Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Singkat Organisasi B....
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Singkat Organisasi B....
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Singkat Organisasi
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang
No. 27 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang.
B. Aspek Strategis Yang Berpengaruh
Dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh
lingkungan strategis yang meliputi :
1. Susunan organisasi BPMPT memungkinkan untuk melaksanakan pelayanan
Bidang Penanaman Modal secara strategis mulai dari Perencanaan, Promosi dan
Kerjasama, Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pengendalian .
2. Dalam efektivitas pelaksanaan Tupoksi pada setiap fungsi belum ditetapkan uraian
tugas setiap pegawai terutama pada jabatan - jabatan pelaksanaan yang terkait
langsung dengan pelayanan perizinan termasuk belum adanya kesesuaian
penerapan penilaian pelayanan perizinan
3. Belum dilakukannya pengembangan kompetensi aparatur yang sesuai dengan
tingkat kebutuhan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik sarana komunikasi dan
transportasi maupun sarana pendukung lainnya yang memungkinkan dapat
bekerja maksimal
5. Adanya regulasi yang mengatur tentang pokok-pokok kemudahan investasi dan
menyediakan sistem insentif bagi investor yang menanamkan modalnya pada
sektor-sektor tertentu
Secara lebih jauh dan rinci dari pelaksanaan tersebut, akan diuraikan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.
Tugas pokok dan fungsi uraian tugas jabatan struktural pada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dapat dilihat pada Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang dengan struktur
organisasi sebagai berikut :
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KEPALA BADAN
SUB BAGIAN UMUM, ASET DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
PENANAMAN
MODAL
BIDANG PROMOSI DAN
KERJASAMA PENANAMAN
MODAL
SUB BIDANG PERENCANAAN
SUB BIDANG
PROMOSI
SUB BIDANG PERIZINAN PU
DAN PERINDAG
SEKRETARIS BPMPT
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
SUB BIDANG KERJASAMA
SUB BIDANG ANEKA IZIN
SUB BAGIAN KEUANGAN
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 3
BAB II
RENCANA DAN PERJANJIAN KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMEDANG
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
Mengacu pada salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu :
“Pada Tahun 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS (Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri
dan Agamis) “.
Maka Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang
adalah “Terwujudnya Pemandu Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang
Prima Tahun 2018”.
Untuk mewujudkan Visi, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan
regulasi, promosi dan kerjasama;
2. Melaksanakan pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha.
2. Tujuan
Tujuannya dari misi sebagaimana tersebut diatas adalah :
1. Mewujudkan iklim investasi untuk meletakan dasar investai yang berkelanjutan;
2. Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan
kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan
promosi yang proaktif;
3. Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada
kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi
kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
4. Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka
pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 4
5. Terselenggaranya pengelolaan sistem dan penyebarluasan informasi serta
meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang
profesional.
3. Kebijakan
1) Kebijakan kerjasama penanaman modal, yaitu merupakan fasilitas Pemerintah
Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dan antar pelaku
usaha dengan pemerintah daerah;
2) Kebijakan promosi penanaman modal, yaitu merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk meningkatkan citra Pemerintah Daerah sebagai daerah tujuan investasi
yang kondusif dan mendorong calon unvestor untuk berinvestasi di Suedang;
3) Kebijakan pengelolaan data dan system informasi penanaman modal, yaitu
merupakan integrasi dari penerapan Spipise, Sik@d Sie LKPM dan Simpatik
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam suatu system manajemen
mutu yang akuntabel dan bersertifikat;
4) Kebijakan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal,
merupakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman
modal dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
4. Program
Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 adalah sebagai
berikut :
a. Belanja Wajib
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
7. Penyediaan Jasa Kebersihan
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
b. Belanja Urusan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
1. Pembuatan Dokumen Daya Tarik Daerah dan Pameran Peluang Investasi
Unggulan Daerah
2. Fasilitasi Kerjasama Investasi
3. Sosialisasi Kebijkan dan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
1. Penyusunan Kajian Potensi Peluang Investasi di Kabupaten Sumedang
2. Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan
Penanaman Modal dan Perizinan
3. Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan
Perizinan
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kabupaten
Sumedang.
2. Penyusunan Data Base Potensi Investasi Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 6
B. Rencana kinerja
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran Strategis
dalam hal ini yaitu misi-misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang
telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi; indikator kinerja sasaran, serta Target
yang ditetapkan; indikator kinerja dan target yang ditetapkan merupakan
program/kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan misi.
Secara sederhana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD dapat dilihat pada
tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatkan
lingkungan usaha yang
lebih baik
Lingkungan Internal : - Peningkatan Pelayanan Administrasi
perkantoran - Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur - Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Lingkungan Eksternal : - Pembinaan, pengendalian investasi
100%
100%
100%
100%
41 PMA/PMDN (100%)
Meningkatkan daya saing
ekonomi daerah
- Penataan regulasi investasi dan perizinan
- Penyediaan kemudahan dalam perizinan
1 Perbup/Kepbup (100%)
100% (100%)
Meningkatkan
pemasaran aktif
- Pameran
- Fasilitasi Kerjasama Investasi
2 kali (100%)
1 kali (100%)
Meningkatkan pelayanan
kepada investor
penyelesaian berkas permohonan
perizinan
2.750 izin (100%)
C. Perjanjian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 7
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut
tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Fisik %
Meningkatkan
lingkungan usaha
yang lebih baik
Lingkungan Internal : - Peningkatan Pelayanan
Administrasi perkantoran - Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur - Peningkatan pengembangan
system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Lingkungan Eksternal : - Pembinaan, pengendalian
investasi
100%
100% 100% 100% 41 PMA/ PMDN
100%
100%
100%
100%
100%
99,18%
99,24%
100% 100%
0%*
Persentase rata - rata 99,68%
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah
- Penataan regulasi investasi dan perizinan
- Penyediaan kemudahan dalam perizinan
1 PerBup/ Kepbup
1 perbup
1Kepbup
1 SK Keputusan Badan**
100%
100%
Persentase rata – rata 100%
Meningkatkan pemasaran aktif
- Pameran - Fasilitasi Kerjasama Investasi
2 kali 1 kali
3 Kali 1 kali
150% 100%
Persentase rata – rata 125%
Meningkatkan pelayanan kepada investor
penyelesaian berkas permohonan perizinan 2.750 izin 6.224 izin 226,33%
Persentase rata - rata 226,33%
Akumulasi Persentase rata – rata : 4 137,75 %
* Data Sementara dalam proses penyusunan
**Ket. Bersifat sementara sebelum disusun Perbup,karena masih proses penyusunan
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMEDANG
Sebagai bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Program
Pembangunan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Anggaran Publik APBD
Kabupaten Sumedang dan Anggaran Aparatur APBD Kabupaten Sumedang, Maka disusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) yang melaporkan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertuang dalam penetapan
indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2016.
Apabila semakin tinggi realisasi maka akan berindikasi semakin tinggi kinerja,
atau semakin rendah realisasi maka akan menunjukan semakin rendah pula kinerja,
hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
Capaian Kinerja = Realisasi
X 100 Target
Pada prinsipnya besarnya biaya akan mengikuti besarnya kegiatan/fungsi oleh
karena itu, untuk menghitung bobot kinerja dilakukan dengan membandingkan
realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat capaian
kinerja tiap kegiatan dilakukan melalui penghitungan dari sub-sub kegiatan (tolak
ukur) secara tertimbang perhitungan capaian target kinerja tertimbang sesuai dengan
bobot dari masing-masing sub-sub kegiatan terhadap total biaya. Tingkat capaian
kinerja kegiatan merupakan penjumlahan dari semua capaian kinerja sub-sub bobot
kegiatan. Bobot kinerja tertimbang mencerminkan seberapa besar sumbangan
kinerja tiap-tiap sub kegiatan terhadap tingkat capaian kinerja kegiatan.
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 9
Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
X > 85 : Sangat Berhasil
70 < X < 85 : Berhasil
55 < X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55 : Tidak Berhasil
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel
Rencana Strategis, tabel Rencana Kinerja Tahunan, tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan
dan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut :
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 10
B.1 Rencana Strategis (RS)
Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dilihat pada tabel
berikut :
Misi Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan sasaran
Ket. Uraian Indikator Kebijakan Program
Melaksanakan Pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha
Mewujudkan Iklim Investasi untuk meletakan dasar invetasi yang berkelanjutan
Meningkatya kepastian hukum investasi
1. Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan, mencakup lokasi, ketersediaan lahan,kesesuaian dengan tata ruang, bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, potensi pasar dan perkiraan investasi
2. Tersedianya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha.
Kebijakan PenanamanModal
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Melaksanakan Pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha
Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif
Meningkatnya akses pemasaran
1. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan berupa : a. Antar pengusaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, propinsi/nasional.
b. Antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta besar tingkat kabupaten dengan pemerintah daerah atas asset daerah atau asset poptensial milik masyarakat.
c. Kegiatan penanaman modal melalui skema KPS dan Non KPS serta BUMD.
1. Kebijakan Kerjasama Penanaman Modal
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 11
2. Terselenggaranya promosi peluang
penanaman modal, mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur.
2. Kebijakan Promosi
Penanaman Modal
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama
Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi
Meningkatnya kualitas pelayanan
Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berupa : a. Persentase penyelenggaraaan
pelayanan izin prinsip dan izin usaha penanaman modal dalam negeri sesuai kewenangan.
b. Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang (prinsip, lokasi, IPPT, IMB), perizinan sesuai pelimpahan kewenanhan dari Bupati.
c. Perizinan gratis bagi usaha mikro d. Fasilitasi insentif dan kemudahan bagi
usaha kecil, menengah, besar dan koperasi
Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Melaksanakan Pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha
Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan
Meningkatnya kualitas pelayanan
Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 12
Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama
Terselenggaranya system dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional
Meningkatnya kualitas pelayanan
1. Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi.
2. Persentase terimplementasikannya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Siatem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), Sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Sis LKPM), dan Sistem Kearsipan Digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu(SMM) yang akuntabel dan bersertifikat
1. Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
3. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur
2. Kebijakan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 13
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran dapat dilihat sebagaimana terlampir pada
Lampiran 4
C. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi
Hambatan dan permasalahan yang muncul tesebut diatas dalam menunjang Visi dan
Misi Kabupaten Sumedang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki , antara lain :
1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan salah satu fungsinya dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan
SKPD teknis lainnya. Namun demikian dilapangan koordinasi dengan tim dari
SKPD teknis maupun dengan pihak kecamatan belum berjalan harmonis sesuai
dengan aturan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada terbatas, belum meratanya pemahaman
dan wawasan di bidang Penanaman Modal. Oleh karena itu perlu adanya
pengembangan wawasan dan pengetahuan terhadap aparatur, kaitan dengan
kebijakan di Bidang Penanaman Modal.
3. Perlu adanya sosialisasi baik secara kewenangan maupun tugas pokok tentang
keberadaan Institusi Penanaman Modal kepada perusahaan PMA / PMDN.
4. Tidak adanya data base Potensi Daerah yang memadai sehingga potensi investasi
tidak dapat tergambarkan yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan
regulasi yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. Dikarenakan Anggaran yang diberikan untuk pengembangan investasi di
Kabupaten Sumedang terbatas, pelaksanaan pengembagan investasi baik
perencanaan dan pengembangan, promosi dan kerjasama investasi maupun
pelayanan perizinan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 14
D. Strategi Pemecahan Masalah
Dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan yang dimiliki, maka
strategi pemecahan masalah yang perlu diperhatikan antara lain :
1. Perlu adanya pelaksanaan pengembangan pelayanan investasi yang bersifat
menyeluruh dan lintas sektoral (Grand Design) yang didukung dengan keberadaan
data base Potensi Daerah yang memadai dan dijamin dengan regulasi–regulasi
yang mengarah pada pengembangan investasi.
2. Koordinasi Forum Investasi dengan melibatkan Institusi Penanaman Modal.
Sehingga kegiatan investasi PMA/PMDN benar–benar dipahami oleh semua pihak
sebagai kegiatan ekonomi yang mempunyai dampak multiplier effect.
3. Promosi dan publikasi terus ditingkatkan dengan banyak memberikan informasi
ke berbagai pihak termasuk dunia internasional agar tidak ada lagi anggapan
bahwa Sumedang sebagai daerah yang kurang nyaman, menarik untuk investasi.
4. Terorganisasinya penanganan permasalahan penanaman modal di Sumedang,
sehingga Tim Task Force dapat berperan aktif dan dapat merumuskan tindak
lanjut permasalahan yang dihadapi para investor.
5. Investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan bersifat lintas
sektoral serta sangat kompleks perlu mendapat perhatian bersama (eksekutif,
legislatif dan unsur lainnya) dalam rangka membenahi pelayanan penanaman
modal yang efisien dan efektif guna terwujudnya Sumedang sebagai kawasan
yang menarik bagi investor.
6. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, maka sektor swasta diupayakan
untuk ditingkatkan partisipasinya sehingga perekonomian Indonesia dapat
bergerak secara positif dan dapat mencipatakan lapangan kerja.
E. Aspek Keuangan
Akuntabilitas keuangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Sumedang dapat dilihat dari Anggaran Belanja terdiri dari Anggaran Pendapatan,
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran
2015. Gambaran Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 15
E.1 Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu adalah dari retribusi daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:
NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % KET.
1. Izin Mendirikan Bangunan
3.593.506.000,00 3.638.154.419,00 101,24
2. Izin Gangguan 866.094.000,00 780.424.849,00 90,11
3. Izin Trayek 86.400.000,00 133.867.500,00 154,94
Jumlah 4.093.021.439,00 4.552.446.768,00 101,14
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Pendapatan
mencapai 101,14%, apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai persentase
Realisasi Pendapatan berada pada kategori Sangat Berhasil.
E.2 Belanja Tidak Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 terdiri dari :
NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % KET.
1. Gaji dan Tunjangan
2.666.240.767,00 2.656.066.901,00 99,62
2. Tambahan Penghasilan PNS
813.518.000,00 809.922.000,00 99,56
3. Belanja Retribusi 318.474.729,08 112.143.231,00 35,21
Jumlah 3.798.233.496,08 3.578.132.132,00 94,20
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Belanja Tidak
Langsung mencapai 94,20% apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai
persentase Realisasi Belanja tidak Langsung berada pada kategori Sangat Berhasil.
E.3. Belanja Langsung
Jumlah Belanja Langsung Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.942.719.865,00 dengan
realisasi sebesar Rp 2.883.162.013,00 atau sebesar 97,97%. Berdasarkan pencapaian
sasaran program kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 16
NO PROGRAM TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % KET.
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
623.551.814,00 618.438.768,00 98,86
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
574.723.301,00 570.389.145,00 99.24
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
180.547.950,00 180.547.950,00 100
4. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
49.256.100,00 49.256.100,00 100
8. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
770.194.750,00 763.719.100,00 99.16
9. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi realisasi
306.635.800,00 263.500.800,00 85.93
10. Program Penyiapan Potensi Sumber daya Sarana dan Prasarana Daerah
158.035.150,00 157.535.150,00 99.68
11. Peningkatan Pelayanan Perizinan
279.775.000,00 279.775.000,00 100
Rata-rata pencapaian belanja urusan wajib pada Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016 adalah:
Penyerapan belanja wajib SKPD masih dibawah target sebesar 100 %, dengan
rincian sebagai berikut :
Jumlah Biaya Rp 1.428.079.165,-
Yang diserap Rp 1.418.631.963,-
Prosentase 99,33 %
Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Belanja Wajib SKPD
mencapai 99,33% apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai persentase
Realisasi Belanja Wajib SKPD berada pada kategori Sangat Berhasil.
Penyerapan belanja kegiatan urusan wajib/pilihan SKPD masih dibawah target
sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Biaya Rp 1.514.640.700,-
Yang diserap Rp 1.464.530.050,-
Prosentase 96,69 %
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 17
Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Belanja Kegiatan
Urusan Wajib/Pilihan SKPD mencapai 96,69% apabila mengacu pada skala pengukuran
kinerja nilai persentase Realisasi Belanja Kegiatan Urusan Wajib/Pilihan SKPD berada
pada kategori Sangat Berhasil.
Rata-rata Capaian Program Kegiatan :
Jumlah Biaya Rp 2.942.719.865,-
Yang diserap Rp 2.883.162.013,-
Prosentase 97,97%
Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Capaian Program Kegiatan
SKPD mencapai 97,97%, apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai
persentase Rata – rata Capaian Program Kegiatan SKPD berada pada kategori Sangat
Berhasil.
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 18
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengembangan investasi dan perizinan Terpadu
dalam Tahun 2016 masih dilaksanakan berbagai program/kegiatan yang merupakan
lanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun 2015 :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
B. Saran Tindak Lanjut
Dari kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang serta
permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu, maka saran tindak lanjut dalam pengembangan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan, antara lain :
Perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah (sebagai Fasilitator) dalam
mendukung pengembangan iklim investasi dan pelayanan perizinan terutama
dalam hal peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan
kepada investor;
Perlu terus dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam
pengembangan investasi dan pelayanan perizinan;
Perlu peningkatan koordinasi dilapangan antara lintas sektoral dalam
pembangunan ekonomi kerakyatan.
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 19