BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4581/bab_1-2.pdf · A. Dasar...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

A. Dasar Hukum

Berlandaskan asas desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab berdasarkan

pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu secara periodik Kepala

Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada pemerintah dan DPRD serta menginformasikan laporan

tersebut kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan

memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

masyarakat.

Laporan tersebut merupakan bentuk implementasi hubungan check and

balances antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan

Kepemerintahan yang Baik (good governance),

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Barru terdiri dari 4 (empat)

Kerajaan yang dikepalai masing-masing oleh seorang Raja selaku Kepala

Pemerintahan, yaitu: 1) Kerajaan Barru, 2) Kerajaan Tanete, 3) Kerajaan Soppeng

Riaja dan 4) Kerajaan Mallusetasi.

Pada era Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1907, Kerajaan Tanete dan

Kerajaan Soppeng Riaja menjadi Afdeling Barru dan pada Tahun 1908 menjadi Onder

Afdeling Barru yang dipimpin seorang Kontroler bernama GOCHART yang

berkedudukan di Sumpang BinangaE sedangkan Kerajaan Mallusetasi masuk dalam

wilayah Onder Afdeling Pare-Pare. Keempat Kerajaan tersebut kemudian berubah

menjadi Daerah Swapraja yaitu, Swapraja Barru, Soppeng Riaja, Tanete dan

Mallusetasi.

BAB I PENDAHULUAN


Sebagai tindak lanjut lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Barru termasuk salah satu

Kawedanan yang berubah status menjadi Kabupaten Daerah Otonom Tingkat II

dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di Sumpang BinangaE dan jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 18 orang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1960

Nomor U.P.7/2/39-376 Letnan Satu TNI LANAKKA dilantik pada tanggal 28 Pebruari

1960 di Balai Pemerintahan Swapraja Barru sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Barru yang Pertama. Tanggal 20 Pebruari 1960 yang merupakan pelantikan Bupati

Kepala Daerah Pertama, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Barru. Hal ini

dilakukan setelah melalui seminar sehari yang diselenggarakan pada tanggal 27

Desember 1993. Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II,

ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Barru No. 2 Tahun 1994 tentang Penetapan

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Pada tanggal 20 Pebruari 2015,

Kabupaten Barru telah berusia 55 Tahun dan telah 9 (sembilan) kali mengalami

pergantian Bupati. Dengan usia 55 tahun hingga tahun 2015, komitmen untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru sesuai Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-

2015 dengan berbagai tahapannya akan diupayakan sesuai target-target yang telah

ditetapkan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-

2015 sebagai arahan rencana pembangunan tahun 2010-2015 yang dalam

implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir

Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban

untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada

Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menyampaikan Informasi


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun

anggaran berupa laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

selama satu tahun dan merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan

partisipatif.

B. Gambaran Umum Daerah

B.1 Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan kondisi geografis jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah,

maka Kabupaten Barru memiliki potensi geografis yang strategis yaitu (1) berada

pada daerah lintasan perekonomian Utara-Selatan Sulawesi Selatan (2) merupakan

wilayah trans Sulawesi (3) pintu perekonomian yang menghubungkan Sulawesi

Selatan dengan Kalimantan Timur dan daerah lainnya. Dengan kondisi geografis

tersebut, maka Kabupaten Barru dapat menjadi “hub” atau sebagai pintu bagi Sulawesi

Selatan untuk pengembangan berbagai potensi yang dimiliki baik sosial budaya

maupun ekonomi ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini telah termuat dalam Master

Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana

Kabupaten Barru termasuk sebagai salah satu daerah dalam Koridor Ekonomi IV

Pengembangan Pulau Sulawesi.

Kondisi geografis Kabupaten Barru secara terinci dapat diuraikan sebagai

berikut:

b.1.1 Topografi

Kondisi topografi sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang terjadi

antar wilayah. Selain itu akan mempengaruhi pula aksesibilitas, dengan demikian

maka semakin besar kemiringan lereng maka membutuhkan perlakuan yang lebih

intens. Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang bervariasi terdiri

atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara

300 – 1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian barat daerah

Barru topografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat

Makassar. Dengan bervariasinya topografi yang ada di Kabupaten Barru sangat


mempengaruhi kondisi yang ada, baik dari infrastruktur, struktur tanah dan kondisi

pertanaman. Semakin besar tingkat kelerengan, dibutuhkan pertimbangan untuk

pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan.

Adapun keadaan wilayah berdasarkan kemiringan dapat disajikan pada Tabel 1 berikut

ini :

TABEL 1KEADAAN WILAYAH BERDASARKAN KEMIRINGAN

DI KABUPATEN BARRU TAHUN 2015

NO KECAMATAN KEMIRINGAN TANAH / LERENG ( Ha )TOTAL

0 – 2 % 2 – 1 5 % 15 – 40 % > 40 %

1. TANETE RIAJA 1.230 6.631 7.580 1.988 17.429

2. TANETE RILAU 2.425 3.021 2.171 120 7.917

3. B A R R U 3.179 7.642 7.441 1.670 19.932

4. SOPPENG RIAJA 1.857 3.058 2.384 591 7.890

5. MALLUSETASI 1.557 4.740 10.829 4.532 21.658

6. PUJANANTING 426 8.343 17.398 5.259 31.426

7. B A L U S U 2.034 3.949 4.521 716 11.220

TOTAL 12.709 37.564 52.324 14.875 117.472

PROSENTASE (%) 10,82 31,98 44,54 12,66 100,00

Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka, Tahun 2015

Topografi Kabupaten Barru meliputi pesisir, dataran rendah, dataran tinggi,

dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang

besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Barru bagian

Barat, bagian Timur dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal

atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan

Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Tanete Riaja dan Barru. Dengan

kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Barru mempunyai potensi sebagai

kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak

positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah

Kabupaten Barru mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan

pariwisata.

Berdasarkan kemiringan lereng tersebut di atas menjadi dasar dalam

pengalokasian berbagai fasilitas, pengembangan wilayah dan pengendalian


pertumbuhan wilayah. Adapun uraian kemiringan 0-2% seluas 12.709 Ha (10,82%); 2-

15% seluas 37.564 Ha (31,98%); 15-40 % seluas 52.324 Ha (44,54 %) dan > 40 %

seluas 14.875 Ha (12,66 %). Untuk penggunaan lahan yang lebih terarah, telah

ditetapkan peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga

diharapkan tidak akan terjadi berbagai pelanggaran yang dapat menyebabkan

kerusakan khususnya pada wilayah dengan kemiringan lebih dari 30 persen. Dengan

kondisi kemiringan tanah seperti itu akan berpengaruh kepada jenis komoditi yang

dibudidayakan, model pengelolaan lahan dan perlakuan terhadap lahan.

Selanjutnya berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, keadaan wilayah

Kabupaten Barru didominasi oleh lahan yang berada pada ketinggian 100-500 meter

yakni seluas 58.214 Ha (49,56 %), ketinggian 500 – 1.000 meter seluas 23.066 Ha

( 19,64 %) dan ketinggian diatas 1.500 meter seluas 84 Ha (0,07%). Dengan variasi

kemiringan lahan yang dimiliki, tentunya berpengaruh besar terhadap komoditi yang

akan dikembangkan berdasarkan kesesuaian lahan. Untuk pengembangan di bidang

pertanian khususnya hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah

dengan ketinggian tersebut mempunyai iklim (suhu) yang baik dan sangat cocok untuk

jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan terutama di kecamatan Pujananting.

TABEL 2KEADAAN WILAYAH BERDASARKAN KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT DI

KABUPATEN BARRU TAHUN 2015

NO

KECAMATANLUAS BERDASARKAN KETINGGIAN TEMPAT ( Ha )

0 – 25 m 25–100 m 100–500 m 500–1000 m 1000-1500 m > 1500 m LUAS

1. TANETE RIAJA 1.108 4.540 6.055 5.187 539 17.429

2. TANETE RILAU 3.679 2.180 2.058 - - - 7.9173. B A R R U 3.387 5.081 9.449 1.672 343 - 19.9324. SOPPENG RIAJA 3.110 1.182 2.779 819 - - 7.8905. MALLUSETASI 2.413 2.410 11.219 5.617 - - 21.6586. PUJANANTING - 259 21.596 8.416 1.071 84 31.426

7. B A L U S U 3.292 1.433 5.060 1.354 81 - 11.220

TOTAL 16.990 17.084 58.214 23.066 2.034 84 117.472(%) 14,46 14,54 49,56 19,64 1,73 0,07 100

Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka, Tahun 2015


b.1.2 Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 Empat )

Bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

1. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur beraneka ragam

dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah

daratan Aluvial Sungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi).

Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan

terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.

2. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau

batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir.

Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofografi berbukit,

pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete

Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten

Barru.

3. Jenis tanah Regosol meliputi 38,20 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan

tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai,

kesuburan sedang berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai.

Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau

gumuk– gumuk pasir.

4. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone)

dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung, permeabilitas sedang

dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 24,60 persen

terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari ke 4 (empat) jenis tanah tersebut, dapat digambarkan dalam Tabel

berikut: :


TABEL 3JENIS TANAH DI KABUPATEN BARRU TAHUN 2015

NO JENIS TANAHLUAS DAN PROSENTASE

Ha PROSENTASE (%)

1. A L U V I A L 14.659 12,48

2. L I T O S O L 29.043 24,72

3. R E G O S O L 41.254 38,20

4. M E D I T E R A N 32.516 24,60

T O T A L 117.472 100,00

Sumber Data : Barru Dalam Angka, Tahun 2015

Dengan kondisi kemiringan dan jenis tanah yang ada, maka dalam

pemanfaatan lahan tersebut baik untuk pertanian, perkebunan maupun peternakan

disesuaikan dengan kondisi yang ada.

b.1.3 Hidrologi

Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hayat hidup manusia

maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat

dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai

atau limpasan.

Sungai merupakan sumber air terbesar di Kabupaten Barru yaitu Sungai

Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Mamba, Sungai Ceppaga, Sungai

Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai

Parempang, Sungai Jalanru, dan diantara sungai-sungai tersebut terdapat sungai

yang terbesar adalah Sungai Sikapa yang berhulu di daerah Kecamatan Tanete

Riaja yang mengalir melalui daerah persawahan serta bermuara ke Selat Makassar.

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Barru umumnya adalah sungai-sungai kecil

yang memliiki fkuktuasi debit antara musim kemarau dan penghujan yang cukup

besar, pada musim kemarau debitnya sangat kecil. Sungai di Kabupaten Barru selain

airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-

sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga microhydro (PLTMH) dan

untuk budidaya perikanan. Sebagai sumber pembangkit listrik khususnya mikro-hidro

meliputi rencana PLTMH di Sungai Ralla Kecamatan Tanete Riaja (3 MW), rencana

PLTH di Sungai Pange Kecamatan Barru (1,5 MW), rencana PLTMH Mare Mare

Kecamatan Pujananting (1,5 MW) dan rencana PLTMH Sungai Ajakang di


Kecamatan Balusu (1 MW), menjangkau sampai ke desa-desa yang letaknya berada

di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan

kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikrohidro.

b.1.4 Luas Dan Sebaran Kawasan Lindung

Luas hutan di Kabupaten Barru kurang lebih 74.479,38 Ha terdiri dari hutan

lindung seluas 51.266 ha; dan hutan produksi 17.290,03 Ha dan hutan rakyat

5.923,25 Ha, yang meliputi;

kawasan hutan lindung di Kecamatan Balusu seluas kurang lebih 1.646 ha;

kawasan hutan lindung di Kecamatan Barru seluas kurang lebih 6.962 ha;

kawasan hutan lindung di Kecamatan Mallusetasi seluas kurang lebih 16.087 ha;

kawasan hutan lindung di Kecamatan Pujananting seluas kurang lebih 19.399 ha;

kawasan hutan lindung di Kecamatan Soppeng Riaja kurang lebih 1.523 ha;

kawasan hutan lindung di Kecamatan Tanete Riaja kurang lebih 3.491 ha; dan

kawasan hutan lindung di Kecamatan Tanete Rilau seluas kurang lebih 2.158 ha.

Dengan jumlah areal hutan lindung yang cukup besar, diperlukan penanganan

yang lebih baik untuk menjaga kelestariannya melalui kerjasama dengan masyarakat

yang berada di sekitar hutan sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yang

ditimbulkan dan menjaga ketersediaan sumber air.

Sementara kawasan hutan produksi terdiri atas :

Kawasan hutan produksi di Kecamatan Balusu kurang lebih 4.347 Ha;

kawasan hutan produksi di Kecamatan Barru dengan luas kurang lebih 3.158

Ha;

kawasan hutan produksi di Kecamatan Mallusetasi kurang lebih 13,65 Ha;

kawasan hutan produksi di Kecamatan Pujananting kurang lebih 4.155 Ha;

kawasan hutan produksi di Kecamatan Sopeng Riaja kurang lebih 938 Ha; dan

kawasan hutan produksi di Kecamatan Tanete Riaja kurang lebih 4.643 Ha.

Dari aspek tataruang jika digunakan untuk budidaya akan memberikan manfaat

berupa:

Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta

kegiatan ekonomi sekitarnya;


Meningkatkan fungsi lindung;

Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;

Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;

Meningkatkan ekspor; dan

Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di

daerah setempat.

Hutan produksi terbatas dapat dikembangkan sebagai salah satu areal

budidaya tanaman kehutanan yang memilki nilai ekonomis tinggi. Dengan luas areal

yang tersedia, peluang yang dapat dikembangkan adalah hutan tanaman rakyat

(IUPHHK-HTR), Hutan Desa dan HKM. Areal HPT yang dapat dikembangkan seluas

3.000 - 5.000 Ha di Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting. Selain itu Sutera Alam

juga dapat dikembangkan di Kecamatan Barru, Balusu, dan Soppeng Riaja dengan

luas areal yang tersedia 500 - 1.000 Ha. Areal yang telah ditanami pakan sutera alam

seluas 127 Ha.

Luas hutan rakyat yang berpotensi dijadikan lokasi pengembangan tanaman

kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2013 adalah seluas 5.923 Ha untuk

tanaman jati dan pinus seluas 6.254 Ha yang tersebar di 7 kecamatan khusus

tanaman jati dapat ditemui disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dengan persentase

diatas 30% pada luas areal 4.954 Ha dan potensi produksi 2.900 m3. Selain itu

terdapat pula jenis tanaman lain yang prospektif dan dapat menjadi produk unggulan

seperti kemiri, pinus, dan rotan.

Mangrove sebagai potensi kehutanan Kabupaten Barru berdasarkan Perda

No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru

Kawasan Pantai Berhutan Bakau seluas kurang lebih 343,78 Ha yang tersebar di 4

(empat) kecamatan, sedangkan kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di semua

kecamatan dengan luasan kurang lebih 5.923 Ha.

Adapun kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 343,78 Ha, terdiri atas:

kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Mallusetasi kurang lebih 26,32

Ha;


kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Soppeng Riaja kurang lebih

86,80 Ha;

kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Balusu kurang lebih 200,08 Ha,

termasuk luas hutan bakau di Pulau Panikiang seluas kurang lebih 82,830 Ha.

kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Barru kurang lebih 30,58 Ha;

Sementara untuk hutan produksi pemanfaatannya tentunya disesuaikan

dengan ketentuan umum kegiatan antara lain pemanfaatan kawasan, pemanfaatan

jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta pemungutan hasil

hutan kayu dan bukan kayu.

b.1.5 Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis

Secara geografis terletak diantara Koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35” Lintang

Selatan dan 199º35’00” - 119º49’16” Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km²

(117.472 Ha) dan berada ± 102 Km disebelah Utara Kota Makassar Ibukota Propinsi

Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 Jam.

Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan

Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten),

Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan

Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah

lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Secara

administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel

berikut:


TABEL 4PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BARRU

No KECAMATAN DESA/KELURAHANLUAS

Km2 %

1 TANETE RIAJA 7 174,29 14,84

2 TANETE RILAU 10 79,17 6,743 B A R R U 10 199,32 16,974 SOPPENG RIAJA 7 78,90 6,715 MALLUSETASI 8 216,58 18,446 PUJANANTING 7 314,26 26,757 BALUSU 6 112,20 9,55

TOTAL 55 1174,72 100%Sumber Data : Barru Dalam Angka, Tahun 2015

Gambaran kondisi geografis Kabupaten Barru secara administratif dapat

dilihat pada peta berikut:


B.2 Gambaran Umum Demografis; Jumlah Penduduk, Komposisi PendudukMenurut Jenis Kelamin, Struktur Usia, Jumlah Rumah Tangga Dan Pendidikan

a. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 171.217 jiwa, meningkat

sebesar 0,53 persen dibanding tahun 2014 sebesar 170,316 jiwa. Jumlah

penduduk pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen dengan

sex rasio sebesar 92,36 artinya dari 100 perempuan ada 92,36 laki-laki.

Sementara itu rata-rata pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir

mencapai 0,83 persen.

TABEL 5JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2015

NO TAHUNJUMLAH PENDUDUK

SEX RASIOLAJU PERTUMBUHAN

PENDUDUK (%)L P TOTAL

1 2 3 4 5 6 7

1 2010 79,554 86,393 165,947 92,08 1,82

2 2011 80,684 86,972 167,656 92,77 1,03

3 2012 80,734 87,300 168,034 92,48 0,23

4 2013 81,193 88,109 169,302 92,15 0,75

5 2014 81.705 88.611 170.316 92,21 0,60

6 2015* 82,207 89,010 171,217 92,36 0,53

Sumber : BPS, Tahun 2015 * Proyeksi

Sementara itu, jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2015 berada di

Kecamatan Barru sebanyak 40,374 jiwa (23,58 persen) dan terendah pada

kecamatan Pujananting yakni 13,042 jiwa (7,62 persen). Dari segi kepadatan,

kecamatan Tanete Rilau tingkat kepadatannya paling tinggi yakni sebesar 424

jiwa/km2 dan paling rendah pada kecamatan Pujananting yakni 42 jiwa/ km2.

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan

penduduk hingga tahun 2011 masih di atas angka 1 persen sementara mulai

tahun 2012 sudah berada di bawah 1 persen, walaupun ada kecenderungan

penurunannya masih fluktuatif. Namun demikian apabila laju pertumbuhan

bergerak di atas 1 % tentunya akan mempengaruhi penyediaan berbagai

fasilitas baik pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar lainnya.


Kepadatan penduduk yang tidak merata mempengaruhi kemajuan wilayah,

terutama bila dikaitkan dengan pemanfaatan potensi wilayah, untuk kecamatan

Pujananting dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain dari

sektor pertanian dan kehutanan, jumlah penduduknya relatif sedikit dan tingkat

kepadatannya relatif rendah.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan

tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu

daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu

Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan,

khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya

yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan

struktur tata ruang daerah.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan

berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi emografi yang

terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural

masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian

(mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) akan

mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Perbaikan terhadap infrastruktur terutama daerah-daerah yang memiliki

potensi untuk dikembangkan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah

dan secara linier akan terjadi migrasi penduduk ke wilayah tersebut.

Dengan pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen, diharapkan

pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik karena anggaran dapat

difokuskan pada peningkatan pelayanan khususnya pelayanan dasar dan

peningkatan sarana prasarana pembangunan. Untuk kecamatan Pujananting

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, sangat dimungkinkan untuk

dikembangkan khususnya sektor pertanian, melalui perbaikan infrastruktur

ekonomi, sehingga dapat menstimulir masuknya investasi yang multiplier

effectnya dapat meningkatkan pendapatan dan bergesernya sentra-sentra

ekonomi ke wilayah-wilayah pengembangan dan tidak hanya berpusat di sektor

perkotaan.


TABEL 6JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH PER KECAMATAN TAHUN 2015*

NO KECAMATAN

TAHUN 2015

L P JUMLAH % LUAS (KM2)KEPADATAN(JIWA/KM2)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TANETE RIAJA 10,694 11,858 22,552 13.17 174.29 129

2 TANETE RILAU 16,154 17,410 33,564 19.60 79.17 424

3 BARRU 19,496 20,878 40,374 23.58 199.32 203

4 MALLUSETASI 12,152 13,310 25,462 14.87 216.58 118

5 SOPPENG RIAJA 8,612 9,245 17,857 10.43 78.9 226

6 PUJANANTING 6,403 6,639 13,042 7.62 314.26 42

7 BALUSU 8,696 9,670 18,366 10.73 112.2 164

TOTAL 82,207 89,010 171,217 100 1,174.72 146

Sumber: BPS, Tahun 2015 * Proyeksi

b. Struktur penduduk menurut usia

Penduduk Kabupaten Barru menurut struktur usia penduduk pada tahun

2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah yang berusia 15-

19 tahun yakni 14,727 jiwa (8,72 persen) dan paling sedikit adalah yang berusia

70 – 74 tahun yakni yakni 3.906 jiwa (2,32 persen). Demikian pula untuk

penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun pada tahun

2014 mengalami penurunan yakni dari 63.782 jiwa pada tahun 2013 menjadi

58.550 jiwa pada tahun 2014 atau berkurang sebesar 8,20 persen.

TABEL 7JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2015*

USIA2014

%2015

%L P TOTAL L P TOTAL

75+ 1,612 2,394 4,006 2.35 1,615 2,448 4,063 2.37

70-74 1,523 2,014 3,537 2.08 1,674 2,181 3,855 2.25

65-69 2,032 2,700 4,732 2.78 2,179 2,912 5,091 2.97

60-64 2,542 3,378 5,920 3.48 2,796 3,463 6,259 3.66

55-59 3,136 3,551 6,687 3.93 3,574 4,212 7,786 4.55

50-54 3,963 4,693 8,656 5.08 4,384 5,257 9,641 5.63

45-49 4,807 5,634 10,441 6.13 5,504 6,304 11,808 6.90

40-44 5,400 6,245 11,645 6.84 5,610 6,454 12,064 7.05

35-39 5,848 6,734 12,582 7.39 5,564 6,576 12,140 7.09

30-34 5,602 6,225 11,827 6.94 5,346 6,006 11,352 6.63


25-29 5,733 6,596 12,329 7.24 5,550 6,213 11,763 6.87

20-24 5,363 6,058 11,421 6.71 5,696 6,075 11,771 6.87

15-19 7,396 7,298 14,694 8.63 7,863 7,430 15,293 8.93

10-14 9,332 8,981 18,313 10.75 8,487 8,154 16,641 9.72

5-9 9,228 8,390 17,618 10.34 8,236 7,564 15,800 9.23

0-4 8,188 7,720 15,908 9.34 8,129 7,761 15,890 9.28

TOTAL 81,705 88,611 170,316 100 82,207 89,010 171,217 100

Sumber : BPS, Tahun 2015 * Proyeksi

Selain itu jumlah penduduk yang berusia di atas > 65 tahun mengalami

peningkatan yaitu dari 12.275 jiwa pada tahun 2014 menjadi 13.009 jiwa pada

tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya angka harapan hidup di

Kabupaten Barru, sementara yang berusia 0-4 tahun mengalami penurunan

yaitu dari 15.908 jiwa (9,34 persen) pada tahun 2014 menjadi 15.890 jiwa (9,28

persen) pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah

kabupaten dalam program keluarga berencana cukup berhasil.

Demikian pula Angka Beban Tanggungan yaitu perbandingan antara

penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia non produktif (0-

14 tahun dan > 65 tahun) semakin menurun yaitu pada tahun 2014 besarannya

51,84, dan tahun 2015 menjadi 48,33 artinya pada tahun 2014 setiap 100

penduduk usia produktif menanggung 51,84 orang usia non produktif dan tahun

2015 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48,31 orang penduduk

usia non produktif.

c. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, data menunjukkan bahwa jenjang

pendidikan yang mengalami peningkatan adalah yang tamat D-IV/ Strata-I/

Strata-II/III dari 5.10 persen ( 8.686 orang) pada tahun 2014 menjadi 6,56

persen (11.232 orang ) pada tahun 2015; Tamat Akademi/ D-III dari 0,84 persen

(1.431 orang) pada tahun 2014 menjadi 1,49 persen (2.551 orang ) pada tahun

2015; Tamat D-I/II dari 0,28 persen (477 orang ) pada tahun 2014 menjadi 0,97

persen (1.661 orang ) pada tahun 2015; Tamat Sekolah Menengah Kejuruan

dari 3.13 persen (5.331 orang) pada tahun 2014 menjadi 3,59 persen (6.147

orang) pada tahun 2015.


Data tersebut menggambarkan bahwa penduduk yang belum memiliki

ijazah cenderung menurun sementara yang memiliki ijazah Diploma dan

Sarjana cenderung meningkat sebagaimana tabel berikut:

TABEL 8DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015

N0 URAIAN2014 2015

JUMLAH % JUMLAH %

1 Tidak punya ijazah/ belum tamat SD 53,650 31.50 52,136 30.45

2 Tamat SD 50,976 29.93 49,893 29.14

3 Tamat SLTP 27,285 16.02 27,515 16.07

4 Tamat SLTA 22,482 13.20 20,084 11.73

5 Tamat SM Kejuruan 5,331 3.13 6,147 3.59

7 Tamat D-I/II 477 0.28 1,661 0.97

8 Tamat Akademi/ D-III 1,431 0.84 2,551 1.49

9 Tamat D-IV/ Strata-I/ Strata-II/III 8,686 5.10 11,232 6.56

JUMLAH 170,316 100.00 171,217 100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Barru, Tahun 2015

B.3 Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Wilayah Kabupaten Barru memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup

berlimpah dan merupakan salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan

berbagai sektor baik pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan

dan wisata. Untuk potensi pada lingkup pertanian sangat memungkinkan untuk

dikembangkan karena didukung oleh agroklimat wilayah.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang pertanian tanaman

pangan, selain diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan guna mencukupi

kebutuhan pokok dan menjamin kedaulatan pangan juga diarahkan pada

pengembangan agribisnis, yaitu mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian

melalui kluster dan pengembangan kawasan yang mampu menghasilkan produk-

produk pertanian yang memiliki daya saing guna meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani.

Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan pangan,

penganekaragaman menu makanan, dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu di

Kabupaten Barru pada saat ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi pertanian


telah dilaksanakan Program Pembinaan dan Produksi Pertanian, program ini

bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi komoditi Pertanian,

kegiatan yang dilakukan dalam program ini meliputi :

Pengembangan Budidaya dan Peningkatan Mutu Produksi Tanaman

Pertanian dan Perkebunan.

Pengembangan Benih Komoditi Unggulan.

Pembinaan Sumberdaya Pertanian dan Perkebunan.

Pengembangan Instalasi Kebun Benih.

Dari keempat kegiatan tersebut selain berfungsi sebagai penyangga sistem

kehidupan masyarakat juga merupakan potensi untuk dimanfaatkan secara

berkelanjutan.

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi areal penanaman 30,620 Ha dengan tanaman utama padi, jagung,

kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kentang dan tanaman lainnya, yang sudah

dikembangkan seluas 22,111 Ha dan masih tersisa lahan seluas 8,260 Ha.

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura cukup besar yang ditandai oleh

tersedianya lahan cukup luas untuk ekstensifikasi komoditi pertanian. Namun

demikian data menunjukkan bahwa potensi yang tersedia belum diimbangi dengan

besarnya produksi maupun produktivitas. Untuk tanaman padi rata-rata produktivitas

baru mencapai 5,65 ton/Ha sementara hasil ubinan ada yang mencapai 12 ton/Ha,

sehingga perlu kiranya pengawalan terhadap kegiatan pertanian secara intensif.

Secara umum produktivitas masih relative rendah, baik untuk komoditi tanaman

pangan, palawaija dan hortikultura. Untuk kacang tanah yang ditanam oleh sebagian

besar petani, dapat dikembangkan melalui penyediaan sarana yang lebih memadai

dan pendampingan secara kontinyu.


TABEL 9LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN, PALAWIJA DAN

HORTIKULTURA TAHUN 2015

NO.JENIS TANAMAN

LUAS AREAL( Ha )

PRODUKSI( Ton )

PRODUKTIVITAS( Ton / Ha )

1 2 3 4 51. P a d i 22.914 111.773,00 5,652. J a g u n g 606 3.392,02 5,413. K e d e l a i - - -

4. Kacang Tanah 2.345 2.621,00 1,14

5. Kacang Hijau 8 11,00 1,406. Ubi Kayu 415 7.309,00 22,157. Ubi Jalar 209 3.317,00 15,978. Kacang Panjang 50 89,90 2,259. Kangkung 24 22,50 0,90

10. B a y a m 8 2,60 0,37

11. T o m a t 10 8,40 0,8412. K e t i m u n 6 1,90 0,4713. T e r o n g 30 29,00 1,4514. Cabe Rawit 41 71,80 2,39

15. Cabe Besar 19 17,10 0,90

16. Alpokat 14 56,20 4,74

17. Rambutan 278 280,40 14,4618. Jeruk Besar 143 50,60 6,70

19. P e p a y a 3 278,60 181,59

20. P i s a n g 65 8.965,50 286,75

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Tahun 2015

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura cukup besar yang ditandai

oleh tersedianya lahan cukup luas untuk ekstensifikasi komoditi pertanian. Dengan

adanya alih fungsi lahan, yang menyebabkan luasan lahan pertanian semakin

berkurang, maka dilakukan upaya pencetakan sawah baru. Pada tahun 2012

pencetakan sawah baru seluas 600 Ha dan tahun 2013 seluas 600 Ha dan tahun

2014 seluas 400 Ha. Dengan adanya pencetakan sawah baru diharapkan dapat

menggantikan areal persawahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, fasilitas

umum dan peruntukan lainnya. Selain itu pencetakan sawah diharapkan berdampak

pada peningkatan produksi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Berbagai

upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi baik berupa pemberian

bantuan hand traktor, pembangunan embung, bantuan pompa, pembangunan jalan

tani, perbaikan jaringan irigasi, semuanya bertujuan untuk menciptakan swa

sembada pangan.

Dalam rangka mendukung pengembangan sector pertanian, dibutuhkan

dukungan irigasi yang memadai. Berdasarkan data luas lahan bersasarkan


pengairannya, dari total luas areal persawahan di Kabupaten Barru 14,818 Ha; tidak

memiliki pengairan teknis; 1.810 Ha (12,21 persen) berpengairan setengah teknis,

3.973 Ha (26,81 persen) berpengairan irigasi sederhana/desa dan 9.035 Ha (60,97

persen) tadah hujan. Untuk Kabupaten Barru sulit untuk mengupayakan pengairan

teknis karena tidak tersedianya sumber air yang cukup. Jenis irigasi disajikan pada

tabel berikut:

TABEL 10LUAS AREAL SAWAH DAN JENIS PENGAIRAN TAHUN 2015

NO

KECAMATAN

JENIS PENGAIRAN ( Ha )

IRIGASITEKNIS

IRIGASISETENGAH

TEHNIS

IRIGASISEDERHANA/

DESA

TADAHHUJAN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

1. TANETE RIAJA - 184 736 1.484 2.404

2. TANETE RILAU - - 70 1.998 1.998

3. B A R R U - 550 1.081 1.365 2.996

4. SOPPENG RIAJA - 408 825 433 1.654

5. MALLUSETASI - 668 143 944 1.755

6. PUJANANTING - - 1.200 1.027 2.227

7. B A L U S U - - - 1.784 1.784

TOTAL - 1.810 3.973 9.035 14.818Sumber : Barru Dalam Angka, Tahun 2015 12,21 26,81 60,97

Sementara untuk tanaman perkebunan, terdiri dari kemiri, coklat, kopi, mente

dan lain-lain jumlah lahan yang telah ditanami Kemiri pada tahun 2015 adalah 2.280

Ha dari total potensi lahan 2.500 Ha dengan produksi 876,05 Ton. Sementara untuk

Tanaman Kopi Arabika, luas areal tanam 714 Ha dari total potensi lahan untuk kopi

2.000 Ha dengan produksi sebesar 27,90 ton pada tahun 2015. Untuk komoditi

cengkeh pada tahun 2015, luas areal tanam 445 Ha dari total potensi 500 Ha,

produksi sebesar 30,82 ton. Untuk komoditi kelapa pada tahun 2015 luas areal

tanam 2060 dari total potensi lahan 3000 Ha dengan produksi sebesar 965,9 ton.

Untuk komoditi kakao, luas areal tanam 977 Ha dari total potensi lahan 1.500 Ha

dengan produksi 484,98 ton. Untuk jambu mete dengan luas areal tanam 5.679 Ha

dari total potensi 7000 Ha dengan produksi sebesar 1.980,27 ton pada tahun 2015.

Sedangkan untuk tembakau dari total potensi lahan 150 Ha, luas areal tanam 12 Ha

dengan produksi 9,2 ton. Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Barru memiliki


potensi pengembangan produksi perkebunan karena hamper semua komoditi

perkebunan produktivitasnya masih relative rendah. Dengan penyediaan sarana

berupa benih bermutu, pendampingan kepada petani, teknis budidaya yang sesuai

maka produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan, khususnya untuk komoditi

Jambu Mete dan Kemiri.

TABEL 11LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2015

NO. JENIS TANAMANLUAS AREAL

( Ha )PRODUKSI

( Ton )PRODUKTIVITAS

( Ton / Ha )

1 2 3 4 5

1. Kelapa 2.060 965,90 0,67

2. Jambu Mete 5.679 1.980,27 0,54

3. Kopi 714 27,90 0,06

4. C e n g k e h 445 30,82 0,13

5. K a k a o 977 484,98 0,64

6. K e m i r i 2.280 876,05 0,71

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Tahun 2015

Kehutanan

Peranan hutan erat hubungannya dengan perkembangan industri sebagai

dimensi baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Saat ini, hutan tidak lagi

semata-mata dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru,

melainkan sebagai sumber bahan mentah untuk industri, misalnya kayu, damar dan

rotan. Hutan Produksi Terbatas dapat dikembangkan sebagai salah satu areal

budidaya tanaman kehutanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan luas areal

yang tersedia, peluang yang dapat dikembangkan adalah Hutan Tanaman Industri

dengan tanaman pohon Pinus, Kemiri, Jati dan Rotan. Penyebaran jenis tanaman jati

dapat ditemui disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dengan tingkat persentasi

diatas 30 persen. Jati rakyat dengan sentra produksi meliputi Kecamatan Barru,

Mallusetasi, Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Soppeng Riaja dan Balusu

dengan potensi produksi 2.900 m3 dengan luas areal 4.954 Ha. Tanaman rotan

sentra produksi berada di Kecamatan Pujananting dan Soppeng Riaja dengan

potensi 130 ton/tahun pada areal seluas 900 Ha; Tanaman kemiri di Kecamatan

Soppeng Riaja dan Balusu dengan luas 1.690 Ha; dan tanaman pinus di Kecamatan

Pujananting.


Sutera alam dapat dikembangkan di Kecamatan Barru, Balusu dan Soppeng

Riaja dengan areal yang tersedia 200 - 500 Ha. Areal yang telah ditanami seluas 127

Ha dengan total produksi 900 Kg.

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru bardasarkan SK Menhut No. 434

Tahun 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi

Sulawesi Selatan, Perda No. 09 Tahun 2009 Tentang RTRW Propinsi Sulawesi

Selatan dan Perda No. 04 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Barru adalah

68.180 Ha mencakup 58,04% dari total luas wilayah Kabupaten Barru yang

berdasarkan fungsinya dibedakan atas fungsi lindung dengan luas Hutan Lindung

51.266,04 Ha dan fungsi produksi dengan luas Hutan Produksi Terbatas 16.913,96

Ha.

Sesuai Data Digital Penutupan Lahan (skala 1 : 50.000) hasil penafsiran Citra

Aster Tahun 2008 dapat dilihat luas lahan kritis mencapai 52.188,15 Ha, Lahan kritis

didalam kawasan adalah seluas 30.762,65 Ha, dan yang berada diluar kawasan

seluas 25.629,84 Ha.

Penutupan lahan wilayah Kabupaten Barru yang masih bervegetasi berupa

hutan (berhutan) adalah seluas 16.377,00 Ha dan yang bukan berupa hutan (non

hutan) adalah seluas 100.648,00 Ha (terdapat 1.867,00 Ha tertutup awan). Kawasan

Hutan di Kabupaten Barru telah ditata batas 100 % dari tahun 1997/1998 dengan

panjang tata batas 554,12 km. Tata batas fungsi hutan lindung/hutan produksi

terbatas tahun 2000 dengan panjang tata batas 31,23 km.

Hutan produksi terbatas dapat dikembangkan sebagai salah satu areal

budidaya tanaman kehutanan yang memilki nilai ekonomis tinggi. Dengan luas areal

yang tersedia, peluang yang dapat dikembangkan adalah hutan tanaman rakyat

(IUPHHK-HTR), Hutan Desa dan HKM. Areal HPT yang dapat dikembangkan seluas

3.000 - 5.000 Ha di Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting. Selain itu Sutera Alam

juga dapat dikembangkan di Kecamatan Barru, Balusu, dan Soppeng Riaja dengan

luas areal yang tersedia 500 - 1.000 Ha. Areal yang telah ditanami pakan sutera alam

seluas 127 Ha.

Luas hutan rakyat yang berpotensi dijadikan lokasi pengembangan tanaman

kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2013 adalah seluas 5.923 Ha untuk


tanaman jati dan pinus seluas 6.254 Ha yang tersebar di 7 kecamatan khusus

tanaman jati dapat ditemui disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dengan

persentase diatas 30% pada luas areal 4.954 Ha dan potensi produksi 2.900 m2.

Selain itu terdapat pula jenis tanaman lain yang prospektif dan dapat menjadi produk

unggulan seperti kemiri, pinus, dan rotan.

TABEL 12JENIS KOMODITI, POTENSI LAHAN DAN PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2015

NO KOMODITASLUAS POTENSI

LAHAN( Ha )

LUAS YANG SUDAHDIKEMBANGKAN

( Ha )PRODUKSI

1 2 3 4 5

1. E b o n y 900 - -

2. B a y a m - - -

3. J a t i 4.954 - 2.928,66 M3

4. Pinus (Tusam) 1.300 200 30 Ton

5. M a h o n i 1.745 - -

6. C e n d a n a - - -

7. Rimba Campuran - - -

8. K e m i r i 1.690 - -

9. R o t a n 1.900 900 20 Ton

10. Aren 1.200 - -

11. M a d u - - -

12. Sutera Alam- Kokon- Benang

500 25 1.021 kg129,5 kg

JUMLAH 14.189 1.250

Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2015

Mangrove sebagai potensi kehutanan Kabupaten Barru berdasarkan Perda

No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru

Kawasan Pantai Berhutan Bakau seluas kurang lebih 343,78 Ha yang tersebar di 4

(empat) kecamatan yaitu Kecamatan Mallusetasi (26,32 Ha), Kecamatan Soppeng

Riaja (86,80 Ha), Kecamatan Balusu (200,08 Ha) dan Pulau Panikiang (82, 83 Ha),

Kecamatan Barru (30,58 Ha).


Kelautan dan Perikanan

Di Sektor Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Barru sangat potensial dalam

bidang Perikanan / Perairan. Luas areal tambak berdasarkan tingkat teknologi di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 13LUAS AREAL TAMBAK BERDASARKAN TINGKAT TEKNOLOGI TAHUN 2015

NO. KECAMATANTINGKAT TEKNOLOGI ( Ha )

TRADISIONAL SEDERHANA SEMI INTENSIF INTENSIF

1 2 3 4 5 6

1. TANETE RIAJA - - - -2. TANETE RILAU 140 307,64 1 93. B A R R U 156,3 519,05 6,02 8,44. SOPPENG RIAJA 167,51 380,31 34,06 26,555. MALLUSETASI 29,87 49,27 15,19 22,476. PUJANANTING - - - -7. B A L U S U 217,84 569,77 6,43 6,6

T O T A L 712,02 1.826,04 62,7 73,02Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2015

Dari Tabel tersebut, Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan

yang sangat besar. Garis pantainya sepanjang 78 Km membentang di Wilayah Barat

Kabupaten, menghadap ke Selat Makassar. Berbagai budidaya laut berpotensi untuk

dikembangkan di Kabupaten ini. Budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan

Bandeng dan Nila Merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau

Pannikiang, sementara di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja

dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya Rumput Laut, Kepiting dan Teripang.

Sedangkan budidaya Kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu,

Barru dan Mallusetasi.

Tingkat pemanfaatan/eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan

Kabupaten Barru belum maksimal karena petani dan nelayan tradisional menghadapi

kendala pada keterbatasan pengetahuan, teknologi dan dana untuk biaya pengadaan

prasarana dan sarana penangkapan serta budidaya. Hal ini berdampak pada

rendahnya produksi dan produktivitas baik untuk perikanan tangkap maupun

budidaya. Untuk penangkapan dapat ditingkatkan melalui fasilitasi sarana dan

prasarana berupa jaring, perahu dan mesin yang memiliki tonase cukup sehingga

daya jelajah lebih luas lagi. Disamping itu pengawasan terhadap sumberdaya

kelautan dari illegal fishing baik dalam bentuk penggunaan bom dan pembiusan


maupun alat tangkap yang melanggar ketentuan. Sementara untuk perikanan

budidaya dapat dilakukan dalam bentuk pemberian benur yang bermutu dan

pendampingan kepada kelompok pembudidaya secara berkelanjutan.

Potensi lahan dan produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada

Tabel berikut:

TABEL 14JENIS KOMODITI, POTENSI LAHAN DAN PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2015

NOKOMODITAS

LUASPOTENSI

LAHAN (Ha)

LAHAN YANGSUDAH

DIKEMBANGKAN(Ha)

PRODUKSI(Ton)

PRODUKTIVITAS(Ton/Ha)

1 2 3 4 5 6

1. Udang - 2.144,30 3.559 1,660

2. Bandeng - 540 432 0,800

3. Ikan Kerapu - - 0,5 -4. Ikan Merah - - - -

5. Rumput Laut - 148,9 788 5,252

T O T A L 712,02 1.826,04 62,7 73,02Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2015

Dari sisi komoditas andalan pada Sub Sektor Kelautan dan Perikanan di

Kabupaten Barru dari beberapa jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi

tetap dikembangkan diantaranya Bandeng, Cakalang, Kerapu, Tuna dan Udang

Windu. Sementara itu Kabupaten Barru memiliki gugusan pulau-pulau kecil untuk

budidaya berbagai jenis komoditi perikanan. Pulau-pulau dimaksud adalah Pulau

Panikiang, Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pulau Batukalasi, Pulau Puteangin, Pulau

Uming dan Pulau Anakuming

Luas wilayah penangkapan ikan laut 56.160 Ha; tambak 2.594,31 Ha dan

budidaya pantai 1.400 Ha. Potensi Udang (906,3 ton); Bandeng (2.129,3 Ton);

Cakalang/Tongkol (260,6 Ton); Kerapu/Kakap (37,4 Ton), disamping itu terdapat

komoditas Rumput Laut).

Dari sisi komoditas andalan pada sub sektor perikanan di Kabupaten Barru

beberapa jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi tetap dikembangkan

diantaranya Bandeng, Cakalang, Kerapu, Tuna dan Udang Windu/Vannamei. Potensi

sektor Kelautan dan Perikanan sangat besar terutama dari sub sektor budidaya

khususnya udang. Produktivitas udang Vannamei saat ini menduduki posisi tertinggi

di dunia melampaui Meksiko.


Dilihat dari agroekosistemnya sebagian besar adalah lahan pantai dan laut

maka kegiatan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya laut,

budidaya air tawar, penangkapan ikan dan agroindustri hasil perikanan serta

berbagai kegiatan lainnya. Hal ini sangat memungkinkan oleh karena berbagai faktor

yang mendukung antara lain :

- Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar

- Prasarana jalan ke sentra pengembangan cukup memadai

- Berada pada daerah lintasan yang memudahkan transportasi

- Prospek permintaan pasar komoditas perikanan dan kelautan cukup cerah.

Peternakan

Pengembangan Sektor Peternakan di Kabupaten Barru mengacu kepada

tujuan pembangunan peternakan yakni meningkatkan pendapatan peternak,

membuka kesempatan kerja melalui peningkatan populasi dan produksi ternak guna

memenuhi kebutuhan dalam daerah maupun antar pulau dan juga untuk peningkatan

gizi masyarakat melalui penyediaan sumber protein hewani, dengan demikian

berdasarkan luas lahan sebagai areal hijauan pakan ternak 58.120 Ha dan padang

penggembalaan 4.813 Ha, kapasitas tampung 178.022 satuan ternak, memiliki

potensi ternak plasma nutfah seperti Sapi Bali, Kambing, Ayam, Itik, yang dapat

dikembangkan kualitasnya menjadi produk unggulan.

Luas lahan sebagai areal hijauan pakan ternak 58.120 Ha dan padang

penggembalaan 4.813 Ha, kapasitas tampung 134.452 ekor ternak, memiliki potensi

ternak plasma nutfah seperti sapi Bali, Kambing, Ayam, Itik, yang dapat

dikembangkan kualitasnya menjadi produk unggulan.

Showroom sapi adalah solusi bagi masyarakat yang mempunyai modal namun

tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan usaha di bidang peternakan,

masyarakat yang mempunyai keterampilan dalam mengelola usaha peternakan dan

belum maksimalnya pengelolaan peternakan dimasyarakat. Showrrom sapi bertujuan

untuk 1) Penyerapan tenaga kerja, 2) Penerapan teknologi dan manajemen beternak

Sapi yang lebih maju berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan, 3)

Tersedianya pasar dan jaringan pemasaran yang lebih efektif dan efisien, 4)

Tersedianya sapi bibit dan sapi potong yang berkualitas dan pemanfaatan limbah


peternakan yang berkelanjutan. Indikator Sasaran Showroom Sapi adalah

Terbentuknya 75 Unit SRS, dengan perkiraan jumlah populasi di Kabupaten Barru

71.040 ekor sampai Tahun 2015.

Sementara capaian populasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan

yakni dari 50.501 ekor pada tahun 2010 meningkat menjadi 54.136 ekor pada tahun

2011; 60.782 ekor pada tahun 2012; 62.035 ekor pada tahun 2013; 69.549 ekor pada

tahun 2014 dan mencapai 68.805 ekor pada tahun 2015 seperti Tabel berikut:

TABEL 15PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DI KABUPATEN BARRU

TAHUN 2015NO JENIS 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1 SAPI 54.136 60.782 62.035 65.645 68,805

2 KERBAU 373 681 706 834 839

3 KUDA 2.451 2.785 2.834 3.261 3,311

4 KAMBING 2.939 3.750 3.775 4.599 5,139

5 AYAM BURAS 355.061 397.335 400.200 491.350 529,521

6 AYAM RAS PEDAGING 1.043.852 1.392.514 1.101.633 1.194.576 1,500,007

7 AYAM RAS PETELUR 47.129 53.095 84.593 131.108 220,851

8 ITIK 97.600 104.700 97.141 117.083 120,184

Sumber: Dinas Peternakan, 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa di Kabupaten Barru potensi peternakan cukup

baik khususnya jenis komoditi Sapi Bali yang memiliki prospek cerah untuk

dikembangkan mengingat di Kabupaten Barru dikenal sebagai Sentra Sapi Bali dan

kondisi lahan yang memungkinkan khususnya padang rumput cukup tersedia bagi

ternak.

Barru sebagai salah satu sentra sapi di Sulawesi Selatan, memiliki potensi

yang besar untuk dikembangkan. Berkaitan dengan pengembangan sapi, maka

Kabupaten Barru memiliki beberapa kawasan pengembangan sapi yang tersebar di

beberapa kecamatan.

Potensi Kabupaten Barru khususnya ternak sapi untuk Kecamatan Tanete

Riaja telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit Sapi Bali berdasarkan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4437/Kpts/Sr.120/7/2013 Tentang Penetapan

Kabupaten Barru Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali dalam rangka memenuhi


ketersedian bibit yang berkualitas dengan sistem pembibitan ternak agar bibit yang

dihasilkan sesuai persyaratan teknis minimal dan terjamin mutunya serta mempunyai

surat keterangan layak bibit.

Potensi yang dapat dikembangkan oleh investor adalah pembibitan Sapi Bali

(Breeding) dan penggemukan Sapi Bali (Fattening). Hal ini sejalan dengan program

Pemerintah Kabupaten untuk menjadikan Barru sebagai pusat pemurnian dan

pengembangan Sapi Bali. Investor yang telah memanfaatkan potensi dan peluang

antara lain dalam bentuk pembangunan pabrik pakan ternak.

Pertambangan

Potensi sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Barru cukup banyak,

tetapi masih banyak yang belum dimanfaatkan dengan baik karena terbatasnya

pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Potensi sumber daya mineral tersebut

antara lain Batubara, tersebar di berbagai Kecamatan dengan potensi 8.500.000

Ton; Chromit 60.000.000 Ton; Mangan 2.000.000 Ton; Pasir Besi 2.000.000 Ton;

Emas 3,14 ppm/Ton; Perak 334 ppm/Ton; Tembaga 5.585 Ton; Marmer/Batu

Gamping (Limestone) 1,550.000.000 m3; Gamping (Dolomit) 10.000.000 m3; Pasir

Kuarsa 13.000.000 m3; Serpentinit 2.500.000.000 m3; Tras 50.000.000 m3; Andesit

40.000.000 m3; Basalt 25.000.000 m3; Dasit 50.000.000 m3; Diorit 70.000.000 m3;

Trakhit 175.000.000 m3; Pasir Sungai 500.000 m3; Batu Sungai 1.100.000 m3;

Porselanit 5.000.000 m3; Lempung 15.000.000 m3; Kaolin 5.000.000 m3; Batu

Sabak 60.000.000 m3.

Dalam rangka mengeskplorasi serta mengeksploitasi potensi sumber daya

alam di Kabupaten Barru yang dilakukan melalui berbagai upaya, telah berhasil

mendatangkan investor Pabrik Semen Portland dengan kapasitas 2x 2,5 juta ton per

tahun. PT Semen Bosowa Barru yang berlokasi di Kecamatan Barru dan PT Fajar

Semen Barru berlokasi di Kecamatan Tanete Riaja, ke dua perusahaan tersebut

telah melakukan eksplorasi, sudi kelayakan, studi amdal pembangunan pabrik

semen. Dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kira-kira 1000 orang dan

diperkirakan tiga tahun ke depan mulai berproduksi.


Pariwisata

Potensi wisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam, wisata

budaya/sejarah dan wisata pantai/bahari. Beberapa objek wisata yang telah ada

antara lain alam, wisata budaya dan wisata sejarah dapat menjadi pendukung wisata

bahari dalam hal ini menyelam (diving), snorkeling, rekreasi pantai, panorama

aktivitas perkampungan nelayan, pembuatan perahu dan lomba perahu layar. Wisata

bahari sangat prospektif dengan ditemukannya Taman Laut dengan panorama

terumbu yang masih alami.

Adapun lokasi wisata bahari yang memiliki prospek untuk dikembangkan

melalui kerjasama dengan investor berada di Kecamatan Mallusetasi, berjarak

tempuh 34 km dari Ibukota Kabupaten, 22 km dari kota Parepare dan dari Makassar

berjarak 134 km. Kawasan ini memiliki nilai estetika cukup tinggi dan sangat

mendukung baik keindahan lepas pantai dengan kondisi terumbu karang yang

beranekaragam dan masih alami.

Pulau Panikiang memiliki ciri khas yang menarik yakni adanya ribuan burung

bangau yang menjadikan pulau tersebut sebagai habitatnya. Disamping itu pulau

Panikiang dijadikan pusat konservasi dan memungkinkan untuk dikembangkan

sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pelatihan yang terkait dengan

pengembangan mangrove.

Wisata hutan memiliki prospek untuk dikembangkan di Kabupaten Barru yang

dapat disinergikan dengan wisata bahari yang berada di Kecamatan Mallusetasi.

Luas kawasan hutan lindung di Kecamatan Mallusetasi 13.261 Ha tersebar di Desa

Nepo, Kelurahan Mallawa, Desa Bojo, Manuba, Kupa dan Kelurahan Bojo Baru,

Desa Kamiri di Kecamatan Balusu, Desa Gattareng di Kecamatan Pujananting,

Dusun Kalompie Desa Galung Kecamatan Barru memiliki potensi besar untuk

dijadikan kawasan wisata alam. Wisata sejarah meliputi, berbagai situs peninggalan

antara lain makam raja-raja.

Dengan tersedianya berbagai jenis wisata di Kabupaten Barru, terbuka

kesempatan untuk mendatangkan wisatawan baik lokal maupun manca Negara,

namun demikian perlu dukungan infrastruktur baik berupa jalan ke objek-objek wisata


maupun regulasi yang diperlukan serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam

pengelolaan objek wisata.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah secara lebih lengkap

diperlukan data dari sisi supply (produksi) dan dari sisi demand (konsumsi). Namun

karena keterbatasan data dari sisi demand, maka kondisi ekonomi Kabupaten Barru

akan dijelaskan lebih banyak dari sisi produksi.

Perkembangan Pendapatan Regional Bruto

Dari sisi produksi (supply side), dengan tolok ukur Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) pada tahun 2015, kondisi ekonomi Kabupaten Barru mencapai

Rp. 3,66 trilyun atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010. Jika dibandingkan

dengan PDRB tahun 2011 (ADHK 2010) yang mencapai Rp. 2,77 trilyun, maka

dimensi ekonomi wilayah Kabupaten Barru mengalami peningkatan. PDRB ADHK

adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah

karena faktor inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung pada indikator tersebut, sehingga

menunjukkan kenaikan/penurunan secara riil. Jika menggunakan PDRB atas dasar

harga berlaku (ADHB) dikhawatirkan analisis perkembangan ekonomi suatu wilayah

memberikan gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi jumlah produk tidak

meningkat tetapi akibat harga produk meningkat (inflasi) maka terkesan terjadi

pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan

peningkatan yang berarti. PDRB (ADHB) mengalami peningkatan nilai dari

Rp. 2,560,344.98 (juta) pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai

Rp. 4,797,345.95 (juta) pada tahun 2015, sementara atas dasar harga konstan

meningkat dari Rp. 2,560,344.98 (juta) pada tahun 2010; dan diperkirakan mencapai

Rp. 3,663,253.31 (juta) pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar

harga berlaku selama 5 tahun adalah 13,40 persen per tahun sementara rata-rata

pertumbuhan PDRB atas dasar konstan selama 5 tahun adalah 7,43 persen.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara

riil di Kabupaten Barru. Peningkatan nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya


penambahan investasi, merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi,

yang pada akhirnya berdampak pada peningkatnya pendapatan para pekerja

(masyarakat).

TABEL 16PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL TAHUN 2010-2015

NO TAHUN

PDRB ATASDASAR HARGA

BERLAKU(DALAM JUTA)

PDRB ATASDASAR HARGA

KONSTAN(DALAM JUTA)

PERTUMBUHANPDRB ATAS

DASAR HARGABERLAKU (%)

PERTUMBUHANPDRB ATAS

DASAR HARGAKONSTAN (%)

1 2010 2,560,344.98 2,560,344.98 - -

2 2011 2,914,969.86 2,768,518.38 13.85 8.13

3 2012 3,363,617.10 3,000,719.47 15.39 8.39

4 2013 3,816,794.62 3,238,153.56 13.47 7.91

5 2014* 4,396,905.91 3,453,222.26 15.20 6.64

6 2015** 4,797,345.95 3,663,253.31 9.11 6.08

RERATA 3,857,926.69 3,224,773.40 13.40 7.43

Sumber : PDRB Barru Tahun 2015. * angka sementara ** angka sangat sementara

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada

tahun sebelumnya, dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar

harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi dipergunakan untuk mengukur tingkat

kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan

kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga

produktivitasnya.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 mencapai 6,06 persen; pada tahun

2011 mencapai 8,13 persen; pada tahun 2012 mencapai 8,39 persen; pada tahun

2013 mencapai 7,91 persen, tahu322014 mencapai 6,64 persen dan diperkirakan

mencapai 7,71 persen pada tahun 2015.


TABEL 17

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2010-2015

TAHUN PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

2010 6.06

2011 8.13

2012 8.39

2013 7.91

2014* 6,64

2015** 7,71Sumber : PDRB Barru Tahun 2015 * angka sementara ** angka sangat sementara

Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian selama tahun 2015 masih didominasi oleh sektor

pertanian sebesar 36,50 persen (harga berlaku) dan 36,87 persen (harga konstan),

diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 17,06 persen (harga berlaku) dan 14,68 persen

(harga konstan), sementara yang paling kecil adalah sektor jasa perusahaan sebesar

0,03 persen (harga berlaku) dan 0,03 persen (harga konstan). Hal ini menunjukkan

bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur

perekonomian di Kabupaten Barru walaupun kontribusinya mulai menurun.Hal ini

disebabkan oleh berkembangnya setor-sektor lainnya misalnya sector konstruksi.

Dengan semakin berkembangnya sektor sekunder dan tersier menunjukkan bahwa

Kabupaten Barru tidak bergantung sepenuhnya pada sektor primer khususnya

pertanian, tapi juga diharapkan berkembangnya sektor lainnya. Ke depan dengan

berkembangnya infrastruktur transportasi maka akan berdampak luas pada

pertumbuhan perekonomian khususnya sektor konstruksi; sektor perdagangan

besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sector industry pengolahan .


TABEL 18

PDRB PER SEKTOR KABUPATEN BARRU TAHUN 2015**

No Lapangan UsahaPDRB (JUTA RUPIAH) %

ADHB ADHK ADHB ADHK

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,751,114.09 1,350,486.64 36.50 36.87

2 Pertambangan dan Penggalian 151,220.02 115,476.45 3.15 3.15

3 Industri Pengolahan 239,901.35 200,390.05 5.00 5.47

4 Pengadaan Listrik dan Gas 4,539.82 5,131.02 0.09 0.14

5Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

4,708.04 3,764.96 0.10 0.10

6 Konstruksi 818,250.45 537,839.14 17.06 14.68

7Perdagangan Besar dan Eceran, ReparasiMobil dan Sepeda Motor

416,073.78 362,503.27 8.67 9.90

8 Transportasi dan Pergudangan 124,697.51 87,117.61 2.60 2.38

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 48,890.68 34,987.13 1.02 0.96

10 Informasi dan Komunikasi 202,309.90 188,233.28 4.22 5.14

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 144,284.48 99,375.10 3.01 2.71

12 Real Estate 175,617.87 125,613.61 3.66 3.43

13 Jasa Perusahaan 1,222.14 953.66 0.03 0.03

14Administrasi Pemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib

382,720.79 279,732.71 7.98 7.64

15 Jasa Pendidikan 189,311.85 152,808.54 3.95 4.17

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 107,234.71 93,159.64 2.24 2.54

17 Jasa Lainnya 35,248.47 25,680.50 0.73 0.70

Jumlah PDRB 4,797,345.95 3,663,253.31 100.00 100.00

Sumber Data: BPS, 2015 ** Angka Sangat Sementara

Adapun rata-rata pertumbuhan kontribusi dari masing-masing sektor selama

tahun 2011-2015 dapat digambarkan sebagai berikut. Data tersebut di atas

menunjukkan bahwa sector pertambangan dan penggalian sebesar 6,99 persen

(ADHB) merupakan sector yang tumbuh positip disusul Jasa Keuangan dan Asuransi

sebesar 4,45 persen (ADHB) sementara sector-sektor lainnya mengalami

perlambatan. Secara umum dapat digambarkan bahwa dari 17 sektor yang ada 10

sektor yang mengalami perlambatan sedangkan 7 sektor bertumbuh positif antara

lain sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sector pertambangan dan

penggalian; sector transporasi dan pergudangan; sector jasa keuangan dan asuransi

dan sector informasi/komunikasi.


TABEL 19

PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR TAHUN 2015**

No Lapangan Usaha2011-2015

ADHB ADHK

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.21 -0.67

2 Pertambangan dan Penggalian 6.99 6.10

3 Industri Pengolahan -2.32 -0.87

4 Pengadaan Listrik dan Gas -6.48 2.68

5Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbahdan Daur Ulang

-4.06 -2.28

6 Konstruksi -0.48 -0.37

7Perdagangan Besar dan Eceran, ReparasiMobil dan Sepeda Motor

-0.36 3.14

8 Transportasi dan Pergudangan 2.81 1.79

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -1.07 -1.38

10 Informasi dan Komunikasi 0.62 5.71

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4.45 3.27

12 Real Estate 0.28 -1.45

13 Jasa Perusahaan -4.53 -3.62

14Administrasi Pemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib

-3.33 -3.54

15 Jasa Pendidikan -2.59 -0.63

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -3.11 -1.28

17 Jasa Lainnya 1.41 1.66

Sumber Data: Olahan BPS, 2015 ** Angka Sangat Sementara

PDRB Perkapita

Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu sasaran

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat mendukung

maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan

kesejahteraan. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja PDRB perkapita atas dasar

harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun ke tahun

Perkembangan pendapatan perkapita selama 5 tahun terakhir menunjukkan

peningkatan yakni atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 15,433,061.95 pada tahun

2010 menjadi Rp. 28,019,098.43 pada tahun 2015; sementara atas dasar harga

konstan yakni sebesar Rp15,433,061.95 pada tahun 2010 dan diperkirakan sebesar

Rp. 21,395,383.28 pada tahun 2015. Adapun rata-rata pertumbuhan Pendapatan

perkapita tahun 2010-2015 mencapai 12,69 persen atas dasar harga berlaku dan


6,76 persen atas dasar harga konstan. Meningkatnya pendapatan per kapita

tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus meningkatnya

kesejahteraan.

TABEL 20

PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DANHARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2010 S/D 2015

TAHUNPDRB PER KAPITA ADHB

PDRB PERKAPITA

PERTUMBUHAN (%)

ADHB ADHK ADHB ADHK

1 2 3 4 5

2010 15,433,061.95 15,433,061.95 - -

2011 17,386,923.34 16,513,384.09 12.66 7.00

2012 20,017,479.23 17,857,811.36 15.13 8.14

2013 22,544,297.30 19,126,493.24 12.62 7.10

2014 25,816,164.69 20,275,383.74 14.51 6.01

2015* 28,019,098.43 21,395,383.28 8.53 5.52

RATA-RATA 21,536,170.82 18,433,586.28 12.69 6.76

Sumber Data: BPS, 2014 * Perkiraan

Tingkat inflasi

Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena

adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat baik harga

barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan harga barang dan

jasa yang tidak terkendali. Salah satu parameter pembangunan ekonomi adalah

tingkat inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara bersamaan atau terus

menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi disebabkan karena permintaan

meningkat sedangkan barang yang dicari terbatas, harga meningkat sedangkan

produksinya terbatas dan peningkatan jumlah produksi disertai dengan peningkatan

permintaan.

Inflasi dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat

kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan

masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang

yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Tingkat inflasi di Kabupaten Barru pada tahun tahun 2011 menjadi 5,29 persen,

tahun 2012 meningkat menjadi 6,46 persen; tahun 2013 sebesar 5,15 persen; tahun


2014 sebesar 8,02 persen dan tahun 2015 menurun menjadi 2,85 persen.

Konsekuensi adanya inflasi adalah nilai tabungan akan merosot. Masyarakat yang

memegang uang tunai akan rugi karena nilai riil turun. Dampaknya adalah

menurunnya minat untuk menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit

berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank

yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru pada tahun 2014 mencapai 9,74%.

Adapun gambaran prosentase tingkat kemiskinan Kabupaten Barru dari tahun 2010

hingga tahun 2014 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 tingkat kemiskinan

mencapai 10,68 % kemudian turun pada dua tahun berikutnya yaitu 9,59% pada

tahun 2011 dan 9,28 % pada tahun 2012, untuk kemudian meningkat pada tahun

2013 sebesar 10,32 %, dan turun lagi pada tahun 2014 yakni 9,74%, sebagaimana

pada tabel dibawah ini :

TABEL 21

PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BARRU

NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TINGKAT KEMISKINAN (%)

1 Tahun 2010 17.716 10,68

2 Tahun 2011 16.120 9,59

3 Tahun 2012 15.530 9,28

4 Tahun 2013 17.472 10,32

5 Tahun 2014 16.589 9,74

Sumber Data: BPS Kab. Barru, 2015


A. Visi dan MISI

1.Visi Pembangunan Kabupaten Barru 2010-2015

Visi pembangunan Kabupaten Barru 2010-2015 mengacu pada visi yang telah

disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 yaitu;

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, danBermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun

2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

1. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih

baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-

rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat.

2. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru.

3. Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan

mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal

dalam rangka terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan.

4. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan

dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah.

5. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai

keagamaan.

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH


2. Misi Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah

daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manusia

2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif

4. Mengembangkan interkoneksitas wilayah.

5. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah kebijakan

pembangunan jangka menengah daerah meliputi:

a. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, melalui peningkatan mututenaga pendidik dan kependidikan serta perbaikan tata kelola pendidikan, denganmengembangkan manajemen berbasis sekolah dan teknologi informasi, dengansumber pembiayaan dari berbagai pihak

Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan

jangka menengah daerah yang terkait dengan pendidikan diarahkan pada (1)

meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, dan angka

melanjutkan sekolah (2) menurunkan angka buta huruf secara signifikan, (3)

meningkatkan kualitas guru, (4) meningkatkan sarana prasarana pendidikan, (5)

meningkatkan proses belajar mengajar, (6) meningkatkan luaran pendidikan dasar

dan menengah dan (7) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

pendidikan.

b. Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan dan keluarga berencana, melaluipeningkatan mutu tenaga kesehatan dan keluarga berencana serta perbaikan tatakelola kesehatan dan keluarga berencana dengan mengembangkan layanankesehatan dan keluarga berencana yang prima dan berbasis masyarakat yangdidukung oleh fasilitas kesehatan dan keluarga berencana yang memadai denganmengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan.


jangka menengah daerah yang terkait dengan kesehatan dan keluarga berencana

diarahkan pada (1) meningkatkan efektifitas pelayanan perawatan dan


pengobatan penyakit pada semua sarana pelayanan kesehatan (2) meningkatkan

status gizi masyarakat (3) menurunkan angka kematian bayi, balita dan ibu

hamil/melahirkan (4) meningkatkan keterpenuhan kebutuhan sarana prasarana

kesehatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedis, (5) meningkatkan

kemampuan tangkal atas penyakit menular dan (6) pengendalian laju

pertumbuhan penduduk dan meningkatkan status keluarga sejahtera dan

berkualitas.

c. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitasi programyang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengandukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diaksesdengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”


jangka menengah daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan pada (1) menurunkan

jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

bagi kelompok yang berpotensi miskin dan (2) meningkatkan jumlah penyandang

masalah kesejahteraan sosial yang tertangani mulai penampungan hingga

pemberdayaan sesuai tingkat keparahan masalah kesejahteraan sosial yang

disandang.

d. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui fasilitasipendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sisteminformasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan daripemerintah dan lembaga keuangan


jangka menengah daerah yang terkait dengan perekonomian daerah diarahkan

pada (1) mengembangkan transformasi struktur perekonomian dari sektor primer

ke sektor sekunder dan tersier (2) menciptakan jaringan kerjasama dengan

lembaga-lembaga mitra (3) meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi

pertanian yang semakin berkualitas (4) meningkatkan populasi ternak besar yang

bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan (5) meningkatkan produksi ternak

unggas (6) meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dan sarana

prasarananya (7) meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja pada


sector industry dan UMKM (8) meningkatkan eksploitasi sumber-sumber

pertambangan bernilai ekonomis tinggi (9)meningkatkan kelestarian ekologi dan

sumberdaya alam pada wilayah pertambangan (10) mengembangkan koperasi

sebagai bagian dari gerakan social masyarakat dan (11) meningkatkan kunjungan

dan event wisata.

e. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui fasilitasipendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sisteminformasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan daripemerintah dan lembaga keuangan


jangka menengah daerah yang terkait dengan pemuda, olahraga dan kebudayaan

diarahkan pada (1) mengembangkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan (2)

meningkatkan apresiasi seni daerah dan budaya lokal dan (3) mengaktualisasikan

nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan lokal asli masyarakat.

f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kesempatanberpartisipasi kepada masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam prosespembangunan dengan dukungan pengembangan media partisipasi, jaringankerjasama dan perbaikan kelembagaan serta mendorong pembiayaan darimasyarakat


jangka menengah daerah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan

desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada (1)

mengembangkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (2)

menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan (3)

mengembangkan kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan.

g. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencanamelalui pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan danberkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumberdaya alam, kesiagaanpenanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, mitigasidan adaptasi serta pembiayaan


jangka menengah daerah yang terkait dengan lingkungan hidup dan penanganan

bencana diarahkan pada (1) melestarikan sumberdaya alam (2) mengembangkan

pemeliharaan kualitas lingkungan (3) menciptakan sistem penanganan bencana


yang tanggap, efektif dan efisien (4) menciptakan kesiapan dalam mitigasi dan

adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan

dan keragaman hayati (5) memelihara keseimbangan antara kawasan lindung

dengan kawasan budidaya (6) mengembangkan wilayah perkotaan/agropolitan,

wilayah industri dan kawasan strategis dan (7) meningkatkan penanganan wilayah

banjir dan wilayah kekeringan.

h. Mempertahankan situasi keamanan yang kondusif melalui penegakan hukumyang memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan menjamin ketenteraman danketertiban yang didukung oleh regulasi dan pengembangan sistem pengamananswakarsa serta pembiayaan yang memadai


jangka menengah daerah yang terkait dengan pengembangan domokrasi dan

kesatuan bangsa, penegakan ketertiban dan keamanan, dan penengakan hukum

dan hak asasi manusia diarahkan pada (1) menanamkan nilai-nilai kesadaran

berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik (2) menjaga keharmonisan

dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku

kepentingan (3) meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial dan kepatuhan

pada hukum dan (4) meningkatkan perwujudan kesadaran dan penghargaan

terhadap hukum dan hak asasi manusia.

i. Meningkatkan infrastruktur ekonomi melalui pengembangan wilayah strategiscepat tumbuh dan kerjasama daerah dengan mengembangkan regulasi danfasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia, sistem moda transportasidan perangkat pendukungnya, regulasi dan media promosi investasi yangdidukung oleh pembiayaan pihak terkait


jangka menengah daerah yang terkait dengan infrastruktur, iklim investasi dan

kerjasama daerah diarahkan pada (1)meningkatkan keterpenuhan kebutuhan

jalan jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang;

(2) meningkatkan keterpenuhan kebutuhan infrastruktur angkutan darat;

(3) meningkatkan keterpenuhan fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan

dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah;


(4) mengembangkan keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan

asing dan (5) mengembangkan jaringan kerjasama antar daerah.

j. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui aktualisasi peran dan fungsiagama sebagai etos kerja, sikap dan perilaku birokrasi, peserta didik danmasyarakat dengan mengembangkan regulasi, pembinaan lembaga lembagakeagamaan, sarana peribadahan yang didukung pembiayaan dari berbagai pihak


jangka menengah daerah yang terkait dengan keagamaan diarahkan pada (1)

meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan (2)

mengembangkan dan memelihara saling kepercayaan, saling bantu serta

kepatuhan kepada norma kebersamaan.

k. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelolapemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif denganmengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasipelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional denganpembiayaan dari pihak terkait.


jangka menengah daerah yang terkait dengan pelayanan umum diarahkan pada

(1) meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan

program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif (2) meningkatkan

kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan (3) meningkatkan

kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan (4)

meningkatkan pencapaian kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan

perwujudan pemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan

kelembagaan masyarakat dan swasta (5) meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah (6) meningkatkan

pencapaian pelayanan publik yang prima (7) meningkatkan pencapaian

pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib (8) mengembangkan

sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan (9)

mengembangkan organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif

dan (10) meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.


C. PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan issu strategis dan tantangan khususnya dinamika pembangunan

di bidang sosial, ekonomi, budaya dan keamanan yang dihadapi tahun 2015, maka

tema pembangunan tahun 2015 adalah PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA

YANG TAAT ASAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAN PERTUMBUHAN INVESTASI,

sedangkan prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan;

2. Peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan efektifitas program

penanggulangan kemiskinan;

3. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan kesehatan;

4. Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat dan pelayanan umum melalui

reformasi birokrasi;

5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan aktualisasi peran dan fungsi agama

6. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah;

7. Peningkatan daya saing daerah;

BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4581/bab_1-2.pdf · A. Dasar...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4581/bab_1-2.pdf · A. Dasar...