1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling

sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena di dalam diri

manusia melekat hak kodrati yang merupakan anugerah oleh Tuhan berupa

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia, sehingga wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah maupun setiap orang

sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Karenanya, tidak ada seorangpun dan kekuasaan apapun yang dapat

mencabutnya. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat dan

dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.1 Sehingga kemudian

diartikan bahwa melekatnya hak asasi manusia tidak hanya melekat pada

manusia yang terlahir normal akan tetapi juga melekat pada manusia yang

terlahir tidak normal atau yang biasa disebut cacat / penyandang cacat.

Penyandang cacat merupakan istilah penyebutan untuk setiap orang yang

mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara

selayaknya. Istilah Penyandang cacat sering juga disebut Disabilitas.

Disabilitas atau Disability merupakan istilah penyebutan penyandang cacat

dalam konvensi Internasional yaitu Convention on the Rights of Persons with

1 Knult D. Asplund,dkk. (ed). 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Pusham UII. Hal.

11

2

Disabilities (CRPD) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang

No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-hak

Penyandang Cacat.

Penyandang cacat pada dasarnya tidak ada bedanya dengan manusia pada

umunya, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Iindonesia Tahun 1945 atau yang disebut UUD pasal 28A – 28J yang

merupakan jaminan atas Hak Asasi Manusia Jo pasal 5 Undang-undang Nomor

4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Dalam pembukaan UUD menyebutkan tujuan dari pembentukan

Pemerintah Negara Indonesia adalah “...untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia, dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Penegasan dari tujuan tersebut

terdapat dalam pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia”. Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang HAM menyebutkan tentang hak atas perlindungan bagi

pengembangan pribadinya untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 6

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat juga

menyebutkan penyandang cacat memiliki hak yang sama atas pendidikan pada

semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Demikian pula Deklarasi

Universal HAM Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak

3

memperoleh pendidikan dan pendidikan tersebut harus cuma -cuma, setidaknya

untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Selain itu lembaga

penyelenggara pendidikan juga memiliki kewajiban untuk membuka akses bagi

penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana Pasal 12

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang

menyebutkan bahwa “Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan

perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada

satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat

kecacatan serta kemampuannya”.

Undang-undang tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan tujuan

dari pendidikan itu sendiri adalah untuk “...mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Melihat tujuan pendidikan maka Hak atas

pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak

diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain dan merupakan gerbang menuju

keberhasilan.2 Menurut Cooman sebagaimana yang dikutip oleh Madja El

Muhtaj bahwa hak atas pendidikan adalah hak yang memberdayakan

(empowerment right) yang secara efektif memberikan pengaruh langsung bagi

penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya dan merupakan pemenuhan bagi

jati diri dan kemartabatan manusia.3

Pengembangan pribadi untuk mendapatkan pendidikan pada semua

satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagai upaya mengembangkan

2 Knult D. Asplund,dkk (ed). Op.cit. Hal. 115.

3 Majda El Muhtaj.2009. Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 167.

4

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit diperoleh oleh

penyandang cacat karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki berbeda

dengan orang lain pada umumnya.

Upaya mangatasi kesulitan penyandang cacat (disabilitas) karena

keterbatasan kemampuannya tersebut menurut Pasal 7 PP No. 43 Tahun 1998

Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat,

kemudian dijelaskan bahwa dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang

Penyandang Cacat menyebutkan bahwa, Aksesibilitas adalah kemudahan yang

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemenuhan hak aksesibilitas

dalam memperoleh pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Mengingat

pentinganya pendidikan dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan antara

kehidupan dan pendidikan. Pasal 28 H Ayat 2 Undang –Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 41 ayat

2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut,

wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan

khusus”. Serta dalam Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997

Tentang Penyandang Cacat, menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat

5

berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya”. Dalam Pasal

10 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013

Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

menyebutkan bahwa “Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan

pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan

dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya”.

Penyandang cacat (disabilitas) di Indonesia kurang memiliki kesempatan

dan / atau perlakuan yang sama khususnya terhadap pemenuhan hak

aksesibilitas bagi penyandang cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan

seperti yang dimiliki oleh seseorang yang bukan penyandang cacat

(nondisabilitas). Kesenjangan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya

penyandang cacat (disabilitas) yang tidak diterima di sekolah ataupun

perguruan tinggi karena keterbatasan aksesibilitas yang tersedia bagi mereka

baik sarana prasarana maupun tenaga pendidik.

Misalnya kasus seorang anak di Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang

bernama Dwi Juli lulusan sekolah dasar yang kemudian ditolak masuk ke salah

satu sekolah favorit menengah pertama karena salah satu tangannya cacat.4

Kasus serupa juga terjadi kepada Tri Winantyo Nugroho yang harus rela tidak

meneruskan sekolahnya di sekolah umum SD Negeri Kebondalem 2

Prambanan, Klaten karena cacat pada kedua kakinya. Pasalnya, pihak sekolah

menyarankan dia untuk mencari sekolah luar biasa yang sesuai dengan kondisi

fisiknya. Kondisi fisik Nugroho mengalami cacat sejak lahir setelah proses

4 Liputan6. Tidak Diterima Sekolah Karena Cacat.

http://m.liputan6.com/news/read/144227/tidak-diterima-sekolah-karena-cacat, diakses tanggal 14

April 2014

http://m.liputan6.com/news/read/144227/tidak-diterima-sekolah-karena-cacat

6

kelahirannya dengan cara vakum, akan tetapi Nugroho masih bisa berjalan

meski tidak normal.5

Kasus terbaru berkaitan dengan adanya larangan peserta disabilitas untuk

mengikuti tes masuk perguruan tinggi SNMPTN Tahun 2014. Pasalnya syarat

SNMPTN 2014 menyatakan bahwa seorang calon peserta SNMPTN 2014

diisyaratkan tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna

daksa, tidak buta warna keseluruhan dan tidak buta warna sebagian. Ketentuan

pelarangan ini berlaku untuk fakultas tertentu, misalnya fakultas kedokteran,

fakultas kesehatan, fakultas teknik (Arsitek) dan sejumlah jurusan lain. Adanya

larangan ini selain karena ketidak siapan infrastruktur perguruan tinggi negeri

dalam menampung maupun memenuhi kebutuhan khusus peserta didikanya

yang berbeda dengan peserta didik pada umunya.6 Akan tetapi juga merupakan

kualifikasi dalam memilih program studi yang sesuai dengan kriteria kecacatan

serta kemampuan atau kepantasan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk

menjamin keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan pada

program studi yang diminati.

Penyandang cacat di Indonesia menunjukkan angka yang tidak sedikit.

Penyebabnya tidak hanya semata-mata karena penyandang cacat memang

dilahirkan dengan keadaan cacat, akan tetapi bisa juga karena terjadinya

kecelakaan ataupun penyebab lainnya seperti bencana alam, mengingat letak

negara Indonesia yang berada di atas 3 (tiga) lempeng tektonik sehingga negara

5 M Wismabrata. Kaki Cacat, Seorang Anak Ditolak Sekolah Di SDN Negeri.

http://archive.kaskus.co.id/thread/16629551/, diakses tanggal 14 April 2014 6 Berita Satu. 2014. Penyandang Cacat Dilarang Kuliah.

https://www.youtube.com/watch?v=5E5F0pQDY84, diakses tanggal diakses tanggal 14 April

2014

http://archive.kaskus.co.id/thread/16629551/https://www.youtube.com/watch?v=5E5F0pQDY84

7

Indonesia sering terjadi gempa atau bencana alam lainnya yang banyak

memakan korban.

Menurut survey atau pendataan penyandang cacat oleh Departemen

Sosial dari hasil survey di 24 provinsi tercatat ada sebanyak 1.235.320

penyandang cacat yang terdiri dari 687.020 penyandang cacat laki-laki dan

548.300 penyandang cacat perempuan. Sebagian besar dari mereka tidak

berpendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 59,9 persen, berpendidikan

SD 28,1 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada umumnya

pendidikan penyandang cacat masih rendah. Yang lebih memrihatinkan,

sebagian besar dari mereka tidak mempunyai keterampilan, sebanyak

1.099.007 orang (89 persen). Dengan pendidikan yang rendah dan ketiadaan

keterampilan, membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ada

sebanyak 921.036 orang penyandang cacat yang tidak bekerja (74,6 persen).7

Tingginya angka penyandang cacat (disabilitas) yang tidak memperoleh

pendidikan menjadikan negara Indonesia menerapkan sistem pendidikan

inklusif yang didelegasikan pertama kali di Bandung pada tanggal 11 Agustus

20048, pendekatan baru ini dilaksanakan dengan meniadakan hambatan –

hambatan yang dapat menghalangi penyandang cacat (disabilitas) untuk

berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Pendidikan Inklusif merupakan

pengoordinasian dan pengintegrasian peserta didik regular dan peserta didik

penyandang cacat (disabilitas) dalam program yang sama.

7 Administrator Menegpp. Penyandang Cacat. http://www.menegpp.go.id/, diakses tanggal 14

April 2014 8 Rafik Akbar. 2009. Deklarasi Bandung.

http://rafikakbar.wordpress.com/2009/12/15/deklarasi-bandung/, diakses tanggal 10 November

2014

http://www.menegpp.go.id/http://rafikakbar.wordpress.com/2009/12/15/deklarasi-bandung/

8

Pendidikan inklusif mulai diterapkan dibeberapa sekolah, misalnya di

Sekolah Dasar Jolosutro yang menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun

2001/2002 dengan memfasilitasi Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk

peserta didiknya yang memiliki kebutuhan khusus.9 Selanjutnya di Madrasah

Aliyah Negeri Maguwoharjo yang juga sudah menerapkan pendidikan inklusif

dengan memfasilitasi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan fasilitas lain

berupa sarana prasarana untuk mempermudah akses siswa penyandang cacat

(disabilitas) terhadap fasilitas fisik sekolah dengan membangun kamar mandi

yang diperuntukkan khusus bagi siswa penyandang cacat.10

Universitas Brawijaya Malang merupakan perguruan tinggi yang

menerapkan sistem pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu

bentuk layanan pendidikan biasa yang sistem pendidikannya menyesuaikan

kepada kebutuhan khusus setiap anak yang ada di kelas tersebut baik anak

biasa maupun anak yang berkebutuhan khusus.11

Universitas Brawijaya Malang

pada tanggal 19 Maret 2012 mendirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas

(PSLD) Universitas Brawijaya yang merupakan lembaga yang berfungsi

sebagai pusat pelatihan tentang isu disabilitas dan pemberian pelayanan bagi

disabilitas di universitas Brawiyaja.12

Sejak didirikannya Pusat Studi dan

Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang menyediakan sebanyak 20

9 Hariyanto,dkk. 2013. Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Jolosutro.

Yogyakarta. Makalah. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Univ. Sarjanawayatu Taman

Siswa Yogyakarta. 10

Winda Tri Listyaningrum. 2005.Konstruksi dan Model Pendidikan Inklusif (Studi Atas Pola

Pembelajaran Inklusif Di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosila

dan Ilmu Politik Univ. Gajah Mada Yogyakarta. 11

Setyani. 2007. Adaptasi Tuna Netra Dalam Menempuh Pendidikan Pada Sekolah Umum Di

Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ilmu sisoal dan Ilmu Politik UMM . Hal 38. 12

Administrator PSLD. Sejarah PSLD. http://psld.ub.ac.id, diakses tanggal 21 Oktober 2014

http://psld.ub.ac.id/

9

– 25 kursi untuk penyandang cacat (disabilitas) dan tercatat sejak tahun 2012 -

2014 sudah sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) mahasiswa penyandang cacat

(difabel) yang kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Pendirian Pusat Studi

dan Layanan Disabilitas (PSLD) bertujuan untuk membangun lingkungan

Universitas Brawijaya Malang yang ramah terhadap penyandang cacat /

disabilitas (disabilitas).

Hak atas aksesibilitas merupakan hak asasi manusia sebagai bentuk

dalam mewujudkan kesamaan kesempatan khususnya dalam memperoleh

pendidikan. Kesamaan kesempatan atas pendidikan akan mudah diperoleh

penyandang cacat (disabilitas) apabila terdapat akses-akses kemudahan yang

disediakan khusus untuk mereka. Dalam pasal 6 angka 1 dan 4 Undang-

undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa

“Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan dan aksesibilitas

dalam rangka kemandiriaannya. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri No.

30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada

Bangunan Gedung Dan Lingkungan menyebutkan bahwa, penyediaan

aksesibilitas ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan

lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang termasuk penyandang cacat

dan lansia.

Hak atas akasesibilitas tidak dapat dipisahkan dari hak penyandang cacat

dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana jaminan dalam pasal 46 ayat (1)

PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan

bahwa, “Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik dan / atau

10

tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan

akses saranan prasaranan yang sesuai dengan kebutuhan mereka”.

Hak mendapatkan pendidikan ataupun hak aksesibilitas sebagai wujud

kesamaan kesempatan untuk memperlancar proses pendidikan merupakan hak

Ekonomi Sosial Budaya sehingga negara berkewajiban (State Obligation)

untuk memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to

protect) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh warga negaranya. Pada

dasarnya undang-undang telah mengatur tentang hak aksesibilitas untuk

mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan khususnya dalam memperoleh pendidikan, tetapi

dalam kenyataannya implementasi perlindungan hukum terhadap hak

penyandang cacat (disabilitas) atas hak aksesibilitas dalam memperoleh

pendidikan tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa hambatan

yang dialami antara lain: sampai saat ini belum ada data representatif yang

menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat yang dapat

diterima di suatu lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif,

serta masih adanya stigma negatif terhadap penyandang cacat.

Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang melatar belakangi

peneliti untuk memilih judul : PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS

SEBAGAI WUJUD KESAMAAN KESEMPATAN BAGI MAHASISWA

PENYANDANG CACAT DALAM PROSES PENDIDIKAN (Studi Di

Universitas Brawijaya Malang).

11

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka peneliti

merumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam

pembahasan penulisan hukum ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria kecacatan calon mahasiswa Universitas Brawijaya

Malang yang diterima sebagai mahasiswa penyandang cacat (disabilitas) di

Universitas Brawijaya Malang?

2. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas oleh Universitas Brawijaya

Malang dalam mewujudkan kesamaan kesempatan bagi mahasiswa

penyandang cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan?

3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan hambatan bagi Universitas

Brawijaya Malang dalam memenuhi hak aksesibilitas untuk mewujudkan

kesamaan kesempatan bagi mahasiswa penyandang cacat (disabilitas) dalam

proses pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalah diatas, maka dengan ini peneliti hendak

menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria kecacatan calon mahasiswa

Universitas Brawijaya Malang yang diterima sebagai mahasiswa Universitas

Brawijaya Malang .

12

2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas oleh

Universitas Brawijaya Malang dalam mewujudkan kesamaan kesempatan

bagi mahasiswa penyandang cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan.

3. Untuk mengatahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan hambatan

bagi Universitas Brawijaya Malang dalam memenuhi hak aksesibilitas

untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi mahasiswa penyandang

cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti dalam penulisan penelitian maka penelitian ini

memiliki manfaat toeritis dan praktis, sebagai berikut :

D.1. Secara Teoritis

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, dapat dijadikan acuan /

referensi bagi peneliti berikutnya dalam meneliti masalah yang

mempunyai kesamaan tema dengan peneliti ini, serta dapat menambah

wacana baru dalam pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang

cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan.

D.2. Secara Praktis

D.2.a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan

mendapat gelar sarjana (S1) pada program studi Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

13

D.2.b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi

pengambilan kebijakan khususnya pada hukum perlindungan hak

penyandang cacat (disabilitas) khususnya terhadap pemenuhan

hak aksesibilitas dalam proses pendidikan, serta penegakan hak-

hak lain bagi penyandang cacat (disabilitas).

D.2.c. Bagi Mahasisiwa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan

wawasan tentang kesamaan hak penyandang cacat (disabilitas),

serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang

memiliki kesamaan tema.

D.2.d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pandangan baru kepada

masyarakat mengenai penyandang cacat (disabilitas) bahwa

penyandang cacat ini juga sama dengan orang yang tidak

menyandang cacat (nondisabilitas) yang memiliki hak, dan hak

itu dilindungi khususnya tentang pemenuhan hak aksesibilitas

terhadap penyandang cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan.

E. Metode Penelitian

E.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini pada dasarnya merupakan studi mengenai

perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang

antara hukum dalam tindakan (Law in action) dengan hukum dalam teori

14

(Law in theory).13

Penelitian law in action ini menggunakan pendekatan

pada Socio Legal Research atau yang disebut juga Yuridis Sosiologis.

Menurut Van Dyke sebagaimana yang dikutip oleh Bahder Johan

Nasution Pendekatan yaitu dalam menelaah suatu persoalan dapat

dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari

berbagai cabang ilmu.14

Sedangkan Yuridis Sosiologis diartikan sebagai

penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejalan sosial yang

memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini dikaitkan dengan

masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat

dalam kaitannya dengan hukum.15

Tujuan dari penelitian Yuridis

Sosiologis adalah untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris

atau normatif.16

Penelitian dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dapat

memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang terjadi di lapangan

secara fakta mengenai penelitian tentang Pemenuhan Hak Aksesibilitas

Sebagai Wujud Kesamaan Kesempatan Bagi Mahasiswa Penyandang

Cacat Dalam Proses Pendidikan. Sehingga peneliti lebih memahami

bagaimana karakteristik kecacatan calon mahasiswa yang diterima

menjadi mahasiswa di Universitas Brajijawa Malang, bagaimana

Universitas Brajijawa Malang memenuhi hak aksesibilitas sebagai wujud

13

Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang. Penerbit

UMM Press. Hal 33. 14

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Penerbit Mandar Maju.

Hal 127. 15

Peter Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum.Jakarta. Penerbit Kencana. Hal 87. 16

Muslan Abdurrahman.Op.cit. hal 94.

15

kesamaan kesempatan penyandang cacat (disabilitas) dalam proses

pendidikan serta faktor pendukung dan faktor yang menghambat

Universitas Brajijawa Malang dalam pemenuhan hak aksesibilitas

tersebut.

E.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang. Pada

tahun 2014 Universitas Brawijaya Malang merupakan lembaga

perguruan tinggi negeri terbaik ke-6 (enam) di Indonesia.17

Alasan

pemilihan lokasi penelitian Universitas Brawijaya Malang adalah karena

berhubungan langsung dengan masalah yang peneliti bahas dalam

penelitian ini. Universitas Brawijaya Malang sudah membentuk lembaga

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya

Malang yang berfungsi sebagai pusat pelatihan tentang isu penyandang

cacat dan pemberian pelayanan bagi mahasiswa penyandang cacat di

Universitas Brawijaya Malang. Jumlah mahasiswa yang menyandang

cacat (disabilitas) sejak tahun 2012 – 2014 di Universitas Brawijaya

Malang adalah 57 (Lima puluh tujuh) mahasiswa. Sepengetahuan peneliti

diantara Universitas yang terdapat di Kota Malang hanya Universitas

Brawijaya Malang yang mendirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas

dan Universitas Brawijaya Malang juga merupakan Perguruan tinggi

17

Administrator Tahupedia. 2014. Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2014.

http://www.tahupedia.com/content/show/409/10-Universitas-Terbaik-di-Indonesia-Tahun-2014,

diakses tanggal 03 November 2014

http://www.tahupedia.com/content/show/409/10-Universitas-Terbaik-di-Indonesia-Tahun-2014

16

yang mulai menerapkan sistem pendidikan inklusif / perguruan tinggi

inklusif.

E.3. Sumber Data

Dilihat dari sumbernya, penelitian ini didasarkan atas data primer

dan data sekunder.

E.3.a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi

penelitian dan / atau bersumber dari responden yang merupakan

hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Mahasiswa Penyandang Cacat

(Disabilitas) Dalam Proses Pendidikan.

E.3.b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh secara

langsung dari literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen,

buku, majalah, buletin, peraturan perundang-undangan, maupun

berita-berita sajian media cetak yang berkaitan dengan masalah

penelitian yang dibahas. Data Sekunder yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang

Cacat. Lembar Negara No. 9 Tahun 1997.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia. Lembar Negara No. 165 Tahun 1999.

17

4. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Oleh Majelis Umum PBB.

5. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan

Budaya.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006

Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada

Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Ditetapkan di Jakarta

tanggal 1 Desember 2006.

7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat. Lembar

Negara No. 107 Tahun 1997.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Lembar Negara No. 70 Tahun 1998.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan. Lembar Negara No. 41 Tahun

2005.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun

2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang

Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan /

Atau Bakat Istimewa. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5

Oktober 2009.

18

11. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Lembar Negara No. 3 Seri D.

E.3.c. Data Tertier

Data Tersier adalah jenis data yang memberikan petunjuk bahan

hukum primer dan sekunder yaitu kamus, buku saku, agenda

resmi dan sebagainya.

E.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

E.4.a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan

mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi

dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang dan

masalah penelitian dalam rangka mengumpulkan data primer

dengan langsung mewawancari Pimpinan Universitas Brawijaya

Malang, Pimpinan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)

Universitas Brawijaya Malang serta mahasiswa disabilitas

Universitas Brawijaya Malang. Yang menjadi responden dalam

penelitian ini adalah:

1. Pimpinan Universitas Brawijaya Malang

Populasi responden adalah Pimpinan Universitas

Brawijaya Malang. Dalam pengambilam sampel responden

19

peneliti memilih melakukan wawancara secara struktural

dengan rerponden yang dipilih atau Purposive Sampling yang

berhubungan langsung dengan judul yang diangkat peneliti.

Purposive Sampling disebut sampel bertujuan, artinya

memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur

– unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.18

Maka yang dijadikan responden yaitu Ibu Siti Marfuah,

SH.MM, pada Biro umum bagian rumah tangga sarana dan

prasarana Universitas Brawijaya Malang.

2. Pimpinan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)

Universitas Brawijaya Malang

Populasi responden adalah seluruh karyawan Pusat

Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya

Malang. Selain pimpinan Universitas Brawijaya Malang

peneliti juga melakukan wacacan cara terhadap karyawan

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas

Brawijaya Malang dengan metode yang sama yaitu Purposive

Sampling, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian

tertentu karena unsur – unsur atau unit yang dipilih dianggap

mewakili populasi.19

Maka yang dijadikan responden adalah

Bapak Slamet Thohari, M.A selaku sekretaris PSLD.

18

Bahder Johan Nasution, Op.cit. hal. 159 19

Ibid.

20

3. Mahasiswa Penyandang Cacat (Disabilitas)

Populasi respondenya adalah seluruh mahasiswa

penyandang cacat (disabilitas) Universitas Brawijaya

Malang. Peneliti memilih responden secara Purposive

Random Sampling, artinya peneliti memilih reponden yang

dianggap mampu mewakili populasi yaitu dengan memilih

berdasarkan pada jenis kecacatan dan tahun angkatan.

Kemudian responden tersebut dipilih secara acak atau

random sebanyak 2 (dua) mahasiswa penyandang cacat

(disabilitas), karena setiap individu mempunyai kesempatan

yang sama untuk dipilih.

Tabel 1.

Data Responden Mahasiswa Disabilitas Universitas Brawijaya

No. Nama Jenis

Disabilitas

Fakultas Angkatan

1. Dendy Arifianto Tuna Netra Hukum 2013

2. Evi Kurniawati Tuna Netra Sastra 2012

3. Herliny Meuthia R Tuna Daksa/CP

HI 2012

4. Rara Lingga M P Tuna Daksa Psikologi 2014

5. Achsanur Rdlo Tuna Rungu Seni Rupa 2013

6. Kadek Winda D.A Tuna Rungu T. Informatika 2014

E.4.b. Observasi

Yaitu peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung

pada objek penelitian tentang aksesibilitas sebagai kesamaan

kesempatan bagi mahasiswa penyandang cacat di Universitas

Brawijaya Malang.

21

E.4.c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dan dari

pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan analisa.

E.4.d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditunjukan pada subyek penelitian, dalam hal-hal data

diperoleh dari literatur-literatur dan majalah-majalah.

E.5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dalam

penelitian ini dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Data tersebut

disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan

penelitian ini dan akhirnya mengambil suatu kesimpulan dalam bentuk

tulisan yang sistematis.

Sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti mengamati

permasalahan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi mahasiswa

penyandang cacat (disabilitas) dalam proses pendidikan yang dilihat dari

tindakan / kebijakan universitas dalam memberikan ruang kepada

penyandang cacat (disabilitas) untuk bisa mengakses pendidikan, serta

dilihat dari aksesibilitas yang dimiliki untuk mendukung pendidikan yang

ramah terhadap penyandang cacat (disabilitas). Sehingga kemudian

22

peneliti dapat menganalisa dari hasil pengamatan dan menyimpulkan

dalam bentuk tulisan yang sistematis.

E.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian penulis membagi pembahasan ke

dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab,

sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam

memahami penulisan secara keseluruhan mengenai pemenuhan hak

aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas dalam proses pendidikan,

yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori

hukum yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan

menjawab rumusan Bagaimana kriteria kecacatan mahasiswa

disabilitas Universitas Brawijaya Malang (UB), Bagaimana UB

memenuhi kebutuhan hak aksesibilitas mahasiswa disabilitas dalam

proses pendidikan dan faktor pendukung serta penghambat dari

pemenuhan hak aksesibilitas mahasiswa disabilitas. Oleh karena itu

dalam bab ini penulis mengurai dan menjelaskan tentang teori-teori

23

hukum mengenai klasifikasi kecacatan, hak asasi manusia (hak

aksesibilitas bagi disabilitas) serta teori tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci

dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek

yang diteliti yaitu berkenaan dengan Pemenuhan hak aksesibilitas bagi

mahasiswa disabilitas dalam proses pendidikan sebagai wujud dari

kesamaan kesempatan bagi mahasiswa disabilitas.

4. BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil

analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan

merupakan jawaban atas identifikasi masalah.