1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional pembangunan hukum di bidang Agraria diatur

dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut UUD

yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”. 1

Atas dasar ketentuan pasal (33) ayat (3) itu negara memiliki kewenangan

terpenuh dalam penguasaannya yang disebut dengan hak menguasai negara. Hak

menguasai dari negara ini akan mewujudkan kewajiban negara yang kedua yaitu

“Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di

atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara

langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.”

Kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan

negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa

dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (bestuursdaad)

dan pengolahan (beheersdaad), tidak untuk melakukan tindakan pemilikan

(eigensdaad). 2

Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (3) UUD ini maka ditetapkan dalam

Undang- Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 untuk selanjutnya disebut

1 Wibowo Tunardy, Dasar-dasar hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam UUPA,

tersedia dalam http://www.jurnalhukum.com/2012, diakses tanggal 5 November 2016. 2 J. Ronald Mawuntu. 2012 Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UU 1945 dan

Putusan Mahkamah Konstitusi. Manado. Jurnal Vol.XX/No.3. fakultas Hukum. Universitas Sam

Ratulangi.

http://www.jurnalhukum.com/

2

UUPA. Tujuan dari UUPA itu terdiri dari 3 yang salah satunya yaitu “menjadi

dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi

seluruh rakyat Indonesia.”3 Wujud dari realisasi itu dengan ditetapkannya aturan

mengenai pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok

Agraria kemudian di tindak lanjuti dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961

tentang pendaftaran Tanah yang telah diubah menjadi Peraturan No 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan dari pendaftaran Tanah ini dimaksudkan

untuk menjamin kepastian hukum hak yang dimiliki seseorang atas tanah tersebut.

Untuk merealisasikan tujuan pendaftaran tanah ini maka semua tanah wajib di

daftarkan melalui mekanisme secara sistematik, sporadik dan prona. Tetapi

meskipun sudah terdapat tiga mekanisme tersebut dalam faktanya belum berjalan

optimal karena wujud peraturan tersebut sudah lama dan belum mengalami

perubahan sejak tahun 1997, faktanya sekitar 56 persen tanah yang ada di

Indonesia belum tersertifikasi, artinya hanya 44 persen saja yang sudah terdaftar

dan bersertifikat. 4

Tanah yang belum tersertifikasi ini pun berpotensi menimbulkan sengketa

seperti adanya sengketa kepemilikan dan waris. Contoh sengketa kepemilikan

terjadi di Jember, Ratusan warga Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo,

Kabupaten Jember merusak perkebunan karet dan sorgum milik PT Perkebunan

3 Fandy Japto, Dasar-dasar hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam UUPA, tersedia

dalam http://www.jurnalhukum.com/2010, diakses tanggal 17 Februari 2017. 4 Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR/bpn 56 Persen Tanah Belum Bersertifikat,

tersedia dalam http://www.isi.or.id/2017, diakses tanggal 17 Februari 2017

http://www.jurnalhukum.com/http://www.isi.or.id/2017

3

Nusantara XII, Rabu malam. Kedua pihak memang berebut lahan seluas 330

hektare yang di kelola PTPN sejak beberapa tahun.5

Untuk dapat memperoleh tanah yang sudah tersertifikasi itu maka dalam

pendaftaran tanah itu sendiri dilaksanakan berdasarkan azas aman 6. Azas aman

ini dapat diwujudkan apabila telah dipenuhinya proses pendaftaran tanah yang

dilakukan antara lain melalui pengukuran dengan menerapkannya Asas

Kontradiktur Delimitasi saat pengukuran dan Asas publitas setelah diadakannya

pengukuran hasil pengukuran diumumkan untuk memberi kesempatan kepada

pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.7

Asas Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam

pendaftaran tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk

memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara

kontradiktur atau berdasarkan kesepkatan dan persetujuan pihak-pihak yang

berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan

tanah yang dimilikinya.8 Menurut R. Hermanses, S.H Asas Kontradiktur

Delimitasi adalah Penetapan batas dilapangan oleh pejabat jawatan Pendaftaran

Tanah bersama-sama dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan disebut

penetapan batas secara kontradiktur.9 Artinya Asas Kontradiktur Delimitasi

adalah saat dilakukan penetapan batas tanah, pemilik batas tanah harus hadir dan

5 Mahbub Djunaidy, Sengketa Lahan Warga Rusak Kebun Sorgum PTPN, tersedia dalam

https://nasional.tempo.co /2013, diakses tanggal 17 Februari 2017 6 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 7 Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 8 Anon, Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah, tersedia dalam

https://omtanah.com/2017, diakses pada tanggal 16 Maret 2017 9 Tutu Chariesma Putra, 2015. Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas

Tanah Yang Syarat Administrasinya Tidak Di Tanda Tangani Oleh Saksi Batas. Samarinda. Jurnal

Untag Samarinda. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945

https://omtanah.com/2017

4

menyetujui secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara dalam bentuk form

penetapan batas tanah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa

dan konflik pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan demikian

sebelum dilaksanakannya pengukuran adalah hal yang wajib untuk dipenuhinya

asas Kontradiktur Delimitasi.

Ketentuan mengenai Asas Kontradiktur Delimitasi ini terdapat dalam

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang mengatur ketentuan mengenai

Asas Kontardiktur Delimitasi pada Pasal 17 angka (2) yang pada dasarnya Dalam

penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah diupayakan penataan batas

berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, dan Pasal 18 angka (1)

yang berbunyi, Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi

dalam pendaftaran tanah, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak

atas tanah yang berbatasan.

Apabila proses pendaftaran tanah telah dilakukan dengan menerapkan kedua

Asas tersebut yaitu Asas Kontradiktur dan Asas Publitas telah terpenuhi kedua

duanya, maka proses pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat berjalan lancar.

Faktanya masih terdapat permasalahan setelah adanya sertifikasi yang

berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa yang dapat timbul terdiri dari tiga

yaitu Sertifikat ganda, sengketa batas dan overlapping.

Contoh kasus sertifikat ganda mncul di kelurahan Rontu Kecamatan Raba

Kota Bima dalam satu lahan, terdapat dua sertifikat dengan kepemilikan yang

berbeda, 2 kelompok keluarga yang masing-masing mengelaim sebagai pemilik

5

dari satu lahan. 10 Contoh sengketa batas contoh kasus di Desa Lemoh Barat

ini, konfik agraria yang terjadi disebabkan karena Batas tanah yang terjadi

antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Pada saat ini, sesuai dengan

penetapan dari BPN bahwa untuk batas tanah harus menggunakan besi yang

di lapisi dengan semen. Dengan tujuan agar supaya tidak dapat dipindahkan

sehingga tidak mudah menimbulkan konflik nantinya. Sedangkan, pada zaman

dahulu batas tanah di desa lemoh barat hanyalah menggunakan alam atau hanya

menggunakan tanaman seperti pohon. Dan seiring berjalannya waktu pohon

itu mulai membesar dan mulai menggeser pada lahan atau tanah milik orang

lain. Dan disitulah terjadi adu mulut atau konflik antara kedua pihak, karena

salah satu merasa dirugikan. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan

argumennya.11 Contoh overlapping terjadi banjarmasin, Kalimantan Selatan

menurut Menteri Ferry “sering terjadinya tumpang tindih lahan tanah akibat tidak

menentunya administrasi di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah desa,

serampangan menerbitkan bukti kepemilikan tanah tanpa melalui telaah.

Pergantian kepala desa kerap diikuti penerbitan surat keterangan tanah di tempat

yang sama.” 12 Selain masalah-masalah tersebut pada kenyataan dilapangan Asas

kontradiktur delimitasi tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya

perselisihan internal pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan.

Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak hadir pada saat

10 Anon, Kasus Dua Sertifikat di Atas Satu Lahan, tersedia dalam https://kahaba.net/2013, diakses

pada tanggal 16 Maret 2017 11Anon, Seminar Pemerintahan, tersedia dalam https://www.docdroid.net, tanggal 17 Februari

2017 12 Diananta P Sumedi, Konflik Lahan DI Kalimantan Tumpang Tindih , tersedia dalam

https://nasional.tempo.co/2016, diakses tanggal 17 Februari 2017

https://www.docdroid.net/

6

pelaksanaan penetapan batas serta menolak menandatangani surat pernyataan

batasan dan Daftar Isian 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan. Dengan

terjadinya penolakan tersebut proses pengukuran tidak dapat terlaksana karena

tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Ketidaksepakatan akan batas

bidang tanah mengakibatkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.

Di samping itu, pada setiap penetapan batas dilapangan harus dihadiri oleh

pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. Namun ada kalanya pihak

yang tanahnya berbatasan tidak dapat hadir karena tinggal diluar kota atau bahkan

diluar negeri. Pemilik tanah tidak dapat menghubungi pihak yang berbatasan,

sementara aparat desa pun juga tidak mengetahui secara pasti batas tanah tersebut.

Hal ini juga menghalangi penerapan asas Kontradiktur Delimitasi sehingga juga

memperlambat proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut

agar dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis dengan Judul

“PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN TOLITOLI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah di Kabupaten Tolitoli?

2. Apakah permasalahan yang timbul akibat tidak dilaksanakannya asas

Kontradiktur Delimitasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten

Tolitoli?

7

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah di Kabupaten Tolitoli.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat tidak dilaksanakannya asas

Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturannya.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

atau memberikan solusi dalam bidang hukum agraria dalam hal Asas

Kontradiktur Delimitasi

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan

datang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas

mengenai penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah.

b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian atas ilmu

dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

8

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang Ilmu Hukum dalam

rangka menambah pengetahuan dan wawasan studi kasus yang diteliti oleh

penulis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit untuk

masyarakat mengenai sistematika pengelolaan data tanah yang ada di badan

pertanahan nasional sehingga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat yang

akan mendaftarkan tanahnya

3. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan evaluasi pihak

pertanahan dalam hal sistematika pendaftaran tanah dengan penerapan Asas

Kontradiktur Delimitasi

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang

berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini

dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat

data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu

permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan

mengelola data serta menganalisanya.

9

Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku

manusia dalam masyarakat.13

Hal ini dengan melihat implementasi dari Pasal 17,18 dan 19 Peraturan

Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam proses

pengukuran saat pendaftaran tanah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tolitoli Sesuai dengan judul yang

peneliti ajukan maka untuk memperoleh data yang akurat dan berkaitan dengan

penelitian ini maka penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Tolitoli. Hal ini dikarenakan penulis ingin melihat apakah

penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi sudah terlaksana di Kabupaten tolitoli

dalam halnya pelaksanaan pendaftaran tanah karena masih banyaknya

permasalahan sengketa mengenai batas tanah yang terjadi di wilayah pertanahan

Kabupaten Tolitoli

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung

dilokasi penelitian14 dengan cara memperoleh data dari observasi dan wawancara.

13 Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UMM, 2012. hlm 18 14 Sugiyono, Objek Penelitian dan Metode Penelitian, tersedia dalam http://elib.unikom.ac.id,

diakses pada tanggal 14 Maret 2017

http://elib.unikom.ac.id/

10

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutuan

mengenai data primer, data sekunder 15 terdiri dari :

1. Berbagai bahan pustaka atau literatur yaitu berbagai buku – buku, jurnal, dan

para ahli/sarjana yang terkait dengan penelitian ini

2. Peraturan perundang – undangan

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Lembar Negara No. 104, Tambahan Lembar Negara No.

2043

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, Lembar Negara No. 42, Tambahan Lembar Negara

No. 3632

3. Dokumen-dokumen Pertanahan

a) Surat Permohonan Pengukuran, surat Pernyataan Telah memasang Tanda

Batas

b) Surat Permohonan Hak

c) Surat Pernyataan Tanda Batas

d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah

e) Gambar Ukur

f) Surat Ukur

15 Ibid

11

g) Buku Tanah dan

h) Sertifikat tanah

c. Data Tersier

Data tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, yang dapat

memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data

sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Sesuai dengan jenis datanya maka teknik pengumpulan data penelitian dibedakan

menjadi Teknik Pengumpulan Data Primer dan Teknik Pengumpulan Data

Sekunder, yaitu:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Penulis melakukan pencarian data secara langsung dilokasi penelitian yaitu ikut

serta dalam proses pengukuran tanah dalam hal menetapkan tanda- tanda batas

atas suatu bidang tanah bersama dengan staf Pengukuran dan Pemetaan Kantor

Pertanahan kabupaten Tolitoli

2) Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara langsung

pihak yang terkait yaitu dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Rasyid Kamaludin, S.H dan Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Sukardin Hadapi,

S.S.T tentang Proses pendaftaran tanah dari awal permohonan sampai

diterbitkannya sertifikat serta Seksi dan Sub Seksi Survei, Pengukuran dan

Pemetaan Tanah yaitu Vichsal Tasiabe dan Sumarlin S.ST tentang proses

12

pengukuran bidang tanah yang termasuk tentang penerapan Asas Kontradiktur

Delimitasi, kendala dan akibat apabila Asas Kontradiktur Delimitasi tidak

dijalankan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

a) Internet

Penulis melakukan penelitian dengan cara pencarian bahan – bahan yang

terdapat diberbagai website resmi yang berakitan dengan permasalahan

didalam penelitian ini.

b) Buku dan literatur Perundang-undangan

Penulis mengumpulkan data – data yang terdapat dalam buku – buku,

literatur, peraturan perudang – undangan, jurnal, penelitian sebelumnya,

serta media masa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian.

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis melakukan

penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan – bahan yang

dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Analisa Data

1) Teknik Analisa Data Primer

Pengumpulan data Observasi dan wawancara dianalisa dengan cara menyusun

data secara sistematis, digolongkan, dikategorikan dan dikklasifikasikan,

dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.

13

2) Teknik Analisa Data Sekunder

Pengumpulan data studi kepustakaan melalui buku, literatur peundang-undangan,

jurnal dan bahan website resmi yang dicari memalui internet wawancara dianalisa

dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan, dikategorikan dan

dikklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, analisis data

kualitatif atau analisa deskriptif kualitatif dengan teknis keseluruhan data yang

terkumpul baik dari Data Primer maupun Data Sekunder yang dianggap cukup,

maka penulis akan mengolah data dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan penelitian

hukum. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka diperlukan

suatu sistematika untuk mengelompokkan masalah-masalah yang timbul dalam

penulisan ini.

Dalam hal ini, akan menguraikan secara terperinci dari tiap-tiap bab sebagai

berikut.

Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab

yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam

14

penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku

pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan

menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan

masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

teori, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan

pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori –

teori hukum mengenai pengelolaan data tanah, pendapat para ahli dalam berbagai

sumber yang mendukung berisikan hal – hal yang berhubungan dengan Penerapan

Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam

penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan

dan wawancara mengenai Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam

Pendaftaran Tanah.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum yang berisikan

saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis

15

yaitu mengenai Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran

Tanah.