BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga

menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan itu, maka melalui Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 telah memasuki tahapan keempat yaitu,RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 ini

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden terpilih Tahun 2019, dengan

sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2025 antara lain mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung

oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM

yang telah ditetapkan RJPMN 2020-2025 adalah, penguatan kewirausahaan, usaha mikro

kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan

skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung

kemandirian perekonomian nasional.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalmnya terdapat

prpgram prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemeratan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Revolusi Nebtal dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar

6. Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Oleh karenanya dalam rangka menjalankan RPJMN 2020-2025 secara terencana

maka Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian

Koperasi dan UKM (KUKM) menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2025 (Posisi

Tahun Anggaran 2020).

B. KONDISI UMUM

Deputi Bidang Pengembangan SDM (Deputi V) merupakan salah satu unit kerja

Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM.

Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM maka program dan kegiatan

Deputi Bidang Pengembangan SDM KUKM direncanakan untuk mendukung tercapainya

visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan SDM KUKM telah

melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan dari

Kementerian Koperasi dan UKM.Terdapat empat jenis kegiatan,pengembangan SDM

KUMKM yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan

dukungan pemasaran serta akses pembiayaan.

C. POTENSI SDM KOPERASI DAN UMKM

Pasal 33 UUD 1945, ayat 1 yang mengamanatkan "Perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal tersebut sampai dengan saat ini masih

diartikan sebagai Koperasi. Model keanggotaan sukarela dan tanpa batasan jumlah

keanggotaan serta sistem SHU, memungkinkan usaha koperasi melayani masyarakat seluas

luasnya. Koperasi memiliki potensi kekuatan sumber daya manusia yang besar, karena

pada prinsipnya koperasi merupakan kumpulan orang. Data Kementerian Koperasi dan

UKM (per 31 Desember 2019) menunjukan terdapat 123.048 koperasi aktif dengan jumlah

anggota sebanyak 22.463.738 anggota koperasi aktif. Kekuatan sumber daya manusia

koperasi yang cukup besar tersebut merupakan salah satu modal dasar yang harus dikelola

dengan optimal guna mewujudkan kemandirian perekonomian nasional. Menurut data

kementerian Koperasi dan UKM kontribusi PDB Koperasi terhadap terhadap PDB nasional

sebanyak 5.1 % pada tahun 2018

Sedangkan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (dekop.go.id) pada

tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.194.057 Unit, dengan jumlah tenaga kerja

sebanyak 116.978.631 orang. Produk UMKM yang terjangkau harganya oleh masyarakat

menjadikan UMKM mampu berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 61.07 % atau

sejumlah Rp.8.573.895,3 (dalam milyar rupiah). Jumlah UMKM yang besar dengan

kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 97 % tenaga kerja

Indonesia merupakan modal pokok dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional

yang lebih tinggi.

D. PERMASALAHAN

1. Permasalahan SDM Koperasi

Data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 mencatat terdapat 126.343

koperasi aktif. Sedangkan tahun 2019 mencatat terdapat 123.048 koperasi aktif. Artinya

terdapat penurunan jumlah koperasi aktif sebesar 2.6 % dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang juga berwatak sosial. Pada prinsipnya

koperasi merupakan kumpulan orang dan sebagaimana umumnya sebuah organisasi, maka

aktif atau tidaknya suatu koperasi sangat bergantung pada SDM pengelola koperasi itu

sendiri. Kemampuan dan kecakapan yang cukup baik dalam mengelola koperasi tentu akan

meningkatkan kepercayaan anggota koperasi maupun masyarakat umum untuk aktif

memanfaatkan koperasi.

Melihat masih terdapat penurunan jumlah koperasi aktif maka dapat disimpulkan

bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan koperasi, khususnya pengembangan

SDM Koperasi adalah, rendahnya kemampuan SDM pengelola koperasi dalam

pengelolaan koperasi. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kemampuan SDM

pengelola koperasi yang sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang

manfaat berkoperasi.

2. Permasalahan SDM UMKM

Data Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan 2018 mencatat terdapat

64.199.606 unit UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 8.573.895,3 (dalam

milyar) serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116.978.631 orang. Dari total

jumlah UMKM tersebut, Usaha Mikro adalah yang terbanyak, yaitu 63.350.222 unit

dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp.5.303.075,7 (dalam milyar) atau rata

per unit UMKM memilik kemampuan sumbangan PDB nasional Rp.83.710.452,-.

Sedangkan kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro sebanyak 107.376.540

orang atau rata-rata per unit usaha mikro sebanyak 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata tenaga kerja sektor Usaha Mikro adalah pelaku dari usaha itu sendiri. Hal

ini berbanding terbalik dengan Usaha Kecil yang hanya berjumlah 783.132 unit mampu

menyumbang PDB nasional sebesar Rp.1.347.104,3 (dalam milyar) atau rata-rata usaha

kecil Rp.1.720.149.732,- jauh lebih besar dari rata-rata kemampuan sumbangan PDB

nasional per unit usaha mikro. Kemudian kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor

usaha kecil mencapai 5.831.256 atau rata-rata per unit usaha kecil mampu menyerap 7-8

orang tenaga kerja jauh lebih besar dari rata-rata kemampuan penyerapan tenaga per unit

usaha mikro.

Melihat data UMKM yang ada, maka upaya rasional yang dapat dilakukan guna

meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan menaikan kelas Usaha Mikro menjadi

Usaha Kecil serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam

mengembangkan usahanya. Terkait dengan upaya tersebut maka permasalahan

kemampuan SDM UMKM dalam mengembangkan usahanya menjadi faktor utama untuk

segera diatasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM

UMKM dalam mengembangkan usahanya dapat dengan :

1. Mengembangkan kewirausahaan;

2. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial SDM KUMKM;

3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;

4. Meningkatkan kemudahan akses pembiayaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi

Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden

berharap agar semua Menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi

Presiden dan Wakil Preside.

Visi Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-

2025 adalah :

“Mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri serta

Berperan Dalam Perekonomian Nasional”.

B. MISI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka Misi Deputi Pengembangan SDM

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari 3 Pokok

Visi tersebut di atas, yaitu :

1. Tangguh : Mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM terampil dan handal dalam

menjalankan usahanya;

2. Mandiri : Mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM yang mampu membangun dan

mengembangkan potensinya dengan kekuatan dan kemampuan sendiri;

3. Berperan Dalam Perekonomian Nasional : Mewujudkan Pengembangan SDM

Koperasi dan UMKM yang berbasis Kepentingan Nasional

C. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka, Tujuan Deputi

Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2025 diarahkan untuk

mendukung terwujudnya misi yaitu : Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan

UMKM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pengembangan SDM Koperasi dan UMKM merupakan kondisi

yang ingin dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan oleh

Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM.

TUJUAN INDIKATOR

KINERJA

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

Peningkatan

Kapasitas SDM

Koperasi dan

UMKM

Pertambahan

Jumlah

Wirausaha Baru

Meningkatnya Daya

Saing SDM dan

Kontribusi Koperasi

dan UMKM dalam

Perekonomian

1. Persentase Jumlah

Peserta Pelatihan

Pengembangan

SDM Koperasi

yang Usahanya

Tumbuh dan

Berkelanjutan

2. Persentase Jumlah

Peserta Pelatihan

Pengembangan

SDM UMKM

yang Usahanya

Tumbuh dan

Berkelanjutan

3. Persentase Jumlah

Peserta Pelatihan

Pengembangan

SDM Koperasi

yang menjadi

wirausaha baru

4. Persentase

Rumusan

Kebijakan

Pengembangan

SDM Koperasi

dan UMKM yang

ditetapkan menjadi

kebijakan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-

2024, kebijakan nasional di bidang UMKM dan Koperasi tahun 2020-2025 diarahkan

untuk : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemudian strategi nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Deputi

Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan guna

mendukung arah kebijakan di bidang Kewirausahaan dan UMKM tahun 2020-2025 yaitu :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :

1. Penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan,

penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan

dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs);

2. Peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI PENGEMBANGAN SDM

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Penguatan

Kewirausahaan dan UMKM tahun 2020 - 2025, maka kebijakan Pokok Deputi

Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2025 diarahkan untuk,

Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM agar mampu

Tumbuh secara Inovatif, Produktif dan Mampu berperan dalam perekonomian dan

peningkatan daya saing bangsa. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pokok

tersebut, Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi melaksanakan Strategi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian dengan langkah teknis:

a. Meningkatkan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi

b. Meningkatkan Kualitas Lembaga Diklat Perkoperasian

c. Mengembangkan Kurikulum dan Modul Diklat Perkoperasian.

2. Standardisasi dan Sertifikasi SDM Koperasi dan UMKM dengan langkah teknis:

a. Mengembangkan Standardisasi SDM Koperasi dan UMKM.

b. Memfasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM.

c. Mengadvokasi SDM Koperasi dan UMKM dalam rangka Penerapan Standardisasi

dan Sertifikasi Kompetensi.

3. Meneliti dan Mengkaji Potensi Koperasi dan UMKM melalui :

a. Penelitian dan Pengkajian Koperasi.

b. Penelitian dan Pengkajian UMKM.

c. Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya.

4. Mengembangkan Kewirausahaan dengan langkah teknis :

a. Menumbuhkan Kewirausahaan Masyarakat.

b. Memberdayakan Kewirausahaan.

c. Meningkatkan Kemitraan dengan Lembaga Kewirausahaan.

5. Pengembangan Peran Serta Masyarakat terhadap Koperasi dan UMKM melalui :

a. Meningkatkan Peran Organisasi Profesi terhadap Koperasi dan UMKM.

b. Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan terhadap Koperasi dan UMKM.

c. Meningkatkan Peran Organisasi Kependidikan terhadap Koperasi dan UMKM.

Selain kebijakan pokok tersebut, Deputi Pengembangan SDM Kementerian

Koperasi dan UKM juga mengarahkan kebijakannya untuk mendukung Terwujudnya

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi,

Peningkatan Penerapan Manajemen Kinerja pada Unit Kerja Deputi Bidang

Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan langkah teknis yang

ditempuh dalam melaksanakan strategi berupa, Meningkatkan Akuntabilitasi

Pengelolaan Keuangan Unit Kerja dan Meningkatkan Akuntabilitasi Program dan

Kegiatan Unit Kerja.

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan

dilaksanakan melalui 3 Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

2. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi

Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM.

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi

Deputi Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Kementerian Koperasi dan

UMKM Tahun 2020-2025 adalah :

Rancangan Undang-Undang (RUU) :

a. RUU Kewirausahaan; dan

b. Perbaikan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah kebutuhan struktur organisasi yang diperlukan oleh

Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya pencapaian

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman

pada RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM

mempunyai tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualitas sumber daya

manusia, standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di

sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, maka Struktur Organisasi Deputi

Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015, tanggal 16 September

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koperasi dan UKM adalah

sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

BAGIAN PERENCANAAN : 1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PROGRAM. 2. SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN UMUM : 1. SUB BAGIAN KEUANGAN 2. SUB BAGIAN TATA USAHA

ASDEP PENINGKATAN KUALITAS SDM

PERKOPERASIAN

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS FASILITATOR & PENGELOLA KOPERASI : 1. SUB BIDANG PENINGKATAN

KUALITAS FASILITATOR KOPERASI.

2. SUB BIDANG PENINGKATAN

KUALITAS PENGELOLA KOPERASI

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA DIKLAT PERKOPERASIAN : 1. SUB BIDANG PENINGKATAN

KUALITAS MEDIA DIKLAT PERKOPERSIAN

2. SUB BIDANG KERJASAMA KUALITAS MEDIA DIKLAT PERKOPERASIAN

BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MODUL : 1. SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KURIKULUM DIKLAT 2. SUB BIDANG PENGEMBANGAN

MODUL DIKLAT

ASDEP STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM

KUMKM

BIDANG PENGEMBANGAN STANDARDISASI SDM KUMKM: 1. SUB BIDANG PENGEMBANGAN

STANDARDISASI SDM KOPERASI

2. SUB BIDANG PENGEMBANGAN STANDARDISASI SDM UMKM

BIDANG FASILITASI SERTIFIKASI SDM KUMKM: 1. SUB BIDANG FASILITASI

SERTIFIKASI SDM KOPERASI 2. SUB BIDANG FASILITASI

SERTIFIKASI SDM UMKM

BIDANG ADVOKASI SDM KUMKM: 1. SUB BIDANG ADVOKASI SDM

KOPERASI 2. SUB BIDANG ADVOKASI SDM

UMKM

ASDEP PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

BIDANG PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN: 1. SUB BIDANG

PEMASYARAKATAN KEWIRAUSAHAAN

2. SUB BIDANG FASILITASI KEWIRAUSAHAAN

BIDANG PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN: 1. SUB BIDANG PENINGKATAN

KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN

2. SUB BIDANG PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN

BIDANG LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN: 1. SUB BIDANG

PENGEMBANGAN JARINGAN KEWIRAUSAHAAN

2. SUB BIDANG PENINGKATAN SUMBERDAYA KEWIRAUSAHAAN

ASDEP PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT

BIDANG PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI PROFESI: 1. SUB BIDANG PENINGKATAN

DUKUNGAN ORGANISASI PROFESI TERHADAP KOPERASI

2. SUB BIDANG ADVOKASI USAHA

UMKM

BIDANG PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN: 1. SUB BIDANG DUKUNGAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOPERASI.

2. SUB BIDANG DUKUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN UMKM

BIDANG PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI KEPENDIDIKAN: 1. SUB BIDANG DUKUNGAN

PELATIHAN KETERAMPILAN TEKNIS

2. SUB BIDANG DUKUNGAN

PEMAGANGAN

ASDEP PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KUMKM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KOPERASI: 1. SUB BIDANG PENELITIAN

KELEMBAGAAN KOPERASI 2. SUB BIDANG PENELITIAN USAHA

KOPERASI

BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UMKM: 1. SUB BIDANG PENELITIAN USAHA

MIKRO 2. SUB BIDANG PENELITIAN UKM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SUMBERDAYA: 1. SUB BIDANG KERJASAMA

DAN JARINGAN 2. SUB BIDANG PENGELOLAAN

SUMBERDAYA

Selanjutnya terhadap strutur organisasi tersebut, akan dilakukan penyesuaian

nomenklatur pada tingkatan program dan kegiatan sesuai dengan bisnis proses yang akan

dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan SDM

Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

2020 2021

2020 2023 2024

1 Meningkatnya

Daya Saing SDM

dan Kontribusi

Koperasi dan

UMKM dalam

Perekonomian

1. Persentase

Jumlah Peserta

Pelatihan

Pengembangan

SDM Koperasi

yang Usahanya

Tumbuh dan

Berkelanjutan

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

2. Persentase

Jumlah Peserta

Pelatihan

Pengembangan

SDM UMKM

yang Usahanya

Tumbuh dan

Berkelanjutan

78 %

78 %

78 %

78 %

78 %

3. Persentase

Jumlah Peserta

Pelatihan

Pengembangan

SDM Koperasi

yang menjadi

wirausaha baru

20%

20%

20%

20%

20%

4. Persentase

Rumusan

Kebijakan

Pengembangan

80% 80% 80% 80% 80%

SDM Koperasi

dan UMKM

yang ditetapkan

menjadi

kebijakan

5. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program

telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan

sasaran program (outcome).

No Program Outcome Indikator Kinerja

Outcome

Target

2020 2021 2022 2023 2025

1 Peningkatan

Daya Saing

Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya

Daya Saing

SDM Koperasi

dan UMKM

Persentase jumlah

peserta

Pengembangan

SDM Koperasi

yang mampu

mengelola

koperasinya secara

berkelanjutan (%)

75%

75%

75%

75%

75%

Persentase Jumlah

Peserta

Pengembangan

Kewirausahaan

yang menjadi

Wirausaha baru

(%)

20%

20%

20%

20%

20%

Persentase jumlah

peserta

Pengembangan

SDM UMKM

yang mampu

mengelola

usahanya secara

berkelanjutan (%)

78%

78%

78%

78%

78%

Persentase

rumusan kebijakan

Pengembangan

(%) SDM

Koperasi dan

UMKM yang

ditetapkan menjadi

kebijakan

80%

80%

80%

80%

80%

2 Peningkatan

Penghidupan

Berkelanjutan

Berbasis

Usaha Mikro

Meningkatnya

Keberlanjutan

Penghidupan

SDM Usaha

Mikro

Persentase Jumlah

Peserta

Pengembangan

SDM Usaha Mikro

yang usahanya

78%

78%

78%

78%

78%

tumbuh

berkelanjutan

Persentase Jumlah

Peserta magang

yang menjadi

Wirausaha baru

(%) 20%

20%

20%

20%

20%

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan

dalam rangka pencapaian sasaran Deputi Bidang Pengembangan SDM

Kementerian Koperasi dan UKM.

Anggaran

(Rp.)

I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 3.550.000.000

4945 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan SDM 3.550.000.000

950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 3 Layanan 3.550.000.000

001 Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan 1.158.600.000

051 Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan 1 Layanan 1.158.600.000

002 Monev, Data dan Pengembangan Aparatur 1.237.550.000

051 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi, Data dan Pengembangan Aparatur 1 Layanan 1.237.550.000

003 Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan 1.153.850.000

051 Pengelolaan Layanan umum dan keuangan 1 Layanan 1.153.850.000

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 1.387.930.000

2732 Pengadaan sarana prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM 1.387.930.000

994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.287.930.000

006 Layanan Perkantoran Deputi Bidang Pengembangan SDM 1 Layanan 1.287.930.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Layanan 1.287.930.000

951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4 Unit 100.000.000

005 Sarana dan Prasarana Internal Deputi Bidang Pengembangan SDM 4 Unit 100.000.000

051 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Unit -

052 Sarana dan Prasarana 4 Unit 100.000.000

III. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 23.790 Orang 121.297.000.000

2757 Pengembangan Kewirausahaan 10.600 Orang 46.049.407.000

001 Penumbuhan Wirausaha Melalui Pemasyarakatan Kewirausahaan 2.000 Orang 3.042.257.000

001 Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan 2.000 Orang 3.042.257.000

051 Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan 2.000 Orang 3.042.257.000

002 Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga 1.500 Orang 7.500.000.000

001 Peserta Pelatihan Technopreneur 1.500 Orang 7.500.000.000

051 Peserta Pelatihan Technopreneur 1.500 Orang 7.500.000.000

003 Pemberdayaan Kewirausahaan melaui Pelatihan Kewirausahaan 6.500 Orang 32.507.150.000

001 Peserta Pelatihan Kewirausahaan 6.500 Orang 32.507.150.000

051 Peserta Pelatihan Kewirausahaan 6.500 Orang 32.507.150.000

004 Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga 600 Orang 3.000.000.000

001 Peserta Kewirausahaan Sosial 600 Orang 3.000.000.000

051 Kewirausahaan Sosial 600 Orang 3.000.000.000

Pagu Anggaran (RKA FINAL)

Target

Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen

2760 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM 9.770 Orang 48.783.890.000

001 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 3.360 Orang 16.800.000.000

001 Peserta Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 3.360 Orang 16.800.000.000

051 Peserta Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 3.060 Orang 15.300.000.000

052 Peserta Pelatihan bagi Koperasi Pengelola Pasar Rakyat 300 Orang 1.500.000.000

002 Pelatihan Vocational 4.720 Orang 23.533.890.000

001 Peserta Pelatihan Vocational 4.720 Orang 23.533.890.000

051 Peserta Pelatihan Vocational 3.720 Orang 18.905.130.000

052 Peserta Pelatihan E-commerce 1.000 Orang 4.628.760.000

003 Pelatihan Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 1.690 Orang 8.450.000.000

001 Peserta Pelatihan Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 1.690 Orang 8.450.000.000

051 Peserta Pelatihan Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi 1.690 Orang 8.450.000.000

2762 Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM berbasis Kompetensi 3.420 Orang 22.766.703.000

001 SKKNI yang dikembangkan 1 Dokumen 460.000.000

051 Pengembangan Kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI 1 Dokumen 460.000.000

002 SDM Koperasi dan UKM yang difasilitasi melalui SKKNI 2.400 Orang 17.206.703.000

051 Pengembangan SDM KUKM Melalui Pelatihan dan Uji Sertifikasi SKKNI 2.400 Orang 17.206.703.000

003 Peserta Pelatihan Pengelola LKM Berbasis Kompetensi 300 Orang 1.500.000.000

051 Pelatihan pengelola LKM berbasis kompetensi 300 Orang 1.500.000.000

004 Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi 720 Orang 3.600.000.000

051 Pelatihan Manajemen SDM KUKM Berbasis Kompetensi 720 Orang 3.600.000.000

5673 Penelitian dan pengkajian kebijakan di bidang koperasi dan UMKM 9 Layanan 3.697.000.000

967 Layanan Penelitian dan Pengkajian 9 Layanan 3.697.000.000

001 Penelitian dan Pengkajian Koperasi 3 Layanan 1.232.500.000

051 Penelitian Strategis Bidang Koperasi 1 Layanan 738.850.000

052 Seminar Isu Strategis Bidang Koperasi 1 Layanan 285.130.000

053 Penelitian oleh Pejabat Fungsional Peneliti Bidang Koperasi 1 Layanan 208.520.000

002 Penelitian dan Pengkajian UMKM 3 Layanan 1.232.000.000

051 Penelitian Strategis Bidang UMKM 1 Layanan 738.425.000

052 Seminar Isu Strategis Bidang UMKM 1 Layanan 285.055.000

053 Penelitian oleh Pejabat Fungsional Peneliti Bidang UMKM 1 Layanan 208.520.000

003 Penelitian dan Pengkajian Sumber Daya 3 Layanan 1.232.500.000

051 Penelitian Strategis Bidang Sumber Daya Koperasi dan UMKM 1 Layanan 658.960.000

052 Sistem Pendukung Sumber Daya Penelitian 1 Layanan 336.590.000

053 Publikasi Hasil Penelitian 1 Layanan 236.950.000

V. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 4.714.385.000

5611 Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 4.714.385.000

001 Diklat SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 500 Orang 2.714.385.000

001 SDM KUKM yang mendapat Fasilitasi Magang 500 Orang 2.714.385.000

051 SDM KUKM yang mendapat Fasilitasi Magang 500 Orang 2.714.385.000

002 Fasilitasi Layanan Inkubasi untuk Usaha Mikro 4 Inkubator 2.000.000.000

001 Inkubator yang menerima Bantuan Untuk Fasilitasi Inkubasi bagi Usaha Mikro 4 Inkubator 2.000.000.000

051 Inkubator yang menerima Bantuan Untuk Fasilitasi Inkubasi bagi Usaha Mikro 4 Inkubator 2.000.000.000

130.949.315.000 JUMLAH

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan

UKM tahun 2020-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang merupakan

turunan dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 5/Per/M.KUKM/VII/2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2025 serta Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2020-2025. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan dalam rangka

menjalankan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian

Koperasi dan UKM tahun 2020-2025 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, serta akan evaluasi secara berkala sesuai

ketentuan yang berlaku.

Kemudian, apabila diwaktu mendatang diperlukan adanya perubahan maka akan

dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

ARIF RAHMAN HAKIM