

Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab dalam pengembangan industri

barang modal dalam negeri. Sektor industri barang modal terdiri atas 8 (delapan) sub-

2

sektor yaitu konstruksi baja, alat konstruksi, alat/mesin pertanian, mesin proses, alat

energi, alat penunjang, alat kelistrikan dan alat kesehatan.

Industri barang modal merupakan industri yang penting mengingat sektor ini

merupakan industri penyedia mesin/peralatan untuk industri lainnya. Oleh karena itu,

industri barang modal yang efisien akan mendukung industri lainnya menjadi efisien dan

berdaya saing. Dengan demikian, dukungan pengembangan industri barang modal perlu

mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian ada dalam struktur

organisasi Kementerian Perindustrian, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam

pengembangan industri barang modal dalam negeri. Dalam menjalankan peran

strategisnya, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mengacu pada

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Industri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 memberikan kewajiban pengembangan industri

yang fokus pada standardisasi, kompetensi SdM, penguatan lembaga uji, penguatan

posisi dalam kerjasama luar negeri, penguatan sistem informasi dan penguasaan

teknologi.

III. Struktur Organisasi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Permesinan dan

Alat Mesin Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-

IND/PER/11/2015 pasal 348 sampai 367 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh

Direktur yang membawahi 4 (empat) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, yaitu :

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di

bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;

b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data,

serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

terdiri atas :

a. Seksi Program

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan

alat mesin pertanian.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

3

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan

evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian

informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

2. Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,

penanaman modal dan fasilitasi industri, serta kebijakan teknis pengembangan

industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh

wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber

pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan,

perizinan dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan; dan

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri starategis,

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta bahan kebijakan teknis pengembangan industri mesin peralatan listrik

dan alat kesehatan.

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan terdiri atas:

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri

Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia

industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan dan informasi

industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri

mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

4

b. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri starategis, peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta bahan kebijakan teknis pengembangan industri mesin peralatan listrik

dan alat kesehatan.

3. Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitasi industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh

wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber

pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan,

perizinan dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan; dan

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri starategis,

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta bahan kebijakan teknis pengembangan industri peralatan pabrik, alat

berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan

terdiri atas:

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri

5

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran

industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan

pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta

sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan

serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan,

perizinan dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

b. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri starategis, peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta bahan kebijakan teknis pengembangan industri peralatan pabrik, alat

berat, dan mesin pelestari lingkungan.

4. Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,

penanaman modal dan fasilitasi industri, serta kebijakan teknis pengembangan

industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh

wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber

pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan,

perizinan dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan; dan

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri starategis,

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

6

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta bahan kebijakan teknis pengembangan industri peralatan pabrik, alat

berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri

Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia

industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan dan informasi

industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri

mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

b. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri starategis, peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri,

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta bahan kebijakan teknis pengembangan industri mesin perkakas dan

alat mesin pertanian.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah

tangga direktorat.

7

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

I. Rencana Strategis Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Rencana Strategis (Renstra) Direkrorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk merencanakan konstribusi yang signifikan bagi

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan industri barang modal dalam negeri.

Renstra Direkrorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian tahun 2015-2019

disusun berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, serta

perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan

industri barang modal dalam negeri.

1. Visi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Visi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian adalah "Terwujudnya

industri permesinan nasional yang berdaya saing"

2. Misi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Misi "Meningkatkan kemampuan produksi barang modal yang efisien"

3. Tujuan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dengan tujuan membangun dan mengembangkan industri

barang modal dalam negeri, sehingga mampu berdaya saing dan menjadi tuan

rumah di negeri sendiri.

4. Sasaran Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Sasaran-sasaran yang diharapkan tercapai pada tahun 2010-2014 adalah sebagai

berikut :

a. Meningkatnya nilai tambah Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;

b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;

c. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan Industri Permesinan dan Alat

Mesin Pertanian;

d. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Permesinan

dan Alat Mesin Pertanian;

e. Lengkap dan menguatnya struktur Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian;

8

f. Tersebarnya pembangunan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.

5. Arah Kebijakan dan Strategi

Industri barang modal dalam negeri dibangun dan dikembangkan dengan mengacu

pada penyusunan dan penerapan standardisasi, pengembangan komptensi SdM,

penguatan lembaga uji, penguatan posisi dalam kerjasama luar negeri, penguatan

sistem informasi dan penguasaan teknologi.

Oleh karena itu, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

merumuskan strategi pengembangan yang berorientasi pada penguatan struktur

industri barang modal dalam negeri.

Gambar 2.1. Strategi Pengembangan Industri Barang Modal Dalam Negeri

II. Rencana Kinerja Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Th. 2015

1. Sasaran

Jenis industri sektor permesinan yang akan diprioritaskan dan didorong

pertumbuhannya adalah industri alat berat, industri peralatan energi, industri

mesin perkakas, industri mesin tekstil, dan peralatan kelistrikan. Rencana aksi

akan disusun dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek

antara lain akan mempertahankan kebijakan batas usia mesin bukan baru yang

akan diimpor maksimal 20 tahun, serta menyusun Peraturan Menteri dan Peraturan

9

Dirjen IUBTT untuk pemberlakuan SNI wajib produk meliputi motor bakar,

handsprayer, regulator tekanan tinggi, dan konverter kit. Untuk jangka panjang

akan dikembangkan produk-produk high technology dengan bea masuk 0% dan

memiliki populasi impor yang tinggi, meliputi mesin perkakas otomatis, robotic

assembling machine, turbin gas dengan kapasitas diatas 30 MW, boiler bertekanan

tinggi dan automatic control devices.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian adalah

uraian dari ukuran keberhasilan atau kegagalan dari setiap uraian kegiatan yang

akan dilakukan oleh unit kerja Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian berdasarkan masukan, keluaran, hasil yang akan dihasilkan oleh masing-

masing kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian.

Sasaran Strategis

(SS)

Indikator Kinerja Target

Satuan IPAMP

I. Meningkatnya nilai

tambah industri

1. Laju pertumbuhan industri persentase 8.38

2. Konstribusi industri manufaktur

terhadap PDB Nasional

persentase 2.68

II. Meningkatnya

penguasaan pasar

dalam dan luar

negeri

1. Kontribusi ekspor produk IUBTT

terhadap ekspor nasional

persentase 7

2. Pangsa pasar produk IUBTT

terhadap total permintaan di

pasar dalam negeri

persentase 30

III. Meningkatnya

produktivitas SdM

industri

1. Tingkat produktivitas dan

kemampuan SdM IUBTT

Rupiah/tenaga

kerja

400000

2. Penambahan jumlah tenaga kerja

industri

Orang 3500

(PMA dan

PDMN)

IV. Tingginya

kemampuan dan

penguasaan

teknologi industri

1. Jumlah hasil litbang yang telah

diimplementasikan

Jumlah 2

10

V. Kuat, lengkap dan

dalamnya struktur

industri

1. Pertumbuhan investasi di industri

hulu dan antara

Jumlah proyek 1

2. Bertambahnya jumlah industri

komponen

Jumlah

industri

komponen

1

3. Tingkat kandungan lokal Persentase 40

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

I. Menyusun kebijakan

dan iklim usaha

industri

1. Rekomendasi usulan insentif

fiskal

Rekomendasi 2

2. Perusahaan industri yang

memperoleh insentif

Perusahaan 8

3. Rekomendasi usulan insentif

nonfiskal sektor IUBTT

Rekomendasi -

II. Mengembangkan

R&D di instansi dan

industri

1. Kerjasama R&D instansi dengan

industri/lembaga

Kerjasama 2

III. Memfasilitasi akses

pembiayaan dan

bahan baku untuk

meningkatkan

kapasitas produksi

1. Tingkat utilisasi kapasitas

produksi

% 70

2. Perusahaan yang mendapat

akses ke sumber pembiayaan

Perusahaan -

3. Perusahaan yang mendapat

akses ke sumber bahan baku

Perusahaan 1

IV. Memfasilitasi

promosi industri

1. Perusahaan mengikuti

seminar/konferensi, pameran,

misi dagang/investasi promosi

produk/jasa dan investasi industri

Perusahaan 25

V. Memfasilitasi

penerapan

standardisasi

1. Rancangan SNI 1 dan SNI 2 yang

diusulkan

RSNI 10

2. Penyusunan peraturan teknis SNI

wajib

Produk 3

3. Penyusunan Rancangan SKKNI RSKKNI 3

Gambar 2.2. Rencana Kinerja Direktorat Industri Permesinan dan

Alat Mesin Pertanian Tahun 2015

11

III. Penetapan Kinerja Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Th. 2015

Penetapan kinerja disusun sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian periode tahun 2015. Setelah mendapatkan

penetapan, maka dokumen ini dievaluasi per triwulan yang dituangkan pada Laporan

Triwulan selama tahun 2015. Seluruh sasaran dan indikator kinerja Direktorat Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian tahun 2014 mengacu pada Peta Strategis Tahun

2015-2019.

Gambar 2.3. Peta Strategis Direktorat Industri Permesinan

Dan Alat Mesin Pertanian Tahun 2015-2019

12

IV. Rencana Anggaran Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Th 2015

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN SASARAN PAGU

1850 Penumbuhan Industri Permesinan

Dan Alat Mesin Pertanian

99.790.000.000

1850.001 Koordinasi Pengembangan Industri

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

2 Laporan 33.578.363.000

1850.002 Pelaksanaan Standardisasi Bidang

Industri Permesinan Dan Alat Mesin

Pertanian

10 Standar 12.732.122.000

1850.003 Peningkatan Kemampuan SDM

Industri Permesinan Dan Alat Mesin

Pertanian

240 Orang 2.824.000.000

1850.004 Pengembangan Teknologi Industri

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

5 Unit 43.901.299.000

1850.005 Promosi Kemampuan Industri

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

7 Promosi 4.763.424.000

1850.006 Dokumen

Perencanaan/Evaluasi/Database

Industri Permesinan Dan Alat Mesin

Pertanian

2 Dokumen 1.990.792.000

T O T A L 99.790.000.000

Gambar 2.3. Anggaran Direktorat Industri Permesinan

dan Alat Mesin Pertanian Tahun 2015

Anggaran tahun 2015 dititikberatkan pada peningkatan kompetensi SdM industri

permesinan dan alat mesin pertanian bersertifikasi, penguatan lembaga uji,

penyusunan standardisasi, serta kelanjutan pembangunan gedung Pusat

Pengembangan Teknologi dan Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan.

Terkait dengan kelanjutan proses pembangunan gedung, Direktorat Industri

Permesinan telah melakukan koordinasi secara intensif dengan para pihak seperti

Inspektorat Jenderal Kemenperin, LKPP, Institut Teknologi Bandung serta perusahaan

penyedia jasa.

Penyusunan standard difokuskan pada penyusunan RSNI komponen utama sistem

konverter kit, dengan mengacu pada standar ISO 15500. Penyusunan RSNI adalah

bentuk peran serta Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam

mendukung program konversi BBM ke BBG.

13

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dalam dokumen Penetapan Kinerja

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Tahun 2015, seluruh jajaran

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian akan melakukan berbagai

upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.

I. Analisis Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, maka sasaran yang harus dicapai oleh

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penguasaan teknologi produk dan proses melalui:

a. Peningkatan penerapan standar;

b. Pengembangan prototipe produk;

c. Peningkatan fasilitasi kerjasama dengan lembaga litbang/perguruan tinggi;

d. Peningkatan kemampuan potensi industri daerah;

e. Pembentukan pusat pengembangan teknologi industri mesin perkakas dan

industri alat kesehatan.

2. Meningkatnya kompetensi SdM melalui :

a. Penyusunan SKKNI;

b. Pengembangan dan penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat

Uji Kompetensi (TUK);

c. Pelatihan dan workshop dalam rangka peningkatan kemampuan SdM di

bidang metalworking, pengelasan, pengecoran, dan alsintan.

3. Meningkatnya Pangsa Pasar Industri Barang Modal di dalam negeri dan akses

pasar luar negeri melalui :

a. Pemberian BM-DTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) untuk bahan baku

dan penolong serta komponen;

b. Pemberian insentif tax-holiday dan tax allowance untuk investasi baru barang

modal;

14

c. Peningkatan fasilitasi kerjasama pengembangan produk dan investasi dengan

negara potensial;

d. Pameran di dalam negeri untuk mendukung program pengadaan

barang/jasa;

e. Pameran di luar negeri dalam rangka peningkatan akses pasar;

f. Pengembangan kerjasama pemenuhan kebutuhan barang/jasa instansi

pemerintah pusat/daerah;

g. Penyusunan/perumusan kebijakan P3DN;

h. Sosialisasi kebijakan P3DN dan kemampuan industri nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi per triwulan selama tahun 2014 dapat disimpulkan

beberapa hal mengenai kinerja sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian

yaitu :

Peningkatan nilai tambah industri, selama tahun 2015 sektor industri

permesinan dan alat mesin pertanian terus bertumbuh dalam hal kemampuan

produksi, disain produk, kualitas produk dan diversifikasi produk. Secara umum,

pertumbuhan sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian terjadi sebagai

implementasi kebijakan fasilitas investasi yang disediakan oleh Pemerintah. industri

mesin/peralatan dalam negeri juga bertumbuh seiring dengan pelaksanaan proyek-

proyek infrastruktur seperti Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan, Proyek

Revitalisasi Industri Alat Pertahanan, Program Revitalisasi Mesin/Peralatan Pabrik

Gula, Program Diversifikasi BBM ke BBG, Program Pembangunan Rumah Murah,

Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dsb. Beberapa industri

mesin/peralatan yang terlibat pada proyek-proyek tersebut antara lain adalah PT.

Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Basuki Pratama Engineering, PT. ZUG

Industry Indonesia, PT. Super Andalas Steel, PT. Alstom Indonesia, dll.

Kementerian Perindustrian mendorong P3DN pada setiap proyek infrastruktur di

dalam negeri seperti, PLTU Cirebon 1X1000 MW, PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6

(Jawa-4) 2 X 1000 MW. Pada kedua proyek infrastruktur tersebut, Direktorat

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mendorong tercapainya optimalisasi

capaian TKDN, dalam rangka peningkatan peran serta industri dalam negeri,

penguasaan teknologi dan peningkatan kompetensi SdM.

Peningkatan penguasaan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri,

industri barang modal dalam negeri terus berupaya untuk menguasai pangsa pasar

dalam dan luar negeri melalui produk-produk yang berkualitas. Strategi penguasaan

pasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas produk serta pendirian fasilitas

produksi baru di Indonesia. Industri yang telah mendirikan fasilitas produksi baru

15

dalam rangka pemenuhan pasar Indonesia dan Asia adalah PT. Caterpillar Indonesia

Batam, untuk produksi Large Mining Truck dan Hydraulic Mining Excavator.

Keberadaan PT. Caterpillar Indonesia Batam sangat membantu Indonesia,

khususnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 4 tahun 2014 tentang

Minerba.

Industri lain yang berinvestasi dalam rangka penguasaan pasar adalah PT. Siemens

Indonesia. PT. Siemens Indonesia mendirikan pusat pelatihan teknologi las di

Cilegon sebagai strategi peningkatan kualitas produk steam turbine yang mereka

hasilkan. Capaian lain yang telah dicapai oleh PT. Siemens Indonesia pada tahun

2015 adalah pengembangan line produksi MV Switchgear. Keberadaan PT. Siemens

Indonesia beserta industri alat energi dalam negeri lainnya, sangat membantu

Pemerintah dalam upaya Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW

untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi lain yang dilaksanakan dalam rangka penguasaan pangsa pasar dalam

negeri adalah melalui kebijakan pembatasan impor. Kebijakan ini diberlakukan

untuk produk-produk mesin/peralatan yang telah diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan pembatasan impor dilakukan selaras dengan kebijakan P3DN dan TKDN,

khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Salah satu kebijakan

P3DN dan TKDN yang terus didorong oleh Direktorat Industri Permesinan dan Alat

Mesin Pertanian adalah pada subsektor alat kelistrikan, dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman

Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan.

Peningkatan penguasaan pasar produk dalam negeri juga dilakukan melalui kegiatan

pameran dalam dan luar negeri. Kegiatan pameran luar negeri yang diikuti pada

tahun 2015 dilaksanakan di China dan Taiwan.

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, Direktorat

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mengembangkan industri barang

modal dalam negeri secara menyeluruh, yaitu sampai kepada tier 2. Hal ini

dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat struktur industri barang modal.

Struktur industri yang kuat akan menghasilkan rantai pasok industri yang efisien,

sehingga produk yang dihasilkan mampu berdaya saing. Industri komponen

permesinan merupakan subsektor yang juga diprioritaskan untuk

ditumbuhkembangkan. Pengembangan industri komponen permesinan ini didorong

untuk dilakukan oleh industri permesinan skala kecil-menengah. Faktor utama yang

sangat penting dalam pengembangan industri komponen permesinan adalah

ketersediaan bahan baku.

16

Salah satu faktor penunjang pengembangan industri permesinan adalah melalui

dukungan kebijakan fiskal. Tujuan utama dari pemberian kebijakan fiskal ini adalah

untuk mendukung investasi serta meningkatkan daya saing produk permesinan

buatan dalam negeri. Kebijakan fiskal yang diberikan adalah tax holiday, tax

allowance serta Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Khusus untuk BMDTP,

sub sektor industri permesinan yang didorong melalui kebijakan ini adalah alat berat

dan alat energi.

Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi, industri barang

modal dalam negeri juga didorong untuk melakukan inovasi dan penguasaan

teknologi. Salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mencapai hal ini adalah

melalui proyek konsorsium PLTP Nasional Kamojang. Melalui proyek ini, para

pemangku kepentingan bekerjasama dalam menyatukan seluruh potensi

kemampuan yang ada untuk membangun PLTP kapasitas 3 MW di Kamojang.

Industri yang terlibat pada kegiatan ini adalah PT. Boma Bisma Indra, PT. Torishima

Guna, PT. LEN, PT. Nusantara Turbin dan Propulsi, dengan didukung oleh BPPT dan

PT. Pertamina. Kerjasama serupa juga dilaksanakan dalam mendukung

pembangunan PLTU Cirebon dengan mengikutsertakan peran serta industri barang

modal dalam negeri.

Peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi juga dilakukan secara khusus untuk

subsektor mesin perkakas dan alat kesehatan. Pengembangan kedua sektor ini

dilakukan melalui kerjasama antara para pemangku kepentingan, dalam pendirian

Gedung Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Mesin Perkakas dan Alat

Kesehatan. Pihak-pihak yang berperan serta aktif adalah Direktorat Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB,

serta industri terkait. Pada tahun 2015 ini, fokus kegiatan dilakukan pada kelanjutan

pembangunan gedung, penyiapan struktur organisasi serta inventarisasi

mesin/peralatan yang dibutuhkan.

Peningkatan penguasaan teknologi juga dilaksanakan dalam rangka mendukung

Program Ketenagalistrikan 35.000 MW. Program ini direncanakan selesai dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2015-2019. Direktorat Industri Permesinan dan Alat

Mesin Pertanian telah melakukan koordinasi, updating dan evaluasi kemampuan

industri mesin/peralatan energi di dalam negeri. Oleh karena itu, Direktorat Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian telah menyampaikan data dan informasi

kemampuan tersebut kepada para pihak terkait seperti Kemenko Kemaritiman,

Kementerian ESDM, BPPT, dan PT. PLN.

Industri mesin/peralatan energi dalam negeri diharapkan dapat berperan serta

dalam pembangunan PLTU dan PLTP dengan kapasitas s/d 7 MW. Direktorat Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian telah memetakan dan memilih keyplayer untuk

17

masing-masing produk mesin/peralatan energi yaitu steam turbine (PT. Siemens

Indonesia dan PT. Nusantara Turbin dan Propulsi), Boiler (PT. Weltes Energi

Nusantara, PT. ZUG Industry Indonesia, PT. Cilegon Fabricators, PT. Indomarine, PT.

Atmindo, PT. Super Andalas Steel, PT. Barata Indonesia, PT. Basuki Pratama

Engineering), Generator (PT. Pindad), kWH Meter (PT. Fuji Dharma Electric, PT.

Mecoindo, PT. Metbelosa), transformator (PT. CG Power Systems Indonesia, PT.

Bambang Djaja, PT. Unindo, PT. Trafoindo Prima Perkasa, PT. ABB Sakti Industri),

panel (PT. Panelindo Makmur Sentosa, PT. Hitachi Power Systems Indonesia, PT.

Industria), pompa (PT. Ebara Indonesia, PT. Torishima Guna Indonesia, PT. Bumi

Cahaya Unggul, PT. Duraquipt Cemerlang), dan perusahaan EPC nasional (PT.

Wijaya Karya, PT. Metaepsi, PT. Rekadaya Elektrika, PT. Inti Karya Persada Teknik,

PT. Tripatra Engineers and Constructors, PT. Rekayasa Industri, PT. Medco Energi

Internasional, PT. PP, PT. PAL, PT. Boma Bisma Indra, PT. Indika Energi, PT. Truba

Jaya Engineering).

Peran industry mesin/peralatan dalam negeri, khususnya sektor mesin/peralatan

listrik juga didorong melalui program jalur distribusi listrik 46.000 kms dan proyek

pembangunan jembatan nasional. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian mendorong peranan industri dalam negeri melalui penetapan harga pada

kedua program tersebut, dan harga yang ditetapkan telah melalui penelaahan dari

pihak BPKP.

Lengkap dan kuatnya struktur industri, keinginan untuk memperkuat struktur

industri permesinan dan alat mesin pertanian dalam negeri terus diupayakan oleh

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. Salah satu langkah yang

dilakukan adalah melalui promosi investasi ke negara-negara industri maju, untuk

menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mereka. Kebijakan-kebijakan yang

terkait dalam rangka penguatan struktur industri permesinan pada prinsipnya adalah

perlindungan terhadap industri yang telah eksisting, serta penyediaan fasilitas untuk

investasi industri yang baru di Indonesia.

Struktur industri permesinan dan alat mesin pertanian dalam negeri juga diperkuat

pada sisi SdM. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Peningkatan kompetensi SdM dilakukan melalui

pelatihan yang berbasis pada sertifikasi kompetensi, yang bekerjasama dengan

BNSP, LMI dan lembaga sertifikasi kompetensi lainnya. Peningkatan kompetensi SdM

industri barang modal dalam negeri difokuskan untuk produksi mesin/peralatan

dengan tingkat ketelitian tinggi. Hal ini didasarkan pada data neraca perdagangan,

dimana ketergantungan terhadap pasokan impor untuk produk-produk dengan

ketelitian tinggi cenderung meningkat, untuk sektor mesin/peralatan energi, mesin

perkakas, alat/mesin pertanian, alat berat, dan alat kesehatan.

18

Pada tahun 2015, struktur industri permesinan dan alat mesin pertanian dalam

negeri mengalami gangguan yang diakibatkan pada kondisi ekonomi global yang

melemah. Salah satu dampak yang terjadi pada sektor industri permesinan dan alat

mesin pertanian adalah pada tertundanya realisasi investasi PT. Caterpillar

Indonesia Batam. PT. Caterpillar Indonesia Batam terpaksa merelokasi rencana

investasi dan membatalkan fasilitas insentif tax holiday selama 5 (lima) tahun.

II. Neraca Perdagangan Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

No Sektor Ekspor (US$) Impor (US$)

2014 2015 2014 2015

1 Alat berat 326.513.492 359.164.841 1.035.840.561 1.139.424.617

2 Peralatan

konstruksi

122.167.724 134.384.496 1.653.806.861 1.819.187.547

3 Alat mesin

pertanian

6.861.239 7.547.362 53.142.554 58.456.809

4 Peralatan energi 42.749.807 47.024.787 964.092.145 1.060.501.359

5 Peralatan pabrik 67.441.305 74.185.435 1.850.876.084 2.035.963.692

6 Peralatan listrik 41.210.771 45.331.848 267.157.324 293.873.056

7 Peralatan

kesehatan

152.960.205 168.256.225383 383.843.385 422.227.723

Sumber : Pusdatin Kemenperin 2015 (diolah)

18

Bab IV

Kesimpulan

Selama tahun 2015 industri barang modal dalam negeri terus didorong untuk

berkembang, sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tantangan dan

hambatan yang dihadapi oleh industri barang modal dalam negeri antara lain adalah :

Tantangan

1. Produk sejenis yang diimpor dari negara lain, dengan harga yang lebih murah;

2. Penguasaan teknologi yang relatif terbatas, khususnya untuk mesin/peralatan dengan

tingkat teknologi medium-advance;

3. Sinergitas antar para pemangku kepentingan sektor industri alat kelistrikan yang

masih perlu ditingkatkan;

4. Pelemahan ekonomi yang terjadi secara global.

Hambatan

1. Tarif bea masuk industri hulu, industri menengah dan industri hilir belum harmonis;

2. Adanya kewajiban/keharusan menggunakan mesin/peralatan pembangkit listrik dari

negara donor/kreditur dalam rangka proyek putar kunci (turn key project) atau bank

konsorsium internasional pada proyek pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia,

khususnya kapasitas > 100MW;

3. Adanya ketidakpercayaan investor asing untuk menggunakan mesin/peralatan dalam

negeri, dengan alasan Quality, Cost, Delivery (QCD);

4. Keterbatasan kompetensi SdM dalam negeri dalam proses produksi untuk produk

dengan tingkat ketelitian tinggi;

5. Rancang bangun/disain, fabrikasi, manufaktur dan standardisasi masih mengacu

kepada principal pemegang merk;

6. Pengenaan PPN dan PPh terhadap pembelian bahan baku dan komponen kepada

produsen/pemanufaktur produk mesin/peralatan energi di dalam negeri;

7. Adanya tumpang tindih/duplikasi kebijakan insentif sektor ketenagalistrikan, yang

dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, dan BKPM, yang membolehkan impor barang

sejenis yang telah mampu dibuat di dalam negeri;

8. Mesin/peralatan produksi yang dimiliki industri dalam negeri umumnya sudah tua,

khususnya yang dimiliki oleh perusahaan BUMN (PT. Barata Indonesia, PT. Boma

Bisma Indra, PT. Bomastork, PT. Pindad)

19

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sebagai unit kerja pada

Kementerian Perindustrian, yang bertanggung jawab pada pengembangan industri

barang modal dalam negeri, terus mengupayakan dukungan bagi industri barang modal

dalam negeri. Sebagai evaluasi perkembangan industri barang modal dalam negeri pada

tahun 2015, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian telah merumuskan

usulan kebijakan yang akan dilaksanakan pada RPJMN 2015-2019 yaitu :

1. Perlunya PPN dan PPh ditanggung Pemerintah, misal PPNDTP dan PPhDTP, untuk

Proyek Ketenagalistrikan Merah Putih 35.000 MW;

2. Ketegasan Pemerintah untuk menjalankan P3DN dan TKDN sesuai dengan

Permenperin No. 54/2012 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

3. Perlunya bantuan pinjaman/kredit kerja untuk industri barang modal dalam negeri,

untuk pembelian bahan baku, komponen dengan bunga rendah (7-10%);

4. Harmonisasi tarif bea masuk industri mesin/peralatan energi mulai dari industri

hulu, menengah dan hilir;

5. Perlunya adanya peraturan yang mengatur pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan dengan pola turn key project dan dibiayai oleh konsorsium bank

internasional, dengan mengoptimalkan produk dalam negeri;

6. Perlunya dibentuk konsorsium perusahaan industri, perbankan, EPC dalam negeri,

serta melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, PT. PLN,

BPPT/Kemenristekdikti dalam membangun proyek ketenagalistrikan untuk kapasitas

< 100 MW (Konsorsium Merah Putih);

7. Perlunya pemberian alokasi pembangunan proyek ketenagalistrikan kapasitas < 100

MW kepada Konsorsium Merah Putih;

8. Perlunya peningkatan kompetensi SdM industri melalui pelatihan bersertifikasi;

9. Perlunya peningkatan transfer teknologi dari principal kepada lokal agar mampu

mandiri dalam rancang bangun/disain, fabrikasi, dan manufaktur;

10. Perlunya PPN dan PPh tidak dipungut/tidak dikenakan, untuk pemanufaktur industri

mesin/peralatan energi dalam negeri untuk pembeliaan bahan baku dan komponen

lokal, khususnya untuk proyek PT. PLN;

11. Perlunya merevisi peraturan-peraturan kebijakan insentif fiskal yang terkait dengan

pembangunan ketenagalistrikan secara terintegrasi dan komprehensif;

12. Perlunya program restrukturisasi mesin/peralatan produksi industri dalam negeri,

tidak terbatas pada perusahaan industri barang modal BUMN, termasuk perusahaan

20

swasta yang berpotensi (PT. Texmaco Perkasa Engineering, PT. Bukaka Teknik

Utama, PT. Mugi, dll);

13. Untuk menjamin sinergitas program dan keberpihakan pada industri dalam negeri

dalam pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, perlu dibentuk KKPLN (Komite

Kebijakan Pembangunan Listrik Nasional), dengan model mengikuti pola KKIP

(Komite Kebijakan Industri Pertahanan), dengan Presiden sebagai Ketua KKIP dan

pelaksana oleh Menko Kemaritiman, dimana anggotanya adalah instansi teknis

terkait.

Pengukuran Kinerja

21

Unit : Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Tahun : 2015

SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

I Meningkatnya nilai tambah

industri

1 Laju pertumbuhan industri 8.38% 0.8%

2 Kontribusi industri manufaktur

(permesinan) terhadap PDB Nasional

2.68% 0.65%

II Meningkatnya penguasaan

pasar dalam dan luar negeri

1 Kontribusi ekspor produk permesinan

terhadap ekspor nasional

7% 2.5%

2 Pangsa pasar produk permesinan

terhadap total permintaan pasar

dalam negeri

30% 20%

III Meningkatnya produktivitas

SDM Industri

1 Tingkat produktivitas dan kemampuan

SDM industri permesinan

Rp 400.000/TK Rp

300.000/TK

2 Penambahan jumlah tenaga kerja

industri

3500 orang

(PMA dan

PMDN)

1500

IV Tingginya Kemampuan

Inovasi dan Penguasaan

Teknologi Industri

1 Jumlah hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 0

V Kuat, lengkap dan dalamnya

struktur industri

1 Pertumbuhan investasi di industri hulu

dan antara

1 proyek 2

2 Bertambahnya jumlah industri

komponen

1 industri 2

3 Tingkat kandungan lokal 40 % 40%

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

22

I Menyusun kebijakan dan

iklim usaha industri

1 Rekomendasi usulan insentif fiskal 2 rekomendasi 2

2

Perusahaan industri yang memperoleh

insentif

8 Perusahaan

5

3 Rekomendasi usulan insentif nonfiskal

sektor IUBTT

- -

II Mengembangkan R&D di

instansi dan industri

1 Kerjasama R&D instansi dengan

industri/lembaga

2 kerjasama 2

III Memfasilitasi akses

pembiayaan dan bahan

baku untuk meningkatkan

kapasitas produksi

1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi 70% 75%

2 Perusahaan yang mendapat akses ke

sumber pembiayaan

- -

3 Perusahaan yang mendapat akses ke

sumber bahan baku

1 perusahaan 1

IV Memfasilitasi promosi

industri

1 Perusahaan mengikuti

seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi promosi produk/jasa

dan investasi industri

25 perusahaan 25

V Memfasilitasi penerapan

standardisasi

1 Rancangan SNI 1 dan SNI 2 yang

diusulkan

10 RSNI 10

2 Penyusunan peraturan teknis SNI wajib 3 Produk 3

3 Penyusunan Rancangan SKKNI 3 RSKKNI 3

Jumlah anggaran tahun 2015 : Rp 99.790.000.000

Realisasi anggaran tahun 2015 : Rp 65.486.386.000