BAB I PENDAHULUAN - digilib.itb.ac.id · Berdasarkan akar sejarahnya yang kuat, analisis internal,...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - digilib.itb.ac.id · Berdasarkan akar sejarahnya yang kuat, analisis internal,...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Profil Perusahaan
1.1.1 Sejarah Perusahaan
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (“BNI”) merupakan badan usaha milik negara
yang telah “go public”. Sehingga saat ini statusnya adalah perusahaan milik
publik. Memiliki kantor pusat di Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia,
Tbk. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Indonesia. Sampai dengan
laporan pers BNI per 30 maret 2007, di Indonesia BNI telah memiliki 12 buah
kantor wilayah, 971 buah kantor cabang domestik (termasuk cabang utama,
cabang pembantu, kantor kas, kator layanan, kantor bergerak/cash mobile dan
pusat pinjaman) dan 36 buah kantor cabang BNI Syariah. Untuk perwakilan
luar negeri BNI memiliki 5 buah kantor cabang yang tersebar di New York,
London, Tokyo, Hongkong dan Singapura. Selain itu BNI juga memiliki 2.325
buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Berdiri sejak 1946, BNI yang dulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia,
merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah
Republik Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat
pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yakni
ORI (Oeang Republik Indonesia) pada malam menjelang tanggal 30 Oktober
1946. Hanya berselang beberapa bulan dari tanggal pendiriannya yaitu 5 Juli
1946. Sampai hari ini 30 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional,
sedang 5 Juli sebagai Hari Bank Nasional.
2
Ditunjuknya De Javasche Bank warisan Pemerintah Belanda pada 1949 sebagai
Bank Sentral, maka Pemerintah Indonesia membatasi peranan BNI sebagai
bank sirkulasi atau bank sentral. Kemudian Bank Negara Indonesia ditetapkan
sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank
devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.
Sehubungan dengan penambahan modal pada 1955, status BNI berubah
menjadi bank komersil milik penerintah (state-owned commercial bank).
Selanjutnya keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari
identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi mulai
digunakan sejak akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara
Indonesia lebih dikenal secara luas sebagai “BNI 46”. Penggunaan nama
panggilan yang lebih mudah diingat “Bank BNI” ditetapkan bersamaan dengan
perubahan identitas perusahaan pada tahun1988.
Tahun 1992 status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT. Bank Negara
Indonesia (Persero), sedangkan keputusan untuk menjadi perusahaan publik
diwujudkan melalui penawaran saham perdana (initial public offering) dipasar
modal pada tahun 1996. Dengan penawaran saham tersbut, menjadikan BNI
sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di
bursa efek jakarta dan surabaya.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dari PT Bank Negara Indonesia,
Tbk. Pada akhir triwulan keempat tahun 2006 maka komposisi kepemilikan
perusahaan tersebut adalah:
3
Tabel 1.1 Komposisi Kepemilikan Saham BNI
Sumber : 4th Quarter Consolidated Financial Report, PT. Bank Negara Indonesia, 2006
Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan
lingkungan, sosial budaya serta teknologi dicerminkan melalui
penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa.
Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan
kualitas kinerja secara berkesinambungan.
Pengakuan terhadap kinerja dan standar kualitas pelayanan BNI tercermin
dalam berbagai penghargaan yang berhasil diraih, antara lain: “The top 200
Emerging Market Companies” dari majalah Business Week 2002, “4th Rank IB 200
Indonesian Stock 2002 (Performance in Capital Market/JSX)” dari majalah
Indonesian Business, penghargaan “The Indonesian Most Admired Companies”
(IMAC) dari majalah Tempo dan Frontier Marketing Research & Consultant,
penghargaan real estate award 2005 dari majalah Euromoney–London dan meraih
penghargaan Bank of The Year in Indonesia 2005 dari publikasi The Banker yang
berbasis di London.
Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbarui mulai digunakan untuk
menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan
mengarungi masa-masa sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi “BNI”,
sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk
meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
1.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Berdasarkan akar sejarahnya yang kuat, analisis internal, analisis eksternal dan
analisis potensi pasar dimasa yang akan datang, maka PT. Bank Negara
Indonesia, Tbk menetapkan visi, misi, tujuan dan strateginya sebagai berikut:
Visi:
Sesuai dengan bidang usaha dan tujuan perusahaan, maka visi perusahaan
yang hendak diwujudkan adalah “Menjadi Bank kebanggaan nasional yang
unggul dalam layanan dan kinerja”. Visi ini diuraikan lebih lanjut melalui
pernyataan visi BNI sebagai berikut: “Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang
menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar
korporasi, komersial dan konsumer”.
Misi:
Memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan yang
fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer.
Rencana Perusahaan:
Sejalan dengan visi dan misi yang diemban maka BNI menerapkan
perencanaan strategis perusahaan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Rencana Perusahaan (Corporate Plan).
Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Indonesia, 2007
5
Strategi perusahaan:
Untuk mencapai semua visi, misi dan rencana perusahaan tersebut BNI
menerapkan strategi korporasi yang berpusat pada pertumbuhan (Focused
Growth Strategy). Strategi ini berpijak pada kemampuan untuk menawarkan
produk–produk buatan sendiri melalui target pasar yang telah
disesuaikan/refocused target market dan perhatian secara berkesinambungan
terhadap maksimalisasi nilai di dalam bisnis/value maximizing businesses.
Moto Perusahaan:
Berbekal rencana dan strategi yang matang serta visi yang jauh kedepan, BNI
menyatakan siap untuk menjadi kebanggaan bangsa. Untuk mewujudkan visi,
misi dan rencana perusahaan diatas maka BNI memiliki moto “MELAYANI
NEGERI, KEBANGGAAN BANGSA” atau “SERVING THE COUNTRY, THE
PRIDE OF THE NATION”.
1.1.3 Falsafah Kerja dan Budaya Perusahaan
Definisi budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh
anggota-anggota organisasi (Robbins, 1996). Persepsi bersama ini diharapkan
dapat menciptakan nilai-nilai (values) sebagai langkah awal dalam penbentukan
budaya yang kemudian dianut oleh seluruh karyawan. Nilai-nilai tersebut akan
membentuk suatu prinsip dasar dalam bentuk sikap yang merupakan garis
besar haluan perusahaan untuk mencapai budaya yang diharapkan.
PT. Bank Negara Indonesia menerapkan filosofi dalam budaya perusahaan
yang harus diresapi dan dimiliki oleh seluruh karyawan untuk menciptakan
nilai–nilai (values) yang kemudian membentuk dasar budaya perusahaan.
Filosofi ini tercermin dalam logo yang dimiliki BNI. Sebagaimana diuraikan
berikut ini.
6
Filosofi Logo BNI:
Identitas Baru BNI–Dasar Pembuatan Desain
Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu
identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta
menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut
merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI”
yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI.
Huruf BNI
Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan
kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf
tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan
unik.
Simbol “46”
Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus
mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini,
angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk
menggambarkan BNI baru yang modern.
Palet Warna
Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan
warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang
digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih
stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan
citra lebih percaya diri dan segar.
Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis.
Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut.
7
Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan
melalui identitas yang unik, segar dan modern.
Gambar 1.2 Logo Perusahaan
Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Indonesia, 2007
Value:
Sehingga pada intinya value yang diterapkan oleh BNI adalah “Kenyamanan
dan Kepuasan”.
Budaya Perusahaan:
Bertolak dari filosofi dan nilai–nilai yang dimiliki oleh BNI maka secara tegas
BNI menetapkan budaya perusahan mereka sebagai berikut:
1. BNI adalah bank umum berstatus perusahaan publik.
2. BNI berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional.
3. BNI secara terus menerus membina hubungan yang saling
menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha.
4. BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingan pegawai.
5. BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar
pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional.
8
1.2 Organisasi
Berdasar pada laporan keuangan konsolidasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk,
triwulan keempat tahun 2006 yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2007. Jajaran
pengurus BNI dapat kita lihat sebagai berikut:
Tabel 1.2 Susunan Pengurus BNI
Sumber : 4th Quarter Consolidated Financial Report, PT. Bank Negara Imdonesia, 2006
Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Memiliki 11 (sebelas) unit kerja
yang menjalankan fungsi kepegawaian, terdiri dari dua unit kerja setingkat
SBU (Strategic Business Unit). Unit kerja tersebut adalah Satuan Pengawasan
Intern dan Divisi Perencanaan Strategis. Satu buah SBU kepatuhan dan delapan
buah SBU yang menjalankan operasional harian. Struktur organisasi PT. Bank
Negara Indonesia dapat dijabarkan pada gambar berikut:
9
Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.
Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Indonesia, 2007
`
10
1. Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ pemegang
kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS Tahunan diadakan satu tahun
sekali sebagai forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan
mempertanggungjawabkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham. Dalam
RUPS ini dapat juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya
yang diusulkan oleh Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham. Selain
RUPS Tahunan, BNI juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan.
2. Dewan Komisaris
Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertugas
independen terhadap Direksi dalam melakukan tugas utamanya yaitu
mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan pengelolaan BNI dan
memberi arahan kepada Direksi. Dewan Komisaris BNI terdiri dari tujuh orang
anggota, termasuk tiga orang Komisaris Independen yang bebas dari pengaruh
pemegang saham pengendali. Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS ke-lima setelah tahun
pengangkatan, kecuali ditentukan lain.
Komisaris Independen
BNI memiliki tiga orang Komisaris Independen yang tidak mempunyai
keterkaitan dengan Perseroan dan pemegang saham selain dari penugasannya
sebagai Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar BNI. Jumlah ini memenuhi
ketentuan Bursa Efek Jakarta (BEJ) bahwa sedikitnya satu per tiga dari anggota
Dewan Komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ merupakan
Komisaris Independen. Tugas utama Komisaris Independen adalah
memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan, yang
merupakan salah satu prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik.
11
Komite di Bawah Komisaris
• Komite Audit
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang
independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang
disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan
perhatian Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan
Piagam Komite Audit. Seluruh anggota Komite Audit berkedudukan
independen terhadap Direksi maupun auditor eksternal, dan mencakup
seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
• Komite Risiko dan Kepatuhan
Komite Risiko dan Kepatuhan dibentuk pada tahun 2004 untuk membantu
Komisaris dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Komite ini mulai bertugas pada 1 Maret 2004.
• Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan
penilaian kinerja Komisaris dan Direksi, serta membantu Komisaris dalam
menentukan jumlah kompensasi bagi Direksi dan mengevaluasi mekanisme
pelaksanaannya. Setiap Direksi memperoleh paket remunerasi berupa gaji dan
tunjangan, insentif dan tantiem, serta fasilitas lain. Dewan Komisaris dengan
dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian tahunan untuk
menetapkan jumlah kompensasi untuk disetujui oleh RUPS Tahunan. Untuk
tahun 2004, paket kompensasi untuk Direksi sebesar Rp 21,50 miliar.
3. Direksi
Direksi bertanggung jawab mengelola BNI, merumuskan dan melaksanakan
strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan
pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas biaya. Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama,
12
seorang Wakil Direktur Utama dan delapan Direktur dengan bidang tugas dan
tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,
salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak
membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan kepatuhan BNI
terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Komisaris dan Direksi
Selama tahun 2004, secara keseluruhan diselenggarakan 65 kali rapat
Komisaris, 93 kali rapat Direksi, dan 23 kali rapat Komisaris dan Direksi.
Rapat–rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka tata kelola perusahaan,
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
Komite Eksekutif
Komite-komite eksekutif dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan
tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu. Pada tahun 2004 BNI memiliki
beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu:
• Komite Sumber Daya Manusia, bertanggung jawab untuk menetapkan
kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia.
• Komite Manajemen Teknologi, bertanggung jawab untuk menetapkan
kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaan sistem
informasi teknologi.
• Komite Disiplin, bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertikaian
dan kasus indisipliner di antara karyawan, serta menyusun kebijakan
mengenai sanksi indisipliner ataupun tindakan hukum bagi karyawan
yang bersalah.
• Komite Layanan, bertanggung jawab mengembangkan dan
menyempurnakan kebijakan mengenai peningkatan serta mutu
pelayanan menghadapi pasar dan harapan nasabah yang terus berubah.
13
• Komite Risiko dan Kapital, bertanggung jawab untuk mengembangkan
dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko, kecukupan modal dan
risiko kredit.
• Komite Good Corporate Governance, bertanggung jawab untuk
mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan tata kelola perusahaan
serta implementasinya di BNI.
Komite Risiko dan Kapital
Komite Risiko dan Kapital (KRK) dibentuk sesuai rekomendasi Basel Accord II
untuk mengintegrasikan pengendalian Manajemen atas modal dan risiko, yang
merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam pengelolaan risiko bank
dewasa ini. Komite Risiko dan Kapital ini merupakan penggabungan dari
Komite Asset & Liability (ALCO), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan
Komite Kebijakan Kredit (KKK) sejak 2 April 2004. Dengan demikian, Komite
Risiko dan Kapital terbagi menjadi tiga bidang, yaitu (i) Asset & Liability, (ii)
Manajemen Risiko, dan (iii) Kebijakan Kredit.
Divisi Kepatuhan
Sejalan dengan semakin pentingnya aspek kepatuhan, di tahun 2004 BNI telah
memisahkan fungsi kepatuhan dari Divisi Hukum dan Kepatuhan dengan
membentuk Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan memastikan kepatuhan BNI
terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi
kebijakan, Divisi Kepatuhan melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan
kebijakan sebelum diberlakukan. Sementara dari sisi operasional, Divisi
Kepatuhan bertanggung jawab melakukan uji kepatuhan atas setiap
persetujuan kredit di atas nominal tertentu. Divisi Kepatuhan juga mengawasi
kegiatan operasional unit bisnis dan non bisnis melalui unit Quality Assurance
(QA) yang beroperasi di setiap tingkat, mulai dari kantor besar, kantor wilayah,
kantor cabang dan sentra kredit. Unit QA bersifat independen terhadap unit
operasional tempat mereka bertugas untuk memastikan adanya penilaian yang
independen. Unit QA juga bertanggung jawab atas pengawasan internal
14
kegiatan operasional Kantor Besar maupun Kantor Cabang apakah sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejak tahun 2004, kinerja QA telah
ditingkatkan melalui perbaikan prosedur operasi standar yang dikembangkan
oleh BNI bersama konsultan Ernst & Young. Selain aspek kepatuhan secara
umum dan QA, Divisi Kepatuhan juga bertanggung jawab atas implementasi
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dalam rangka pencegahan praktek
pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan PMN di BNI telah memperoleh penilaian “cukup baik” dari Bank
Indonesia pada bulan September 2004. Manajemen BNI telah berkomitmen
untuk menerapkan PMN sebagai bagian dari budaya perusahaan, sesuai
dengan undang-undang anti pencucian uang maupun rekomendasi Bank
Indonesia mengenai masalah tersebut.
4. Satuan Kerja Audit Internal
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab melakukan
pemeriksaan secara independen atas segenap unit operasional BNI. SKAI
bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah
disetujui oleh Komite Audit. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian
melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Komisaris beserta rekomendasi untuk
tindak lanjutnya. Selanjutnya, Komisaris akan mengawasi dan mengkonfirmasi
apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah seperlunya dan
memadai atas hasil temuan audit. Di tahun 2004, SKAI melakukan 198
pekerjaan audit, dibandingkan 212 di tahun 2003. Atas audit tahun 2004,
sebanyak 731 temuan perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit.
5. Dewan Pengawas Syariah
Untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan
menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan
15
usaha perseroan berdasarkan prinsip syariah, dimana penempatan anggota
Dewan Pengawas Syariah tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan kata lain Rapat Umum Pemegang
Saham memberikan wewenang kepada Direksi untuk menempatkan anggota
Dewan Pengawas Syariah tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Bank
Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah mempunyai fungsi
antara lain:
a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit
Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah Perseroan mengenai
hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
b. Sebagai mediator antara Perseroan dan Dewan Syariah Nasional dalam
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa
Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah
Nasional.
c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada
Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha
serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional,
sekurang–kurangnya satu kali dalam satu tahun.
6. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara BNI dengan
otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan
informasi yang penting mengenai BNI kepada masyarakat umum maupun
untuk kepentingan hubungan investor. Fungsi Sekretaris Perusahaan
mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2004. Perubahan logo dan
identitas perusahaan telah mendorong dibentuknya unit khusus di Sekretaris
Perusahaan untuk memantau aplikasi identitas BNI yang baru, sesuai dengan
salah satu tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yaitu menjaga dan
16
meningkatkan citra perusahaan. Sejalan dengan program restrukturisasi BNI
yang memerlukan sarana komunikasi internal yang efektif, Sekretaris
Perusahaan telah membentuk struktur Komunikasi Internal, yang bertujuan
untuk menyebarluaskan informasi mengenai program-program Manajemen ke
seluruh jajaran organisasi. Hubungan dengan pemegang saham ditingkatkan
melalui acara temu analis dan paparan publik, penerbitan buletin triwulanan
mengenai kinerja keuangan, serta laporan keuangan triwulanan, tengah
tahunan dan tahunan. Investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan juga
dapat mengakses informasi mengenai BNI dan aktivitasnya melalui situs web
www.bni.co.id.
1.3 Lingkup Bidang Usaha
PT. Bank Negara Indonesia merupakan perusahaan perbankan yang saat ini
bergerak dalam bidang perbankan dengan segmen target konsumer, komersial
dan korporasi. Mengacu pada anggaran dasar, maka berdirinya BNI memiliki
maksud dan tujuan: “Melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.
1.3.1 Produk dan Jasa yang Ditawarkan oleh BNI
Adapun produk dan jasa yang disediakan oleh BNI adalah sebagai berikut :
1. Consumer Banking
BNI memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Hal ini
tercermin pada peningkatan layanan nasabah dan pengembangan produk
keuangan konsumen, baik produk simpanan maupun pinjaman. Beberapa
produk simpanan dan kredit bagi nasabah yang menjadi unggulan antara
lain :
17
a. BNI Taplus
b. BNI Taplus Utama
c. BNI Haji
d. BNI TKI
e. Rekening BNI Giro
f. BNI Dollar
g. (KPR) BNI Griya
h. BNI Oto
2. Commercial Banking
Segmen perbankan komersial difokuskan pada layanan untuk sektor usaha
kecil dan menengah. Untuk sektor usaha mikro BNI memberikan fasilitas
pinjaman dalam beberapa skema kredit melalui BPR (Bank Perkreditan
Rakyat) dan koperasi. Sedangkan untuk sektor usaha menengah pinjaman
dilayani melalui Sentra Kredit Menengah (SKM). Penerapan prinsip “Four
Eyes Principal” dalam pengelolaan risiko kredit mencakup suatu mekanisme
pengawasan berganda dalam penyaluran kredit. Otomatisasi juga diterapkan
dalam sistem penilaian risiko untuk mengukur kemungkinan keberhasilan
pinjaman debitur prospektif.
3. Corporate Banking
Unit usaha perbankan korporasi menyediakan layanan pinjaman modal
kerja, pinjaman investasi, dan pinjaman sindikasi, dll. Dalam usahanya
memaksimalkan pertumbuhan dan menjaga kualitas kredit BNI berusaha
memperluas penyaluran kredit secara cepat dan selektif kepada para pelaku
utama di sektor–sektor perekonomian yang potensial. Selain layanan kredit,
BNI menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan pembiayaan
perdagangan, transaksi pasar uang, pengelolaan kas, dan jasa pembayaran
terpadu bagi nasabah korporasi. Demi menjamin peningkatan efisiensi serta
memberikan nilai tambah, BNI menerapkan sistem hubungan “one-on-one”
18
melalui penunjukan account service manajer tersendiri bagi nasabah korporasi
besar.
4. International Banking
BNI memiliki kantor cabang luar negeri di New York, London, Tokyo,
Hongkong dan Singapura. Sebagai bank dengan beberapa cabang yang
beroperasi penuh di luar negeri BNI memberikan layanan lengkap dan
menyeluruh bagi nasabah yang berkepentingan dengan perdagangan
internasional. Dengan dukungan 785 bank korespondensi di 87 negara BNI
menjadi salah satu bank nasional yang memiliki jaringan perbankan
internasional terluas.
5. Treasury Services
Melengkapi posisinya yang telah mapan dipasar uang, BNI juga berusaha
untuk menjadi yang terdepan dipasar valuta asing dan pasar modal. BNI
telah menerapkan sistem ‘Euroclear’ yang memungkinkan BNI mewakili para
investornya melaksanakan transaksi pasar modal di ruang lingkup
internasional. BNI juga telah mengembangkan ‘Client Information Portfolio
System’ untuk memberikan kemudahan bagi para investor melakukan
pengawasan terhadap portfolio investasi mereka melalui jaringan internet
secara aman.
6. Sharia Banking
Strategi ekspansi BNI yang agresif untuk menguasai pangsa pasar nasional,
menghasilkan pertumbuhan yang pesat dalam jumlah kantor cabang di
seluruh Indonesia. Pengembangan layanan berbasis syariat Islam ini
diharapkan dapat memberi layanan perbankan yang nyaman dan lebih
beragam, serta mendukung pertumbuhan yang positif bagi BNI Syariah.
19
1.3.2 Proses Bisnis
Dalam usahanya menuju sasaran perusahaan PT Bank Negara Indonesia
menetapkan proses bisnis dan hubungannya dengan fungsi organisasi.
Keberadaan Direksi, Kepala Unit Usaha, Kepala Unit Kerja, dan para
Manajernya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian setiap
proses bisnis yang ada. Mereka turut melakukan pengukuran atas pencapaian
kinerja, dan melakukan perbaikan/peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Secara umum proses bisnis yang ada di BNI adalah berikut ini.
Proses bisnis kantor pusat meliputi :
1. Memberikan tanggung jawab manajemen.
2. Manajemen sumber daya
3. Pemasaran produk.
4. Operasional.
5. Pengukuran, analisis dan perbaikan/penyempurnaan kinerja.
Proses bisnis wilayah dan cabang meliputi :
1. Tanggung jawab manajemen wilayah/cabang
2. Manajemen sumber daya tingkat wilayah/cabang
3. Informasi keadaan pasar.
4. Penetapan target penjualan.
5. Proses kualifikasi calon kreditur.
6. Proses pemilihan/penunjukan kreditur
7. Proses klarifikasi dan verifikasi kredit.
8. Proses penentuan kontrak.
9. Proses pelaksanaan jasa sesuai permintaan pelanggan.
10. Pengukuran, analisis dan perbaikan/penyempurnaan kinerja.
20
Gambar 1.4 Gambaran umum proses bisnis PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Imdonesia, 2007
1.4 Isu Bisnis yang Dihadapi
Terbukanya pasar global, memastikan bahwa persaingan akan menjadi
semakin ketat, tidak hanya menimpa dunia bisnis secara umum, tetapi juga
dunia perbankan.
Salah satu isu bisnis yang sedang dihadapi oleh BNI adalah turunnya
performance BNI diantaranya adalah:
• Dalam total aset, BNI hanya menempati posisi ketiga setelah Bank
Mandiri dan BCA. Hal ini menunjukkan lambatnya pertumbuhan BNI
yang notabene merupakan bank nasional tertua di Indonesia.
21
• Dalam hal total gross loan BNI juga hanya menempati posisi ketiga. Hal
ini pun menunjukkan lambatnya distribusi pinjaman yang dilakukan
oleh BNI.
• Total customer deposito BNI hanya memiliki 136 triliun. Jauh di bawah
Bank Mandiri yang mencapai kisaran 205,7 triliun. Hal Ini merupakan
bukti bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk deposito yang
dimiliki oleh BNI masih rendah. Hal ini dapat merupakan dampak dari
kurangnya sosialisasi dari program restrukturisasi BNI yang telah
dilakukan sejak Januari 2004.
Gambar 1.5 Perbandingan bank nasional di Indonesia berdasar asset, pinjaman dan deposito
pelanggan.
Sumber: Navigating a course to growth and profitability, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.
Presentation to investor Apri 09 – 13, 2007
Seiring dengan itu, cukup tingginya NPL (non performing loan) yang dialami BNI
turut menambah beban untuk bersaing dengan bank–bank yang memiliki
segmen target dan produk sejenis. Besarnya NPL turut dipengaruhi oleh faktor
22
eksternal perusahaan, seperti tingkat suku bunga Bank Indonesia, kemampuan
peminjam untuk membayar hutangnya oleh kreditur, dll.
Gambar 1.6 Tingkat pengembalian pinjaman yang diberikan oleh BNI kepada masyarakat.
Sumber: Press Conference PT. Bank Negara Indonesia Tbk. on Financial Performance year 2006,
March 30 2007.
Secara global tantangan yang saat ini sedang dihadapi adalah Strategic Business
Unit (SBU) masih di bawah tekanan karena kondisi makro ekonomi dan
regulasi bank sentral. Di samping itu bank yang saham mayoritasnya dimiliki
pemerintah (tidak seperti halnya bank swasta) harus mengikuti regulasi
pemerintah untuk merestrukturisasi utang. Hal ini menyebabkan lambannya
pihak bank dalam mengantisipasi perubahan di pasar. Akibatnya Earning per
Share (EPS) pun turun dari mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, dan
hal ini menyebabkan lesunya para investor. Secara umum perubahan EPS
dapat dilihat pada tabel berikut.
23
Tabel 1.3 Income Statement BNI
Sumber: Sumber: Press Conference PT. Bank Negara Indonesia Tbk. on Financial Performance year
2006, March 30 2007.
24