BAB I PENDAHULUAN - pinrangkab.go.idpinrangkab.go.id/Bahanupload/RKPD 2017.pdfpengurangan target...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - pinrangkab.go.idpinrangkab.go.id/Bahanupload/RKPD 2017.pdfpengurangan target...
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan,
mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan
pembangunan di daerah.
Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten
Pinrang. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana
operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan
proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi
pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja
pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif, yang bersumber dari
APBD maupun sumber-sumber lain yangditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan
mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang
menyusun dokumen RKPD ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan
tahun 2017.
RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan
proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah
daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan
pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja
program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan
kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laoran Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Semester I, maka pemerintah daerah mengambil
beberapa kebijakan terkait hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 . Kebijakan- kebijakan tersebut diarahkan
kepada perbaikan pelayanan Publik, perbaikan Kualitas Infrastruktur, pengentasan
rumah tangga miskin, Implementasi E-Goverment.
Atas dasar beberapa hal tersebut diatas maka perlunya dilakukan
penataan ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk
pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan
SKPD untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman
penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2017
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2017;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015tentang
Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pinrang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2009-2029.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPMPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2014-2019.
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
29. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD)
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 disusun dengan maksud :
Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan
efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Untuk menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan
dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019.
Untuk menciptakan efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan
efektivitas anggaran pendapatan daerah.
2. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah
untuk:
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka
menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahantahun 2017
(PPAS) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Pinrang dengan
Bupati Pinrang yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017.
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penggaran tahunan
pembangunan daerah.
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan.
e. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah kepada DPRD.
f. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada
pemerintah.
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan
Terjadinya perubahan asumsi terkait dengan perkembangan
perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta
adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional,
regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi
anggaran di daerah.
Perubahan RKPD Tahun 2017 diperlukan dengan pertimbangan
sebagai berikut :
1. Hasil Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Akhir Tahun 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun 2016 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk
mendanai kegiatan Tahun Anggaran 2017.
2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat khususnya terhadap dana Alokasi
Khusus dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus serta beberapa
perubahan pada Pendapatan Asli Daerah.
3. Pergeseran Program/kegiatan antar SKPD, penghapusan
Program/kegiatan, penambahan Program/kegiatan baru, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan.
4. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan
dengan skala prioritas.
5. Kebijakan- kebijakan tersebut diarahkan kepada peningkatan pelayanan
Publik, perbaikan Kualitas Infrastruktur, pengentasan rumah tangga miskin,
Implementasi E-Government
1.5 Sistematika Perubahan RKPD
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan, Menjelaskan latar belakang, Dasar Hukum, Maksud
dan Tujuan serta Dasar Pertimbangan Perubahan.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Hingga
Akhir Juni Tahun 2017, Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2017 berdasarkan target indikator sasaran program dalam
RPJMD dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2017.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, Memuat penjelasan tentang kondisi
ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, yang antara lain mencakup
indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.
BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017, memuat kegiatan
lanjutan RKPD Tahun 2017, pergeseran kegiatan antarSKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang
mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
tersebut mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang
akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk belanja
tidak langsung pada belanja pegawai/gaji), belanja langsung dan
pengeluaran pembiayaan.
BAB V : PENUTUP, Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran
pemerintah Kabupaten Pinrang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan
masyarakat.
BAB II
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017
Hingga Akhir Juni Tahun 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017,
merupakan Tahun keempat RKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019.Prioritas Pembangunan Kabupaten
Pinrang Tahun 2017 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, keadaan
tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta isu
strategis dan prioritas pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan.
Perubahan RKPD 2017 Kabupaten Pinrang merupakan gambaran rencana
prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang akan dilaksanakan
pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan
hingga akhir Juni Tahun 2017.
Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan
perencanaan pembangunan selanjutnya. Dalam hal penentuan Rencana Kegiatan
haruslah mengacu pada 3 (tiga) hal, Prioritas Permasalahan yang belum
terselesaikan dari Tahun RKPD 2016, sejalan dengan Isu Strategis RPJMD 2014-
2019, tidak bertentangan dengan Isu Strategis RKP Provinsi dan RKP Tahun 2017.
Kemudian dari ketiga acuan diatas disusun menjadi Prioritas Pembangunan RKPD
Tahun 2017.
Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2017 disusun
berdasarkan nomenklatur PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 juncto
PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 juncto PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan – kegiatan strategis
yang diusung oleh SKPD dan wilayah Perencanaan pembangunan yang telah
disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada di Kabupaten Pinrang. Namun demikian, melalui
program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi
permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang
menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2017 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan
prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi
pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
2.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2014-2019, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD hingga akhir
Juni Tahun 2017. Isu Strategis Pembangunan Nasional 2017, Isu Strategis Provinsi
Tahun 2017 serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual
dan faktual, maka dirumuskan Isu Strategisyang akan menjadi bahan kebijakan
dalam perencanaan kegiatan Kabupaten Pinrang Tahun 2017.
Isu Strategis yang akan ditetapkan dalam perubahan RKPD 2017 tidak
terlepas dari tema pembangunan nasional Tahun 2017 yaitu ”Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Isu Pembangunan Nasional 2017yang merupakan prioritas dan sasaran
pembangunan meliputi :
1. Dimensi Pembangunan Manusia
- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan
- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional
- Reforma Agraria 4. Kondisi Perlu
- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Tema tersebut merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 dengan sembilan
agenda prioritas (Nawacita) yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, dan demokratis 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera. 6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali
kurikulum pendidikan nasional
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui
kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.
Sejalan dengan Sembilan agenda prioritas nasional, yang dijabarkan ke dalam
rencana tahunan. Untuk tahun 2016 arah kebijakan Pembangunan Nasional
meliputi:
a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi Dalam
Negeri b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan c. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat d. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan
Sedangkan tema RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2017yaitu :“ PENINGKATAN
KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG
BERKELANJUTAN”dengan arah kebijakanyaitu :
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Akselerasi pembangunan pendidikan dan kesehatan serta, kepemudaan,
keolahragaan, dan kebudyaan 3. Pengembangan kawasan strategis 4. Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan 5. Penguatan kethanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut 6. Dukungan pengembangan poros maritim
dan issu strategis tahun 2016 adalah :
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan; 2. Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan, dan
Kebudayaan, Pembangunan Kesehatan ; 3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah;
4. Pengembangan Kawasan Strategis;
5. Peningkatan Kapasitas birokrasi dan kelembagaan
Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2017
(Perubahan RKPD) adalah “PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN
INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS”dengan issu strategi yaitu :
1. Pengembangan komoditas unggulan daerah 2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas infrastruktur, Penataan ruang, lingkungan
hidup dan Penanggulangan bencana 4. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan
Kemiskinan 6. Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran. 7. Stabilitas Keamanan
Dengan memperhatikan issu-issu strategis tersebut dan mengacu pada prioritas
pembangunan nasional dan provinsi tahun 2017, maka prioritas pembangunan
Kabupaten Pinrang tahun 2017 yaitu :
1. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta
industri secara terpadu; 2. Pembangunan ekonomi rakyat; 3. Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana; 4. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan; 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya
saing sumber daya manusia; 6. Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.
Tabel 2.32
Hubungan antara Isu Strategis dengan Prioritas RKPD 2017
No
Isu Strategis
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2017
Pengembangan komoditas
Pengembangan kawasan agropolitan,
1 minapolitan, agrowisata serta industri
unggulan daerah secara terpadu
2 Ekonomi Kerakyatan Pembangunan ekonomi rakyat
Kualitas dan Kuantitas
3 infrastruktur, Penataan Peningkatan infrastruktur dan
fungsi ruang, kerusakan penanggulangan bencana
lingkungan hidup dan
mitigasi bencana alam
4 Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kapasitas birokrasi dan
kelembagaan
Berbasis IT
Pelayanan pendidikan dan
Peningkatan akses dan mutu pelayanan
5 kesehatan, pendidikan serta daya saing
pelayanan kesehatan sumber daya manusia
6 Kemiskinan, pengangguran Perluasan lapangan kerja dan
dan ketenaga kerjaan pengentasan kemiskinan
7 Agama, nilai dan budaya Peningkatan nilai-nilai keagamaan,
masyarakat pelestarian budaya dan kearifan lokal
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah
Secara umum Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap
SKPD dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu
dengan yang lain. Namun dalam setiap permasalahan harus selalu diusahakan
solusi yang terbaik bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan Kabupaten
Pinrang, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tiap bidang urusan
yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2008.
Tabel 2.34
Permasalahan Bidang/Urusan Kabupaten Pinrang
Tahun 2017
No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 Pendidikan Tingginya tingkat kerusakan dan adanya Perbaikan kerusakan dan terbatasnya fasilitas Sarana Pendidikan tersedianya fasilitas Sarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP. pada Jenjang SD dan SMP.
Belum meratanya distribusi pendidik Analisis pendistribusian pendidik dan dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan
Belum optimalnya partisipasi Tingginya partisipasi masyarakat yang masyarakat yang mampu secara mampu secara ekonomi terhadap ekonomi terhadap pendidikan. pendidikan
Belum memadainya kualitas tenaga Pelatihan pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan Terlambatnya juknis anggaran yang Transfer anggaran yang bersumber dari bersumber dari APBD Propinsi dan APBD Propinsi dan APBN bersamaan APBN. dengan juknis
perbandingan mutu SDM yang berada Pemerataan kualitas pendidik dan di daerah perkotaan cenderung relatif tenaga kependidikan antara perkotaan lebih baik dibanding di daerah dan perdesaan perdesaan.
2 Kesehatan Masih kurang lengkapnya peralatan Tersedianya kelengkapan peralatan
kesehatan terutama untuk penyakit kesehatan terutama untuk penyakit bedah dan IGD bedah dan IGD
Masih kurang lengkapnya peralatan Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit kesehatan terutama untuk penyakit rujukan rujukan
Masih tingginya prevalensi penyakit – Peran aktif masyarakat dalam menjaga penyakit menular dan munculnya dan melakukan deteksi dini penyakit penyakit tidak menular, gizi buruk secara partisipatif
Masih rendahnya perhatian masyarakat Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dalam mendukung perilaku hidup dan sehat serta Pencegahan penyakit bersih dan sehat
Belum meratanya akses dan kualitas Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU cakupan pelayanan Puskesmas dan yang didukung oleh inftrastruktur dan SDM Pustu/Poskesdes. yang memadai
Belum optimalnya peran masyarakat Promosi kesehatan dan Pemberdayaan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat
3 Pekerjaan Updating data base jalan dan jembatan Peningkatan updating data base jalan
Umum dan belum optimal dan jembatan
Penataan Belum optimalnya pengelolaan irigasi Penguatan kelembagaan pengelolaan
Ruang; irigasi
Belum optimalnya kinerja jaringan Perbaikan kerusakan dan pengurangan
irigasi kebocoran saluran irigasi
Belum tersedianya database jaringan Tersedinya database jaringan irigasi
irigasi
Tidak optimalnya prasarana PDAM Tirta Perbaikan/peningkatan prasarana
Sawitto berdasarkan DED
Kurangnya kesadaran masyarakat Motivasi untuk memanfaatkan prasarana
desa/kelurahan penerima program air dan sarana yang telah dibangun
minum untuk mengoptimalkan
pemanfaatannya
Belum efektifnya Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Tata Ruang
Tata Ruang yang ada sebagai acuan Kawasan Perkotaan dan Strategis
untuk pemanfaatan ruang
Masih rendahnya disiplin dan kesadaran Sosialisasi kepada masyarakat tentang
masyarakat tentang pemanfaatan pentingnya aspek tata ruang dalam
ruang pembangunan
Belum terealisasinya keberadaan RTH Mewujudkan sinkronisasi program
khususnya kawasan perkotaan pembangunan sesuai dengan rencana
sebagaimana arahan UU No.26/2007 tata ruang dan meningkatkan upaya
tentang Penataan Ruang. pencapaian luasan RTH pada kawasan
perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan
lainnya.
4 Perumahan Cakupan pelayanan air bersih pedesaan Peningkatan cakupan pelayanan air
Rakyat dan belum mencukupi dari total jumlah bersih dan pemanfaatan jaringan air
penduduk daerah pelayanan bersih terbangun
Kawasan
Permukiman
Belum tersedianya dokumen Perencanaan dokumen tentang
perencanaan perumahan secara perumahan
komprehensif,
Kualitas aparat belum memadai Mengikuti pelatihan, workshop dan
seminar
5 Ketenteraman, Banyaknya LSM, ORMAS dan Yayasan Meningkatnya rasa kesadaran
Ketertiban yang belum mendaftarkan masyarakat tentang pentingnya perijinan
keberadaannya
Umum, dan
kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang,
Pelindungan
tetapi mereka sering melakukan
Masyarakat aktivitas/kegiatannya
Masih kurangnya pemahaman peserta Pelatihan mitigasi bencana bagi petugas
pemantapan petugas sosial bencana bencana
mengenai penanganan bencana alam.
6 Sosial Tidak akuratnya data tentang Pemutakhiran data PMKS
penyandang masalah sosial
Masih kurangnya peran masyarakat Penyadaran dan sosialisasi kepada
dalam penanganan PMKS masyarakat Tentang penanganan PMKS
Tidak adanya tindaklanjut bimbingan/ Pemberian bantuan bagi Kelompok
pelatihan kepada kelompok masyarakat masyarakat yang telah diberikan
bimbingan
B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
7 Tenaga Kerja; Masih banyaknya tenaga kerja yang Penciptaan tenaga kerja yang memenuhi
belum memenuhi standar keahlian / standar keahlian / keterampilan yang
keterampilan yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha /
kebutuhan dunia usaha / industri industri.
Masih tingginya tingkat pengangguran Pengembangan dan Penciptaan lapangan
kerja
Banyaknya jumlah perusahaan yang Bertambahnya jumlah perusahaan yang
kurang modal dan kemampuan berkemampuan menejamen serta
menejmen serta pemasaran pemasaran baik
Fluktuasi harga selalu berubah dari Terjaga Stabilitas ekonomi
waktu-kewaktu sesui dgn pertumbuhan
ekonomi
Banyaknya perusahaan dan pekerja terciptanya saling kesepahaman antara
yang belum memahami peraturan perusahaan dan pekerja mengenai
ketenagakerjaan peraturan ketenagakerjaan
Kurangnya pemahaman ter-hadap adanya pemahaman terhadap peraturan
peraturan ketenagakerjaan ketenagakerjaan
Belum optimalnya pendataan tentang Pendataan tentang tenaga kerja secara
ketenagakerjaan terpadu
8 Pemberdayaan Belum tersedianya database yang Penyusunan database Kegiatan
Perempuan berkaitan dengan pemberdayaan pemberdayaan perempuan
perempuan
dan
Pelindungan
Belum memadainya kualitas Meningkatkan kualitas aparatur
Anak
perencanaan program dan kegiatan perencanaan
yang berkaitan dengan pemberdayaan
perempuan
9 Pangan Masih rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang pola konsumsi
masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan
pangan yang beragam, berimbang dan bergizi
bergizi
Belum optimalnya Pembinaan Optimalisasi peran PPL dalam
kelembagaan petani Pembinaan kelembagaan petani
Masih rendahnya kemampuan SDM Pelatihan dan magang bagi kelompok
pengelola kelompok tani tani
Koordinasi antar stakeholder kurang Meningkatkan koordinasi antar
optimal stakeholder
Terbatasnya ketersediaan data primer Tersedianya data primer dan skunder
dan skunder untuk kajian rantai, untuk kajian rantai, pasokan dan
pasokan dan pemasaran pangan pemasaran pangan
Pemahaman program Desa Mandiri Meningkatnya Pemahaman program
Pangan masih kurang Desa Mandiri Pangan
Kurangnya Pengetahuan kelompok Bertambahnya Pengetahuan kelompok
wanita tani untuk optimalisasi wanita tani untuk optimalisasi
pekarangan dan pengembangan unit pekarangan dan pengembangan unit
bisnis pangan bisnis pangan
Pada aspek ketersediaan bahan Pangan optimalisasi pencapaian produksi dan
(Produksi), masih belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian
pencapaian produksi dan produktivitas apabila dibandingkan dengan potensi
komoditas pertanian apabila yang ada.
dibandingkan dengan potensi yang ada.
10 Pertanahan Rendahnya kesadaran dan pemahaman Menghimbau kepada pemilik tanah untuk
pemilik tanah akan pentingnya melengkapi dokumen
dokumen kepemilikan tanah
Masih mahalnya biaya pengurusan Murah biaya pengurusan dokumen
dokumen pertanahan pertanahan;
Masih adanya potensi permasalahan terselesaikannya permasalahan
pertanahan terutama mengenai kondisi pertanahan terutama mengenai kondisi
aset pemerintah daerah terkait dengan aset pemerintah daerah terkait dengan
kepastian hukum dan administrasi kepastian hukum dan administrasi
pertanahan; pertanahan;
11 Lingkungan Belum optimalnya cakupan penanganan Penambahan dan pemeliharaan sarana
Hidup timbunan sampah dan prasarana pengelolaan persampahan
Masih rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang pentingnya Menjaga
masyarakat dalam menjaga lingkungan lingkungan
khususnya pengelolaan sampah
Belum optimalnya kuantitas dan Pelatihan aparatur
kualitas aparat
Masih banyaknya masyarakat yang Adanya kesadaran masyarakat untuk
melakukan pembuangan sampah tidak membuangsampah disembarang
disembarang tempat tempat
12 Administrasi Masih rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang pentingnya Dokumen
Kependudukan masyarakat tentang dokumen kependudukan
dan
kependudukan
Belum optimalnya Pendataan Sosialisasi masalah Kependudukan
Pencatatan
kependudukan kepada masyarakat
Sipil Kurangnya data penduduk yang akurat Tersedianya data penduduk yang akurat
(valid) sehingga sering terjadi data (valid)
ganda.
Terbatasnya anggaran untuk Tersedianya anggaran untuk
melaksanakan kegiatan pelatihan melaksanakan kegiatan pelatihan
13 Pemberdayaan Masih rendahnya kapasitas Meningkatnya kapasitas ekonomi
Masyarakat perekonomian masyarakat desa. masyarakat pedesaan
Belum tersedianya data kemiskinan Pendataan ulang terhadap penduduk
dan Desa
secara akurat miskin
Masih terbatasnya jenis TTG yang Pembinaan dan pengembangan
dikembangkan Posyantekdes, pelatihan serta gelar TTG
Kurangnya pembinaan terhadap Pembinaan dan pelatihan kader
kelompok organisasi wanita/PKK dan Posyandu, dasawisma dan PKK
Dasawisma
Masih terbatasnya kuantitas dan Terpenuhinya fasilitator aparat desa
kualitas fasilitator dan aparat desa yang mampu melakukan fasilitasi
yang mampu melakukan fasilitasi perencanaan
perencanaan
14 Pengendalian Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan Tersedianya Petugas Lapangan KB yang
Penduduk dan PKB belum optimal dalam melakukan berpengalaman melaksanakan
mekanisme operasional program mekanisme operasional program
Keluarga
sehingga berdampak terhadap
Berencana;
keberhasilan program.
Makin berkurangnya jumlah PLKB dan perlu penambahan tenaga fungsional
PKB sebagai petugas fungsional program KB.
lapangan
Peran Pria dalam KB masih rendah hal Peran Pria dalam KB masih rendah hal
ini dapat dilihat dari masih rendahnya ini dapat dilihat dari masih rendahnya
Pencapaian peserta KB baru MOP dan Pencapaian peserta KB baru MOP dan
akseptor KB Kondom. akseptor KB Kondom.
Anggaran operasional untuk penggerak Anggaran operasional untuk penggerak
program KB di tingkat lini lapangan program KB di tingkat lini lapangan
seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih
terbatas sehingga berpengaruh terbatas sehingga berpengaruh terhadap
terhadap tingkat partisipasi tingkat partisipasi masyarakat
masyarakat.
Masih rendahnya penerimaan Penyuluhan terhadap manfaat
masyarakat terhadap metode Kontrasepsi jangka panjang
kontrasepsi jangka panjang
15 Perhubungan Terbatasnya ketersediaan fasilitas Penyediaan Fasilitas perlengkapan jalan
pendukung keselamatan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan
Terbatasnya aparat teknis terdidik/ Pelatihan teknis Bidang perhubungan
trampil dibandingkan dengan beban
tugas
Belum sinerginya koordinasi antar Peningkatan koordinasi dan sinergitas
daerah dan instansi terkait dalam antar daerah/instansi
pelaksanaan kewenangan
Masih banyak terminal-terminal tidak adanya terminal-terminal
bayangan yang berpotensi bayangan yang berpotensi mengganggu.
mengganggu.
Meluasnya titik-titik rawan kemacetan berkurangnya titik-titik rawan
dan meningkatnya kecelakaan lalu kemacetan sehingga menurunnya
lintas. kecelakaan lalu lintas.
16 Komunikasi Keterbatasan SDM bidang Teknologi Bertambahnya pegawai dengan SDM
dan Informasi dan Komunikasi; bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
Informatika;
Tingkat pemanfaatan dan efektivitas Pengaturan Sarana Prasarana TIK di
kegiatan bidang teknologi informasi, lingkungan kecamatan;
tidak merata di semua kecamatan
Belum optimalnya upaya penyebaran Terselenggaranya penyebaran informasi
informasi melalui media pameran, melalui media pameran, radio, dan
radio, dan majalah Pemda yang majalah Pemda
disebabkan terbatasnya SDM, sarana
dan prasarana;
Belum memadainya kualitas aparatur Pelatihan kepada Aparatur
Koordinasi antar instansi belum optimal Optimalisasi koordinasi dengan instansi
terkait
17 Koperasi, Masih rendahnya daya saing produk Peningkatan kualitas produk lokal
Usaha Kecil, lokal
Masih rendahnya pemahaman Sosialisasi peran dan fungsi koperasi
dan Menengah
masyarakat tentang peran dan fungsi
koperasi
Masih rendahnya kualitas SDM Pelatihan pengelola koperasi
pengelola koperasi
Lemahnya struktur permodalan Memfasilitasi UMKM dalam Mengakses
lembaga keuangan/ perbankan
Lemahnya akses informasi tentang Pengembangan jaringan klaster dan
pengembangan UMKM penguatan melalui sentra UMKM
Masih rendahnya pemanfaatan Pemanfaatan teknologi tepat guna bagi
teknologi pelaku UMKM yang memiliki potensi
Kurangnya kemitraan dan jaringan Pengembangan kemitraan dan jaringan
usaha usaha bagi UMKM
Masih banyaknya pelaku UKM yang Sosialisasi kepada pelaku UKM tentang
belum memiliki legalitas usaha pentingnya legalitas usaha
kurangnya jiwa kewirausahaan, meningkatnya wirausaha-wirausaha baru
lemahnya motivasi, inovasi kreativitas yang bisa mempunyai capabilitas
dan disiplin kerja serta profesionalisme memadai untuk berkembang
di bidang penguasaan teknologi,
manajemen dan wawasan bisnis, di
mana hal ini sangat mempengaruhi
daya saing produksi UKM/IKM untuk
menciptakan peluang usaha.
Terbatasnya permodalan yang dimiliki meningkatnya perbankan atau bidang
Koperasi Usaha Kecil Menengah. keuangan lainnya yang memberikan
permodalan bagi yang Koperasi Usaha
Kecil
Masih banyaknya koperasi yang tidak banyaknya koperasi yang memenuhi
memenuhi persyaratan operasional persyaratan operasional ( sehat)
(kurang sehat)
Rendahnya akses pasar industri kecil terbukanya akses pemasaran terhadap
menengah karena pengusaha UKM pasar industri kecil menengah
memprioritaskan pada aspek produksi
sedangkan fungsi pemasaran kurang
diperhatikan
18 Penanaman Belum lengkapnya sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana
Modal prasarana Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, dalam menunjang
Kabupaten Pinrang, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang
pelaksanaan tugas-tugasyang dilaksanakan baik untuk kepentingan
dilaksanakan baik untukkepentingan informasi dan promosi investasi bagi
informasi dan promosi investasi bagi para calon investor;
para calon investor;
Kurangnya Peluang investasi yang Meningkatnya peluang investasi yang
dipromosikan melalui media; dipromosikan
Proyek-proyek yang akan Tersusunnya regurasi mengenai insentif
dikerjasamakan masih tidak ditunjang terhadap investor-investor baru;
dengan regulasi dalam bentuk insentif
sehingga menjadi daya tarik mitra dari
kalangan swasta untuk melakukan
kerjasama dengan pemerintah;
19 Kepemudaan Terbatasnya anggaran dalam Tersedianya anggaran yang memadai
dan Olahraga pembinaan dan pembiayaan atlet untuk pembinaan dan pembiayaan atlet-
dalam mengikuti iven-iven tingkat atlet dalam mengikuti setiap kejuaran
propinsi maupun nasional
Masih terbatasnya sarana dan terbangunnya sarana dan prasarana olah
prasarana olah raga, terutama di raga, terutama di pedesaan.
pedesaan.
Masih kurangnya pemanfaatan iptek bertambahnya pemanfaatan iptek dalam
dalam pengembangan olah raga baik pengembangan olah raga baik dari
dari sarana maupun prasarananya. sarana
20 Statistik Penerbitan data statistic daerah sering Penerbitan data statistic daerah palin
mengalami keterlambatan lambat bulan maret
Ketidaksepahaman tentang data yang Adanya Kesamaan data yang
dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
21 Persandian Sarana dan Prasarana Persandian belum Pengadaan sarana dan prasarana
memadai persandian
22 Kebudayaan Pemahaman masyarakat tentang Sosialisasi kepada Masyarakat tentang
budaya lokal yang penuh kearifan arti pentingnya budaya lokal
semakin luntur
Semakin kuatnya pengaruh media Meningkatnya kesadaramn masyarakat
informasi yang membawa budaya yang akan pentingnya aspek kebudayaan
tidak sesuai dengan budaya lokal dalam pembangunan
Rendahnya perhatian dan kesadaran Pelestarian budaya
akan pentingnya pelestarian budaya
23 Perpustakaan Masih rendahnya budaya baca baik di Sosialisasi tentang budaya membaca
tingkat masyarakat maupun aparat pada aparat dan masyarakat
Masih kurangnya jumlah koleksi buku Penambahan jumlah koleksi buku
24 Kearsipan Masih rendahnya pemahaman SKPD Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang
tentang pentingnya masalah kearsipan fungsi dan peran arsip
Kurangnya jumlah aparatur yang Pelatihan kepada aparat tentang
memiliki kompetensi dalam penataan penataan arsip
arsip
Belum optimalnya arsip sejarah dan Optimalisasi kearsipan sejarah dan
budaya Kabupaten Pinrang yang budaya Kabupaten Pinrang yang
disimpan di kantor arsip daerah disimpan di kantor arsip daerah
Prasarana gedung arsip yang telah Tersedianya Sarana dan Prasarana
memenuhi standar nasional belum gedung arsip yang telah memenuhi
dilengkapi dengan sarana perangkat standar nasional
keras dan perangkat lunak kearsipan
yang memadai
Belum optimalnya penataan arsip di Optimalisasi penataan arsip di
SKPD,Kecamatan dan Kelurahan SKPD,Kecamatan dan Kelurahan
Belum optimalnya pelayanan informasi Terselenggaranya pelayanan
kearsipan kepada masyarakat informasikearsipan kepada masyarakat
secara optimal
C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
25 Kelautan dan Masih kurangnya volume fisik yang Tercukupinya volume fisik yang
Perikanan ditargetkan dan memenuhi kualitas ditargetkan dan memenuhi kualitas yang
yang dikehendaki dikehendaki
Masih tingginya ancaman penyakit Berkurangnya ancaman penyakit yang
yang dapat mengganggu produktivitas dapat mengganggu produktivitas dan
dan merugikan usaha. merugikan usaha.
Masih terbatasnya pengetahuan, Meningkatnya pengetahuan, Sikap dan
keterampilan dan sikap masyarakat Keterampilan peternak dan Petani ikan
perikanan dalam melaksanakan usaha melalui diseminasi dan penerapan
budidaya perikanan sesuai dengan teknologi Perikanan
standar teknis budidaya.
Masih lemahnya struktur kelembagaan Meningkatkan intensitas pembinaan
nelayan dan pembudidaya ikan serta pada kelompok nelayan dan
pengolahan dan pemasaran hasil pembudidaya ikan termasuk yang
perikanan berkaitan dengan pengolahan dan
pemasaran
Sarana dan prasarana nelayan dan Pengadaan sarana dan prasarana
pembudidaya ikan masih sederhana modern
Jumlah keluarga miskin di wilayah Peningkatan ketrampilan nelayan,
pesisir masih cukup besar pembudidaya dan pengolah ikan
26 Pariwisata Belum terintegrasinya dokumen Pengintegrasian Dokumen
Pengembangan kepariwisataan daerah pengembangan kepariwisataan
dengan grand strategi Percepatan
pembangunan daerah
Belum optimalnya kualitas perencanaan Peningkatan kualitas dokumen
kepariwisataan Perencanaan kepariwisataan
Terbatasnya aparat yang memiliki Mengikutsertakan aparat pariwisata kompetensi di bidang kepariwisataan dalam berbagai pelatihan, pertemuan, seminar kepariwisataan
Masih kurangnya materi pameran Meningkatnya peminat yang mengikuti produk unggulan yang berpotensi dari materi pameran produk unggulan para pelaku jasa usaha pariwisata
27 Pertanian Belum optimalnya produktifitas Meningkatnya produktifitas komuditas beberapa komoditas unggulan unggulan
Terbatasnya ketersediaan sarana dan Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi di tingkat petani prasarana serta pendampingan termasuk benih, pupuk dan pestisida
Rendahnya kemampuan, pengetahuan Penyuluhan, bimbingan dan sekolah dan keterampilan petani lapang Lemahnya jaringan kemitraan dan Peningkatan kerjasama baik Antar kelembagaan yang di miliki petani petani/ kelompok tani maupun lembaga lainnya Belum memadainya ketersediaan Penyusunan database untuk komoditas database tentang produksi, unggulan produktivitas, komoditas unggulan
Tingginya laju konversi lahan Optimalisasi pemanfaatan dan regulasi tentang tata ruang
Masih rendahnya pemanfaatan Pemanfaatan teknologi dalam teknologi dalam pengelolaan pertanian pengelolaan pertanian
Terbatasnya petugas Inseminasi Pelatihan terhadap inseminator yang Buatan berasal dari masyarakat dan aparat
Manajemen pemeliharaan ternak masih Penyuluhan, pelatihan dan pembinaan belum optimal Terhadap kelompok peternak
Penjualan/pemotongan betina produktif Penyelamatan dan sosialisasi Tentang masih cukup tinggi yang mengancam pentingnya mempertahankan sapi betina populasi dan ketersediaan bibit produktif dalam penyediaan bibit yang berkualitas Masih terjadinya fluktasi harga akibat
dari ketidakseragaman pola tanam
petani
Belum optimalnya diversifikasi
konsumsi pangan penduduk yang
masih didomonasi oleh kelompok
bahan pangan padi padian.
Masih terjadinya peralihan fungsi lahan
dari lahan pertanian ke non pertanian
Administrasi kelompok belum lengkap,
pemahaman tentang UEP masih kurang
Kurang berkembangnya usaha
pertanian, perikanan dan kehutanan
berbasis pedesaan yang berdaya saing
tinggi dan berkelanjutan
sistem alih teknologi lemah
Masih tingginya ancaman penyakit
pada ternak yang dapat mengganggu
produktivitas dan merugikan usaha.
Kurangnya penerapan standar teknis
budidaya.
Penanggulangan PHMS masih
terkendala oleh faktor sosial, ekonomi,
budaya masyarakat dan
kelembagaan
Kondisi RPH masih belum sesuai
dengan standar teknis
Terbatasnya adopsi teknologi yang
menunjang peningkatan kualitas
produksi usaha yang berdaya saing dan
mempunyai nilai tambah
Penerapan pengelolaan limbah
peternakan menjadi biogas ataupun
kompos masih terbatas sehingga
pemanfaatan limbahnya pun masih
sangat terbatas
28 Kehutanan - -
29 Energi dan Masih adanya dusun yang belum Elektrifikasi daerah terpencil
Sumber Daya terjangkau jaringan listrik
Banyaknya dusun yang belum memiliki Pemasangan instalasi air dan
Mineral
sumber air bersih Pengeboran air bawah tanah
30 Perdagangan Belum optimalnya penataan dan Terselenggaranya rutinitas penataan dan
pengelolaan pasar sebagai sarana pengelolaan pasar sebagai sarana
perdagangan. perdagangan.
Masih belum efektifnya pengawasan Kerjasama dengan instansi terkait dalam
barang yang beredar dan jasa tertib pelaksanaan pengawasan barang dan
ukur, takar, timbangan dan jasa serta pengawasan alat ukur, takar,
perlengkapannya. timbangan dan perlengkapannya.
Belum tersedianya sentra-sentra Pemetaan sentra-sentra Produksi dan
produksi dan perdagangan yang pembinaan terhadap sentra produksi
memenuhi kualitas teknis yang ada
Belum adanya jaminan pemasaran Pembinaan terhadap produsen dan
terhadap produk pengembangan jaringan pemasaran
Terbatasnya jumlah pengusaha yang Pembinaan terhadap Pengusaha melalui
melakukan perdagangan antar pulau pelatihan tentang tata cara perdagangan
maupun ekspor antar pulau maupun ekspor
31 Perindustrian Produktivitas IKM relatif terbatas Fasilitasi penyediaan bahan baku
Rendahnya SDM IKM terutama yang Pelatihan SDM IKM
berkaitan dengan standar mutu produk
Masih rendahnya pengaplikasin Pelatihan dan penyediaan data teknologi
teknologi tepat guna tepat guna
Terbatasnya modal kerja IKM Fasilitasi penyediaan modal
Belum tersedianya database dan profil Penyusunan database dan profil industri
industri secara komprehensif secara lengkap
Belum tersedianya Roadmap Penyusunan dokumen Pengembangan
pengembangan industri industri khususnya untuk industry rumah
tangga dan kecil
Keterbatasan jumlah aparat yang Pelatihan dan bintek aparatur
memiliki kompetensi dalam
Pengembangan industri
Masih rendahnya kemampuan Meningkatnya kemampuan manajemen
manajemen dan permodalan industri dan permodalan industri kecil
kecil menengah. menengah.
Masih rendahnya akses pemasaran Meningkatnya akses pemasaran produk
produk IKM. IKM.
Masih kurangnya sarana dan prasarana Tersedia/terpenuhinya sarana dan
produksi dan permodalan. prasarana produksi dan permodalan.
32 Transmigrasi Banyaknya transmigran tidak betah Kawasan transmigrasi yang kondusif
menetap untuk kehidupan sosial ekonomi
transmigran
D FUNGSI PENUNJANG URUSAN
33 Sekretariat
Daerah
34 Perencanaan Kurang sinkronnya perencanaan Sinkronisasi program antar dokumen Kabupaten dengan Propinsi serta perencanaan Nasional
Belum sinkronnya perencanaan tingkat Pengintegrasian berbagai program dan kabupaten dengan usulan kegiatan kegiatan yang mengacu pada dokumen SKPD, perencanaan yang telah ada
Masih rendahnya SDM aparat Pelatihan perencanaan perencana
Masih kurangnya sumber daya manusia Penempatan aparat di Bappeda yang (SDM), baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan beban kerja dibandingkan dengan beban kerja yang
dilaksanakan di BAPPEDA.
Belum optimalnya ketersediaan data Optimalisasi bank data yang ada di setiap SKPD untuk
menunjang proses perencanaan baik
untuk tingkat kabupaten maupun di
masing-masing SKPD.
Belum optimalnya implementasi Sosialisasi dan pelatihan peningkatan prosedur perencanaan pembangunan kualitas perencanaan pembangunan bagi aparat Bappeda dan SKPD lainnya
35 Keuangan Ketidakdisiplinan Sistem pelaporan dari Disiplinnya pelaporan dari tingkat tingkat kecamatan dan kelurahan dan kecamatan dan kelurahan dan SKPD SKPD (masih sering mengalami (tepat waktu). keterlambatan).
Minimnya anggaran setiap SKPD dalam Terpenuhinya anggaran SKPD dalam pelaksanaan pelayanan melaksanakan tugas-tugasnya. kepemerintahan
Belum optimalnya pendataan aset Pendataan lanjutan asset
Belum optimalnya pendapatan daerah Optimalisasi pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu
penyebabnya adalah :
- Masih rendahnya kesadaran wajib
pajak dalam melaksanakan
kewajibannya.
- Belum optimal/akurat basis data
potensi pendapatan daerah dari obyek
pajak.
- Belum optimalnya penerapan sanksi
bagi para wajib pajak yang tidak
melaksanakan kewajibannya.
- Pemungutan pajak daerah dengan
sistem Self Assesment kurang
menunjang
- peningkatan pendapatan pajak
daerah.
36 Inspektorat
37 Kepegawaian Belum optimalnya database Optimalisasi data kepegawaian
serta diklat kepegawaian
38 Litbang Belum optimalnya penerapan hasil Bermanfaatnya penerapan hasil
inventarisasi penelitian sebagai bahan inventarisasi penelitian sebagai bahan
perencanaan perencanaan
39 Fungsi Lain
BAB III
RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
TAHUN 2017
Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD
Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten
Pinrang serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian
global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran
pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran
untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran
berbasis kinerja.
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2017, disusun berpedoman pada
RKPd Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang
berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 serta
dokumen RPJPD Tahun 2009-2029. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan
antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-
kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan
ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan
regional yang diSulawesi Selatan ke dalam program dan kegiatan.
a. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Tema RKPD Sulawesi Selatan tahun 2017 yaitu Peningkatan Kualitas
Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengelel0laan
Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.Berjalannya proses transformasi struktural
perekonomian yang berimplikasi pada membaiknya beberapa variable kunci
indikator makro ekonomi di Sulawesi Selatan seperti pertumbuhan ekonomi,
pendapatan perkapita dan paritas daya beli. Hal ini dapat dilihat pada gambaran
kinerja ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan2015 serta perkiraan kondisi
Tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan
ditujukan pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengarahkan pada
pertumbuhan ekonomi berkualitas yang penekanannya pada aspek pemerataan
pendapatan khususnya
masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Dengan demikian
diharapkan akan dapat/mampu memecahkan masalah-masalah sosial
mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran.
Dari segi permintaan (final demand) peranan konsumsi masih
mendominasi terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi
sementara peranan investasi masih sepertiga dari peran konsumsi. Hal lain
yang penting dan membutuhkan perhatian adalah terjadinya mines Net Ekspor
Sulawesi Selatan dan hal ini terkait dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat
dan pemerintah terbesar adalah konsumsi masyarakat. Untuk itu maka
kebijakan kedepan diarahkan pada perbaikan iklim investasi dengan
membangun sinergitas dan kerjasama yang nyata dengan dunia usaha baik
dalam maupun luar negeri. Investasi tersebut diharapkan untuk mendukung
sektor industri pengolahan untuk memperbaikin ilkim usaha pada industri kecil
dan menengah secara berkesinambungan dan industri besar untuk jangka
panjang.
Melihat masih rendahnya peran dan konstribusi investasi pemerintah
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ekonomi daerah
diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan swasta dan masyarakat
dalam kegiatan investasi. Investasi swasta erat kaitannya dengan tingkat suku
bunga yang jangka pendek sifatnya tetap dan dapat mempengaruhi laju inflasi.
Untuk jangka panjang diharapkan peningkatan investasi yang dibutuhkan untuk
industri besar. Untuk kebijakan setiap Tahun yang harus dilakukan yaitu
meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan (agro-industri) yang
akan berdampak pada perbaikan (value added) nilai tambah dari hasil produk
khususnya produk unggulan pada sektor pertanian. Demikian juga untuk
mendukung agrobisnis, maka kemampuan wirausaha masyarakat Sulawesi
Selatan perlu dipacu antara lain melalui pendidikan dan latihan IPTEK terapan
yang berkaitan dengan bisnis dan kewirausahaan sangat diperlukan.
Kebijakan fiskal sebagai suatu instrument menajemen permintaan dapat
mempengaruhi tingkat aktifitas perekonomian. Fenomena ketidak seimbangan
antara kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar
memaksa kita untuk lebih ketat menerapkan pola anggaran berbasis kinerja
menjadi salah satu strategi untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.
Kebijakan pemerintah terkait dengan pajak dan retribusi yang
memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu
diupayakan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara
optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki. Dengan tetap
mengutamakan peningkatan pelayanan dan mempertimbangan kondisi
perekonomian masyarakat. Pajak pendapatan (income tax) yang diperoleh
diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi agar barang dan jasa yang
dihasilkan dapat lebih kompetitif.
Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi tersebut diatas dengan
memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro
Tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berada diatas
angka 8 persen, dengan asumsi kita dapat menekan laju inflasi. Alokasi
anggaran pemerintah daerah (APBD dan APBN) dialokasikan pada program
kegiatan yang produktif khususnya sektor Non Migas khususnya pertanian dan
industri pengolahan. Dengan stabilitas ekonomi tersebut ditas dapat terjaga
dengan baik, maka aktifitas perekonomian akan berjalan baik serta diharapan
kualitas hidup masyarakat khususnya yeng bergerak disektor pertanian akan
lebih baik yang antara lain akan tercermin dari kualitas peningkatan beberapa
indikator ekonomi makro serta indikator sosial lainnya seperti jumlah
pengangguran semakin menurun, daya beli masyarakat semakin membaik
penduduk miskin semakin berkurang serta angka pengangguran menurun dari
tahun ketahun, adapun indikator makro ekonomi Sulawesi Selatan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Realisasi
Realisasi
Realisasi
No
Indikator
Tahun
Tahun 2013
Tahun 2014
2015
1 Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) 7,62 7,54 7,15
2 Pendapatan Perkapita (juta) 31.03 35,53 40,1
3 Investasi (trilyun)
4 Ekspor (juta US$)
5 Impor (juta US$)
Sumber : RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2016
b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang
Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk
mencapai target yang sudah ditetapkan dan melihat tantangan yang dihadapi,
maka ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan upaya penanganan kemiskinan, melalui:
1) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah
produk pertanian dan perikanan;
2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul
dan faktor penunjangnya.
3) Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan
mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan
alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara
berkelanjutan;
4) Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha serta
menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
5) Menciptakan Regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan
hukum serta memperbaiki kebijakan investasi.
6) Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung
kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan
pedesaan.
7) Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan
agroindustri/agrobisnis, dan pembangunan kawasan
agropolitan/minapolitan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang
berorientasi ekspor.
8) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan serta
pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus
meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
9) Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas
pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier).
10) Mengembangkan industri rumah tangga dalam rangka penyerapan tenaga
kerja.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis
statistik perekononomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi
Perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian
Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2015 disampaikan dalam karakteristik serta
prospek pada Tahun 2016.
Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pinrang
Tahun 2014 – 2015
Keadaan
Keadaan Keadan Perkiraan
No.
INDIKATOR
Tahun
Tahun
Tahun 2015*
Tahun 2012
2013
2014
1. PDRB
- ADH berlaku (dlm Jutaan 8.738.253,09 9.847.320,92
11.358.262,76
12.869.204,60
Rp)
- ADH Konstan (dlm Jutaan 2.919.17 3.127,80
8.941.222,2
9.612.134,40
Rp)
2. PDRB perkapita(dlm Jutaan
20,19
22,86
31,20
33,54
Rp)
3. LPE (%) 8,27 6.81 8,11 8,2-8,5
4. Angka Inflasi 5,25 2,37
5. Laju Investasi (%)
6. Tingkat Pengangguran
5,35 1.96 2,78
Terbuka (%)
7. Peduduk Miskin (%) 7,82 8,86 8,20 7,54
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan
kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan
meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat
ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran
masyarakat/pendapatan per kapita.
Perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya
laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pinrang
Tahun 2014 adalah sebesar 8,11% dan diperkirakan mengalami peningkatan
sebesar8.5% pada Tahun 2015. Jika melihat LPE Kabupaten Pinrang menunjukkan
hasil yang cukup memuaskan dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang
tumbuh sebesar 7,15 %.Pertumbuhan yang masih positif ini merupakan momentum
yang sangat berarti karena hal ini menunjukkan adanya proses recovery dalam
perekonomian Kabupaten Pinrang.
Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-
masing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil
bagi antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB Kabupaten Pinrang dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai
PDRB yangdibawa ke luar daerah. Oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan
makin merata, baik antar golongan pendapatan masyarakat, antar sektor
kegiatan/mata pencaharian maupun antar wilayah.
Tingkat inflasi di Kabupaten Pinrang Tahun 201 mencapai 9,69 %, turun dari
tahun sebelumnya yang mencapai 10,86 %.Peningkatan inflasi tertinggi terjadi
pada sektor pertanian yang mencapai 11,38 persen, kemudian disusul oleh sektor
jasa-jasa sebesar 11,28 %, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar
9,64%. Adapun sektor lainnya berkisar antara 1,59–6,81 %.
Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2014 sebanyak
29.855 jiwa (8,20%) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013
sebesar32.011 jiwa (8,86%).Masih tingginya jumlah penduduk miskin ini sejalan
dengan pertumbuhan penduduk, Sumber daya yang tidak merata, kemampuan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesepakatan
kerja dan berusaha yang dimiliki penduduk serta mentalitas kerja yang masih perlu
ditingkatkan terutama bagi generasi muda.Dengan semakin tingginya komitmen
pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin
pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan
pemerintah dan komitmen MDG’s untuk menurunkan penduduk miskin.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Pinrang pada Tahun
2014 mencapai 60,08 % yang berarti pada setiap 100 penduduk usia kerja sekitar
60 diantaranya termasuk angkatan kerja, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 79,44 % dan TPAK perempuan sebesar 42,64 %.Terdapat ketimpangan yang cukup
tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan cenderung kurang
memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan
karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu
rumah tangga.
Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja.
Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat
menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan
kerja.
Tabel 3.3
Kondisi Ketenagakerjaan
di Kabupaten PinrangTahun 2014
No Uraian TPAK 2014
1. Angkatan Kerja 152.353
2. Bukan Angkatan Kerja 101.241
TPAK 60.08
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang 2015
Kontribusi perekonomian tiga terbesar atas dasar harga berlaku tahun 2013
dan 2014(tahun dasar 2010) dipengaruhi oleh sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yaitu dengan kontribusi tahun 2013 sebesar 47,50% dan tahun 2014
sebesar 48,51%.Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor pada Tahun 2013 sebesar 12,73% dan Tahun
2014 sebesar 12,42%.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun
2016
Kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang sudah mengindikasikan ke
arah keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya
yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2011 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pinrang telah mencapai 7,12 %, sedangkan untuk Tahun 2014
mencapai8,11 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2015, diperkirakan tidak
banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, di mana pertumbuhannya masih ditopang oleh tiga sektor
pendukung utama yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan.
Dari sisi moneter, Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai
tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga
perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Pinrang tahun
2015 dan 2016. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku
bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter, maka prospek ekonomi
Kabupaten Pinrang 2015 dan 2016 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun
sebelumnya.Dengan arah kebijakan ekonomi makro dan memperhatikan
lingkungan eksternal daninternal, sasaran ekonomi makro ditandai dengan Laju
pertumbuhan ekonomi, dimana proyeksi pada Tahun 2014 dan 2015 yaitu:
Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2014 dan 2015
No
Indikator
Tahun 2014
Tahun
2015*
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 364.087 366.789
2 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,87 0,87
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 8,11 8.50
4 Inflasi PDRB (%) 2,37 2,37
5 PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah) 11.358.262,7 12.869.204,60
6 PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta rupiah) 8.941.222,2 9.612.134,40
7 Jumlah Penduduk Miskin (%) 8,2
8 Laju Pertumbuhan Investasi*) (%) 15,00 34,74
9 PDRB Perkapita pertahun (juta) 31,20 35,14
10 IPM 68,92 69.70
11 Indeks Pendidikan 78,86
12 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,45
13 Angka Melek Huruf (%) 91.99 99,96
14 Angka Harapan Hidup (tahun) 68,03
15 Indeks Kesehatan 79,69
16 Daya Beli (ribuan rupiah) 815.000 ±1 juta
Sumber : Bappeda Kabupaten Pinrang Tahun 2015
Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang
dihadapi hingga Tahun 2014, maka tantangan yang dihadapi pada Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat
kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih ditambah tingkat inflasi yang
masih tinggi yang berimplikasi pada daya beli masyarakat yang masih rendah
sehingga lebih jauh berdampak pada melemahnya investasi swasta dan
masyarakat. b. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Dengan jumlah
pengangguran pada Tahun 2012 dan 2013 yang diperkirakan masing-masing
7,19 persen dan 6,66 persen, maka kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan
agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar yang
diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. c. Penguatan Struktur Ekonomi. Berkaitan dengan peningkatan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada tingkat pendapatan perkapita,
maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus dicapai dengan
penguatan struktur ekonomi, dimana peranan sektor pertanian lebih
dioptimalkan dengan tetap memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang
mempunyai daya ungkit.
3.2 ArahKebijakanKeuanganDaerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam
pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan
Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya
diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali
dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah
salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas
pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah,
sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan
kondisi riil di lapangan.
Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat
strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD
merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan
Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam
proses pembangunan.
Desentralisasi fiscal mempunyai dampak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiscal dipusatkan pada
pengeluaran / belanja public. Desentralisasi fiscal yang diukur dengan
pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara
signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah
pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan
mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan
lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan
memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang
terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang
infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu
pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh
pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja
yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh
pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan
permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya
kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin
besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih
luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat
memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan,
kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring
dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di
masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat
dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi
fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan
reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin
dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah
perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan
dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan
penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen
pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik
sebagai berikut:
a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision
maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah
dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan
daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan
keputusan.
Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan
pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang
mendesak untuk dikelola dan dikembangan secara profesional. Pertama, sistem
informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan
informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa
saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam
jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan
dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban
anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah.
Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan
aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk
menunjang penerimaan pemerintah daerah.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan
pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah,
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan
umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2013 di
Kabupaten Pinrang diarahkan untuk:
a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan
melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah,
guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability)
dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi
obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan
kemampuan keuangan daerah ;
b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui
optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan
efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan
manajemen keuangan daerah;
c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan
cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga
tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2)
peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
d. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan
tahun 2015, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan
good governance, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta
penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai
budaya. (3) Peningkatan derajad kesehatan dan pelayanan sosial dasar
masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana
dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan
pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan
pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta
pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan
ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap
tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan
analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian
dituangkan kedalam tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah, sebagai
berikut:
Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Daerah Dalam APBD
Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2016
(dalam Satuan Rupiah)
NO
URAIAN
REALISASI T.A
REALISASI T.A 2015
REALISASI T.A 2016
2014
1
2
3
4
5
1.1 Pendapatan Asli
93.521.199.626,40
98,943,384,837.00 113,038,054,428.00
Daerah
1.1.1 Hasil Pajak daerah 16.790.725.877,00 19,274,384,616.00 22,088,176,846.00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.933.487.221,00 5,297,293,535.00 3,554,564,154.00
Hasil Pengelolaan 6.558.633.234,00
10,224,012,492.00
1.1.3 Kekayaan Daerah yg
7,924,516,251.00
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 65.236.353.294,40 66,447,190,435.00 77,171,300,936.00
1.2 Dana Perimbangan 704.993.385.024,00 851,198,075,215.00 1,025,000,033,024.00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi
19.661.295.024.00
16,714,623,215.00
23,731,891,944.00
Hasil Bukan Pajak
1.2.2 DAU 629.285.550.000,00 654,520,422,000.00 702,399,157,000.00
1.2.3 DAK 56.046.540.00,00 179,963,030,000.00 298,868,984,080.00
1.3 Lain-lain Pendapatan
197.855.200.204,26
238,676,417,411.00 141,420,802,067.00
Daerah yang sah
1.3.1 Hibah 1.314.607.500,00 6,943,619,930.00 17,128,814,169.00
1.3.2 Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak
1.3.3 dari Propinsi dan
37.963.476.064,26
39,779,036,681.00
60,318,098,079.00
Pemerintah Daerah
lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan
139.776.821.000,00
0.00 0.00
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
1.3.5 Propinsi atau
18.800.295.640,00
13,992,178,800.00
14,673,109,819.00
Pemerintah Daerah
lainnya
1.3.6 Dana Tranfer Lainnya 177,961,582,000.00 49,300,780,000.00
PENDAPATAN
996.369.784.854,66
1,188,817,877,463.00
1,279,458,889,519.00
DAERAH
Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2017
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari
10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya
antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol
penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar
daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan
tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-
sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring
dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan
dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini
dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada
daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun
jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen
dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih
kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk
meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-
nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali
secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan
retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan
Asli Daerah yang utama.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan
komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD,
mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah,
pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan
meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang
menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang yang
memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah;
Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya
terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri.Kedua,
sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang , yang pelaksanaannya ditetapkan melalui
pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.
Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang diperoleh dari berbagai
sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan
Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain
Pendapatan yang Sah.
Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup
besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah
pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih
terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa, Kabupaten Pinrang selama ini dalam pembiayaan
administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung
dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa
gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus
dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten
Pinrang .
Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan
daerah yang sah.
a. Pendapatan Asli Daerah
Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan
pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang
Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah
Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:
(i) Pajak Daerah;
(ii) Retribusi Daerah;
(iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
(iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan
yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2)
dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak
Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak
Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak
Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah,
bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan
mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan
perundangan tersebut, termasuk juga di Kabupaten Pinrang . Guna
menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah
menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah
antara lain :
(i) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah,
(ii) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah,
(iii) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha,
(iv) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa
Usaha,
(v) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu.
Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan
intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka
pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah
dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan
daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan
daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan
perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi,
proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara
terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem
pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.
Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih
konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga
besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data
yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem
pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib
pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target
pemenuhan pajak yang tidak optimal.Selanjutnya pemerintah daerah harus
terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain
yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah
pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
b. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu
antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah,
mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang
melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
c. Meningkatkan pengawasan
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan
pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan,
menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan
pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
pembayar pajak.
d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur
administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,
meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan
pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Pinrang .
Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa
tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun
sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun
kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan
yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui
perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009-2016 di
Kabupaten Pinrang , dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:
Tabel 3.6
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
(dalam satuan Rupiah dan Persen)
Proporsi PAD
Pendapatan APBD
No.
Tahun
PAD (Rp)
thd Pendapatan
(Rp)
APBD (%)
1 2 3 4 5=3/4
1 2009 22.863.706.750,00 475.811.311.870,00 4.80
2 2010 39.334.879.482,00 543.657.184.602,00 7.23
Pendapatan APBD
Proporsi PAD
No.
Tahun
PAD (Rp)
thd Pendapatan
(Rp)
APBD (%)
1 2 3 4 5=3/4
3 2011 37.112.405.275,00 637.026.955.989,00 5,82
4 2012 37.092.612.650,00 702.764.534.250,00 4,35
5 2013 35.036.612.650,00 805.269.989.410,00 4,35
6 2014 53.138.074.019,00 921.845.667.083,00 5,76
7 2015 89.800.740.443,00 1.043.892.403.833,00 8.60
6 2016 93.793.056.694,00 1.278.032.150.474,00 7,34
Sumber: Perda APBD Tahun 2009 - 2016
Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran
atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun
2015 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam
struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari
Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat
bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong
peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Pinrang selalu berupaya untuk mengembangkan dan
menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar
memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu
2009-2016 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang
adalah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.7
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Selama Tahun 2009-2016 (dalam rupiah)
Dana Lain-lain Pendapatan
No
Tahun
PAD (Rp)
Perimbangan
Pendapatan
APBD (Rp)
(Rp)
yang Sah (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) =
((3)+(4)+(5))
1 2009 22.863.706.750 432.447.605.120 20.500.000.000 475.811.311.870
2 2010 39.334.879.482 452.176.044.120 52.146.261.000 543.657.184.602
3 2011 37.112.405.275 508.346.505.114 91.968.045.600 637.026.955.989
4 2012 37.092.612.650 572.076.539.000 93.595.382.600 702.764.534.250
5 2013 35.036.612.650 662.398.551.000 107.834.825.760 805.269.989.410
6 2014 53.138.074.019 703.936.500.555 164.771.092.509 921.845.667.083
7 2015 89.800.740.443 740.537.032.555 213.554.630.835 1.043.892.403.833
8 2016 93.793.056.694 947.590.425.935 236.648.667.845 1.278.032.150.474
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
Peran Pajak Daerah di Kabupaten Pinrang terhadap PAD idealnya
semakin tahun semakin membaik, karena Kabupaten Pinrang sebagai daerah
perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika
dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Pinrang
selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup
baik. Selama tahun 2009-2016 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi
(naik dan turun), pada tahun 2016 kontribusinya mengalami peningkatan,
akan tetapi pada tahun 2017 diharapkan akan naik kembali baik besarannya
maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran
selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 3.8 berikut :
Tabel 3.8
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
Kontribusi
Kenaikan
No.
Tahun
Pajak ( Rp )
PAD ( Rp )
Pajak thd
PAD (% )
PAD (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = ((3)/(4))
1 2009 3.320.892.000 22.863.706.750, 14,52
2 2010 4.000.000.000 39.334.879.482 10.16
Kenaikan
Kontribusi
No.
Tahun
Pajak ( Rp )
PAD ( Rp )
Pajak thd
PAD (% )
PAD (%)
3 2011 4.530.638.125 37.112.405.275 12.20
4 2012 5.141.056.600 37.092.612.650 13,86
5 2013 5.141.056.600 35.036.612.650 14,67
6 2014 12.178.728.000 53.138.074.019 22,92
7 2015 13.178.728.000 89.800.740.443 14.68
8 2016 16.277.728.000 93.793.056.694 17,35
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 - 2016
a. Dana Perimbangan
Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah,
komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang
sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi
Fiskal.Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah
Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak
dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.
DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas
celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan
DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga
Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan
setelah undang-undang pembentukan disahkan.
Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum
berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal
25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya
Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan
dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB,
dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan beberapa Perda yang
diterbitkan pada tahun 2012.
Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini
mengindikasikan bahwa Kabupaten Pinrang dalam pendanaan daerah masih
sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi
dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima
tahun terakhir (2009-2016) rata-rata berkisar 90 persen dari total
Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat
pada tabel 3.9 sebagai berikut:
Tabel 3.9 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
(dalam rupiah dan persen)
Proporsi Dana
Dana Perimbangan
Pendapatan APBD
Perimbangan thd
No.
Tahun
(Rupiah)
(Rupiah)
Pendapatan APBD
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))
1 2009 432.447.605.120 475.811.311.870 90,89
2 2010 452.176.044.120 543.657.184.602 83,17
3 2011 508.346.505.114 637.026.955.989 79,80
4 2012 572.076.539.000 702.764.534.250 81,40
Proporsi Dana
Dana Perimbangan
Pendapatan APBD
Perimbangan thd
No.
Tahun
(Rupiah)
(Rupiah)
Pendapatan APBD
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))
5 2013 662.398.551.000 805.269.989.410 82,26
6 2014 703.936.500.555 921.845.667.083 76,36
7 2015 740.537.032.555 1.043.892.403.833 70.94
8 2016 947.590.425.935 1.278.032.150.474 74,14
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten
Pinrang bersumber dari:
(i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
(ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak
Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi
kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
(iii) Dana Penyesuaian; dan
(iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima
Pemerintah Kabupaten Pinrang masih relatif kecil, akan tetapi
keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan
bagi Kabupaten Pinrang . Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan
kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam
belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan
keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan
lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan
sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah
untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan
ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Pinrang selama
kurun waktu tahun 2009 – 2016 terus mengalami kenaikan, adapun
gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut:
Tabel 3.10
Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
Lain-lain
Proporsi Lain-lain
Pendapatan APBD
Pendapatan yg Sah
No.
Tahun
Pendapatan yang
(Rupiah)
thd Pendapatan
Sah (Rupiah)
APBD (%)
(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))
1 2009 20.500.000.000 475.811.311.870 4,31
2 2010 52.146.261.000 543.657.184.602 9,59
3 2011 91.968.045.600 637.026.955.989 14,44
4 2012 93.595.382.600 702.764.534.250 13,32
5 2013 107.834.825.760 805.269.989.410 13,39
6 2014 164.771.092.509 921.845.667.083 17,87
7 2015 213.554.630.835 1.043.892.403.833 20.46
8 2016 236.648.667.845 1.278.032.150.474 18,52
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
Dari perbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di
Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2012-2015, selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.11
Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang
Tahun 2014- 2016
(dalam Satuan Rupiah)
No
Uraian
Tahun Anggaran
Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2014
2015
2016
1 2 4 5
1,1 PENDAPATAN ASLI
53.138.074.019,00 89.800.740.443,00
93.793.056.694,00
DAERAH
1.1.1 Hasil Pajak daerah 12.178.728.000,00 13.178.728.000,00 16.277.728.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.785.794.000,00 4.445.536.000,00 3.474.336.000,00
Hasil Pengelolaan
1.1.3 Kekayaan daerah Yang 6.275.000.000,00 6.275.000.000,00 7.924.516.251,00
Dipisahkan
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan
28.898.552.019,00
65.891.476.443,00
66.116.476.443,00
Daerah yang Sah
1,2 DANA PERIMBANGAN 703.936.500.555,00 740.537.032.555,00 947.590.425.935,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi
19,451,911,110.00 18.604.410.555,00
18.604.410.555,00
Hasil Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 629.285.550.000,00 654.528.422.000,00 702.399.157.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 56.046.540.000,00 67.404.200.000,00 226.586.858.380,00
LAIN-LAIN
1,3 PENDAPATAN 164.771.092.509,00 213.554.630.835,00 236.648.667.845,00
DAERAH YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 1.996.664.500,00 1.982.144.500,00 2.216.778.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak
1.3.3 dari Provinsi dan
25.957.572.705,00
25.957.572.705,00
32.732.572.705,00
Pemerintah daerah
lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian 118.672.012.704,00 167.814.617.990,00
- Tambahan
penghasilan guru
- Tunjangan profesi
- DID
Bantuan Keuangan dari
1.3.4 Provinsi atau
18.144.842.600,00
17.800.295.640,00
15.611.543.640,00
Pemerintah daerah
lainnya
JUMLAH
921.845.667.083,00 1.043.892.403.833,0 1.278.032.150.474,0
PENDAPATAN 0 0
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 – 2016
Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang
selama kurun waktu 2014-2019, maka kebijakan yang akan
diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain
sebagai berikut:
1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di
Kabupaten Pinrang berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang
rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di
Kabupaten Pinrang antara lain dengan :
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang
dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap
tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap
kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara
proporsional akan terus ditingkatkan.
b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini
antara lain akan ditempuh dengan cara:
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program
intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan cara:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya
untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-
jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap
berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik
terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka
penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu /
terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna
meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan
memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong
perkembangan investasi daerah di Kabupaten Pinrang .
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan
melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah serta managemen pengelolaan
guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib
Retribusi (WR).
6. Menegakkan hukum / law enforcement dalam upaya membangun
ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas
pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan
efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang
diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji
Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatanya bagi
pembangunan di Kabupaten Pinrang .
9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat given
(pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan
Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sulawesi Selatanyang
diasumsikan tetap karena bersifat given juga.
10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari
propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah,
termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap
kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta
pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber
potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas
perekonomian Kabupaten Pinrang , melalui penciptaan iklim usaha yang
kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan
peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban
mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
3.4 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana
terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan
besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada
prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan
potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan
anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah,
prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa
penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos
belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga
dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan
jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara
perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan
merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada
setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui
prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.
Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok
Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-
2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi
kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur
anggaran 2007-2010 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan
Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah,
khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Pinrang
tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga
Pinjaman.
c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga
jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok
masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah
daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga
pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan
kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Pinrang
tidak menganggarkan belanja subsidi.
d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan
pemberian hibah kepada instansi vertikal, dan instansi semi
pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK),
pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang
dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara
selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta
kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu
penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah
lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum
kepada masyarakat.
e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan
kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial
diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan
secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau
pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang
disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah
kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan
yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan
keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat
khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian
program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan
sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat
khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah
desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di
kelurahan/desa. Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak menempuh
pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat
mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang terkait.
h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan
perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi,
diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak
biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum
tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/
pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah.
c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang
berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan
dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana
pembangunan di Kabupaten Pinrang akan digerakkan.
Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah,
sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja.
Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.
Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut
kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan
belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambaran
perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016,
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12 Sebagai berikut :
Tabel 3.12 Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
No. Tahun Belanja Tidak Belanja Langsung Belanja APBD
Langsung (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) + (4))
1 2009 258.783.064.000 248.198.905.694 506.981.969.694
2 2010 324.193.179.379 214.523.980.300 538.717.159.679
3 2011 394.716.906.844 227.176.130.000 621.893.036.844
4 2012 429.169.061.990 273.329.145.000 702.498.206.990
5 2013 506.115.178.410 298.852.482.000 804.967.660.410
6 2014 558.379.733.583 362.144.070.500 920.523.804.083
7 2015 618.051.218.909 424.091.184.924 1.042.142.403.833
8 2016 747.148.931.800 591.831.797.334 1.338.980.729.134
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini
disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat
mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel
3.13 sebagai berikut:
Tabel 3.13
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Pinrang
Tahun 2009-2016
Belanja Pegawai
Total Belanja
Persentase Belanja
No.
Tahun
Pegawai thd Total
(Rupiah)
(Rupiah)
Belanja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))
01. 2009 224.327.224.800 506.981.969.694 55,75
02. 2010 324.193.179.379 538.717.159.679 39,82
03. 2011 394.716.906.844 621.893.036.844 36,53
04. 2012 400.347.072.795 702.498.206.990 43,01
05. 2013 463.386.737.715 804.967.660.410 42,43
06 2014 526.136.882.167 920.523.804.083 42,84
07 2015 578.014.473.919 1.042.142.403.833 55,46
08 2016 670.031.182.100 1.338.980.729.134 50,04
Sumber: Perda tentang APBD Kabupaten Pinrang TA. 2009-2016
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang
secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu
kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan
Wajib dan Urusan Pilihan.
Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib,
daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core
competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk
Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama
kurun waktu 2014-2019 sesuai dengan payung visi-misi dari Kabupaten
Pinrang. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja
pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak
Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya
sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii)
Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan
Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii)
Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja
Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi
daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langung
akan dipaparkan pada bagian berikut:
a. Belaja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
terdiri dari:
1) Belanja Pegawai
- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya
kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan
PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang
besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok
dan tunjangan);
- Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD
disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan
PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2013
diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.
- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya
pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggar-
kan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebu-
tuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan
Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari
target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan.
2) Belanja Bunga Utang
Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya
yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.
3) Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/
lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi
agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyara-kat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan
pokok masyarakat lainnya.Dalam menetapkan belanja subsidi,
dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberiannya dapat
tepat sasaran.
4) Belanja Hibah
Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja hibah yaitu
- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.
- Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif
dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah,
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat
dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah
dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah
mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima.
5) Belanja Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupauang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinyakerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial,
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara
selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi
sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga
mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
6) Belanja Bantuan Keuangan
Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
7) Belanja Tidak Terduga
Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar
dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan
belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran berjalan.
b. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan
secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri:
1) Belanja Pegawai
Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintah daerah.
2) Belanja Barang dan Jasa
Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian
jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
3) Belanja Modal
Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan
serta asset tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai
dengan ketentuan dan regulasi yang ada.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang),
belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada
PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran
yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD
yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan
tupoksi SKPD. Gambaran Belanja di Kabupaten Pinrang selama kurun
waktu 2014-2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.14
Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang
Tahun 2014- 2016
(dalam Satuan Rupiah)
NO.
URAIAN
TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2014
2015
2016
(1) (2) (3) (4) (5)
2.1 BELANJA TIDAK 545.853.852.181,50
618.051.218.909 747.148.931.800
LANGSUNG
Belanja Pegawai 509.725.411.486,50
578.014.473.919 670.031.182.100
Belanja Bunga 104.671.000,00
- -
Belanja Subsidi 500.000.000 -
Belanja Hibah 18.748.268.975,00
4.645.000.000 4.845.000.000
Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000,00 1.350.000.000 2.050.000.000
Belanja Bantuan 23.000.000.000,00 31.041.744.990 67.722.749.700
Keuangan
Belanja Tak Terduga 2.500.000.000,00 2.500.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG 330.939.564.249,00 424.091.184.924 1.338.980.729.134
Belanja Pegawai
21.455.196.440,00 31.810.666.700 36.554.064.250
Belanja Barang dan 153.627.402.566,00 210.019.254.565 220.269.417.410
Jasa
Belanja Modal
155.856.965.243,00 182.261.263.659 335.008.315.674
804.967.660.410 920.523.804.083,00 1.042.142.403.833 1.338.980.729.134
Sumber: Perda tentang APBD Kabupaten Pinrang TA. 2014-2016
Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang diarahkan pada
pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari
masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja
daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka
melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang
menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus
terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang selama
kurun waktu 2014-2016 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama
yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran tahun 2014-2016 diprioritaskan
untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan,
ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dan diarahkan
untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta
penjabaran visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam upaya
pancapaian target RPJMD.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap
kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja
yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan
efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata
masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi
belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang
memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja
dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi
keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya
sehingga predikat WTP yang telah diperoleh tahun ini dapat
dipertahankan.
Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten
Pinrang secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun
waktu 2013-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai
berikut:
1. Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang akan dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan
pegawai yang diasumsikan meningkat.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.
5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada
semua sektor.
6. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar
kepada masyarakat
7. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya
bidangpendidikan, kesehatan dan pangan;
8. Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan
sertapemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
9. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui
bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro,
kecil danmenengah (UMKM);
10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan
mempunyaimanfaat luas bagi masyarakat
11. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah
diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan
nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi
yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan
tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan
lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor
tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sector
industri pengolahan (pendukung sektor jasa),sektor pengangkutan
dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
12. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja
daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan
kegiatanyang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan
misi dalam RPJMD Kabupaten Pinrang dan berdampak luas
terhadapkepentingan masyarakat.
b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan
rencanaprogram dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai
permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.
3.5 Pengelolaan Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang
berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu
dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat
berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman,
dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain
dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit
atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada
selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan
disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua unsur yaitu penerimaan dan
pengeluaran
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pinrang yaitu
berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang
diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja
daerah
Kebijakan untuk pembiayaan Kabupaten Pinrang pada Anggaran
pokok 2016 adalah penerimaanpembiayaandaerah
sebesarRp.60.948.578.660,00, yang berasal dari silpa tahun anggaran
berkenan untuk menutupi surplus/defisit antara pendapatan dan belanja,
sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada anggaran pokok nihil, dan
dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2016.
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktutertentu.Tujuanakan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program
dankegiatan dalam angkamerealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan
daerahKabupaten Pinrang mangacu padavisi dan misi RPJMD Kabupaten Pinrang. Visi
RPJMD Kabupaten Pinrang Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan
Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-
program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators)
bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam
menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.
Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal
kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program
prioritas.
Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan
program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan
dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan
teknokratis terkait.
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan
daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu
prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi
diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya
(performance maintenance).
Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai
operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada
kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic,
pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi
prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD
berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria,
antara lain:
a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional,
seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja. b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan
dalam RPJMD. c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan
kompetitif daerah.
d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pinrang tahun 2009-2029 diarahkan pada upaya peningkatan
kesejahteraan melalui pembangunan pada sektor unggulan utama yaitu sektor
pertanian dimana sektor tersebut memang merupakan sektor-sektor yang memiliki
potensi sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang
untuk dikembangkan. Dan hal ini pula sejalan dengan tujuan utama Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Pinrang 2012-2032 yaitu mewujudkan ruang wilayah
kabupaten sebagai pusat agribisnis, agroindustri dan minapolitan di Sulawesi
Selatan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang
tahun 2017 merupakan keberlanjutan rencana pembangunan yang belum
sepenuhnya tertangani pada tahun berjalan dengan tetap mengedepankan prioritas
pembangunan tahun 2017 yang telah ditetap
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2017
harus sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas
pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi pelaksanaan pembangunan
sebelumnya dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal,
memperhatikan isu strategis dan permasalahan mendesak yang terjadi serta
prospek pembangunan yang dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan
pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota perlu saling menyesuaikan dan
terintegrasi sehingga tercapai sinergitas pembangunan.
Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada percepatan
pembangunan dibidang ekonomi, baik infrastruktur maupun suprastruktur
utamanya agropolitan dan minapolitan menuju daerah agribisnis dan agro industri
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, prioritas
pembangunan daerah mengarah ke penanganan masalah kemiskinan termasuk
pengurangan rumah tangga miskin, perbaikan layanan publik dan implementasi E-
Government dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Disamping hal tersebut diatas, komitmen pemerintah daerah tidak sebatas
pada sektor tersebut namun secara umum menyentuh hampir seluruh sektor
pembangunan seperi pendidikan, kesehatan, daerah rawan bencana, lingkungan
hidup, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, UMKM dan Koperasi,
kesenjangan sosial, pengangguran, , investasi dan berbagai aspek lainnya.
Beberapa program unggulan yang terus dijalankan sampai dengan akhir
periode RPJMD, demikian pula dalam pengentasan kemiskinan terus diupayakan
seoptimal mungkin serta upaya peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan
Koperasi terus dimaksimalkan terutama yang dapat menunjang agropolitan,
minapolitan dalam menuju agribisnis dan agro industri
Dengan segala keterbatasan fiskal pemerintah daerah harus memilih prioritas
pembangunan yang selayaknya menjadi perhatian utama namun memiliki dampak
yang sangat luas bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Demikian pula
pembangunan pada sektor diluar pertanian seyogyanya dapat menopang eksistensi
sector unggulan sehingga terjadi keserasian, keterpaduan dan keseimbangan antar
berbagai sektor pembangunan.
Tema pembangunan Kabupaten Pinrang untuk tahun 2017 sejalan dengan
RKP dan RKPD Provinsi dan didasarkan pada isu strategis daerah yaitu
“Pemantapan Perekonomian Daerah Dan Infrastruktur Kawasan
Strategis”.dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pinrang sebagai
berikut :
1. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta
industri secara terpadu; 2. Pembangunan ekonomi rakyat; 3. Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana; 4. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan; 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya
saing sumber daya manusia; 6. Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.
Dari keseluruhan aspek prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2017
diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan memajukan
kesejahteraan masyarakat Pinrang secara umum.
NO PRIORITAS
AGENDA POKOK SASARAN YANG HENDAK
PEMBANGUNAN
DICAPAI
1 Pengembangan kawasan Pengembangan SDM Petani dan meningkatnya produktifitas
agropolitan, minapolitan, kapasitas tenaga penyuluh dan mutu hasil pertanian
agrowisata serta industri Penerapan teknologi pertanian Tumbuhnya kawasan
secara terpadu; Pembinaan kelompok-kelompok strategis yang berkualitas
tani Meningkatnya kesejahteraan
Peningkatan sarana dan petani
prasarana wisata Berfungsinya jaringan irigasi
Pengembangan penelitian dengan baik
dalam identifikasi lahan meningkatnya kunjungan
wisatawan
Meningkatnya produKtifitas
kawasan
2 Pembangunan ekonomi Pengembangan investasi Meningkatnya jumlah
rakyat dengan memberikan keringanan investor
administrasi, perijinan,pajak Meningkatnya kerjasama
atau regulasi yang jelas dan antar daerah
terarah Tumbuhnya daya saing
Penerapan teknologi tepat guna daerah yang sehat dan
pembinaan terhadap industri kompetitif
kecil menengah Meningkatnya pendapatan
menstimulasi tumbuhnya perkapita
industri kreatif Meningkatnya pertumbuhan
Pemberdayaan perempuan ekonomi yang berkualitas
Penguatan sistem Inovasi Berkembangnya jaringan
Daerah teknologi terbarukan
Pemberdayaan kelembagaan dimasyarakat.
desa terkait dengan kebutuhan Tersedianya jaringan
dasar masyarakat informasi pasar
Pembinaan kelompok-kelompok Adanya kestabilan harga
UKM pada tingkat produsen
Pengembangan ekonomi kreatif
Pengembangan jaringan
pemasaran produk
3 Peningkatan infrastruktur, Penataan ruang, lingkungan
hidup dan mitigasi bencana
Pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan sarana prasarana
khususnya jalan, jembatan Peningkatan layanan air bersih
dan sanitasi Peningkatan dan pemeliharaan
infrastruktur jaringan irigasi Pengembangan
infrastruktur pedesaan Pengelolaan potensi bencana Mengurangi timbulan sampah Pengembangan kawasan RTH Pengendalian banjir Peningkatan sarana dan
prasarana pemuda dan olah raga
Lancarnya distribusi barang
dan orang antara kota dan
desa utamanya daerah
pegunungan dan pesisir Tertatanya kawasan-
kawasan strategis cepat tumbuh
Peningkatan pengolahan sampah
Tersedianya potensi air bakudan irigasi
Tersedianya RTH Tersedianya sarana
dan prasana olah raga yang memadai
4 Peningkatan kapasitas Pembinaan kepegawaian secara
Terciptanya pemerintahan
birokrasi dan kelembagaan berkala
Pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai baik formal maupun non formal
Revitalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
Ketersediaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat
Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
Revisi dokumen RPJPD, RPJMD dan Restra SKPD
Penyelenggaraan E-Government
efisien, efektif dan kredibel
Tersedianya data dan statistik daerah yang akurat
Meningkatnya SDM Aparatur
Meningkatnya pelayanan
Meningkatnya disiplin
pegawai
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan
5 Peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan,
pendidikan serta daya saing
sumber daya manusia;
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan dan pendidikan
Peningkatan profesonalisme pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkata mutu layanan kesehatan
Perunanan angka kematian bayi dan ibu melahirkan
Mengurangi jumlah gizi buruk Pembinaan pemuda dan atlit
Terpenuhinya layanan dasar
masyarakat Terpenuhinya sarana dan
prasarana pendidikan dan kesehatan
Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan kesehatan
Menurunnya angka kematian ibu hamil balita
Masyarakat miskin hidup sehat
Terciptannya pemuda dan atlit yang handal
6 Perluasan lapangan kerja Penanggulangan kemiskinan
dan pengentasan Peningkatan kualitas tenaga kemiskinan kerja.
Penciptaan lapangan kerja
Pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja
Berkurangnya penduduk
miskin kategori kedalaman dan keparahan
Menurunnya jumlah pengangguran
Meningkatnya SDM tenaga kerja dan calon tenaga kerja
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
7 Peningkatan nilai-nilai
keagamaan, pelestarian
budaya dan kearifan lokal.
Pelestarian nilai-nilai budaya Meningkatnya semangat nilai-nilai budaya, adat istiadat gotong royong dan semangant gotong royong Meningkatnya partisipasi Penanganan masalah sosial organsasi sosial, Pembinaan organisasi sosial, kepemudaan dan kepemudaan dan kemasyarakatan dalam kemasyarakatan berkreasi Meningkatkan budaya IPTEK Meningkatnya budaya baca dan perubahan pola piker menjadi inovatif dan dinamis
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017
Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan
kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro environment;
2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, serta
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang
mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017;
4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang
menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar
yang dihadapi oleh masyarakat;
5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah
Provinsi untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target
pembangunan nasional dan Provinsi; dan Sesuai dengan pagu anggaran
indikatif sementara.
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung
mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran
pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar dan syarat layanan minimal.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah
mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pinrang
Tahun 2014-2019 dan RPJPD Tahun 2009-2029 di mana prioritas program
tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu
indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah
RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan
kedalam kegiatan disertai pagunya
Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam PerubahanRKPD
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2017.
Dalam perubahan RKPD 2017 terdapat beberapa perubahan rencana program
dan kegiatan yang disebabkan oleh adanya kelebihan/kekurangan dana pagu
tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan
baru, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan program kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang
mengalami perubahan.
Adanya program kegiatan baru dan penghapusan beberapa program
kegiatan dalam perubahan RKPD 2017 disebabkan karena beberapa hal,
diantaranya :
1. Perlunya penatausahaan program kegiatan sehingga tidak terjadi
penduplikasian program kegiatan pada OPD
2. Adanya program kegiatan yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah.
3. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan
dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan
sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan
dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan
akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk
rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta
pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan
prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas
kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam
dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan
program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.
Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dan RPJPD Tahun 2009-2029
sebagaimana tabel terlampir
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pinrang
Tahun 2017 sesuai dengan fungsinya yaitu dokumen perencanaan teknis tahunan,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat
indikatif. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran
pembangunan daerah, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat
mempedomani RKPD Kabupaten Pinrang ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang,
RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Namun demikian, apabila
terdapat perubahan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah
dan struktur pembiayaan daerah, maka akan diakomodir dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017.
Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2017,
diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan
efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai
indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi,
perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.
BUPATI PNRANG
ASLAM PATONANGI