BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangrepository.uir.ac.id/876/4/bab1.pdfBAB I PENDAHULUAN ......
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangrepository.uir.ac.id/876/4/bab1.pdfBAB I PENDAHULUAN ......
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pusat pemerintahan adalah lokasi perkantoran untuk semua kepentingan-
kepentingan khusus (lobi) yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan
perorangan maupun kelompok (swasta), anggota legislatif dan kantor pemerintah
(Eisner dalam Triawan, 2012).
Pembangunan yang berlangsung di Indonesia selama ini menciptakan
berbagai dimensi permasalahan yang belum terpecahkan dan masih menuntut
perhatian semua pihak terutama bagi pemerintah. permasalahan tersebut antara lain
adalah masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antar daerah, seperti Kawasan
Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terjadinya
ketimpangan pembangunan antar wilayah membawa implikasi terhadap
kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi ketimpangan diperlukan penetapan
lokasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan yang menjadi pusat
pemerintahan sangat penting karena pusat pemerintahan diharapkan mampu
mendorong pembangunan wilayah, penyebaran pembangunan, dan meningkatkan
pemerataan dalam pembangunan (Muhammad Harzan, 2015).
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mengandung pengertian bahwa pembentukan daerah dapat
berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau
2
pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Adapun pembentukan
daerah tersebut harus memenuhi syarat admnistratif, teknis dan trategis.
Syarat administratif yaitu pemilihan suatu lokasi dalam penentuan ibukota
kabupaten mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, aspek hukum, pertahanan
dan keamanan nasiional, dan lain-lain. Syarat teknis yaitu berkaitan dengan
pemilihan lokasi ibukota kabupaten dengan melihat kemampuan suatu daerah
dalam menerima pembangunan, seperti ketersediaan lahan, keadaan topografi dan
kemampuan lahan dalam menerima pembangunan kota.
Sedangakan syarat strategis yaitu pemilihan suatu lokasi ibukota kabupaten
dengan melihat kemampuan suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang baik
dalam kondisi sekarang maupun yang akan datang, sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi. Selain itu lokasi yang dipilih harus mampu menjadi pusat
perkembangan wilayah, baik untuk menciptakan perkembangan bagi wilayah
Ibukota Kabupaten maupun menciptakan pemerataan perkembanagan wilayah
yang relatif masih tertinggal. Adapun yang diperhitungkan dalam hal ini seperti
pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, fasilitas pendukung serta tingkat
daya hubungnya.
Kabupaten Rokan Hilir merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkalis sesuai
dengan Undang-undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota
Batam. Bagansiapiapi terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko
3
sekaligus sebagai ibukota kabupaten (pusat administrasi pemerintahan) yang resmi
ditetapkan pada Tahun 2008 hasil pemindahan dari Ujung Tanjung.
Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi
merupakan wilayah yang memiliki karakteristik kawasan yang relatif rawa serta
memiliki kondisi topografi yang cukup rendah berkisar antara 2-4 meter dari
permukaan laut. Dilihat dari posisi wilayahnya, Bagansiapiapi bukan merupakan
wilayah yang sentris terhadap wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dimana memiliki
ketimpangan akses pencapaian antar wilayah kecamatan yang ada, serta berada
pada posisi wilayah yang kurang strategis dalam jalur perekonomian.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, mengenai syarat pembentukan daerah ibukota kabupaten khususnya
berkaitan dengan syarat teknis dan strategis, maka dengan ditetapkan Bagansiapiapi
sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan latar belakang
diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Kesesuaian
Lokasi Bagansiapiapi Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
4
1.2. Rumusan Masalah
Pemindahan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir dari Ujung Tanjung ke
Bagansiapiapi didasari oleh kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan serta
mengingat Bagansiapiapi merupakan kota bersejarah, akan tetapi dalam
pemindahan ibukota tesebut kurang memperhatikan dampak terhadap
perkembangan Kota Bagansiapiapi maupun perkembangan wilayah sekitar
dikarenakan kondisi lahan yang relatif rawa serta kesenjangan jarak tempuh antar
wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka timbulah beberapa pertanyaan
sebagai berikut :
i. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah pada tiap kecamatan yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir?
ii. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah Kota Bagansiapiapi ?
iii. Bagaimana kesesuaian lahan pada kawasan pusat pemerintahan di
Kabupaten Rokan Hilir?
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.3.1. Tujuan
Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu
meninjau kesesuaian Kota Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.
5
1.3.2. Sasaran
Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka yang menjadi sasaran dalam
penelitian ini yaitu :
a. Teridentifikasinya tingkat perkembangan wilayah tiap kecamatan di
Kabupaten Rokan Hilir
b. Teridentifikasinya tingkat perkembangan wilayah Kota Bagansiapiapi
c. Teridentifikasinya kesesuaian lahan pada kawasan pusat pemerintahan
berdasarkan kriteria fungsi kawasan.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat baik
dari diri sendri maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini
yaitu :
i. Secara akademis penelitian ini diharapak memberikan kontribusi ilmiah
terkait dalam penentuan lokasi pusat pemerintahan.
ii. Secara praktis diharapkan memberikan manfaat melalui hasil analisis
yang dipaparkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan
pusat pemerintahan untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi
pembangunan yang akan datang.
iii. Diharapkan bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam
mengatasi setiap kelemahan yang dimiliki oleh Kota Bagansiapiapi.
6
1.5. Ruang Lingkup Pembahasan
1.5.1. Lingkup Wilayah
Adapun lingkup wilayah penelitian yaitu berada di wilayah Kabupaten Rokan
Hilir termasuk Kota Bagansiapiapi yang merupakan pusat ibukota kabupaten. Hal
ini sesuai dengan syarat penentuan lokasi pusat pemerintahan/ibukota kabupaten
dengan melihat pengaruh perkembangan wilayah kabupaten, tingkat perkembangan
wilayah ibukota kabupaten dan daya dukung lahan yang mampu mendukung
kegiatan pembangunan.
Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten
Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah
Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara
1014’ - 2030’ LU dan 100016’ – 101021’ BT. Kabupaten Rokan Hilir memiliki
batas-batas wilayah sebagai berikut:
a) Sebelah utara Berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat
Malaka
b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten
Rokan Hulu
c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Bagansiapiapi merupakan bagian dari Kecamatan Bangko. Adapun berperan
sebagai pusat pemerintahan tingkat kabupaten dan kecamatan, permukiman, pusat
7
kegiatan perdagangan dan jasa, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang
mampu melayani tingkat kabupaten. Wilayah yang mencakup Bagansiapiapi yaitu:
1. Kelurahan Bagan Punak sebagai kawasan permukiman perkotaan
2. Kelurahan Bagan Hulu sebagai kawasan permukiman perkotaan
3. Kelurahan Bagan Timur sebagai kawasan permukiman perkotaan
4. Kelurahan Bagan Kota sebagai kawasan sentral pusat perdagan dan jasa
5. Kelurahan Bagan Barat sebagai kawasan sentral perdagangan dan jasa
serta pendidikan
6. Kelurahan Bagan Jawa sebagai kawasan permukiman perkotaan
7. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir sebagai kawasan permukiman
perkotaan
8. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisi sebagai kawasan permukiman
perkotaan.
9. Kepenghuluan Bagan Punak Meranti sebagai kawasan permukiman
perkotaan dan sentaral pusat pemerintahan tingkat Kabupaten Rokan Hilir
9
1.5.2. Lingkup Materi
Ruang lingkup materi dari penelitian ini yakni mengkaji tingkat
perkembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan tingkat perkembangan
Bagansiapiapi yang merupakan hasil dari penetapan Bagansiapiapi sebagai pusat
pemerintahan, serta mengkaji daya dukung lahan Bagansiapiapi untuk melihat
kawasan pusat pemerintahan yang mampu mendukung kegiatan pembangunan.
penelitian ini menyelaraskan antara kreteria untuk memenuhi syarat sebagai pusat
pemerintahan yang di fokuskan pada syarat strategis dan teknis.
Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana klasifiksi tingkat
perkembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Bagansiapiapi serta daya
dukung lahan yang terdapat pada lokasi penelitian. Proses pembahasan dalam
penelitian ini dimulai dari mengidentifiksi indek perkembangan wilayah
kecamatan dan penentuan klasifikasi perkembangan daerah Bagansiapiapi sebagai
kawasan yang ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir serta
melihat kesesuaian lahan kawasan pusat pemerintahan yang mendukung kegiatan
pembangunan
Adapun proses identifikasi kesesuaian lahan yang meliputi, topografi,
kemiringan lereng, dan jenis tanah dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif dimana secara spesifik menggunakan analisis skoring dan spasial
(teknik overlay). Selain itu proses identifikasi perkembangan kota disesuaikan
denga teori yang dikemukakan oleh Sujarto (1989) dimana terdapat tiga faktor
utama dalam perkembangan kota yaitu faktor manusia, kegiatan manusia dan pola
10
pergerakan. Ketiga faktor tersebut terdiri dari beberapa indikator yaitu penduduk,
aksesibilitas, sarana dan prasarana, dan tingkat penggunaan lahan terbangun.
Adapun penelitian tentang kesesuaian lokasi Bagansiapiapi sebagai pusat
pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang akan dilakukan memiliki beberapa
batasan dalam penelitian ini yaitu :
a. Daya dukung lahan yang diteliti tidak mecakup mengenai kawasan rawan
bencana yang spesifik
b. Penelitian dilakukan tidak meneruskan pada arahan pengembangan
kawasan.
1.6. Sistematika Penyajian
Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna
memudahkan dalam penyusunan laporan penelitian. Adapun sistematika penyajian
yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini akan membahas latar belakang secara singkat sebagai
dasar penelitian ini dilakukan. Selain itu diteruskan pada rumusan masalah,
tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka penyajian,
dan sistematikan penyajian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab kedua ini akan menguraikan kajian teoritis yang terdiri dari defenisi,
teori perkembangan wilayah, teori daya dukung lahan, teori penentuan lokasi
11
pusat pemerintahan, dasar hukum dalam menentukan lokasi pusat
pemerintahan,
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan membahas secara rinci waktu dan tempat penelitian, jenis
dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data untuk
menjawab permasalahan yang akan diteliti dan kerangka pembahasan.
BAB IV GAMBARAN UMUM
Pada bab ini akan membahas gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir,
gambaran umum Kecamatan bangko mencakup Bagansiapipai, dan tinjauan
kebijakan ruang.
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan membahas analisis tingkat perkembangan wilayah
Kabupaten Rokan Hilir dan tingkat perkembangan Bagansiapiapi serta daya
dukung lahan kawasan pusat pemerintahan. Adapun analisis terdiri dari
analisis indek perkembangan wilayah (IPW) Kabupaten Rokan Hilir, Analisis
Penentuan daerah maju dan tertinggal, dan analisis kesesuaian lahan.
BAB VI PENUTUP
Pada bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil dari
penelitian ini dan saran-saran yang aka penulis sampaikan sehubungan
dengan penelitian ini.