BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terwujudnya ... · Pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2013...

1

Laporan Proyek Perubahan Yana Chefiana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sukabumi menetapkan Visi pada tahun 2016-

2021 Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan

Mandiri, visi di atas dapat terealisasi apabila ditopang misi, misi

pembangunan yang telah disusun adalah ;

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis

ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri

yang berwawasan lingkungan

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan

religius

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

professional

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur

daerah

Misi pembangunan yang berhubungan langsung dengan

Dinas Pertanian adalah ; “Meningkatkan kemandirian ekonomi

masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis,

pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan. Sektor

agribisnis menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian

pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian

ekonomi”.

Selain misi pembangunan di atas, dalam RPJMD telah

ditetapkan pula 5 Agenda prioritas pembangunan yang merupakan

janji kampanye kepala daerah. Pada agenda prioritas pertama

terdiri dari :

1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha

2. Pembangunan Inprastruktur dan Pengembangkan Pariwisata

Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia dan Optimalisasi

2


Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang

Berwawasan Lingkungan

3. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur

Pemerintah Serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan

Masyarakat

4. Peningkatan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan

Kesejahteraan Masyarakat

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui

Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya,

Pemuda dan Olahraga

Pada agenda prioritas pertama didalamnya terdapat sub agenda

prioritas ;

a. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak

wirausahawan baru dan santri wirausaha berbasis agribisnis,

UMKM, IKM dan ekonomi kreatif.

b. Penerapan teknologi pertanian tepat guna dan peningkatan SDM

pelaku Pertanian Memaksimalkan peran fungsi koperasi

pertanian

c. Membentuk pusat promosi hasil pertanian

d. Mendorong usaha pertanian menjadi usaha agribisis berbasis

sentra /wilayah/kawasan.

e. Mengembangkan usaha mikro perekonomian pedesaan melalui

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Berdasarkan sub agenda prioritas tersebut di atas Bupati dan

Wakil Bupati terpilih sudah mempelajari masalah utama sektor

pertanian sebagian besar diakibatkan oleh pemasaran.

Penanganan masalah pemasaran diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan petani. Masalah pemasaran pada

berbagai peraturan pembinaannya menjadi tanggung jawab

pemerintah.

3


Selain visi, misi dan agenda prioritas, kewajiban untuk

melaksanakan bimbingan pemasaran juga diatur melalui beberapa

peraturan, diantaranya melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun

2014. Pemasaran menjadi salah satu bagian tugas dari pemerintah,

sebagaimana tertulis pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang perkebunan pada pasal 76 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku

Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas,

dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau

masyarakat.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan

menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas

Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemasaran juga menjadi tugas pembina kelembagaan

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan bahwa pada Bagian Kedua Pasal 19 dinyatakan

bahwa :

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran,

wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana

produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran,

serta unit jasa penunjang.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau

korporasi.

Pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam bagian keempat

pasal 48 dinyatakan bahwa Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil

Pertanian, sebagai berikut :

4


(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil

Pertanian.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dengan :

a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi

standar keamanan pangan, sanitasi, serta

memperhatikan ketertiban umum;

b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal

agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;

c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;

d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani,

Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau

kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi

Komoditas Pertanian;

e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau

tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan

Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan

ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas

Pertanian;

f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan

menguntungkan;

g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil

Pertanian;

h. mengembangkan pasar lelang;

i. menyediakan informasi pasar; dan

j. mengembangkan lindung nilai.

5


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.

050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Tani menyatakan

bahwa Pembinaan kelembagaan tani termasuk didalamnya

menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia

sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau

permodalan.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, telah ditetapkan Peraturan

Bupati Nomor Nomor 70 tahun 2016, bahwa ; Dinas merupakan

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

pertanian. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di

bidang kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan

Hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana dan

sarana pertanian; kelompok jabatan fungsional dan unit

kerja lainnya di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;

e. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas

f. penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang

Pertanian;

6


g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin

usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;

h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang

tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;

i. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan

perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah

terkait;

j. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di

Lingkungan Dinas;

k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan

tugas; dan

n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Jabatan sebagai Kepala Bidang Perkebunan memiliki tugas

pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perkebunan;

b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

tugas di bidang penatausahaan perkebunan, produksi

perkebunan, pengolahan dan pemasaran;

c. Pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang tanaman

perkebunan;

d. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang

perkebunan;

e. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang

perkebunan;

f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

bidang perkebunan;

7


g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan

iklim di bidang perkebunan;

h. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan;

i. Pengkajian pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di

bidang perkebunan;

j. Pemantauan dan evaluasi teknis pasca penerbitan izin

usaha/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan;

k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan

tugas; dan

n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Terkait dengan pelaksanaan tupoksi, maka diagnosa atau

identifikasi masalah akan diawali dengan melakukan

pembandingan antara apa yang seharusnya terlaksana dengan

kondisi yang terjadi saat ini, dan pengaruh kondisi tersebut

terhadap program pembangunan daerah yang menjadi urusan

bidang perkebunan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi bidang

perkebunan berkaitan erat dengan 3 (tiga) program pembangunan

daerah yaitu :

1. Program Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3. Program Peningkatan Produksi Non Pangan

Program ketahanan pangan lebih fokus ditangani oleh Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Bidang Prasarana dan

Sarana Pertanian. Sedangkan Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani dan Peningkatan Produksi Non Pangan ditangani oleh Bidang

Perkebunan serta Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Selama ini pertanian pada umumnya dan perkebunan pada

khususnya dianggap sebagai penyumbang angka kemiskinan yang

8


cukup besar, meskipun dari sisi produksi para petani telah mampu

menyumbangkan angka produksi yang optimal. Atas dasar itu pula

maka fokus pembangunan pertanian diutamakan pada

peningkatan kesejahteraan petani.

Seiring dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Fungsi Bidang perkebunan yang dapat mengungkit kesejahteraan

petani adalah fungsi Pemberian bimbingan pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

Pengembangan komoditas perkebunan dibatasi pada beberapa desa

saja. Pengembangan komoditas berbasis desa ini dilaksanakan

dengan tujuan untuk lebih memfokuskan kegiatan pembangunan,

memudahkan pengukuran capaian kinerja serta memudahkan

pengukuran kesejahteraan para petani komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan dibagi kedalam tiga kelompok, yakni :

1. Komoditas Strategis, terdiri dari ; Teh, Karet, Cengkih dan

Kelapa

2. Komoditas Prospektif, terdiri dari ; Pala, Kopi, Kakao dan

Sereh wangi

3. Komoditas unggulan local, terdiri dari ; Aren, Vanili dan Lada

Wilayah pengembangan komoditas tanaman perkebunan dibatasi

pada beberapa wilayah / desa saja seperti disajikan pada Tabel 1 di

bawah ini :

9


Tabel 1. Komoditas Perkebunan dan Lokasi Desa Pengembangan

No Komoditi Jumlah Desa Zona Inti (Desa)

Komoditas Strategis

1 The 14 Cisitu dan Cihaur

2 Cengkeh 15 Buniwangi, Pasirbaru, Cileungsing

3 Kelapa 23 Sukatani, Purwasedar dan

Sumberjaya

4 Karet 13 Buanajaya, Bantarkalong

Komoditas Prospektif

5 Pala 13 Darmareja, Palasarigirang

6 Kopi 7 Sukamanah

7 Kakao 2 Damaraja

8 Serehwangi

2

Komoditas Unggulan Lokal

9 Aren 3 Sinaresmi

10 Vanili 3 Cidolog

11 Lada 3 Warungkiara

Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan

komoditas perkebunan adalah masalah pemasaran. Besarnya

selisih antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat

konsumen menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya

kesejahteraan petani komoditas perkebunan. Berikut selisih harga

komoditas perkebunan antara harga ditingkat petani dengan harga

di tingkat konsumen.

10


Tabel 2. Selisih Harga Komoditas Perkebunan antara Harga Di

Tingkat Petani dan di Tingkat Konsumen

No Komoditi Hasil yang dijual

Harga Petani (Kg)

Harga Perusahaan Konsumen

Selisih

Komoditas Strategis

1 Teh’ Pucuk Basah

2000 3.840 1.840

2 Cengkeh Bunga Kering

80.000 95.000 15.000

3 Kelapa Gula Kelapa

7.000 12.000 5.000

4 Karet Lump 6.000 8.000 2.000

Komoditas Prospektif

5 Pala

6 Kopi Cherry 7.000 60.000 53.000

7 Kakao

8 Serehwangi

Komoditas Unggulan Lokal

9 Aren Gula Semut

15.000 20.000 5.000

10 Vanili Buah Basah

400.000 750.000 350.000

11 Lada

Berdasarkan data di atas nampak bahwa selisih harga per

kilogram hasil panen petani cukup besar apalagi jika dikalikan

dengan angka produksi per hektar per tahun, berapa nilai

pendapatan petani yang hilang akibat panjangnya rantai tataniaga.

Contoh rantai tataniaga komoditas perkebunan saat ini disajikan

pada Gambar 1.

Gambar 1. Rantai Tata Niaga Komoditas Cengkeh

11


Berdasarkan data di atas petani cengkeh kehilangan potensi

pendapatan sebesar Rp. 15.000,- per kilogram. Apabila petani

memiliki satu hektar lahan dengan jumlah produksi cengkeh kering

per hektar dengan produksi 4.000 kg maka seorang petani

kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp. 60.000.000,- per hektar

per tahun. Jika dikaji lebih jauh, luas areal tanaman cengkeh di

Kabupaten Sukabumi seluas 4.437 Ha, maka jumlah kehilangan

potensi pendapatan sebesar Rp. 266.220.000.000,- (dua ratus enam

puluh enam milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Selain itu, hasil usahatani komoditas perkebunan di tingkat

petani rata-rata tidak melalui pengolahan terlebih dahulu, sehingga

kebanyakan hasil panen komoditas perkebunan dijual dalam

bentuk mentah. Adapun hasil usahatani perkebunan yang sudah

diolah kebanyakan belum dikemas sehingga harga jualnya masih

belum optimal. Mekanisme pemasaran yang sudah dilakukan oleh

para petani masih tradisional atu mengandalkan pasar umum.

Inovasi petani untuk memasarkan komoditas perkebunan melalui

media sosial atau melalui pasar dunia maya masih belum

berkembang. Masalah lain yang terjadi di kalangan petani

perkebunan adalah belum berkembangnya inisiatif

Komoditas perkebunan di masa yang akan datang diharapkan

bisa dipasarkan dengan rantai tata niaga yang lebih sederhana

sehingga para petani bisa menikmati tambahan pendapatan.

Penyederhanaan rantai tata niaga tidak bisa langsung dilakukan

karena terdapat beberapa kendala, kendala utama di kalangan

petani adalah dana talangan ketika petani terdesak oleh kebutuhan

rumah tangga, oleh karenanya badan usaha milik desa (BUMDES)

harus dilibatkan. Gambaran rantai tataniaga yang diharapkan

disajikan pada Gambar 2 di bawah ini.

12


Gambar 2. Rantai Tata Niaga Komoditas Perkebunan yang

diharapkan

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ;

- Para petani diharapkan tergabung didalam kelompok agar

jumlah produksi yang difasilitasi melalui pusat promosi

jumlah produksinya memadai.

- Apabila petani mengharapkan dana talangan, maka dana

talangan akan disediakan oleh BUMDES atau jika petani

membutuhkan sembako pun akan disediakan oleh BUMDES

dengan melibatkan warung sembako di wilayah desa

tersebut.

- Pusat Promosi akan memasarkan komoditi perkebunan yang

ditampung oleh kelompoktani kepada pedagang besar

ataupun langsung ke perusahaan konsumen.

- Pembinaan petani melalui kelompoktani dengan melibatkan

DPESDM dalam rangka pembinaan pengolahan / industry

dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi

barang siap konsumsi. Pasca Pembinaan DPESDM akan

melaporkan hasil pembinaannya kepada pusat promosi

13


untuk mempromosikan komoditi perkebunan yang telah

diolah.

- Pembinaan petani melalui kelompoktani dengan melibatkan

DPKUKM dalam rangka pembinaan dalam rangka

pembentukan koperasi pertanian serta pembinaan dari sisi

perdagangan komoditas perkebunan. Selain itu limbah

komoditi perkebunan juga masih bisa diolah menjadi produk

yang bernilai rupiah untuk menambah pendapatan. Pasca

Pembinaan DPKUKM akan melaporkan hasil pembinaannya

kepada pusat promosi tentang koperasi yang telah dibentuk,

limbah yang telah diolah dan dikemas.

- Pembinaan melalui peran Gapoktan dan PPS sebagai

informan tentang jumlah produksi, waktu panen dan fasilitasi

kebutuhan bantuan dari pemerintah yang akan disampaikan

melalui UPTD kemudian diteruskan kepada sekretariat Dinas

Pertanian dan Pusat Promosi Produk Pertanian dan

Perkebunan.

- Fungsi UPTD pada skema rantai tata niaga berfungsi sebagai

penampung usulan pembangunan dari petani dan sebagai

informan tentang waktu dan estimasi kapasitas produksi

komoditas perkebunan di wilayah masing-masing.

- Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebagai

pelaksana pembangunan untuk membantu petani dari sisi

infrastruktur penunjang.

- Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dalam berperan dari sisi

pendampingan teknologi dari mulai teknologi peningkatan

produksi, penanganan pasca panen sampai dengan teknologi

untuk pengolahan hasil komoditas perkebunan.

- Perguruan tinggi dilibatkan dalam rencana proyek perubahan

ini, ada pun perguruan tinggi yang akan dilibatkan yakni

UMMI (untuk memperbaiki manajemen usahatani kelompok),

UNPAS (pembinaan pengolahan limbah usahatani tanaman

14


perkebunan), IPB (pengolahan dan packing hasil olahan

petani komoditas perkebunan)

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berfungsi

sebagai Pembina dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- Kepala Desa berfungsi selain sebagai Pembina BUMDES juga

bertugas untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan dari

para petani untuk diusulkan dalam RKPD online serta

pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah

komoditas perkebunan menjadi sumber pendapatan

tambahan.

- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) berfungsi

sebagai pemanfaat Pusat Promosi Produk Pertanian dan

Perkebunan. Komoditas pertanian terbanyak dibina oleh

Bidang TPH.

Kondisi harapan lainnya adalah : para petani terbiasa

mengolah hasil panennya menjadi barang setengah jadi atau barang

siap konsumsi. Komoditas perkebunan yang telah diolah

diharapkan bisa dipasarkan dalam bentuk yang lebih menarik

sehingga bisa meningkatkan minat pasar dan meningkatkan harga

jual. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran komoditas

perkebunan baik melalui pemanfaatan pasar online, promosi

melalui dunia maya maupun melalui pemanfaatan media sosial.

Limbah komoditi hasil perkebunan seperti daging buah pala, daun

cengkeh, pakang cengkeh, kulit kopi dan sebagainya dapat diolah

menjadi tambahan pendapatan bagi para petani.

15


Tabel 3

Gambaran Kondisi Saat ini dan Harapan

NO KONDISI SAAT INI HARAPAN

1 Hasil usahatani perkebunan

dipasarkan dalam bentuk

barang mentah (tanpa melalui

proses pengolahan)

Hasil usahatani dipasarkan

minimal dalam bentuk setengah

jadi

2 Hasil olahan komoditas

perkebunan dipasarkan dalam

bentuk curah

Hasil olahan komoditas

perkebunan dipasarkan dalam

bentuk kemasan

3 Harga yang diterima petani

terlalu jauh dengan harga

ditingkat konsumen. (Lost

Income)

Harga yang diterima petani tidak

jauh dengan harga ditingkat

konsumen

4 Mekanisme pasar masih

tradisional

Mekanisme pasar sudah

memanfaatkan teknologi

5 Sebagian besar petani belum

memanfaatkan limbah untuk

diolah menjadi tambahan

pendapatan bagi petani

Limbah komoditas perkebunan

diolah menjadi tambahan

pendapatan bagi petani

1.2. Area Proyek Perubahan

Berdasarkan latar belakang kondisi saat ini dan kondisi

harapan maka dapat diidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi

pada bidang perkebunan adalah :

1. Rendahnya pembinaan pasca panen

2. Rendahnya pembinaan pengolahan

3. Kurangnya sentuhan pengemasan produk

4. Panjangnya rantai tata niaga

5. Kurangnya promosi pada produk perkebunan

Masalah di atas erat hubungannya dengan salah satu tugas

pokok dan fungsi bidang perkebunan, yakni ; Pemberian bimbingan

pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

perkebunan. Sehingga area organisasi yang menjadi area

perubahan adalah “Bimbingan pemasaran komoditi perkebunan”.

16


Setelah diketahui area perubahan organisasi, maka upaya untuk

mengatasi masalah pemasaran pada komoditas perkebunan,

dilakukan aksi inovasi dalam proyek perubahan ini, yakni:

SAHABAT PRO PETANI

Sejahtera Berkat Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian di Kabupaten Sukabumi.

Melalui inovasi ini selain untuk mengakselerasi peningkatan

kesejahteraan petani juga untuk merealisasikan agenda prioritas

pembangunan tentang perluasan kesempatan kerja dan

kesempatan usaha sebagimana tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021. Untuk

mengetahui aksi inovasi dalam proyek perubahan ini dapat dillihat

pada kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 3. Kerangka Pikir Proyek Perubahan

Tupoksi Kabid Perkebunan

MASALAH:

Belum optimalnya bimbingan

pemasaran komoditi

perkebunan

PENYEBAB MASALAH:

- Panjangnya rantai tataniaga komoditas perkebunan

- Belum tersedianya informasi pasar

- Mekanisme pemasaran komoditi perkebunan masih manual

- Kurangnya promosi produk perkebunan

bimbingan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan

Inovasi

Pusat Promosi Produk Perkebunan

dan Pertanian (Pro Petani) di

Kabupaten Sukabumi

Area Perubahan Organisasi:

Bimbingan pemasaran komoditi

perkebunan

17


Pada proyek perubahan jangka pendek difokuskan untuk

menangani tiga komoditas yakni teh, kopi dan aren. Kelompoktani

yang akan ditangani dibatasi pada kelompoktani sebagai berikut :

Tabel 4

Lokus Proyek Perubahan Jangka Pendek

Teh hijau Kelompoktani cikaramat Desa Cihaur Kecamatan Simpenan

Teh hitam Kelompoktani Sukahurip Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung

Teh Putih Gapoktan sugih tani Desa Cisitu Kec. Nyalindung

Gula Kelapa

Kelompoktani Warung waru Desa Purwasedar Kec. Ciracap

Kopi Kelompoktani Tunas Harapan Lancar Usaha Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung

1.3. Tujuan

Tujuan proyek perubahan idealnya terdiri dari tiga bagian,

yakni tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan dari proyek perubahan Sahabat Pro Petani adalah sebagai

berikut :

a. Tujuan Jangka Pendek

- Terwujudnya Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian dengan fasilitasi pemasaran sebanyak tiga

komoditas (Teh, Kopi, dan Aren / Gula Semut)

b. Tujuan Jangka Menengah

- Terwujudnya Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian dengan fasilitasi pemasaran seluruh komoditas

tanaman perkebunan

18


1.4. Manfaat

Manfaat dari proyek perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

- Terealisasinya capaian kinerja RPJMD 2016-2021

Kabupaten Sukabumi.

- Menurunnya angka kemiskinan

2. Dinas Pertanian

- Tercapainya target kinerja Dinas Pertanian untuk

meningkatkan kesejahteraan para petani.

- Terwujudnya sarana promosi produk pertanian dan

perkebunan

- Terfasilitasinya pemasaran produk pertanian dan

perkebunan

3. Stake Holder

- Meningkatnya pendapatan Bumdes

- Meningkatnya kinerja kepala desa dalam bidang

pemberdayaan masyarakat

- Terimplementasikannya teknologi yang dihasilkan oleh

perguruan tinggi

4. Masyarakat

- Meningkatnya pendapatan petani komoditas perkebunan

- Meningkatnya peluang berusaha di kalangan masyarakat

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Proyek Perubahan meliputi :

1. Pembentukan Tim Efektif

2. Penyusunan Juklak dan Juknis Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian

3. Membangun Kemitraan antara Pusat Promosi dengan petani

komoditas perkebunan

4. Promosi komoditas perkebunan yang telah menjadi mitra

19


5. Membangun kemitraan antara Pusat Promosi dengan pedagang

besar/perusahaan konsumen untuk tiga komoditas perkebunan

6. Penyediaan Pusat Promosi Produk Perkebunan dan Pertanian

1.6. Output Kunci

Output kunci proyek perubahan jangka pendek adalah

sebagai berikut :

Tabel 5

Output Kunci Proyek Perubahan Jangka Pendek

Nama Deskripsi

Terbentuknya Tim Efektif Pembentukan Tim untuk menunjang

keberhasilan Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian.

Terbentuknya Pengelola

Pusat Promosi Produk


Penyusunan SK Kepala Dinas tentang

Pengelola Pusat Promosi Produk


Terjalinnya koordinasi

dengan stake holder

Koordinasi dengan stake holder baik

dengan petani, kelompoktani,

Gapoktan, Kades, Bumdes dan BP3K,

selain itu koordinasi dengan stake

holder eksternal.

Tersedianya Juklak dan

juknis tentang Pengelola

Pusat Promosi Produk


Buku petunjuk pelaksanaan dan

teknis Pusat Promosi Produk


Terselenggaranya Promosi

Komoditas Perkebunan

Promosi komoditas perkebunan

melalui berbagai event pameran atau

promosi melalui media sosial.

Terjalinnya Kemitraan antara

pusat promosi dengan petani


Perjanjian kerjasama antara pusat

promosi dengan petani untuk

menjamin ketersediaan barang/

komoditi hasil perkebunan

20


Terjalinnya Kemitraan antara

Pusat Promosi dengan

Perusahaan Besar

Perjanjian kerjasama antara pusat

promosi dengan perusahaan besar

atau perusahaan konsumen untuk

pemasaran komoditas hasil

perkebunan.

Tersedianya Pusat Promosi

Produk Perkebunan dan

Pertanian

Bangunan Pusat Promosi lengkap

dengan peralatan dan meubeulair

Sedangkan output kunci proyek perubahan pada jangka menengah

adalah :

Tabel 6

Output Kunci Proyek Perubahan Jangka Menengah

Nama Deskripsi

Tersedianya Pusat Promosi

Produk Perkebunan dan

Pertanian

Kerjasama petani dengan Pusat

Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian untuk semua komoditas

tanaman perkebunan

21


BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

2.1. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan

Pentahapan proyek perubahan ataupun milestone penting

untuk disusun sebagai pedoman dalam mengimplementasikan

proyek perubahan. Pentahapan proyek perubahan yang disajikan

adalah tahapan kegiatan jangka pendek dalam penyusunan Proyek

Perubahan ini dengan waktu pelaksanaan tahapan selama 8

Minggu, dimulai pada tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 30

Oktober 2018.

Tabel 7

Milestone Proyek Perubahan

No Tahap Utama Waktu

1. Persiapan :

Pembentukan tim efektif Proyek

Perubahan

- Rapat persiapan pembentukan tim

- Menyusun konsep dan pembagian

kerja tim

- Pembentukan Tim dengan SK

Kepala Dinas.

Minggu ke 4

Bulan Agustus 2018

2. Penyusunan SK kepala Dinas tentang

Uraian Tugas dan Petugas Pengelola

Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian

- Rapat Persiapan internal

- FGD penyusunan uraian tugas

Pengelola P5

- Pembahasan calon pengelola

- Penetapan pengelola P5

Minggu ke 1

Bulan September 2018

22


3. Koordinasi dengan stake holder

- Koordinasi dengan petani tiga komoditas

- Koordinasi dengan kelompoktani tiga komoditas

- Koordinasi dengan Gapoktan/PPS

tiga komoditas

- Koordinasi dengan Kades di lokasi tiga komoditas

- Koordinasi dengan BUMDES di lokasi tiga komoditas

- Koordinasi dengan BP3K tiga komoditas

- Koordinasi dengan stake holder

eksternal

Minggu ke 2


4. Penyusunan juklak dan juknis Pusat

Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian


- Rapat dengan stake holder

- FGD penyusunan juklak

- FGD penyusunan juknis

- Rapat pengesahan juklak dan

juknis Pusat Promosi Produk


- Penetapan Juklak dan Juknis

Minggu ke 3


5. Membangun Kemitraan antara Pusat

Promosi dengan petani perkebunan


Penentuan komoditas dan

Penetuan Petani berbasis

kelompoktani

- Penyusunan Data Base

kelompoktani dan data

produksinya

- Penyusunan draft perjanjian

kerjasama

- Pembahasan draft perjanjian

kerjasama

- Tandatangan perjanjian kerjasama

antara petani dengan Pusat

Promosi

Minggu ke 4


23


6. Promosi komoditas perkebunan yang

telah menjadi mitra

- Pengumpulan bahan baku

komoditas terpilih

- Pengemasan komoditas terpilih

- Penentuan harga jual

- Promosi komoditas perkebunan

terpilih melalui pasar online dan

media social

Minggu ke 1

Bulan Oktober 2018

7. Membangun Kemitraan antara Pusat

Promosi dengan pedagang

besar/perusahaan konsumen

- Survey pedagang


- Rapat internal Penentuan

pedagang besar/perusahaan

konsumen

- Penyusunan draft perjanjian

kerjasama

- Pembahasan draft perjanjian

kerjasama

- Tandatangan perjanjian kerjasama

antara P5 dengan pedagang


Minggu ke 2

Bulan Oktober 2018

8. Penyediaan Pusat Promosi

- Permohonan pemanfaatan

bangunan PRPTE Propinsi Jawa

Barat

- Pengadaan Peralatan Pusat

Promosi

- Pembelian Bahan Promosi

- Pengemasan bahan promosi

- Labeling Bahan Promosi

Minggu Ke 3

Bulan Oktober 2018

9. Evaluasi dan Pembuatan Laporan Akhir

Proyek Perubahan

Minggu ke 4

Bulan Oktober 2018

10. Persiapan merealisasikan tujuan jangka

menengah

Minggu ke 1

Bulan Nopember 2018

24


2.2. Stakeholder Proyek Perubahan

Stake holder adalah orang, organisasi atau komunitas yang

dipengaruhi oleh atau mempengaruhi proyek perubahan. Pada

proyek perubahan sangat penting untuk mengetahui siapa saja

stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap

proyek yang akan diimplementasikan. Pada saat implementasi

proyek perubahan sering tidak peduli dengan beragam stakeholder

karena hanya fokus terhadap diri sendiri dan menganggap proyek

perubahan yang akan diimplemetasikan dimiliki oleh organisasinya

dan berada dalam kontrol sepenuhnya. Padahal potensi pendorong-

penghambat-pengganggu dalam perencanaan maupun

pelaksanaan proyek perubahan bahkan sering ditimbulkan oleh

para stakeholder yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali.

Untuk itu perlu dikenali jenis stakeholder sebagai berikut:

1. Stakeholder primer, yaitu mereka yang langsung dipengaruhi

oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu.

Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif;

2. Stakeholder sekunder, yaitu mereka yang tidak langsung

dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi

publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun

negatif pula;

3. Stakeholder utama, yaitu mereka yang bisa memiliki pengaruh

positif / negatif terhadap kegiatan pemerintah dan keberadaan

mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki program

tersebut.

Stakeholder pada proyek perubahan ini adalah sebagai

berikut :

Stakeholder Internal :

1). Kepala Dinas Pertanian 2). Sekretaris Dinas Pertanian

3). Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 4). Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 5). Kepala UPTD

25


Stakeholder Eksternal

1). Bappeda 2). DPKUKM 3). DPESDM 4). DKP 5). DPMPD 6). DKIP 7). Dinkes 8). Kepala Desa 9). PLUT 10). MUI 11). Rumah Kemasan 12). Dekranasda

13). PT : UMMI, IPB, UNPAS 14). HKTI 15). KTNA 16). Pedagang Besar 17). Perusahaan Konsumen 18). BUMDES 19). Gapoktan / PPS 20). Petani 21). Kelompoktani

Berdasarkan jenisnya stakeholder yang terlibat dalam proyek

perubahan adalah :

1. Stakeholder primer adalah Petani, Kelompoktani, Pedagang

besar dan Perusahaan Konsumen.

2. Stakeholder sekunder yaitu ; Kepala Bidang Prasarana dan

Sarana Pertanian, DPKUKM, DPESDM, DPMPD, DKIP, Dinkes,

PLUT, MUI, Rumah Kemasan, Dekranasda, PT : UMMI, IPB,

UNPAS, HKTI, KTNA

3. Stakeholder utama pada proyek perubahan Sahabat Pro Petani

adalah ; Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian,

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala

UPTD, Bappeda, Kepala Desa, Gapoktan / PPS dan Dinas

Ketahanan Pangan.

26


Pada proyek perubahan, upaya untuk mempengaruhi

stakeholder terkait sangatlah esensial bagi keberhasilan

perancangan dan pelaksanaan kegiatannya yang dimilikinya. Upaya

mempengaruhi stakeholder harus diawali dengan mengelompokkan

stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang

dimilikinya. Upaya mengelompokkan tersebut dapat dilakukan

dengan memanfaatkan hasil pemetaan stakeholder (dengan

menggunakan net-map)sebelumnya. Dengan memanfaatkan hasil

analisis dari net-map, maka stakeholder dikelompokkan ke dalam

4 (empat) kelompok sebagai berikut :

Latents

1. Dinkes 2. DPESDM 3. DPKUKM 4. DPMPD 5. DKP 6. DKIP 7. Rumah Kemasan 8. Dekranasda 9. PT : UMMI, IPB, UNPAS 10. MUI 11. Kepala Desa 12. PLUT

Promoters

1. Kepala Dinas Pertanian 2. Sekretaris Dinas Pertanian 3. Kepala Bidang TPH 4. Kepala Bidang PSP 5. UPTD Distan 6. Bappeda 7. Pedagang Besar 8. Perusahaan Konsumen

Apathetics

HKTI

KTNA

Defenders

Petani

Kelompoktani

Gapoktan

Penyuluh Swadaya

BUMDES

Gambar 5. Identifikasi kuadran kelompok stakeholders

Pengaruh

Kepentingan

27


Keterangan:

Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga

pengaruh untuk membantu membuatnya berhasil

Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan

dukungannya dalam komunitas tetapi pengaruh kecil untuk

mempengaruhi kegiatan

Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam

kegiatan tetapi memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi

program jika mereka menjadi tertarik

Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun pengaruh

bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan

2.3. Strategi Komunikasi

Pengertian komunikasi dalam konteks kerja tim adalah ;

komunikasi adalah proses pertukaran informasi, kepercayaan dan

perasaan antara anggota yang satu dengan anggota lainnyanuntuk

mewujudkan rasa saling memahami dan saling percaya demi

terciptanya hubungan yang baik (Azwar, 1996; Wynn & Guditus,

1995). Terkait itu, untuk dapat melihat seberapa kuat dan baiknya

komunikasi anggota tim dalam konteks stakeholders, maka dalam

melihat kualitas komunikasi di dalam pengelolaan program perlu

diuji dengan beberapa pertanyaan berikut (mengadaptasi dari Ilyas,

2003) :

a. Seberapa mudah mendapatkan informasi dari stakeholder

lainnya?

b. Apakah setiap stakeholder bersedia mempertimbangkan

pendapat dan pandangan dari stakeholder lainnya?

c. Apakah antar stakeholder telah benar-benar memberikan

informasi secara tulus?

28


d. Apakah setiap stakeholder mengetahui apa yang difikirkan

oleh kolega (sesama stakeholder) tentang kontribusinya dalam

program?

e. Apakah antar stakeholder telah mempertimbangkan perasaan

stakeholder yang lain?

f. Apakah mereka membatasi komunikasi hanya sebatas

pelaksanaan program saja?

Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya kita juga dapat

melihat bagaimana dampaknya pada moral dan kekompakan antar

stakeholder dalam keberhasilan proyek perubahan.

Quick dalam Ilyas (2003:77-80) membagi pola komunikasi ke dalam

4 (empat) spektrum yaitu agresif, assertive, responsif, dan non-

assertive. Berikut adalah deskripsi dari setiap spektrum tersebut:

Tabel 8. Spektrum Komunikasi

Agresif Assertif Responsif Non-Assertif

- Semuanya hanya tentang anda

menghilangkan keberadaan

stakeholder lain

- Menganggap anda sebagai yang utama,

stakeholder lain adalah nomor dua

(sekunder)

- Menganggap stakeholder lain

adalah yang utama sedangkan anda

justru yang sekunder

- Stakeholder lain adalah

segalanya

- Meniscayakan

hak dan martabak stakeholder lain

- Mengekpresikan

kebutuhan dan keinginan dengan cara yang dapat

diterima oleh stakeholder lain.

- Menyadari

stakeholder memiliki kekuatan sumberdaya dan

persepsi yang berbeda terhadap

kondisi/ situasi tertentu

- Melepas

tanggung jawab dan menyerahkan

semuanya kepada

stakeholder lain

- Pernyataan

agresif, merendahkan, mempermalukan

dan menghina

- Dapat

menyampaikan informasiyang tidak menyenangkan

dengan cara tidak mengancam dan

membuat tersinggung stakeholder lain.

- Berusaha mencari

dan mengidentifikasi komponen diatas

untuk dipertemukan

pada kesamaan pandangan dan ataupenyelesaian

masalah.

-

Sumber : Diadaptasi dari Quick dalam Ilyas (2003:78)

29


Apabila komunikasi assertive dan komunikasi responsif dipadukan

maka akan dapat dijadikan sebagai instrumen negosiasi,

pemecahan masalah ataupun resolusi konflik dan menjadikannya

sebagai metode komunikasi yang paling optimal. Komunikasi yang

demikian dipandang dapat memfasilitasi hak dan perasaan setiap

stakeholder yang terlibat dalam sebuah kegiatan dan menyediakan

ruang untuk berdialog dimana setiap stakeholder dijamin secara

terbuka mengekspresikan perasaannya tentang program yang

akan/sedang dijalankan. Bahkan dalam kondisi yang demikian,

kebutuhan, keinginan dan kompetensi dari setiap stakeholder akan

menjadi perhatian.

Berikut adalah karakteristik dari pola komunikasi assertive dan

responsif (diadptasi dari Ilyas, 2003) :

Tabel 9. Pola Komunikasi Assertive dan Responsif

Assertive

Anggota yang assertive Responsif

Anggota yang responsif Memberi informasi

- Menjelaskan situasi seperti apa pandangan yang dimiliki

Mencari informasi

- Mengundang stakeholder lain untuk menyampaikan pandangannya terhadap situasi

yang dialami

Menyampaikan perasaan

- Berkaitan dengan perasaannya tentang apa yang sedang terjadi

Mencari tahu perasaan stakeholder lain

- Meminta stakeholder lain untuk menyampaikan perasaannya tentangsituasi yang sedang terjadi

dan menerima informasi tersebut tanpa harus sependapat

Mencari perubahan pada stakeholder lain

- Menjelaskan perilaku yang diinginkannya yang harus diperankan oleh stakeholder lain

Mencari perubahan diri

- Bersedia mengubah perilaku sendiri yang tidak efektif dan membanturelasi interpersonal

Mendefinisikan manfaat perubahan

- Menggambarkan manfaat yang akan didapat stakeholder lain

karena dampak perubahan

Mendefinisikan manfaat perubahan untuk diri sendiri

- Menjelaskan manfaat atau insentif kepada stakeholder lain (jika memungkinkan bagi kedua

pihak) apabila terjadi perubahan yang diharapkan.

30


Dari pola komunikasi tersebut dapat menjadi pilihan dalam

menggunakan strategi komunikasi kepada para stakeholder dengan

mengingat konteks komunikasi efektif dalam membangun tim

efektif dengan cara “menjual gagasan’ dan memperoleh persetujuan

dan dukungan terhadap gagasan tersebut yang kemudian dapat

mengakibatkan perubahan perilaku yaitu kesediaan

“menerima/menyetujui gagasan” dan mendorong pelaksanaan

gagasan/ kegiatan tersebut. Atas dasar pertimbangan teori di atas

maka pola komunikasi assertif dan responsive menjadi pilihan

dalam mengkomunikasikan proyek perubahan pada stakeholder

yang telah ditetapkan dalam rancangan proyek perubahan.

Mekanisme komunikasi yang dilakukan dalam

mengimplementasikan proyek perubahan terdapat beberapa cara,

diantaranya :

a. Komunikasi dengan stakeholder intern dilakukan melalui pola

pertemuan dengan melibatkan kepala dinas sebagai sponsor

serta para kepala bidang dan kepala seksi sebagai pendukung

keberhasilan proyek perubahan.

b. Komunikasi dengan petani, kelompoktani dan gapoktan

dilakukan melalui mekanisme pertemuan dan diskusi untuk

menggali permasalahan yang dihadapi oleh para petani

termasuk pada beberapa kelompok dilakukan melalui

mekanisme PRA.

c. Komunikasi dengan Kepala Desa, Direktur Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) serta BP3K dilakukan melalui mekanisme tatap

muka yang diawali dengan penjelasan tentang rencana proyek

perubahan, manfaat serta keuntungan yang diperoleh baik bagi

para petani maupun Bumdes, Kepala Desa serta penjelasan

peran Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(BP3K) dalam proyek perubahan.

31


d. Komunikasi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pusat

promosi produk perkebunan dan pertanian dilakukan melalui

pola Focus Group Discussion (FGD), dengan menempatkan

semua peserta penyusun petunjuk pelaksanaan sebagai

narasumber.

e. Komunikasi dengan stakeholder eksternal baik lingkup dinas

maupun lembaga non instansi pemerintahan dilakukan melalui

pola tatap muka yang diawali dengan rancangan proyek

perubahan serta penjelasan mengenai pentingnya keberadaan

dinas/instansi sebagai stakeholder dalam proyek perubahan.

f. Mekanisme yang tidak mudah dilakukan adalah komunikasi

dengan para pedagang besar dan perusahaan konsumen agar

mereka mau membeli hasil produk komoditas perkebunan.

Komunikasi yang dilakukan melalui tatap muka dengan

berbagai upaya diplomasi agar para stakeholder yakin bahwa

kualitas barang yang dibutuhkan memenuhi standar serta

produk yang dikerjasamakan bisa dikirim secara kontinyu

sesuai dengan MoU yang disepakati.

32


BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. Capaian Proyek Perubahan

3.1.1. Pembentukan Tim efektif Proyek Perubahan

Roadmap/milestone proyek perubahan ini mulai

dilaksanakan saat memasuki pembelajaran off campus/tahap I

atau pelaksanaan Breakthrough I. Pada breaktrough I ini peserta

diklat melakukan tugas kegiatan pada unit kerja masing-masing

untuk membangun atau melakkan identifikasi untuk

didapatkannya sebuah ide atau gagasan proyek perubahan dan

juga untuk dapat mengkomunikasikan permasalahan yang ada

kepada stakeholder dan untuk mendapat persetujuan dari mentor

selaku atasan langsung.

Pada tahap memasuki pembelajaran off campus selanjutnya

atau pelaksanaan Breakthrough II. Pada tahap ini peserta diklat

melaksanakan roadmap/milestone proyek perubahan yang telah

disusun pada tahap merancang proyek perubahan, menerapkan

hasil analisis stakehoder untuk dapat menggerakkan atau

memobilisasi stakeholder dalam melaksanakan proyek perubahan

serta melaksanakan strategi komunikasi untuk menggalang

dukungan dari stakeholder. Dalam tahapan laboratorium

kepemimpinan senantiasa berkoordinasi denga mentor selaku

atasan langsung dan melaporkan progres proyek perubahan kepada

coach.

Implementasi proyek perubahan diawali dengan kegiatan

lapor tentang rencana proyek perubahan pada tanggal 28 Agustus

2018, termasuk mengkomunikasikan rencana pentahapan proyek

perubahan. Implementasi proyek perubahan tidak bisa dilakukan

secara individu, oleh karenanya perlu dibentuk tim efektif.

Pembentukan tim efektif dilakukan tanggal 29-30 Agustus 2018.

33


Tim efektif dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor :

050/3722-sekret tanggal 30 Agustus 2018.

Anggota tim efektif adalah sebagai berikut :

1. Pokja 1 (Gumilar K. Permana)

Membantu administrasi pelaksanaan

Proyek Perubahan

2. Pokja 2 (Dedi Budiawan)

Membantu operasional pelaksanaan

Proyek Perubahan

3. Pokja 3 (Adni)

Membantu penyusunan konsep dan

rancangan akhir Proyek Perubahan

Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan disajikan pada gambar di

bawah ini :

Gambar 6. Tata Kelola Proyek Perubahan

SK Tim Efektif disajikan pada Lampiran 4. Selain tim efektif dari

Pokja 1, 2 dan 3 implementasi proyek perubahan juga dibantu oleh

para kepala bidang lingkup Dinas Pertanian sebagai pendukung

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek perubahan.

Sponsor

Ir. Hj. Dedah Herlina, M.Si

Project Leader

Yana Chefiana

Coach

Dr. Verianto Sitindjak, M.Si

Pokja I

(Administrasi)

Pokja II

(Operasional)

Pokja III

(Penyusun)

34


3.1.2. Penyusunan SK Kepala Dinas tentang Uraian Tugas dan Petugas Pengelola Pusat Promosi Produk Perkebunan dan Pertanian

Pasca rapat pembahasan dengan melibatkan para kepala

bidang dan kasie pada tanggal empat September dua ribu delapan

belas diperoleh keputusan tentang pengelola Pro Petani berikut

uraian tugasnya. Pengelola pusat promosi ditetapkan melalui SK

Kepala Dinas Pertanian Nomor 050/3735-sekret Tanggal 5

September 2018 bahwa Susunan pengurus Pengelola Pusat Promosi

Produk Perkebunan dan Pertanian sebagai berikut :

Manager : Rizal Rifai Muharam

Bagian Purchasing : I j a

Bagian Keuangan : Heri Sudrajat

Bagian Informasi Pasar : Asep Sri Mulyana, A.Md

Bagian Kerjasama Usaha : Dedi Budiawan, SP

Konsultan Produksi Perkebunan : Ir. Adni

Konsultan Manajemen Usaha : Gumilar K. Permana, SP., M.Si

Konsultan Hama Penyakit : Yusuf

Konsultan Wirausaha : Yana Chefiana

Konsultan Pengolahan : Taufiq Tony Yana

Konsultan Pemasaran : Asep Sri Mulyana, A.Md

SK Kepala Dinas Tentang Petugas Pengelola Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian disajikan pada Lampiran 5.

3.1.3. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder

Stake holder adalah orang-orang, atau kelompok-kelompok,

atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh

dari satu kegiatan program / proyek baik pengaruh itu positif

maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan

pengaruh terhadap hasil keluaran program / proyek. Koordinasi

dengan stakeholder tentang implementasi proyek perubahan

merupakan salah satu indikator :

35


Stakeholder primer adalah Petani, Kelompoktani, Pedagang besar

dan Perusahaan Konsumen. Koordinasi dengan stakeholder petani,

kelompoktani dan Gapoktan yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut :

Tabel 10. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Petani, Kelompoktani dan Gapoktan

No Petani Kelompoktani Gapoktan Alamat

1 Petani Gula Kelapa Warung Waru

Warung Waru Warung Waru

Desa Purwasedar Kec. Ciracap

2 Petani Teh Putih Desa Cisitu

Sugihtani Desa Cisitu Kec. Nyalindung

3 Petani Teh Hitam Desa Cisitu

Sukahurip Sugihtani Desa Cisitu Kec. Nyalindung

4 Petani Teh Hijau Cikaramat

Cikaramat Cihaur Desa Cihaur Kec. Simpenan

5 Petani Kopi Ciengang

Lancar Usaha Ciengang Desa Ciengang Kec. Gegerbitung

6 Petani Kopi Sukamanah

Tunas Harapan Sukamanah Desa Sukamanah Kec. Gegerbitung

7 Petani pengolah minyak daun cengkeh

Mukti Cibojong Sadewa Desa Pasirbaru Kec. Cisolok

8 Petani Pala Desa Nangkakoneng

Bina Karya Bina Karya Desa Nangkakoneng Kec. Cikidang

9 Petani Karet Desa Mekartani

Desa Mekartani Kec. Cidadap

Berdasarkan hasil komunikasi dengan stakeholder primer petani,

kelompoktani dan Gapoktan seluruhnya menyatakan kesediaannya

untuk bermitra dengan Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian (Pro Petani). Bahkan petani berharap untuk tidak

membatasi hanya kelompok yang telah ditetapkan namun juga bisa

mengakomodir seluruh petani dalam lingkup satu desa.

36


Tabel 11. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Pemerintah Desa, Bumdes dan BP3K

No Desa Bumdes BP3K

1 Purwasedar Purwasedar Ciracap

2 Cisitu Cisitu Nyalindung

3 Cihaur Cihaur Simpenan

4 Ciengang Ciengang Gegerbitung

5 Sukamanah Sukamanah Gegerbitung

6 Pasirbaru Pasirbaru Cisolok

7 Nangkakoneng Nangkakoneng Cikidang

8 Mekartani Mekartani Cidadap

Sebanyak delapan desa mendukung proyek perubahan, namun

untuk Bumdes dari delapan Bumdes hanya tiga desa yang

mendukung implementasi proyek perubahan dengan alasan jenis

usaha yang sudah dipilih adalah usaha simpan pinjam. Adapun

untuk BP3K sebanyak delapan BP3K sangat mendukung proyek

perubahan “Sahabat Pro Petani”, karena masalah besar usahatani

adalah masalah pemasaran produk pertanian.

3.1.3.1. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Gula Kelapa

Koordinasi dengan gula kelapa dilakukan pada tanggal 13

September 2018 bersamaan dengan kegiatan pelatihan pasca panen

gula kelapa. Para petani gula kelapa yang ditangani oleh Pro Petani

adalah kelompoktani Warungwaru Desa Purwasedar Kecamatan

Ciracap. Para petani yang diwakili oleh ketua kelompoktani

menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan Pro Petani

melalui pembuatan gula kelapa ukuran sekali atau dua kali pakai

dengan harga eceran Rp. 500,- / gandu. Dukungan lainnya

diperoleh dari Kepala Desa dan Bumdes, Bumdes siap untuk

menyalurkan dana pinjaman untuk pengolahan gula kelapa

sebelum dibayar oleh perusahaan konsumen atau Pro Petani.

37


BP3K bersama dengan pihak perguruan tinggi dalam hal ini

Universitas Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk

mendampingi para petani dalam pengolahan gula kelapa. Bahkan

kegiatan juga didukung oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

dengan meningkatkan kapasitas para pengolah gula kelapa,

bantuan alat sadap serta promosi produk gula kelapa. Dukungan

dari stakeholder gula kelapa disajikan pada Lampiran 6.

Gambar 7. Gula Kelapa Sebelum Proyek Perubahan, ukurannya

besar-besar

3.1.3.2. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Pala

Koordinasi dengan para petani pala dilakukan pada tanggal

11 September 2018. bersamaan dengan kegiatan yang difasilitasi

oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. Para petani pala yang

ditangani oleh Pro Petani adalah kelompoktani Bina Karya Desa

Nangkakoneng Kecamatan Cikidang. Para petani yang diwakili oleh

ketua kelompoktani menyatakan kesiapannya untuk bermitra

dengan Pro Petani untuk menjual puly dan biji pala muda kering

38


melalui Pro Petani. Selanjutnya Pro Petani memasarkan biji pala

kering tersebut kepada PT. Sinkona Indonesia Lestari di Subang.

Dukungan lainnya diperoleh dari Kepala Desa Nangka Koneng.

Namun kegiatan tidak bisa disinergikan dengan kegiatan Bumdes

karena Bumdes sudah dalam usaha penyediaan gas LPG serta

usaha sembako.

BP3K Cikidang siap mendukung proyek perubahan dengan

mengarahkan kegiatan pembangunan berbasis kawasan untuk

Desa Sampora, Nangkakoneng dan Tamansari. Selain itu BP3K

mempersiapkan dukungan tentang kapasitas panen serta

pendampingan teknologi. Dukungan dari stakeholder pala

disajikan pada Lampiran 7.

3.1.3.3. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Cengkeh/

Minyak Daun Cengkeh

Kecamatan Palabuhanratu, Cikakak, Cisolok dan Ciemas

merupakan kawasan pengembangan tanaman cengkeh. Namun

proyek perubahan difokuskan di Kelompoktani Mukti Cibojong

Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok. Kepala Desa Pasirbaru

mendukung proyek perubahan Pro Petani namun dari sisi Bumdes

belum bisa sinergi karena Bumdes sudah memilih usaha simpan

pinjam bagi para nelayan. BP3K Cisolok menyatakan dukungannya

untuk mengkoordinasikan produksi minyak daun cengkeh serta

monitoring penggunaan alat penyulingan. Begitupun dengan UPTD

Wilayah IV menyambat baik proyek perubahan ini sebagai jawaban

atas keluhan para petani dalam masalah pemasaran.

Pemasaran untuk minyak daun cengkeh Pro Petani menjalin

kerjasama dengan PT. Sinkona Indonesia Lestari (SIL) Kabupaten

Subang. Dukungan dari stakeholder pala disajikan pada

Lampiran 8.

39


3.1.3.4. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Kopi

Pengembangan komoditas kopi merupakan komoditas baru.

Kopi, khususnya kopi arabika, mulai berkembang di Sukabumi

pada tahun 2015. Pengembangan kawasan kopi diutamakan di

Desa Gedepangrango, Desa Ciengang, Desa Sukamanah, Desa

Cisitu. Proyek Perubahan difokuskan di Kelompoktani Lancar

usaha Desa Ciengang dan Kelompotani Tunas Harapan Desa

Sukamanah Kecamatan Gegerbitung.

Koordinasi dengan para petani pala dilakukan pada tanggal

14 September 2018. Para petani yang diwakili oleh ketua

kelompoktani menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan Pro

Petani untuk menjual kopi dalam bentuk gabah dan greenbean

melalui Pro Petani. Selanjutnya Pro Petani memasarkan gabah kopi

kering tersebut kepada Bumi Kopi di Sukaraja. Dukungan lainnya

diperoleh dari Kepala Desa Ciengang dan Sukamanah. Namun

kegiatan hanya bisa disinergikan dengan kegiatan Bumdes di Desa

Ciengang sedangkan di Desa Sukamanah kegiatan usaha bumdes

difokuskan untuk penyediaan sarana produksi untuk tanaman

sayuran.

Gambar 8. Kopi Sebelum Proyek Perubahan di Jual Ceri

40


BP3K Gegerbitung menyatakan kesiapannya untuk

mendukung proyek perubahan dengan memfasilitasi informasi

waktu panen dan kuantitas hasil produksi, selain itu BP3K juga

akan mendampingi kegiatan budidaya kopi serta pendampingan

kegiatan pengolahan /pasca panen kopi. Dukungan dari

stakeholder kopi disajikan pada Lampiran 9.

3.1.3.5. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Teh Hijau

Koordinasi dengan para petani the hijau dilakukan pada

tanggal 11 September 2018. Para petani teh hijau yang ditangani

oleh Pro Petani adalah kelompoktani Cikaramat Desa Cihaur

Kecamatan Simpenan. Para petani yang diwakili oleh ketua

kelompoktani menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan Pro

Petani untuk menjual teh hijau kering melalui Pusat Promosi

Produk Perkebunan dan Pertanian (Pro Petani). Selanjutnya Pro

Petani memasarkan teh kering tersebut melalui pasar langsung

maupun melalui media online. Pemasaran teh hijau secara

langsung, Pro Petani menjalin kerjasama dengan PTPN VIII

Goalpara. Proyek Perubahan juga memperoleh dukungan dari

Kepala Desa Cihaur, namun kegiatan tidak bisa disinergikan

dengan kegiatan Bumdes dengan alasan Bumdes focus pada

pengembangan kegiatan usaha pariwisata.

BP3K menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek

perubahan dengan cara memantau produksi, mendampingi petani

the dari sisi teknoogi budidaya serta pendampingan dalam teknologi

pengolahan. Dukungan dari stakeholder teh hijau disajikan pada

Lampiran 10.

41


Gambar 9. The Hijau Produksi Petani Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan sebelum Proyek Perubahan

3.1.3.6. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Teh Putih

Pengembangan usaha the putih mulai berkembang semenjak

adanya kegiatan GAPTN tahun 2015. Tee putih hanya bisa

diproduksi dari asal tanaman Teh Gambung 7. Teh Putih hanya

berkembang di Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung. Atas dasar itu

pula kerjasama Pro Petani dengan para petani hanya dilakukan di

di Gapoktan Sugihtani Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung

Koordinasi dengan para petani teh putih dilakukan pada

tanggal 20 September 2018. Para petani yang diwakili oleh ketua

Gapoktan Sugih Tani menyatakan kesiapannya untuk bermitra

dengan Pro Petani untuk menjual teh putih dan dipasarkan melalui

media online. Pro Petani selain memasarkan melalui media online

Pro Petani juga merencakan kerjasama dengan Rumah Kemasan

Bandung serta beberapa outlet di Puncak Cianjur Jawa Barat.

Harga teh putih pada saat melakukan koordinasi sedang dalam

42


kondisi kurang baik, yakni senilai Rp. 650.000,- padahal harga

normal berkisar Rp. 800.000,- sampai Rp. 1.000.000,-.

Kepala Desa Cisitu sangat mendukung proyek perubahan melalui

fasilitasi pemasaran bahkan kepala desa merencanakan untuk

mengembangkan agrowisata tea walk. Selain itu dukungan juga

diperoleh dari pengurus Bumdes Tri Nusa, Bumdes akan

menganggarkan sejumlah alokasi dana untuk operasional

pembelian teh bahan teh putih.

BP3K Nyalindung menyatakan kesiapannya untuk

mendukung proyek perubahan dengan memfasilitasi informasi

waktu panen dan kuantitas hasil produksi, selain itu BP3K juga

akan mendampingi kegiatan budidaya the serta pendampingan

kegiatan pengolahan /pasca panen teh putih. Dukungan dari

stakeholder teh putih disajikan pada Lampiran 10.

Gambar 10. Teh Putih Produksi Petani Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung sebelum Proyek Perubahan

3.1.3.7. Koordinasi dengan Stakeholder Komoditi Teh Hitam

Usaha teh hitam sudah berkembang di masyarakat semenjak

lama. Teh hitam banyak berkembang di masyarakat di Desa

Cilangkap dan Langkapjaya Kecamatan Lengkong, Desa Cisitu dan

Nyalindung Kecamatan Nyalindung serta Desa Citamiang dan

43


Margaluyu Kecamatan Purabaya. The hitam dipasarkan melalui

tengkulak dan dijual ke perusahaan di daerah Jawa Tengah. Harga

the hitam dipasarkan antara Rp. 12.000,- - 13.000,-.

Para petani sangat antusias ketika dijelaskan tentang

rencana Proyek Perubahan Pro Petani. Petani semenjak lama

mengharapkan adanya perubahan harga yang layak agar harga

pembelian pucuk the kepada para petani yang membudidayakan

teh bisa lebih tinggi. Kerjasama antara Pro Petani dengan para

petani the hitam dilakukan di Kelompoktani Sukahurip Desa Cisitu

Kecamatan Nyalindung

Koordinasi dengan para petani the hitam dilakukan pada tanggal 20

September 2018. Para petani yang diwakili oleh ketua kelompoktani

Sukahurip menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan Pro

Petani untuk menjual teh hitam dan dipasarkan melalui media

online. Pro Petani selain memasarkan melalui media online juga

merencanakan kerjasama dengan PTPN VIII Goalpara.

Kepala Desa Cisitu sangat mendukung proyek perubahan

melalui fasilitasi pemasaran bahkan kepala desa merencanakan

untuk mengembangkan agrowisata tea walk. Selain itu dukungan

juga diperoleh dari pengurus Bumdes Tri Nusa, Bumdes akan

menganggarkan sejumlah alokasi dana untuk operasional

pembelian teh bahan teh hitam.

BP3K Nyalindung menyatakan kesiapannya untuk mendukung

proyek perubahan dengan memfasilitasi informasi waktu panen dan

kuantitas hasil produksi, selain itu BP3K juga akan mendampingi

kegiatan budidaya the serta pendampingan kegiatan pengolahan

/pasca panen teh hitam. Dukungan dari stakeholder teh putih

disajikan pada Lampiran 10.

44


3.1.4. Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal

Pada implementasi proyek perubahan juga diperlukan

dukungan dari stakeholder eksternal lainnya. Hasil dari konsultasi

proyek perubahan dengan eksternal diperoleh hasil sebagai

berikut :

3.1.4.1. Koordinasi dengan Stakeholder Intansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Dukungan dari stakeholder eksternal sangat diperlukan

dalam rangka mengimplementasikan proyek perubahan.

Stakeholder eksternal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukabumi diantaranya dari Bappeda (dukungan anggaran),

DPKUKM (pembentukan koperasi dan dasilitasi permodalan),

DPESDM (fasilitasi PIRT), Dinas Ketahanan Pangan (Kerjasama

dengan para penyuluh pertanian), Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (Koordinasi kerjasama dengan Bumdes dan pengembangan

kawasan pertanian berbasis desa), Dinas Komunikasi Informasi dan

Persandian (Pengembangan Web dan appstore), serta dari Dinas

Kesehatan (Fasilitasi BPOM). Hasil koordinasi dengan stakeholder

eksternal diperoleh kesimpulan seperti disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sukabumi

No Instansi Pemerintah /Lembaga

Mendukung/ Tidak Mendukung

Jenis Dukungan

1 Bappeda

(Kabid Ekonomi)

Mendukung Ketersediaan

anggaran pada anggaran perubahan 2018

2 DPKUKM Mendukung Pengembangan Koperasi

Kemasan Produk

3 Dinas Perindustrian dan ESDM

Mendukung Fasilitasi PIRT

Promosi produk

45


4 Dinas Ketahanan Pangan

Mendukung Fasilitasi Bimbingan Teknologi

Bantuan tenaga penyuluh tentang waktu panen

5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mendukung Konsolidasi Bumdes di wilayah kawasan pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian

6 DKIP Mendukung Pemindahan server dan hosting web Dinas Pertanian

7 Dinkes Mendukung Dukungan untuk fasilitasi BPPOM

Gambar 11. Koordinasi dengan Bappeda dalam rangka Proyek Perubahan Sahabat Pro Petani

3.1.4.2. Koordinasi dengan Stakeholder Intansi Pemerintah diluar Kabupaten Sukabumi dan Non Pemerintah

Kegiatan koordinasi selain dilakukan dengan instansi

pemerintahan juga dengan instansi pemerintah diluar pemerintah

Kabupaten Sukabumi serta berbagai lembaga non pemerintahan.

46


Koordinasi ini sangat penting diantaranya untuk memperoleh izin

penggunaan bangunan propinsi sebagai tempat Pro Petani, fasilitasi

sertifikat halal, fasilitasi pengemasan produk para petani serta

sebagai sarana promosi. Kesimpulan dari hasil koordinasi diperoleh

kesimpulan seperti disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Sekunder

No Instansi Pemerintah /Lembaga

Mendukung/ Tidak Mendukung

Jenis Dukungan

1 Disbun Propinsi Mendukung Pinjaman Tempat Eks UPP Disbun Propinsi sebagai tempat Pusat Promosi Produk Perkebunan dan Pertanian

1 PLUT Mendukung Promosi produk para petani khusunya komoditi perkebunan

2 MUI Mendukung Fasilitasi sertifikat halal

3 Rumah Kemasan Mendukung Membantu Pengemasan komoditi perkebunan

4 Dekranasda Mendukung Outlet penjualan

Promosi Produk

5 Perguruan Tinggi

- UMMI

Mendukung Pembinaan Petani melalui KKN dan Pos Daya

6

HKTI

7

KTNA

Kegiatan koordinasi yang tidak dilakukan adalah koordinasi dengan

HKTI dan KTNA karena sampai laporan ini disusun keberadaan

sekretariat HKTI dan KTNA belum jelas. Surat dukungan dari

berbagai stake holder disajikan pada Lampiran 12.

47


Gambar 12. Koordinasi dengan Universitas Muhammadiyah dalam rangka Proyek Perubahan Sahabat Pro Petani

3.1.5. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pusat Promosi

Produk Perkebunan dan Pertanian

Berjalannya suatu organisasi untuk meraih tujuan yang telah

ditetapkan tentunya akan membutuhkan petunjuk pelaksanaan

yang jelas, oleh karenanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai

pedoman wajib untuk disusun. Petunjuk Pelaksanaan Pusat

Promosi Produk Pertanian (Pro Petani) telah disusun dengan

melibatkan elemen stakeholder internal, yakni ; Kepala Dinas

Pertanian, Sekretaris, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura

serta Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian serta para kepala

seksi lingkup Dinas Pertanian.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan

tentang kerangka petunjuk pelaksanaan minimal berisikan :

- Latar belakang Pro Petani

- Tujuan dan manfaat

- Struktur organisasi,

48


- Uraian tugas

- Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah,

- Mekanisme Pelayanan,

- Waktu Pelayanan, serta

- Lampiran penunjang.

Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian (Pro Petani) disajikan pada Lampiran 13.

Gambar 13. Petunjuk Pelaksanaan “Pro Petani”

3.1.6. Membangun Kemitraan antara Pusat Promosi dengan

petani perkebunan

Komoditas perkebunan yang ditangani pada awalnya hanya

gula kelapa, teh hitam, teh putih, teh hijau dan kopi namun

kemudian berkembang ditambah komoditas gula kelapa dan

minyak daun cengkeh. Kelompoktani yang menjadi mitra adalah :

49


Tabel 14. Kemitraan dengan Petani

No Petani Kelompoktani Komoditi

1 Petani Purwasedar Warung Waru Gula Kelapa

2 Petani Desa Cisitu Teh Putih

3 Petani Desa Cisitu Sukahurip Teh Hitam

4 Petani Cihaur Cikaramat Teh Hijau

5 Petani Ciengang Lancar Usaha Kopi

6 Petani Sukamanah Tunas Harapan Kopi

7 Petani cengkeh Mukti Cibojong Minyak Daun Cengkeh


Bina Karya Pala

9 Petani Desa Mekartani

Karet

Kapasitas produksi kelompoktani cukup beraneka ragam namun

hampir pada semua kelompok jumlah produksinya belum

memenuhi permintaan pedagang besar maupun perusahaan

konsumen sehingga Pro Petani harus menggandeng kelompoktani

lainnya, terkecuali petani gula kelapa serta Produsen teh hitam dan

teh hijau.

Tabel 15. Kapasitas Produksi Petani Mitra Pro Petani

No Petani Kelompoktani Komoditi Kapasitas

Produksi kg/minggu

1 Petani Purwasedar Warung Waru Gula Kelapa 5.000

2 Petani Desa Cisitu Teh Putih 7

3 Petani Desa Cisitu Sukahurip Teh Hitam 1.750

4 Petani Cihaur Cikaramat Teh Hijau 1.500

5 Petani Ciengang Lancar Usaha Kopi -

6 Petani Sukamanah Tunas Harapan Kopi 50 kg gabah

7 Petani cengkeh Mukti Cibojong Minyak Daun Cengkeh

100


Bina Karya Pala -

9 Petani Desa Mekartani

Karet 2.000

50


Data kapasitas produksi dibuat berdasarkan hasil wawancara

dengan kelompoktani tentang kemampuan produksi setiap

minggunya.

Data base kapasitas produksi menjadi bahan pijakan dalam

menyusun kesepakatan bersama antara Pro Petani denga petani/

kelompoktani. Surat Kesepakatan Bersama dibuat dengan petani

yang berisikan tentang data pihak kesatu dan pihak kedua,

kesediaan menjual hasil produksi hasil usahataninya pada Pro

Petani, Kapasitas Produksi dan kesepakatan harga jual serta

mekanisme pembayaran. Dokumen Surat Kesepakatan Bersama

antara Pro Petani dengan Kelompoktani disajikan pada Lampiran

14.

Gambar 14. Kemitraan dengan Petani

51


3.1.7. Promosi Komoditas Perkebunan yang Telah Menjadi

Mitra

Salah satu tahapan penting dalam proyek perubahan pusat

promosi produk perkebunan dan pertanian adalah tahapan

promosi. Promosi merupakan salah satu upaya untuk mencari

mitra usaha produk para petani dengan pedagang besar maupun

dengan perusahaan konsumen.

Dalam rangka merealisasikan kegiatan promosi diawali dengan

pembelian / pengumpulan bahan baku dari para petani. Bahan

baku yang dikumpulkan kemudian dikemas semenarik mungkin

dengan berbagai volume. Khusus untuk komoditi minyak daun

cengkeh dan karet tidak dikemas, karena perusahaan konsumen

meminta dalam bentuk curah atau hanya dikemas di drum dan

jerigen. Sedangkan untuk karet diterima dalam bentuk lump yang

ditampung dalam drum sepotong maupun dalam karung plastic.

Pasca pengemasan kemudian ditetapkan nilai biaya yang

dikeluarkan ditambah dengan laba untuk jasa pengelolaan yang

pada akhirnya dapat ditetapkan nilai jual baik dalam kapasitas

partai besar maupun harga retail.

Promosi untuk komoditas perkebunan dipasarkan melalui berbagai

event ataupun media, diantaranya :

- Event Pameran, kegiatan event pameran yag sudah

dimanfaatkan diantaranya melalui event Jabar Ngopi

Saraosna serta Pameran Pembangunan Hari Jadi Kabupaten

Sukabumi.

- Promosi komoditas perkebunan dan pertanian terpilih

melalui pasar online. Pasar online yang sudah dipilih baru

dua yakni bukalapak dan tokopedia. Promosi atau

pemasaran melalui media online dilakukan pada tanggal 10

Oktober 2018.

52


- Promosi komoditas perkebunan dan pertanian media social,

yakni melalui facebook dan Instagram. Promosi melalui

media social dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018.

Berbagai kegiatan Promosi disajikan pada Lampiran 15.

Gambar 15. Promosi Melalui Media Sosial dan Pameran

3.1.8. Membangun Kemitraan antara Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian dengan Pedagang Besar /

Perusahaan Konsumen

Kemitraan antara Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian dengan pedagang besar maupun dengan perusahaan

besar merupakan inti dari Proyek Perubahan “Sejahtera Berkat

Pusat Promosi Produk Perkebunan dan Pertanian” (Pro Petani).

53


Gambar 16. Kemitraan antara Pro Petani dengan Perusahaan

Hasil lobi dengan perusahaan konsumen yang telah

dilakukan adalah ; MoU dengan PTPN VIII Goalpara untuk

pemasaran the hitam dan the hijau, MoU dengan PTPN VIII Ciwidey

untuk pemasaran the putih, MoU dengan Bumi Kopi untuk

pemasaran gabah kopi arabika dan robusta, MoU dengan PT. SIL

54


untuk pemasaran pala dan minyak daun cengkeh, dengan

Gapoktan Sukatani untuk pemasaran gula serta dengan

perkebunan halimun untuk pemasaran karet (lump). Khusus

dengan Gapoktan Sukatani kerjasama gula selain untuk dijual

eceran langsung ke konsumen, Gapoktan Sukatani juga merupakan

mitra dari PT. Agro Indofood Sukses Mandiri. Ringkasan hasil

koordinasi dengan stakeholder pedagang besar dan perusahaan

konsumen yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder

No Pedagang/

Perusahaan

Komoditi Volume / Minggu

Alamat

1 Gapoktan Sukatani

Gula Kelapa 500 kg Surade

2 PTPN VIII Goalpara

The Hitam dan The Hijau

1000 kg Goalpara

3 Bumi Kopi Kopi Greenbean 500 kg Sukaraja

4 PT. SIL Minyak daun cengkeh

Pala

Sereh wangi

2000 kg Subang

5 Perkebunan Halimun

Karet 2000 kg Warungkiara

Kegiatan kemitraan berikut dokumen MoU dengan berbagai

perusahaan disajikan pada Lampiran 16.

3.1.9.Penyediaan Tempat Pusat Promosi Produk Perkebunan

dan Pertanian

Pusat promosi produk pertaian dan perkebunan disediakan

sebagai tempat transaksi penjualan serta sebagai tempat untuk

para petani berkonsultasi tentang teknis budidaya, pengolahan dan

pemasaran produk usahataninya. Pusat promosi direncanakan

pada tiga titik lokasi yakni di Ibukota Palabuhanratu, zona inti

Geopark Ciletuh Palabuhanratu, serta di wilayah kota Sukabumi.

55


Pusat promosi di Palabuharatu menggunakan bangunan /

tempat milik Kementerian Pertanian yang pengelolaannya dibawah

kendali Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. Hasil koordinasi

dengan pihak Dinas Perkebunan Propinsi Dinas Pertanian

Kabupaten Sukabumi diijinkan untuk menggunakan bangunan

tersebut. Pusat Promosi di Palabuhanratu tepatnya di Jalan

Bhayangkara Km. 1 No. 10 Samping PLN Palabuhanratu.

Sedangkan untuk lokasi di wilayah Kota Sukabumi menggunakan

bangunan rumah dinas Kepala Dinas Pertanian di dekat Jalan

Lingkar Selatan Kota Sukabumi, tepatnya di jalan Palabuhan II.

Pusat Promosi Produk Perkebunan dan Pertanian Tahap III

direncanakan di wilayah zona inti Geopark Ciletuh Palabuhanratu,

tepatnya di Jalan Cimarinjung Pantai Palangpang Desa Ciwaru

Kecamatan Ciemas. Pro Petani ketiga pola yang akan dilakukan

pola kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta.

Pusat promosi berfungsi sebagai tempat penjualan langsung

produk yang telah dikemas, tempat pengelolaan penjualan online,

coffee shop serta tempat pelayanan konsultasi bisnis bagi para

petani.

Pelayanan konsultasi diatur dengan jadwal sebagai berikut :

Konsultan Produksi Perkebunan : Senin Pukul 14.00 – 16.00

Konsultan Manajemen Usaha : Selasa Pukul 14.00 – 16.00

Konsultan Wirausaha : Selasa Pukul 14.00 – 16.00

Konsultan Pengolahan : Selasa Pukul 14.00 – 16.00

Konsultan Pemasaran : Jumat Pukul 14.00 – 16.00

Konsultan Hama Penyakit : Jumat Pukul 14.00 – 16.00

Coffee shop dan penjualan langsung buka setiap hari dari pukul

09.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB, untuk hari Jumat dan

Sabtu tutup pukul 22.00 WIB.

Biaya Operasional Pusat Promosi sementara menggunakan

anggaran swadaya sedangkan untuk biaya pembelian minyak daun

56


cengkeh menggunakan anggaran koperasi. Pada jangka menengah

pusat promosi akan dibiayai oleh dana APBD Perubahan dan APBD

murni tahun anggaran 2019.

Gambar 17. Tempat Pro Petani Palabuhanratu dan Kota

Sukabumi

Sebagai daya tarik dan ciri khas Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian menetapkan logo Pro Petani seperti

pada gambar di bawah ini :

57


Gambar 18. Logo Pro Petani

3.1.10. Kinerja Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian

Kinerja Pusat Promosi dapat diukur setelah adanya MoU

dengan PT. SIL pada tanggal 07 September 2018, meskipun

pembentukan Pro Petani pada saat itu belum dilakukan namun

karena kebetulan ada permintaan kerjasama antara para petani

dengan perusahaan konsumen untuk komoditi minyak atsiri

(khususnnya minyak daun cengkeh) maka tolok ukur keberhasilan

diukur mulai pada saat itu.

Berdasarkan catatan transaksi sampai dengan tanggal 23

Oktober di peroleh data sebagai berikut :

- Fasilitasi penjualan minyak daun cengkeh senilai Rp.

975.984.200,- dengan volume minyak daun cengkeh yang

difasilitasi sebanyak 5.083,15 kg.

- Fasilitasi penjualan gula kelapa melalui pasar retail 10 kg

dengan nilai transaksi Rp. 150.000,-, dan fasilitasi penjualan

melalui agro Indofood sebanyak 2.500 kg dengan nilai

transaksi Rp. 25.000.000,-.

- Fasilitasi penjualan teh putih 3 kg dengan nilai transaksi

sebesar Rp. 1.950.000,-.

58


- Fasilitasi penjualan teh hitam dan teh hijau baru untuk pasar

retail dengan volume sebanyak 20 kg atau senilai Rp.

300.000,-

- Fasilitasi penjualan kopi roasting baru 1 kg atau senilai Rp.

360.000,- penjualan gabah kopi baru 40 kg atau senilai Rp.

1.000.000,-.

- Fasilitasi penjualan karet sebanyak 1.300 kg dengan nilai

transaksi sebesar Rp. 12.350.000,-

Implementasi proyek perubahan “Sahabat Pro Petani

disambut baik oleh para petani, dibuktikan dengan antusiasnya

para petani untuk memanfaatkan fasilitasi dari Pro Petani. Pro

petani pada awalnya hanya akan menangani komoditas Pada

awalnya rencana proyek perubahan hanya akan menangani

komoditi teh hitam, teh hijau, teh putih, gula kelapa dan kopi.

Namun karena banyak permohononan maka komoditi yang

ditangani bertambah untuk komoditas minyak daun cengkeh,

karet, beras hitam, beras merah dan gula semut aren.

Gambar 19. Kinerja Pro Petani (Pesanan melalui media social :

kiri) dan transaksi dengan perusahaan : kanan)

59


Gambar 20. Kinerja Pro Petani (Produk Petani di kemas,

dipromosikan dan dipasarkan)

Sebagian para petani komoditas perkebunan sudah

merasakan manfaat dari Pro petani karena adanya selisih harga

sebagai dampak dari penyederhanaan rantai tataniaga. Berikut

manfaat Pro Petani bagi Para Petani :

60


Tabel 17. Manfaat Pro Petani Bagi Para Petani

No Komoditi Harga

Tengkulak (/kg)

Harga Pro

Petani (/kg)

Selisih

1 Kopi (gabah) 20.000 25.000 5.000

2 Kopi Roasting 200.000 400.000 200.000

3 The Putih 600.000 700.000 100.000

4 Gula kelapa kecil 10.000 15.000 5.000

5 Gula kelapa besar 8.000 10.000 2.000

6 Minyak daun

cengkeh

150.000 195.000 45.000

7 Karet (lump) 5.500 7.000 1.500

8 Gula semut 15.000 18.000 5.000

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa perbedaan harga antara

harga tengkulak dengan harga Pro Petani sangat besar

peredaannya. Kondisi ini disebabkan rantai tataniaga yang

biasanya lebih panjang pada saat pro petani mulai beropeasi maka

rantai tataniaga dibuat lebih sederhana sehingga para petani bisa

menikmati harga jual yang lebih layak.

3.2. Kendala Internal dan Eksternal

Implementasi proyek perubahan Sahabat Pro Petani tidaklah

berjalan mulus, banyak rintangan yang harus dilalui baik kendala

dari dalam (internal) maupun kendala dari luar (eksternal). Berikut

kendala yang harus dihadapi, yakni :

Kendala Internal

- Kurangnya rasa memiliki diantara sesama pejabat structural

dan staff dilingkungan Dinas Pertanian, proyek perubahan

hanya menjadi milik bidang perkebunan, bukan merupakan

kegiatan kebanggaan Dinas Pertanian.

61


- Kerjasama team antara team efektif masih ada yang

kinerjanya kurang sehingga realisasi proyek perubahan tetap

harus dikomando oleh kepala bidang.

- Modal usaha untuk dana talangan pembelian komoditas para

petani sangat terbatas meskipun sudah menggandeng

koperasi, oleh karenanya perlu dukungan dari pemerintah

daerah atau proyek perubahan Sahabat Pro Petani diambil

alih oleh lembaga setingkat perusahaan umum daerah.

Kendala eksternal

- Dukungan Badan Usaha Milik Desa masih sangat rendah,

sehingga dana talangan untuk pembelian kepada kelompok

harus didanai langsung oleh Pro Petani.

- Dukungan kepala desa terhadap proyek perubahan sangat

beraneka ragam. Kepala desa yang memberikan dukungan

penuh diantaranya kepala desa Ciengang Kec. Gegerbitung,

Cisitu Kecamatan Nyalindung, Mekartani Kec. Cidadap serta

Purwasedar Ciracap. Sedangkan untuk desa lainnya

menganggap bahwa kegiatan Pro Petani bukanlah hal yang

penting.

- Penjualan secara langsung untuk komoditas kopi minatnya

cukup tinggi, namun untuk wilayah palabuhanratu

penjualan secara langsung terkendala oleh kemampuan daya

beli konsumen/masyarakat.

- Produksi teh hitam dan hijau pada saat menjalin kerjasama

antara Pro Petani dengan para petani produksinya sedang

turun karena musim kemarau, sehingga belum bisa

memenuhi kuoata kerjasama antara Pro Petani dengan

perusahaan konsumen.

- Dukungan perangkat daerah lain utamanya Dinas Kesehatan

dan DPMD sangat rendah. Padahal kontribusi perangkat

daerah tersebut terhadap proyek perubahan sangat tinggi,

62


Dinas Kesehatan berfungsi sebagai fasilitator BPOM dan

DPMD sebagai fasilitator untuk membantu pembangunan

berbasis kawasan dengan melibatkan BUMDES.

3.3. Strategi Mengatasi Kendala

Strategi untuk mengatasi kendala implementasi proyek

perubahan yakni dengan cara sebagai berikut :

- Mengoptimalkan kekuatan sponsor/kepala dinas sehingga

proyek perubahan termasuk pengembangan Pro Petani II di

Kota Sukabumi bisa terwujud.

- Memaksimalkan peran project leader dalam hal ini kepala

bidang perkebunan untuk memkasimalkan kinerja team

efektif.

- Memaksimalkan peran BUMDES untuk menambah

perputaran modal serta mengajak pihak lain untuk

berinvestasi.

- Membuat telaahan staff tentang pembentukan Perumda

Agribisnis.

3.4. Perubahan sebelum dan sesudah Proyek Perubahan Pusat

Promosi

Tolok ukur keberhasilan proyek perubahan “Sahabat Pro

Petani” dapat diukur setelah ada ukuran sebelum perubahan dan

setelah perubahan, berikut adalah table sebelum dan sesudah

implementasi proyek perubahan :

63


Tabel 18. Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan

No Sebelum Sesudah Keterangan

1 Produksi komoditas

perkebunan tidak

tercatat

Catatan jumlah produksi

sudah ada data basenya

2 Mekanisme pemasaran


tidak teridentifikasi

Mekanisme pemasaran


sebagian sudah tercatat

3 Harga jual komoditas

belum ada

Sudah ada data harga

jual komoditas

4 Belum ada sinergitas

dengan BUMDES

Sebagian desa sudah

bersepakat untuk lebih

memperhatikan potensi

local dengan melibatkan

BUMDES

5 Produksi yang

dihasilkan bentuk

curah

Produk para petani

sudah dikemas dibuat

semenarik mungkin

sehingga menarik minat

konsumen

6 Belum ada kemitraan

dengan perusahaan

konsumen

Sebagian kelompok dan

komoditi perkebunan

sudah bermitra dengan

perusahaan konsumen

7 Belum ada Pendam-

pingan teknologi dari

perguruan tinggi

Sudah ada MoU dengan

perguruan tinggi

(Universitas Muhamma-

diyah Sukabumi) untuk

pendampingan teknologi

hasil dari beberapa

penelitian.

PKL

KKN

Pos Daya

64


No Sebelum Sesudah Keterangan

8 Pemasaran masih

bersifat tradisional

Pemasaran sudah

melibatkan Pasar online

Bukalapak

Tokopedia

9 Belum sinerginya

kegiatan pembangunan

antar perangkat daerah

Meningkatnya sinergitas

dengan PD lain untuk

penanganan komoditas

perkebunan

10 Belum adanya promosi

komoditas melalui

media social

Sudah ada upaya

promosi melalui media

social

Facebook

Instagram

11 Jumlah komoditas yang

dibawa pada saat event

promosi/pameran

sangat terbatas

Jumlah komoditas yang

dipromosikan pada event

pameran lebih banyak

dan beragam

12 Petani banyak menga-

lami kehilangan potensi

pendapatan

Pendapatan petani

meningkat sebagai

dampak dari penyeder-

hanaan rantai tatanianga

13 Belum ada tempat

pusat promosi

Sudah ada dua tempat

promosi

14 Belum ada juklak pusat

promosi produk

perkebunan

Sudah ada petunjuk

pelaksanaan pusat

promosi produk

perkebunan dan

pertanian.

15 Belum ada Peraturan

Bupati tentang

kawasan pertanian

Sudah ada rancangan

perbup tentang

pembangunan pertanian

berbasis kawasan

65


Pada tabel di atas khusus point 12 berdampak pada arahan

pimpinan untuk mengarahkan pembangunan berbasis kawasan,

sehingga penanganan masalah pemasaran akan lebih focus pada

desa-desa yang telah ditetapkan sebagai kawasan. Pembangunan

berbasis kawasan selain memudahkan penangan pemasaran juga

focus pembangunan pertanian menjadi lebih terarah. Pada saat

laporan ini disusun Peraturan Bupati tentang kawasan pertanian

masih berupa draft yang akan dibahas oleh semua team lingkup

pertanian.

Selain itu, para petani sudah merasakan manfaat dengan

adanya Pro Petani, diantaranya tentang kepastian harga dan harga

jual melalui Pro Petani diatas harga tengkulak sehingga

membangkitkan gairah para petani untuk berusaha. Demikian

pula bagi kepala desa sebagai pembina para petani pada

pemerintahan paling depan merasa terbantu dengan adanya Pro

Petani selain untuk meningkatkan pendapatan petani juga

membuka peluang usaha bagi generasi muda.

66


BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari proyek perubahan “Sahabat Pro Petani” atau

Sejahtera berkat Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Proyek perubahan berdampak positif terhadap pencatatan

jumlah kelompok dan jumlah produksi serta pemasaran

komoditas perkebunan.

b. Melalui kemitraan antara petani petani dengan Pro Petani serta

antara Pro Petani dengan pedagang besar/perusahaan

konsumen berdampak pada peningkatan pendapatan para

petani.

c. Proyek perubahan meningkatkan sinergitas antara perangkat

daerah satu dengan perangkat daerah lainnya. Satu komoditas

dibantu oleh beberapa perangkat daerah sampai terwujud

produk komoditas yang mampu bersaing di pasar bebas.

d. Nilai tambah karena pengemasan berdampak pada peningkatan

kesejahteraan para petani.

e. Pendampingan teknologi dari perguruan tinggi berdampak

terhadap peningkatan kualitas produksi komoditas perkebunan

dan pertanian.

f. Pemasaran melalui media online merupakan terobosan baru

agar komoditas perkebunan dengan mudah bisa

diperoleh/dipesan oleh konsumen.

g. Promosi melalui media sosial bisa meningkatkan popularitas

komoditas perkebunan dan pertanian.

h. Tempat promosi sudah terwujud dua tempat selain sebagai

tempat untuk penjualan langsung juga sebagai tempat

konsultasi bagi para petani.

i. Petunjuk pelaksanaan Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian menjadi pedoman dalam pelaksanaan promosi dan

pemasaran.

67


j. Seiring dengan fasilitasi Pro Petani pimpinan memberikan

arahan agar disusun Peraturan Bupati tentang kawasan.

Perbup Kawasan selanjutnya akan menjadi pedoman

pengembangan pertanian di Kabupaten Sukabumi.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari hasil implementasi proyek perubahan

adalah sebagai berikut :

a. Sinergi kegiatan Pro Petani dengan Bumdes masih sangat

terbatas, oleh karenanya perlu campur tangan pemerintah

daerah melalui DPMD untuk mensinergikan dengan

pembangunan berbasis kawasan.

b. Proyek perubahan terbukti mampu mengungkit kesejahteraan

para petani, oleh karenanya pro petani perlu terus dibina dan

dikembangkan. Pengembangan pro petani tentunya

membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari

pimpinan dalam hal ini minimal kepala dinas pertanian atau

bahkan Bupati.

c. Sebagian dinas teknis masih ada yang belum sinergi dengan

kegiatan dinas, utamanya Pro Petani sehigga perlu SK Bupati

untuk mengakselerasi implementasi proyek perubahan.

d. Perlunya Peraturan Bupati untuk pembangunan berbasis

kawasan untuk mempercepat proses pembangunan.

e. Para penyuluh yang ada di kawasan pertanian belum dibekali

dengan teknologi usahatani, oleh karenanya para penyuluh

harus diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan

terkait komoditas yang dikembangkan diwilayahnya.

f. Kegiatan Pro Petani membutuhkan perhatian penuh serta

membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karenanya di masa

yang akan datang sebaiknya Pro Petani dikelola oleh lembaga

setingkat Perumda.

68


DAFTAR PUSTAKA

Ilyas, Yasin, 2003, Kiat Sukses Manajemen Tim Kerja, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2014. Tentang Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. www.hukumonline.com/pusatdata

Peraturan Kepala LAN No. 12 Tahun 2013. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. diklatpimlan.wordpress.com

Toha, Muharto, Arti Penting Komunikasi bag Organisasi dan

Public Relations dalam Hamid, Farid dan Budianto, Heri, 2011, Ilmu Komunikasi : Sekarang dan Tantangan Masa Depan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.

www.hukumonline.com/pusatdata

http://www.hukum/

https://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/02/pedoman-penyelenggaraan-diklat-kepemimpinan-tingkat-iii.pdf

https://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/02/pedoman-penyelenggaraan-diklat-kepemimpinan-tingkat-iii.pdf

http://www.hukumonline.com/pusatdata

69


L A M P I R A N

70


LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

ANGKATAN IV TAHUN 2018

JUDUL PROYEK PERUBAHAN

SAHABAT PRO PETANI

(SEJAHTERA BERKAT PUSAT PROMOSI PRODUK

PERKEBUNAN DAN PERTANIAN)

KABUPATEN SUKABUMI

Oleh :

NAMA : YANA CHEFIANA

NIP : 19740416 200212 1 003

NDH : 38

INSTANSI : DINAS PERTANIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI

BEKERJASAMA DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2018

71


LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL PROYEK PERUBAHAN : SAHABAT PRO PETANI (SEJAHTERA

BERKAT PUSAT PROMOSI PRODUK


KABUPATEN SUKABUMI


NIP : 19740416 200212 1 003

UNIT KERJA : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

JABATAN : Kepala Bidang Perkebunan

Sukabumi, Oktober 2018

Peserta Diklat Pim III Angkatan IV

YANA CHEFIANA

NIP. 19740416 200212 1 003

Pembimbing / Coach,

Dr. VERIANTO SITINDJAK, M.SI Pembina Utama, IV/e

NIP. 19531105 197402 1 002

Mentor,

Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630711 198809 2 001

72


LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PROYEK PERUBAHAN : SAHABAT PRO PETANI (SEJAHTERA

BERKAT PUSAT PROMOSI PRODUK


KABUPATEN SUKABUMI


NIP : 19740416 200212 1 003

UNIT KERJA : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

JABATAN : Kepala Bidang Perkebunan

TELAH DIPRESENTASIKAN

DALAM SIDANG PROYEK PERUBAHAN

PADA HARI SELASA TANGGAL ………. BULAN OKTOBER

TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS

Penguji,

Dr. H. HERRI HUDAYA, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19600430 198511 1 001

Pembimbing Coach,

Dr. VERIANTO SITINDJAK, M.SI Pembina Utama, IV/e

NIP. 19531105 197402 1 002

Mentor,

Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630711 198809 2 001

Proyek Perubahan Dikpim III Angkatan IV – Yana Chefiana

ii

73


KATA PENGANTAR

Ba’da Hamdalah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan sebagai rangkaian

pembelajaran dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat III Angkatan IV Kabupaten Sukabumi

Tahun 2018.

Rancangan Proyek Perubahan ini berjudul SAHABAT PRO

PETANI (Sejahtera Berkat Pusat Promosi Produk Perkebunan

dan Pertanian) Kabupaten Sukabumi. Pusat Promosi diharapkan

mampu menjadi fasilitator pemasaran komoditi perkebunan dengan

mengurangi rantai tataniaga sehingga para petani komoditas

perkebunan memperoleh pendapatan yang lebih baik untuk

mengungkit kesejahteraan para petani.

Pada kesempatan ini Project Leader menyampaikan ucapkan

terima kasih kepada yang telah mendukung dalam penyusunan

Rancangan Rencana Proyek Perubahan ini :

1. Ir. Hj. Dedah Herlina, M.Si, selaku Mentor Proyek Perubahan

2. Dr. Verianto Sitindjak M.Si, selaku Pembimbing/Coach Proyek

Perubahan

3. Para widyaiswara yang telah menularkan ilmunya demi

terwujudnya ASN yang berdaya saing.

4. Rekan-rekan Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan IV

Kabupaten Sukabumi


iii

74


Untuk kesempurnaan Proyek Perubahan ini maka diperlukan

sumbang saran dari semua pihak. Atas segala sumbang saran baik

yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

diucapkan terima kasih.

Sukabumi, Oktober 2018

Project Leader,

Yana Chefiana


iv

75


DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ................................................................ i

Lembar Pengesahan ................................................................ ii

Kata Pengantar ..................... ................................................. iii

Daftar Isi ................ ............................................................... v

Daftar Tabel .......................................................................... vii

Daftar Gambar ..................................................................... ix

Daftar Lampiran ...................................................................... x

Bab I Pendahuluan .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang .................................................. 15

1.2. Area Proyek Perubahan ..................................... 15

1.3. Tujuan .............................................................. 13

1.4. Manfaat ............................................................ 18

1.5. Ruang Lingkup ................................................. 18

1.6. Output Kunci .................................................... 19

Bab II Deskripsi Proyek Perubahan

2.1. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan ............. 21

2.2. Stakeholder Proyek Perubahan ......................... 24

2.3. Strategi Komunikasi ......................................... 27

Bab III Pelaksanaan Proyek Perubahan ................................. 32

3.1. Capaian Proyek Perubahan ............................... 32

3.1.1. Pembentukan Tim Efektif Proyek

Perubahan ......................................... 32

3.1.2. Penyusunan SK Kepala Dinas tentang Uraian Tugas dan Petugas Pengelola Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian ........................................... 34

3.1.3. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder . 34

3.1.4. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder

Eksternal ........................................... 44


v

76


3.1.5. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pusat Promosi Produk Perkebunan dan

Pertanian ........................................... 47

3.1.6. Membangun Kemitraan antara Pusat Promosi dengan Petani Perkebunan ... 48 3.1.7. Promosi Komoditas Perkebunan yang

Telah Menjadi Mitra ........................... 51

3.1.8. Membangun Kemitraan antara Pro Petani dengan Pedagang Besar/Perusahaan

Konsumen .......................................... 52

3.1.9. Penyediaan Tempat Pusat Promosi

Produk Perkebunan dan Pertanian ..... 54

3.1.10. Kinerja Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian ................. 57

3.2. Kendala Eksternal ............................................... 60

3.3. Strategi Mengatasi Kendala ................................. 62

3.4. Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan ............ 62

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi .................................... 63

4.1. Kesimpulan ......................................................... 63

4.2. Rekomendasi ....................................................... 64

Daftar Pustaka ........................................................................ 65

Lampiran ................................................................................. 66


vi

77


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komoditas Perkebunan dan Lokasi Pengembangan 9

Tabel 2. Selisih Harga Komoditas Perkebunan antara Harga di

Tingkat Petani dan di Tingkat Konsumen ............... 10

Tabel 3. Gambaran Kondisi Saat Ini dan Harapan ............... 15

Tabel 4. Lokus Proyek Perubahan Jangka Pendek ................ 17

Tabel 5. Output Kunci Proyek Perubahan Jangka Pendek .... 19

Tabel 6. Output Kunci Proyek Perubahan Jangka Menengah 20

Tabel 7. Milestone Proyek Perubahan ................................... 21

Tabel 8. Spektrum Komunikasi ............................................ 28

Tabel 9. Pola Komunikasi Assertive dan Responsif ............... 29

Tabel 10. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Petani,

Kelompoktani dan Gapoktan .................................. 35

Tabel 11. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Pemerintahan

Desa, Bumdes dan BP3K ........................................ 36

Tabel 12. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal

Lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi ............ 44

Tabel 13. Hasil Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal

Lingkup Non Pemerintah Kabupaten Sukabumi ..... 46

Tabel 14. Kemitraan dengan Petani ........................................ 49

Tabel 15. Kapasitas Produksi Petani Mitra Pro Petani ............ 49


vii

78


Tabel 16. Hasil Koodinasi Stakeholder tentang Kapasitas

Pasar ...................................................................... 54

Tabel 17. Manfaat Pro Petani Bagi Petani ............................... 60

Tabel 18. Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan ............... 63


viii

79


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rantai Tata Niaga Komoditas Cengkeh.................. 10

Gambar 2. Rantai Tata Niaga Komoditas Perkebunan yang

Diharapkan ........................................................... 12

Gambar 3. Kerangka Pikir Proyek Perubahan ......................... 16

Gambar 4. Identifikasi Kuadran Kelompok Stakeholder ......... 26

Gambar 5. Identifikasi Kuadran Kelompok Stakeholder ......... 26

Gambar 6. Tata Kelola Proyek Perubahan .............................. 33

Gambar 7. Gula Kelapa Sebelum Proyek Perubahan .............. 37

Gambar 8. Kopi Sebelum Proyek Perubahan dijual Ceri ......... 39

Gambar 9. Teh Hijau Produksi Petani Desa Cihaur Kecamatan

Simpenan sebelum Proyek Perubahan .................. 41

Gambar 10. The Putih Produksi Petani Desa Cisitu Kecamatan

Nyalindung sebelum Proyek Perubahan ................ 42

Gambar 11. Koordinasi dengan Bappeda dalam rangka

Proyek Perubahan ................................................. 45

Gambar 12. Koordinasi dengan Universitas Muhammadiyah

dalam rangka Proyek Perubahan Sahabat Pro

Petani ................................................................... 47

Gambar 13. Petunjuk Pelaksanaan Sahabat Pro Petani ............ 48

Gambar 14. Kemitraan dengan Petani ...................................... 50

Gambar 15. Promosi Melalui Media Sosial dan Pameran .......... 52

Gambar 16. Kemitraan antara Pro Petani dengan Perusahaan . 53


ix

80


Gambar 17. Tempat Pro Petani di Palabuhanratu dan Kota

Sukabumi ............................................................. 56

Gambar 18. Logo Pro Petani ..................................................... 57

Gambar 19. Kinerja Pro Petani ............................................... 58

Gambar 20. Kinerja Pro Petani (Produk Petani dikemas,

dipromosikan dan dioasarkan) .............................. 59


x

81


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Proyek Perubahan Diklat

Kepemipinan Tingkat III Angkatan IV

“Sahabat Pro Petani” ......................................... 70

Lampiran 2. Laporan Pelaksanaan Taking Ownership

(Break Through I) Diklat Kepemipinan Tingkat III

Angkatan IV ...................................................... 97

Lampiran 3. Lembar Persetujuan dan Rencana Kerja

Proyek Perubahan ............................................. 128

Lampiran 4. Pembentukan Tim Efektif .................................. 137

Lampiran 5. Penyusunan Pengelola Pusat Promosi Produk

Perkebunan dan Pertanian dan Job Desk

Pengelola ........................................................... 149

Lampiran 6. Koordinasi dengan Stakeholder Gula Kelapa ..... 167

Lampiran 5. Koordinasi dengan Stakeholder Petani Pala ....... 112

Lampiran 6. Koordinasi dengan Stakeholder Petani Pengolah

Minyak Daun Cengkeh ...................................... 123

Lampiran 7. Koordinasi dengan Petani Kopi .......................... 135

Lampiran 8. Koordinasi dengan Stakeholder Petani Teh hijau 146

Lampiran 9. Koordinasi dengan Stakeholder Petani Teh Putih 157

Lampiran 10. Koordinasi dengan Petani The Hitam................. 165

Lampiran 11. Koordinasi dengan Stakeholder Lingkup

Pemerintah Kabupaten Sukabumi ..................... 175

Lampiran 12. Koordinasi dengan Stakeholder Instansi

Pemerintah di Luar Pemerintah kab. Sukabumi

dan Non Pemerintah ......................................... 181

82


Lampiran 13. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pusat

Promosi Produk Perkebunan dan Pertanian ...... 194

Lampiran 14. Promosi Produk Komoditas Perkebunan yang telah

Menjadi Mitra .................................................... 222

Lampiran 15. Kemitraan Antara Pusat Promosi dengan

Pedagang Besar atau Perusahaan Konsumen .... 240

Lampiran 16. Penyediaan Pusat Promosi Produk Perkebunan

dan Pertanian ................................................... 252


x

83


PROYEK PERUBAHAN

SAHABAT PRO PETANI

(SEJAHTERA BERKAT PUSAT PROMOSI PRODUK


KABUPATEN SUKABUMI

84


LAMPIRAN 1.

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

“SAHABAT PRO PETANI”

85


LAMPIRAN 2.

LAPORAN PELAKSANAAN

TAKING OWNERSHIP (BREAK TROUGH 1)

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGAT III

ANGKATAN IV

86


LAMPIRAN 3.

- SURAT PERNYATAAN KEPALA DINAS

TENTANG PROYEK PERUBAHAN

- MATRIK PROYEK PERUBAHAN

SAHABAT PRO PETANI

87


LAMPIRAN 4.

- PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK

PERUBAHAN

SAHABAT PRO PETANI

88


LAMPIRAN 5.

- PENYUSUNAN SK KEPALA DINAS

TENTANG PENGELOLA PUSAT

PROMOSI DAN URAIAN TUGAS

PENGELOLA

- PRO PETANI

89


LAMPIRAN 6.

- KOORDINASI DENGAN PETANI GULA

KELAPA DESA PURWASEDAR

CIRACAP BERIKUT STAKEHOLDERNYA

90


LAMPIRAN 7.

- KOORDINASI DENGAN PETANI PALA

DESA NAGKAKONENG KEC. CIKIDANG

BERIKUT STAKEHOLDERNYA

91


LAMPIRAN 8.

- KOORDINASI DENGAN PETANI

MINYAK DAUN CENGKEH DESA

PASIRBARU KEC. CISOLOK BERIKUT

STAKEHOLDERNYA

92


LAMPIRAN 9.

- KOORDINASI DENGAN PETANI KOPI

DESA CIENGANG DAN SUMANAH

KEC. GEGERBITUNG BERIKUT

STAKEHOLDERNYA

93


LAMPIRAN 10.

- KOORDINASI DENGAN PETANI TEH

PUTIH, TEH HITAM, TEH HIJAU

BERIKUT STAKEHOLDERNYA

94


LAMPIRAN 11.

- KOORDINASI DENGAN

STAKEHOLDER PERANGKAT DAERAH

LINGKUP KABUPATEN SUKABUMI

95


LAMPIRAN 12.

- KOORDINASI DENGAN

STAKEHOLDER INSTANSI

PEMERINTAH DILUAR PEMKAB

SUKABUMI DAN NON PEMERINTAH

96


LAMPIRAN 13.

- PETUNJUK PELAKSANAAN PUSAT

PROMOSI PRODUK PERKEBUNAN

DAN PERTANIAN

97


LAMPIRAN 14.

- MoU ANTARA PRO PETANI DENGAN

PETANI / KELOMPOKTANI

98


LAMPIRAN 15.

- PROMOSI PRODUK PETANI MITRA

MELALUI MEDIA SOSIAL DAN

PAMERAN SERTA PEMASARAN

PRODUK MELALUI MEDIA ONLINE

99


LAMPIRAN 16.

- KEMITRAAN ANTARA PRO PETANI

DENGAN PEDAGANG BESAR ATAU

PERUSAHAAN KONSUMEN

100


LAMPIRAN 17.

- PENYEDIAAN TEMPAT PUSAT

PROMOSI PRODUK PERKEBUNAN

DAN PERTANIAN

101


LAMPIRAN 18.

- CAPAIAN KINERJA PUSAT PROMOSI

PRODUK PERKEBUNAN DAN

PERTANIAN

102


LAMPIRAN 19.

- DRAFT PERBUP TENTANG

PEMBANGUNAN PERTANIAN

BERBASIS KAWASAN

103


LAMPIRAN 20.

- BIMBINGAN PROYEK PERUBAHAN

SAHABAT PRO PETANI PRODUK

PERKEBUNAN DAN PERTANIAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terwujudnya ... · Pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2013...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terwujudnya ... · Pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2013...