1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri rokok di tanah air telah memainkan peranan dan dampak

perekonomian yang tidak kecil di tengah masyarakat. Sejarah panjang

industri rokok yang sudah mengakar ratusan tahun lalu sejak zaman

penjajahan telah membuat industri ini kuat dan besar.1

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok

terbesar di dunia setelah China, AS, dan Rusia. Jumlah batang rokok yang

dikonsumsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 182 miliar batang pada

2001 (Tobacco Atlas 2002) menjadi 260,8 miliar batang pada 2009 (Tobacco

Atlas 2012),2 sementara pada tahun 2013 tercatat 341,9 miliar batang.3

Konsumsi rokok tumbuh rata-rata 4,4% per tahun selama 2005-2012

dan diperkirakan tumbuh 4%-5% di 2013. Global Adult Tobacco Survey

(GATS) Indonesia 2011 juga menunjukkan bahwa prevalensi merokok di

Indonesia secara umum meningkat dari 27% pada 1995 menjadi 36,1% di

1 Chairul Umam, Menelisik Politik Hukum RUU Pertembakauan, Jurnal Rechtsvinding:

Media Pemberdayaan Hukum Nasional, ISSN 2089 – 9009 Rechtsvinding Online,

http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU

%20PERTEMBAKAUAN.pdf. Di akses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 18.34 WIB. 2 Faisal Rino Bernando, , M. Ajie M, dkk, Industry Update, Office of Chief Economist,

Volume 3Februari 2013, hal. 2, www.bankmandiri.co.id/indonesia/eriview-

pdf/NCEQ16157183.pdf di akses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 18.42 WIB. 3 Widayatama, Tugas Akhir, Analisis Kebangkrutan Metode Springate Pada Industri Rokok

Wismilak Inti Makmur, Universitas Widyatama, hal 1,

repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/.../Bab%201.pdf di akses pada tanggal 20

Maret 2015 pukul 18.30 WIB.

2

2011.4 Prevalensi perokok nasional 29,2% dengan rerata jumlah rokok 12

batang/hari, tertinggi di Lampung (34,3%), Bengkulu 34,1% dan Gorontalo

(32,6%). Prevalensi perokok usia di atas 15 pada 2001 dan 2007 adalah

31,5% dan 34,2% cenderung meningkat. Perokok perempuan 2001-2007

(1,3% menjadi 5,2%) meningkat empat kali lebih besar. Pada kelompok umur

15-19 tahun, pada 1995 sebesar 7,1% meningkat menjadi 19,9% pada 2007.5

Tingginya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan industri rokok

menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar. Menurut data Kementerian

Keuangan, pada tahun 2008 industri rokok menyumbang Rp 51,3 triliun dan

terus meningkat menjadi Rp 83,3 triliun dalam APBN-P 2012.6 Susiwijono

Moegiarso selaku Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kementerian Keuangan seperti meyebutkan penerimaan di sektor cukai masih

didominasi produk tembakau, di antaranya rokok, dari penerimaan cukai

Februari 2014 sebesar Rp 12,9 triliun, 98 persen disumbang oleh hasil

tembakau.7 Dalam RAPBN-P 2015, penerimaan cukai rokok ditargetkan

4 Faisal Rino Bernando, , M. Ajie M, dkk, Industry Update, Office of Chief Economist,

Volume 3Februari 2013, hal. 2, www.bankmandiri.co.id/indonesia/eriview-

pdf/NCEQ16157183.pdf di akses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 19.10 WIB. 5 Nasrin Kodim, Kontroversi Rokok dan Tembakau Menggadaikan Kesehatan Anak

Bangsa, Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia, Edisi No 12 Vol XXXIX - 2013 – Editorial,

http://jurnalmedika.com/edisi-tahun-2013/edisi-no-12-vol-xxxix-2013/639-editorial/1435-

kontroversi-rokok-dan-tembakau-menggadaikan-kesehatan-anak-bangsa di akses pada tanggal 20

Maret 2015 pukul 18.20 WIB. 6 Joko Tri Haryanto, Urgensi Pajak Rokok, Artikel Umum,

www.kemenkeu.go.id/sites/default/.../Urgensi%20Pajak%20Rokok.pdf diakses pada tanggal 20

Maret 2015, pukul 19.46 WIB 7 Maria Yuniar, Rokok Sumbang Penerimaan Cukai Terbanyak, Tempo.co, Portal Berita

Online, Senin, 24 Maret 2014 | 10:43 WIB,

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/24/090564806/Rokok-Sumbang-Penerimaan-Cukai-

Terbanyak diakses pada tanggal 20 Maret 19.16 WIB

3

mencapai 136,12 triliun. Target ini meningkat Rp 15,56 triliun dibandingkan

target yang tercatat di APBN 2015, yang hanya Rp 120,56 triliun.8

Peningkatan konsumsi tembakau di Indonesia sejak tahun 1970

disebabkan oleh rendahnya harga rokok, peningkatan jumlah penduduk,

peningkatan pendapatan rumah tangga dan proses mekanisasi industri rokok.

Undang – Undang Cukai menetapkan bahwa tarif cukai adalah untuk

menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya

karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai

tembakau adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian

kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi tembakau.9

Pemungutan cukai tembakau pertama di Indonesia dimulai pada

zaman kolonial Belanda pada tahun 1932 berdasarkan Tabsacccijns

Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517 ; 3.10 Kebijakan cukai tembakau pasca

Indonesia merdeka telah berganti sebanyak tiga kali yaitu; Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1947 tentang Cukai Tembakau, Undang-Undang nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai, dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang

Nomor 39 tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Salah satu

8 Redaksi Kata Data News and Research, Target Penerimaan Cukai Rokok Dinaikkan Rp

15 Triliun, 27 Januari 2015, http://katadata.co.id/berita/2015/01/27/target-penerimaan-cukai-

rokok-dinaikkan-rp-15-triliun, diakses pada tanggal 20 Maret 119.26 WIB 9 Sarah Barber, Sri Moertiningsih Adi oetomo, Abdillah Ahsan dan Diah hadi Setyo naluri,

Aspek Ekonomi Tembakau di Indonesia disadur dari Ekonomi Tembakau di Indonesia, Artikel

Umum http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6571. diakses pada

tanggal 20 Maret 21.00 WIB 10 Surono, Mengenal Lebih Mendalam Pungutan Cukai, dipresentasikan di acara

Widyaswara, Pusdiklat Bea dan Cukai, 02-11-13

4

perubahannya antara lain adanya kenaikan tarif cukai rokok. Dengan

peraturan yang baru tersebut pemerintah dapat menaikkan pendapatan APBN

dari cukai. Menyimak Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 2008 dan

Laporan Dana Bagi Hasil Cukai dan 2010, menunjukkan bahwa nilai

pendapatan negara dari cukai rokok mulai tahun 2001 hingga tahun 2010

terus meningkat dengan laju rata-rata sebesar 18% per tahun, dan mencapai

sekitar Rp 56 triliun pada tahun 2010 dari Rp. 11,1 triliun pada tahun

2001.11

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai tidak

terlalu banyak perubahan terutama dalam cara dan basis perhitungan besaran

cukainya serta pemberlakuan cukai yang beragam, yang menjadi baru adalah

bahwa cukai hasil tembakau kini dimasukkan perhitungan dana bagi hasil

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil tembakau, sehingga

melahirkan istilah’Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau’ (DBH-CHT)

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84

/PMK.07/2008.12

Ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam UU Cukai hasil

amandemen ini, antara lain:13

1. Meningkatnya peranan cukai sebagai instrumen pengawasan dan

pengendalian serta salah satu sumber penerimaan negara untuk

11 http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16230-Chapter1-206398.pdf. 12 Gugun El Guyanie, dkk, Ironi Cukai Tembakau: Karut Marut Hukum & Pelaksanaan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia, Indonesia Berdikari, 2013, Hal 23 13 Ester Maria Chandra, Kajian Eksistensi Barang Kena Cukai Pada Minuman Ringan

Berkarbonasi, FISIP UI, 2009 Dalam Warta Bea Cukai Edisi 395, Oktober 2007

5

disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan

pemerintah;

2. Undang-Undang ini mempertegas sifat atau karateristik Barang

Kena Cukai sehingga memberikan landasan dan kepastian hukum

dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai degan

memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat;

3. Dalam rangka transparansi pembuatan kebijakan cukai pemerintah

telah membuat roadmap kebijakan cukai yang mempertimbangkan

aspek penerimaan, tenaga kerja dan kesehatan sehingga disepakati

besarnya tarif tertinggi untuk hasil tembakau yaitu 57% dan 80%

untuk Barang Kena Cukai lainnya;

4. Dalam mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor cukai,

undang-undang ini mengatur penyempurnaan sistem administrasi

pemungutan cukai, peningkatan upaya penegakan hukum (law

enforcement), penyesuaian sistem penagihan, penyesuaian sistem

pembukuan dan penggunaan dokumen cukai serta dokumen

pelengkap cukai dalam bentuk elektronik.

5. Undang-Undang ini mengatur kode etik pegawai, pemberian

sanksi terhadap pejabat bea dan cukai yang salah menghitung atau

menetapkan serta premi kepada pegawai bea dan cukai atau orang

yang berjasa dalam menanggulangi pelanggaran di bidang cukai;

6. Menjadi dasar untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai bagi Propinsi

penghasil cukai hasil tembakau.

6

Pengertian cukai menurut Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

undang-undang, di mana sifat atau karakteristik yang ditetapkan antara lain

meliputi: 1). konsumsinya perlu dikendalikan; 2). peredarannya perlu

diawasi; 3). pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi

masyarakat atau lingkungan hidup; atau 4). pemakaiannya perlu pembebanan

pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengertian cukai menurut undang-undang ini membuka peluang untuk

adanya penambahan jenis barang atau jasa yang dapat dikenakan cukai. Pasal

4 ayat (1) UU Cukai mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap BKC (Barang

Kena Cukai) yang terdiri dari:

1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang

digunakan dan proses pembuatannya;

2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,

termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris,

dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam

pembuatannya.

7

Di dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai peluang

penambahan atau pengurangan BKC, yakni pada pasal 4 ayat (2) yang

menyebutkan bahwa penambahan dan pengurangan jenis BKC diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa

penambahan dan pengurangan jenis BKC disampaikan kepada alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang

membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan

dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (RUU – APBN). Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam

hal diperlukan, pemerintah dapat menambah BKC sepanjang memenuhi salah

satu dari 4 (empat) karakteristik sebagaimana diatur di dalam pasal 2 Undang-

Undang Cukai.

Dengan mempertegas sifat dan karateristik Barang Kena Cukai, maka

hal ini dapat menjadi landasan dan kepastian hukum untuk melakukan

perluasan barang kena cukai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Cukai. Melalui penambahan objek cukai, ada dua hal yang dapat dicapai oleh

pemerintah, yaitu berjalannya fungsi penerapan cukai sebagai alat

pengawasan dan pegendalian sekaligus meningkatkan penerimaan cukai.

Pengawasan dan pengendalian terkait dengan tingginya konsumsi

rokok di Indonesia didasarkan pada Konstitusi, UUD Negara Republik

Indonesia 1945 Pasal 28H menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

8

Kemudian UU No. 39 Tahun 2009 tentang HAM Pasal 9 ayat (3)

menyebutkan : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat.”. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat 1

menyebutkan: “Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat

adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan

perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan”. Ayat 2 “Zat adiktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang

mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang

penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau

masyarakat sekelilingnya”.

Tujuan dari UU Cukai adalah untuk menghambat pemakaian barang-

barang yang dikenakan masuk ke dalam karakteristik undang-undang di atas

guna untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan, tuntutan

masyarakat secara nasional maupun internasional menghendaki adanya

kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan

masyarakat. Salah satu tuntutan ini berasal dari forum Internasional yaitu

rekomendasi yang dikeluarkan dalam Framework Convention On Tobacco

Control (FCTC) pada tahun 2003 dan mulai di implementasikan sejak tahun

2005. tetapi hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi

konvensi yang digagas oleh World Health Organization (WHO) tersebut.

Standar ganda antara pengawasan, pengendalian dan peningkatan

penerimaan Negara tidak dapat dilepaskan oleh fakta bahwa penerimaan

pajak dari cukai merupakan yang terbesar nomor tiga setelah Penerimaan

9

Pajak Penghasilan (pph non migas/income tax), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah

(PPNBM).14 Bahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono

mengatakan, penerimaan terbesar cukai berasal dari Hasil Tembakau (HT)

yang berkontribusi 95,95%, diikuti oleh MMEA (Minuman Mengandung Etil

Alkohol) 3,88%, dan EA (Etil Alkohol) 0,017%.15

Cukai tembakau di Indonesia berkembang pesat, dapat dipastikan

bahwa kenaikan cukai tembakau akan naik setiap tahun. Gambaran besarnya

kenaikan cukai tembakau dapat di lihat dalam table dibawah ini.

Tabel 01.

Perkembangan Cukai Tembakau di Indonesia, 2000 – 2008

14 Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai, Penerimaan Cukai Terbesar Nomor Tiga,

Karawang, 11 September 2014, http://beacukai.go.id/?page=media-center/galeri-

kegiatan/penerimaan-cukai-terbesar-nomor-tiga.html, diakses pada tanggal 24 Maret 2015, pukul

23.33 WIB. 15 Irene Harty, DJBC: Penerimaan Cukai Masih Jadi Realisasi Terbesar Semester I/2014,

17 Juli 2014 12:04 WIB, http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/07/17/266901/djbc-

penerimaan-cukai-masih-jadi-realisasi-terbesar-semester-i-2014, diakses pada tanggal 24 Maret

2015, pukul 23.33 WIB diakses pada tanggal 24 Maret 2015, pukul 22.03 WIB

10

Tabel 02.

Perkembangan Cukai Tembakau di Indonesia, 2007 – 2013

Mengingat dominasi penerimaan cukai hasil tembakau dibanding

pungutan cukai lainnya, wajar saja apabila konsentrasi terhadap kebijakan

cukai Hasil Tembakau (HT) ini terlihat lebih intensif. Sejak tahun 2001

pemerintah secara reguler menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai

hasil tembakau setiap akhir tahun. Hampir dapat dikatakan bahwa tarif

cukai hasil tembakau akan selalu naik setiap tahunnya.

Disisi lain kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok tersebut

ternyata mengakibatkan sejumlah pabrik rokok menengah ke bawah merasa

berat dan dapat menghancurkan perusahaan rokok kecil. Perlu diketahui

bahwa kenaikan tarif cukai rokok adalah sebesar batas maksimum 57 persen

dari sebelumnya 55 persen. Di bawah ini akan ditampilkan data produksi

rokok nasional sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana

tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 03.

Produksi Rokok dan Hasil Cukai Nasional Tahun 1997 – 2005

Tahun Produksi Rokok

(Milyar/Batag)

Cukai

Triliun

Rp

Keterangan

1997 216.30 4.56 Produksi cukup besar

2000 239.50 11.30 Produksi meningkat secara signifikan

11

2001 222.00 17.40

Produksi turun, namun nilai cukai

meningkat. Pemerintah menaikkan

tarif cukai dan dampak pemberlakuan

Harga Jual Eceran (HJE)

2002 214.00 23.30 Produksi turun

2003 192.00 26.30 Produksi turun

2004 203.80 29.10 Produksi rokok kembali meningkat

2005 220.00 32.60

157,2 miliar batang atara lain

diproduksi oleh enam pabrik rokok

besar, sedangkan kontribusi cukai

mencapai Rp. 28,5 triliun (86.1%)

Sumber: Diolah Berdasarkan Data Biro Pusat Statistik, 2006

Nilai pendapatan negara dari sektor tembakau cukup besar bahkan

lebih besar dari pendapatan dari mineral (emas, batubara, nikel) yang pada

tahun 2011 hanya mampu menyumbang pendapatan sebesar Rp. 15

Triliun, jauh dibandingkan pendapatan dari tembakau yang mencapai Rp.

77 Triliun.16

Tabel 04.

Produksi Rokok dan Hasil Cukai Nasional Tahun 2009 – 2014

Tahun Produksi Rokok

(Milyar/Batag)

Cukai

Triliun Rp

2009 245.0 54.3

2010 284.4 59.3

2011 311.0 77.0

2012 341.9 103.02

2013 192.00 114.82

2014 365.0 118.0

Sumber : Kementerian Perindustrian dan

Dirjen Bea Cukai, diolah

Dari tahun 2009 sampai 2012 produksi rokok meningkat cukup

signifikan, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yag sangat drastis,

walaupun kemudian naik lagi. Jika melihat penerimaan Negara dari tabel 3

16 Lihat website http://komunitaskretek.or.id/?p=2770 Tembakau Primadona Indonesia

diakses pada 01 April 2015, Pukul 19,21 WIB

12

dan tabel 4 dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan rokok tidak

sebanding dengan jumlah penerimaan Negara dari hasil cukai.

Kemudian beralih pada perkembangan perusahaan rokok di Indonesia,

berdasarkan Data Statistik Industri Besar dan Sedang (BPS), pada tahun 1981

industri rokok hanya dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu industri rokok

kretek (31420) dan industri rokok putih (31430). Mulai tahun 1990, industri

rokok kretek dirinci lebih spesifik lagi menjadi 2 bagian, yaitu industri rokok

kretek (31420) yang terdiri dari Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret

Kretek Mesin (SKM), serta industri rokok lainnya (31440) yang terdiri dari

rokok klembak menyan, rokok klobot dan cerutu.17

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat jumlah industri

rokok di dalam negeri cenderung merosot dalam 5 tahun terakhir. Pada 2007,

jumlah industri rokok mencapai lebih dari 4.000 perusahaan, sedangkan pada

2012 menyusut menjadi 1.530 perusahaan.18 Data Kementerian Perindustrian

dan Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia menyebutkan pada 2009,

jumlah perusahaan rokok mencapai 3.255 unit dan pada tahun 2013 hanya

1.133 unit.19 Dan pada tahun 2014 menurut Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai (DJBC) saat ini ada sekitar 1.320 pabrik tersebar di Pulau Jawa dan

sedikit Sumatra. Dari 1.320 pabrik tersebut hanya ada 4 pabrik rokok besar,

17 Tri Wibowo, Potret Industri Rokok Di Indonesia, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol.

7, No. 2, Juni 2003 18 Jumlah Pabrik Menciut, Cukai Rokok Justru Melonjak,

http://finance.detik.com/read/2013/12/24/155239/2450780/1036/jumlah-pabrik-menciut-cukai-

rokok-justru-melonjakhttp://finance.detik.com/read/2013/12/24/155239/2450780/1036/jumlah-

pabrik-menciut-cukai-rokok-justru-melonjak diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 19.28 WIB 19 Industri Rokok: Investasi Di Jateng Capai Rp6 Triliun,

http://industri.bisnis.com/read/20141210/12/381114/industri-rokok-investasi-di-jateng-capai-rp6-

triliun diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 19.35 WIB

13

seperti Philip Morris-Sampoerna, Djarum, Gudang Garam, dan BAT-Bentoel,

sisanya merupakan perusahaan menengah kecil yang banyak memproduksi

rokok murah.20

Yang menarik dari jumlah perusahaan rokok adalah terjadi pada tahun

2009 dengan jumlah 3.255 unit dan pada tahun 2013 hanya terdapat 1.133

unit, penulis berasumsi bahwa penurunan secara signifikan jumlah

perusahaan yang gulung tikar salah satu faktor penyebabnya adalah karena

kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai yang didalamnya

dicantumkan bahwa tarif tertinggi untuk hasil tembakau yaitu 57% dan di saat

yang sama pelaku industri harus membayar Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (PDRD) yang dipatok Undang-Undang sebesar 10% dari cukai yang

dibayarkan industri.

Tidak hanya industri kelas menengah bawah yang merasakan dampak

dari keberadaan Undang-Undang Cukai ini, tetapi juga perusahaan rokok

besar, sepanjang 2014, sudah ada 3 (tiga) perusahaan rokok besar yang

mengurangi jumlah karyawannya untuk menekan biaya produksi. Mereka

adalah PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) yang pada 31 Mei lalu menghentikan

produksi pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Jember dan Lumajang.

Kebijakan tersebut membuat 4.900 karyawan terkena Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK). Awal September 2014, PT Bentoel International Investama Tbk

(RMBA) menawarkan pengunduran diri sukarela kepada 1.000 pekerjanya

sebagai langkah efisiensi. Setelah pengurangan pekerja tersebut, Bentoel

20 Catatan Agus Pambagio: Menyabung Nyawa dengan Rokok Murah,

http://news.detik.com/read/2014/05/28/104022/2593697/103/menyabung-nyawa-dengan-rokok-

murah diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 19.40 WIB

14

menghentikan produksi delapan pabrik dari total 11 pabrik milik perusahaan.

Sehingga hanya tersisa tiga pabrik saja yang beroperasi. Terakhir, pada 9

Oktober 2014, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menawarkan program

pensiun dini kepada pekerjanya di Kediri, Jawa Timur. Tawaran tersebut

diterima oleh 2.088 pekerja SKT borongan.21

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah merebaknya peredaraan

rokok ilegal bersamaan dengan ketatnya regulasi. Diperkirakan peredaran

rokok illegal mencapai 4%-6% dari total produksi rokok yang mencapai 320-

340 miliar batang per tahun pada tahun 2014.22 Ketua Gabungan Produsen

Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti menyatakan kasus

rokok illegal mulai berkembang pada tahun 2003 saat pemerintah menaikkan

tarif cukai 3 (tiga) kali dalam setahun. Dan pada tahun 2007, Direktorat

Jendral Bea dan Cukai berhasil mengungkap 237 kasus rokok illegal di dalam

negeri pada periode tujuh bulan pertama 2007. Jumlah tersebut melonjak

signifikan dibandingkan tahun 2006 tang hanya total 25 kasus. Dari 237 kasus

rokok illegal paling marak dengan peredarannya berada di Kudus, Jawa

Tengah. Dikarenakan jumlah pabrik rokok di Kudus mencapai 1.930 unit atau

41% dari total pabrik rokok nasional pada tahun 2007.23

21 Kenaikan Cukai Rokok: Perusahaan Rokok Kecil Terancam Gulung Tikar, Rabu,

15/10/2014 18:22 WIB, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141015182229-92-

6516/perusahaan-rokok-kecil-terancam-gulung-tikar/ diakses pada tanggal 2 April 2015, pukul

20.21wib 22 Industri Rokok, Produksi Pabrik Kecil Turun Hingga 30 Persen,

http://industri.bisnis.com/read/20141222/257/385137/industri-rokok-produksi-pabrik-kecil-turun-

hingga-30-persen diakses pada tanggal 2 April 2015, pukul 20.30 WIB 23 Potensi Kerugian Negara Capai Rp. 2,4 Miliar, BC ungkap 237 kasus rokok illegal,

http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=116&q=rokok&hlm=29 diakses pada

tanggal 2 April 2015, pukul 20.50 WIB

15

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/ Tahun 1995 tentang Cukai

mengakibatkan banyaknya peredaran rokok illegal di Surakarta?,

2. Bagaimana peran, fungsi dan wewenang Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madaya Pabean B Surakarta dalam

menangani kasus rokok illegal di Surakarta?, dan

3. Bagaimana model pencegahan yang ideal untuk menekan peredaran rokok

illegal?

C. Orisinalitas

Sebagai pijakan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan

beberapa hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi

penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak ataukah

mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu

yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait

langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai

kemiripan.

Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan

permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain:

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, 2008, dalam penelitiannya mengkaji

masalah ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai. Dalam

penelitiannya menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif,

16

yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan

desain penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe

A2 Kudus.

Hasil penelitiannya, untuk membatasi peredaran rokok, instrumen

yang digunakan oleh Undang-Undang Cukai adalah Tarif Cukai dan Harga

Jual Eceran. Dengan Tarif dan Harga Jual Eceran yang relatif tinggi dapat

mengurangi peredaran rokok di samping juga dapat meningkatkan

penerimaan Negara. Pengusaha rokok yang tidak taat dalam membayar cukai

adalah pengusaha golongan kecil sekali karena tidak dapat bersaing dengan

tarif cukai dan harga jual eceran yang terlalu tinggi. Diperlukan treatment

khusus terhadap kelompok pengusaha kecil berupa pencabutan izin bahkan

pengenaan pidana sehingga tidak mengganggu kestabilan kelompok

pengusaha rokok lainnya. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-

Undang Cukai masih kurang tepat dan kurang lengkap sehingga tidak efektif

dan efisien dalam pencegahan peredaran rokok ilegal.

Penelitian tentang rokok illegal juga dilakukan oleh Fitrah Al-Akbar

Iswan, 2012, Fitrah melakukan penelitian tentang fungsi penyidik pegawai

negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penanganan tindak

pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Penelitian ini menggunakan

metode Yuridis Empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

memastikan seberapa jauh fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea

dan Cukai dalam pengembanannya di bidang penindakan dan penyidikan di

lapangan dan ada faktor-faktor utama penyebab tidak terlaksannya suatu

17

proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau

maupun indikasi ketidakefektifan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan

oleh tim penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai.

Prof. Dr Jeane Neltje Saly, melakukan penelitian pada tahun 2014

tentang efektivitas peraturan terkait pengendalian produk tembakau terhadap

kesehatan. Dalam penelitian ini, disimpulkan dua poin, (1) Peraturan

perundang-undangan yang mengatur dampak tembakau terhadap kesehatan

belum memadai, (2) dilema yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan

pembangunan. Hal itu antara lain pajak dari produksi tembakau dua kali yaitu

bea dan cukai yang sangat menunjang pemerintah dalam pendanaan

pembangunan ekonomi, sementara perlindungan kesehatan demi mencapai

kesejahteraan rakyat juga merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengeksplanasikan bahwa keberadaan UU Cukai sebagai salah

satu faktor menurunnya industri rokok dalam negeri dan

mengakibatkan peredaran rokok illegal di Surakarta;

b. Untuk mendeskripsikan peran, fungsi dan wewenang Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Surakarta dalam menangani kasus peredaran rokok illegal; dan

c. Untuk membangun model pencegahan yang ideal untuk menekan

18

peredaran rokok illegal.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Secara teoritis

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini

dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai

kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis temuan

dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi antara lain sebagai

berikut:

1) Memberikan pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan

yang berlaku bisa memberikan dampak negatif lain bagi

masyarakat dan Negara terkait rokok illegal;

2) Memberikan pengertian dan gambaran secara rinci tentang tugas

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta; dan

3) Memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan model

pencegahan yang ideal untuk menekan peredaran rokok illegal.

2.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan

refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam pembangunan

hukum nasional di bidang perekonomian rakyat. Sudah saatnya para

pejabat dalam tataran law making institutions untuk kembali kepada

konstruksi awal pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber

daya alam berbasis Pancasila sebagai Grundnorm dengan pemenuhan

kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini penting agar rakyat Indonesia

19

tidak semakin terpuruk dalam perdagangan bebas dengan segala atribut

kapitalismenya.

E. Landasan Teori

Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian

perumusan masalah diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau

analisis. Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama dan

kedua menggunakan bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B.

Seidmann. Dan untuk rumusan masalah ketiga mendasarkan pada konsep

ideal tentang hubungan cukai untuk mengendalikan peredaran rokok illegal di

Indonesia.

1. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat: Robert B. Seidmann

Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga selalu hidup bersama.

Dalam kehidupan bersama itu diperlukan “sesuatu” agar hubungan antar

manusia dapat berlangsung lancar.24 Untuk memperlancar hubungan itu

manusia memerlukan norma atau kaidah. Secara garis besar norma dapat

dibedakan menjadi norma etika dan norma hukum atau hukum.

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan

dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap

pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Proses menjalankan aturan

hukum selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di sekelilingnya

seperti : adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial ekonomi bahkan

24 Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Yogyakarta, UII

Press, 2005, hal. 7

20

politik tetapi juga pengaruh faktor internal yang bersumber dalam diri

manusia itu sendiri. Jika suatu aturan telah memenuhi kaidah yuridis dan

memasukkan unsur-unsur sosiologis dan filosofisnya tidaklah peraturan

tersebut telah berakhir dibuat. Undang-Undang dapat dikatakan berfungsi

sejak undang-undang tersebut berlaku efektif dalam masyarakat dan sejak

itulah sebenarnya manusia secara individu dapat memaknai dan

menafsirkan ke arah mana peraturan atau hukum tersebut ditindaklanjuti

baik berupa pola pikir yang terucap dalam lisan maupun tulisan. Philippe

Nonet dan Philip Selznick menyebutkan terdapat hubungan hukum dengan

variabel lain di luar hukum yang secara realitas mempunyai korelasi yang

signifikan. Pengaruh internal yang penulis bicarakan di atas disebut oleh

Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai hubungan hukum dengan

tatanan moral.25

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang

diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada

komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya

tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari

para penerap peraturan/pelaksana, atau dari pemangku peran. Selain itu

dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-

25 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive

Law, Harper & Row, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1978. Dalam Saefullah,

Jembatan Syari’ah Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia ( Pencarian, Pembebasan dan

Pencerahan melalui Hukum Tidak Tertulis : Hukum Sosiologis ). Uin.maliki.malang.co.id

21

tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisiasi

internasional.

Mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B.

Siedman mengemukakan bahwa ada tiga komponen utama pendukung

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi

(1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; (3)

Pemegang peran. Dari tiga komponen dasar tersebut Robert B. Siedman

mengajukan beberapa dalil sebagai berikut: Pertama, setiap peraturan

hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran

diharapkan bertindak. Kedua, bagaimana seseorang pemegang peran itu

akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan

fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya,

aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial

politik dan lain-lain. Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu

akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum

merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-

sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya

yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang

peran. Keempat, bagaimana pembuat Undang-Undang itu akan bertindak

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku

mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial,

22

politik, ideologi dan lain-lainn yang mengenai diri mereka serta umpan

balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.26

2. Konsep Tentang Hubungan Cukai Untuk Mengendalikan Peredaran

Rokok Illegal di Indonesia

Pajak tidak langsung yang dikenakan karena adanya konsumsi atas

barang dan jasa, di mana pengenaan pajaknya dilakukan dengan asumsi

yang menunjukkan kemampuan seorang untuk membayar. Pajak tidak

langsung beban pajaknya dapat digeser ke depan atau ke belakang. Cukai

merupakan bagian dari pajak tidak langsung, yang dikenakan pajak karena

mengkonsumsi barang-barang tertentu, dimana secara teoritis didasarkan

pada asumsi bahwa konsumsi adalah index yang menunjukkan

kemampuan seseorang untuk membayar. Jadi semakin besar kemampuan

untuk membayar maka semakin besar kemampuan untuk membeli. Cukai

adalah pajak selektif dan umumnya menggunakan ad valorum system atas

penjualan eceran. 27

Filosofi dari pajak ini adalah untuk mengurangi atau jika dapat

menghilangkan konsumsi atau produksi barang-barang yang dianggap

memberi dampak negatif terhadap masyarakat dengan mengenakan

sejumlah pungutan untuk mempertinggi harga jual barang tersebut.28

Industri Hasil Tembakau secara umum merupakan penyumbang cukai

terbesar di berbagai negara penghasil tembakau di dunia, juga bagi

26 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung:Alumni, 1980, hal 27 27 Irwansyah Lubis, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan

Hukum, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hal 196 28 Ibid

23

Indonesia.29 Indonesia menyumbang 2,1% dari persediaan daun tembakau

di seluruh dunia. Hampir seluruh produksi daun tembakau digunakan

untuk produksi rokok domestik dan produk-produk tembakau lainnya,30

Berdasarkan data yang diterbitkan Lembaga Demografi Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, Southeast Asia Tobacco Control Alliance,

dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Indonesia bahkan

menduduki urutan ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia

setelah Cina dan India. Pada 2012, diperkirakan terdapat 62,3 juta perokok

di Indonesia. Meningkat dari 2011 dengan jumlah perokok sebanyak 61,4

juta perokok.31

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, tingkat

cukai rokok di Indonesia berada di posisi ke dua terendah (37%), hanya

lebih tinggi dari Kamboja (20%). Tingkat cukai rokok tertinggi di ASEAN

terjadi di Singapura (74%) dan Thailand (70%). Tingkat cukai rokok di

kedua negara tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa

tingkat cukai rokok haruslah lebih dari 2 per 3 dari harga ecerannya. Oleh

karena amanat UU No. 39 Tahun 2007 dimana tingkat cukai rokok

maksimal 57% maka tingkat cukai rokok di Indonesia masih memiliki

banyak ruang untuk ditingkatkan ke kondisi yang maksimal.

29 Anton Rahmadi, ”Efektivitas Fatwa Haram Rokok dan Alternatif Industri Tembakau”,

http://belida.unmul.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=2. diakses

pada 26 Agustus 2015. 30 ”Struktur Industri dan Pertanian Tembakau”, http://www.naikkan-hargarokok.com

/tfiles/file/BukuEkonomiTembakauInd/EkonomicTobaccoIndonesiaBabV.pdf., diakses pada 26

Agustus 2015. 31 Perokok Indonesia Terbanya se Asia Tenggara,

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/10/090520749/Perokok-Indonesia-Terbanyak-se-Asia-

Tenggara

24

Tabel 05.

Tingkat Cukai Rokok dan Harga Rokok Lokal di Beberapa Negara, Tobacco

Atlas 2009

No Negara

Tingkat

Cukai Rokok (%)

Terhadap HJE

Harga Rokok Lokal

(US$ per Bungkus)

1 Singapura 73,76 6,71

2 Thailand 69,54 1,34

3 Selandia Baru 69,1 7,08

4 Korea Selatan 63,09 2,15

5 Jepang 63 2,64

6 Australia 62,09 7,41

7 Malaysia 49 1,86

8 Filipina 47,5 0,57

9 Laos 45,04 0,46

10 Vietnam 45 0,7

11 Cina 37,5 1,7

12 Indonesia 37 1,24

13 Kamboja 19,8 0,85

Salah satu cara yang dibuat oleh WHO (World Health Organization)

untuk mencegah/menekan jumlah perokok adalah dengan cara membuat

sebuah konvensi atau perjanjian dalam bentuk hukum internasional untuk

pengendalian masalah tembakau yang dinamakan FCTC (Framework

Convention on Tobacco Control). Konvensi mengenai Kerangka Kerja

Pengendalian Tembakau, merupakan traktat internasional pertama yang

dibahas dalam forum Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, World Health

Organization) yang berisi seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Dan sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menandatangani

dan meratifikasi FCTC tersebut.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Roadmap Industri Hasil

Tembakau 2006–2020. Roadmap Industri Hasil Tembakau 2006 – 2020

25

akan melalui tahapan-tahapan kegiatan sehingga dapat dicapai masyarakat

merokok tetapi sehat, mampu menampung lapangan kerja, dan dapat

menyumbang penerimaan negara khususnya melalui cukai. Rokok-rokok

ilegal akan memperoleh prioritas penanganannya, selain memperbaiki

struktur industri. Kebijakan cukai dinilai masih terlalu rumit sehingga ke

depan perlu disederhanakan. Ijin-ijin perusahaan baru perlu dibatasi dan

diperlukan pengawasan yang efektif, khususnya untuk menghasilkan rokok

dengan kandungan bahan berbahaya yang rendah kandungan tar, nikotin,

dan bahan-bahan berbahaya yang lain akan mendapat prioritas dalam

penanganannya.32

Rincian jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah

sebagai berikut:33

2007–2010: Urutan prioritas pada aspek keseimbangan tenaga

kerja dengan penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

2010–2015: Urutan prioritas pada aspek penerimaan negara,

kesehatan masyarakat, dan tenaga kerja

2010–2020: Prioritas pada aspek kesehatan masyarakat melebihi

aspek tenaga kerja dan penerimaan negara.

Pada tahun 2020 diharapkan pemerintah tidak lagi

mempertimbangkan penerimaan Negara melalui cukai, pajak, dan lain-lain

32 Imam Haryono, Road Map 2007–2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai

(Departemen: Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, Kesehatan,Pertanian,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, serta Gappri, dan Gaprindo) Direktorat Minuman dan Tembakau, Departemen

Perindustrian, artikel, hal 70 - 71 33 Ibid

26

serta penyerapan tenaga kerja sebagai prioritas, tetapi akan lebih

mengedepankan aspek perlindungan masyarakat dari dampak negatif IHT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Surakarta. Penentuan lokasi

penelitian ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan, yaitu : pertama, karena di daerah ini bukan

merupakan tempat industri rokok kategori besar. Kedua, peredaran

rokok di Surakarta cukup tinggi.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplanasikan bahwa keberadaan UU Cukai sebagai

salah satu faktor menurunnya industri rokok dalam negeri dan

mengakibatkan peredaran rokok illegal di Surakarta;

2. Untuk mendeskripsikan peran, fungsi dan wewenang Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Surakarta dalam menangani kasus peredaran rokok illegal;

3. Untuk mengeksplorasi model pencegahan yang ideal untuk

menekan peredaran rokok illegal.

c. Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di

27

dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia

dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan

proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam

masyarakat.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan

antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan

dengan objek yang diteliti.

d. Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember

yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,34 dari pihak-pihak yang

terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek masing-

masing).

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan

dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan

menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.35

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila

dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap

penambahan sampel yang dilakukan. 36

34 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset,

Bandung, hal. 112 35 Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

28

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang

meliputi :

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah,

buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan

publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait;

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh

perusahaan, yang terkait denga fokus permasalahannya.

e. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan

menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui

tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam

penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis

secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara

berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis,

dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut

akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap

ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang

36 Ibid, hal 61.

29

bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup di suatu

pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan

diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan

tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

2) Bertolak dari hasil analisis domain tersebut di atas, lalu akan

dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian

pada domain tertentu yang berguna dalam upaya

mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi

sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari

struktur internal masing-masing domain dengan

mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang

berkesamaan di suatu domain.

3) Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi

pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan

hubungan internal yang telah difahami melalui analisis

taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari

kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui

warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan

hubungan internal antar warga di suatu domain (melalui

analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu

domain (melalui analisis komponensial), maka akan

diperoleh pengertian yang komprehensip, menyeluruh rinci,

dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

30

4) Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan

mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan

untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang

dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan

menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi

sumber, yang dilakukan dengan jalan :

(a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data

hasil wawancara;

(b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

(c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan

berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;

(d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui

diskusi analitik.

b. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, di mana teori-teori

yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu

dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan

malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan

beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas

atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan

juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan

31

kenyataan kemasyarakatannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di

dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan

asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses

yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat

keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang

berkaitan dengan objek yang diteliti.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup

kemungkinan pada taraf tertentu juga akan

mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan

objek yang diteliti, yaitu (1) hubungan antara keberadaan UU Cukai

dengan maraknya rokok illegal (2) tugas, peran, fungsi dan wewenang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Surakarta dan (3) memberikan model peraturan tentang cukai dan

tembakau dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dan daerah.

3. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan

melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi

32

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang

dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-

data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus

permasalahannya,

b. Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam

terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang

ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.

Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan

maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam,

tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah

ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara

mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing

bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan

dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-

masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

4. Metode Penentuan Subjek

Pada umumnya dalam riset kualitatif penarikan sampel tidak

didasarkan pada teknik probabilitas tetapi menggunakan teknik non

probabilitas karena tujuan penarikan sampel dalam riset kualitatif bukan

untuk melakukan generalisasi sampel, tetapi untuk memperoleh informasi

dari gejala atau individu yang sedang diteliti. Maka cara pemilihan

33

dilakukan secara sengaja untuk memilih individu-individu tertentu yang

mempunyai informasi banyak mengenai hal yang sedang diteliti.37

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik snowball, yaitu memilih unit-unit yang mempunyai

karakteristik langka dan unit-unit tambahan yang ditunjukkan oleh

responden sebelumnya, misalnya responden pertama menunjuk temannya

kemudian teman tersebut menunjuk lagi ke teman lainnya dan

seterusnya.38

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan

membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang

berkaitan dengan obyek penelitian

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya

jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang dipandang

mengerti dan memahami objek yang diteliti yaitu dengan para pejabat

dan masyarakat sekitar hutan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan dilakukan menggunakan analisis taksonomi,

37 Jonathan sarwono, Mixed Metods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset

Kualitatif Secara Benar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hal 81 38 Ibid, Hal 81-82

34

dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang

berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang

menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari

struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau

menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain.

Pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data,

dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi

suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan

malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa

asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-

teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai

fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya