BAB I PENDAHULUAN A. Latar...

52
- 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta citacita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar...

- 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat

jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan

diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan

aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya

adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance),

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 2

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI

Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-

azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas

umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas

merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang

dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada

atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala

Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media

pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

B. Gambaran Umum Organisasi

a. Susunan Kepegawaian

- 3

Dinas Kesehatan Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Kota Jambi. Dinas Kesehatan Kota Jambi merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Kota Jambi yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota Jambi, mempunyai tugas pokok melaksanakan

perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan

pengembangan di bidang kesehatan yang meliputi :

1. Kesekretariatan,

2. Upaya Pelayanan Kesehatan,

3. Upaya Pengendalian Masalah Kesehatan,

4. Upaya Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat,

5. Upaya Jaminan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi

Kesehatan,

6. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD).

Fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi sebagaimana pasal 5 Peraturan

Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang

kesehatan;

4. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah

maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Jambi terdiri dari: Kepala

Dinas, Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12

(dua belas) Kepala Seksi, 20 (dua puluh) UPTD Puskesmas, 1 (satu) UPTD

Instalasi Farmasi, dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris,

- 4

Terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Penyusunan Program

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Bidang Pelayanan Kesehatan,

Terdiri dari : 1) Seksi Upaya Kesehatan Dasar

2) Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan Rujukan

3) Seksi Farmasi dan Akreditasi

4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan,

Terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian Penyakit dan Wabah

2) Seksi Pemberantasan Penyakit

3) Seksi Penyehatan Lingkungan

5. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat,

Terdiri dari : 1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan Keluarga

2) Seksi Pelayanan Gizi

3) Seksi Promosi Kesehatan

6. Bidang Jaminan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi

Kesehatan

Terdiri dari : 1) Seksi Jaminan Kesehatan

2) Seksi Sarana dan Prasarana

3) Seksi Sistem Informasi Kesehatan

7. UPTD :

Terdiri dari : - Instalasi Farmasi

- Puskesmas (20 Unit)

- Puskesmas Pembantu (39 Unit)

8. Kelompok Jabatan Fungsional :

Terdiri dari :

1) Dokter

2) Dokter Gigi

3) Apoteker

4) Sarjana Kesehatan Masyarakat

5) Bidan

6) Perawat

- 5

7) Kesehatan Lingkungan

8) Analis Kimia

9) Perawat Gigi

10) Sanitarian

11) Asisten Apoteker

12) Penyuluh Kesehatan

13) Pekarya Kesehatan

14) Pengatur Gizi

15) Pranata Komputer

16) Pustakawan

17) Arsiparis

Tugas Pokok Dinas Kesehatan (Pasal 6) adalah membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian,

pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang kesehatan yang meliputi;

upaya pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular,

penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, promosi kesehatan,

penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan ketatausahaan

serta melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Dinas dan

Kabag Tata Usaha dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota

Jambi Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kesehatan Kota Jambi.

Dinas Kesehatan Kota Jambi memiliki Sumber Daya Aparatur Sipil

Negara , Pekerja Tidak Tetap (PTT) kementerian Kesehatan,Honor Daerah

serta Tenga Kontrak SKPD sebanyak 1.052 orang, 129 orang (12,26%) yang

bertugas pada Dinas Kesehatan, dan 913 orang (86,79%) bertugas di

Puskesmas dan 10 orang (0,95.%) bertugas di Instalasi Farmasi. Sebanyak

129 orang staf yang bertugas pada Dinas Kesehatan, diantaranya 22 orang

merupakan Pejabat Struktural, dan selebihnya merupakan staf pelaksana,

tenaga PTT Kementerian Kesehatan,Tenga Kontrak SKPD

- 6

Berdasarkan analisis beban kerja, jumlah pegawai sudah cukup memadai

untuk kebutuhan, sedangkan ditinjau dari kualitas dan ketrampilan masih

perlu adanya peningkatan pengembangan wawasan dan ketrampilan dengan

mengikutsertakan staff dalam pendidikan dan pelatihan-pelatihan di masa

yang akan datang. Proporsi distribusi ketenagaan pada Dinas Kesehatan

berdasarkan latar belakang pendidikan sebagaimana pada tabel 1, dan

distribusi ketenagaan berdasarkan unit pelayanan sebagaimana pada tabel

1.1 berikut ini.

- 7

Tabel : 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Jambi

Berdasarkan Kepangkatan dan Eselon Tahun 2016

NO Uraian Kepegawaian Jumlah (Orang)

- Kantor Dinas Kesehatan 149

- Puskesmas 970

- Instalasi Farmasi 8

Jumlah 1.127

I Jenis kepegawaian

1. PNS 929

2. PTT

a. Dokter 0

b. Dokter Gigi 0

c. Bidan 19

3. Tenaga Kontrak SKPD 197

4. Honor Daerah 1

II Jenjang Kepangkatan

1.Golongan IV 67

2.Golongan III 643

3.Golongan II 218

4.Golongan I 2

III Jenjang Eselon

1.Eselon II 1

2.Eselon III 5

3.Eselon IV 56

IV Jenjang Pendidikan

1. Strata 2 15

2. Strata 1

a. Medis 229

b. Non Medis 14

3. Diploma 3

a. Medis 479

b. Non Medis 1

4. SLTA

a. Medis 262

b. Non Medis 99

5. SLTP

a. Pekarya Kesehatan 3

b. Umum 15

6. SD 10

- 8

Tabel : 1.2. Jumlah Pegawai Negeri dan PTT Dinas Kesehatan Kota Jambi

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

NO Jenis Pendidikan Jumlah %

1. Dokter Spesialis

a. Kandungan 0 0

b. Anak 0 0

2. Pasca Sarjana 15 1,33

3. Dokter Umum 73 6,48

4. Dokter Gigi 26 2,31

5. Apoteker 8 0,71

6. Sarjana Kesehatan Masyarakat 68 6,03

7. Ners 5 0,44

8. Sarjana Keperawatan 29 2,57

9. Sarjana Farmasi 5 0,44

10. Sarjana Gizi 5 0,44

11. D-IV Bidan 5 0,44

12. D-IV Gigi 5 0,44

13. Sarjana Non Kesehatan 14 1,24

14. Sarjana Muda Kesehatan

a. AKPER 118 10,47

b. AKZI 9 0,80

c. APK/AKL 33 2,93

d. AKBID 221 19,61

e. AKFAR 38 3,37

f. AKG 33 2,93

g. ATG 1 0,09

h. AAK 26 2,31

15. Sarjana Muda Non Kesehatan 1 0,09

16. Bidan/D1 100 8,87

17. Perawat/SPK 53 4,70

18. SMF/SAA 25 2,22

19. SPAG 10 0,89

20. SMAK 29 2,57

21. SPRG 20 1,77

22. SPPH 25 2,22

23. SMA 81 7,19

24. SMK 0 0,00

25. PCPPM Crass Program 3 0,27

26. Pekarya Kesehatan (LCPK) 18 1,60

27. SMP 15 1,33

28. SD 10 0,89

1.127 100Jumlah

- 9

Tabel 1.3. Rincian Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tahun 2016

No URAIAN

PENDIDIKAN

S2 S1 D3 SLTA

SLTP SD Jumlah

I.

1.

2. 3. II. 1.

2.

Pegawai Dinas Kesehatan Struktural - Kepala Dinas - Sek.Dinas - Kepala Bidang - Ka Sub bag/Kasi. -Kepala Gudang Farmasi Non Struktural / Staf Tenaga Kontrak SKPD Pegawai Puskesmas : Struktural : - Kepala Puskesmas - Kepala Tata Usaha Non Struktural : - Staff - PTT - Tenaga Kontrak SKPD - Honor Daerah

1 2 5 2 0 1 0 4 0 0 0

1 2 9 1

38 14

19 3

126 0 28 0

19 13 0 2

363 18 66 0

1

32 15 0 15

281 1 20 0

1 0 0 2 0 13 1

1 0 0 0 0 7 0

1 1 4 15 1

91 44

20 20

776 19 134 1

Jumlah 15 241 481 365 17 8 1.127

b. Sarana Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota

Jambi menempati 3 (tiga) unit sarana gedung, diantaranya :

a) Gedung Dinas Kesehatan Jalan H Agus Salim, yang ditempati untuk Kepala

Dinas, Sekretaris Dinas, 3 Bidang (Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang

- 10

Pemberdayaan Kesehatan, Bidang Jaminan Kesehatan, Sarana dan

Informasi Kesehatan).

b) Gedung Dinas Kesehatan Jalan Jendral Basuki Rakhmat yang ditempati

untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dan Sarana Laboratorium.

c) Instalasi Farmasi Jalan Zainir Havis Kotabaru.

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan upaya kesehatan,

Dinas Kesehatan Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana, baik yang ada

pada kantor Dinas kesehatan maupun pada Puskesmas diantaranya:

2. Sarana dan Prasarana Publik

Sarana publik untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi

tanggung jawab Dinas Kesehatan meliputi :

a) Puskesmas Non Perawatan : 17 Unit

b) Puskesma Perawatan : 3 Unit

c) Puskesmas Pembantu : 39 Unit

d) Poskesdes : 7 Unit

NoSarana Jumlah Satuan Ket

1 Kendaraan Roda Empat 75 unit

2 Kendaraan Roda dua 222 unit

3 Komputer PC 101 unit

4 Laptop 30 unit

5 LCD 5 unit

6 Printer 28 unit

7 Peralatan Kesehatan 20 PKM

- 11

C. Fungsi Strategis SKPD .

a. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistim

Perencanaan Pembangunan Nasioanal dan Peraturan Pemerintah RI Nomor

8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,tata cara

Penyusunan,pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusnan

dokumen perencanaan pembangunan khususnya Rencana strategi SKPD

Kesehatan , Maka Dinas Kesehatan Kota Jambi selama kurun waktu 2013-

2018 telah menetapkan Visi yaitu:

”Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Menuju

Masyarakat Kota Jambi Sehat dan Mandiri tahun 2018”

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang bermutu:

Sesuai dengan issu tentang kesehatan yakni pelayanan kesehatan maka

pelayanan kesehatan harus ditingkatkan dengan meningkatkan mutu

didalam pemberian pelayanan baik dengan meningktkan mutu tenaga,

maupun peralatan.

Menuju Masyarakat Kota Jambi sehat dan Mandiri

- 12

Masyarakat kota Jambi di harapkan lima tahun kedepan akan menjadi

masyarakat sehat hal ini ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan

Hidup. Menurunya Angka Kematian IBU, Menurunya angka Kesakitan.

Kemudian meningkatknya kemandirian(peran serta Masarakat) masyarakat

dalam mengatasi masalah –masalah kesehatan

b. Misi

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran

organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kota Jambi, yang bertanggung

jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan kesehatan Kota Jambi. Untuk mewujudkan misi 4 (empat)

yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan dimasing – masing

jenjang administrasi pemerintahan, yaitu :

1. Menjadikan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap

upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negative

yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan

demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya

ditentukan oleh peranserta segenap komponen bangsa.

2. Meningkatkan keterjangkuan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

yang adil dan berkualitas

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin

tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau

- 13

oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan

yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan

bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta

3. Meningkatkan Peran serta Masyarakat serta mengembangkan Kemitraan

di bidang Kesehatan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upayaupaya

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh

upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat

memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan

masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya

kemandirian dan peran serta masyarakat serta adanya kerjasam dengan

berbagai pihak guna mendukung program kesehatan.

4. Membudayakan Prilaku Hidup bersih dan Sehat berbasis Masyarakat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu,

keluarga, masyarakat, Pemerintah dan swasta. Apapun yang akan

dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada

artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan

masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-

masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas

cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus

disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan

masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

- 14

c. Tujuan

Adapun Tujuan dari Pembangunan Kesehatan Kota Jambi adalah sebagai

berikut:

1) Mendorong pembangunan daerah yang berwawasan Kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap

upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif

yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan

demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya

ditentukan oleh peranserta segenap komponen bangsa, yang ditandai

dengan:

a) Meningkatnya Umur Harapan Hidup

b) Menurunnya AKB

c) Menurunnya AKI melahirkan.

d) Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

e) Menurunnya prevalensi penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk

2) Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu,

Keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan

dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada

artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan

masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-

masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas

- 15

cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus

disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan

masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai

dengan:

a) Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

b) Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat sejak usia

dini

3) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin

tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau

oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas.Pelayanan kesehatan

yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan

bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta, yang

ditandai dengan :

a) Meningkatnya pemerataan dan kualitas Puskesmas

b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

c) Meningkatnya pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

4) Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh

upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat

memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan

- 16

masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya

kemandirian dan peran serta masyarakat, yang ditandai dengan:

a) Meningkatnya jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin

b) Meningkatnya dan berperannya forum musyawarah kesehatan

masyarakat pada kelurahan siaga

c) Meningkatnya peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah

kesehatan dan bencana.

d. Sasaran

Dari visi dan empat misi Dinas Kesehatan Kota Jambi dan tujuan yang telah

ditetapkan diatas, maka dijabarkan masing-masing sasaran sebagai berikut

:

a.) Menurunnya angka kematian absolut ibu dari 1 kasus kematian akibat

melahirkan di tahun 2013 menjadi 0 kasus kematian pada tahun 2018.

b.) Menurunnya angka kematian absolut bayi dari 1 kelahiran mati pada tahun

2013 menjadi 0 pada tahun 2018,

c.) Menurunnya Angka Kesakitan Demam Berdarah atau Insidens Rate (IR)

dari 56,23 pada tahun 2013 menjadi .47 per 100.000 penduduk pada

tahun 2018

d.) Menurunnya angka Balita dengan gizi buruk dari .0,03 % pada tahun 2013

menjadi 0,01 %, pada tahun 2018

e.) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang profesional.

f.) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan

jaringannya

e. Startegis

- 17

Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap lingkungan

internal maupun eksternal. Adapun strategi dalam rencana strategik ini

sdalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan advokasi dan kemitraan kepada seluruh stakeholders

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan

kesehatan.

2. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan

aksesabilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kemitraan dengan

unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah / Swasta.

5. Pemantapan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui

pendayagunaan potensi seluruh sumberdaya yang ada dengan

pendekatan Paradigma Sehat.

6. Memantapkan Sistim Informasi Manajemen Kesehatan di Kabupaten

dan Puskesmas, sehingga setiap pengambilan keputusan selalu

berdasarkan fakta.

7. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan serta pemberian

otonomi fungsional pada unit pelayanan kesehatan terutama yang

berada di lini depan, dengan berorientasi kepada pelanggan.

8. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Pembangunan

Kesehatan melalui peningkatan kualitas manajemen dan

pengembangan kesehatan.

- 18

9. Meningkatkan Kemampuan dalam Pemberantasan Penyakit melalui

upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat secara partisipasif

10. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang serasi.

11. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan keluarga

menuju kemandirian masyarakat yang bertumpu pada potensi yang

ada.

f. Kebijakan

Sesuai arah kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang

dalam RPJM Kota Jambi 2013 - 2018, Pembangunan Bidang Kesehatan

yaitu meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedic, meningkatkan

sarana prasarana kesehatran serta meningkatkan pelayanan kesehatan

serta kebijakan pembangunan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan

yakni meningkatkan kualitas kesehatan dengan mengupayakan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berhasil dan berdaya

guna, meliputi usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta

dukungan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kebijakan

pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk, Secara Umum adalah

sebagai-berikut :

1. Meningkatkan Umur Harapan Hidup

2. Menurunkan AKB

3. Menurunkan AKI

4. Menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita.

5. Meningkatkan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

- 19

7. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

8. Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

9. Meningkatkan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

10. Meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

11. Meningkatnya dan berperannya forum musyawarah kesehatan

masyarakat pada kelurahan siaga

12. Meningkatnya peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah

kesehatan dan bencana.

Secara spesifik kebijakan kesehatan 2013-2018 dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan isu strategis, kinerja dan standar pelayanan minimal di

bidang kesehatan

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

3. Meningkatkan tertib administrasi di bidang kesehatan

4. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan di bidang kesehatan

5. Pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan

6. Meningkatkan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan dasar yang

optimal sesuai dengan Protap

7. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan meningkatkan SDM di

bidang farmasi dan pengobatan

8. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di bidang

yankes pada masyarakat

9. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan program

10. Meningkatkan pelayanan kesehatan khusus

11. Pemeriksaan dan pengamatan kesehatan haji

- 20

12. Mengoptiomalkan kinerja tim Forum Kota Sehat

13. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program

14. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di bidang

kesehatan lingkungan

15. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan

16. Meningkatkan jangkauan dan pelayanan imunisasi : eradikasi polio,

eliminasi TN, reduksi campak.

17. Meningkatkan kerjasama LP dan LS melalui Tim Pemantauan Wilayah

18. Meningkatkan penanganan DBD Chikungunya sesuai standar / SOP

19. Meningkatkan pemeriksaan Sediaan Darah malaria dan Memberikan

pengobatan cepat dan tepat

20. Akselerasi Rabies

21. Meningkatkan pelaksanaan strategi DOTS

22. Eliminasi Kusta

23. Menyebarluaskan tatalaksana diare di Rumah Tangga,Sarkes

,masyarakat yang tepat dan benar melalui manajemen KLB yang efektif

dan efisien .

24. Melaksanakan deteksi dini ,pengobatan yang tepat ,pencegahan

komplikasi dan rujukan

25. Meningkatkan kerjasama LS melalui KPAK untuk kegiatan pencegahan

dan penanggulangan HIV/AIDS

26. Eliminasi Filariasis

27. Surveilance AFP ,Campak dan TN

- 21

28. Pemantauan penyakit menular di puskesmas dan rumah sakit serta lokasi

resiko tinggi

29. Terlaksananya Penangulangan KLB

30. Tertanggulangi masalah kesehatan pra ,saat dan Pasca bencana

31. Pengamatan penyakit tidak menular

32. Memberdayakan masyarakat dengan menjalin kemitraan dalam upaya

pengembangan kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

33. Mengembangkan sarana dan metode penyuluhan kesehatan

34. Meningkatkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada

Lima tatanan

35. Meningkatkan kerjasama LS dan LP melalui Pokjanal Posyandu dan tim

terpadu

36. Meningkatnya kualitas pelayanan ANC dan persalinan oleh tenaga

kesehatan

37. Meningkatkan cakupan deteksi tumbuh kembang balita dan pra sekolah

38. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan remaja

39. Meningkatkan cakupan pelayanan usuia lanjut

40. Menurunnya prevalensi gizi kurang

41. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan.

42. Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah

D. Permasalahan Utama yang dihadapi

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif.

- 22

2. Masih rendahnya kualitas laporan data dan informasi kesehatan di tingkat

Puskesmas.

3. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan kesehatan di

tingkat dasar.

4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan

sehat (PHBS) di berbagai tatanan.

5. Masih adanya penyakit lokal spesifik dan berkembangnya penyakit menular

serta berpotensi terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa).

6. Rendahnya peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam

kemitraan kesehatan.

7. Rendahnya pelayanan kesehatan anak dan lansia dan penyehatan

lingkungan.

8. Masih ditemukannya balita gizi kurang yang berpotensi menjadi gizi buruk.

9. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana, pada puskesmas dan

jaringannya

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum Organisasi,

Fungsi Strategis SKPD, Permaslahan Utama yang dihadapi,Sitimatika

penulisan LKJ Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016.

2. Bab II Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Jambi.

- 23

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 yang memuat Pengukuran Kinerja

Kegiatan,Pengukuran Capaian sasaran,Akuntabilitas keuangan dan Evaluasi

dan analisis akuntabilitas

4. Bab IV Penutup yang memuat tentang Tinjauan umum capaian kinerja,

strategis untuk peningkatan kinerja di masa datang

- 24

BABA II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Jambi telah menyusun Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (

lima ) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 .

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya,

dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi

akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi tersebut ditujukan untuk mewujudkan

visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalamRencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 - 2018. Disamping itu

pula, Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi diharapkan dapat mewujudkan

sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan , Bappenas dan Dinas

- 25

Kesehatan Provinsi Jambi sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan

nasional.Untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi

Tahun 2013 – 2018 maka perencanaan strategik Dinas Kesehatan Kota Jambi

dalam RPJMD dituangkan dalam Misi ke 3 yaitu Mewujudkan msayarakat Kota

Jambi yang berkualitas,berakhlak,berbudaya dan berdaya saing seperti pada tabel

dibawah ini :

Tabel 2.1 MISI 3 RPJMD KOTA JAMBI

“MEWUJUDKAN MAYARAKAT KOTA JAMBI YANG BERKUALITAS,BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melalui tahapan

- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun

2013 – 2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,

sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Dinas Kesehatan Kota Jambi dan stakeholder.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Jambi juga

melakukan review terhadap , Visi, Misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja, baik

tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam

Tujuan Sasaran Startegi Arah Kebijakan

1 2 3 4

Peningkatan Pelayanan

kesehatan dan revitalisasi

inprasstruktur kesehatan

Tercapainya peningkatan

derajat kesehatan

masyarakat untuk semua

Peningkatan mutu dan

akses kesehatan

1.Meningkatkan mutu

tenaga medis dan non

medis

2.Meningkatkan sarana

parasaraana kesehatan

3. Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan

- 26

melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-

isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi setelah dilakukan review dapat

dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Visi,Misi,Tujuan,sasaran,Startegi dan Arah kebijakan

SKPD Dinas Kesehatan kota Jambi

Visi Misi Tujuan sasaran Strategi Arah kebijakan

Terwujudnya

Pelayanan

Kesehatan Yang

Bermutu Menuju

Masyarakat Kota

Jambi Sehat dan

Mandiri tahun 2018

Menjadikan

pembangunan

daerah yang

berwawasan

kesehatan

Mendorong

pembangunan

daerah yang

berwawasan

Kesehatan

Meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat dan

mengurangi

dampaik negatip

terhadap

kesehatan dari

adanya

pembangunan

Meningkatkan

advokasi dan

kemitraan kepada

seluruh

stakeholders dalam

mewujudkan

pembangunan

daerah yang

berwawasan

kesehatan.

Mengoptimalkan

pelaksanaan

peraturan di bidang

kesehatan

Mengoptimalkan

pelaksanaan

peraturan-peraturan

yang ada di bidang

kesehatan

lingkungan

Meningkatkan

keterjangkuan

masyarakat

terhadap

Pelayanan

Kesehatan yang

adil dan

berkualitas

Meningkatnya

pemerataan

dan kualitas

Puskesmas

baik dari segi

Sumber daya

manusia

maupun

fasilitas

kesehatannya

Meningkatnya

ketersediaan

sarana prasarana

kesehatan di

Puskesmas dan

jaringannya

Meningkatkan

pemerataan

pelayanan

kesehatan melalui

peningkatan

aksesabilitas dan

jangkauan

pelayanan

kesehatan

Meningkatkan

kualitas sarana dan

prasarana

kesehatan serta

meningkatkan

pelayanan

kesehatan

puskesmas 24 jam

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas SDM

Pendistribusian

pegawai sesuai

dengan kebutuhan

Meningkatkan

kualitas pelayanan

kesehatan melalui

kemitraan dengan

unit pelayanan

kesehatan milik

Pemerintah /

Swasta.

Mengoptimalkan

pelaksanaan

peraturan-peraturan

yang ada di bidang

yankes pada

masyarakat

Pemantapan

kapasitas dan mutu

pelayanan

kesehatan melalui

pendayagunaan

potensi seluruh

sumberdaya yang

ada dengan

pendekatan

Paradigma Sehat.

Meningkatkan

kemampuan

pemberian

pelayanan

kesehatan dasar

yang optimal sesuai

dengan Protap

Meningkatkan

Peran serta

Masyarakat serta

mengembangkan

Kemitraan di

bidang

Kesehatan.

Terwujudnya

kemandirian

dan peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan

kesehatan

Meningkatnya

jaminan kesehatan

terutama bagi

penduduk miskin

Mengembangkan

sistem pembiayaan

kesehatan yang

serasi

Meningkatkan

jaminan kesehatan

bagi masyarakat

tidak mampu dan

meningkatkan

kemandirian

masyarakat untuk

mendapatkan

jaminan kesehatan.

- 27

2.2 Indikator Kinerja utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara

Pendahayagunaan aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang

Pedoman Umum Penetepan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi

Pemerintah, indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan ssaran strategis pemeritah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Bandung

juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama,dalam melakukan review

dengan memperhatikan capaian kinerja,permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama DinasKesehatan Kota Jambi

tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya

peran masyarakat

dalam mengatasi

masalah-masalah

kesehatan dan

bencana

Meningkatkan

Kemampuan dalam

Pemberantasan

Penyakit melalui

upaya preventif dan

pemberdayaan

masyarakat secara

partisipasif

meningkatkan

survailance penyakit

menulr dan

mrniurunkan kasus

penyakit menular

lainnya

Meningkatnya dan

berperannya forum

musyawarah

kesehatan

masyarakat pada

kelurahan siaga

Pemberdayaan

masyarakat dengan

menggunakan

pendekatan

keluarga menuju

kemandirian

masyarakat yang

bertumpu pada

potensi yang ada.

Memberdayakan

masyarakat dengan

menjalin kemitraan

dalam upaya

pengembangan

kesehatan yang

mempunyai daya

ungkit tinggi

terhadap

peningkatan derajat

kesehatan

masyarakat.

Membudayakan

Prilaku Hidup

bersih dan Sehat

berbasis

Masyarakat

Terwujudnya

masyarakat

yang

berperilaku

hidup bersih

dan sehat

Meningkatnya

sosialisasi

kesehatan

lingkungan dan

pola hidup sehat

serta peningkatan

pengetahuan

kesehatan pada

masyarakat sejak

usia dini

Peningkatan

penyuluhan dan

advokasi tentang

kesehatan dan pola

Hidup sehat

kepada masyarakat

Meningkatkan

Pembinaan Perilaku

Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) pada

Lima tatanan dan

peningkatan

pengetahuan

kesehatan

- 28

Tabel.2.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Kesehatan Kota Jambo Tahun 2016

2.3.Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini penetapan

kinerja antara Walikota Jambi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh

pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Perjanjian kinerja ini ditetapkan

pada awal tahun 2016 sehingga masih mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan

tahun 2014-2018.

Perjanjian kinerja, diantaranya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2016 untuk mencapai target dari indikator kinerja, yang merupakan

ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan

sasaran strategis, program dan kegiatan yang mendukung untuk tahun 2016,

yaitu :

TARGET

2016

1

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan dan reviltalisasi

Infrastruktur Kesehatan1

Tercapainya peningkatan derajat

Kesehatan masayarakat untuk

semua1 Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan 24 Jam UNIT 5

No MISI SASARAN Indikator Kinerja Utama Satuan

- 29

Tabel.2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tahun 2016

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Jambi

TA : 2016

1 2 4

I 1. Terlaksananya kebijakan kesehatan yang 1. Terealisasinya pelaksanaan kebijakan dan penyusunan

menjamin tercapainya sistem kesehatan yang program kesehatan 100%

berkesinambungan 2. Terbentuknya tim kerja yang tertuang dalam surat keputusan 100%

2. Terlaksananya kebijakan dan rencana 3. Ratio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk:

pengembangan tenaga kesehatan a. Dokter 12,22

3. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan b. Dr. Spesialis

tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan c. Dokter gigi 4,364

profesionalisme d. Apoteker 4,364

4. Terlaksananya pendistribusian alat kesehatan e. Sarjana Kesehatan Masyarakat 20,95

medis dan tersedianya peralatan non medis. f. Bidan 61,1

5. Terdapatnya administrasi keuangan dan g. Perawat 61,1

perlengkapan yang efisien dan fleksibel. h. Ahli gizi 4,364

i. Ahli Sanitasi 20,95

4. Tenaga fungsional

a. Pranata laboratorium 8,729

b. Administrator kesehatan

c. Penyuluh kesehatan 4,364

d. Epidemiologi

e. Entomologi

f. Perawat gigi 12,22

g. Perekam medis

h. Radiografer

i. Teknisi elektromedis

j. Arsiparis

k. Pranata komputer

l. Asisten Apoteker 12,22

m. Akreditasi tenaga fungsional kesehatan

5. Persentase anggaran kesehatan dalam APBD 8%

6 Tersedianya Laporan Keuangan 1

7 Tersedianya Renstra, Lakip, Laporan tahunan,RKT Kesehatan

dan RKA Kesehatan 4

II

1. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan 1. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 15%

upaya kesehatan dasar. 2. Persentase cakupan rawat inap 1%

2. Meningkatnya Pembinaan Keperawatan 3. Persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan 100%

Kesehatan Masyarakat medik dasar

3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan Jaminan Mutu 100%

upaya kesehatan tradisional/ Komplementer (QA)

alternatif 5. Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Perkesmas 20 pkm

4. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan / PHN

perbekalan kesehatan 6. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Tradisional yg melaksa 50%

5. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus nakan pelayanan sesuai pedoman

6. Meningkatnya pelayanan perizinan. 7. Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki izin 65%

7. Meningkatnya Pelayanan Unit Transpusi Darah PMI 8. Persentase puskesmas dengan pelaksanaan penggunaan 60%

obat rasional

9. Persentase puskesmas dengan pelaksanaan pelayanan 15%

informasi obat

10. Persentase institusi yang dilakukan pembinaan pelayanan 70%

kefarmasian

11. Terlaksananya perizinan farmasi 100%

12. Cakupan pelayanan kesehatan haji 100%

13. Cakupan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan telinga 35%

14. Cakupan pelayanan kesehatan laboratorium dasar 60%

15. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 60%

16. Cakupan pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas 12%

17. Cakupan gangguan rawat jalan gigi 15%

18. Cakupan Kantong Darah

19. Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24jam

III 60%

1. Kota sehat 1 Persentase kecamatan atau kelurahan yang melaksanakan kawasan Sehat 75%

2. Air Minum 2 Persentase dan Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

berkualitas.61%

3. Tempat-Tempat Umum (TTU) 3 Persentase Tempat-Tempat Umum Yang memenuhi Syarat Kesehatan 90%

Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) 4 Persentase tempat pengelolaan makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan

Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida 5 Persentase Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida yang memenuhi syarat 80%4. Sanitasi Perumahan dan Lingkungan 6 Persentase Rumah Sehat

Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

7 Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM

75%

5. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat- 8. Cakupan kelurahan UCI 90%tempat pengelolaan makanan dan minuman 9. Cakupan anak sekolah yang diimunisasi campak, TT, DT 100%

6. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat 10. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 95%

umum dan Industri 11. Penderita malaria yang ditangani 14%

7. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan 12. Persentase penderita klinis malaria yang diperiksa mikroskopik 100%

TP2 Pestisida 13. Persentase ibu hamil dan balita yang tidur dalam kelambu 100%

8. Menanggulangi dan mencegah terjadi berinsektisida

penyakit menular dan tidak menular (degeneratif) 14. Persentase ibu hamil yang diskrining malaria 50%

9. Menurunnya angka kesakitan, kematian 15. Angka penderita tb Paru per 100.000 penduduk 100%

dan kecacatan akibat penyakit menular 16. Persentase penemuan penderita tb paru BTA (+) baru 160

10. Mengamati dan memantau kecendrungan 17. Persentase kasus baru penderita TB baru BTA (+) yang 80%

penyakit menular disembuhkan

11. Memantau peningkatan penyakit degeneratif 18. Jumlah puskesmas yang menyediakan OAT 90%

3

TargetNo SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

- 30

19. Persentase penderita BTA (+) yang diobati OAT 100%

20. Meningkatnya pengobatan Kusta yang dihentikan (Adekuat) 100%

(RFT Rate)

21. Angka penderita HIV per 100.000 penduduk 0%

22. Persentase penduduk umur >15 tahun mempunyai penge >0,5

tahuan tentang HIV/AIDS

23. Persentase pelaksanaan sero survei 95%

24. Persentase ODHA yang mendapatkan obat anti retroviral

25. Persentase penderita gigitan binatang terinfeksi rabies 90%

dengan VAR

26. Angka penderita rabies / kematian 100%

27. Angka penemuan penderita pneumonia balita dan diobati 0

28. Angka penemuan penderita diare dan diobati sesuai standar 100%

29. Penemuan kasus AFP pada anak umur <15 tahun 100%

per 100.000 anak

30. Angka prevalensi campak per 10.000 balita >1

31. Persentase Penurunan angka kematian akibat campak (CFR) <1

32. Angka penemuan penderita filariasis dan diberikan pengo 0

batan standar

33. Penemuan Penderita DBD dan Chikunguya dan diberikan peng 100%

obatan standar

34. Persentase lingkungan penderita DBD yang mendapatkan 100%

Fogging Fokus 90%

35. Angka penderita Tetanus Neonatorum per 1.000 kelahiran

hidup 0

36. Terpantaunya penyakit menular dan tidak menular di

Puskesmas dan Rumah Sakit

37 Persentase Kejadian Luar Biasa atau bencana di Kelurahan 100%

yang ditanggulangi kurang dari 24 jam

38 Persentase Pelayanan PTM di Posbindu 100%

39 persentase masyarakat yg mendapatkan layanan deteksi dini Ca Cervix 70%

DM dan jantung 30%

40 Persentase penderita ca cervix yang mendapatkan penanganan crio terapy 30%

41 Pelaksanaan sero survey dlm satu tahun 30%

42 persentase ibu hamil yang diskrining hevatitis B 1

43 Persentase bayi yang discrinning hevatitis B dari ibu hamil yang hevatitis B 100%

100%

IV

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 1. Persentase rumah tangga PHBS

swasta dalam pembangunan 2. Persentase Desa Siaga Aktif 65%

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang 3. Persentase SD yang mempromosikan kesehatan 77%

merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan 4. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 100%

serta berbasis bukti dengan keutamaan 5. Persentase Poskestren melaksanakan PHBS 55%

promotif dan preventif 6. Persentase bumil mendapatkan pelayanan (K1) 60%

3. Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan 7. Persentase bumil mendapatkan pelayanan(K4) 100%

publikasi kesehatan 8. Persentase bulin ditolong oleh nakes terlatih 95%

4. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan 9. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 92%

pelayanan kesehatan yang.. 10. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu Nifas (KF) 96%

5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi 11. Cakupan fasilitas Kesehatan yg memberikan pelayanan KB sesuai standar 92%

masyarakat 12. Persentase bumil, bulin dan bufas yang mendapatkan 16 pkm

6. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan penanganan komplikasi kebidanan 82%

Sehat (PHBS) 13. Cakupan Rawat Inap yang mampu Poned

7. Meningkatnya perilaku kesehatan anak 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Berbasis Gender termasuk 4 pkm

didik dan lingkungan sekolah yang sehat penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 5 pkm

8. Meningkatnya status kesehatan reproduksi 15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

Wanita Usia Subur, Bumil dan Busui 16. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 82%

9. Meningkatnya status kesehatan anak dan 17. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 91%

remaja 18. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan siswa kls 1 91%

19. Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan 100%

Kesehatan Peduli remaja (PKPR)

20. Jumlah puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan 8 PKM

Terhadap Anak (KTA)

21. Jumlah puskesmas santun usila 5 PKM

22. Cakupan pelayanan Lansia 5 pkm

23. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 75%

24. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 100%

25. Persentase usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif 68%

26. Persentase usia 6 - 59 bulan dapat kapsul vitamin A 65%

27. Persentase bumil mendapatkan Fe 90 tablet 85%

28. Persentase puskesmas melaksanakan surveilance gizi 95%

29. Cakupan MP-ASI 6-24 bln dan PMT bumil dari keluarga miskin 100%

30. Cakupan PMT Anak Sekolah 100%

31. Cakupan KB aktif (CFR) 10%

32. Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 78%

V

1. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi 1. Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen Data

Kesehatan 2. Persentase Puskesmas dengan pelaporan satu pintu dan memiliki Bank data 100%

2. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan dokumen data kesehatan 100%

3. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana 4. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan dokumen ketenagaan kesehatan 100%

kantor, Rumah dinas dokter, bidan, perawat, 5. Persentase ketersediaan buletin sistim informasi kesehatan 100%

puskesmas dan jaringannya yang akomodatif 6. Persentase Puskesmas yang memilki data terpilah menurut jenis kelamin 100%

dan representatif 7. Persentase masyarakat miskin terjamin oleh Jamkesmasda 100%

8. Persentase masyarakat miskin terjamin oleh Jamkesmas 80%

9. Persentase masyarakat terjamin melalui jaminan kesehatan 100%

mandiri 10%

10. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Dinas Kesehatan

Kota Jambi 20%

11. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas

12. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 50%

- 31

13. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Dokter 50%

14. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Perawat 15%

15. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Bidan 10%

16. Jumlah Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Perawatan 10%

17. Jumlah Puskesmas Baru 0

18. Jumlah Pustu Baru 3 PKM

2pkm

VI

1. Meningkatnya penyediaan pelayanan 1. Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

kefarmasian di bidang obat dengan 2. Persentase pengadaan obat esensial 90%

terpenuhinya pelayanan penyediaan obat 3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat 100%

dan perbekalan kesehatan yang bermutu ketersediaan, keterjangkauan serta kecukupan kebutuhan

baik di unit pelayanan kesehatan secara obat dan PERBEKKES

tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu 4. Persentase pengadaan obat generik 100%

serta digunakan secara rasional 5. Persentase penulisan resep generik 100%

90%

2. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi 1. Persentase sarana pelayanan farmasi komunitasdan Rumah sakit yg melaksanakan

komunitas dan Rumah Sakit pelayanan kefarmasian sesuai standar 20%

Program Anggaran Ket

1 Program Administrasi Perkantoran 1.638.828.175Rp 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.974.381.500Rp 3 Program Peningkatan Disiplin aparatur 376.400.000Rp

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 141.596.000Rp

5 Program Perencanaan SKPD 20.000.000Rp

6

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000Rp

7

Program Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan Daerah 132.511.000Rp

8

ProgramPeningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan 59.101.261.725Rp

Jumlah 63.389.978.400Rp

- 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kesehatan Kota Jambi selaku pengemban amanah

masyarakatmelaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibuat

sesuaiketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman

PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerjadan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam

dokumen renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

- 33

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota jambi juga

melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan

review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.Hasil

pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun

2016 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016

Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator kinerja utama Dinas Kesehatan

sudah sesuai target (5 Puskesmas dengan melakukan pelayanan 24 Jam)

atau 100%

2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi

Belum

Mencapai

Target

Mencapai

target

Melampaui

target

1

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan dan reviltalisasi

Infrastruktur Kesehatan

1Tercapainya peningkatan derajat Kesehatan

masayarakat untuk semua 1 Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan 24 Jam 5 unit 5 unit

Indikator Kinerja UtamaSASARANMISINo TARGET

HASIL

- 34

Secara Umum Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai Visi Misi,Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam renstra 2013-2018

- 35

Belum

Mencapai

target

Sesuai

target

Melampaui

target

1 2 4

I 1. Terlaksananya kebijakan kesehatan yang 1. Terealisasinya pelaksanaan kebijakan dan penyusunan

menjamin tercapainya sistem kesehatan yang program kesehatan 100% 100%

berkesinambungan 2. Terbentuknya tim kerja yang tertuang dalam surat keputusan 100% 100%

2. Terlaksananya kebijakan dan rencana 3. Ratio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk:

pengembangan tenaga kesehatan a. Dokter 12,22 9,78

3. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan b. Dr. Spesialis

tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan c. Dokter gigi 4,364 3,48

profesionalisme d. Apoteker 4,364 1.071

4. Terlaksananya pendistribusian alat kesehatan e. Sarjana Kesehatan Masyarakat 20,95 9,11

medis dan tersedianya peralatan non medis. f. Bidan 61,1 43,67

5. Terdapatnya administrasi keuangan dan g. Perawat 61,1 27,46

perlengkapan yang efisien dan fleksibel. h. Ahli gizi 4,364 3,21

i. Ahli Sanitasi 20,95 7,77

4. Tenaga fungsional

a. Pranata laboratorium 8,729 7,37

b. Administrator kesehatan

c. Penyuluh kesehatan 4,364 3,88

d. Epidemiologi

e. Entomologi

f. Perawat gigi 12,22 7,9

g. Perekam medis

h. Radiografer

i. Teknisi elektromedis

j. Arsiparis

k. Pranata komputer

l. Asisten Apoteker 12,22 8,44

m. Akreditasi tenaga fungsional kesehatan

5. Persentase anggaran kesehatan dalam APBD 8% 7,44%

6 Tersedianya Laporan Keuangan 1 1 Dokumen

7 Tersedianya Renstra, Lakip, Laporan tahunan,RKT Kesehatan dan RKA Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen

II 1. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan 1. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 15% 41%

upaya kesehatan dasar. 2. Persentase cakupan rawat inap 1% 0,21%

2. Meningkatnya Pembinaan Keperawatan 3. Persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayananmedik dasar 100% 100%

Kesehatan Masyarakat 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan Jaminan Mutu(QA) 100% 100%

3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan 5. Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Perkesmas / PHN 20 pkm 20 pkm

upaya kesehatan tradisional/ Komplementer6.

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Tradisional yg melaksanakan pelayanan sesuai

pedoman 50% 28,57%

alternatif 7. Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki izin 65% 99%

4. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan 8. Persentase puskesmas dengan pelaksanaan penggunaanobat rasional 60% 70%

perbekalan kesehatan 9. Persentase puskesmas dengan pelaksanaan pelayanan informasi obat 15% 20%

5. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus 10. Persentase institusi yang dilakukan pembinaan pelayanan kefarmasian 70% 80%

6. Meningkatnya pelayanan perizinan. 11. Terlaksananya perizinan farmasi 100% 100%

7. Meningkatnya Pelayanan Unit Transpusi Darah PMI 12. Cakupan pelayanan kesehatan haji 100% 100%

13. Cakupan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan telinga 35% 30%

14. Cakupan pelayanan kesehatan laboratorium dasar 60% 65%

15. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 60% 45%

16. Cakupan pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas 12% 12%

17. Cakupan gangguan rawat jalan gigi 15% 15%

18. Cakupan Kantong Darah 16000 16000

19. Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24jam 5 pkm 5 pkm

III 1. Kota sehat 1 Persentase kecamatan atau kelurahan yang melaksanakan kawasan Sehat 75% 80%

2. Air Minum 2 Persentase dan Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

berkualitas.61% 70%

3. Tempat-Tempat Umum (TTU) 3 Persentase Tempat-Tempat Umum dan TTI memenuhi Syarat Kesehatan 75% 80%

Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) 4 Persentase tempat pengelolaan makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan 80% 80%

Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida 5

Persentase Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida yang memenuhi syarat

kesehatan 80% 0

4. Sanitasi Perumahan dan Lingkungan 6 Persentase Rumah Sehat 75% 80%

Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)7 Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM 75% 75%

5. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat- 8. Cakupan kelurahan UCI 100% 100%

tempat pengelolaan makanan dan minuman 9. Cakupan anak sekolah yang diimunisasi campak, TT, DT 95%

6. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat 10. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 14% 100%

umum dan Industri 11. Penderita malaria yang ditangani 100% 100%

7. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan 12. Persentase penderita klinis malaria yang diperiksa mikroskopik 100% 100%

TP2 Pestisida 13. Persentase ibu hamil dan balita yang tidur dalam kelambu berinsektisida 50%

8. Menanggulangi dan mencegah terjadi 14. Persentase ibu hamil yang diskrining malaria 100% 100%

penyakit menular dan tidak menular (degeneratif) 15. Angka penderita tb Paru per 100.000 penduduk 160 160

9. Menurunnya angka kesakitan, kematian 16. Persentase penemuan penderita tb paru BTA (+) baru 100% 41,50%

dan kecacatan akibat penyakit menular 17. Persentase kasus baru penderita TB baru BTA (+) yang disembuhkan 80% 82,50%

10. Mengamati dan memantau kecendrungan 18. Jumlah puskesmas yang menyediakan OAT 20 pkm 20 pkm

penyakit menular 19. Persentase penderita BTA (+) yang diobati OAT 100% 100%

11. Memantau peningkatan penyakit degeneratif 20. Meningkatnya pengobatan Kusta yang dihentikan (Adekuat) (RFT Rate) 0% 0%

21. Angka penderita HIV per 100.000 penduduk >0,5 >0,5

22. Persentase penduduk umur >15 tahun mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS 21,50%

23. Persentase pelaksanaan sero survei 1 th 0

24. Persentase ODHA yang mendapatkan obat anti retroviral 90% 90%

25. Persentase penderita gigitan binatang terinfeksi rabies dengan VAR 100% 100%

26. Angka penderita rabies / kematian 0 0

27. Angka penemuan penderita pneumonia balita dan diobati 100% 100%

28. Angka penemuan penderita diare dan diobati sesuai standar 100% 100%

29. Penemuan kasus AFP pada anak umur <15 tahun per 100.000 anak >1 3

30. Angka prevalensi campak per 10.000 balita <1 <1

31. Persentase Penurunan angka kematian akibat campak (CFR) 0 0

32. Angka penemuan penderita filariasis dan diberikan pengo batan standar 100% 100%

33. Penemuan Penderita DBD dan Chikunguya dan diberikan pengobatan standar 100% 100%

34. Persentase lingkungan penderita DBD yang mendapatkan Fogging Fokus 90% 16%

35. Angka penderita Tetanus Neonatorum per 1.000 kelahiran 0 0

36. Terpantaunya penyakit menular dan tidak menular di Puskesmas dan Rumah Sakit

37

Persentase Kejadian Luar Biasa atau bencana di Kelurahan yang ditanggulangi kurang

dari 24 jam 100% 100%

38 Persentase Pelayanan PTM di Posbindu 70% 100%

39 persentase masyarakat yg mendapatkan layanan deteksi dini Ca Cervix DM dan jantung 30% 14,70%

40 Persentase penderita ca cervix yang mendapatkan penanganan crio terapy 30% 100%

53

TargetNo SASARAN STRATEGIS

Tabel.3.2

INDIKATOR SASARAN

Pencapaian Target Indikator Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tahun 2016

Tingkat Capaian

- 36

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Kinerja Dinas Kesehatan

Kota Jambi sebanyak 132 indiktor kinerja,indikator kinerja yang telah melampaui

dari terget kinerja sebanyak 29 Indikator atau 21,97%, indikator kinerja yang

41 Pelaksanaan sero survey dlm satu tahun 1 0

42 persentase ibu hamil yang diskrining hevatitis B 100% 21,84%

43 Persentase bayi yang discrinning hevatitis B dari ibu hamil yang hevatitis B 100% 1,60%

IV 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 1. Persentase rumah tangga PHBS 65% 57,07%

swasta dalam pembangunan 2. Persentase Desa Siaga Aktif 77% 64,50%

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang 3. Persentase SD yang mempromosikan kesehatan 100% 55%

merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan 4. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 55% 48,02%

serta berbasis bukti dengan keutamaan 5. Persentase Poskestren melaksanakan PHBS 60% 0%

promotif dan preventif 6. Persentase bumil mendapatkan pelayanan (K1) 100% 94%

3. Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan 7. Persentase bumil mendapatkan pelayanan(K4) 95% 95,20%

publikasi kesehatan 8. Persentase bulin ditolong oleh nakes terlatih 95% 94%

4. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan 9. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 96% 98,25%

pelayanan kesehatan yang.. 10. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu Nifas (KF) 92% 94%

5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi 11. Cakupan fasilitas Kesehatan yg memberikan pelayanan KB sesuai standar 16 pkm 20 PKM

masyarakat 12. Persentase bumil, bulin dan bufas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan 82% 86,80%

6. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan 13. Cakupan Rawat Inap yang mampu Poned 4 pkm 3 pkm

Sehat (PHBS) 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Berbasis Gender termasuk

7. Meningkatnya perilaku kesehatan anak penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 5 pkm 6pkm

didik dan lingkungan sekolah yang sehat 15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

8. Meningkatnya status kesehatan reproduksi 16. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 82% 55,31%

Wanita Usia Subur, Bumil dan Busui 17. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 91% 94%

9. Meningkatnya status kesehatan anak dan remaja 18. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan siswa kls 1 91% 98%

19.

Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli remaja

(PKPR) 100% 94%

20. Jumlah puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan 8 PKM 6 PKM

21. Jumlah puskesmas santun usila 5 PKM 5 PKM

22. Cakupan pelayanan Lansia 75% 79,50%

23. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100%

24. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 70% 65,89%

25. Persentase usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif 65% 63,97%

26. Persentase usia 6 - 59 bulan dapat kapsul vitamin A 88% 65,61%

27. Persentase bumil mendapatkan Fe 90 tablet 95% 85,40%

28. Persentase puskesmas melaksanakan surveilance gizi 100% 0%

29. Cakupan MP-ASI 6-24 bln dan PMT bumil dari keluarga miskin 100% 100%

30. Cakupan PMT Anak Sekolah 10% 0%

31. Cakupan KB aktif (CFR) 78% 63%

32. Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 95% 100%

V 1. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi 1. Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen Data 100% 100%

Kesehatan 2. Persentase Puskesmas dengan pelaporan satu pintu dan memiliki Bank data 100% 100%

2. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan dokumen data kesehatan 100% 100%

3. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana 4. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan dokumen ketenagaan kesehatan 100% 0% 100%

kantor, Rumah dinas dokter, bidan, perawat, 5. Persentase ketersediaan buletin sistim informasi kesehatan 100%

puskesmas dan jaringannya yang akomodatif 6. Persentase Puskesmas yang memilki data terpilah menurut jenis kelamin 100% 100%

dan representatif 7. Persentase masyarakat miskin terjamin oleh Jamkesmasda 100% 100%

8. Persentase masyarakat miskin terjamin oleh Jamkesmas 80% 126%

9. Persentase masyarakat terjamin melalui jaminan kesehatan mandiri 10% 20%

10. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Dinas Kesehatan Kota Jambi 20% 20%

11. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas 50%

12. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 50% 50%

13. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Dokter 50% 0%

14. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Perawat 15% 0%

15. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Bidan 10% 0%

16. Jumlah Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Perawatan

17. Jumlah Puskesmas Baru 3 PKM 0

18. Jumlah Pustu Baru 2pkm 0

VI 1. Meningkatnya penyediaan pelayanan 1. Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 90% 90%

kefarmasian di bidang obat dengan 2. Persentase pengadaan obat esensial 100% 100%

terpenuhinya pelayanan penyediaan obat 3.

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat ketersediaan, keterjangkauan

serta kecukupan kebutuhan obat dan PERBEKKES 100% 100%

dan perbekalan kesehatan yang bermutu 4. Persentase pengadaan obat generik 100% 100%

baik di unit pelayanan kesehatan secara 5. Persentase penulisan resep generik 90% 90%

tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu

serta digunakan secara rasional

2. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi 1. Persentase sarana pelayanan farmasi komunitasdan Rumah sakit yg melaksanakan

komunitas dan Rumah Sakit pelayanan kefarmasian sesuai standar 20% 15%

- 37

sesuai dengan target sebanyak 51 indikator atau 38,64%,dan indiktor kinerja yang

tidak mememnuhi target kinerja sebanyak 52 indiktor atau sebanayak 39,39%.

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 di bandingkan dengan capaian

indiktor kinerja Utama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3.3 Perbandingan Capaian indiktor Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tahun 2015 dan 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target Indikator Kinerja

Utama tahun 2015 dan 2016 ( 5 unit puskesmas dengan pelayanan 24 Jam)

tetap dan capaian indiktor juga tetap (100%)

2. Capaian Indiktor Kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi

Secara Umum capaian Indiktor Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2015

dibandingkan dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan dan reviltalisasi

Infrastruktur Kesehatan

Tercapainya peningkatan derajat Kesehatan

masayarakat untuk semua Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan 24 Jam 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100% 100%

NoTarget Realisasi Capaian

Indikator Kinerja UtamaSASARANMisi

- 38

Tabel.3.4 Perbandingan Capaian indiktor Kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tahun 2015 dan 2016

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2

1 1. Terlaksananya kebijakan kesehatan yang 17 Indikator 3 13 17,65 76,47 4 4 23,53 23,53 10 0 58,82 0

menjamin tercapainya sistem kesehatan yang

berkesinambungan

2. Terlaksananya kebijakan dan rencana

pengembangan tenaga kesehatan

3. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan

profesionalisme

4. Terlaksananya pendistribusian alat kesehatan

medis dan tersedianya peralatan non medis.

5. Terdapatnya administrasi keuangan dan

perlengkapan yang efisien dan fleksibel.

2 1. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan 19 Indikator 2 4 10,53 21,05 14 9 73,68 47,37 3 6 15,79 31,58

upaya kesehatan dasar.

2. Meningkatnya Pembinaan Keperawatan

Kesehatan Masyarakat

3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan

upaya kesehatan tradisional/ Komplementer

alternatif

4. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan

perbekalan kesehatan

5. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

6. Meningkatnya pelayanan perizinan.

7. Meningkatnya Pelayanan Unit Transpusi Darah PMI

3 1. Kota sehat 43 Indikator 10 9 23,26 20,93 25 20 58,14 46,51 8 14 18,60 32,56

2. Air Minum

3. Tempat-Tempat Umum (TTU)

Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)

Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida

4. Sanitasi Perumahan dan Lingkungan

Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

5. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat-

tempat pengelolaan makanan dan minuman

6. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat

umum dan Industri

7. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan

TP2 Pestisida

8. Menanggulangi dan mencegah terjadi

penyakit menular dan tidak menular (degeneratif)

9. Menurunnya angka kesakitan, kematian

dan kecacatan akibat penyakit menular

10. Mengamati dan memantau kecendrungan

penyakit menular

11. Memantau peningkatan penyakit degeneratif

4 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 31 Indikator 11 17 35,48 54,84 6 3 19,35 9,68 14 11 45,16 35,48

swasta dalam pembangunan

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang

merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan

serta berbasis bukti dengan keutamaan

promotif dan preventif

3. Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan

publikasi kesehatan

4. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan yang..

5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi

masyarakat

6. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

7. Meningkatnya perilaku kesehatan anak

didik dan lingkungan sekolah yang sehat

8. Meningkatnya status kesehatan reproduksi

Wanita Usia Subur, Bumil dan Busui

9. Meningkatnya status kesehatan anak dan remaja

5 1. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi 16 Indikator 4 6 25,00 37,50 10 8 50,00 56,25 2 2 12,50 12,50

Kesehatan

2. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

3. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana

kantor, Rumah dinas dokter, bidan, perawat,

puskesmas dan jaringannya yang akomodatif

dan representatif

6 1. Meningkatnya penyediaan pelayanan 6 Indikator 0 1 0 16,67 6 5 83,33 100 0 0 0 0

kefarmasian di bidang obat dengan

terpenuhinya pelayanan penyediaan obat

dan perbekalan kesehatan yang bermutu

baik di unit pelayanan kesehatan secara

tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu

serta digunakan secara rasional

2. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi

komunitas dan Rumah Sakit

132 Indikator 30 50 27,73 37,88 65 49 49,24 37,12 37 33 28,03 25,00

Tingkat Capaian

Jumlah

Indiktor Kinerja

3

Melampaui target

Jumlah Indikator Persentase

4

Jumlah Indikator Persentase

5

Belum Mencapai targetSASARAN STRATEGISNo Sesuai target

Jumlah Indikator Persentase

- 39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan capaian inidkator

kinerja dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2015 dibandingkan tahun 2016

terlihat bahwa indiktor kinerja yang belum mencapai terget terjadi

peningkatan, tahun 2015 sebesar 30 indikator atau (27,37%0 sedangkan

tahun 2016 sebesar 50 indiktor atau (37,88%), indiktor kinerja yang sudah

mencapai target terjadi penurunan, tahun 2015 sebesar 65 indikator atau

sebesar (49,24%) sedangkan tahun 2016 indikator 49 atau sebesar

(37,12%), indikator yang melampaui target juga terjadi penurunan, tahun

2015 sebesar 37 Indikator atau sebesar (28,03%) sedangkan tahun 2016

sebanyak 33 indikator atau sebesar (25,00%).

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Secara Umum capaian Indiktor Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2015

dibandingkan dengan target dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kota

Jambi dapat dilihat dari tabel berikut:

- 40

Tabel 3.5

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DIBANDINGKAN TARGET AKHIR RENSTRA

DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI TAHUN 2018

Realisasi

s/d tahun

2016

Rencana

sesuai

dengan

renstra

2018

Kesenjangan

1 2

I 1. Terlaksananya kebijakan kesehatan yang 1. Terealisasinya pelaksanaan kebijakan dan penyusunan

menjamin tercapainya sistem kesehatan yang program kesehatan 100% 100% 0%

berkesinambungan 2. Terbentuknya tim kerja yang tertuang dalam surat keputusan 100% 100% 0%

2. Terlaksananya kebijakan dan rencana 3. Ratio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk:

pengembangan tenaga kesehatan a. Dokter 9,78 13.966 -4,186

3. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan b. Dr. Spesialis

tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan c. Dokter gigi 3,48 5,237 -1,757

profesionalisme d. Apoteker 1,071 5,237 -4,166

4. Terlaksananya pendistribusian alat kesehatan e. Sarjana Kesehatan Masyarakat 9,11 24.44 -15,33

medis dan tersedianya peralatan non medis. f. Bidan 43,67 68.08 -24,41

5. Terdapatnya administrasi keuangan dan g. Perawat 27,46 68.08 -40,62

perlengkapan yang efisien dan fleksibel. h. Ahli gizi 3,21 5.237 -2,027

i. Ahli Sanitasi 7,77 24.44 -16,67

4. Tenaga fungsional

a. Pranata laboratorium 7,37 10.47 -3,1

b. Administrator kesehatan

c. Penyuluh kesehatan 3,88 5.237 -1,357

d. Epidemiologi

e. Entomologi

f. Perawat gigi 7,9 13.966 -6,066

g. Perekam medis

h. Radiografer

i. Teknisi elektromedis

j. Arsiparis

k. Pranata komputer

l. Asisten Apoteker 8,44 13,966 -5,526

m. Akreditasi tenaga fungsional kesehatan

5. Persentase anggaran kesehatan dalam APBD 7,44% 10% -2.56%

6 Tersedianya Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 0

7 Tersedianya Renstra, Lakip, Laporan tahunan,RKT Kesehatan dan RKA Kesehatan 4 Dokumen 4 0

II 1. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan 1. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 41% 15% '+26%

upaya kesehatan dasar. 2. Persentase cakupan rawat inap 0,21% 1,50% -1.29%

2. Meningkatnya Pembinaan Keperawatan 3. Persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayananmedik dasar 100% 100% 0

Kesehatan Masyarakat 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan Jaminan Mutu(QA) 100% 100% 0

3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan 5. Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Perkesmas / PHN 20 pkm 20pkm 0

upaya kesehatan tradisional/ Komplementer6.

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Tradisional yg melaksanakan pelayanan sesuai

pedoman 28,57% 100% -71.25%

alternatif 7. Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki izin 99% 76% +23%

4. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan 8. Persentase puskesmas dengan pelaksanaan penggunaanobat rasional 70% 70% 0

perbekalan kesehatan 9. Persentase puskesmas dengan pelaksanaan pelayanan informasi obat 20% 15% +5%

5. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus 10. Persentase institusi yang dilakukan pembinaan pelayanan kefarmasian 80% 70% +10%

6. Meningkatnya pelayanan perizinan. 11. Terlaksananya perizinan farmasi 100% 100% 0

7. Meningkatnya Pelayanan Unit Transpusi Darah PMI 12. Cakupan pelayanan kesehatan haji 100% 100% 0

13. Cakupan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan telinga 30% 35% -5%

14. Cakupan pelayanan kesehatan laboratorium dasar 65% 65% 0

15. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 45% 70% -25%

16. Cakupan pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas 12% 15% -3%

17. Cakupan gangguan rawat jalan gigi 15% 15% 0

18. Cakupan Kantong Darah 16000 18000 -2000

19. Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24jam 20 pkm 20 unit Pkm 0

III 1. Kota sehat 1 Persentase kecamatan atau kelurahan yang melaksanakan kawasan Sehat 80% 90% ;-10%

2. Air Minum 2 Persentase dan Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

berkualitas.70% 90% -20%

3. Tempat-Tempat Umum (TTU) 3 Persentase Tempat-Tempat Umum dan TTI memenuhi Syarat Kesehatan 80% 100% -20%

Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) 4 Persentase tempat pengelolaan makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan 80% 90%

Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida 5

Persentase Tempat Pengelolaan dan Penjualan (TP2) Pestisida yang memenuhi syarat

kesehatan 0 90% -90%

4. Sanitasi Perumahan dan Lingkungan 6 Persentase Rumah Sehat 80% 90% -10%

Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)7 Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM 75% 100% -25%

5. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat- 8. Cakupan kelurahan UCI 100% 100% 0

tempat pengelolaan makanan dan minuman 9. Cakupan anak sekolah yang diimunisasi campak, TT, DT 95% 95% 0

6. Terpenuhinya persyaratan kesehatan tempat 10. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 100% 16% +94%

umum dan Industri 11. Penderita malaria yang ditangani 100% 100% 0%

7. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan 12. Persentase penderita klinis malaria yang diperiksa mikroskopik 100% 100% 0

TP2 Pestisida 13. Persentase ibu hamil dan balita yang tidur dalam kelambu berinsektisida 0 75% -75%

8. Menanggulangi dan mencegah terjadi 14. Persentase ibu hamil yang diskrining malaria 100% 100% 0

penyakit menular dan tidak menular (degeneratif) 15. Angka penderita tb Paru per 100.000 penduduk 160 100 +60

9. Menurunnya angka kesakitan, kematian 16. Persentase penemuan penderita tb paru BTA (+) baru 41,50% 80% -38,5%

dan kecacatan akibat penyakit menular 17. Persentase kasus baru penderita TB baru BTA (+) yang disembuhkan 82,50% 90% -7,5%

10. Mengamati dan memantau kecendrungan 18. Jumlah puskesmas yang menyediakan OAT 20 pkm 20PKM 0

penyakit menular 19. Persentase penderita BTA (+) yang diobati OAT 100% 100% 0

11. Memantau peningkatan penyakit degeneratif 20. Meningkatnya pengobatan Kusta yang dihentikan (Adekuat) (RFT Rate) 0% 0% 0

21. Angka penderita HIV per 100.000 penduduk >0,5 >0,5 0

22. Persentase penduduk umur >15 tahun mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS 21,50% 95% -73,5%

23. Persentase pelaksanaan sero survei 0 0

24. Persentase ODHA yang mendapatkan obat anti retroviral 90% 90% 0

25. Persentase penderita gigitan binatang terinfeksi rabies dengan VAR 100% 100% 0

26. Angka penderita rabies / kematian 0 0 0

27. Angka penemuan penderita pneumonia balita dan diobati 100% 100% 0

28. Angka penemuan penderita diare dan diobati sesuai standar 100% 100% 0

29. Penemuan kasus AFP pada anak umur <15 tahun per 100.000 anak 3 >1 0

30. Angka prevalensi campak per 10.000 balita <1 <1 0

31. Persentase Penurunan angka kematian akibat campak (CFR) 0 <1 0

32. Angka penemuan penderita filariasis dan diberikan pengobatan standar 100% 100% 0

33. Penemuan Penderita DBD dan Chikunguya dan diberikan pengobatan standar 100% 100% 0

34. Persentase lingkungan penderita DBD yang mendapatkan Fogging Fokus 16% 100% -94%

35. Angka penderita Tetanus Neonatorum per 1.000 kelahiran 0 0 0

36. Terpantaunya penyakit menular dan tidak menular di Puskesmas dan Rumah Sakit 100% 100% 0

37

Persentase Kejadian Luar Biasa atau bencana di Kelurahan yang ditanggulangi kurang

dari 24 jam 100% 100% 0

Rencana

3 4

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

- 41

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dari target indiktor tahun 2016

yang belum sesuai dengan renstra 60 indikator atau (45,45%), indiktor yang

38 Persentase Pelayanan PTM di Posbindu 100% 100% 0

39 persentase masyarakat yg mendapatkan layanan deteksi dini Ca Cervix DM dan jantung 14,70% 30% -15,30

40 Persentase penderita ca cervix yang mendapatkan penanganan crio terapy 100% 30% -70%

41 Pelaksanaan sero survey dlm satu tahun 0 1 -1

42 persentase ibu hamil yang diskrining hevatitis B 21,84% 100% -78,16%

43 Persentase bayi yang discrinning hevatitis B dari ibu hamil yang hevatitis B 1,60% 100% -98,40%

IV 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 1. Persentase rumah tangga PHBS 57,07% 75% -17,93%

swasta dalam pembangunan 2. Persentase Desa Siaga Aktif 64,50% 85% -20,50%

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang 3. Persentase SD yang mempromosikan kesehatan 55% 100% -45%

merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan 4. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 48,02% 65% -16,98%

serta berbasis bukti dengan keutamaan 5. Persentase Poskestren melaksanakan PHBS 0% 70% -70%

promotif dan preventif 6. Persentase bumil mendapatkan pelayanan (K1) 94% 100% -6%

3. Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan 7. Persentase bumil mendapatkan pelayanan(K4) 95,20% 95% +0,20%

publikasi kesehatan 8. Persentase bulin ditolong oleh nakes terlatih 94% 94% 0

4. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan 9. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 98,25% 97% +1,25%

pelayanan kesehatan yang.. 10. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu Nifas (KF) 94% 94% 0

5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi 11. Cakupan fasilitas Kesehatan yg memberikan pelayanan KB sesuai standar 20 PKM 18+2pkm 0

masyarakat 12. Persentase bumil, bulin dan bufas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan 86,80% 83% +3,80%

6. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan 13. Cakupan Rawat Inap yang mampu Poned 3 pkm 4+1 pkm -2Pkm

Sehat (PHBS) 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Berbasis Gender termasuk

7. Meningkatnya perilaku kesehatan anak penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 6pkm 5+7pkm -6pkm

didik dan lingkungan sekolah yang sehat 15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 100% 83% +17%

8. Meningkatnya status kesehatan reproduksi 16. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 55,31% 93% -37,69%

Wanita Usia Subur, Bumil dan Busui 17. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 94% 93% +1%

9. Meningkatnya status kesehatan anak dan remaja 18. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan siswa kls 1 98% 100% -2%

19.

Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli remaja

(PKPR) 100% 9+1 pkm 0

20. Jumlah puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan 6 PKM 5+1 pkm 0

21. Jumlah puskesmas santun usila 5 PKM 5pkm 0

22. Cakupan pelayanan Lansia 79,50% 75% +4,5%

23. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100% 0

24. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 65,89% 72% -6,11%

25. Persentase usia 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif 63,97% 70% -6,03%

26. Persentase usia 6 - 59 bulan dapat kapsul vitamin A 65,61% 88% -22,39

27. Persentase bumil mendapatkan Fe 90 tablet 85,40% 95% -9,60%

28. Persentase puskesmas melaksanakan surveilance gizi 0% 100% -100%

29. Cakupan MP-ASI 6-24 bln dan PMT bumil dari keluarga miskin 100% 100% 0

30. Cakupan PMT Anak Sekolah 0% 10% -10%

31. Cakupan KB aktif (CFR) 63% 79% -16%

32. Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 100% 95% +5%

V 1. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi 1. Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen Data 100% 100% 0

Kesehatan 2. Persentase Puskesmas dengan pelaporan satu pintu dan memiliki Bank data 100% 100% 0

2. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan dokumen data kesehatan 100% 100% 0

3. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana 4. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan dokumen ketenagaan kesehatan 100% 100% 0

kantor, Rumah dinas dokter, bidan, perawat, 5. Persentase ketersediaan buletin sistim informasi kesehatan 0% 100% -'100%

puskesmas dan jaringannya yang akomodatif 6. Persentase Puskesmas yang memilki data terpilah menurut jenis kelamin 100% 100% 0

dan representatif 7. Persentase masyarakat miskin terjamin oleh Jamkesmasda 100% 100% 0

8. Persentase masyarakat miskin terjamin oleh Jamkesmas 126% 100% +26%

9. Persentase masyarakat terjamin melalui jaminan kesehatan mandiri 20% 10% +10%

10. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Dinas Kesehatan Kota Jambi 20% 20% 0

11. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas 50% 50% 0

12. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 50% 50% 0

13. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Dokter 0% 15% -15%

14. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Perawat 0% 10% -10%

15. Meningkatkan prasarana Rumah Dinas Bidan 0% 10% -10%

16. Jumlah Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Perawatan 0% 10% -10%

17. Jumlah Puskesmas Baru 0 0 0

18. Jumlah Pustu Baru 0 1 pkm -1PKM

VI 1. Meningkatnya penyediaan pelayanan 1. Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 90% 90% 0

kefarmasian di bidang obat dengan 2. Persentase pengadaan obat esensial 100% 100% 0

terpenuhinya pelayanan penyediaan obat 3.

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat ketersediaan, keterjangkauan

serta kecukupan kebutuhan obat dan PERBEKKES 100% 100% 0

dan perbekalan kesehatan yang bermutu 4. Persentase pengadaan obat generik 100% 100% 0

baik di unit pelayanan kesehatan secara 5. Persentase penulisan resep generik 90% 90% 0

tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu

serta digunakan secara rasional

2. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi 1. Persentase sarana pelayanan farmasi komunitasdan Rumah sakit yg melaksanakan

komunitas dan Rumah Sakit pelayanan kefarmasian sesuai standar 15% 30% -15%

- 42

memenuhi target renstra 58 indikator atau (43,94%) dan indikator yang

melampau target renstra 14 indikator atau (10,41%).

3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional.

Secara umum realisasi kinerja Dinas Kesehatan Jambi bila akan dibandingkan

dengan standar target nasioanl dapat dilihat dari capaian indiktor SPM seperti

pada Tabel berikut

Tabel 3.6 PENCAPAIAN INDIKTAOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

DIBANDINGKAN DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indiktor kinerja Dinas Kesehatan

yang belum memenuhi target nasional sebanyak 4 indikator atau sebesar

(18,18%), indikator yang sudah mencapai terget sebesar 10 indikator atau

sebesar (45,45%) dan indikator kinerja yang melampau target nasioanl sebesar 8

indikator atau sebesar (36,36%).

NO STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET SPMRealisasi

(%)1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 95% 95,21

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di tangani 80% 87,41

3 Cakupan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 93,79

4 Cakupan Pelayanan Nifas 90% 93,87

5 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 80% 55,34

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 90,65

7 Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization ( UCI ) 100% 100,00

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 93,95

9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miiskin 100% 100,00

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100,00

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 98,76

12 Cakupan peserta KB aktif 70% 62,82

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. Acute flacid paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ≥ 2 0,00

b. Penemuan penderita pneumonia balita 100% 100,00

c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 100% 100,00

d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100,00

e. Penemuan Penderita Diare 100% 100,00

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100% 124,47

15 Cakupan Pelayanan kesehatan Rujukan pasien Masyrakat miskin 100% 150,58

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS )di kota 100% 100,00

17 Cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% 100,00

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 75,81

- 43

3.5.Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang dilakukan

Adapun faktor penyebab keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran

pada Dinas Kesehatan kota Jambi

1. Telah dilakukan penelahaan kegiatan yang dilakukan.

2. Kegiatan yang dilakukan fokus pada target –target capaian indikator.

3. Kegiatan yang dilakukan dilaksanakan secara sinergi dengan kegiatan

kegaiatan lain

4. Menganalisa capaian sasaran tahun sebelumnya.

Adapun faktor penyebab kegagalan/penurunan dari indikator kinerja sasaran

pada Dinas Kesehatan Kota Jambi:

1. Kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu ada yang indikatornya tidak

terdapat dalam indikator sasaran kinerja pada renstra Dinas Kesehatan

Kota Jambi tapi ada di Renstranya Kementerian Kesehatan.

2. Ada beberapa Indikator kinerja sasaran yang tidak bisa kita lakukan karena

masih adanya kebiajakan Pemerintah Pusat berupa moratorium penerimaan

pegawai ASN sehingga indikataor rasio ketenagaan sulit di capai.

3. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai kegiatan

guna mencapai indikator sasaran kinerja.

4. Masih adanya kegiatan yang belum mempunyai satrategis guna mencapai

indikator kinerja sasaran.

a. Masih belum optimalnya pengelolaan sumber daya guna

mencapai indikator sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi

- 44

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bila dilihat dari efisensi penggunaan sumber daya pada pencapaian

indikator sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi dapat dilihat dibahaw ini

Tabel 3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PENCAPAIAN TARGET SASARAN

KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI TAHUN 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan

Kota Jambi yang telah sesuai dengan target dan yang telah melampaui target

adalah sebesar 62,12% sedangkan penyerapan anggaranya sebesar 73,66%

sehingga diperoleh nilai kurang efisiensi sebesar 11,54%

3.7 Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Faktor yang menunjang keberhasil dalam pencapaian target kinerja

1. Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 diarahkan untuk

meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang saling mendukung dengan

pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada Upaya

Kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabiltasi sejak

dalam kandungan sampai usia lanjut.

2. Pembagunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan

dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber

Belum

mencapai

target

Sesuai

target

Melampau

targetAnggaran Realisasi %

1

1 132 Indikator 37,88 37,12 25,00 72.158.318.620 53.153.595.521 73,66

Persenatse

2

Jumlah Indiktor

Kinerja

Pendanaan 2016

3 4

No

- 45

daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang

medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Faktor kegagalan dalam pencapaian target kinerja

1. Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan

Pemerintahan, sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi

mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah. Perubahan yang mendasar itu

memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan

desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan Kesehatan Kota Jambi

2013-2018 sesuai kebutuhan daerah dan diselenggarakan secara

efisien,efektif dan berkualitas

2. Secara Umum SKPD Dinas Kesehatan Kota Jambi belum sepenuhnya

memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

satrategis (Renstra) .

- 46

B. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TARGET REALISASIRp Rp

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 804.200.000 741.792.421 92,24

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Ops 52.600.000 41.650.000 79,18

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 486.600.000 441.059.800 90,64

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 262.000.000 261.901.000 99,96

5 Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000 149.900.600 99,93

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 97.520.000 89.692.800 91,97

7 Penyediaan komponen instalasi l istrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000 9.897.250 98,97

8 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 50.000.000 100,00

9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis 214.100.000 193.100.000 90,19

10Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga

malam 369.000.000 364.000.000 98,64

11 Perjalanan Dinas 510.328.175 509.567.100 99,85

12 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 300.000.000 284.700.000 94,90

13 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 16.200.000 12.150.000 75,00

14 Pengandaan peralatan perkantoran 444.981.500 437.342.900 98,28

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Ops 933.200.000 870.655.150 93,30

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 40.000.000 39.720.000 99,30

17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor 130.000.000 119.366.600 91,82

18 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor 120.000.000 119.799.000 99,83

19 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 376.400.000 371.972.000 98,82

20 Pendidikan dan pelatihan formal 54.935.000 54.414.500 99,05

21 Penilaian Angka Kredit 86.661.000 83.435.000 96,28

22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.649.500 92,99

23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 20.000.000 17.175.000 85,88

24 Pengembangan Data/Informasi 132.511.000 112.018.100 84,53

25 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 3.695.423.000 3.518.104.150 95,20

26 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 178.739.000 176.731.400 98,88

27 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.662.235.000 1.646.369.500 99,05

28 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar 1.220.746.500 1.128.670.750 92,46

29 Peningkatan pelayanan khusus 342.142.000 334.142.000 97,66

30 Penyuluhan dan pengembangan Medis Promosi Kesehatan 656.274.950 620.987.750 94,62

31 Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 235.479.000 198.396.000 84,25

32 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 383.673.750 340.508.500 88,75

33 Penyehatan Lingkungan 363.732.400 297.325.550 81,74

34 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 587.840.000 526.939.450 89,64

35Pencegahan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3i) dan

pengendalian penyakit tidak menular835.903.027 743.810.640 88,98

36 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 168.708.000 148.675.100 88,13

37 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung 224.185.000 124.088.700 55,35

38 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 8.551.520.000 7.119.873.509 83,26

39 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Pustu 1.280.000.000 1.277.800.000 99,83

40 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dan pasien kurang mampu 41.195.480.318 27.049.829.551 65,66

41 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,bayi baru lahir dan keluarga berencana 308.333.000 308.333.000 100,00

42 Peningkatan pelayanan kessehatan anak dan remaja dan lansia 312.667.000 260.229.400 83,23

43 Pembinaan Organisasi PMI Kota Jambi 69.000.000 63.151.000 91,52

44 Bantuan Operasional Kesehatan 4.220.000.000 1.889.670.850 44,78

TOTAL 72.158.318.620 53.153.595.521 73,66

1 Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai) 55.277.983.271 53.864.642.296 97,44 TOTAL 127.436.301.891 107.018.237.817 83,98

NO NAMA KEGIATANKEUANGAN

% Ket

- 47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Secara umum program

kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2016, jumlah kegiatan meningkat

dari tahun sebelumnya jumlah kegiatan tahun sebelumnya, yaitu dari 40

kegiatan pada tahun 2016 naik menjadi 44 items kegiatan di tahun 2016

hal ini dikarenakan adanya Pengalihan dana BOK yang sebelumnya melalui

dana Tugas Perbantuan sekarang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non

Fisik. Realisasi dana Belanja langsung maupun Tidak langsung Dinas

Kesehatan Kota Jambi tahun 2016 adalah sebesar Rp.107.018.237.817,-

(83,98%) atau turun sebesar 3,19 %. Dari tahun 2015.

- 48

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan

Kota Kota Jambi Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kota

Jambi Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam

memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana

diharapkan oleh semua pihak

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 ini dapat menggambarkan

kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah

dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2016 Dinas Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam menjalankan

4 misi dengan 132 (seratus tiga puluh dua) indikator kinerja sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang

ingin dicapai. Secara Keseluruhan, dari 132 indikator ada 29 indikator yang

melampaui target (21,97%%), 51 indikator (38,64%) sesuai target, 52 indikator

(39,39%) belum mencapai target.

Adapun faktor yang menyebabkan belum pencapaian target kinerja

1. Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan

Pemerintahan, sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi

mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah. Perubahan yang mendasar itu

memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan

desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan Kesehatan Kota Jambi

- 49

2013-2018 sesuai kebutuhan daerah dan diselenggarakan secara

efisien,efektif dan berkualitas

2. Secara Umum SKPD Dinas Kesehatan Kota Jambi belum sepenuhnya

memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

satrategis (Renstra) .

3. Pelaksanaan Kegiatan Belum fokus terhadap capaian kinerja yang

ditetapkan karena kemampuan anggaran dan kemampuan inovasi

kegiatan guna mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi untuk Peningkatan kinerja di masa datang

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang

merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya untuk

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

Kesehatan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Kesehatan

Kota Jambi sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan

kesehatan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di

masa mendatang, melalui:

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber

daya aparatur kesehatan;

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan

profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar

kedinasan;

c. Meningkatkan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan

- 50

d. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara

proporsional;

e. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa Capaian untuk

mendukung kualitas perencanaan

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran

menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program

kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga

mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih

cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada

termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran

Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal

Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang

kesehatan

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka

optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Jambi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor

dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

- 51

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif,

mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan

hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah

pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

- 52