BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.pdfPenanaman modal asing adalah kegiatan menanam...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.pdfPenanaman modal asing adalah kegiatan menanam...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, segala kebutuhan manusia semakin meningkat. Kebutuhan juga
saat ini semakin mahal. Masyarakat harus memiliki pekerjaan agar mendapat
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ditambah lagi dengan
kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyak orang menjadi
pengangguran. Padahal lapangan pekerjaan adalah hal yang paling dibutuhkan
oleh rakyat saat ini untuk mendapat pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup
mereka demi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan adalah hak
setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Negara tentu akan mengupayakan berbagai cara untuk membangun
perekonomian nasional demi mensejahterakan rakyat dan melepaskan rakyatnya
dari kesulitan ekonomi. Untuk saat ini penanaman modal asing masih menjadi
salah satu alternatif utama dalam memperoleh dana guna melanjutkan proses
pembangunan ekonomi.1 Dengan penanaman modal asing ini akan membantu
negara dalam bidang perekonomian. Penanaman modal asing banyak diberikan
kepada negara-negara berkembang dengan tujuan salah satunya yaitu membantu
1 .
I Made Udiana, 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman
Modal Asing, Udayana University Press, Denpasar, hal. 3.
2
mempercepat pembangunan perekonomian negara yang menerima penanaman
modal asing tersebut.
Melalui penanaman modal asing, diharapkan investor tidak saja membawa
modalnya namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan keterampilan
dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen
pemasaran.2 Istilah invetasi maupun penanaman modal adalah istilah yang dikenal
oleh masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer dalam dunia usaha
sedangkan penanaman modal digunakan dalam istilah perundang-undangan.3
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Indonesia salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia.
Jumlah penduduk yang banyak ini menyebabkan perlunya negara membuka
lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja yang banyak untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Namun, terbatasnya modal
yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan lapangan pekerjaan tidak mencukupi.
Disinilah modal atau investasi asing sangat dibutuhkan.
2.
Ibid. 3 .
Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hal. 10.
3
Penanaman modal asing di Indonesia sudah ada tahun 1958. Pada tahun
1958 dengan mempertimbangkan pentingnya investasi asing di Indonesia, maka
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman
Modal Asing. Undang-Undang ini sejalan dengan spirit yang menjiwai perjuangan
kemerdekaan dan sangat kental dengan semangat kebangsaan.4
Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dengan harapan bahwa investor asing dapat
menanamkan modalnya guna membantu perekonomian nasional. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
kemudian diganti juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal maka semua Undang-Undang terdahulu yang mengatur
tentang penanaman modal mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tidak
berlaku lagi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal untuk mengakomodasi berbagai
4. Putu Sudarma Sumadi, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Bandung, hal.
12.
4
kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua
golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional.5
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal salah satu tujannya adalah menarik investor asing sebanyak-
banyaknya karena dalam Undang-Undang tersebut pemerintah memberikan
insentif-insentif dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor asing.
Masuknya penanaman modal asing dewasa ini haruslah dilakukan. Hal ini
dikarenakan dengan adanya penanaman modal asing selain dapat membantu
mempercepat pembangunan perekonomian nasional juga membentuk kerjasama
selain di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik antara negara-negara.
Dengan masuknya penanaman modal asing pemerintah mendapatkan banyak
manfaat salah satunya dari penerimaan pajak yang digunakan untuk meningkatkan
perekonomian nasional dan seharusnya juga masyarakat diuntungkan dengan
terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan sangat
penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan
pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.
Penanaman modal asing identik dengan mesin penyerap tenaga kerja,
kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan
mekanisme alih teknologi antarnegara khususnya bagi negara yang kurang maju.6
5.
Dhaniswara K. Harjono, op. cit, hal. 77. 6. Kyeonghi Baek dan Xingwan Qian, 2012, An Analysis on Political Risk and The Flow of
Foreign Direct Investment in Developing and Idustrialized Countries, Buffalo State College, State
University of New York, hal. 5.
5
Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang membangun sehingga
diperlukan adanya modal atau investasi yang besar.7
Penanaman modal asing terutama di negara-negara yang sedang
berkembang termasuk di Indonesia adalah diperuntukkan bagi
pengembangan usaha dan menggali potensi menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, skill atau managerial, dan
teknologi yang dibawa serta para investor asing untuk akselerasi
pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan
ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan
nasional.8
Dengan adanya penanaman modal asing atau investasi asing akan
memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong
pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk
proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan
kerja. Penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia wajib dalam bentuk
Perseroan Terbatas. Dengan banyaknya penanaman modal asing yang masuk ke
Indonesia khususnya pendirian perusahaan-perusahaan penanaman modal asing
maka secara otomatis akan menyerap tenaga kerja di Indonesia yang diharapkan
akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Kegiatan penanaman modal asing tidak dapat lepas dari adanya tenaga kerja,
keberadaan tenaga kerja sangatlah penting dalam perusahaan. Perusahaan
penanaman modal asing memberi pekerjaan kepada tenaga kerja untuk membantu
perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, dengan adanya perusahaan
penanaman modal asing akan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja,
7. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, Hukum Investasi di Indonesia, PT. Raja Grafindo,
Jakarta, hal.1. 8. Rosyidah Rakhmawati, 2003, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam
Menghadapi Era Global, Bayumedia, Publishing, Malang, hal. 8.
6
karena dengan dipekerjannya tenaga kerja, maka tenaga kerja akan menerima
upah/gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya. Oleh sebab itu, kesejahteraan tenaga kerja haruslah diperhatikan
demi kenyamanan satu sama lain. Jika tenaga kerja sejahtera maka pekerjaannya
pun akan baik dan akan menguntungkan perusahaan di tempat ia bekerja. Pada
dasarnya kesejahteraan tenaga kerja diukur melalui upah/gaji yang layak.
Upah/gaji yang layak dihitung sesuai dengan komponen kebutuhan hidup
layak yang dikeluarkan pemerintah. Namun, selain upah/gaji kesejahteraan juga
meliputi rasa aman akan keberlangsungan hidupnya dengan adanya kepastian
akan pekerjaannya di perusahaan di tempat ia bekerja, selain itu dapat pula
diberikan melalui pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan sehingga akan
membuka peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di tempat ia bekerja
maka upah/gaji yang diterima akan lebih baik pula.
Untuk meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia maka pemerintah
harus menciptakan iklim investasi yang baik. Penanaman modal asing merupakan
salah satu instrumen penting bagi pembangunan nasional dan diharapkan dapat
menciptakan kepastian berusaha bagi para penanam modal asing untuk
meningkatkan dan melanjutkan komitmennya berinvestasi di Indonesia.
Dalam hal pemerintah mengadakan hubungan dengan berbagai negara
dalam rangka memperoleh pinjaman modal dan kerjasama dalam investasi
permodalan, keamanan negara, keseimbangan politik luar negeri bebas aktif
dan strategi manajemen harus dijaga dan dilakukan dengan baik pula.
7
Manajemen harus mengusahakan bentuk penanaman modal yang memberi
harapan agar tingkat keuntungan yang paling tinggi diantara yang lainnya.9
Pemerintah membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen
Indonesia yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat
BKPM yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di
bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kepala
BKPM Franky Sibarani mengatakan arus investasi asing yang masuk ke Indonesia
pada semester I/2015 mencapai 31% atau tertinggi di Asean.10
Hal ini merupakan
berita baik dimana dengan banyaknya penanam modal asing yang menanam
modal atau berinvestasi di Indonesia akan membantu perekonomian dalam negeri
dan mensejahterakan masyarakat. Penanaman modal asing memiliki keuntungan
yang tidak dapat dipungkiri telah membantu perekonomian negara dan dengan
adanya atau masuknya penanaman modal asing di Indonesia juga dapat membuka
lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja Indonesia yang sangat banyak
jumlahnya akan dapat tertampung dan masyarakat bisa mendapat pekerjaan dan
membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya tenaga kerja.
Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan guna menarik sebanyak-
banyaknya penanaman modal asing untuk mempercepat pembangunan
perekonomian negara salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Undang-Undang
9.
Mulya Lubis T dkk, 2006, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang,
Midas Suryo Grafindo, Jakarta, hal. 68. 10 .
www.bisnis.com, “Investasi Semester I/2015”, URL:
http://m.bisnis.com/finansial/read/20150831/9/467369/investasi-semester-i2015-modal-asing-ke-
ri-tertinggi-di-asea. Diakses tanggal 11 Maret 2016.
8
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada mengatur mengenai
perusahaan penanaman modal boleh menggunakan tenaga kerja asing untuk
keahlian tertentu dan jabatan tertentu masih terdapat ketidakjelasan. Keahlian
tertentu yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas seperti apa spesifikasi dari
keahlian yang dimaksud sehingga hal ini dijadikan celah oleh investor untuk
menggunakan tenaga kerja asing dengan alasan memiliki keahlian tertentu,
padahal tenaga kerja Indonesia pun bisa melakukan pekerjaan tersebut atau
memiliki keahlian yang sama.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba
menuangkan dalam bentuk karya ilmiah mengenai penanaman modal asing
dengan judul “Pengaturan Penanaman Modal Asing Terkait Tenaga Kerja
Indonesia”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
2.1. Bagaimana pengaturan mengenai penanaman modal asing terkait tenaga
kerja Indonesia ?
2.2. Apa upaya-upaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia ?
1.3. Ruang Lingkup Masalah
Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya ketegasan materi yang
diuraikan hal ini bertujuan untuk mencegah tidak menyimpang dari pokok
9
permasalahan maka penulis hanya membatasi masalah pada pembahasan
mengenai pengaturan penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia dan
upaya-upaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Pembuatan ruang lingkup ini dengan
maksud agar wujud penulisan ini menjadi jelas.
Permasalahan pertama yang akan dibahas adalah pengaturan penanaman
modal asing terkait tenaga kerja Indonesia. Kemudian akan dibahas pula
mengenai pengaturan pendirian perusahaan penanaman modal asing dan
kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan penanaman
modal asing.
Dalam pembahasan kedua, yaitu mengenai upaya-upaya pemerintah terkait
penanaman modal asing guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Disini disebutkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal asing
dan kewajiban perusahaan penanaman modal asing mendaftarkan pekerjanya pada
jaminan sosial.
1.4. Orisinalitas Penelitian
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Pengaturan
Penanaman Modal Asing Terkait Tenaga Kerja Indonesia adalah sepenuhnya hasil
dari pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan
3 (tiga) skripsi sebagai referensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan
dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
10
No. Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. Pengaturan
Penanaman Modal
Asing Di Bidang Jasa
Perdagangan Ekspor
I Ketut Alit Diputra 1. Bagaimana
pengaturan pendirian
badan usaha
penanaman modal
asing di bidang jasa
perdagangan ekspor ?
2. Kebijaksanaan atau
instrumen hukum
apakah yang
dilakukan oleh BPM
dalam meningkatkan
iklim penanaman
modal asing di bidang
perdagangan ekspor ?
2. Analisis Pemberian
Insentif Kepada
Investor Asing
Menurut UU No. 25
Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal
Any Prima Andari 1. Apakah urgensi
pemberian insentif
bagi investor asing
dalam Undang-
Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal ?
11
2. Syarat apakah yang
harus terpenuhi oleh
investor asing untuk
memperoleh insentif
menurut UU No. 25
Tahun 2007 tentang
penanaman modal ?
3. Perlindungan Hukum
Bagi Investor Dalam
Kontrak Pengelolaan
Dana (Discretionary
Fund) Oleh Manajer
Investasi
Anak Agung Alvian
Prasetya Putra
1. Bagaimanakah
perlindungan hukum
terhadap investor
yang telah
menyerahkan hak
pengelolaan
dananya kepada
manajer investasi ?
2. Bagaimanakah
penyelesaian hukum
akibat manajer
investasi tidak
mampu memenuhi
kewajibannya pada
saat kontrak
pengelolaan dana
12
berakhir ?
1.5. Tujuan Penelitian
1.5.1. Tujuan Umum
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana hukum.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada
bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
1.5.2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penanaman modal asing
terkait tenaga kerja Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah terkait penanaman
modal asing guna meningkatkan kesejahteran tenaga kerja Indonesia.
1.6. Manfaat Penelitian
1.6.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat sebagai
pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan penanaman
modal asing terkait tenaga kerja Indonesia.
13
1.6.2. Manfaat Praktis
1. Bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran didalam menuangkan
pikiran secara ilmiah dengan membandingkan antara teori dengan
praktek.
2. Bagi fakultas sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang ingin
melakukan penelitian tentang pengaturan penanaman modal asing
terkait tenaga kerja Indonesia.
1.7. Landasan Teoritis
Dewasa ini penanaman modal sangatlah penting. Dengan penanaman modal
dapat mempercepat pembangunan perekonomian suatu negara terutama negara-
negara berkembang. Penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris
“Investment”. Istilah investasi lebih sering digunakan dalam dunia usaha
sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam perundang-undangan.
Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala
bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia. Investasi menurut Sunariyah adalah penanaman modal untuk satu
14
ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan
harapan untuk mendapat keuntungan di masa-masa yang akan datang.11
Penanaman modal asing tidak terlepas dari adanya penanam modal asing
dan modal asing. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, “penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri
dan penanam modal asing”. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal, “penanam modal asing adalah perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang
melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”.
Modal diartikan sebagai uang pokok atau barang apa yang digunakan
sebagai dasar atau bekal untuk mencapai suatu maksud.12
Sedangkan modal
menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan
hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11.
Sunariyah, 2003, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, edisi ke tiga, UPP-AMP YKPN,
Yogyakarta, hal. 4. 12.
W. J. S. Poerwadarminto, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
hal. 635.
15
Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 3 menyatakan yang dimaksud
dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Penanaman modal sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal :
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16
Sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tujuan penyelenggaran penanaman modal,
antara lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan Pasal 3 ayat (2) huruf h
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya lapangan
pekerjaan maka banyak orang akan mendapat pekerjaan dan tenaga kerja akan
sejahtera. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian sejahtera adalah keadaan
aman sentosa dan makmur.13
Sedangkan kesejahteraan secara umum adalah
keadaan yang baik, makmur dan berkecukupan dengan terpenuhinya segala
kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kesejahteraan hidup seseorang dalam
realitanya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari
tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat
kesehatan yang lebih baik, peningkatan pendidikan dan produktivitas masyarakat.
Yang dimaksud tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Dr. Hamzah
S.H, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar
hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga
kerja itu sendiri, baik tenaga, fisik maupun pikiran. Sedangkan menurut DR.
Payaman Simanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang
13.
Panji Gunawan, 2015, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Gama, Jakarta, hal
480.
17
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain
seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.14
Tenaga kerja yang diterima bekerja di suatu tempat atau perusahaan dan
mendapat upah/imbalan maka ia akan disebut sebagai pekerja/buruh. Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
1.8. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan
dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan.15
Metode
penelitian normatif mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier.16
1.8.1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Sistem norma yang
14.
Sendjun H. Manulung, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT.
Rineka Citra, Jakarta, hal. 3. 15.
Kartini Kartono, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmiah Hukum,
Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 58. 16 .
Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,
Alumni, Bandung, hal. 131.
18
dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).17
1.8.2. Jenis Pendekatan
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana
dalam hal ini penulis menelaah Undang-Undang terkait atau aturan-aturan hukum
yang berlaku khususnya terhadap Pengaturan Penanaman Modal Asing Terkait
Tenaga Kerja Indonesia.
1.8.3. Sumber Bahan Hukum
Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini,
sumber bahan hukum diperoleh dari :
1) Sumber Bahan Hukum Primer
Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer diperoleh dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bahan hukum primer yang digunakan :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
17.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34.
19
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Pensiun.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu
Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak.
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
20
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal.
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik.
2) Sumber Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan hukum sekunder dalam skripsi ini yaitu diperoleh dari
literatur-literatur, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang relevan
dengan permasalahan yang diangkat.
3) Sumber Bahan Hukum Tersier
Sumber bahan hukum tersier dalam skripsi ini diperoleh dari Kamus Hukum.
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini
adalah teknik sistem kartu (card system). Setelah bahan hukum tersebut diperoleh
selanjutnya dibuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting pada kartu-
kartu, dengan ukuran tertentu, yakni :18
a. Kartu kutipan dipergunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum
beserta sumber dari mana bahan hukum tersebut diperoleh (nama
18.
Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, Pengantar Penelitian Normatif, Rajawali Pers,
Jakarta, hal. 13.
21
pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain
sebagainya).
b. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang
dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti
menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup laporan penelitian
yang ditulis sebelumnya.
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka bahan hukum
tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan bahan
hukum secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan bahan hukum
secara kualitatif adalah dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk
dapat menjawab permasalahan yang diajukan.19
Setelah melalui proses
pengolahan dan analisis kemudian bahan hukum disajikan secara deskriptif
analisis. Deskriptif artinya pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan
menyeluruh menyangkut fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Sedangkan analisis artinya fakta yang berhubungan dengan penelitian dianalisis
secara cermat, sehingga kemudian didapatkan kesimpulan hasil penelitian.
19.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.IV,
Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47.