BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun,
yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun
sebelumnya dan tahun sedang berjalan. Rencana Kerja disusun mengacu pada kebijakan,
RKPD Kabupaten Banyuasin, RKPD Provinsi Sumatra Selatan dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) merupakan amanat Undang-undang Nomor
25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banyuasin, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat tentang kondisi
dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan,
program dan kegiatan serta pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda
dan Litbang selama satu tahun. Rencana Kerja ( Renja ) Bappeda dan Litbang juga
merupakan pedoman yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang, lokasi kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Selanjutnya Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 menjadi salah satu usulan dalam
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 2
yang selanjutnya dipakai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan,
Prioritas Plafon Anggaran sementara dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2018.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 3
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587 ), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 4
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
210);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 5
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor
118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2015 Nomor 07);
28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2017(Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 79);
29. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor
207).
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Bappeda dan Litbang
Rencana Kerja Tahunan ( Renja ) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun
2018 merupakan Rencana Pembangunan dan Litbang Kabupaten Banyuasin dalam kurun waktu
satu tahun yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang yang disyahkan oleh
Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dan Litbang sesuai
amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka Rencana Kerja ( Renja ) memuat prioritas Program dan Kegiatan, sesuai
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Tahunan ( Renja ) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun
2018 ditetapkan dengan maksud :
1. Untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan sesuai Visi dan Misi Bappeda dan
Litbang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin,
serta prioritas program dan kegiatan tahun 2018 sehingga setiap steakholder pembangunan
dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 6
kontrol sosial guna mewujudkan Banyuasin yang berdaya guna dan berhasil guna menuju
masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
2. Sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran tahun 2018.
Tujuan ditetapkannnya Kerja Tahunan ( Renja ) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 adalah :
a. Sebagai usulan dalam penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD tahun 2018
b. Memberikan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
1.4 Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018.
Rencana Kerja Tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
sebagai implementasi perencanaan pembangunan tahunan, disusun dengan sistimatika
sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN,
Menguraikan tentang latar belakang, pengertian Renja, dasar hukum penyusunan
Renja serta maksud dan tujuan penyusunan Renja.
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menjelaskan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator program dan Kegiatan,
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang tahun lalu, isu
strategis dan masalah mendesak.
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
Menguraikan kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian, arah
kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS BAPPEDA DAN LITBANG
Menguraikan program dan kegiatan prioritas Bappeda dan Litbang serta sasaran yang
ingin dicapai tahun 2018
BAB V. PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 7
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
2.1.1Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuasin
Struktur perekonomian Kabupaten Banyuasin berdasarkan indikator distribusi
persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 17 lapangan usaha yang meliputi Pertanian,
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan
air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan.
Dalam kurun waktu periode tahun 2011-2015 struktur perekonomian Kabupaten
Banyuasin mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut :
Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha(juta rupiah), 2011-2015 Gross Regional Domestic Product of Banyuasin Regency at Current Market Prices by Industry
(million rupiahs), 2011-2015
Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013r) 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fisheryand Fishery
5.082.996,6 5.689.691,0 6.414.307,1 6.609.901,2 7.332.937,
7
1
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agricultur,Livestovk,Hunting and Agriculture Services
3.233.736,9 3.566.363,3 3.898.541,7 3.667.025,6 4.092.494,8
a. Tanaman Pangan/Food Crops 1.781.110,0 1.862.946,9 2.040.073,5 1.677.847,3 2.069.394,3
b. Tanaman Hortikultura Semusim/Seasonal Horticultural Crops
54.394,5 61.033,2 63.547,3 62.004,2 69.818,9
c. Perkebunan Semusim/SeasonalPlantation Crops
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya/Annual Horticultural Crops and Others
94.697,4 99.233,1 107.524,3 110.011,4 116.364,2
e. Perkebunan Tahunan/Annual Plantation Crops
780.809,5 940.363,8 1.013.990,7 1.074.760,6 978.557,3
f. Peternakan/Livestock 321.414,6 385.408,0 441.945,0 489.799,2 573.008,3
g.
Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting
201.310,9 217.378,3 231.460,9 252.602,9 285.351,8
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 8
Lanjutan Tabel 2.7
Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013r) 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2
Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging
262.295,2 275.307,2 297.438,1 319.429,4 339.508,7
3 Perikanan/Fishery 1.586.964,6 1.848.020,5 2.218.327,1 2.623.446,0 2.900.934,1
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
1.079.387,1 1.241.207,9 1.443.084,1 1.694.276,7 1.480.463,3
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum,Natural Gas, and Geothermal
691.729,3 786.080,6 940.958,1 1.157.418,8 946.107,4
2 Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4
Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying 387.657,8 455.127,3 502.125,9 536.857,9 534.355,9
C. Industri Pengolahan/Manufacturing 3.589.243,8 3.633.496,2 4.019.549,6 4.597.526,5 4.975.282,1
1
Industri Batubara dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products
1.624.468,5 1.432.089,0 1.495.254,3 1.604.887,6 1.820.047,9
a. Industri Batu Bara/Coal Industry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b. Industri Pengilangan Migas/Oil and Gas Refined Industry
1.624.468,5 1.432.089,0 1.495.254,3 1.604.887,6 1.820.047,9
2 Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Products and Beverages
1.522.097,0 1.709.257,4 2.000.315,5 2.444.856,7 2.598.726,0
3 Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Products
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel
198,5 218,5 274,3 310,1 327,1
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki / Manufacture of Leather and Related Products and Footwear
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6
Rotan dan Sejenisnya/Manufacture of Wood and Product of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media
49.023,2 52.956,6 55.659,1 59.013,0 62.623,6
7
Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media Industri Kimia, Farmasi dan Obat
1.554,2 1.719,4 1.802,5 1.977,3 2.169,5
8
Tradisional/Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products 147,2 168,1 186,3 206,3 264,6
9
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products 235.291,8 272.393,6 279.305,8 284.643,0 289.123,3
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 9
Lanjutan Tabel 2.1
Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013r) 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products 235.291,8 272.393,6 279.305,8 284.643,0 289.123,3
10
Industri Barang Galian bukan Logam/ Manufacture of Other Non-Metalic Mineral Products 43.086,2 49.107,9 53.723,5 58.071,0 58.370,1
11
Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals 53.120,0 51.628,1 55.583,9 59.495,2 62.927,0
12
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik/Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Opticals Product. And Electrical Equipment
37.455,2 39.843,0 51.436,2 55.986,1 53.401,0
13
Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL/Manufacture of Machinery and Equipment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment 13.424,1 14.634,6 16.196,1 17.986,1 17.667,3
15 Industri Furnitur/Manufacture of Furniture
7.839,5 7.797,9 8.069,6 8.250,0 7.738,7
16
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan/Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment
1538,1 1682,3 1742,5 1844,2 1895,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas Supply 8.780,9 10.394,5 12.121,8 14.343,1 17.837,5
1 Ketenagalistrikan/Electricity 5.095,2 6.220,8 7.090,8 8.374,8 11.763,9
2
Pengadaan Gas dan Produksi Es / Manufacture of Gas and Production of Ice 3.685,7 4.173,7 5.031,0 5.968,3 6.073,6
E.
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water Supply,Sewerage, Waste, and Recycling Management
1.922,6 2.154,9 2.319,4 2.751,3 3.041,0
F. Konstruksi/Construction 1.729.534,8 2.081.891,2 2.311.526,5 2.521.962,5 2.641.296,8
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 10
Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013r) 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
G.
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles
1.386.921,4 1.515.955,7 1.677.871,3 1.813.480,1 2.274.216,0
1
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles Motorcycles
281.081,5 296.407,7 314.899,7 333.875,3 348.817,1
2
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles
1.105.839,9 1.219.548,0 1.362.971,6 1.479.604,8 1.925.398,9
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage 83.999,9 97.461,8 112.432,6 122.393,8 128.920,1
1 Angkutan Rel/Railways Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Angkutan Darat/Land Transport 55.018,3 61.419,9 70.089,6 76.551,7 79.778,8
3 Angkutan Laut/Sea Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/River, Lake, and Ferry Transport
13.436,1 16.048,0 19.594,0 22.625,4 24.368,9
5 Angkutan Udara/Air Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir/Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier
15.545,5 19.993,9 22.749,1 23.216,7 24.772,4
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Services Activities
51.880,0 59.835,9 71.951,3 79.710,1 77.090,8
1 Penyediaan Akomodasi/Accommodation 3.563,5 4.071,0 4.876,3 4.945,6 4.333,2
2 Penyediaan Makan Minum/Food ang Beverage Services Activities 48.316,5 55.765,0 67.075,0 74.764,5 72.757,6
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication 250.546,4 270.919,1 292.075,4 327.922,8 372.285,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities
1 Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services 12.126,1 15.478,0 17.387,0 18.110,9 19.296,5
2 Asuransi dan Dana Pensiun/Insurance and Pension Fund 18.085,6 22.032,7 25.297,7 28.920,6 32.928,5
3 Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services 11.056,1 11.362,4 11.730,5 12.131,7 12.464,5
4 Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Services 211,4 241,2 257,7 269,0 278,5
L Real Estate 70.019,5 79.623,0 88.899,5 95.967,3 92.514,5
M, N Jasa Perusahaan/Business Activites 2.238,0 2.643,1 2.883,4 3.086,1 3.314,9
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 11
Lanjutan Tabel 2.1
Sumber : BPS Kabupaten Banyuasin Ket : *) angka sementara,Preliminary Figures **) angka sangat sementara Preliminary Figure
Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian,Kehutanan dan Perikanan,
Industri Pengelolaan masih dominan menyusul Pertambangan dan Penggalian, Kontruksi,
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi dan Pergudangan ,
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Pengadaan Listrik dan
Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan
Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan , Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa lainnya
terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun
mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten
Banyuasin merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor
pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Industri Pengelolaan dalam arti luas.
Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Banyuasin
berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2011– 2015 sebagai berikut:
Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013r) 2014* 2015**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
405.602,1 442.725,6 500.647,4 595.450,5 651.955,3
P Jasa Pendidikan/ Education 300.421,4 332.320,7 386.487,5 450.150,0 512.662,0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
59.294,2 69.216,3 75.377,1 85.695,3 98,409.6
R,S,T,U
Jasa lainnya/ Other Services Activities 57.897,4 57.522,7 60.080,5 62.997,0 67.209,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
14.202.165,5 15.636.174,0 17.526.287,3 19.137.046,4 20.794.405,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS/GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT WITHOUT OIL AND GAS
11.885.967,8 13.418.004,5 15.090.074,8 16.374.740,0 18.028.249,8
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 12
Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2015
TAHUN
PDRB PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga Berlaku
(dalam Jutaan Rp) (dalam Jutaan Rp)
2011 12.980.038,4 14.202.165,5
2012 13.777.763,1 15.636.174,0
2013 14.628.959,7 17.526.287,3
2014 15.380.588,5 19.137.046,4
2015 6.236.002,2 20.794.405,2
Sumber: Data BPS Kabupaten Banyuasin
2.1.2 Laju Inflasi
Inflasi merupakan suatu indek yang menggambarkan perubahan harga. Laju inflasi
PDRB Kabupaten Banyuasin tahun 2014 sebesar 3,79 persen dalam struktur migas dan 2,87
persen dalam struktur tanpa migas.
2.1.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 - 2014
PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data
PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Banyuasin tahun 2011-2014 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun
2011 PDRB per Kapita Banyuasin mencapai Rp. 18.626.231 meningkat menjadi Rp 25.098.358
pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 18.56 persen.
2.1.4 Indeks Gini
Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan
pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam
ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan
sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya
dikategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 13
1. Persentase Penduduk Miskin Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber data,
yaitu data yang dikeluarkan BPS setiap tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data BPS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data yang dikeluarkan BPMPD Kabupaten Banyuasin merupakan data sensus yang dilakukan setiap tahun. Adapun indikator yang digunakan adalah 14 indikator local yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berdasarkan indikator-indikator yang dimiliki berbagai kementrian/lembaga ditambah 3 indikator intervensi.
Seiring dengan peningkatan ekonomi, berdasarkan data BPS Kabupaten banyuasin jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 11,66% menurun menjadi 11,27 % pada tahun 2012, meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 12.28% tahun 2014 sebesar 11,88% dan tahun 2015(Maret) menjadi 12,45%. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin P = 100% - % KK miskin. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 88,34 % meningkat menjadi 88,73 % pada tahun 2012, turun menjadi 88,72% pada tahun 2013, 88,12% pada tahun 2014 dan di tahun 2015 meningkat menjadi 87,55%.
2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Angka Melek Huruf
Angka Melek huruf Kabupaten Banyuasin selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.10
Tabel 2.3
Angka Melek huruf Kabupaten Jembrana
Tahun 2011– 2015
Tahun Angka Melek Huruf(AMH)
(1) (2)
2011 96,50
2012 94,99
2013 96,21
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 14
2014 96.50
2015 97,04
Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Selatan
2) Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyuasin selama lima
tahun dapat dilihat pada tabel 2.11
Tabel 2.4
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2011– 2015
Tahun Angka Rata-rata Lama
Sekolah
(1) (2)
2011 6,21
2012 6,49
2013 6,55
2014 6,87
2015 6,88
Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Selatan
3) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Banyuasin tahun 2015
dapat dilihat pada tabel 2.12
Tabel 2.5
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 - 2015
Tahun
AngkaPartisipasiKasar(APK)
Sekolah
Dasar
(SD)
Sekolah Menengah
Pertama
(SMP)
Sekolah
Menengah Atas
(SMA)
2011 100,87 83,56 53,39
2012 104,14 82,41 59,34
2013 110,55 81,69 49,67
2014 113,92 86,49 61,66
2015 117,29 85,37 53,91
Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 15
4) Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banyuasin tahun 2015
dapat dilihat pada tabel 2.13
Tabel 2.6
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 - 2015
Tahun
AngkaPartisipasiMurni(APM)
SekolahDasar
(SD)
SekolahMenengahPertama
(SMP)
SekolahMenengahAtas
(SMA)
2011 88,70 59,35 34,36
2012 93,29 65.40 45.34
2013 96,03 70,76 41,08
2014 97,26 72,19 51,04
2015 98,85 67,44 46,26
Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Selatan
5) Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita Kabupaten Banyuasin selama lima tahun
dapat dilihat pada tabel 2.14
Tabel 2.7
Angka Kematian Balita Kabupaten Banyuasin
Tahun 2011 – 2015
Tahun Angka Kematian Balita
(AKABA)
(1) (2)
2011 74
2012 49
2013 40
2014 67
2015 62
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 16
6) Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyuasin selama lima tahun
dapat dilihat pada tabel 2.15
Tabel 2.8
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyuasin
Tahun 2011– 2015
Tahun AngkaKematian Bayi (AKB)
(1) (2)
2011 63
2012 44
2013 30
2014 62
2015 56
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
7) Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyuasin selama lima tahun dapat
dilihat pada tabel 2.16
Tabel 2.9
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyuasin
Tahun 2011– 2015
Tahun AngkaKematian Ibu/100.000
KH
(1) (2)
2011 15
2012 12
2013 12
2014 16
2015 45
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
8) Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat
dilihat pada tabel 2.17
Tabel 2.10
Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyuasin
Tahun 2011– 2015
Tahun Usia Harapan Hidup
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 17
(1) (2)
2011 68,19
2012 68,21
2013 68,21
2014 68,21
2015 68,31
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja ( RENJA ) Bappeda dan
Litbang Tahun lalu dan Realisasi.
Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Kabupaten Banyuasin terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa
indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan
perencanaan tersebut meliputi :
1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi,
dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4) Meningkatnya konsisitensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh
Bappeda dan SKPD terkait;
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan Penelitian Pengembangan
meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :
1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan
diklat fungsional;
2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, RTRW,
data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 18
3) Fasilitas berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan
terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);
5) Pemanfaatan inovasi teknologi.
Program dan kegiatan tahun anggaran tahun lalu yaitu Tahun Angaran 2016
setelah melakukan evaluasi yang dilihat dari Laporan Perkembangan Keuangan
dan Fisik sampai Desember 2016, dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 2.11
Laporan Perkembangan Keuangan dan Fisik sampai Desember 2016
No Uraian Program Kegiatan
Persentase Realisasi
Keuangan Fisik
(Rp) (%)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat
menyurat
96.500.000 100%
2 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumbedaya Air
dan listrik
167.000.000 100%
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
79.800.000 100%
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
Kendaraan
dinas/Operasional
23.400.000 100%
5 Penyediaan Jasa
Administrasi keuangan
404.625.000 100%
6 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
71.942.500 100%
7 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
16.350.000 100%
8 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
50.710.350 100%
9 Penyediaan Barang Cetakan
Penggandaan
46.520.500 100%
10 Penyedaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
kantor
10.045.000 100%
11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
225.500.000 100%
12 penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
31.616.000 100%
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 19
13 Penyediaan Makanan dan
Minuman
39.900.000 100%
14 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi Ke Luar Daerah
508.975.250 100%
15 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam Daerah
61.421.000 100%
16 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Jasa Teknis
229.440.000 100%
No Uraian Program Kegiatan
Persentase Realisasi
Keuangan Fisik
(Rp) (%)
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
17 Pengadaan Kendaraan Dinas
/ Operasional
385.000.000 100%
18 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
332.500.000 100%
19 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
118.830.000 100%
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
16.000.000 100%
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
21 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapanya
107.700.000 100%
22 Pengadaan Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
38.625.000 100%
4 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
23 Bimbingan Teknis
Implementasi peraturan
Perundang-undangan
52.000.000 100%
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
da Keuangan
24 Penyusunan Laporan Capian
Kinerja dan Iktihtisar
Realisasib Kinerja SKPD
22.560.000 100%
25 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
14.245.000 100%
6
Program Pengembangan Data
/ Informasi
26 Penyusunan dan
Pengumpulan data /
Informasi Kebutuhan
penyusunan Dokumen
perencanaan
2.752.800 100%
27 Penyusunan Profile Daerah 50.000.000 100%
28 Penyusunan Database
Informasi Pembangunan
113.598.500 100%
29 Koordinasi Data / Informasi
Pembangunan daerah
76.834.800 100%
7 Program Perencanaan Tata
Ruang
30 Rapat Koordinasi Tentang
Rencana tata Ruang
50.000.000 100%
31 Revisi Rencana Tata Ruang 952.017.000 100%
8 Program Kerjasama
Pembangunan
32 Koordinasi Kerjasama
Wilayah Perbatasan
110.331.300 100%
9 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruan
33 Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
150.000.000 100%
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 20
10 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
34 Koordinasi Perencanaan Air
Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
150.000.000 100%
11 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
35 Bimbingan Teknis Tentang
Perencanaan Pembangunan
Daerah
200.000.000 100%
No Uraian Program Kegiatan
Persentase Realisasi
Keuangan Fisik
(%) (%)
12 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
36 penyusunan Rancangan
RKPD
204.082.000 100%
37 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
288.172.000 100%
38 Penetapan RKPD 144.056.500 100%
39 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
183.195.000 100%
40 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
408.555.500 100%
41 Penyusunan KUA dan PPAS
/ KU PAPBD dan PPAS P
116.090.000 100%
42 Sinkronisasi RPJMD 153.547.500 100%
43 Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (E-
Musrenbang)
148.118.500 100%
44 Sistem Informasi Disposisi
Elektronik (E-Office)
50.000.000 100%
13 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
45 Koordinasi perencanaan
pembangunan Bidang
Ekonomi
386.000.000 100%
14 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
46 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
203.000.000 100%
47 Koordinasi Aksi Pencegahan
dan Pembrantasan Kotupsi
97.000.000 100%
50 Penguatan sistem Inovasi
daerah (SIDA)
150.170.000
100%
51 Kajian dan Evaluasi
Pelaksanaan Upsus Pajele
150.000.000
100%
52 Kajian Jalur Benih Antar
Lapangan
100.000.000
100%
17 Program Penguatan
Kelembagaan Litbang daerah
53 pengembangan kerjasama
kelembagaan Litbang
113.592.000
100%
Jumlah 8.433.457.000 100%
2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 21
Dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam
pelaksanaan pembangunan sampai tahun 2016 dan perkiraan pada tahun 2017, telah
mengarah kepada keadaan yang diinginkan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat. Namun demikian masih banyak permasalahan pembangunan di
Kabupaten Banyuasin yang dihadapi dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
Permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan
masyarakat yang sejahtera pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Bidang Sosial Budaya.
Meskipun pembangunan pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya terus
diupayakan peningkatannya, namun karena perkembangan teknologi dan tuntutan
masyarakat luas yang semakin meningkat, maka sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan yang sekaligus menjadi indikator dan merupakan faktor yang
mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, serta dilihat dari kondisi, kuantitas
dan kualitas SDM nya masih diperlukan adanya peningkatan akses, pemerataan dan
peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan. Masih terbatasnya akses
pelayanan dasar terutama terhadap masyarakat miskin, yang meliputi pelayanan
perumahan, air bersih dan sanitasi dasar masih terbatas, serta penduduk yang rentan
untuk jatuh miskin karena goncangan ekonomi maupun faktor alam.
Besarnya jumlah pencari kerja juga dipengaruhi oleh adanya arus migrasi
penduduk pendatang yang mengakibatkan persaingan dalam memperoleh
kesempatan kerja, serta tingginya jumlah pengangguran sangat berpengaruh
terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2011
jumlah keluarga miskin di Kabupaten Banyuasin sebanyak 11,66 %, Meningkat
menjadi 12,45 % pada tahun 2015 dan pada tahun Bahwa sesuai dengan komitmen
dan program prioritas baik nasional, provinsi maupun Kabupaten bahwa unpaya –
upaya untuk pengentasan kemiskinan perlu selalu dilaksanakan. Penanggulangan
kemiskinan telah diupayakan, tidak saja dilihat dari kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar akan tetapi juga diupayakan untuk meningkatkan dan
memberdayakan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga
mereka.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 22
b. Bidang Ekonomi
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
ketersediaan kebutuhan dasar dan pengembangan perdesaan perlu didukung oleh
perekonomian yang maju diantaranya ditunjukan oleh pertumbuhan ekonomi yang
semakin meningkat secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus
didukung oleh kemajuan sektor-sektor utamanya sektor pertanian dan pertambangan
yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah penduduk
miskin. Perkembangn ekonomi juga harus didukung oleh peningkatan daya saing
sektor riil. Dilihat dari pertumbuhan perekonomian Kabupaten Banyuasin secara makro
ekonomi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sampai dengan tahun 2008
mengalami fluktuasi yaitu dari 4,52 % pada tahun 2009 menurun menjadi 4,82 %,
pada tahun 2010 meningkat menjadi 5,35 % dab pada tahun 2011 angka
pertumbuhan ekonomi mencapai 6,00 %.
Sektor pertanian mengalami penurunan dalam produksi maupun pemasarannya
yang disebabkan tingginya harga saprodi sehingga menurunnya pendapatan petani.
Upaya peningkatan investasi masih menghadapi permasalahan dan tantangan
diantaranya perlu adanya sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sehingga memberikan kejelasan
arahan bagi pelaku usaha, masih perlunya optimalisasi penyederhanaan administrasi
perijinan, perlu ditingkatkan kwalitas dan produktivitas tenaga kerja dan masih
perlunya peningkatan koordinasi program peningkatan iklim investasi antar pemangku
kepentingan baik yang dipusat maupun yang didaerah, serta perlunya pengembangan
potensi investasi didaerah. Disamping itu masih rendahnya penguasaan teknologi
pengolahan produk pertanian berakibat pada rendahnya nilai tambah produk
pertanian, dan pemanfaatan industri hasil pertanian juga relatif belum optimal yang
ditunjukan oleh tingkat utilitasi industri hasil pertanian yang masih sangat rendah.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 23
c. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan dapat
ditingkatkan apabila tersedia pelayanan infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya
peningkatan pelayanan infrasruktur pedesaan telah dilakukan setiap tahunnya namun
masih diperlukan berbagai upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan
infrastruktur pedesaan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Dalam rangka
pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan langkah-langkah secara bertahap untuk
memantapkan peran institusi birokrasi pemerintah agar mampu meningkatkan
kontribusi dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama turut
mengerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bidang lainnya serta
memberikan dukungan pada peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan publik,
dimana hal ini masih dihadapi oleh berbagai permasalahan yang sekaligus menjadi
tantangan yang harus dapat diatasi untuk memantapkan peran institusi pemerintah.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Jembrana, maka
pembangunan dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup masih dihadapkan dengan
berbagai permasalahan baik terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada
maupun terhadap peningkatan infrastruktur yang dimiliki, sedangkan disisi lain tingkat
kebutuhan masyarakat semakin meningkat baik terhadap sarana transportasi, irigasi
maupun terhadap kebutuhan akan air bersih. Demikian pula halnya dengan
penyehatan lingkungan, belum memenuhi standar baku mutu lingkungan sebagai
akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Pembangunan bidang lingkungan hidup tetap dilaksanakan dengan menitik beratkan
pada pengendalian penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta
pengendalian pengerusakan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih perlu dilajutkan untuk membangun
fasilitas dan infrastruktur lingkungan serta kebijakan untuk adaptasi dampak
perubahan iklim. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat secara merata, namum karena msih signifikannya perbedaan
pembangunan antar kecamatan satu dengan yang lainnya, maka diperlukan upaya
untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 24
Dalam Pengembangan wilayah masih mengalami permasalahan terutama
dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, karena kurangnya pengawasan dan
rendahnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Perda Tata Ruang. Masih
terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan maupun antar
perkotaan dan perdesaan yang belum seimbang, yang disebabkan terjadinya
kesenjangan investasi dan aktivitas ekonomi yang cendrung terkonsentrasi di wilayah
perkotaan.
2.4. Tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang
2.4.1. Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan
(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas fungsi penunjang Perencanaan
dan Penelitian Pengembangan sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan
yang berlaku;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas kegiatan kesekretariatan;
b. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas kegiatan analisis ekonomi makro daerah, kewilayahan
dan konektivitas, data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas kegiatan perencanaan pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan daerah;
d. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 25
e. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD, KUA dan PPAS;
f. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah;
g. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga Dan Provinsi Di Kabupaten;
h. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama perangkat
daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
i. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan
Pengembangan;
j. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan,
penyajian data dan informasi atas Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Penyajian
Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.4.2. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan;
b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 26
c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan
Produk Hukum Daerah;
d. pengkoordinir kegiatan penyusunann anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
e. penyiapan data, informasi,hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi
rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
f. pelaksanaan kebijakan dan program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan;
g. perencanaan kebijakan dan program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan;
h. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan
Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Musrenbang Kabupten);
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
j. penyelenggaraan administrasi keuangan;
k. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
l. penyelenggaraan kepustakaan internal;
m. penyelenggaraan pengendalian internal;
n. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugasnya;
2.4.3. Tugas pokok dan fungsi Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
(1) Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
perencanaan penyusunan dan analisis data/informasi, pengendalian, pelaporan, penelitian
dan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai fungsi:
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 27
a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah
(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik, tematik,
integratif, spasial;
b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi
serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro
daerah;
c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah serta
pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
d. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;
e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model
kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara
holistik-tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan
kewilayahan;
f. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
g. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro untuk
mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah, serta
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
h. pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk
perencanaan pembangunan daerah;
i. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD,
Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
j. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan APBD;
k. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan terkait Penyusunan
RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
l. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan
Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD (kecamatan dan Forum Gabungan);
m. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD
(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD) Berdasarkan
Laporan masing-masing Bidang;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 28
n. pelaksanaan koordinasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi terkait
penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
o. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan data dan Informasi terkait
penyusunan APBD;
p. pelaksanaan koordinasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah
Kabupaten;
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2.4.4. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
(1) Bidang Pembangunan manusia dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok menyusun rencana, memonitor dan memantau
pelaksanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang
meliputi: Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan,
Sosial, Kebudayaan, Trantib – Umum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan
Pencacatan Sipil, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan perumusan perencanaan Bidang;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan Bidang
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan, Sosial, Kebudayaan, Trantib – Umum, Linmas, Administrasi
Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
c. Mengkoordinasikan program pembangunan Bidang Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Sosial,
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 29
Kebudayaan, Trantib – Umum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan
Pencacatan Sipil, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai
berikut :
a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD perangkat
daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
b. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat;
c. pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti musrenbang RPJPD, RPJMD,
RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah
dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Daerah di
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rancangan
RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
i. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan
Provinsi di Kabupaten pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
j. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 30
2.4.5. Tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
(1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, memonitor dan memantau pelaksanaan Pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi bidang; Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista, Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
berdasarkan kebijakan Badan; b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum,
penataan ruang, perhubungan, pertanahan, energy, sumberdaya meneral dan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan dan pengembangan wilayah/ kawasan yang disusun oleh Badan-Badan Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Jembrana sebagai masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. penyelenggara evaluasi serah terima kegiatan Pemerintah Kabupaten;
(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Tata
Wilayah berdasarkan kebijakan Badan;
b. melaksanakan k egiatan dan menyusun perencanaan sarana prasarana daerah
yang meliputi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan,
pertanahan, energy, sumberdaya meneral dan lingkungan hidup serta
pemgembangan wilayah/kawasan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);
c. mengkoordinasikan menghimpun data kegiatan Musrenbang dalam pembuatan
rencana pembangunan Kabupaten Jembrana berdasarkan Kebijakan Badan dan
Bidang masing-masing;
d. melaksanakan perencanaan keuangan dalam rangka pembangunan daerah
dengan perangkat daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan
Kebijakan Badan dan Bidang masing-masing;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 31
e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Kebijakan Badan dan
Bidang masing-masing;
f. menyusun, medokumentasikan, mensosialisasikan data perkembangan
pembangunan daerah;
g. mengkoordinasian penyiapan bahan dan penyajian data/bahan untuk
perencanaan sarana prasarana dan Tata Wilayah Kabupaten Jembrana;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik, serta mencari alternatif
pemecahannya;
i. melakukan koordinasian antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan
tugas;
j. menyelenggarakan evaluasi serah terima kegiatan pembangunan;
k. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan
saling mendukung;
l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku;
m. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
n. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2.4.6. Tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
(1) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan dan mengkoordinasikan
perencanaan ekonomi dan penanaman modal serta pemerintahan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi :
a. penyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
berdasarkan kebijakan Badan;
b. penyusun, pengkoordinasian, dan inventarisasi perencanaan Ekonomi dan penanaman modal;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 32
c. pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan perindustrian dan penanaman modal sebagai masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. pengevaluasi, pengendali, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal dan pembangunan ekonomi;
(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai
berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
berdasarkan kebijakan Badan;
b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan Bidang Penanaman Modal
dalam urusan perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi
dan pertambangan, perumahan/pemukiman, lingkungan hidup dan pariwisata;
c. pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian,
kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, kelautan,
perikanan, perdagangan perindustrian dan penanaman modal;
d. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang
perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi dan
pertambangan, perumahan/pemukiman, lingkungan hidup, pariwisata, pertanian,
kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, kelautan,
perikanan, perdagangan perindustrian dan penanaman modal sebagai masukan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. mengkoordinasikan menghimpun data kegiatan Musrenbang dalam pembuatan
rencana pembangunan Kabupaten Jembrana berdasarkan Kebijakan Badan dan
Bidang masing-masing;
f. melaksanakan perencanaan keuangan dalam rangka pembangunan daerah
dengan perangkat daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan
Kebijakan Badan;
g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Kebijakan Badan dan
Bidang masing-masing;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan, pengkajian dan perencanaan perijinan di
Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 33
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, serta mencari alternatif
pemecahannya;
j. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan
tugas;
k. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan
saling mendukung;
l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku;
m. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
n. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
2.4.7. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang meliputi :
a. identifikasi permasalahan;
b. perumusan alternatif kebijakan perencanaan bidang pembangunan dan
penanaman modal;
c. pengkajian alternatif;
d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
e. analisis pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal;
f. penilaian hasil pelaksanaan;
g. membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perencanaan bidang pembangunan
dan penanaman modal;
h. menerjemahkan / menyadur buku dalam bidang perencanaan bidang
pembangunan dan penanaman modal;
i. berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku dan media komunikasi lainnya
dalam bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
j. berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draf pedoman / modul di
bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 34
k. melakukan studi dalam bidang perencanaan pembangunan dan penanaman
modal;
l. melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang Perencanaan Pembangunan
dan Penanaman Modal.;
m. mengajar / melatih melakukan bimbingan di bidang Perencanaan Pembangunan
dan Penanaman Modal.;
n. mengikuti seminar / lokakarya di bidang Perencanaan Pembangunan dan
Penanaman Modal.;
o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Badan.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 35
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1 Kondisi Ekonomi Daerah kabupaten Banyuasin Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun
2013
Kondisi ekonomi makro tahun 2012 dan perkiraannya tahun 2013 dapat
diringkas sebagai berikut :
Pertama, berdasarkan angka perhitungan sementara pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Jembrana secara makro ekonomi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi yaitu dari 4,52 % pada tahun 2009
menurun menjadi 4,82 %, pada tahun 2010 meningkat menjadi 5,35 % dab pada tahun
2011 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,00 %. Disamping itu, krisis ekonomi
global juga berpengaruh terhadap meningkatnya harga barang-barang yang
menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat serta berpotensi memperlambat
pertumbuhan ekonomi.
Kedua, perubahan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, memberikan dampak positif
terhadap penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 5,7 % pada tahun 2010 dan 6,5
% pada tahun 2011.
Ketiga, Stabilitas ekonomi masih tetap terjaga dari pengaruh perubahan ekonomi global,
dengan tingkat inflasi pada tahun 2010 sebesar 4,82 % mengalami peningkatan sebesar
5,35 % pada tahun 2011.
Pertumbuhan Ekonomi. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011
sebesar 12,07 % disebabkan oleh pertumbuhan sektor primer yaitu sektor pertanian,
pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar 15,75 % dan 13,08 %.
Pertumbuhan Sektor sekunder seperti industri pengolahan, listrik gas dan air bersih
serta bangunan masing-masing tumbuh sebesar 15,23 %, 17,88 %, dan 15,50 %.
Sedangkan sektor tersier yaitu perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa
tumbuh masing-masing sebesar 5,41 %, 7,92 %, 17,71 % dan 16,55 %.
Pertumbuhan investasi selama tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar
16,40 persen, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya kemudahan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 36
yang diberikan oleh pemerintah, adanya regulasi investasi, adanya peningkatan daya beli
masyarakat dan posisisi Kabupaten Jembrana yang strategis.
Pengangguran dan Kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan, telah ditempuh melalui program yang
memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin
pada pemenuhan kebutuhan dasar; program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan
program perkuatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program peningkatan
akses masyarakat miskin pada pemenuhan kebutuhan dasar, telah dilakukan berbagai
kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti
program beras untuk masyarakat miskin, program jaminan kesehatan masyarakat, bea
siswa, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya.
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Jembrana.
No. Indikator Makro Ekonomi Realisasi
2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6
1 PDRB
PDRB harga berlaku 2.891.658,80
3.277.309,44
3.732.763,96
3.740.311,00
PDRB harga konstan 1.586.805,70
1.663.345,43
1.744.839,24
1.814.830,00
2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB harga konstan tahun tertentu
5,05 4,82
3. Tingkat Inflasi 6,21 5,82 5,10 4,37
Struktur PDRB pendekatan produksi:
* Primer 26,72 26,64 26,52 26,38
* Sekunder 15,07 15,58 15,60 16,14
* Tersier 58,21 57,78 57,88 57,48
4 Jumlah Penduduk Miskin (KK) 5,727 3.943 3.865 3.788
5 Tingkat Pengangguran
6 Disparitas Pendapatan Regional yang diihat dari perbedaan:
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 37
* Pendapatan perkapita 11.282.672,90
12.678.719,19
13.512.846,58
14.283.160,00
7 Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan- perbandingan
* Pajak Daerah terhadap PDRB 0,13 0,13 0,13
* Perbandingan penerimaan pemerintah daerah (PAD)
0,68 0,71 0,59
* Dana perimbangan terhadap PDRB
13,09 11,74 9,71
Sumber Data PDRB dari BPS Kabupaten Jembrana.
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan peningkatan
investasi, menjaga konsumsi masyarakat dan peningkatan efisiensi dan efektifitas
pengeluaran. Untuk itu sangat diperlukan peran dari UMKM, peningkatan produktifitas kerja,
dan pengurangan kemiskinan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun
2013 antara lain sebagai berikut :
1. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan non
migas, serta daya saing daerah. Beberapa kendala yang menghambat peningkatan
investasi dan lemahnya sektor industri pengolahan akan ditangani secara sunngguh-
sungguh. Disamping itu Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta
Koperasi akan terus dilanjutkan. Selama ini masih rendahnya produktivitas UMKM
dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki tingkat kompetitif dan
kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar. Skala usaha mikro dan kecil
dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan
nilai tambah usahanya, sehingga pendapatannya masih rendah. Selain itu UMKM juga
masih menghadapi kendala keterbatasan pada akses pemasaran yang dapat
mempengaruhi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya.
2. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan.
Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan akan terus diupayakan
dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu. Meskipun
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 38
pada tahun 2011 jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan mengalami
penurunan hingga mencapai 5,6 %, melalui percepatan pertumbuhan ekonomi
diharapkan dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah
penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Disamping itu, Pemerintah
Kabupaten Jembrana juga telah memberikan prioritas pembangunan disektor
pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat agar menghasilkan tenaga
kerja yang profesional dan memiliki daya saing tinggi dalam merebut pasar kerja..
3. Menjaga Stabilitas ekonomi.
Perubahan harga bahan bakar minyak sangat mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi, gangguan terhadap produksi pada berbagai komoditi termasuk pangan,
mengakibatkan lesunya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh
terhadap stabilitas ekonomi. Permasalahan dan tantangan dalam stabilitas harga dan
pengamanan pasokan bahan pokok adalah dengan meningkatkan penyediaan bahan
pokok kebutuhan masyarakat dan meningkatkan produksi serta menyempurnakan
sistem distribusi bahan pokok yang didukung oleh sistem transportasi yang memadai.
Perkembangan harga pokok yang berfluktuasi memerlukan pemantauan dan evaluasi
secara cepat dan seksama, termasuk sistem distribusinya. Dengan terjaganya harga
bahan pokok tersebut diharapkan dapat menurunkan laju tingkat inflasi.
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2013 yaitu meningkatkan
kesejahteraan dan daya saing daerah untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan
melalui perencanaan partisipatif,. Pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 6 %,
dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian,
infrastruktur serta dengan terjaganya stabilitas ekonomi. Untuk dapat tercapainya laju
pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2013 sebesar 6,06 %, maka target PDRB
Kabupaten Jembrana atas dasar harga konstan direncanakan sebesar Rp. 1.970.000,00
juta.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 39
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut seluruh sektor ekonomi harus
didorong terutama dengan meningkatkan investasi, ekspor, perdagangan dan mendorong
peningkatan sektor industri pengolahan, revitalisasi pertanian dan menggerakkan UMKM.
Peningkatan investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi
dengan memberikan berbagai kemudahan, mengurangi hambatan prosedur perijinan,
meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang
dirasakan menghambat; serta diversifikasi pasar ekspor, mendorong komoditi nonmigas
yang bernilai tambah tinggi. Daya saing industri pengolahan nonmigas ditingkatkan antara
lain dengan pengembangan fasilitas industri hilir komoditi primer dan penggunaan produksi
dalam negeri. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses
UMKM pada sumberdaya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga
diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk menjaga stabilitas
perekonomian daerah dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka tingkat
inflasi diupayakan dapat dikendalikan sehingga tidak mencapai angka diatas 6,06 persen.
Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi
kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan
memberikan perhatian pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan tenaga kerja
keluar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui
peningkatan produksi pangan, produktifitas pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi
pedesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh
berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat
miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta
meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 40
Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2009 s/d tahun 2012
No. Jenis Pendapatan Daerah
Realisasi Proyeksi
2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1.1. Pendapatan Asli Daerah
23.324.636.110,43
22.068.717.221,15
22.104.479.076,00
51.525.703.700,04
1.1.1
Pajak Daerah 4.384.491.273,00
4.951.713.525,00
7.360.947.447,00
10.013.205.822,02
1.1.2.
Retribusi Daerah 6.864.696.531,08
8.516.800.760,00
8.323.619.760,00
7.409.972.500,00
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2.039.752.869,15
2.039.752.869,15
2.039.752.869,00
2.850.000.000,00
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
10.035.695.437,20
6.560.450.067,00
4.380.159.000,00
31.252.525.378,72
1.2. Dana Perimbangan
384.853.878.416,00
362.286.752.658,00
362.286.752.658,00
461.272.383.059,00
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak
26.594.057.416,00
18.998.920.658,00
18.998.920.658,00
24.339.694.059,00
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
306.361.821.000,00
308.567.032.000,00
308.567.032.000,00
396.762.339.000,00
1.2.3.
Dana Lokasi Khusus
51.898.000.000,00
34.720.800.000,00
34.720.800.000,00
40.170.350.000,00
1.2.4
Dana Penyesuaian. - - -
1.3. Lain - lain Pendapan Daerah yang sah
58.708.735.551,76
44.379.871.750,00
44.379.871.750,00
142.631.804.542,73
1.3.1.
Hibah - - -
1.3.2.
Dana Darurat - - -
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 41
1.3.3.
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya
39.857.223.000,00
32.037.528.000,00
32.037.528.000,00
81.992.973.149,53
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomim Khusus
6.082.350.000,00
51.680.144.000,00
1.3.5.
Bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah lainnya
12.769.162.551,76
12.342.343.750,00
12.342.343.750,00
8.958.687.393,20
Jumlah Pendapatan Daerah ( 1.1 + 1.2 + 1.3 )
466.887.250.078,19
428.735.341.629,15
428.771.103.484,00
655.429.891.302,47
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Jembrana
Tahun 2009 s/d tahun 2012
No.
Jenis Belanja Tidak Langsung
Realisasi Proyeksi
2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
2.1.1 Belanja Pegawai 253.891.687.883,00
268.000.000.000,00
268.000.000.000,00
360.976.618.598,04
2.1.2. Belanja Bunga - - - -
2.1.3. Belanja Subsidi 1.131.604.000,00
1.131.604.000,00
1.131.604.000,00 -
2.1.4. Belanja Hibah 25.515.000.000,00
18.215.000.000,00
18.215.000.000,00
25.461.250.000,00
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial
18.453.779.062,00
17.593.691.062,00
17.593.691.062,00 60.000.000,00
2.1.6*)
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
494.638.750,00
494.638.750,00
494.638.750,00
7.888.318.627,86
2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/
17.448.005.000,00
17.448.000.000,00
17.448.000.000,00
4.341.648.466,80
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 42
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa.
2.1.8. Belanja tidak terduga
2.031.056.900,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
100.000.000,00
Jumlah Belanja tidak langsung (2.1.1 s/d 2.1.8)
295.637.134.476,00
318.965.771.595,00
324.882.933.812,00
427.681.191.521,52
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2018 43