1

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi informasi semakin maju dan pesat banyak perubahan dalam

aktifitas dalam hidup manusia karena terbantunya teknologi informasi itu tadi seperti aktivitas

dalam bidang komunikasi, pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pemerintahan itu menjadi hal

biasa. Penulis dalam hal ini tertarik dalam aspek teknologi informasi memudahkan dalam segi hal

perdagangan tidak hanya karena sedang trend di seluruh dunia meningkat, perdagangan

menggunakan teknologi informasi atau yang lebih dikenal atau di ketahui E-Commerce (Elektronik

Commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan pada umumnya. Prinsip

perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan

pembayaran tradisional yang dikenal dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah

perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah

menjadi konsep tellemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet

dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis. Sistem

perdagangan yang di pakai e-commerce ini dirancang untuk mendatangani secara elektronik.

Perdatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian , pemeriksaan dan pengiriman1.

Selanjutnya dalam kamus Black’s Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce di definisikan:

1 Freddy Harris,2000

2

E-Commerce; The Practice of buying and selling goods and services thourgh online

consumer services on the internet.The e, a shorthened form of electronic, has become a popular

prefix for another terms associated with electronic transaction.2

Disini dapat dikatakan bahwa pengertian e-commerce yang dimaksud adalah pembelian

dan penjualan dengan menggunakan jasa kosumsi online di internet. Model transaksi ini dikenal

dengan electronic transaction. Sarana prasana yang mendukung membuat e-commerce menarik

pelaku-pelaku bisnis untuk menjadikan tren.

Perkembangan e-commerce di masyarakat global sangat pesat dimana teknologi yang tiap

hari selalu berinovasi tanpa henti ,demikin juga di Indonesia. Pengunaan internet di indonesia

sebenarnya masuk pada tahun 1993 dan awalnya hanya terbatas hanya untuk hiburan namun saat

ini juga telah mencakup dalam pengunaan untuk kepentingan perdagangan bahkan negara

berkembang seperti indonesia saat ini menempati dalam transaksi e-commerce nomor 6 secara

global bahkan dalam kesempatan di salah satu acara Indonesia E-commerce Summit & Expo

(ISSE) yang digelar di serpong Mentri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan nilai

transaksi industri e-comerce tahun 2016 bisa sampai U$$30 miliar (setara Rp394 trilyun). Tidak

heran di karenakan diiringi semakin majunya teknologi internet lalu di ikuti semakin

terjangkaunya perangkat pendukung seperti smartphone jadi hanya dengan bermodalkan 2 hal itu

saja di era sekarang semua orang bisa melakukan transaksi bisnis dengan mudahnya, dikarenakan

kompleksnya perdagangan e-commerce dapat di kategorikan sebagai berikut

a..Business to Business (B2B) : perusahaan dengan perusahaan lainnya.

b.Business to Consumer (B2C) : perusahaan dengan konsumen.

2 (Bryan A Garner , 1999.530)

3

c.Consumer to Business (C2B) : konsumen dengan perusahaan.

d.Consumer to Consumer (C2C) : konsumen dengan konsumen.

Dalam hal perdagangan e-commerce di Indonesia sendiri mengingat pesat nya

pertumbuhan tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang khusus untuk dalam

hal perdagangan melalui aplikasi sistem elektronik yang dituangkan dalam undang-undang No 7

tahun 2014 dalam bab VIII dan Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 tentang Penyelenggraan

Sistem Transaksi Elektronik. Namun sekalipun transaksi melalui aplikasi online menjajikan

berbagai kemudahan tidak berarti kemudian menjadikanya sistem perdagangan yang bebas

masalah ataupun dengan kata lain dalam segi transaksi e-commerce ada sisi kelemahannya, dalam

hal ini penulis tertarik mengamati tentang e-commerce yang menganut sistem c2c (consumer to

consumer).

Dalam hal ini penulis tertarik mengamati tentang bentuk e-commerce yang C2C khususnya

hubungan hukum antara para pihak dalam system e-commerce C2C karena seperti yang kita tahu

belum ada aturan yang jelas seperti bagamanai tanggung jawab penyedia vendor jika terjadi

masalah yang terjadi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di dalam situs mereka,

karena seharusnya hukum dapat memberikan penegasan secara pasti hubungan hukum yang terjadi

dari para pihak yang melakukan transaksi e-commerce agar setiap para pihak dapat bertanggung

jawab sesuai perbuatan hukum yang ada.

Dengan pertimbangan pesatnya perkembanganya di Indonesia saat ini web yang berbasis

system C2C semakin menjamur dan marak di dalam masyarakat khususnya Indonesia karena

banyaknya web misalnya Bukalapak, Shoppe, Matahari mall.com dan masih banyak lainya,

walaupun berbeda perusahaan atau vendor proses transaksi yang terjadi di dalam e-commerce

model C2C ini kurang lebih sama seperti merchant yang menyediakan lahan/pasar dalam bentuk

4

digital dimana dalam hal ini masyrakat dapat memasarkan dan menjual produk sesuai kategori

atau sesuai kebijakan merchant tentang produk yang boleh di jual ,selain memesarkan atau menjual

masyarakat di sini dapat menjadi konsumen akhir atau pembeli yang membeli barang barang yang

di pasarkan oleh penjual yang berada dalam vendor merchant tersebut.

Gambar.1

Jadi dalam Transaksi elektronik terdapat beberapa pihak yaitu yang pertama pemilik situs

atau merchant yang menyediakan vendor yang dapat di gunakan untuk transaksi online lalu kedua

pihak yang berjualan melalui vendor yang di sediakan oleh pihak merchant lalu yang terkahir

pembeli atau konsumen akhir yang membeli barang yang di jual oleh penjual melalui media vendor

yang disediakan oleh merchant. Dalam transaksi elektronik tersebut selain terdapat kemudahan

dalam prosesnya juga terdapat masalah yang terjadi seperti penjual tidak menjual barang yang

sesuai dengan deskripsi iklan, terdapat barang cacat saat diterima oleh konsumen, untuk penjual

seperti kesusahan dalam mencairkan dana hasil penjualan, refund dana yang tidak sesuai dengan

kesapakatan awal, banyak plagiasi terhadap iklan produk yang di pasarkan di dalam merchant

tersebut namun tidak ada tindakan oleh penyedia vendor. Penulis dalam ini penulis memilik situs

Tokopedia.com dengan melalui pertimbangan bahwa dalam survei terakhir yang dilakukan pada

tahun 2016 oleh Alexa Inc3 Situs Tokopedia menepati urutan nomor satu situs web e-commerce

3 Alexa merupakan Alexa Internet, Inc. adalah sebuah anak perusahaan dari Amazon.com yang berbasis di California, dan menyediakan data komersial terkait traffic web

Penjual Pembeli

5

system C2C yang sering di kunjungi oleh masyrakat Indonesia selain itu alasan lainya yaitu

Tokopedia mendapat marketshare yang tinggi CEO Tokopedia dalam kesempatan dilansir dari

situs berita online mengatakan transaksi yang terjadi di dalam situs mereka pada tahun 2016

mencapai 12 trilyun rupiah.

Hal berkaitan e-commerce memang sudah pernah diteliti oleh baik mahasiswa hukum

maupun para ahli hukum misalnya Galih Ari Baskoro dengan judul ”Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Di Forum Juak Beli Kaskus Menurut Pasal

4 Huruf C Dan H UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”4 yang fokusnya

tentang perlindungan hukum yang bertransaksi dalam situs Kaskus, Lalu ada Wahyu Anggro

dengan skripsinya “Kontrak Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau dari Hukum

Perjanjian”5 yang focus penulisanya terkati dengan keabsahan jika melakukan perjanjian melalui

media Web atau e-commerce. Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin menfokuskan

hubungan hukum yang terjadi antara di situs Tokopedia sebagai penyedia situs dengan penjual

dan pembeli yang bertransaksi di dalam situs web C2C karena dalam proses yang terjadi dalam

situs Tokopedia melibatkan tiga subjek hukum dari segi penjual bisa di artikan konsumen yang

menyewa vendor dari tokopedia untuk berjualan dari segi pembeli konsumen yang hubungannya

terkait dengan hukum perjanjian jual beli.

4 Galih Ari Baskoro, Skripsi S1: " Perlindungan Hukum Terhadap KonsumenDalam Perdagangan Elektronik Di Forum Jual Beli KASKUS Menurut Pasal 4 Huruf C Dan H UU NO 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "Purwokerto: Fakultas Hukum Jendral Soedirman, 2013)

5 Wahyu Anggoro, Skripsi S1: "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau dari Hukum Perjanjian" (Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2008)

6

Gambar. 2

Meskipun perjanjian elektronik berbeda fisik dengan perjanjian konvesional namun keduanya

harus tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku baik dari segi penyedia vendor ke penjual

yang berjualan di dalam situs mereka dan pembeli harus tetap mendapatkan perlindungan karena

mereka penjual dan pembeli merupakan konsumen yang bertransaksi menggunakan situs

tokopedia. Dengan seringnya masyrakat yang melakukan transaksi melalui situs web model C2C

dalam hal ini penulis ini ingin melakukan peneletian tentang hubungan hukum yang meliputi

pemilik situs dengan penjual yang ingin berjualan dalam situs web Tokopedia, Hubungan Hukum

yang terjadi antara Penjual dan Pembeli yang ada dalam ruang lingkup situs e-commerce dan

hubungan hukum pembeli dengan pemilik situs berbasis C2C dalam hal ini Tokopedia yang

menjadi contoh.

7

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari uraian diatas, rumusan masalah yang menjadi focus peneletian ini adalah :

Hubungan hukum apa saja yang ada dalam transaksi e-commerce di Tokopedia ?

C.TUJUAN PENELITIAN

Agar menjadi lebih jelas lagi apa yang menjadi sasaran penulis di dalam penelitian ini,

setelah adanya perumusan masalah dan agar skripsi ini terarah pada maksud yang hendak penulis

akan tulis, maka penulis mencoba untuk membuat tujuan dari dari peneletian ini adalah: Untuk

mengetahui hubungan hukum yang terjadi di dalam situs e-commerce model c2c apakah sudah

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini penulis memberikan batasan bahwa banyak nya

para pihak yang terlibat dalam proses transaksi e-commerce ini hanya tertuju pada penjual ,pembeli

dan Tokopedia saja tidak membahas pihak di lain itu seperti perusahaan expedisi, bank dll.

D.TUJUAN PENELETIAN

Manfaat Teoritis Sebagai bahan

masukan bagi ilmu pengetahuan hukum,khususnya dalam bidang hukum perdata serta dapat

dijadikan acuan atau pedoman pengetahuan secara mendalam tentang e-commerce khususnya

tentang kontak elektronik aplikasi dagang online yang penulis utarakan diatas.

Manfaat Praktis Hasil

peneletian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemerintah untuk menjamin mengenai e-

commerce khususnya mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam model system C2C.

E.METODE PENELITIAN Menurut Peter

Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

8

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”6 Metode

penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan

penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus

ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.7

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah

penelitian.8 Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum

merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisanya9.

1.Jenis Penelitian Jenis

penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut

Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian

hukum doktrinal adalah sebagai berikut Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan

penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan

antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa

depan10. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier.

2.Jenis Pendekatan Keterkaitannya dengan

penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini pendeketan yang di

6 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35 7 Johny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Bayu Publlishing, Malang, 2006,hlm.26 8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2004, hlm.57 9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42 10 Peter Mahmud Marzuki.Op.cit.,hlm. 32

9

gunakan penulis dilakukan lebih kepada pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan dengan issue hukum e-commerce.

3.Bahan Hukum

Di dalam metode peneletian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipakai oleh

penulis yakni

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum perdata ,Undang-undang No 11 tahun

2008 Tentang Informasi Teknologi Informasi, Undang-undang No 7 tahun 2014 Tentang

perdagangan, Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 tentang Penyelenggraan Sistem Transaksi

Elektronik,UU No 8 tahun 1999 dan syarat ketentuan berlaku dari Tokopedia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tidak mengikat namun menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang

merupakan pemikiran dan pendapat dari pakar yang berkompeten seperti para ahli yang akan

memberikan petunjuk untuk penulisan peneletian, dalam hal ini yang digunakan penulis adalah

doktrin-doktrin dan asas-asas yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang

digunakan meliputi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum

10

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik

pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian

ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan

bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content

analisys.11 Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil

penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Tokopedia dengan

penjual yang berjualan di web mereka serta Penjual dan pembeli yang melakukan transakasi di

web Tokopedia

G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan

metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode

deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan

atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana

silogisme tradisional.12 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif,

logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal

yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

11 Ibid.,hlm.21 12 ibid.,hlm.47

11

G. SISTEMATIKA PENULISAN Agar

penyusunan hasil peneletian ini menjadi jelas dan terstruktur makan hasil peneletian disusun

menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB1.PENDAHULUAN

Bab ini tentang latar belakang masalah yang menjabarkan mengenai dasar dan pokok

pertimbangan serta alasan disusunya tulisan ini, pada bab ini juga dijabarkan mengenai rumusan

masalah, tujuan peneletian, manfaat peneletian ,metode peneltian, sistematika peneletian serta

daftar bacaan dan lampiran.

BAB II. PEMBAHASAN TRANSAKSI E-COMMERCE DI SITUS TOPED

Bab ini berisikan pembahasan perkembangan e-commerce di indonesia, apa saja jenis transaksi e-

commerce dasar hukum perdagangan elektronik di indonesia profil tentang perusahaan tokopedia

sebagai salah satu model C2C di Indonesia, aturan dan syarat ketentuan berlaku di tokopedia,

hukum perjanjian sebagai dasar hubungan hukum yang terjadi di tokpedia, perjanjian bernama dan

tidak bernama.

BAB III.

Hubungan hukum yang terjadi di tokopedia.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi pernyataan tentang kesimpulan dari penulis.

DAFTAR BACAAN

12