1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa

selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum

sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan.1Pada umumnya mereka

berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan

Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya

faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan

ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat

penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur

Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI atau Militer,

sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik.

Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra

Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif.2Sebagai pelaksana

fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara

Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang

bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema

kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan

pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya.Sistem Kepolisian suatu

1 Soedjono D. SH., Pungli analisa hukum & Kriminologi, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.II,

Maret 1983 2 Koencaraningrat, Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan Jakarta, PT.

Gramedia, 1974,

1

2

Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta kontrol social yang

diterapkan.Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian

beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana

Menteri.Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi

setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan

dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam

menghadapi situasi yang nyata.Pengambilan keputusan yang dilakukan

Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat

kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya

itulah, maka polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan

masyarakat.Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat

positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan

keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya

bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.3Setiap warga

Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat

diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian

3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008)

3

hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam

setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang ukum

Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara

tindak pidana yang satu dengan yang lain.4 Hukum pidana harus pula

menjawab kasus-kasus premanisme yang masih ada ditengah-tengah

masyarakat.Salah satu bentuk dari premanisme adalah melakukan delik

pemerasan atau pengancaman.

Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan

dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk

menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti

premanisme.Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat

mengakomodir perbuatan pungutan liar adalahPasal 368 KUHP yang

menyatakan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang,

yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya

memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi

aparat penegak hukum.Pemerasan dan pengancamanpun adalah hal yang

paling identik dengan bentuk premanisme.DiIndonesia yang termasuk

4Prof Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana:Raja Grafindo Persada

4

dalam struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegakan hukum,

seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.Dari ketiga struktur,

kepolisianlah yang merupakan struktur yang terdepan dan menyentuh secara

langsung lapisan masyarakat.

Momo Kelana5 menyatakan bahwa ternyata hukum kepolisian telah

menunjukkan identitasnya sebagai hukum yang berdiri sendiri (tidak

berpihak ada salah satu sisi kecuali yang kebenaran).Hukum kepolisian

semakin lama semakin kompleks sehingga memerlukan pelajaran tersendiri.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai

penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin

canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.6 Apabila polisi tidak

profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya

keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai

akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi

disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ditangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus

kejahatan.Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di

masyarakat dan menemukan pelakunya.polisi harus melakukan serangkaian

tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang

suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Polri akan terus melakukan

5 Momo Kelanadalam www. hukumonline.co.id

6 Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5

perubahan dan penataan, baik di bidang pembinaan maupun operasional,

serta pembangunan kekuatan yang sejalan dengan upaya reformasi.

Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai

Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang menetapkan POLRI berperan selaku

rpemelihara, kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan

pelayanan masyarakat. Kepolisian dalam rangka mnyelenggarakan tugas

dan wewenangnya harus berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya

suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

sehingga disini asas legalitas dijadikan prinsip utama yang menjadi dasar

hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.Hal ini sangat

penting mengingat Negara kita menganut sistem “civil law system” (Eropa

Kontinental).7

Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus

memliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Didalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada

wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif saja, yang mana dari

wewenang yang secara atributif tersebut meliputi wewenang secara umum

dan khusus.

Kriminologi hanya akan membantu mendeskripsi fenomena sosial

tertentu, menggali sebab-sebab timbulnya fenomena tersebut, dengan

mencoba menghimpun faktor-faktor yang berhubungan dengan gejala tadi.

7 Cansil dan Cristhine Cansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

6

Kemudian hasil analisa kriminologis ini bisa dimanfaatkan untuk

pelaksanaan kebijaksanaan penanggulangan oleh aparatur yang

bersangkutan, dan di dalam pendekatan dan penganalisaan dikontribusikan

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang terkait di dalam kriminologi.Salah

satu kejahatan yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar.

Pungutan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya

merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan

atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi

pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya

suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut.Oleh karenanya,

setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara

tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum

sendiri.

Perkembangan jaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada

negara Indonesia, hal ini berdampak pada perkembangan perilaku dalam

masyarakat.Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh

masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini.Kemiskinan,

pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya

menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang

sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak

7

orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk

mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, premanisme memang masih sering

terjadi. Beberapa contohnya aksi premanisme antara lain preman di terminal

yang memungut pungutan liar dari pengendara bermotor dua, yang bila

ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan pengendara dan

kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut

pungutan liar dari Lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan

berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan. Hal ini terjadi

bukan hanya saja karena adanya lokasi strategis untuk mlakukan kejahatan

tersebut, akan tetapi seringnya orang melakukan premanisme di lokasi pasar

ini. Pihak kepolisian sendiri sekarang melakukan upaya – upaya untuk

mengurangi aksi premanisme. Sebagai contohnya, melakukan patroli rutin

supaya kondisi pasar relatif kondusif.

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka

pengangguran merupakan salah satu contoh kondisi yang membuat

seseorang dapat berfikir singkat untuk mendapatkan uang dengan cara yang

salah. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar

diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk.Kasus-kasus

premanisme yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat resah yang

8

terjadi di Indonesia berdampak pula sampai didaerah-daerah pelosok

khususnya di daerah Temanggung.

Berdasarkan Observasi sementara yang dilakukan pada (Januari:

2017) terhadap salah satu petugas kepolisisan yang berada di pasar

Temanggung didapatkan informasi bawasaannya Preman-preman di

Temanggung pada umumnya adalah sebagai pengawas angkutan umum

yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir bus dan para preman

kampung yang sering mabuk-mabukan dan judi. Meskipun premanisme

merupakan akibat langsung dari kemiskinan dan pengangguran, tidak berarti

premanisme dibiarkan tumbuh subur dan berkembang.Kepolisian dalam hal

ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai

peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan premanisme dan

diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi

masalah premanisme yang ada dalam masyarakat.

Hukum pidana mempunyai sifat khusus, terutama dalam hal

sanksinya yang berupa pidana atau nestapa yang harus ditanggung oleh

seseorang.8Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat

diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi

fenomena- fenomena preman di masyarakat. Operasi-operasi yang

dilakukan pihak kepolisian terhadap parapelaku preman yang pada

umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali

8 Prof Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana:Raja Grafindo Persada

9

tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini

kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan

baik di tingkat pusat maupun di daerah.Sehingga harapan kita tentang

kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk

membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanise yang

terjadi di dalam masyarakat.Diharapkan kondisi masyarakat yang nyaman,

aman, dan tertib dapat tercapai. Pungutan liar menjadi salah satu tindak

pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat.Praktik pungli tersebut

sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai

dari Reformasi Polri.Sejak berpisah dari TNI tujuh tahun lalu, Polri

mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai

masyarakat.

Peranan polisi pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu Penegakan

Hukum ( Law Enforcement ) dan Menjaga Ketertiban ( Maintenance of

Order ). Adanya dua peranan dalam tugas kepolisian tersebut menimbulkan

adanya konflik sehingga terlihat bahwa kepolisian mengahdapi banyak

sekali kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan

wewenangnya.Secara kelembagaan sebenarnya peranan tersebut bukan

merupakan konflik tetapi timbulnya konflik disebabkan dan muncul karena

10

adanya keinginan publik atau masyarakat yang berbeda dan saling

bertentangan.

Keinginan yang berbeda tersebut menyebabkan adanya ambivalensi

yaitu polisi harus menjadi dua sosok yang berbeda saat melakukan

penegakan hukum dan saat menjaga ketertiban, sedangkan masyarakat

terbalik yaitu saat mengalami kesulitan akan meminta pertolongan polisi

tetapi saat polisi melakukan penegakan hukum kadang merasa terganggung

dan tidak suka terhadap polisi.Adanya keterkaitan antara dua peranan polisi

dengan timbulnya konflik. Karena secara nyata dilapangan sangat dirasakan

dimana saat masyarakat menghadapi permasalahan apapun pasti akan

mengadu dan meminta pertolongan kepada kepolisian tetapi apabila polisi

sedang melakukan penegakan hukum kadang masyarakat akan antipati

terhadap kegiatan kepolisian tersebut contohnya pelaksanaan razia

lalulintas.

Pihak kepolisian harus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pelaksanaan tugasnyta sehingga masyarakat akan secara sadar mengerti

akan peranan kepolisian yang berbeda. Operasi pungli yang bersasaran

merobah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor,

diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan dukungan

masyarakat.Wabah penyakit pungli sudah menjangkiti semua lapisan

masyarakat dan telah membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan

11

mendarah daging kesegenap eselon sehingga sulit untuk

diberantas.Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas

dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan pribadi.Bertolak

dari paparan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk

Penulisan Hukum atau skripsi yang berjudul ”PERAN KEPOLISIAN

DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR YANG DISERTAI

ANCAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka calon peneliti

merumuskan pemasalahan sebagai berikut, yaitu :

a. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang

disertai ancaman?

b. Apa kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi

pungutan liar yang disertai ancaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

a. Mengetahui dan menganalisis peran kepolisian menanggulangi

pungutan liar yang disertai ancaman

b. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam

menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman

12

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat

yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1) Merupakan salah satu sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan

data sebagai bahan penyusunan Skripsi guna melengkapi

persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga.

2) Memberi sumbangsih pengetahuan dan pikiran dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

hukum pada khususnya.

3) Mendalami teori-teori yang telah peneliti peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga serta memberikan landasan untuk

penelitian lebih lanjut

b. Manfaat Praktis

1) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam bidang

hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau

13

instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang

senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat

ditegakkan.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi

masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti.

3) Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi

bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi

menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam proposal ini jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian

yuridis normatif dilengkapi dengan yuridissosiologis untuk

mengetahuiperan kepolisian dan kendala apa yang dihadapi dalam

menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman secara lebih

mendalam.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

peran kepolisian dan kendala apa yang dihadapi dalam

menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman.

14

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu berupa, Kitab Undang-undag

Hukum Pidana,Undang-undang Kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian di Polres

Temanggung.

c. Jurnal Penelitian dari penelitian terdahulu.

d. Bahan hukum tersier, Kamus dan Insiklopedi

e. Pengumpulan Bahan Hukum

f. Bahan hukum dikumpulkan secara study kepustakaan.

g. Kasus pungutan liar yang terjadi di Temanggung.

4. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh melalui wawancara (in depth interview)

kepada Kapolres Temanggung guna menggali informasi

mengenai perankepolisian dan kendala apa yang dihadapi dalam

menanggulangi pungutan liar yang dinilai ancaman.

b. Data sekunder diperoleh melalui studi kapustakaan.

15

F. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah perspektif dan pendekatan deduktif-

induktif.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Bab ini berisikan uraian orientasi tentang penilaian yang akan

dilakukan meliputi :

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

Bab II : Bab ini berisikan uraian hasil penelitian dan pembahasan

terhadap permasalah penelitian. Tentang kasus yang dipelajari,

tentang peran kepolisian dan kendala apa yang dihadapi dalam

menanggulangi pungutan liar yang dinilai ancaman.

Bab III : Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan analisis

permasalahan yang diajukan, yang menjadi objek penelitian dan

saran – saran.