BAB I PENDAHULUAN BAB II Perencanaan dan Perjanjian...

1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organsasi

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

1.4 Tujuan Dan Maksud

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

2.1 Rencana Strategis 2016-2021

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2017

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERINDAGKOP & UKM

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV PENUTUP

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Kepemerintahan yang baik

(Good Governance) memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara

pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya

antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini juga memudahkan Institusi

Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan

kinerjanya kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan berbasis Kinerja yang diimplementasikan

melalui program dan kegiatan Pembangunan sangat membutuhkan perencanaan

yang matang dengan dilandasi analisis SWOT Faktor lingkungan internal dan

eksternal agar Program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan memperoleh hasil

optimal dengan dukungan seluruh sumber daya yang ada pada lingkungan

organisasi.

Perencanaan pembangunan pada Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Barat mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan ditindaklanjuti melalui

Renstra Dinas yang merupakan penjabaran program pembangunan RPJM dengan

tahapan – tahapan kegiatan setiap tahunnya berdasarkan skala prioritas.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Bangka Barat sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan SDM terbatas dan dana

yang relatif kecil berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah

direncanakan dengan harapan secara sinergis dengan dinas – dinas yang lain dapat

mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Inpres Nomor : 07 tahun 1999, tentang Kewajiban

Institusi Pemerintah Unit Kerja Eselon II untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), maka Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat menyusun LAKIP Tahun

2017 sebagai evaluasi Kebijakan dan sarana dalam proses peningkatan Kinerja

Pembangunan dimasa yang akan datang.

3

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkatan

pencapaian kinerja, sasaran, program/kegiatan serta indikator makro, baik

keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada

periode/tahun tertentu. Selain hal tersebut LAKIP Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat ini juga merupakan bahan

untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai bahan

evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 Tujuandan Maksud

Tujuan dan Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 yaitu sebagai salah satu cara

untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dan

merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bangka Barat Tahun 2016 - 2021.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat, tujuan yang ingin

dicapai dengan program dan kegiatan pembangunan adalah :

1. Meningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengembangkan sistem agribisnis / agorindustri.

3. Mengembangkan Usaha Mikro, Industri kecil dan menengah yang mandiri.

Sedangkan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat melalui tindakan nyata berupa

program kerja dan kegiatan adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2. Berkembangnya sistem agribisnis / agroindustri.

3. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas umi, industri kecil dan menengah

yang mandiri.

4. Berkembangnya ragam usaha produk umi, industri kecil dan menengah yang

berdaya saing.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah danPerindustrian Kabupaten

Bangka Barat secara umum dapat terlaksana dengan baik ( Aparatur maupun Publik ).

1.3 Struktur Organisasi

Struktur OrganisasiDinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

danPerindustrianKabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Peraturan

BupatiKabupaten Bangka Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan

4

Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

danPerindustrian terdiri Kepala Dinas, Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 7 (tujuh) seksi, 2

(dua) Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

yaitu :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) SubbagianPenyusunan Program dan Keuangan;;

2) Subbagian Umum dan perlengkapan;

c. Bidang Industri, terdiri dari :

1) Seksi Industri Kerajinan;

2) Seksi Industri Kimia Agro dan Aneka;

d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

2) Seksi Metrologi.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan Pengawasan Koperasi;

2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

3) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sedangkan tugasdari masing – masing bidang adalah sebagai berikut

1. SEKRETARIAT

1.1. Tugas

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai

tugas melakukan koordinasi penyusunan program dinas,

pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas,

protokol serta pembuatan laporan dinas.

1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan

fungsi :

5

1) pelaksanaan perencanaan atau Perumusan pengelolaan dan

pelaksanaan urusan Kepegawaian, keuangan, Perlengkapan

serta urusan administrasi umum;

2) pengkoordinasian penyusunan program dinas, pengumpulan

dan pengelolaan data serta pelaporan;

3) pelaksanaan pengendalian/pengawasan urusan rumah tangga

dinas serta pengadaan barang inventaris milik dinas, urusan

penataan Kepegawaian, dan urusan administrasi umum;

4) pengkoordinasian kegiatan sub-sub bagian di lingkungan

sekretariat Dinas;

5) pelaksanaan pembinaan kedisiplinan kepegawaian;

6) pengevaluasian kegiatan urusan Kepegawaian, keuangan,

Perlengkapan urusan administrasi umum, protokoler dan surat

menyurat;

7) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan kepala-kepala

bidang dinas dan instansi terkait;

8) pelaksanaan pengambilan keputusan/kebijaksanaan di

lingkungan dinas apabila dianggap perlu kecuali hal-hal yang

bersifat prinsipil.

1) Subbagian Umum dan Perlengkapan.

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a. membuat perencanaan kebutuhan perlengkapan serta

barang barang inventaris dinas;

b. melakukan perawatan terhadap inventaris dinas;

c. melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas dalam

pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan

Administrasi umum;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. merencanakan peningkatan sumber daya manusia;

f. merencanakan dan melaksanakan peningkatan

kesejahteraan pegawai;

g. melaksanakan evaluasi kegiatan urusan Perlengkapan

urusan Kepegawaian serta administrasi umum;

h. melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas dalam

pelaksanaan urusan kepegawaian;

i. melaksanakan tugas lainnyayang diberikan oleh

kepala dinas.

2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan

Kepegawaian, yang mempunyai tugas :

6

a. merumuskan rencana strategis Pembangunan secara

menyeluruh dengan berkoordinasi dengan bidang

bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian;

b. merumuskan dan mengendalikan rencana tahunan

Program maupun lintas sektoral;

c. menyusun TAPKIN, Renja, RKA, DPA dan Anggaran

Perubahan;

d. melaksanakan Evaluasi/Review Tahunan Program

pembangunan;

e. menyusun Profil, LPPD, LKPJ dan LAKIP;

f. melaksanakan Pengelolaan keuangan di lingkungan

dinas meliputi perbendaharaan,akuntansi,verifikasi

keuangan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan

di lingkungan dinas;

h. melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi

keuangan;

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

kepala dinas.

BIDANG INDUSTRI

2.1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Industri yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Dinas Koperasi dan UKM,

Perindustrian di bidang perindustrian.

2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Industri mempunyai

fungsi:

a. pembinaan terhadap pertumbuhan, pengembangan usaha

perindustrian;

b. penyuluhan dan Peralihan, perizinan, pengembangan izin

usaha;

c. fasilitasi sarana, prasarana, permodalan, pemasaran teknologi

dan informasi;

d. pengawasan mutu,penerapan standar industri;

e. pengujian mutu hasil industri;

f. penelitian, pengembangan industri dan rekayasa industri;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluhan,

bimbingan industri;

7

h. pembinaan dan penyelenggaraan pameran promosi hasil

industri;

i. pengawasan, penataan, pengendalian usaha industri sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

1) Seksi Industri Kerajinan

Dipimpin oleh Kepala Seksi Industri Kerajinan yang mempunyai

tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Industri

Kerajinan;

b. mengembangkan produk kerajinan barang seni berbasis

warisan budaya dan bahan baku lokal;

c. meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan

pembantu yang ramah lingkungan;

d. mengamankan jaminan pasokan bahan baku;

e. meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan

pendekatan promosi, pemasaran dan fasilitas;

f. meningkatkan kompetensi sdm dan menumbuhkan

wirausaha baru;

g. mengembangkan kemasan siap pakai untuk produk

kerajinan barang seni;

h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi,

pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan

pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis

serta pelayanan umum pada jenis industri kerajinan sesuai

dengan urusan industri;

i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis


pengawasan industri kerajinan;

j. melaksanakan pembinaan staff;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Industri Agro Mesin dan Aneka mempunyai tugas:

Dipimpin oleh Kepala Seksi Industri Agro Mesin dan Aneka yang

mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Industri Agro

Mesin dan Aneka;

b. mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih maju

terhadap produk Industri Agro Mesin dan Aneka;

8

c. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan

industri logam mesin dan aneka;

d. meningkatkan kemampuan industri dan peralatan Industri

Agro Mesin dan Aneka;

e. meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk;

f. menerapkan Standar mutu produk industri;

g. mempercepat penggunaan teknologi modern yang

mengadopsi keunggulan dan keunikan lokal;

h. meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk;

i. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan

pendukung usaha;

j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi,


pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis

serta pelayanan umum pada jenis Industri Agro Mesin dan

Aneka sesuai dengan urusan industri;

k. melaksanakan pembinaan staff;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PERDAGANGAN

3.1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Dinas Koperasi dan UKM,

Perindustrian di bidang perdagangan.

3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perdagangan

mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana

kerja tahunan di bidang perdagangan;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

dan/atau asosiasi dunia perdagangan baik dalam negeri

ataupun luar negeri;

d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan

kelembagaan di bidang perdagangan;

e. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan

kebutuhan pokok dan ekspor impor;

f. penyelenggaraan kegiatan promosi di bidang usaha

perdagangan;

9

g. pelaksanaaan kegiatan kemetrologian dan pengawasan

penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan

konsumen;

h. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data serta

pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam

rangka penyediaan informasi pasar dan stabilisasi harga;

i. pemantauan perkembangan harga barang dan jasa;

j. pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK);

k. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang

perdagangan.

1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Dipimpin oleh Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar

Negeri yang mempunyai tugas :

a. melaporkan data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat

Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ke

provinsi;

b. memeriksa fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan

pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan

berbahaya;

c. membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan;

d. membina pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;

e. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang

penting di tingkat daerah;

f. memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan

barang penting ditingkat pasar daerah;

g. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga

pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;

h. melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah

dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan

penggunan pupuk bersubsidi di wilayah kerja;

i. menyelenggarakan promosi perdagangan melalui pameran

dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagangan bagi

produk ekspor unggulan;

j. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri;

k. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen;

l. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelayanan dan

penanganan penyelesaian sengketa konsumen;

10

m. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan Pembinaan dan

Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan

Konsumen;

n. Menyiapkan bahan pengkajian untuk pengusulan

pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi

operasional BPSK;

o. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan

kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen.

p. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi implementasi

penyelenggaraan perlindungan konsumen;

q. melakukan pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi

perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor

perdagangan;

r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Metrologi

Dipimpin oleh Kepala Seksi Metrologi yangmempunyai tugas:

a. melaksanaan kegiatan metrologi legal, tera dan tera ulang;

b. melaksanakan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya

Manusia (SDM) metrologi;

c. memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;

d. melakukan pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar,

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui

penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal

oleh pemerintah;

e. memasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;

f. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar,

Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam

Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);

g. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

4.1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

11

4.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah memiliki fungsi:

1. pelaksanaan fasilitasi proses pengesahan dan pangadministrasian badan

hukum koperasi serta perijinan usaha simpan pinjam dan konsultasi

hukum;

2. penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pembinaan,

pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro;

3. pengawasan organisasi dan manajemen kepada koperasi dan pelaku

usaha mikro;

4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, permodalan usaha dan

pelatihan;

5. pelaksanaan penyuluhan, dan bimbingan teknis bagi koperasi dan

usaha mikro;

6. pelaksanaan fasilitasi dalam pengembangan usaha, permodalan dan

pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro;

7. pelaksanaan pengawasan organisasi dan manajemen kepada koperasi

dan pelaku usaha mikro serta konsultasi hukum tentang pelaksanaan

peraturan perundang-undangan.

1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi yang

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan,

pembubaran koperasi dan perijinan usaha simpan pinjam;

b. melaksanakan fasilitasi proses pengesahan badan hukum dan perijinan

usaha simpan pinjam dalam wilayah daerah;

c. melaksanakan fasilitasi proses perubahan yang menyangkut

penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam

wilayah daerah;

d. memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi dalam wilayah daerah;

e. membina dan melakukan pengawasan terhadap koperasi di tingkat

daerah;

f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan dan evalusasi

terhadap koperasi dan perijinan usaha simpan pinjam di tingkat daerah;

g. melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam

pelaksanaan urusan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

12

2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.

Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;

b. menciptakan dan mengembangkan usaha simpan pinjam yang sehat di

tingkat daerah;

c. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan

laporan tahunan koperasi dalam wilayah daerah;

d. mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah daerah;

e. memberikan bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah daerah;

f. memberikan perlindungan kepada koperasi dalam wilayah daerah;

g. melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam

pelaksanaan urusan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

8. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro yang mempunyai

tugas :

a. menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro dalam pertumbuhan

iklim usaha bagi usaha mikro di tingkat daerah;

b. melaksanakan fasilitasi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara

dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;

c. meningkatkan daya saing usaha mikro;

d. melaksanakan fasilitasi bantuan prasarana dan informasi bagi

pengembangan usaha mikro;

e. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro;

f. melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, permodalan

dan pemasaran dalam Pengembangan usaha mikro di tingkat daerah;

g. melaksanakan konsultasi dengan Kepala Bidang Koperasi dan UKM

dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan usaha mikro;

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.1. Pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dapat ditetapkan jabatan

fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai

dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

1.2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan.

13

1.3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional

Tertentu.

1.4. Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalu Sekretaris Dinas.

1.5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

5.1. Jumlah jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5.2. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

15

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGKA BARAT

SEKRETARIS

---

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

---

SUB BIDANG

METROLOGI

---

---

UPTD

SEKSI PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO

---

SEKSI PEMBERDAYAAN &

PENGEMBANGAN

KOPERASI ---

SEKSI KELEMBAGAAN

DAN PENGAWASAN

KOPERASI ---

SUB BIDANG PERDAGANGAN

DALAM NEGERI DAN

LUAR NEGERI

---

SEKSI INDUSTRI AGRO,

MESIN & ANEKA

---

SEKSI INDUSTRI

KERAJINAN

---

BIDANG KOPERASI

---

BIDANG INDUSTRI

---

BIDANG PERDAGANGAN

---

---

SUB BAGIAN UMUM

&PERLENGKAPAN

---

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM &KEUANGAN

16

Sumber daya Kepegawaian yang berkualitas dengan jumlah yang

memadai merupakan faktor utama dalam kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas

Koperasi dan UKM, Perindustrian Kabupaten Bangka Barat. Mengingat akan

pentingnya peranan Sumber Daya Kepegawaian tersebut maka Dinas Koperasi dan

UKM, Perindustrian Kabupaten Bangka Barat berusaha memenuhinya, adapun

komposisi yang telah tersedia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian

Lepas.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM,

PerindustrianKabupaten Bangka Barat per 30 Desember 2017berjumlah 71 orang,

yang terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 26 orang;

2. Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 45 orang (14 diantaranya adalah

Penyuluh Lapangan Koperasi)

Rincian pegawai PNS dan CPNS dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Struktural

No. Jabatan Struktural Jumlah

(Orang) Ket

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang Perindustrian 1

4. Kepala Bidang Perdagangan 1

5. Kepala Bidang Koperasi Dan UKM 1

6. Kepala UPT Pasar -

7. Kepala Subbag Penyusunan Program dan Keuangan 1

8. KepalaSubbag Umum dan Perlengkapan 1

9. Kepala Seksi Industri Kerajinan 1

10. Kepala Seksi Agro Mesin dan Aneka 1

11. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 1

12. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 1

13. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro 1

14. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 1

15. Kepala Seksi Metrologi 1

16. Staf Kesekretariatan 3

17. Staf bidang Perindustrian 2

18. Staf Bidang Perdagangan 3

19. Staf Bidang Koperasi dan UKM 3

20. Staf UPT Pasar 1

Total 26

17

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No. Eselon Jumlah

(Orang) Keterangan

1. II a -

2. II b 1

3. III a 1

4. III b 3

5. IV a 9

6. IV b -

7. V -

8. Non Eselon 12

Total 26

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No. Pangkat Golongan /

Ruang

Jumlah

(Orang)

Keterangan

1. Juru Muda I/a -

2. Juru Muda Tk. I I/b -

3. Juru I/c -

4. Juru Tk. I I/d -

5. Pengatur Muda II/a -

6. Pengatur Muda Tk. I II/b -

7. Pengatur II/c 2

8. Pengatur Tk. I II/d 1

9. Penata Muda III/a 5

10. Penata Muda Tk. I III/b 5

11. Penata III/c 4

12. Penata Tk. I III/d 6

13. Pembina IV/a 2

14. Pembina Tk. I IV/b -

15. Pembina Utama Muda IV/c 1

16. Pembina Utama Madya IV/d -

17. Pembina IV/e -

Total 26

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

(Orang) Keterangan

1. Laki-laki 15

2. Perempuan 11

18

Total 26

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

(Orang) Keterangan

1. SD -

2. SLTP -

3. SLTA 2

4. DI -

5. DII -

6. DIII 2

7. S1 22

8. S1 Profesi -

9 S2 -

Total 26

Adapun untuk pegawai harian lepas (PHL) dapat diklasifikasikan

berdasarkan jenis kelamin, pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PegawaiHarian Lepas (PHL) Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

(Orang) Keterangan

1. Laki-laki 27

2. Perempuan 18

Total 45

2. Jumlah PegawaiHarian Lepas (PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

(Orang) Keterangan

1. SD -

2. SLTP 2

3. SLTA 19

4. DI -

5. DII -

6. DIII 6

7. S1 18

8. S1 Profesi -

Total 45

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan

fungsi, Dinas Koperasi, UKMdan PerindustrianKabupaten Bangka Barat dilengkapi

dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kantor,

19

kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana tersebut

sebagian besar dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik,

namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.4 Tugas, Pokok dan Fungsi

Tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi, UKMdan Perindustrian

Kabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Peraturan BupatiKabupaten Bangka

Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan

fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Perbup tersebut, Dinas Koperasi, UKMdan

PerindustrianKabupaten Bangka Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Dinas Koperasi, UKMdan

Perindustrianyang bersifat wajib maupun pilihan serta mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

20

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UKMdan

PerindustrianKabupaten Bangka Barat mempunyai rencana strategis yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 –

2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin muncul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKMdan

PerindustrianKabupaten Bangka Barat yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 akan dijelaskan dalam

Rencana Kinerja 2017.

2.1.1 Visi Dan Misi

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali

gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen berdasarkan

realitas secara rasional. Visi adalah mental model masa depan, dengan

demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota

organisasi dan masyarakat (stakeholder). Dalam konsep kehidupan

berorganisasi, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika

perubahan lingkungan sehingga organisasi pada umumnya dan organisasi

pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang

lebih baik dan fokus. Visi Dinas Koperasi, UKMdan Perindustrian Kabupaten

Bangka Barat merupakan Visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021

yakni Visi Bupati Tahun 2016 – 2021. Adapun Visi Bupati terpilih tahun

2016 – 2021 adalah “Menuju Bangka Barat Hebat 2021’’.

Misi Dinas Koperasi, UKMdan PerindustrianKabupaten Bangka Barat

untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah

Daerah dan harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan

yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai,

pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Untuk mencapai

visi dimaksud, Dinas Koperasi, UKMdan PerindustrianKabupaten Bangka

Barat mengemban misi sebagai berikut :

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan

Publik yang Berkualitas;

2) Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan

Berdaya Saing Tinggi;

3) Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan

4) Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan

yang Berkelanjutan.

21

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam jangka menengah 2016-2021 visi dan misi Dinas Koperasi,

UKMdan Perindustrian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran

pembangunan prindustrian, perdagangan, Koperasi & UKM.

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapan dalam hal

ini kaitan tujuan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan pada isu-isu strategis.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin dicapai dari masing-masing misi.

Adapun tujuan yang relevan untuk setiap misi Dinas Koperasi,

UKMdan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat adalah :

Tujuan Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas

a. Menguatkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif;

Tujuan Misi 2 : Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya

Lokal dan Berdaya Saing Tinggi

a. Mengembangkan agribisnis/agroindustri;

b. Mengembangkan usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang

mandiri.

b. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam

bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Koperasi, UKMdan

Perindustrian Kabupaten Bangka Barat adalah :

Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk

Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

22

Misi 2 : Membangun Perekonomian berbasis Sumber Daya Lokal dan Bersaing

Tinggi

Tujuan : 1. Mengembangkan agribisnis/agroindustri;

2. Mengembangkan usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang

mandiri.

Sasaran : 1.1 Berkembangnya sistem agribisnis/agroindustri.

1.2 Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas umi, industri kecil

dan menengah yang mandiri.

1.3 Berkembangnya ragam usaha produk umi, industri kecil dan

menengah yang berdaya saing.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi guna mencapai sasaran

dan tujuan yang ingin diraih, Strategi pembangunan Dinas Koperasi, UKM

dan Perindustrian dalam rangka pencapaian sasaran Tahun 2016–2021,

sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya koperasi dan UMKM;

2. Mengembangkan kemampuan sumber daya aparatur;

3. Penerapan teknologi industri;

4. Penguatan struktur industri;

5. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

6. Peningkatan perlindungan konsumen;

7. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan

koperasi.

Arah kebijakan pembangunan sektor Koperasi, UKM dan

Perindustrian Kab. Bangka Barat disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur;

2. Memfasilitasi serta memberikan bantuan usaha dan perkuatan modal

bagi UKM/IKM;

3. Pembinaan IKM/UKM dan koperasi untuk memperkuat jaringan kluster

IKM/UKM;

4. Penyiapan regulasi terhadap perlindungan pelaku usaha;

5. Pemberian kemudahan perizinan bagi IKM/UKM dan koperasi;

6. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;

7. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap terhadap peredaran

barang dan jasa;

23

8. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing

dan produktifitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan

bagi pelaku usaha;

9. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;

10. Mengembangkan kemitraan perdagangan;

11. Meningkatkan promosi produk daerah IKM/UKM.

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Nilai SAKIP daerah 61

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

2. Berkembangnya sistem

agribisnis/agroindustri.

Persentase peningkatan jumlah

usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir) 0.6%

3. Berkembangnya jumlah unit dan

kapasitas umi, industri kecil dan menengah yang mandiri.

Persentase peningkatan unit

usaha umi (%) 2%

Persentasi peningkatan unit industri kecil dan menengah 5%

Peningkatan skala usaha umi 1,5%

Peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah

unggulan

3.132,18 Ton/thn

172,492

Unit/thn

4. Berkembangnya ragam usaha

produk umi, Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing.

Jumlah ragam usaha umi 100

Jumlah ragam industri kecil dan menengah

46

Jangkauan pasar produk umi DK=100%

Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan

menengah

DK=100%

Kontribusi umi industri kecil

dan menengah terhadap PDRB 9,23%

Demi terwujudnya komitmen yang telah dituangkan melalui penetapan

kinerja instansi pemerintah, Dinas Koperasi, UKM dan PerindustrianKabupaten

Bangka Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan yang ditetapkan pemerintah

daerah sehingga setiap program dan kegiatan yang dijalankan pertahun dan yang

dicita-citakan selama 5 (lima) Tahun dapat berjalan berkesinambungan dan sesuai

dengan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat. Untuk mencapai tujuan Instansi Dinas

24

Koperasi, UKM dan Perindustrian, perencanaan mutlak diperlukan. Sebagai suatu

wilayah pemekaran, Kabupaten Bangka Barat memiliki banyak permasalahan dalam

upaya melaksanakan pembangunan ekonomi dan wilayahnya. Untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi regionalnya, fungsi perencanaan merupakan faktor terpenting

dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan pembangunan perekonomian, sektor Dinas

Koperasi, UKM dan Perindustrianmerupakan sektor terpenting bagi Kabupaten

Bangka Barat. Perkoperasian, Usaha Kecil Menengahdan sektor industri kecil menjadi

salah satu roda penggerak utama bagi bergeraknya pembangunan menuju

kemandirian perekonomian kerakyatan mandiri dapat berhasil optimal.

Menindaklanjuti hal tersebut pada sektor Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan

industri kecil diarahkan pembangunan menuju peningkatan perekonomian

kerakyatan yang mandiri yang dapat menjadi motor penggerak utama dalam

pengembangan sektor perekonomian untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat

dengan lebih baik dan terarah melalui perkoperasian yang notabene adalah

penggerak perekonomian yang paling dekat dengan kehidupan masyakarat secara

mandiri. Selain itu hal ini berguna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di

wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Setiap potensi wilayah yang ada harus menjadi perhatian dalam perencanaan

sehingga dapat diolah secara optimal dan memperoleh hasil yang memuaskan.

Beberapa diantaranya adalah potensi industri baik skala kecil dan menengah, potensi

sektor perdagangan barang dan jasa serta sektor perkoperasian dan Usaha Kecil

Mikro yang merupakan garis depan perekonomian masyarakat. Salah satu faktor

terpenting untuk mendukung suatu kegiatan dibidang Koperasi, UKMdan

Perindustrian adalah faktor perkoperasian, Perdagangan, Usaha kecil Mikro dan

industri kecil yang memberikan kontribusi besar terhadap suksesnya kegiatan

tersebut. Selain potensi industri, perdagangan, perkoperasian dan Usaha Kecil

Menengah, potensi sumberdaya manusia dan teknologi yang berkembang di wilayah

Bangka Barat menjadi faktor pendukung menuju berhasilnya pembangunan di

wilayah tersebut. Di wilayah Kabupaten Bangka Barat usaha disektor industri masih

dilakukan dengan metode tradisional dan sebagian besar skala industri kecil masih

merupakan industri skala rumah tangga berskala kecil.

Berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam peningkatan

pembangunan perekonomian di wilayah Bangka Barat menjadi salah satu dasar untuk

menetapkan kinerja yang tepat sehingga program dan kegiatan tepat sasaran. Selain

produktivitas yang masih rendah, pengembangan produk dan perdagangan belum

berkembang cukup baik ditambah pemanfaatan bahan baku serta penerapan

teknologi yang masih sederhana. Penanganan pasca produksi yang belum efektif serta

varietas produk unggulan yang belum diusahakan secara maksimal juga menjadi

permasalahan yang menghambat pembangunan perekonomian kerakyatan mandiri

selama ini. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat setiap

25

tahunnya, kebutuhan perekonomian di wilayah Bangka Barat terus meningkat. Hal

ini harus dapat ditanggulangi secara berkala dengan program dan kegiatan yang

tepat sasaran oleh Dinas, Koperasi, UKMdan Perindustrian sebagai perpanjangan

tangan Pemerintah Daerah.

Setelah potensi, kendala dan tantangan yang menjadi faktor penentu

terpenting suatu perencanaan dan penetapan kinerja adalah peluang seperti adanya

pangsa pasar domestik dan regional yang relatif mapan untuk produk unggulan

sektor industri dan Usaha Kecil Mikroserta kecenderungan harga pasar lebih stabil

menjadi salah satu peluang atau modal dasar dalam melakukan optimalisasi

pengembangan pangsa pasar bagi produk unggulan.

Dalam perencanaan pembangunan Dinas, Koperasi, UKM dan Perindustrian

yang dimulai di Tahun 2016 hingga Tahun 2021 diarahkan pada pengembangan

potensi sektor industri Kecil, usaha kecil Mikro, perkoperasian dan

perdagangan.Dalam upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri serta

menjadi pondasi dasar perekonomian yang tangguh dan mandiriDinas, Koperasi,

UKM dan Perindustriandengan lebih menonjolkan subsektor perkoperasian dan

Usaha Kecil Mikro sebagai roda penggerak utamanya sedangkan untuk

mengembangkan industri rumahan dengan menonjolkan pengolahan hasil produksi

masyarakat sektor pertanian, Perkebunan dan Perikanan dan sektor kerajinan dengan

pengembangan dan peningkatan kapasitas industri Kecil masyarakat . Adapun

penetapan kinerja Dinas, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2017 adalah sebagimana terlampir (lampiran 4).

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2017

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja meliputi penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana

Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: Sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana

Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana

Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan

kegiatan pendukung lainnya yang merupakan kegiatan program khusus. Penetapan

Indikator Kinerja Kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus

diorganisir.

26

Rencana kinerja tahunan Dinas, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten

Bangka Barat pada Tahun Anggaran 2017, telah menetapkan beberapa Program

melalui Anggaran APBD. Program – Program tersebut diantaranya adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dijabarkan dalam kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa keamanan kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas / Operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Penyediaan jasa pengamanan pasar

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan pameran pembangunan

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


- Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD

- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

27

- Penyusunan LAKIP, LKPJ,TAPKIN,LPPD

- Penyusunan renstra, renja dan RKA

- Penyusunan DALEV dokumen perencanaan SKPD

e. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif


- penyelenggaraan pengembangan usaha kecil menengah

- penyelenggaraan pengamanan kawasan usaha kecil menengah

- penyelenggaraan promosi produk usaha mikro (umi)

- pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro (umi)

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


- pelatihan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber

daya

- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industri

- Fasilitasi Dekranasda

- Pemberdayaan klinik kemasan

- Monev IKM

g. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa melalui

penyelenggaraan pasar murah

- Monevkebutuhan perkembangan harga dan stock kebutuhan pokok

masyarakat

- Pelaksanaan metrologi legal

- Peningkatan kompetensi SDM bidang perdagangan (ahli tera, PPBJ)

- Penyuluh kemetrologian

- Kalibrasi alat-alat UTTP

h. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


- Pembangunan/revitalisasi pasar (DAK)

- Penarikan Retribusi Pasar

- Rehabilitasi Bangunan Petak Toko

i. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


- Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

j. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


- Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

28

- Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

k. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

- Pembinaan, pengawasan dan perhargaan koperasi berprestasi

- Pembinaan tenaga penyuluh koperasi &UKM tingkat kecamatan

- Pembinaan bagi Koperasi dan RAT koperasi

l. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


- Pengembangan potensi unggulan daerah melalui promosi perdagangan

Internasional Sumatera Expo

- Pengembangan potensi unggulan daerah melalui promosi perdagangan

daerah pameran tingkat propinsi

- Nusantara Expo dan forum Tahun 2017

Untuk pencapaian kegiatan tersebut Dinas Koperasi, UKM danPerindustrian

Kabupaten Bangka Barat pada TA 2017 mendapat alokasi anggaran APBD Kabupaten

Bangka Barat sebesar Rp.6.439.691.000,00

Penjabaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 disajikan tersendiri

dalam lampiran 1, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan

pertanggungjawaban ini.

29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERIDUSTRIAN

KABUPATEN BANGKA BARAT

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No.7 Tahun 1999 dan

Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja. Laporan Kinerja DinasKoperasi, UKMdan

PerindustrianKabupaten Bangka Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja

Sasaran, Program/Kegiatan serta Indikator Makro. Untuk mengetahui gambaran

mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan dilakukan melalui media

Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan

Imfact. Sedangkan pencapain Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan target

dan Realisasi Indikator Makro. Media pengukuran kinerja menggunakan instrument :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)

- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategik yang terkait dengan

Visi Daerah di DinasKoperasi, UKMdan PerindustrianKabupaten Bangka Barat menjadikan

“Terwujudnya Bangka Barat Hebat tahun 2021 dengan Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah, Pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan Menciptakan Daya Saing serta

Sistem Perdagangan Yang Kondusif”. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian

sasaran, program /kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan penggunaan nilai disertai

makna dari nilai tersebut yaitu:

- 80 – 100 = baik

- 50 – 79 = Cukup

- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidaknya kinerja yang diharapkan.

1.1 Pengukuran Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah kinerja input, output dan

outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan,

walaupun untuk indikator kinerja benefit dan impact belum dapat diukur tingkat

pencapaiannya. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan

rupiah, tenaga kerja/SDM dengan satuan orang dan kelompok, sarana/prasarana

dengan satuan paket, alsintan dengan satuan unit. Indikator output yang digunakan

bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pelatihan

30

yang dilakukan (kali), peningkatan pendapatan pelaku usaha (persen), sarana

prasarana (paket). Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang

digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun

demikian terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome ini,

yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauhmana Dinas Koperasi, UKM dan

Perindustrian Kabupaten Bangka Barat melaksanakan fungsinya dalam melayani

masyarakat. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS) Dinas Koperasi, UKM

dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017, maka dapat diketahui dari

4(empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra, pada dasarnya telah dapat

dicapai dengan baik. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan disajikan pada Lampiran 3.

1.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam dalam

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan PerindustrianKabupaten Bangka Barat tahun 2016 –

2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Meningkatnyaakuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun indikator yang menjadi tanggung jawab DinasKoperasi, UKM dan

Perindustrian Kabupaten Bangka Barat adalah Nilai SAKIP daerah dengan target

nilai 61.

Capaian indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN CAPAIAN

TAHUN 2016

TARGET

TAHUN 2017

REALISASITAT

TAHUN 2017

CAPAIAN

SASARAN

1. Nilai SAKIP daerah Nilai 61,07 61

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM dan

perindustrian melebihi target yang telah ditetapkan. Target nilai SAKIP daerah

dari tahun 2017 yaitu nilai61, sedangkan realisasi pada tahun 2017 yaitu

.....Sehingga capaian sasaran sebesar ...... %.

II. Berkembangnya Sistem agribisnis/agroindustri


Perindustrian Kabupaten Bangka Barat adalah persentase peningkatan jumlah

31

usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir) dengan target 0,6% usaha

mikro yang tumbuh.


Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Berkembangnya Sistem agribisnis dan agroindustri


TAHUN 2016

TARGET

TAHUN 2017

REALISASITA

HUN 2017

CAPAIAN

SASARAN

Persentase peningkatan

jumlah usaha dalam rantai

agribisnis (hulu hingga hilir)

Umi 0,5% 0,6% 0,6% 100%

Sasaran strategis “Berkembangnya Sistem agribisnis dan agroindustri” memiliki

Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase peningkatan jumlah usaha dalam

rantai agribisnis (hulu hingga hilir)dengan target persentase peningkatan jumlah

usaha bertambah sebanyak 0,6 % unit usaha. Dapat dilihat pada tabel bahwa

jumlah usaha pada tahun 2017 mengalami peningkatan sesuai dengan target

yang di tetapkan yaitu 0,6%.

III. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas umi, industri kecil dan menengah

yang mandiri


Perindustrian Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan sasaran

Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas umi, industri kecil dan menengah

yang mandiri adalah Persentase peningkatan unit usaha umi (%) dengan target

2% peningkatan usaha mikro, Persentase peningkatan unit industri kecil dan

menengah dengan target peningkatan sebanyak 2%, peningkatan sekala umi

dengan target peningkatan sebanyak 1,5% dan peningkatan kapasitas usaha

industri kecil dan menengah unggulan dengan target peningkatan sebanyak

3,132,18 ton/thn dan 172,492 unit/thn


INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Persentase peningkatan unit

usaha umi (%)

2. Persentase peningkatan unit

industri kecil dan menengah

3 Peningkatan skala usaha

4 Peningkatan kapasitas usaha


Sasaran strategis “

menengah yang mandiri

Indikator yang pertama yaitu

1. persentas

yang di tetapkan

unit usaha umi (%)

% dari tahun 2016 sebesar 2% artinya melebihi target yang di tetapkan

sebesar 2%

tahun 2015

Menengah kewenangannya di provinsi maka di adakan pendataan ulang

terkait jumlah umi di Bangka Barat dan di tahun 2017 terdapat 22,731 UMI

yang ada di Bangka Barat.

5000

10000

15000

20000

25000

Tabel 3.3

Capaian empat Indikator Kinerja Sasaran


TAHUN 2016

TARGET

TAHUN 201

Persentase peningkatan unit umi 0

Persentase peningkatan unit

industri kecil dan menengah ikm 5%

Peningkatan skala usaha umi umi 1,32% 1,5%

Peningkatan kapasitas usaha


Ton 3.127,18

Ton/thn

3.132,18

Ton/thn

ikm 162,492

Unit/thn

172

Unit/thn

Sasaran strategis “berkembangnya jumlah unit dan kapasitas umi, industri kecil

menengah yang mandiri” memiliki empat indikator yang berbeda.

Indikator yang pertama yaitu :

persentase peningkatan unit usaha umi sebesar 165% dari

yang di tetapkan. Dapat dilihat pada tabel bahwa

unit usaha umi (%) pada tahun 2017 mengalami peningkatan

dari tahun 2016 sebesar 2% artinya melebihi target yang di tetapkan

sebesar 2%. Data ini diambil dari jumlah perhitungan dari data awal UMI di

tahun 2015 sebesar 22.006, di tahun 2016 karna kewenangan Usaha Kecil



yang ada di Bangka Barat.

Gambar 1 tabel 3.3

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017

Tahun

Jumlah Usaha Mikro(Unit)

32

Indikator Kinerja Sasaran

TARGET

TAHUN 2017

REALISASITA

HUN 2017

CAPAIAN

SASARAN

2% 3,29 % 165%

5% 7,43% 148,6%

1,5% 0 0%

3.132,18

Ton/thn

3.133,75

Ton/thn 100,1%

172,492

Unit/thn

192,852

unit/thn 111,8%

unit dan kapasitas umi, industri kecil

indikator yang berbeda.

e peningkatan unit usaha umi sebesar 165% dari target 2 persen

. Dapat dilihat pada tabel bahwa persentase peningkatan

alami peningkatan sebesar 3.29

dari tahun 2016 sebesar 2% artinya melebihi target yang di tetapkan

Data ini diambil dari jumlah perhitungan dari data awal UMI di

sebesar 22.006, di tahun 2016 karna kewenangan Usaha Kecil



Gambar 1 tabel 3.3

Jumlah Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro

Berdasarka

terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa

sektor UMi terbanyak yang digeluti oleh masyarakat adalah sektor pertanian

sebesar 68,32% dari total 20 jenis sektor UMi

Jumlah Usaha Mikro Sektor Pertanian per Kecamatan

Sumber :

2. Indikator yang kedua yaitu

menengah deng

peningkatan 147%

bahwa unit

peningkatan ya

dari data pendukung unit Industri Kecil dan Menengah di tahun 2015,

2016 dan 2017 yaitu tahun 2015 ada 2.028 IKM, tahun 2016 2289 IKM

dan tahun 2016 ada 2479 IKM. Peningkatan

pemanfaatan Sumberdaya alam untuk dijadikan makanan olahan maupun

kerajinan industri rumahan sebagai nilai tambah penghasilan masyarakat.

2017

Berdasarkan sebaran UMi di Kabupaten Bangka Barat, jumlah UMi

terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa (gambar 2 tabel 3.3)


sebesar 68,32% dari total 20 jenis sektor UMi

Gambar 2 tabel 3.3

Gambar 3 tabel 3.3


di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017

Sumber :Bidang Koperasi UKM Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2018

ndikator yang kedua yaitu Persentase peningkatan unit industri kecil dan

menengah dengan target peningkatan di tahun 2017 sebanyak 5

peningkatan 147% dari target yang di tetapkan

bahwa unit industri kecil dan menengah

peningkatan yaitu 7,43 % dari tahun 2016. Persentase capaian ini di ambil



dan tahun 2016 ada 2479 IKM. Peningkatan



Grafik 4 tabel 3.3

Jumlah Industri Kecil Menengah per Kecamatan


Muntok SP. Teritip Kelapa Jebus

2017 1717 4340 7381 3216

33

n sebaran UMi di Kabupaten Bangka Barat, jumlah UMi

(gambar 2 tabel 3.3). Sementara


sebesar 68,32% dari total 20 jenis sektor UMi (gambar 3 tabel 3.3).

Gambar 2 tabel 3.3



Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2018

peningkatan unit industri kecil dan

an target peningkatan di tahun 2017 sebanyak 5% dan ada

dari target yang di tetapkan. Dapat dilihat pada tabel

industri kecil dan menengah pada tahun 2017 mengalami

Persentase capaian ini di ambil



dan tahun 2016 ada 2479 IKM. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya



Jumlah Industri Kecil Menengah per Kecamatan


ParittigaTempilan

g

1953 4124

Sumber :

Pertumbuhan dan Jumlah IKM di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

3. Indikator yang ke

peningkatan sebanyak 1,5%

peningkatan s

tahun 2016 data umi masih di gabung dengan data usaha kecil menengah

dan berkenaan d

provinsi maka di tahun 2017 baru dilaksanakan pendataan ulang berapa

jumlah UMI beserta data lengkap yang ada di Kabupaten Bangka Barat

untuk dijadikan data awal di tahun 2017.

No.

1

2

3

4

5

6

Sumber : Bidang Koperasi UKM

Sumber : Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2018

Grafik 5 tabel 3.3

Pertumbuhan dan Jumlah IKM di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2018

ndikator yang ketiga yaitu peningkatan s

peningkatan sebanyak 1,5%. Dapat dilihat pada tabel

peningkatan skala umi tidak ada data yang bisa di tampilkan karena di


dan berkenaan dengan pengalihan kewenangan pembinaan UKM ke



untuk dijadikan data awal di tahun 2017.

Tabel 6 Tabel 3.3

Omset Usaha Mikro per Kecamatan Tahun 2017

KECAMATAN JUMLAH UMi

Muntok 1717

Simpangteritip 4340

Kelapa 7381

Jebus 3216

Parittiga 1953

Tempilang 4124

TOTAL 22731

Bidang Koperasi UKM Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2018

16872028

2289

64,42

20,2112,87

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016

jumlah Pertumbuhan

34


Pertumbuhan dan Jumlah IKM di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2017

katan skala umi dengan target

. Dapat dilihat pada tabel bahwa di tahun 2017

kala umi tidak ada data yang bisa di tampilkan karena di


engan pengalihan kewenangan pembinaan UKM ke



Mikro per Kecamatan Tahun 2017

OMSET

79.879.840.000

87.399.084.000

138.314.476.000

26.393.011.000

73.052.330.000

17.734.133.333

422.772.874.333


2459

7,430

20

40

60

80

2017

Pertumbuhan

4. Indikator yang ke

menengah unggulan dengan target peningkatan sebanyak

dan 172,492 unit/thn

usaha industri kecil dan menengahunggulan

yaitu 3.133,75

sebesar 100,1% dan 111,8% dari target yang di t

IV. Berkembangnya ragam usaha produk umi, industri kecil dan menengah yang

berdaya saing.

Adapun indikator yang menjadi tanggung jawab

Perindustrian

3122

3124

3126

3128

3130

3132

3134

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

ndikator yang keempat yaitu peningkatan kapasitas us

menengah unggulan dengan target peningkatan sebanyak

172,492 unit/thn. Dapat dilihat pada tabel

usaha industri kecil dan menengahunggulan dari

3.133,75 ton/thn dan 192,852 unit/thn

sebesar 100,1% dan 111,8% dari target yang di t

Berkembangnya ragam usaha produk umi, industri kecil dan menengah yang

berdaya saing.

Adapun indikator yang menjadi tanggung jawab

Perindustrian dalam melaksanakan sasaran Berkembangnya ragam usaha produk

3122

3124

3126

3128

3130

3132

3134

2015 2016 2017

Tahun

Kapasitas Usaha Industri Kecil dan

Menengah Unggulan (Ton/tahun)

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

2015 2016 2017

Tahun


Menengah Unggulan (Unit/tahun)

35

peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan

menengah unggulan dengan target peningkatan sebanyak 3,132,18 ton/thn

Dapat dilihat pada tabel ada peningkatan kapasitas

dari tahun 2016ke tahun 2017

/thn, masing-masing meningkat

sebesar 100,1% dan 111,8% dari target yang di tetapkan.

Berkembangnya ragam usaha produk umi, industri kecil dan menengah yang


dalam melaksanakan sasaran Berkembangnya ragam usaha produk


Menengah Unggulan (Ton/tahun)

Kapasitas Usaha Industri

Kecil dan Menengah

Unggulan


Menengah Unggulan (Unit/tahun)

Kapasitas Usaha Industri

Kecil dan Menengah

Unggulan

36

umi, industri kecil dan menengah yang berdaya saing Kabupaten Bangka Barat

adalah Jumlah ragam usaha umi dengan target 100, Jumlah ragam industri kecil

dan menengah dengan target 45, Jangkauan pasar produk umi dengan target

DK=100%, Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah

dengan target DK=100% dan Konstribusi umi industri kecil dan menengah

terhadap PDRB dengan target 9,23%.


Tabel 3.4

Capaian Lima Indikator Kinerja Sasaran


TAHUN 2016

TARGET

TAHUN 2017

REALISASITA

HUN 2017

CAPAIAN

SASARAN

1. Jumlah ragam usaha umi umi 86 100 100 100%

2 Jumlah ragam industri kecil

dan menengah Ikm 44 46 46 100%

3 Jangkauan pasar produk umi Pasar DK=100 DK=100 DK=100 100%

4

Jangkauan pasar produk

unggulan industri kecil dan

menengah.

Pasar DK=100 DK=100 DK=100 100%

5

Konstribusi umi industri

kecil dan menengah

terhadap PDRB

Ikm 9,06% 9,23% 9,26% 100,33%

Sasaran strategis “Berkembangnya ragam usaha produk umi, industri kecil dan

menengah yang berdaya saing” memiliki indikator yaitu :

1. Jumlah ragam usaha umi dengan target 100 ragam usaha. Dapat dilihat pada

tabel bahwa Jumlah ragam usaha umi pada tahun 2017 mengalami peningkatan

14 ragam usaha UMI dari tahun 2016 .Capaian ini sesuai dengan target pada

tahun 2017 yaitu 100 ragam usaha umi, sehingga capaian sasaran sebesar 100%.

Data pendukung dari indikator ragam usaha UMI adalah jumlah UMI di tahun

2015, 2016 dan 2017 yaitu di tahun 2015 ada 86 IKM, tahun 2016 ada 86 IKM

dan di tahun 2017 ada 100 IKM. Ragam usaha terbanyak ada di sektor pertanian

yakni petani karet dengan jumlah 9.261 usaha serta sebaran terbanyak ada di

kecamatan kelapa dengan jumlah 5.842 usaha ( gambar ragam usaha UMI ).

Sebaran UMi untuk Ragam Usaha Petani karet per Kecamatan

Sumber :

2. Jumlah ragam industri Kecil dan Menengah di hitung sesuai dengan data

pendukung berupa

2016 dan 2017 yaitu di tahun 2015 ada 44 ragam, tahun 2016 ada 44 ragam

dan di tahun 2017 ada 46 ragam shingga di

sebesar 46 di bagi target yang di tetapkan yaitu 46 ragam di tahun 2017 sehingga

terealisasinya 100%.

industri kue basah dengan jumlah 793 IKM serta sebaran terbanyak

kecamatan kelapa dengan jumlah 170 IKM

75

80

85

90

95

100

gambar ragam usaha UMI Sebaran UMi untuk Ragam Usaha Petani karet per Kecamatan


Sumber : Bidang Koperasi dan UMI Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 201

Jumlah ragam industri Kecil dan Menengah di hitung sesuai dengan data

pendukung berupa jumlah ragam indutri Kecil dan Menengah di tahun 2015,


dan di tahun 2017 ada 46 ragam shingga di hitung berdasarkan jumlah realisasi


terealisasinya 100%. Ragam usaha terbanyak ada pada direktori pangan yakni

industri kue basah dengan jumlah 793 IKM serta sebaran terbanyak

kecamatan kelapa dengan jumlah 170 IKM (Gambar direktori Pangan)

2015 2016 2017

Tahun

Jumlah Ragam Usaha UMI

12

1843

5842

8728

1449

Muntok SP.Teritip Kelapa

Jebus Parittiga Tempilang

37

gambar ragam usaha UMI Sebaran UMi untuk Ragam Usaha Petani karet per Kecamatan



Jumlah ragam industri Kecil dan Menengah di hitung sesuai dengan data

umlah ragam indutri Kecil dan Menengah di tahun 2015,


hitung berdasarkan jumlah realisasi


Ragam usaha terbanyak ada pada direktori pangan yakni

industri kue basah dengan jumlah 793 IKM serta sebaran terbanyak ada di

(Gambar direktori Pangan)



Kelapa

Tempilang

3. Pada Tahun 201

kabupaten. Realisasi Tahun 2017 untuk jangkauan pasar produk UMi di Dalam

Kabupaten (DK) = 99,62%, Antar Kabupaten (AK) = 0,04%, Antar Provinsi (AP) =

0,34%. Kalau dilihat dari reali

jangkauan pemasaran bagi produk UMi di Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 8

UMi telah menjangkau antar kabupaten, 78 UMi telah menjangkau antar provinsi.

4. Pada Tahun 201

dalam lingkup kabupaten.

pada Tahun 2017 untuk Dalam Kabupaten (DK) = 95,41%, Antar Kabupaten (AK) =

0,43%, Antar Provinsi (AP) = 4,16%. Dilihat dari realisasi tersebut, terjadi p

jangkauan pemasaran di Tahun 2017.

Kabupaten Bangka Barat

Produk unggulan IKM yang dimaksud adalah untuk jenis kerajinan dan makanan

olahan. Ada p

Bangka Barat s

IKM telah menjangkau antar provinsi.

5. Kontribusi UMi dan IKM terhadap PDRB pada Tahun 201

9,23% dan terealisasi sebesar 9,26% dengan capaian indikator kinerja sebesar

100,33%. Nilai PDRB diambil dari sektor industri pengolahan yang terdiri dari

subsektor industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri

43

43,5

44

44,5

45

45,5

46

Gambar Direktori Pangan

Sebaran IKM untuk Ragam usaha industri kue basah


Sumber : Bidang Industri Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Pada Tahun 2017 jangkauan pasar produk UMi ditargetkan

Realisasi Tahun 2017 untuk jangkauan pasar produk UMi di Dalam


0,34%. Kalau dilihat dari realisasi Tahun 2017 tersebut terdapat peningkatan



Pada Tahun 2017 jangkauan pasar produk unggulan IKM

dalam lingkup kabupaten. Realiasi jangkauan pemasaran bagi produk unggulan IKM


0,43%, Antar Provinsi (AP) = 4,16%. Dilihat dari realisasi tersebut, terjadi p

jangkauan pemasaran di Tahun 2017. Hal ini dikarenakan produk

Kabupaten Bangka Barat sudah dipasarkan secara berkelanjutan ke luar kabupaten.


olahan. Ada peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk IKM di Kabupaten

Bangka Barat sebanyak 8 (delapan) IKM telah menjangkau antar kabupaten, dan 78

IKM telah menjangkau antar provinsi.

Kontribusi UMi dan IKM terhadap PDRB pada Tahun 201

dan terealisasi sebesar 9,26% dengan capaian indikator kinerja sebesar

Nilai PDRB diambil dari sektor industri pengolahan yang terdiri dari


43

43,5

44

44,5

45

45,5

46

2015 2016 2017

Tahun

Jumlah Ragam Industri Kecil dan

Menengah

38

Direktori Pangan

Sebaran IKM untuk Ragam usaha industri kue basah



ditargetkan 100% untuk lingkup

Realisasi Tahun 2017 untuk jangkauan pasar produk UMi di Dalam


sasi Tahun 2017 tersebut terdapat peningkatan



jangkauan pasar produk unggulan IKM ditargetkan 100% masih

Realiasi jangkauan pemasaran bagi produk unggulan IKM


0,43%, Antar Provinsi (AP) = 4,16%. Dilihat dari realisasi tersebut, terjadi perluasan

Hal ini dikarenakan produk unggulan IKM di

dipasarkan secara berkelanjutan ke luar kabupaten.


eningkatan jangkauan pemasaran bagi produk IKM di Kabupaten

ebanyak 8 (delapan) IKM telah menjangkau antar kabupaten, dan 78

Kontribusi UMi dan IKM terhadap PDRB pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar

dan terealisasi sebesar 9,26% dengan capaian indikator kinerja sebesar

Nilai PDRB diambil dari sektor industri pengolahan yang terdiri dari


Jumlah Ragam Industri Kecil dan

Jumlah Ragam Industri

Kecil dan Menengah

39

kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan

sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media

rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri furniture dan industri

pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Capaian

untuk indikator Kontribusi UMi dan IKM terhadap PDRB pada Tahun 2017

bersumber dari PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun

2016 yang dipublikasi oleh BPS pada Tahun 2017.

3.5 Capaian Kenerja Eselon 3 dan 4

Pencapaian kinerja eselon 3 dan 4 di dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian di

tetapkan dalam Penetapan Kinerja Eselon 3 dan 4 yang terdiri dari 3 orang Kepala

Bidang dan 1 orang sekretaris dan ada 9 orang eselon 4. Untuk pencapaian kinerja

eselon 3 dan 4 bisa di lihat dari uraian berikut:

1. Mulyono,SKM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas Koperasi,

UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat maka mengukur kinerja di

tetapkan dalam Dokumen Perjanjian kinerja tahun 2017. Berikut di jelaskan

target dan capaian dari Program yang ada di Penetapan Kinerja Sekretaris:

No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

perangkat daerah

Persentase pemenuhan layanan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100%

Optimalnya disiplin aparatur 100% 100% 100%

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

100% 100% 100%

Tersedianaya Laporan capaian

kinerja dan keuangan 100% 100% 100%

Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” memiliki

indikator yaitu :

1. Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran.

Indikator Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran ada 15

kegiatan yang dilaksanakan masing masing kegiatan telah dilaksanakan 100%,

secara keuangan indikator ini trealisasi 93,70% hal ini disebabkan oleh

adanya PHL yang masuk di pada bulan April di DKUP berpendidikan SMA

sedangkan anggaran direncanakan untuk S I dan juga ada rasionalisasi

anggaran di anggaran Perubahan.

2. Optimalnya disiplin aparatur

40

Pada indikator Optimalnya disiplin aparatur ada dua kegiatan yang

dilaksanakan yaitu pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk

pegawai ASN dan PHL serta pengadaan pakaian hari-hari tertentu untuk

kegiatan PHBN kegiatan ini maupun keuangannya dilaksanakan 100%.

3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.

Indikator Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik ada 6

kegiatan yang dilaksanaka, kegiatan yang dilaksanakan bersifat pengadaan

dan pemeliharaan. Kegiatan ini dilaksanakan 100% dan keuangannya

trealisasi sebesar 92,73%.

4. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan ada 7 kegiatan

yang dilaksanakan, kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan

pelaporan di DKUP kegiatan ini telah dilaksanakan 100% dengan realisasi

keuangan 98.88% karna pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

akhir tahun yang tidak trealisasi yakni biaya perjalanan dinas bagi ASN tahun

2016 terkait predikat WTP untuk Pemerintah Daerah Bangka Barat di tahun

2017.

2. Agus Setyadi,ST

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kabid Indistri Kabupaten

Bangka Barat maka untuk mengukur kinerja di tetapkan dalam Dokumen

Perjanjian kinerja tahun 2017. Berikut di jelaskan target dan capaian dari

Program dan Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kabid Industri:


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Berkembangnya indutri

kecil dan menengah

Jumlah IKM yang

mendapat penyuluhan

pelatihan bantuan teknis

dan pendampingan

3 Jenis 6 Jenis 200%

2

Meningkatnya

kemampuan Teknologi

Industri

Penerapan teknologi

terhadap peningkatan

produk usaha IKM


Sasaran “Berkembangnya indutri kecil dan menengah dan Meningkatnya

kemampuan Teknologi Industri” memiliki indikator yaitu :

1. Indikator Jumlah IKM yang mendapat penyuluhan pelatihan bantuan teknis

dan pendampingan

IndikatorJumlah IKM yang mendapat penyuluhan pelatihan bantuan teknis

dan pendampingan merupakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi

pelaku Industri Kecil dan Menengah di wilayah Bangka Barat. Pada indikator

ini ada 3 Jenis makanan dan kerajinan menjadi target program dan terealisasi

41

6 jenis makanan dan kerajinan yaitu Kemplang, Pempek, Kue Basah, kue

kering, kerajinan kayu dan kerajinan bambu dengan realisasi kegiatan 200%.

2. Penerapan teknologi terhadap peningkatan produk usaha IKM

Indikator Penerapan teknologi terhadap peningkatan produk usaha IKM

merupakan kegiatan peningkatan teknologi olahan terhadap peningkatan

mutu olahan IKM dari 4 jenis target yang di tetapkan terealisasi sebanyak 8

jenis yaitu Madu, Olahan Ikan, Olahan buah, olahan sayur, Produk

fermentasi, sirup buah, kripik dan olahan daging. Kegiatan ini terealisasi

200%.

3. A,ad Tirta Fujaka, S.Sos.I

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kabid Koperasi dan UKM,

maka untuk mengukur kinerja di tetapkan dalam Dokumen Perjanjian kinerja

tahun 2017. Berikut di jelaskan target dan capaian dari Program dan Kegiatan

yang ada di Penetapan Kinerja Kabid Koperasi dan UKM :

No Program Indikator Program Target Realisasi Capaian

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya Iklim Usaha-

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

Jumlah UMKM yang produktif

200 Usaha Mikro

200

Usaha

Mikro

100%

2

Berkembangnya

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Jumlah wirausaha baru 50 usaha mikro

150

usaha

mikro

300%

3 Meningkatnya Kualitas

Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif

89,66% 107% 118%

Sasaran “Meningkatnya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif,

Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi ” memiliki

indikator yaitu :

1. Jumlah IKM yang mendapat penyuluhan pelatihan bantuan teknis dan

pendampingan.

Indikator ini adalah indikator peningkatan usaha kecil dan menengah yang

produktif dari target yang di tetapkan sebanyak 200 usaha mikro trealisasi

200 usaha mikro sehingga target capaiannya 100%

2. Jumlah wirausahawan baru

Indikator ini adalah jumlah wirausaha baru yang unggul kompetitif berdaya

saing dari target 50 usaha baru terealisasi 150 usaha baru sehingga capaian

kerjanya 300%

3. Persentase Koperasi Aktif

42

Indikator Persentasi Koperasi Aktif merupakan kegiatan persentasi koperasi

aktif yang ada di Bangka Barat dengan target 89,66% . kondisi awal tahun

2016 jumlah koperasi ada 109 koperasi dan yang aktif 97 dan tahun 2017

ada 104 koperasi dan ada 100 koperasi aktif dengan persentase 107 % dengan

capaian realisasi 118%.

4. Miwani,SE

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kabid Perdagangan

Kabupaten Bangka Barat, maka untuk mengukur kinerja di tetapkan dalam

Dokumen Perjanjian kinerja tahun 2017. Berikut di jelaskan target dan capaian

dari Program dan Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kabid Perdagangan:


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terlindunginya Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

% Pasar tertib ukur 20% 10% 50%

Jumlah konsumen berdaya

beli rendah yang terbantu 5200 5200 100%

2

Meningkatnya Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Nilai pedagangan

barang jasa (dalam juta

rupiah)

1,135.184 1,135.184 100%

3

Tembinanya Perdagangan kaki

lima dan asongan

% kawasan pedagang kaki

lima dan asongan yang

tertata dan tertib

16.67% 19,46% 116%

4 Meningkat dan Pengembangan

Ekspor

Cakupan produk UKM yang

dipromosikan 5 UKM

15 UKM 300%

Sasaran “Terlindunginya Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,

Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Tembinanya Perdagangan

kaki lima dan asongan dan Meningkat dan Pengembangan Ekspor” memiliki

indikator yaitu:

1. % Pasar tertib ukur

Indikator % Pasar tertib ukur merupakan indikator dimana jumlah alat UTTP

yang ada di masyarkat sudah dilaksanakan tera ulang terhadap timbangan

dari target yang di tentukan 20% Cuma trealisasi 10% sehingga capaiannya

Cuma 50 % hal ini di sebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk

melakukan tera ulang terhadap alat timbang yang mereka gunakan dalam

bertransaksi.

2. Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu

Indikator Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu merupakan

kegiatan bantuan subsidi barang berupa sembako dan daging Sapi yang di

berikan Pemda Bangka Barat lewat kegiatan Pasar murah di DKUP.dan

terlaksana 100%

3. Jumlah Nilai pedagangan barang jasa (dalam juta rupiah)

43

Indikator Jumlah Nilai pedagangan barang jasa (dalam juta rupiah) adalah

nilai jumlah perdagangan barang dan jasa di masyarakat dari nilai target yang

di tentukan realisasinya tercapai 100%.

4. % kawasan pedagang kaki lima dan asongan yang tertata dan tertib

Indikator ini menentukan sejauhmana ketertiban pedagang kaki lima dan

asongan dalam melaksanakan kegiatan di tempat mereka berjualan dari

persentase 16,67% yang di tentukan sebagai targetnya terealisasi 19,46%

sehingga capaian kerjanya 116%.

5. Cakupan produk UKM yang dipromosikan

Indikator Cakupan produk UKM yang dipromosikan adalah indikator jumlah

produk IKM yang di promosikan di Pameran yang diikuti dari target 5 produk

UKM trealisasi 15 Produk UKM sehingga capaian kinerjanya 300%

5. Yuzi Kawtsar, SE

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi Kabupaten Bangka Barat, maka untuk mengukur kinerja

di tetapkan dalam Dokumen Perjanjian kinerja tahun 2017. Berikut di jelaskan

target dan capaian dari Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi:


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatanya jumlah

koperasi dan UMKM

yang berkualitas sehat

dan berprestasi

Jumlah Koperasi yang

mendapat

penghargaan tk

Kabupaten

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 %

Jumlah Lokasi tenaga

penyuluh Koperasi 6

Kecamatan 6

Kecamatan 100%

Jumlah Koperasi yang

melaksanakan RAT

Koperasi

36 Koperasi

60 Koperasi 166%

Sasaran “Meningkatanya jumlah koperasi dan UMKM yang berkualitas sehat dan

berprestasi” memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten.

Indikator Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten

merupakan kegitan penghargaan bagi Koperasi berprestasi di Kabupaten

Bangka Barat kegiatan ini ada dua kegiatan yakni kegiatan Jalan santai dan

kegitan pemberian reward bagi 6 koperasi berprestasi yaitu KUD Bina tani

Sejahtera Kec.Tempilang, Koperasi Karya Mukti Kec. Muntok, KSU Mitra

bersama Kec Kelapa, KKSU Maju Kencana Kec. Tempilang, KPKS Sejahtra

Bersama Kec.Tempilang, Koptan Tugang Jaya desa tugang Kec. Kelapa,kegiatan

ini terlaksana100% realisasi keuangannya trealisasi 94.89%.

2. Jumlah Lokasi tenaga penyuluh Koperasi

44

Indikator Jumlah Lokasi tenaga penyuluh Koperasi merupakan indikator yang

berisi kegiatan Fasilitasi terhadap penyuluh Koperasi di 6 kecamatan di

Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan ini terlaksana 100 % dengan realisasi

keuangan sebesar 98,84%.

3. Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT Koperasi

Indikator Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT Koperasi merupakan

indikator kegiatan fasilitasi terhadap Rapat Anggota Tahunan bagi 36 koperasi

yang di targetkan di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan terealisasi sebanyak

60 Koperasi dengan realisasi keuangan sebesar 82,75%

6. Esti Wijayanti, SE

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Kelembagaan dan

Pengawasan Koperasi Kabupaten Bangka Barat, maka untuk mengukur kinerja di

tetapkan dalam Dokumen Perjanjian kinerja tahun 2017. Berikut di jelaskan

target dan capaian dari Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi Kelembagaan

dan Pengawasan Koperasi:


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

jumlah koperasi dan

UMKM yang

berkualitas sehat dan

berprestasi

Jumlah pengurus

Koperasi/KUD yang

terampil

25 orang 25 orang 100%

Jumlah Pelaksanaan

rapat koordinasi,

Jumlah peserta dan

jumlah konsultasi

4 kali rakor(120 org dn 3

PNS)dan 2 kl Konsultasi

ke kementrian

Jumlah Pelaksanaan

sosialisasi

Kegiatan

ditiadakan 0

Sasaran “ Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang berkualitas sehat dan

berprestasi “ memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah pengurus Koperasi/KUD yang terampil.

Indikator Jumlah pengurus Koperasi /KUD yang terampil merupakan kegiatan

pelatihan dan pembinaan bagi pengurus koperasi sebanyak 25 orang dan

terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89,15%

2. Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi, Jumlah peserta dan jumlah konsultasi.

Indikator Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi, Jumlah peserta dan jumlah

konsultasi merupakan kegiatan rapat koordinasi pengurus koperasi se Bangka

Barat yang dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan sesuai target yang di

tetapkan dan terealisasi 100% dan kegiatan konsultasi ke kementrian terkait

sebanyak 2 kali dengan realisasi keuangan sebesar 84,45%

3. Jumlah Pelaksanaan sosialisasi.

Indikator Jumlah Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan kegiatan sosialisasi

tentang perkoperasian dan tidak dilaksanakan karna kegiatannya di hapus.

45

7. Abdillah, SE

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Pemberdayaan Usaha

Mikro Kabupaten Bangka Barat, maka untuk mengukur kinerja di tetapkan dalam


dari Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi sebagai Kasi Pemberdayaan

Usaha Mikro:


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Terfasilitasinya

Pengembangan Usaha

Kecil Mikro

Jumlah Lokasi

Tersedianya tenda

Pasar Ramadan

6 Kec. 6 Kecamatan 100%

2

Terfasilitasinya

pengamanan kawasan

usaha kecil menengah

Jumlah sertifikat Izin

dan tanah UKM

100

Sertifikat,

600 usaha

mikro kecil

yg terdata

Tidak

dilaksanakan

provinsi

0

3 Meningkatnya informasi

permodalan di masyarakat

Jumlah kegiatan 2 kali

Kegiatan di

tiadakan 0

4

Meningkatanya

pertumbuahn ekspor

melalui promosi dan

pemasaran produk-

produk UMKM

Jumlah pameran dan

jumlah UMI yang

mengikuti Pameran

1 keg 1 Keg 100%

Jumlah pameran dan

jumlah UMI yang

mengikuti Pameran

6 Umi 6 Umi 100%

6

Tersedianya informasi

database koperasi dan

UMKM

Jumlah Lokasi

Dokumen UKM 6 Kec. 6 Kec 100%

Sasaran “Pengembangan Usaha Kecil Mikro, Terfasilitasinya pengamanan kawasan

usaha kecil menengah, Meningkatnya informasi permodalan di masyarakat,

Meningkatanya pertumbuahn ekspor melalui promosi dan pemasaran produk-

produk UMKM, Tersedianya informasi database koperasi dan UMKM “ memiliki

indikator yaitu:

1. Jumlah Lokasi tersedianya Tenda Pasar Ramadan

Indikator Jumlah Lokasi tersedianya Tenda Pasar Ramadan merupakan kegiatan

fasilitasi bagi UMI yang akan melakukan kegiatan berjualan menu berbuka

puasa di bulan ramadan kegiatan ini dilaksanakan di 6 Kecamatan dan telah

dilaksanakan 100% dengan realisasi keuangan sebesar 95,32%

2. Jumlah sertifikat Izin dan tanah UKM.

Indikator ini tidak terlaksana oleh Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan

fasilisitasi ini tidak dilaksanakan.

3. Jumlah kegiatan.

Indikator ini tidak terlaksana karna adanya Pemangkasan anggaran sehingga

kegiatan ini di tiadakan.

4. Jumlah pameran dan jumlah UMI yang mengikuti Pameran

46

Indikator Jumlah pameran dan jumlah UMI yang mengikuti Pameran

merupakan kegiatan keikutsertaan UMI yang di fasilisitasi oleh DKUP dalam

melaksanakan Pemeran di Jakarta kegiatan ini dilaksanakan 100% dengan

realisasi keuangan sebesar 95,32%

5. Jumlah pameran dan jumlah UMI yang mengikuti Pameran.

Indikator Jumlah pameran dan jumlah UMI yang mengikuti Pameran

merupakan indikator kegiatan fasilitasi UMI dalam melaksanakan kegiatan

pameran yang dilaksanakan di Batam kegiatan ini di ikuti oleh 6 Umi dan

sudah dilaksanakan dengan baik denga realisasi keuangan sebesar 99,43 %.

6. Jumlah Lokasi Dokumen UKM

Indikator Jumlah Lokasi Dokumen UKM merupakan indikator kegiatan berupa

pendataan Koperasi dan UKM di bangka barat dengan realisasi keuangan

78,65%

8. Heriyansyah, ST

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Agro Mesin dan Aneka

, maka untuk mengukur kinerja di tetapkan Indikator Kinerja dalam Dokumen


Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi sebagai Kasi Agro Mesin dan Aneka :


kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terbinanya sentra industri dan

pemasaran

Jumlah Produk

yang di hasilkan 2produk 1produk 50%

2

Meningkatnya kemampuan

teknologi dan mutu produk

industri serta industri kreatif

yang bernilai tambah

Jumlah IKM

terfasilitasi 30 IKM

terfasilitasi

78 IKM

terfasilitasi 260%

Jumlah Dokumen

Monev 1 Laporan 1 Laporan 100%

Sasaran “ Terbinanya sentra industri dan pemasaran dan Meningkatnya

kemampuan teknologi dan mutu produk industri serta industri kreatif yang bernilai

tambah ”memiliki indikator yaitu :

1. Jumlah produk yang di hasilkan.

Indikator Jumlah produk yang di bina adalah indikator tentang jumlah Produk

IKM yang di olah oleh Industri kecil menengah untuk dijadikan

produkunggulan di desa kegiatan ini direncanakan di dua desa yaitu desa Air

Nyatoh dan Desa Tanjung Niur sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 2

produk OVOP. Realisasi pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan di desa Air

Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip dengan produk unggulan berupa industri

kerajinan Ikan Tri sedangkan di desa Tanjung Niur tidak dilaksanakan karna

adanya pengurangan anggaran di kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan

Menengah dalam memperkuat jaringan kluster Industri. Realisasi keuangan

kegiatan ini sebesar 93,01%

2. Jumlah IKM terfasilitasi.

47

Indikator Jumlah IKM terfasilitasi merupakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan

pelatihan terkait pembuatan kemasan bagi IKM dalam membuat kemasan hasil

olahan makanan dan produk lainnya, kegiatan ini terfasilitasi sebanyak 78 IKM

Pangan dengan desain label keasan sebanyak 161 Label hal ini melebihi target

yang di tetapkan sebanyak 30 IKM sehingga realisasinya sebesar dengan

realisasi keuangan 74,44%.

3. Jumlah Dokumen Monev

Indikator Jumlah Dokumen Monev adalah indikator berisi kegiatan Monitoring

dan evaluasi terkait dengan didapatkannya informasi tentang kemajuan dan

kendala yang menjadi hambatan para pelaku IKM yang ada di Bangka Barat

kegiatan ini dilakukan kepada pelaku IKM dibidang Sandang, Makanan,

Bengkel, Pertukangan, Air minum dan kerajinan terlaksana 100% dengan

realisasi keuangan 99,78%.

9. Ratih Widiati, SE

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Industri Kerajinan ,

maka untuk mengukur kinerja di tetapkan Indikator Kinerja dalam Dokumen


Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi sebagai Kasi Industri Kerajinan :

No Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Capaian

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya Kemampuan

teknologi dan mutu produk

industri serta industri kreatif

yang bernilai tambah

Jumlah IKM yang

terlatih 70 orang 70 orang 100%

Jumlah IKM Fasilitasi

Dekranasda 40 IKM 40 IKM 100%

Produk makanan

bersertifikat halal 10 IKM 0 0

Jumlah narasumber 2 orang 2 orang 100%

Sasaran “Meningkatnya Kemampuan teknologi dan mutu produk industri serta

industri kreatif yang bernilai tambah” memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah IKM yang terlatih.

Indikator Jumlah IKM yang terlatih merupakan indikator berisi kegiatan

pelatihan bagi IKM sebanyak 70 orang IKM kegiatan ini 100 %. Pelaksanaan

kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelatihan kerajinan limbah kayu di

ikuti 20 peserta, Pelatihan Akrilik dengan peserta 20 orang dan kegiatan

pelatihan Kerajinan Bambu dengan peserta 30 orang kegiatan ini

dilaksanakan selama 4 hari di rumah kebun oleh 2 orang tenaga ahli dari

48

Balai Besar Kerajinan Yogyakarta sebagai narasumber Pelatihan, kegiatan ini

dilaksanakan dengan realisasi keuangan 99.71%

2. Jumlah IKM Fasilitasi Dekranasda.

Indikator Fasilitasi Dekranasda indikator kegiatan berupa kegiatan fasilitasi

Dewan Kerajinan Nasional Daerah berupa kegiatan Pembinaan IKM kerajinan,

Rapat Kerja Nasional dan Pameran produk hasil kerajinan kegiatan ini telah

dilaksanakan dengan baik dengan realisasi keuangan 88,01%

3. Produk makanan bersertifikat halal.

Indikator Produk makanan bersertifikat halal tidak dilaksanakan karna

kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Pemprov Bangka Belitung.

4. Jumlah Narasumber

Indikator Jumlah Narasumber adalah kegiatan Pembinaan terhadap IKM yang

dilakukan oleh 2 orang narasumber dari Balai Besar kerajinan Jogjakarta

kegiatan ini dilaksanakan di workshop desa dendang dan dusun belit desa

dendang, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan realisasi keuangan

98,64%.

10. Seviliana, S.AN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Perdagangan dan Luar

Negeri , maka untuk mengukur kinerja di tetapkan Indikator Kinerja dalam


dari Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi sebagai Perdagangan dan Luar

Negeri:


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya perlindungan

konsumen sesuai ketentuan

yang berlaku ( UU No 8 tahun

1999 tentang perlindungan

konsumen dan mengendalikan

ketidakstabilan harga bahan

makanan).

Jumlah Paket

sembako pasar

murah.

5200 Paket 5200 Paket 100%

Jumlah Dokumen

updating harga dan

stock kebutuhan

pokok masyarakat.

1 Laporan 1 Laporan 100%

2

Terwujudnya Revitalisasi dan

pengembangan pasar-pasar

serta peningkatan PAD

Retribusi Pasar

Jumlah Pasar baru

yang terbangun 1 Lokasi 1 Lokasi 100%

Jumlah Lokasi Objek

Retribusi 6 Kec 5 Kec

83%

Jumlah Bangunan

Petak Toko

50 Petak, 2 lokasi

(Tempilang dan Jebus)

50 Petak, 2 lokasi

(Tempilang dan Jebus)

100%

3

Meningkatnya disiplin

pedagang kaki lima terhadap

peraturan dan ketentuan yang

berlaku

Jumlah PKL yang

terbina 1

Kelompok 1

Kelompok 100%

Jumlah lokasi

bantuan grobak 1 Lokasi 1 Lokasi 100%

49

Bozem

4

Meningkatnya pertumbuhan

ekpor melalui promosi dan

pemasaran produk-produk

UMKM

Jumlah Pameran

yang diikuti 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Jumlah Pameran


Jumlah Pameran


Sasaran “Meningkatnya perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku (

UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan mengendalikan

ketidakstabilan harga bahan makanan), Terwujudnya Revitalisasi dan

pengembangan pasar-pasar serta peningkatan PAD Retribusi Pasar, Meningkatnya

disiplin pedagang kaki lima terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan

Meningkatnya pertumbuhan ekpor melalui promosi dan pemasaran produk-

produk UMKM” memiliki indikator yaitu :

1. Jumlah Paket sembako pasar murah.

Indikator Jumlah Paket sembako pasar murah merupakan indikator kegiatan

berisi kegiatan pembagian paket sembako dan pembagian paket daging sapi

murah untuk warga yang kurang mampu di desa-desa di wilayah Bangka

Barat. Realisasi keuangan kegiatan ini 93,46%

2. Jumlah Dokumen updating harga dan stock kebutuhan pokok masyarakat.

Indikator Jumlah Dokumen updating harga dan stock kebutuhan pokok

masyarakat merupakan indikator kegiatan pendataan harga dan stock

kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan secara rutin yaitu 1 bulan 4 kali

melakukan kegiatan monitoring dan menyampaikan laporan secara periodik ke

Bupati sebagai bahan untuk mengambil kebijakan tentang harga dan stock

kebutuhan pokok. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 89,65%

3. Jumlah lokasi Pasar baru yang terbangun.

Indikator Pasar baru yang terbangun merupakan kegiatan yang bersumber dari

dana DAK. Pembangunan Pasar ini merupakan revitalisasi pasar di Pasar

Kelapa. Realisasi keuangan kegiatan ini 90,05%

4. Jumlah Lokasi objek Retribusi.

Indikator Jumlah Lokasi objek retribusi merupakan indikator kegiatan untuk

kegiatan pemungutan retribusi pasar di 5 Kecamatan yaitu Muntok, Simpang

Teritip, Jebus, Parittiga dan Tempilang sedangkan kecamatan Kelapa masih

dalam tahap revitalisasi pasar dan pada tahun 2018 baru masuk lokasi pajak

retribusi sehingga kegiatan ini trealisasi 83% Realisasi pajak retribusi di tahun

2017 sebesar Rp.321.963.000,00 atau 115% dari target yang ditetapkan yaitu

Rp.280.000.000.00, realisasi keuangan kegiatan ini 91,45%

5. Jumalah Bangunan Petak Toko.

50

Indikator Jumlah Bangunan Petak Toko merupakan indikator kegiatan

rehabilitasi petak toko di 2 lokasi yaitu pasar Jebus dan Pasar tempilang

masing-masing ada 25 petak toko. Realisasi keuangan kegiatan ini 95,72%.

6. Jumlah PKL yang terbina.

Indikator Jumlah PKL yang terbina merupakan kegiatan pembinaan terhadap

Pedagangn Kaki Lima dan Asongan kegiatan pembinaan ini untuk 1 kelompok

pedagang kaki lima dan sudah100% dilaksanakan dengan realisasi keuangan

sebesar 92,12%

7. Jumlah Lokasi bantuan grobak Bozem.

Indikator Jumlah Lokasi bantuan grobak Bozem merupakan indikator kegiatan

pemberian bantuan grobag Bozem kepada pedagangn kaki lima dan asongan,

kegiatan ini dilaksanakan di Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung Kecamatan

Muntok. Realisasi keuangan kegiatan in 94,12%

8. Jumlah Pameran yang diikuti.

Indikator Pameran yang diikuti adalah kegiatan pameran sumatera Ekspo

tahun 2017 yang dilaksanakan di Batam selama 4 hari dengan

mengikutsertakan 6 orang pelaku IKM realisasi keuangan kegiatan ini 99,96%

9. Jumlah Pameran yang diikuti.

Indikator ini merupakan kegiatan Pameran Babel fair yang dilaksanakan di

Pangkalpinang selama 4 hari dengan mengikutsertakan 6 orang Pelaku IKM.

Kegiatan ini realisasi keuangannya 98,57%

10. Jumlah Pameran yang diikuti

Indikator ini merupakan kegiatan Pameran Expo dan Forum tahun 2017

dilaksanakan selama 5 hari dengan mengikutsertakan 6 orang pelaku IKM dan

dilaksanakan di DKI Jakarta. Realisasi keuangan kegiatan ini 96%.

11. Andriyansyah, SE

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasi Industri Kerajinan ,

maka untuk mengukur kinerja di tetapkan Indikator Kinerja dalam Dokumen


Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasi sebagai Kasi Industri Kerajinan :


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya

perlindungan

konsumen sesuai

ketentuan ( UU No 8

Tahun 1999 tentang

perlindungan

Konsumen dan UU No

2 Tahun 10981

tentang Metrologi

Sidang tera di pasar

dan objek timbang 500 UTTP 565 UTTP 113%

Jumlah peserta yang

mengikuti Diklat Tera

dan Diklat SDM


Jumlah Pelaku usaha

yang paham

kemetrologian dan tera

ulang


51

Legal. Jumlah alat UTTP yang

dikalibrasi 33 buah 101 buah 306%

Pengadaan alat2

tambahan 3 paket 0 0%

Sasaran “ Meningkatnya perlindungan konsumen sesuai ketentuan ( UU No 8

Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan UU No 2 Tahun 10981 tentang

Metrologi Legal ” memiliki indikator yaitu:

1. Sidang tera di pasar dan objek timbang.

Indikator Sidang tera di pasar dan objek timbang merupakan kegiatan tera

ulang terhadap timbangan yang digunakan untuk jual beli di Pasar dan toko-

toko, realisasi kegiatan ini 565 UTTP yang di tera atau 115% sehingga melebihi

target yang di tetapkan yakni 500 UTTP kegiatan ini dilaksanakan disetiap

kecamatan. Realisasi keuangan kegiatan ini 85%.

2. Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Tera dan Diklat bidang SDM

Indikator ini merupakan kegiatan Diklat Teknis bidang Penera yang

dilaksanakan 3 x di bidang Penera dan 1 kali Diklat SDM Kegiatan ini

dilaksanakan di Bandung dengan realisasi keuangan 84.04%

3. Jumlah Pelaku usaha yang paham kemetrologian dan tera ulang.

Inikator Jumlah Pelaku usaha yang paham kemetrologian dan tera ulang adalah

kegiatan pelatihan di bidang tera yang dilaksanakan sebanyak 6 kali

penyuluhan dengan peserta 30 orang peserta dari kecamatan Muntok dan

Parittiga.

4. Alat UTTP yang dikalibrasi.

Indikator Alat UTTP yang dikalibrasi adalah kegiatan kalibrasi alat-alat UTTP

dengan target 33 buah alat-alat UTTP dengan realisasi 101 buah alat UTTP

dengan realisasi keuangan 81,31%

5. Pengadaan alat2 tambahan.

Indikator Pengadaan alat2 tambahan kegiatannya di tiadakan.

12. Mailan, S.IP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasubag Penyusunan

Program dan Keuangan , maka untuk mengukur kinerja di tetapkan Indikator

Kinerja dalam Dokumen Perjanjian kinerja tahun 2017. Berikut di jelaskan target

dan capaian dari Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasubag sebagai

Penyusunan Program dan Keuangan :


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Terwujudnya pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan OPD tepat

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja Tersusun.

4 Dok 4 Dok 100%

52

waktu dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan keuangan

semesteran Tersusun 2 Dok 2 Dok 100%

Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran

Tersusun.

1 Dok 1 Dok 100%

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun tersusun. 1 Dok 1 Dok 100%

Jumlah LAKIP,TAPKIN,

LKPJ dan LPPD di susun. 3 Dok 3 Dok 100%

Jumlah Dokumen Renstra,

Renja dan RKA SKPD yang

di susun

3 Dok 3 Dok 100%

Jumlah laporan DALEV

Dokumen Perencanaan

SKPD yang di susun.


Sasaran “Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD tepat waktu

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” mempunyai indikator yaitu:

1. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun.

Indikator Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang

tersusun merupakan kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja dinas DKUP dan kegiatan ini sudah 100% dilaksanakan dengan realisasi

keuangan sebesar 100%.

2. Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang tersusun.

Indikator Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang tersusun merupakan

kegiatan penyusunan laporan keuangan semester dinas DKUP dan kegiatan ini

sudah 100% dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

3. Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun.

Indikator Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun

merupakan kegiatan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran dinas

DKUP dan kegiatan ini sudah 100% dilaksanakan dengan realisasi keuangan

sebesar 100%.

4. Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun.

Indikator Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun merupakan

kegiatan penyusunan laporan pelaporan keuangan akhir tahun dinas DKUP dan

kegiatan ini sudah 100% dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar

100%.

5. Jumlah Laporan LAKIP,TAPKIN, LKPJ dan LPPD yang di susun.

IndikatorTersusunnya pelaporan LAKIP,TAPKIN, LKPJ dan LPPDmerupakan

kegiatan penyusunan laporan pelaporan LAKIP,TAPKIN, LKPJ dan LPPD dinas

53


sebesar 100%.

6. Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA yang di susun.

Indikator Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA yang di susun merupakan

kegiatan penyusunan Renstra, Renja dan RKA dinas DKUP dan kegiatan ini

sudah 100% dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

7. Jumlah laporan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD yang di susun.

Indikator Jumlah laporan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD yang di susun

merupakan kegiatan penyusunan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD dinas


sebesar 100%.

13. Masnah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasubag Umum dan

Perlengkapan , maka untuk mengukur kinerja di tetapkan Indikator Kinerja dalam


dari Kegiatan yang ada di Penetapan Kinerja Kasubag sebagai Kasubag Umum dan

Perlengkapan :


Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya

layanan

administrasi

perkantoran

Jumlah PHL yang tergaji

selama 12 bulan

4 PHL/12

bulan

4 PHL/12

bulan 100%

Jumlah biaya telepon, listrik

dan internet 12 Bulan 12 Bulan 100%

Jumlah pembayaran pajak

kendaraan Dinas dan

perpanjangan STNK serta

pembayaran Honorarium PHL

2 PHL Sopir, 3 mobil/5

motor

2 PHL Sopir, 3 mobil/5

motor 100%


selama 12 bulan. 9 PHL/12

bulan 9 PHL/12

bulan 100%


selama 12 bulan. 4 PHL/12

bulan 4 PHL/12

bulan 100%

Jumlah peralatan kerja 11 jenis/12 bulan

11 jenis/12 bulan

100%

Jumlah jenis Alat tulis kantor 73 Jenis 73 Jenis 100%

Jumlah jenis Barang Cetakan

dan Penggandaann kantor. 15 Jenis 15 Jenis 100%

Jumlah jenis Komponen

Instalasi listrik/penerangan

kantor


Jumlah jenis bahan bacaan 2 jenis/buku

1 paket

2 jenis/buku

1 paket 100%

Jumlah jenis bahan logistik

kantor 2 jenis 2 jenis 100%

Jumlah jenis makan dan 5 jenis 5 jenis 100%

54

minum rapat dan kantor

Jumlah bulan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

dalam dan luar daerah

12 bulan 12 bulan 100%


selama 12 bulan. 2 PHL 2 PHL 100%

Jumlah SATPAM yang tergaji

selama 12 bulan. 12 PHL 12 PHL 100%

2

Terwujudnya

sarana dan

prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

Jumlah kendaraan dinas

Operasional roda dua 5 Unit 5 Unit 100%

Jumlah jenis perlengkapan

kantor 4 jenis 4 jenis 100%

Jumlah peralatan gedung

kantor 6 enis 6 enis 100%

Jumlah paket terpeliharanya

gedung kantor. 2 paket 2 paket 100%

Jumlah kendaraan bermotor 3 mobil/7 motor

3 mobil/7 motor

100%

Jumlah stand yang di buat 2 stand 2 stand 2 stand

3 Meningkatanya

tingkat disiplin

aparatur

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya 61 stell 61 stell 100%

Jumlah Pakaian Khusus Hari

Hari Tertentu 25 stell 25 stell 100%

Sasaran “Meningkatnya layanan administrasi perkantoran, Terwujudnya sarana

dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan Meningkatanya tingkat disiplin

aparatur “mempunyai indikator yaitu :

1. Jumlah PHL yang tergaji selama 12 bulan.

Indikator Jumlah PHL yang tergaji selama 12 bulan merupakan kegiatan

pembayaran PHL sebanyak 4 orang selama 12 bulan dan terlaksana 100%

dengan realisasi keuangan 99.99%

2. Jumlah biaya telepon listrik dan internet.

Indikator Jumlah biaya telepon listrik dan internet merupakan kegiatan biaya

operasional kantor yakni untuk membayar telpon, listrik dan internek kantor

dengan realisasi anggaran 95.80%

3. Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perpanjangan STNK serta

pembayaran honorarium PHL.

Indikator Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perpanjangan STNK

serta pembayaran honorarium PHL merupakan kegiatan pembayaran 2 orang

PHL sopir dan pembayaran 3 mobil operasional dan 5 kendaraaan roda 2 dan

terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan kegiatan ini 98,84%


55


pembayaran 9 orang PHL di DKUP dan terlaksana 100% dengan realisasi

keuangan 100%.



pembayaran PHL untuk kebersihan kantor di DKUP dan terlaksana 100%

dengan realisasi keuangan 92,31 Hal ini di karenakan ada PHL tamatan SMA.

6. Jumlah peralatan kerja.

Indikator Jumlah peralatan kerja merupakan kegiatan perbaikan peralatan kerja

yang rusak seperti Laptop, Komputer, Printer dan Perbaikan AC realisasi

keuangan kegiatan ini 99,75%.

7. Jumlah jenis Alat tulis kantor.

Indikator Jumlah jenis Alat tulis kantor merupakan kegiatan pegadaan alat-alat

tulis kantor sebanayak 73 jenis kegatan ini 100% terlaksana dengan realisasi

keuangan 100%.

8. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan kantor.

Indikator Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan kantor merupakan kegiatan

cetak dan penggandaan kegiatan di DKUP dengan realisasi keuangan 99,99%.

9. Jumlah jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor.

Indikator Jumlah jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor

merupakan kegiatan penyediaan komponen instalasidan penerangan kantor

sebanyak 5 jenis dengan realisasi keuangan 99,98%.

10. Jumlah jenis bahan bacaan.

Indikator tersedianya bahan bacaan merupakan kegiatan pengadaan buku

bacaan dan media cetak 2 jenis yaitu Koran Bangka Pos dan Koran Babel Pos

dengan realisasi keuangan 92,42%.

11. Jumlah jenis bahan logistik kantor.

Indikator Jumlah jenis bahan logistik kantor merupakan kegiatan pengadaan

alaat logistik kantor berupa pengadaan gas 12 kg dan galon air mineral untuk

keperluan di DKUPdengan realisasi keuangan 100%.

12. Jumlah jenis makan dan minum rapat dan kantor.

Indikator Jumlah jenis makan dan minum rapat dan kantor merupakan

kegiatan penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat yang

diselenggarakan di kantor serta makan dan minum untuk tamu, ada 5 jenis

makanan yang di sediakan dengan realisasi keuangan 97,99%.

13. Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.

Indikator Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

merupakan kegiatan penyediaan anggaran untuk rapat-rapat yang

diselenggaran didalam daerah maupun di luar daerah terutama untuk kegiatan

konsultasi serta dalam menghadiri undangan kementrian terkait dengan

realisasi kauangan 80%.

56


Indikator Jumlah PHL yang tergaji selama 12 bulan yaitu pembayaran gaji 2

orang PHL petugas jaga malam dikantor Dinas Koperasi, UKM dan

Perindustrian realisasi keuangan kegiatan ini 100%

15. Jumlah SATPAM yang tergaji selama 12 bulan.

Indikator kondisi pasar yang aman merupakan kegiatan pembayaran gaji untuk

12 orang Satpam Pasar di Pasar Muntok, Pasar Jebus dan Pasar Parittiga.

Realisasi keuangan kegiatan ini 94,73, realisasi keuangan tidak 100%

dikarnakan ada Satpam pasar yang masuk di bulan maret serta mengundurkan

diri di bulan november.

16. Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua.

Indikator Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua merupakan kegiatan

pengadaan kendaraan Dinas untuk operasionalpejabat eselon 3 dan 4 di DKUP

sebanyak 5 unit kendaraan dengan realisasi keuangan 99,90%.

17. Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor.

Indikator Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor adalah indikator kegiatan

pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis perlengkapan yaitu

teralis, gordyn, filing kabinet dan tv led, seterlah ada pngurangan anggaran

menjadi 3 jenis dengan pengurangan gordyn dengan realisasi keuangan

81,78%.

18. Jumlah peralatan gedung kantor.

Indikator Jumlah peralatan gedung kantor merupakan kegiatan penyediaan 6

jenis peralatan gedung kantor yaitu stabilizer, speaker toa, AC 2 PK, Komputer

PC,Note Book dan Printer. Realisasi keuangan kegiatan ini 95,09%.

19. Jumlah paket Terpeliharanya gedung kantor.

Indikator Jumlah paket Terpeliharanya gedung kantor merupakan kegiatan

pemeliharaan rutin Gedung Kantor DKUP dan pemeliharaan UPT Pasar Muntok

dengan realisasi keuangan 98,36%.

20. Jumlah Kendaraan Bermotor.

Indikator Jumlah Kendaraan Bermotor kegiatan pemeliharaan rutin 7 motor

dan 3 mobil dengan realisasi keuangan 90,06%.

21. Jumlah stand yang di buat.

Indikator Jumlah stand yang dibuat merupakan kegiatan pameran

pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh DKUP dengan mengikutsertakan pelaku UKM dan IKM

dengan menampilkan 2 stand Pameran. Realisasi keuangan pada kegiatan ini

100%.

22. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan.

57

Indikator Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan merupakan kegiatan

penyediaan pakaian Dinas bagi Pegawai ASN dan PHL di DKUP dengan realisasi

keuangan 100%

23. Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu.

Indikator Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu kegiatan pengadaan

pakaian untuk kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, realisasi keuangan

kegiatan ini 100%.

3.6 Analisis Pencapaian Kinerja

Ikhtisar Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, UKM

danPerindustrian, per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No Uraian

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisasi

Anggaran

Di Atas (Di Bawah)

Rp %

1 2 3 4 5 6

I PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Retribusi Daerah 280.000.000 321,963.000 41,963,000 115%

II BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai/Personalia 3.733.055.000 3.241.075.813 (491.979.187) 87%

Belanja Barang dan Jasa 3.604.348.000 3.297.357.139 (306.990.861) 91%

III BELANJA MODAL 1.702.288.000 1.538.807.180 (163.480.820)

Belanja Peralatan 500.000.000 457.311.580 42.688.420 91,46

Belanja Gedung dan Bangunan 1.667.140.000 1.536.717.924 130.422.076 92,18

BELANJA TAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BELANJA 9.039.691.000 8.080.958.132 (958.732.868) 89,39%

Jumlah pendapatan Hasil Retribusi Dinas Koperasi, UKM danPerindustrian

selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 321.963.000,00 atau 115 % melebihi target

anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 280.000.000,00. Jumlah realisasi belanja

selama tahun 2017 adalah sebesar Rp.8.080.958.132,00 atau 89,39% jika

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.039.691.000,00.

Adapun berdasarkan urusan, program prioritas Dinas Koperasi, UKM

danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat terdiri dari urusan wajib dan Pilihan.

Berikut ini adalah realisasi pencapaian program Dinas Koperasi, UKM

danPerindustrian Kabupaten Bangka Barat.

58

No Uraian

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisasi

Anggaran

Sisa Anggaran

Rp %

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1,081,575,000 1.010.321,727 71.253.273 93 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 81,300,000 81,298,000 2,000 99,99%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik 63,000,000 60.356.112 2.643.888 95,80%

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 37,400,000 37,400,000 0 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

49,300,000 48.731.900 568.100 98,84%

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 205,275,000 205,275,000 0 100%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 79,000,000 72.931.000 6.069.000 92,31%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 10,000,000 9.975.000 25.000 99,75%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 40,000,000 0 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 54,750,000 54.749.500 500 99,99%

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5,000,000 4.999.000 1000 99,98%

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 8.000,000 7.394.280 605.720 92,42%

Penyediaan logistik kantor 2.550.000 2.550.000 0 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman 25,000,000 24.498.000 502.000 97,99%

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 250,000,000 201.163.935 48.836.065 80%

Penyediaan Jasa Pengamanan Pasar 171,000,000 159.000.000 12.000.000 93 %

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 334,670,000 310.372.557 24.297.443 92,73%

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 55,000,000 54.500.000 500.000 99,90%

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 42,500,000 34.757.000 7.743.000 81,78%

Pengadaan peralatan gedung kantor 85,100,000 80.924.000 4.176.000 95,09%

Pengadaan Pameran Pembangunan 20,000,000 20,000,000 0 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 15,000,000 14.754.957 245.043 98,36%

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional 117,070,000 105.436.600 11.633.400 90,06%

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 43,000,000 43,000,000 0 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapan 30,500,000 30,500,000 0 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari

Tertentu 12,500,000 12,500,000 0 100%

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

44,000,000 43,510,585 489,415 98,88%

59

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,000,000 2,000,000 0 100%

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran OPD 2,000,000 2,000,000 0 100%

Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran OPD 2,000,000 2,000,000 0 100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun OPD 32,000,000 31.510.585 489.415 98,47%

Penyusunan Pelaporan LAKIP, LKPJ,

TAPKIN dan LPPD 2,000,000 2,000,000 0 100%

Penyusunan Renja dan RKA SKPD 2,000,000 2,000,000 0 100%

Panyusunan DALEV Dokumen

Perencanaan SKPD 2,000,000 2,000,000 0 100%

5 Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif 418,390,000 365,045,400 53,344,600 87,25%

Penyelenggaraan Pengembangan

Usaha Kecil Menengah 130,000,000 123.927.600 6,072,400 95,32%

Penyelenggaraan Pengamanan

kawasan Usaha Kecil Menengah 28,840,000 1.520.000 27.320.000 0,52%

Penyelenggaraan promosi produk

usah mikro (umi) 115,000,000 105.219.800 9.780.200 91,49%

Pengembangan sarana pemasaran

produk Usaha Mikro (umi) 99,550,000 98.983.000 567.000 99,43%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000 35.395.000 9.605.000 78,65%

6 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah 494.417,000 455,306,071 39,110,929 92,08%

Pelatihan bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

Sumber daya

149,915,000 149.491.840 423.160 99,71%

Pembinaan Industri Kecil dan

Menengah Dalam Memperkuat

Jaringan Klaster Industri

29,705,000 27.628.800 2.076.200 93,01%

Fasilitasi Bagi Dewan Kerajinan

Nasional Daerah ( Dekranasda ) 249,500,000 219.598.431 29.901.569 88,01%

Fasilitasi Klinik Kemasan 25,925,000 19.300.000 6.625.000 74,44%

Monev IKM 39,372,000 39.287.000 85.000 99,78%

7 Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan 1,168,165,000 1,067,837,480 100,327,520 91,41%

Peningkatan Pengawasan Peredaran

Barang dan Jasa Melalui

Penyelenggaraan Pasar Murah

828,000,000 773.871.000 54.129.000 93,46%

Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan

Perkembangan Harga dan Stock

Kebutuhan Pokok Masyarakat

73,165,000 65.593.700 7.571.300 89,65%

Pelaksanaan Metrologi legal 70,000,000 59.500.000 10.500.000 85%

Peningkatan Kualitas SDM Bidang

Perdagangan (Ahli Tera, PPBJ) 90,000,000 75.643.400 14.356.600 84,04%

Penyuluhan Kemetrologian 50,000,000 46.882.500 3.117.500 93,76%

Kalibrasi UTTP 57,000,000 46.346.880 10.653.120 81,31%

8 Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam negeri 1.649,918,000 1,492,032,226 157,885,774 90,43%

Pembangunan/Revitalisasi Pasar

(DAK) 1,516,488,000 1.365.731.900 150.756.100 90,05%

60

Penarikan Retribusi Pasar 33,430,000 30.575.000 2.855.000 91,45%

Rehabilitasi Bangunan Petak Toko 100,000,000 95.725.326 4.274.674 95,72%

9 Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri 26.398.000 26,040,170 357,830 98,64%

Pengembangan dan pelayanan

Teknologi Industri 26.398.000 26.040.170 357,830 98,64%

10 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan 142,582,000 133,727,000 8,855,000 93,78%

Kegiatan Pembinaan Tempat

Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima

dan Asongan

24,202,000 22.297.000 1.905.000 92,12%

Kegiatan Penataan tempat berusaha

bagi pedagang kaki lima dan asongan 118,380,000 111.430.000 6.950.000 94,12%

11 Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 720,800,000 682,846,796 37,953,204 94,73%

Peningkatan kapasitas kelembagaan

Koperasi KUD 60,0000,000 53.491.900 6.508.100 89,15%

Koordinasi pelaksanaan kebijakan

dan program pembangunan Koperasi 65,800,000 55.570.340 10.229.660 84,45%

Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi 180,000,000 170.814.556 9.185.444 94,89%

Fasilitasi Tenaga Penyuluh Koperasi &

UKM Tingkat Kecamatan 370,000,000 365.730.000 4.270.000 98,84%

Pembinaan bagi koperasi dan RAT

Koperasi 45,000,000 37.240.000 7.760.000 82,75%

12 Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor 315,776,000 309.979.307 5.796.693 98,16%

Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah Melalui Promosi Perdagangan

internasional Sumatera Expo

119,000,000 118.953.507 46.493 99,96%

Pengembangan Potensi unggulan

daerah melelui promosi perdagangan

daerah Pameran Tingkat Propinsi

69,561,000 68.568.800 992.200 98,57%

Nusantara Expo dan forum Tahun

2017 127,215,000 122.457.000 4.758.000 96,25%

JUMLAH ANGGARAN, REALISASI

DAN SISA PAGU ANGGARAN DARI

SELURUH PROGRAM

6,439,691,600 5,943,019,319 496,671,681 92 %

61

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKMdan PerindustrianKabupaten

Bangka Barat Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKMdan

Perindustrian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik,

namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan akan

mendapat masukan yang berguna bagi perbaikan Kinerja dan Perkembangan dimasa –

masa yang akan datang kearah yang lebih effektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Tuhan Yang

Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk serta kekuatan kepada kita

semua dalam melanjutkan pembangunan Bangsa.

KEPALA DINAS DKUP

KABUPATEN BANGKA BARAT

Drs. MUHAMMAD ZAKARIA

NIP. 19610311 198503 1 008

BAB I PENDAHULUAN BAB II Perencanaan dan Perjanjian...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN BAB II Perencanaan dan Perjanjian...