Bab I Pendahuluan - kominfo.magetan.go.idkominfo.magetan.go.id/sites/default/files/2017-07/LKJIP...
Transcript of Bab I Pendahuluan - kominfo.magetan.go.idkominfo.magetan.go.id/sites/default/files/2017-07/LKJIP...
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum SKPD
1.2 Tugas dan Fungsi SKPD
1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD
1.4 Sistematika
BAB II PERENCANAAN KERJA
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3 Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN:
Lampiran I : Pengukuran Capaian Kinerja BKD Tahun 2016
Lampiran II : Realisasi Anggaran Terkait Capaian Kinerja BKD tahun 2016
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum SKPD
Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai Lembaga
Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf
yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif
sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan
terobosan-terobosan (techno structure) di bidang
kepegawaian sesuai dengan
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan
pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan
pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya
manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan
Kabupaten Magetan dalam mewujudkan visi “Tersedianya Aparatur Yang Profesional, N
Sejahtera dan Bermartabat”.
Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-
indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam
Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan
Kepegawaian Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam
memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai
maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk
menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat
dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten
Magetan.
PENDAHULUAN
BAB I
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
Kepala Badan
Sekretaris
Bidang Pengadaan,Pensiun
dan Informasi
Bidang Mutasi dan
Kepangkatan
Bidang Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
dan Penghargaan
Jabatan Fungsional
Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas,
secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :
1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD melalui penyusunan perencanaan dan
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana
dan prasarana yang memadai
Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-
fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut :
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Sub Bagian Umum &
Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan &
Program
Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural
Sub Bidang Displin dan
Penghargaan
Sub Bidang
Kepangkatan
Sub Bidang Data dan Informasi
Sub Bidang Diklat
Teknis Fungsional
Sub Bidang Mutasi Sub Bidang Pengadaan dan
Pensiun
Sub Bidang Diklat
Penjejangan
Sub Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur
Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74 Tahun 2008
tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengembangan karier pegawai,
mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, , pengembangan karier pegawai,
mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas
sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, BKD didukung oleh pegawai sebanyak 38
orang, dengan profil demografi sebagai berikut :
Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2016 Jumlah Pegawai = 38 Orang
SD : 0 Orang
SMP : 0 Orang
SMA : 6 Orang
DII : 0 Orang
DIII : 7 Orang
S1 : 20 Orang
S2 : 5 Orang
S3 : 0 Orang
IV/c : 1 Orang
IV/b : 2 Orang
IV/a : 2 Orang
III/d : 8 Orang
III/c : 5 Orang
III/b : 11 Orang
III/a : 2 Orang
II/d : 2 Orang
II/c : 4 Orang
II/b : 1 Orang
II/a : 0 Orang
PENDIDIKAN
GOLONGAN
JENIS JABATAN
JFU
2 Orang
JENIS KELAMIN
P = 17 Orang L = 11 Orang
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD
Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang
berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen
kepegawaian BKD Kabupaten Magetan, sehingga visi, misi, program dan kegiatan
diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Magetan di antaranya :
1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang
disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang
merupakan kewenangan SKPD lain
4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat
waktu
7. Belum akuratnya seluruh data pegawai
1.4 Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja BKD Kabupaten Magetan Tahun 2016 ini disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum SKPD 1.2 Tugas dan Fungsi SKPD
1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.3 Akuntabilitas Keuangan
3.4 Prestasi atau Penghargaan
BAB IV PENUTUP
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016
Bab I Pendahuluan
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah serta masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Magetan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 -
2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 800/2146/BKD tentang Penetapan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu
5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Magetan dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah
daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Renstra BKD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung
RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018, karena BKD merupakan salah satu SKPD
yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 yakni Mewujudkan
Kepemerintahan yang Baik dan Peningkatan SDM yang Profesional, Dilandasi
Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Keterkaitan misi terdapat pada :
Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi
Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indikator Kinerja : Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam menetapkan visinya harus
mengacu pada visi Kabupaten Magetan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan
fungsinya. Visi Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Magetan Yang Adil Mandiri dan Bermartabat ”.
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan
peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah :
Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kabupaten Magetan dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan,
telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
“Tersedianya Aparatur yang Profesional,
Sejahtera dan Bermartabat ”.
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Hasil reviu dari Kemenpan-RB tersebut dapat dilihat pada tabel - tabel di bawah ini :
Tabel 2.1 Perbandingan Visi BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu
VISI SEBELUM REVIU VISI SETELAH REVIU REKOMENDASI DAN CATATAN DARI TIM
KEMENPAN-RB
“ Tersedia Aparatur yang Profesional ,Sejahtera dan Bermartabat ”
“Tersedia Aparatur yang Profesional ,Sejahtera dan Bermartabat ”
Tidak ada catatan/ rekomendasi
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa visi BKD Kabupaten Magetan tidak
mengalami perubahan karena tidak ada catatan/rekomendasi dari Tim Kemenpan-RB.
Adapun Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan mengalami
perubahan menjadi 2 misi karena misi ke-3 tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok
dan fungsi sehingga dihilangkan dari misi BKD seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Tabel 2.2
Perbandingan Misi BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu
MISI SEBELUM REVIU MISI SETELAH REVIU KETERANGAN
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara
Tidak ada perubahan
2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel
2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel
Tidak ada perubahan
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja yang optimal
Diusulkan dimasukkan sebagai misi
SKPD dan indikatornya dijadikan
indikator pendukung.
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tabel 2.3 Perbandingan Tujuan BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu
TUJUAN SEBELUM REVIU REKOMENDASI DAN CATATAN
DARI KEMENPAN TUJUAN SETELAH REVIU
1. Tersedianya aparatur sipil
negara yang memenuhi standar
kompetensi
Tujuan untuk dirumuskan kembali agar derajatnya lebih tinggi dari sasaran
1. Terpenuhinya penempatan
dalam jabatan sesuai
dengan standar kompetensi
2. Tersedianya pelayanan
administrasi kepegawaian yang
tepat, cepat dan akurat Tidak ada catatan/ rekomendasi 2.
Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian
yang tepat, cepat dan akurat
3. Tersedianya laporan keuangan
dan aset yang handal serta
kinerja yang optimal
Tidak ada catatan/ rekomendasi 3 . Peningkatan akuntabilitas
kinerja SKPD
Tabel 2.4 Perbandingan Sasaran BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu
SASARAN KETERANGAN
SEBELUM REVIU SETELAH REVIU
1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
1. Peningkatan kompetensi dan Meningkatnya Kualitas Penataan SDM sumber daya manusia aparatur sipil negara
Disarankan untuk sasaran 1 dan 2 dijadikan satu karena keduanya masih dalam keterkaitan 2. Penempatan dalam jabatan
sesuai dengan standar kompetensi
3. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN Tidak ada perubahan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Tidak ada perubahan
5. Terwujudnya akurasi data kepegawaian
4. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Perubahan dari “Terwujudnya” menjadi “Tersedianya”
6.
Terwujudnya pelaksanaan kinerja yang optimal
5.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Sasaran dijadikan satu,dan menjadi sasaran
pendukung bukan sasaran utama
7. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tabel 2.5
Perbandingan Indikator Kinerja BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Setelah Reviu
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
SEBELUM REVIU SETELAH REVIU
1. Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP
1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
Indikator “Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP” mendapatkan catatan dari Kemenpan-RB untuk dihilangkan sebagai IKU BKD karena nilai SKP merupakan kewenangan atasan langsung pegawai yang bersangkutan, sehingga untuk mengukur kompetensi disarankan untuk menggunakan indikator “Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi”, yang kemudian dipilah menjadi 2 yakni kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.
- Kompetensi Manajerial
- Kompetensi Teknis
2. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar
2 Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara sebagaimana yang tertuang dalam sasaran ke-1 pada tujuan ke-1, tidak hanya melalui diklat, sehingga BKD menambahkan indikator kinerja lainnya yakni “Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar
3 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Tidak ada perubahan, merupakan indikator kinerja utama BKD
4. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS
4. Persentase Penurunan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
Perubahan “dari penanganan kasus” menjadi penurunan terhadap pelanggaran Disiplin pegawai ASN
5. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Persentase kenaikan
pangkat pegawai tepat waktu
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu
- Persentase penyelesaian Adm. Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg dan taspen tepat waktu
Penambahan indikator kinerja untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian
Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Tidak ada perubahan
Prosentase pegawai yang terpenuhi hak – hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku
Prosentase pegawai yang terpenuhi hak – hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator tambahan dari pendampingan kementrian PAN - RB
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
5. Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian
. Persentase pegawai yang datanya akurat
Penggabungan indikator kinerja ke-5 dan ke-6
6. Tingkat akurasi data kepegawaian
8. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti
Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti
Tidak lagi menjadi IKU, tetapi hanya indikator kinerja pendukung yang tercantum dalam Renstra BKD
9. Persentase Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah
Persentase Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah
Tidak lagi menjadi IKU, tetapi hanya indikator kinerja pendukung yang tercantum dalam Renstra BKD
Hasil revisi dan perubahan setelah diberikan rekomendasi dan catatan dari
Kemenpan-RB pada penyusunan SAKIP BKD Kabupaten Magetan tahun 2015 dapat dilihat
pada gambar di bawah ini :
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu
MISI I Peningkatan
kualitas sumber daya manusia
aparatur
TUJUAN
Terpenuhinya Penempatan Dalam Jabatan Sesuai
Kompetensi
Mewujudkan pegawai ASN yang Disiplin
Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan
aparatur sipil negara
Meningkatnya disiplin pegawai ASN
V I S I “ Tersedianya Aparatur yang Profesional,
Sejahtera dan Bermartabat”
SASARAN
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tabel 2.6
Sasaran, Indikator, Program BKD Kabupaten Magetan Hasil Reviu
SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya penataan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Kompetensi manajerial 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur
- Kompetensi teknis
b. Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi
c Persentase jabatan yang diisi sesuai
dengan kompetensi
Pembinaan dan pengembangan
aparatur
2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin PNS
1 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
2 Program Peningkatan Disiplin PNS
3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
MISI II Peningkatan pelayanan
administrasi kepegawaian
yang transparan dan akuntabel
Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian
yang tepat, cepat dan akurat
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
Tersedianya akurasi data
kepegawaian
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja SKPD
TUJUAN SASARAN
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu
b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Indek Kepuasan Masyarakat
Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pembinaan dan Pengembangan aparatur
4. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase pegawai yang datanya akurat Pembinaan dan pengembangan aparatur
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
a. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
b. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Adapun perjanjian kinerja BKD Kabupaten Magetan Tahun 2016 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4
1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara
a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
- Kompetensi manajerial Persentase 90
- Kompetensi teknis Persentase 50,70
b. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai
dengan kebutuhan formasi Orang 21
c. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Persentase 89
2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
a. Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
Persentase 30
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu Persentase 90 - Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persentase 85 - Persentase penyelesaian Adm. Penerbitan
karis/karsu/karpeg dan taspen Persentase
95
b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian ASN Indeks 74
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
c Meningkatnya pemenuhan hak – hak kepegawaian ASN Persentase 100
4. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase pegawai ASN yang datanya akurat Persentase 85
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
a. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase 100
b. Persentase tertib barang/aadministrasi daerah Persentase 100
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp 1,936,220,400 APBD Murni
2. Pembinaan dan pengembangan aparatur Rp 2,153,967,300 APBD Murni
3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Rp 5,000,000 APBD Murni
4. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 402,989,600 APBD Murni
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 202.290.000 APBD Murni
6. Program peningkatan disiplin aparatur Rp 355,413,550 APBD Murni
7. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Rp 75,500,000 APBD Murni
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 13,000,000 APBD Murni
JUMLAH
Rp 5.144.380.850 APBD Murni
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah
masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk
menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-
masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2013-2018 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi
pemerintah.
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah . Untuk meningkatkan
akuntabilitas, telah dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui
pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 setelah evaluasi menunjukkan hasil sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Magetan
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi
A. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan sumber daya
manusia Aparatur Sipil Negara
1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi
- Kompetensi Manajerial % 68 68,10 100,14
- Kompetensi Teknis % 70 69,34 99,05
2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai
dengan kebutuhan formasi Orang 21 21 100
3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % 83 86 103,61
Tujuan 2 : Mewujudkan Pegawai ASN Yang Disiplin
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN
1. Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin
pegawai ASN % 30 30 100
Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat
C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
1. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan
tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu % 100 100 100
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu %
80
78 97,5
- penyelesaian Adm. Penerbitan karis/karsu/ Persentase
karpeg dan taspen % 100 247,60 247,6
2. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks 73 75 102,73
3. Persentase pegawai yang terpenuhi hak2 kepegawaiannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku % 100 100 100
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Lainnya (Pendukung) BKD Kabupaten Magetan Tahun 2016
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
D Sasaran Strategis 4 : Tersedianya akurasi data
kepegawaian
Prosentase Pegawai ASN yang datanya Akurat % 80 89 111,23
E Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
SKPD
1 Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100
2. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah % 100 100 100
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan
realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Penjelasan
capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi
Sasaran Strategis 1
Peningkatan Kompetensi dan Meningkatnya Kualitas Penataan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise)
yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga merupakan
hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/ pengetahuan , tindakan
nyata serta proses mental yang terjadi dalam
jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan
kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa
kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan.
Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan,
keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam
pekerjaan.
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh
melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu, dalam pencapaian
sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di
bawah ini :
Tabel 3.3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
- Kompetensi Manajerial 70,% 68,10% 100,00
- Kompetensi Teknis 67,19% 67,91% 101,07
2. Jumlah pegawai ASN yang mendapat bantuan
tugas belajar 21 21 118,75
Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1 106,61
Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut :
Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan
kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.
1.1 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Kompetensi Manajerial
Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang
berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam
menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan
menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan
evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip
good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk
bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat PIM II, III dan IV
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.4 Analisis Capaian IKU 1.1.a
No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial setiap tahun :
- Diklat PIM Tk. II 1 1 2 2 1 1 - Diklat PIM Tk. III 19 19 18 18 18 18 - Diklat PIM Tk. IV 28 28 26 26 31 31 Jumlah 48 48 46 46 50 50 2. Jumlah pegawai yang
memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)
- Diklat PIM Tk. II 16 16 19 19 21 21
- Diklat PIM Tk. III 65 65 102 102 120 120
- Diklat PIM Tk. IV 308 308 362 362 392 392
Jumlah 389 389 483 483 533 533
3. Jumlah Pejabat Struktural 839 903 856 4. Persentase pegawai yang
memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (2/3) x 100%
52,01% 52,01% 58,58% 58,58% 68,10% 68,10%
CAPAIAN IKU 100% 100% 100%
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, berdasarkan perhitungan target dan
realisasi setiap tahunnya terlihat bahwa kinerja BKD rata-rata telah mencapai target
dan terjadi peningkatan sebesar 6,57% pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan
tahun 2014 dan kemudian meningkat lagi sebesar 9,52% pada tahun 2016.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah
tercapai sebesar 68,10% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial
% 68,10 68,10 100 75 68.10 68,10
b. Kompetensi Teknis
Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis
pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat
diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.6 Analisis Capaian IKU 1.1.b
No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 TAHUN 2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Peningkatan kompetensi Teknis setiap tahun
567 567 789 789 250 250
2. Jumlah pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi Teknis (akumulasi)
4.606 4.606 5.628 5.628 5.763 5.763
3. Jumlah PNS 10.282 10.135 8.671
4. Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (2/3 x 100%)
50,31% 50,31% 63,31% 63,31% 69,34% 69,34%
CAPAIAN IKU 100% 100% 100%
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang memiliki
sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis telah mencapai target yang ditetapkan
pada tahun 2012 dan 2013.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah
tercapai sebesar 69,34% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial
% 69,34 69,34 100 75 69,34 92,45
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, di antaranya :
1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai pendidikan
dan pelatihan.
2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan bukan
sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan
3. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.
Untuk itu, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja
indikator ini di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja
2. Menambah atau Mengirim peserta Diklat berdasarkan kebutuhan yang ingin ditingkatkan
3. Menciptakan kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia penyelenggara dan widyaiswara
Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan
meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
1.2 Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Tugas Belajar
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi
untuk tahun 2016 adalah sebanyak 21 orang dari target sebesar 21 orang, sehingga
capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2015 terlihat adanya peningkatan. Hal ini disebabkan karena sumber pendanaan
pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh motivasi belajar yang tinggi
dari PNS untuk memenuhi standar Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh
motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan adanya
program-program, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Provinsi yang membantu
pencapaian target Pemerintah Kabupaten.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja baru
tercapai sebesar 67,12% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Jumlah pegawai ASN yang mendapat bantuan tugas belajar
% 21 21 100 73 49 67,12
Pemberian Tugas Belajar bagi PNS
dimaksudkan untuk menyiapkan sumber
daya aparatur yang memiliki pengetahuan,
keahlian dan keterampilan yang
diperlukan untuk menunjang peningkatan
kinerja organisasi berdasarkan pada
prinsip profesionalisme dan berbasis
kebutuhan organisasi. Pegawai ASN yang
memperoleh beasiswa tugas belajar terdiri
dari berbagai jurusan sesuai dengan
kebutuhan formasi pada SKPD seperti
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.9
Jumlah Pegawai ASN yang mendapat bantuan Tugas Belajar
Tahun Jenjang Jurusan Perguruan Tinggi Total
(Orang)
2016
S2 Magister Pembangunan wilayah dan kota
Universitas Diponegoro Semarang
21
S2 Magister Pembangunan wilayah dan kota
Universitas Diponegoro Semarang
S2 Ilmu Komunkasi UNS Surakarta
S2 Magister Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan
UI JAKARTA
S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
UGM YOGYAKARTA
S2 Magister Keperawatan UGM YOGYAKARTA
S2 Magister Akuntansi UGM YOGYAKARTA
S2 Magister Pendidikan Agama Islam
IAIN SURAKARTA
S2
Magister Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Infrastruktur
UNS SURAKARTA
S2 Magister Sumber Daya Air UNBRA MALANG
S2
Magister Pengelolaan Sumber Daya Air
ITB
S2 Magister Pendidikan Fisika UN MALANG
dr Spesialis
Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
UNBRA MALANG
dr. Spesialis
Dokter Anestesiologi UGM YOGYAKARTA
Dr. Spesialis
Orthopaedhi & Traumatologi UNBRA MALANG
Dr. Spesialis
Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
UNBRA MALANG
dr. Spesialis
Ilmu Syaraf UNS SURAKARTA
dr. Spesialis
Anesthesiologi dan Reanimasi
UNS SURAKARTA
dr. Spesialis
Penyakit Dalam UNS SURAKARTA
dr. Spesialis
Anestesiologi dan Reanimasi UNAIR SURABAYA
Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja yakni
kurangnya koordinasi dengan perguruan tinggi dalam melaporkan hasil studi PNS
yang menempuh tugas belajar menyebabkan hasil studi tidak terpantau sehingga
beberapa tidak memenuhi target nilai yang diharapkan serta mengembalikan secara
penuh dana bantuan tugas belajar tersebut.
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Untuk meningkatkan capaian IKU ini di tahun-tahun mendatang, BKD
Kabupaten Magetan menyusun langkah sebagai berikut :
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu
organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting.
Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan
antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut
merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.
Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah
diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang
dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi.
Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.10 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1.3
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi 83 86,00 103,61
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan
kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja,
melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap
peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam
organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan
organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa
memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang
1. Meminta kepada perguruan tinggi tempat PNS peserta tugas belajar untuk memberikan secara berkala laporan kemajuan studi PNS kepada BKD Kabupaten Magetan untuk memudahkan evaluasi sesuai aturan dalam kerjasama yang telah dibuat.
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa
menjadi kontra produktif.
Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan
Assessment bagi pejabat eselon II dan pejabat eselon III. Di tahun 2016, Pemerintah
Kabupaten Magetan juga telah melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Kepala Dinas Pendidikan dan staf ahli.
Bila dibandingkan dengan tahun 2015, capaian kinerja tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 0,67% dikarenakan adanya OPD baru pada tahun 2016 :
No Jumlah Pegawai berdasarkan
jabatan 2015 2016
1. Formasi Struktural 1003 958
2. Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi
903 856
Target IKU 82% 85%
Realisasi IKU = (2/1) x 100%
90,02% 89,35%
Capaian IKU = (Realisasi/Target) x 100%
109,78% 105,11%
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah
tercapai sebesar 86,54% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
% 85 89,35 105,11 95 89,35 94,05
Tabel 3.11
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Persentase
Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
Kondisi saat ini adalah bahwa standar kompetensi jabatan di lingkungan
pemerintah Kabupaten Magetan belum disusun, baik berupa kajian akademik atau
berbentuk aturan hukum. karena mengingat bahan baku yang digunakan untuk
menyusun standar kompetensi yaitu informasi jabatan belum ada , juga informasi
jabatan yang ada belum lengkap dan belum dapat menunjang penyusunan standar
kompetensi.
Di samping itu, faktor penghambat lainnya adalah belum adanya hasil analisis beban kerja untuk bahan penataan SDM dan implementasi hasil pemetaan kompetensi serta belum adanya hasil analisis jabatan untuk fungsional umum/pelaksana untuk menyusun standar kompetensi JFU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai bahan dasar penempatan dalam jabatan fungsional umum.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten
Magetan untuk meningkatkan capaian kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai
dengan kompetensi antara lain :
1. Untuk penempatan dalam jabatan struktural, solusi yang dapat dilakukan yakni dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak luar untuk melakukan assessment kompetensi
terhadap pejabat struktural
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur daerah dalam hal penetapan nama-nama dan uraian tugas jabatan fungsional umum, sehingga
penempatan ke depan dapat langsung memunculkan nama jabatan termasuk jabatan fungsional umum
3. Berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki Tupoksi dalam penyelesaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tujuan 2 : Mewujudkan Pegawai ASN yang disiplin
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN
Saat ini penempatan pejabat struktural mengacu pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ditambah dengan hasil assessment
Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan
golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh SKPD
1
2
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah
mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya
ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.13
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Persentase penurunan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai ASN 30% 30% 100
Capaian Sasaran Strategis 2 100
Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai
lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi
pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan
disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan
kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran persentase
penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.
Selain itu, Bupati Magetan dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magetan, guna memberikan keputusan penjatuhan sanksi disiplin
kepegawaian secara adil maka dibentuk Tim Pertimbangan dan Penyelesaian
Pelanggaran
Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka
target telah tercapai 100%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.14
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase
Penurunan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Target Realisasi
Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin PNS
% 30% 30% 100
3.1 Persentase Penurunan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran disiplin
yang ditangani oleh BKD mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 30,00% jika
dibandingkan dengan tahun 2015 dan kemudian kembali mengalami peningkatan pada
tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan dan
sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus
pelanggaran disiplin.
Tabel 3.15
Jenis
Pelanggaran
Disiplin
Tahun
2014 2015 2016
Ringan 1 15 14
Sedang 1 2 3
Berat 10 7 4
Jumlah 6 24 21
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah
tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.16 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2014
Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin PNS
% 30 30 100 100 80 100
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah dilaksanakannya
monitoring dan sosialisasi bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magetan untuk pembinaan pegawai.
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang solusi yang akan
dilaksanakan adalah :
Tujuan 2 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang
tepat, cepat dan akurat
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah
mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing
pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.17
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Persentase administrasi kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu
a. Kenaikan pangkat pegawai tepat waktu 87,5% 88,16% 100,75
b. Pensiun pegawai tepat waktu 87,5% 89,43% 102,21
c. Prosentase penyelesaian ADM.penerbitan karis/karsu/karpeg dan taspen
87,5% 90,32% 103,22
2. Indeks kepuasan pelayanan administrasi
kepegawaian 73.5 75,11 100,89
3 Pegawai yang terpenuhi hak – hak
kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 102,19
Sasaran
Strategis 3
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Peningkatan koordinasi dan konsolidasi
dengan SKPD terkait
1
Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan
administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai,
kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.
a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002 tentang
perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Pada tahun
2016, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 2.000 usulan dan jumlah usulan
kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah 2.000 usulan, sehingga
persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu sebesar 88,16%.
Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat :
1 SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS yang akan naik pangkat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
2
BKD memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3 BKD mengirimkan usul dan berkas Kenaikan Pangkat yang telah dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat
4 Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis, dikirimkan kembali ke BKD untuk dicetak Surat Keputusannya
b. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013 tentang
perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang
Pemberhentian PNS. Jumlah usulan kenaikan pensiun di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magetan yaitu berjumlah 537 usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun
pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 485 usulan. Sehingga persentase
kenaikan gaji berkala tepat waktu yaitu sebesar 90,32%.
3.1 Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Mekanisme pelayanan pensiun :
1 SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mencapai BUP atau Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
2
BKD memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3 BKD mengirimkan usul dan berkas Pensiun yang telah dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penerbitan Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan
4 Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS tersebut, maka Gaji akan secara otomatis dihentikan melalui sistem Gaji.
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian
yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2015-2016
No. Indikator Kinerja
2015 2016
Usulan Tepat Waktu
Target Realis
asi Capaian
IKU Usulan
Tepat Waktu
Target Realis
asi Capaian
IKU
1.
Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu
1582 1582 1750 87,71 100,57% 1705 1705 1750 1750 100 %
2. Pensiun Pegawai Tepat Waktu
225 225 400 225 102,86% 312 312 400 312 78 %
3
Penyelesaian ADM. Penerbitan Karis/Karsu/ Karpeg dan Taspen
506 506 500 506 100% 1238 1238 500 1238 247,60
%
RATA-RATA CAPAIAN IKU
101,14% 141,86
%
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kinerja, hal
ini disebabkan oleh :
Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga
memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang disampaikan
oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan
Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke
BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS
memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala
Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan
Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan
teknis di BKN
1
2
3
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah
tercapai sebesar 89% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. 19 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu
% 87,5 88,16 100,75% 100 88,16 88,16
Pensiun Pegawai Tepat Waktu
% 87,5 89,43 102,21% 100 89,43 89,43
Penyelesaian ADM. Penerbitan Karis/karsu/karpeg dan taspen
% 87,5 90,32 103,22% 100 90,32 90,32
Rata-rata Capaian 89,30
Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja yakni :
1. Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD
2. Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap
3. Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK.
4. Proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c ke atas tidak tepat waktu
karena merupakan wewenang Presiden.
5. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun
Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan untuk pencapaian IKU di masa yang
akan datang adalah :
1. Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD,
sudah dilakukan sosialisasi terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisasi kenaikan
pangkat yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober).
2. Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD yang tidak lengkap, sudah dan
akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap SKPD.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
terkait administrasi kepegawaian yang dibutuhkan serta berkoordinasi yang lebih
intensif dengan BKN Regional III mengenai data pada SAPK.
Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data SAPK untuk pegawai yang
Pensiun, hal ini terus dilakukan konsolidasi antara BKD Kabupaten Magetan dan
BKN Regional III untuk mengatasi permasalahan tersebut.
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Untuk kendala proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c ke atas tidak
tepat waktu karena merupakan wewenang Presiden, hal ini akan terus diupayakan
koordinasi kepada SKPD mengenai Pensiun Golongan IV/c ke atas agar menjadi
perhatian SKPD terkait untuk menyampaikan berkas pensiun 1 (satu) tahun
sebelum mencapai batas usia pensiun, berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian PNS.
5. Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun,
Bidang Pengadaan,Pensiun dan Informasi sudah melakukan sosialisasi terhadap
SKPD melalui kegiatan Inventarisasi Data Pensiun PNSD yang Memenuhi Batas Usia
Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi Proses Penyelesaian Pensiun PNSD
Kabupaten Magetan.
Sesuai Amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, maka BKD sebagai lembaga
pelayanan publik, berorientasi pada
kepuasan masyarakat/pelanggan melalui
pengukuran kepuasan pelayanan, dimana
masyarakat yang dimaksud adalah PNS
Kabupaten Magetan.
Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menilai dan mengukur kualitas
pelayanan BKD Kabupaten Magetan berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Magetan selaku pengguna jasa layanan publik pada BKD Kabupaten Magetan,
dengan jumlah sampel sebanyak 70 (tujuh puluh orang).
3.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
terdiri atas pengukuran terhadap :
Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan pada
pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan mencapai 62,5% yang
berada pada interval mutu pelayanan cukup puas, seperti dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 3.20
Perbandingan Nilai Mutu Pelayanan dengan Kinerja BKD
No. Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja BKD
1. 20 - 36 Sangat Tidak Puas Target :
73,5 2. 37 – 52 Tidak Puas
3. 53 – 68 Cukup Puas Realisasi :
75,55 ( Puas)
4. 69 – 84 Puas Capaian IKU :
5. 85 - 100 Sangat Puas 102,11
Dengan demikian, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang
direncanakan, maka target telah tercapai 102,11%.
Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Magetan sebesar 75,55% menunjukkan bahwa masih ada pelanggan pelayanan yang
masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal yang menjadi permasalahan
adalah :
1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. Waktu pelayanan dianggap masih lama
3. Sikap pegawai yang kurang ramah
4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang
1. Waktu dan Biaya pelayanan
2. Mekanisme/Prosedur Pelayanan
3. Sarana dan Prasarana
4. Profesionalisme dan Kepribadian
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tindakan koreksi untuk mengatasi hal
tersebut antara lain :
Optimalisasi penggunaan barang
inventaris kantor dan penataan tempat
pelayanan dengan kondisi yang lebih baik
Peningkatan produktivitas seluruh
pegawai supaya bisa mengoptimalkan
waktu pengerjaan di semua bidang
Menata prosedur kerja agar lebih efektif
dan efisien
Melaksanakan pelatihan atau bimtek
kepada para pegawai untuk meningkatkan
kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan
integritas.
Pelaksanaan survey secara langsung dengan mengirim kuisener ke SKPD
menggunakan panduan pertanyaan berupa kuesioner tertutup dan dilaksanakan selama
kurang lebih 2 minggu melibatkan 10 orang surveyor dengan jumlah sampel sebanyak
278 orang dari total populasi PNS Kabupaten Magetan 8671 orang.
Hasil survey menyatakan bahwa :
(1) Dalam hal pengetahuan umum, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengetahui dan cukup memahami layanan
yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
(2) Dalam hal syarat dan prosedur, terdapat beberapa hal yang sulit dipenuhi, di
antaranya :
a. Persyaratan yang dirasakan masih sulit adalah pada urusan pemberhentian
pegawai, perumusan standar pemberian kesejahteraan PNS dan penghargaan
bagi PNS yang berprestasi.
b. Prosedur yang masih dirasakan sulit dipenuhi antara lain pemberian ijin
belajar, ujian seleksi penyesuaian kenaikan pangkat PNS dan penyelenggaraan
penanganan kasus dan pembinaan pelanggaran disiplin
1
2
3
4
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
(3) Sosialisasi informasi, oleh BKD Kabupaten Magetan selama ini dinilai sudah
berjalan cukup baik.
(4) Media informasi berbasis teknologi, masih perlu dikembangkan lagi
(5) Kapasitas dan perilaku petugas dinilai sudah cukup baik. Namun perlu
digarisbawahi kapasitas petugas dalam memberikan penjelasan secara baik dan
rinci tentang syarat dan prosedur belum sepenuhnya berjalan secara baik.
(6) Sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah Kkabupaten Magetan dinilai
cukup memenuhi kriteria, namun bangunan gedung dinyatakan terlalu sempit.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah
mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya
ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.21 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100% 100% 100
Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja
pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh
jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS
yang mendapat piagam penghargaan satyalencana). Perbandingan capaian indikator
tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.22
No Jenis Hak-hak
Kepegawaian
Capaian Kinerja
2015 2016
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1. CPNS yang diangkat
menjadi PNS 30 30 100 - - -
2. Pegawai yang
melakukan sumpah janji
3. Pegawai yang mendapat
piagam penghargaan
3.3 Pegawai yang terpenuhi hak – hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
satyalencana
Capaian IKU 100% 100%
Pada tahun 2014, terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga tidak ada
PNS yang diangkat.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah
mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya
ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.23
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase pegawai ASN yang datanya akurat 90% 90% 100%
akurasi data kepegawaian
merupakan kelengkapan dan kebenaran
komponen data pegawai. Jika salah satu
komponen data seorang pegawai tidak
lengkap atau tidak benar, maka data
tersebut dinyatakan tidak akurat. Data
kepegawaian yang akurat diperlukan
sebagai bahan perencanaan manajemen
kepegawaian dan dapat digunakan untuk
pengambilan kebijakan dalam
pengembangan dan pembinaan PNS.
Sasaran Strategis 4
Tersedianya akurasi data kepegawaian
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Untuk itu, dalam rangka
melaksanakan kebijakan pengembangan
sistem informasi kepegawaian berbasis
teknologi informasi, BKD melaksanakan
peningkatan kualitas pengelolaan
dokumentasi data melalui pengelolaan,
pemeliharaan dan penyimpanan arsip
kepegawaian secara fisik dan elektronik.
Seiring dengan semakin luasnya kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, pada Tahun 2013
BKD Kabupaten Magetan mengembangkan SIMPEG online sehingga pada Tahun 2014
SIMPEG telah dapat diakses oleh seluruh SKPD namun kewenangan SKPD masih sebatas
melihat data tanpa bisa merubah data.
Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
(target), maka kinerja nyata telah mencapai target sebesar 190% sehingga tercapai
100%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.24 Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata
Indikator Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Tahun 2016
No Jenis Jabatan
Target
Data
Akurat
(Orang)
Realisasi
Data
Akurat
(Orang)
Jumlah
eselon
Kabupaten
Magetan
(Orang)
Capaian
(%) %
(1) (2) (3) (4) (5) 6 = 4/5 7 = 4/3 x 100%
1. Ess. II/a, II/b III/a
dan III/b 177 189 958 17,72 106
2. Ess. IV/a 667 667 958 69,62 100
Jumlah 856 856 958 89,35 100
Capaian IKU Tahun 2016 100
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 0,6%
terdiri dari pejabat struktural sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. 25 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Persentase Pegawai ASN yang datanya akurat
% 90 90 100 100 80 80
Pencapaian kinerja yang didapatkan pada tahun 2016 didorong oleh kebutuhan
terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap kualitas
maupun kuantitas data ASN.
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas dan
kuantitas data ASN
2. BKN dan Kemenpan-RB senantiasa melakukan koordinasi dalam upaya menjaga dan
meningkatkan akurasi data ASN.
Namun demikian, untuk mewujudkan pencapaian kinerja tersebut terhambat
oleh kurangnya personil yang khusus mengelola data pegawai ASN. Untuk itu, beberapa
langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut antara lain :
Kualitas Data ASN
Kebutuhan terhadap
representasi data yang
semakin beragam
Kuantitas Data ASN
Kebutuhan terhadap
rekapitulasi data ASN
secara keseluruhan
Penambahan
personil khusus
pengelola data
kepegawaian
pada tahun 2016
Penggantian server
SIMPEG lama dengan
server baru pada
tahun 2016 untuk
menunjang kinerja
pengolahan data
Pengembangan
SIMPEG online dalam
rangka meningkatkan
kontribusi SKPD
dalam akurasi data
ASN
1 2
3
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama BKD karena tidak
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKD, akan tetapi sasaran ini ikut
menunjang kinerja BKD dalam pelaksanaan tugas.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah
mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam
tabel di bawah ini :
Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 7
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti
100 100 100
2. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset
Daerah 100 100 100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5 100,00
Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib administrasi keuangan yang
merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti telah tercapai 100%.
a. Temuan Inspektorat
Untuk menindaklanjuti surat dari Inspektorat , sebagai berikut :
1. Bahwa dalam setiap akhir kegiatan harus ada Laporan hasil kegiatan yang bertanda
tangan kepala SKPD;
2. Untuk temuan gudang tempat penyimpanan barang di BKD Kabupaten Magetan
yang belum ditata dan ditertibkan mengenai barang-barang inventaris maupun
barang pakai habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BKD telah
mengupayakan untuk membuat tempat penyimpanan barang yang representatif
dan sudah dilaksanakan proses penataan gudang tempat menyimpan barang.
5.1. Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
Sasaran
Strategis 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah
tercapai 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. 28 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016
% Tahun 2018
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d 2016
Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 100
Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi/ pengelolaan
barang/aset SKPD.
Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target
telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD, seluruhnya memiliki
kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kabupaten Magetan.
Bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sudah terdapat kesesuaian
antara aset yang ada di BKD dengan aset yang ada di SIMDA Barang tingkat Kabupaten
Magetan. Aset yang ada di BKD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar
3,98% yang berasal dari peralatan dan mesin, sedangkan dari aset tetap lainnya tidak
mengalami peningkatan.
Tabel 3.29
Perbandingan Aset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015-2016
NO URAIAN 2015 2016 +/- %
I. ASET 1.444.645.177 1.473.329.097 28.683.920 101,98
%
Adapun faktor - faktor pendukung pencapaian sasaran adalah :
(1) Proses pengadministrasian dilakukan ketika barang datang
(2) Ketepatan dan ketelitian dalam proses pengadministrasian barang/aset daerah
3.3 Akuntabilitas Keuangan
5.2. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan, dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan melalui DPA Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dengan total nilai keseluruhan anggaran
sebesar Rp.7.669.891.850,00 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian
Daerah mencapai Rp.6.721.385.493,- atau dengan serapan dana APBD mencapai
87.63%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2016 cukup baik, dengan
kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 948.506.357,00.
Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 3.30
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2016
URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE
(%)
a. Belanja Tidak Langsung 2.525.511.000,00 2.506.703.872,00 18.807.128,00 99,25%
b. Belanja Langsung 5.144.380.850,00 4.316.881.718,00 827.499.132,00 83,91%
BELANJA 7.669.891.850 6.823.585.590,00 846.306.260,00 88.96%
3.3.1 Analisa Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah
tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup
efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100%
dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 3.31 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
No Sasaran %
Capaian Kinerja
Anggaran
Pagu Anggaran
Realisasi %
Realisasi
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan kompetensi meningkatnya kualitas penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara
106,61 3.683.990.400 2.861.889.710 77,68
2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
100,82 410.643.550 377.244.871 91,86
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
101,51 251.500.000 237.204.006 94,31
4. Tersedianya akurasi data kepegawaian
100 179.967.300 169.522.023 94,19
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
100,04 618.279.600 568.821.011 92,00
Jumlah 101,39 5.144.380.850 4.316.881.718 83,91
3.3.2 Analisa Efisiensi
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu.
Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran
tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin
rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi
anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan
tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan
sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini
bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah
dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang
ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran
untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat
bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%.
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien
menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun
sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih
jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan.
Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian
Kinerja (≥ 100%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara
Persentase pegawai yang
memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi
- Kompetensi Manajerial 100,00 99,70 0,3
- Kompetensi Teknis 100,00 96,33 3,67
Jumlah pegawai ASN yang
mengikuti tugas belajar sesuai
dengan kebutuhan formasi
100,00 97,69 2,31
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
105,11 94,09 5,91
2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Persentase penurunan
terhadap pelanggaran disiplin
pegawai ASN
100 91,86 8,14
No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian
Kinerja (≥ 100%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Persentase administrasi
kepegawaian yang diselesaikan
tepat waktu
- Persentase kenaikan
pangkat pegawai tepat waktu 100 95,84 4,16
- Persentase pensiun pegawai
tepat waktu 100 98,98 1,02
- Persentase Penyelesaian
Adm.penerbitan
karis/karsu/karpeg/dan
taspen
247 73,35 173,16
Indeks Kepuasan Pelayanan 102,6 84,94 17,66
-
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Administrasi Kepegawaian
Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100 94,68 5,32
4. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase pegawai yang datanya akurat
100 94,19 4,75
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Persentase temuan
BPK/inspektorat yang
ditindaklanjuti
100 96,26 3,74
Persentase tertib administrasi
barang/aset daerah 104 92,00 12,00
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab IV Penutup
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2016 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kabupaten Magetan
Tahun 2016. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 ini dapat
menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dan
evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja
sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan
kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan di tahun 2016.
Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun
2016 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 106,61%
atau interpretasi melebihi target (>100%)
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100,77%
atau interpretasi melebihi target (>100%)
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab IV Penutup
Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 105,11%
atau interpretasi melebihi target (>100%)
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100% atau
interpretasi tercapai
Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100%
atau interpretasi melebihi target (>100%)
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (Lima) sasaran
tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 100% yang termasuk
dalam interpretasi melebihi target. Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan
program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam
rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp.7.669.891.850,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai
Rp.6.721.385.493,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,63%, dengan
demikian dapat dikatakan tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Magetan kondisi anggaran adalah SILPA sebesar Rp. 948.506.357,00.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Magetan adalah :
melaksankan Assessment eselon IV untuk menunjang
transparansi dan objektivitas dalam penempatan dalam
jabatan
Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui
sistem CAT dan promosi terbuka agar memperoleh SDM
aparatur yang profesional, bersih dan kompeten
Pengembangan SIMPEG online dalam rangka
meningkatkan konstribusi SKPD dalam akurasi data
pegawai ASN
1
2
3
-
LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Bab IV Penutup
-
NOSASARAN
STRATEGISTARGET %
1 2 4 6
1. 1 100
2 Jumlah pegawai ASN yang
mendapat bantuan tugas
belajar
23
3
2 100% 100
3 1 - Persentase administrasi
kepegawaian yang diselesaikan
tepat waktu
Baik 100
2 2. 'Indeks kepuasan pelayanan
administrasi kepegawaian
3 Pegawai yang terpenuhi hak -
hak kepegawaiannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
4 90% 100
5 100% 100% 100
2. Persentase Tertib
Administrasi Barang/Aset
Daerah
100% Terdapat kesesuaian antara aset BKD
dengan aset di SIMDA Barang tingkat
Kabupaten Magetan (DPKAD)
100% 100
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
REALISASI
5
Tujuan : I
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
3
Peningkatan
kualitas laporan
keuangan dan aset
1. Persentase Temuan
Pengelolaan Anggaran SKPD
oleh BPK/inspektorat yang
ditindaklanjuti
1 pengelolaan anggaran temuan dari
inspektorat, seluruhnya telah
ditindaklanjuti
Tingkat akurasi data
kepegawaian
90% SIMPEG sudah bisa diakses oleh seluruh
SKPD(terlaksananya pendampingan teknis
operator modul simpeg online dan
database online sebanyak 65 SKPD)
Terwujudnya
akurasi data
kepegawaian
Meningkatnya
disiplin pegawai
ASN
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian dapat
te