BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahscholar.unand.ac.id/36459/2/BAB I.pdf · alat...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahscholar.unand.ac.id/36459/2/BAB I.pdf · alat...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan
wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk
memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah
merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli memiliki
pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara
yang satu dengan lainnya. Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu
transportare yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi
transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.1
Proses pengangkutan/transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari
mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan
pengangkutan di akhiri. Dalam hubungan ini, terlihat bahwa unsur-unsur
pengangkutan meliputi: ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai
alat angkutannya, ada jalanan atau jalur yang dapat dilalui, ada terminal asal dan
terminal tujuan, serta sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang
menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.2
Dalam melakukan proses pengangkutan/transportasi bukan hanya berupa
gerakan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara dan kondisi
1 Andrianysah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Prof.Dr.MoestopoBeragama, Jakarta, 2014, hlm.1. 2 Nasution, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.3.
2
yang statis, akan tetapi transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan
kemajuannya sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Dengan
demikian transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan peningkatannya,
sehingga akan tercapai efesiensinya yang lebih baik. Ini berarti bahwa orang akan
selalu berusaha mencapai efesiensi transportasi, Sehingga pengangkutan barang
dan orang itu akan memakan waktu secepat mungkin dengan pengeluaran biaya
sekecil mungkin.3
Transportasi merupakan suatu proses pindah, proses gerak dan proses
mengangkut sesuai dengan waktu yang diinginkan. Transportasi bermanfaat bagi
masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap kemajuan sarana dan prasarana transportasi.
Transportasi di sebuah daerah dikatakan berjalan dengan baik apabila sistem
transportasi tersebut memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan lancar.4
Banyak negara yang sudah berkembang maupun yang sedang berkembang
mulai dapat menerima kenyataan bahwa laju peningkatan kebutuhan transportasi
tidak akan pernah ditampung oleh sistem prasarana transportasi. Hal ini
dikarenakan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem prasarana
transportasi pada suatu daerah tertentu akan dapat meningkatkan aksesibilitas dan
3 Rustian Kamaludin, Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 9.
4 Fidel Miro, Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi, Erlangga,
Jakarta, 2005, hlm. 4.
3
mobilitas di daerah tertentu yang sebaliknya akan dapat merangsang kembali
terjadinya peningkatan kebutuhan transportasi.5
Pendekatan konvensional yang selama ini digunakan oleh para perencana
transportasi perkotaan dan para pengambil keputusan adalah dengan
mengakomodikasikan setiap pertumbuhan kebutuhan transportasi dalam bentuk
peningkatan kapasitas dan efesiensi prasarana sistem jaringan. Hal ini dilakukan
dengan pembangunan prasarana baru, peningkatan kapasitas prasarana yang sudah
ada, dan peningkatan efesiensi pengguna prasarana dengan berbagai perangkat
kebijakan rekayasa dan manajemen lalu lintas yang ada. Pendekatan ini dirasakan
sangat efektif.6
Transportasi dalam kehidupan saat ini telah menjadi suatu kebutuhan pokok
terutama untuk masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktifitas di
perkotaan memiliki peranan penting yang berpengaruh dalam segala aspek.
Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi publik, disamping
kendaraan pribadi sebagai alat penunjang transportasi kegiatan sehari-hari untuk
memenuhi kebutuhannya. Transportasi bidang angkutan kota sangat membantu
masyarakat dalam menjalani aktivitas seperti pergi ke kantor, ke sekolah, kampus
dan lain-lainnya. terdapat beberapa permasalahan transportasi kota yang dirasakan
oleh masyarakat dalam memanfaatkan transportasi.
5 Ofyar Z Tamin. “Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) Sebagai Alternatif
Pemecahan Masalah Transportasi Perkotaan Di DKI Jakarta” Jurnal PWK- 10 Vol.10
No.1/Maret”. 1999, dalam http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/VOL-10-
NO-1-2.pd diakses 26 Februari 2018, hlm 1.
6 Ibid.
4
Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-
negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia, baik di bidang transportasi perkotaan maupun transportasi
regional antar kota. Terciptanya sistem transportasi atau perhubungan yang
menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, murah, dan
nyaman merupakan tujuan pembangunan dalam sektor perhubungan transportasi.7
Kemacetan lalu lintas, pelayanan transportasi umum yang buruk, polusi udara, dan
berbagai macam masalah transprotasi lainnya, masalah ini sedikit banyaknya telah
menurunkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai dampaknya, terjadi
pembengkakan permintaan perjalanan, yang pada kenyataannya sampai saat ini
belum dapat diimbangi oleh sediaan sistem trasnportasi yang ada8.
Permasalahan transportasi lain yang terjadi dalam perkotaan antara lain
berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda kendaraan umum, pola
jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perpakiran, dan perambuan lalu lintas.
Arus lalu lintas yang identik dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan
menjadi hal yang dianggap wajar bagi masyarakat, terutama di wilayah
perkotaan9.
Maka untuk mencari alternatif pemecahan masalah transportasi, transportasi
bukanlah sektor pembangunan yang berdiri sendiri, dia berkaitan erat dengan
7 Ofyar Z, Tamin, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, ITB, Bandung, 2016, hlm. 495.
8 Muhamad Isnaeni, Harun. “Kebijakan Kunci Manajemen Transportasi Kota Dalam Masa dan
Pasca Reformasi”. Jurnal PWK Vol.10, No.1, 1999, dalam
http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4350 diakses 28 Oktober 2017, hlm. 23. 9 Ibid., hlm. 24.
5
sektor pembangunan lain, seperti ekonomi, kependudukan dan pendidikan.
Pembenahan sistem transportasi harus melalui jangkauan yang luas, menyeluruh,
saling bekerja sama dan tentu saja konsisten. Untuk itu diperlukannya kerja sama
yang baik dari setiap aktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung
kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi10
. Dengan
demikian pengamatan tentang bagaimana mengelola transportasi di kota-kota
metropolitan, kota besar dan kota kecil menarik untuk dilakukan.
Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam memotivasi dan
mengapresiasi keberhasilan pengelolaan atau manajemen transportasi di daerah,
terutama di wilayah perkotaan adalah melalui Pemberian Penghargaan Wahana
Tata Nugraha.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah kegiatan pemberian penghargaan
atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan
kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan,
yang diikuti oleh seluruh kota di Indonesia, dan dalam rangka pembinaan
Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem
lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien,
berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna jalan.11
10
Ahmad Munawar. “Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan Berkelanjutan” E-journal
Universitas Islam Indonesia No. 59/XXIX/I/”. 2006, dalam
https://www.researchgate.net/publication/308080957_Perencanaan_Angkutan_Umum_Perkotaan_
Berkelanjutan diakses 1 November 2017, hlm. 53. 11
Peraturan Jendral Perhubungan Darat Pasal 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
6
Tujuan dari Pemberian Piala Wahana Tata Nugraha antara lain untuk
memberikan apresiasi kepada para perusahaan dan pengusaha angkutan yang
memiliki kinerja dan dedikasinya dalam penyelenggaraan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat, memberikan motivasi kepada operator angkutan umum
sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelayanan angkutan kepada masyarakat
untuk terus berusaha memperbaiki pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi yang ada, dan membangun kesadaran operator angkutan untuk
meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan dalam melayani masyarakat
dengan lebih memperhatikan aspek keselamatan.
Pemberian Wahana Tata Nugraha merupakan amanah Pasal 208 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan,
yang mengatur tentang budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan. Ayat (1) berbunyi, “Pembina lalu lintas dan angkutan jalan
bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.” Selanjutnya ayat (2) butir c berbunyi,
“Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan”.12
12
Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
7
Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini diberikan berdasarkan hasil penilaian
terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan, dan dilakukan
dalam tahapan sebagai berikut:13
a. Adminitrasi, merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh panitia
tingkat provinsi untuk menentukan kota-kota yang akan diajukan ke
tingkat nasional yang meliputi: perencanaan, pendanaan, kelembagaan
dan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, angkutan,
prasarana, lalu lintas dan lingkungan.
b. Teknis dan operasional, merupakan tahapan yang berupa kegiatan cek
silang data administratif dan pengamatan lapangan oleh panitia tingkat
nasional bersama-sama panitia tingkat provinsi serta perwakilan
akademisi yang meliputi: sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan
kepada masyarakat.
c. Komitmen (Political Will) kepala daerah dan kebijakan pemerintah
daerah dalam pengembangan dan pembangunan trasnportasi perkotaan.
Melihat pada indikator dalam penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha
seperti perencanaan, pendanaan, kelembagaan dan peraturan perundang-
undangan, sumber daya manusia, angkutan, prasarana, lalu lintas, lingkungan,
sarana, prasarana dan pelayanan kepada masyarakat tentu berkaitan dengan
manajemen transportasi.
13
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
8
Manajemen transportasi secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh
bagian transportasi atau unit dalam organisasi industri atau perdagangan dan jasa
lain untuk memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu
lokasi ke lokasi lain secara efektif dan efesien.14
Jadi, dalam mengawali jalannya
suatu sistem manajemen transportasi, dibutuhkan suatu proses awal perencanaan,
dilengkapi dengan lembaga dan peraturan hukum yang berlaku yang mengatur
tentang kegiatan transportasi, kemudian sumber daya manusia atau aktor
penggerak dalam berjalannya rencana yang akan dilaksanakan, kemudian
angkutan kota yang membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti
penumpang yang membutuhkan kendaraan angkutan, dalam membawa angkutan
tentu di butuhkannya sarana dan prasarana yang memadai seperti rambu lalu lintas
agar tidak terjadi pelanggaran di lalu lintas, tersedianya terminal tempat angkutan
kota untuk berhenti dan juga digunakan untuk mencari penumpang, Semua
kegiatan tersebut saling terkait satu sama lain dan dilaksanakan dengan efektif dan
efesien.
Penerima Piala Wahana Tata Nugraha di Sumatera Barat tahun 2014-2016
berdasarkan 3 kategori kota yaitu besar, sedang, dan kecil, dapat dilihat pada
Tabel 1.1
14
Nasution, op. cit., hlm. 90
9
Tabel 1.1
Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas dan
Angkutan di Sumatera Barat Tahun 2014-2016
Tahun Kategori
Penghargaan
Kategori
Kota
No. Kota
2014 Lalu Lintas Sedang 1. Bukittinggi
2. Payakumbuh
2015 Lalu Lintas Sedang 1. Bukittinggi
2. Payakumbuh
Kecil 1. Painan, Kabupaten
Pesisir Selatan
2. Padang Panjang
3. Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman
4. Pariaman
2016 Lalu Lintas Sedang 1. Bukittinggi
2. Payakumbuh
Angkutan
Kota
Sedang 1. Bukittinggi
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2016.
Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2014-2016 Kementrian
Perhubungan memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha ini pada daerah-
daerah yang dianggap mampu mengelola manajemen transportasi dan lalu lintas
dengan baik. Salah satunya yaitu Kota Bukittinggi dengan kategori sedang,
berhasil meraih Piala Wahana Tata Nugraha di Bidang Kategori Lalu Lintas
selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016. Prestasi ini
semakin lengkap dengan diterimanya Piala Wahana Tata Nugraha di bidang
Angkutan Kota pada tahun 2016. Keberhasilan Kota Bukittinggi dalam meraih
penghargaan ini tentu merupakan hasil atas kinerja sektor publik Kota
Bukittinggi. Untuk mencapai kinerja yang demikian tentu diawali dengan proses
manajemen yang baik dan melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan
tersebut.
10
Salah satu permasalahan Kota Bukittinggi sebagai kota sedang yang juga
merupakan kota wisata sehingga pendatang lebih banyak berkumpul di kota
Bukittinggi adalah kemacetan. Hal ini berkaitan dengan penataan akan
transportasi publik juga harus dilaksanakan guna menunjang keselamatan dan
keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Penataan transportasi tersebut meliputi
penyediaan, pembenahan sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut perlu
dilakukan untuk menunjang keselamatan dan keamanan lalu lintas. Jika tidak di
manajemen dengan baik tentu akan timbul permasalahan seperti terjadi
kemacetan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kemampuan Kota Bukittinggi
dalam manajemen penataan transportasi publik. Berdasarkan survei awal peneliti
masih melihat terjadi kemacetan di pusat kota seperti di Jalan Minang
sebagaimana Gambar 1.1
Gambar 1.1
Keadaan Kota Bukittinggi Saat Akhir Pekan Tahun 2017
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017 Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017
Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa keadaan Kota Bukittinggi saat akhir
pekan di sekitar Jam Gadang dan Jalan Ahmad Yani terlihat ramai dengan
pengunjung dari berbagai daerah dan juga terjadi kemacetan. Hal ini sudah
11
menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membenahi kemacetan yang
terjadi di Kota Bukittinggi.
Untuk membahas lebih dalam tentang permasalahan manajemen transportasi
di Kota Bukittinggi, Peneliti mencoba menggunakan konsep Manajemen
Kebutuhan Transportasi menurut Ofyar Z.Tamin yang mengkaji tentang dampak
pergeseran waktu, dampak pergeseran rute atau lokasi, dampak pergeseran moda,
dan dampak pergeseran lokasi tujuan.15
Kemacetan tidak hanya terjadi akibat kendaraan yang berlalu lintas seperti di
jalan raya pada umumnya dan pusat kota. Tetapi juga bisa disebabkan oleh
kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama pada pagi hari seperti siswa dan
pegawai kantor yang masuk pada jam yang sama. Hal ini menjadi penyebab
terjadi kemacetan di titik tertentu.
Namun demikian Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan jam-jam
masuk yang berbeda untuk anak sekolah dan pegawai kantoran, sebagaimana
wawancara bersama Bapak Mashar Danil, (Kasi Angkutan Orang Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi), dia mengatakan bahwa:16
“Dalam mengatasi kemacetan dan mengantisipasi kemacetan di Kota
Bukittinggi, anak sekolah diwajibkan masuk jam 7 lewat 5, jadi askes dari
rumah ke sekolah diusahakan secepatnya. Jadi di usahakan anak-anak sekolah
jam 7 lewat 10 sudah sampai disekolah.”
15
Ofyar Z. Tamin, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi,Edisi Kedua, Bandung, 2000, hlm.
529. 16
Wawancara dengan Mashar Danil, Kasi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi,
13 September 2017.
12
Anak sekolah diutamakan masuk jam 7 lewat 5, kemudian untuk karyawan
kantor, masuk jam 8 pagi, sehingga kegiatan dalam mengatur jam masuk keluar
kantor yang berbeda diharapkan akan mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota
Bukittinggi. Dari penjelasan di atas tergambar bahwa Kota Bukittinggi sudah
melakukan kegiatan manajemen transportasi dengan baik bertujuan untuk
menghindari kemacetan di titik tertentu dan penumpukan kendaraan di tempat
tertentu. Namun di beberapa titik tetapt terjadi kemacetan.
Kemudian Kota Bukittinggi memiliki fly over yang terletak di dekat pasar
Aur Kuning, fly over ini dibangun untuk mengurangi kemacetan yang sering
terjadi. Jadi kendaraan yang tidak perlu masuk terminal bisa langsung melewati
fly over untuk menuju jalan By Pass, terutama untuk angkutan barang seperti
mobil truk yang membawa beban berat. Kota Bukittinggi sudah memanfaatkan fly
over dengan baik, sehingga berdampak kepada manajemen transportasi, dimana
Kota Bukittinggi menyediakan sarana berupa jalan layang, dan dilakukan
pengaturan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan dilengkapi dengan
rambu lalu lintas di setiap persimpangan jalan.
Berdasarkan fenomena ini, peneliti berasumsi bahwa fly over di Kota
Bukittinggi dibangun tidak hanya untuk mengatasi kemacetan tetapi juga di
manfaatkan untuk akses angkutan barang yang membawa beban berat. Untuk
angkutan barang tidak diperbolehkan memasuki wilayah perkotaan di anjurkan
melewati jalan fly over. Hal ini sesuai dengan pendapat Ofyar Z.Tamin bahwa
dalam melaksanakan manajemen kebutuhan tranportasi dilakukan dengan cara
penentuan rute angkutan barang. Rute mana saja yang akan dilalui oleh angkutan
13
barang, rute ini ditentukan berdasarkan moda transportasi. Seperti pemilihan
moda, pemilihan rute tergantung pada alternatif terpendek, tercepat dan juga
diasumsikan bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang cukup sehingga
dapat menentukan rute terbaik.17
Kota Bukittinggi dalam bidang angkutan seperti angkutan umum, Memiliki
beberapa jurusan trayek angkot. Dalam menunggu penumpang, angkotan kota
sering menunggu penumpang tidak pada tempat yang seharusnya, banyaknya
kendaraan angkutan kota yang berhenti menunggu penumpang di jalanan tentu
akan menyebabkan kemacetan. Kota Bukittinggi mengalami permasalahan terkait
dengan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum, Sebagaimana liputan di
bawah ini: 18
“Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi mengamankan sebanyak 7 unit
angkot dan angdes, karena melakukan pelanggaran, dan mengambil
tindakan tegas terhadap laporan masyarakat terkait banyaknya angkutan
umum yang nakal dan ugal-ugalan dijalan. Pihak kepolisian telah
mengamankan sebanyak tujuh unit angkot dan angkutan desa karena
mereka melanggar peraturan lalu lintas seperti, menaikkan dan
menurunkan penumpang di daerah terlarang, dan ada juga yang melanggar
verboden.”
Berdasarkan berita di atas dapat dilihat bahwa, dalam pengaturan dan
pengelolaan angkutan umum di Kota Bukittinggi pihak Satuan Lalu Lintas Polres
juga ikut antisipasi dalam melakukan kegiatan tersebut. Angkutan umum yang
melanggar aturan seperti ugal-ugalan di jalan, menaikan dan menurunkan
penumpang di daerah terlarang akan diberi sanksi berupa pengandangan angkutan
17
Ofyar Z. Tamin, op. cit., hlm. 45. 18
Harian Haluan, Melanggar Aturan 7 Angkutan Umum Kota Bukittinggi di Kandangkan, 15
Januari 2017, Berita Online dalam https://www.harianhaluan.com/news/detail/63468/melanggar-
aturan-7-angkutan-umum-bukittinggi-dikandangkan di akses pada tanggal 09 Februari 2018.
14
umum di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bukittinggi. Tujuan diberikan
sanksi ini agar pembawa angkutan umum jera dan tidak melakukan kesalahan
lagi. Sebagaimana Gambar 1.2
Gambar 1.2
Angkutan Umum yang diamankan oleh Polres Kota Bukittinggi
Sumber: https://www.harianhaluan.com/news/detail/63468/melanggar-
aturan-7-angkutan-umum-bukittinggi-dikandangkan
Kemudian, wawancara dengan Bapak Dedi Kurnia (Kaur Bin Ops Satuan
Lalu Lintas Kota Bukittinggi), mengatakan bahwa:19
“Angkutan umum yang beroperasi yang tidak sesuai dengan jalur trayek
yang telah di tetapkan, melanggar aturan lalu lintas berupa pelanggaran
vorboden, kemudian menaikkan atau menurunkan penumpang di daerah
yang terlarang akan di beri sanksi berupa peringatan, namun apabila
angkutan umum masih melanggar maka kami pihak Kepolisian Kota
Bukittinggi akan menindaklanjuti dengan membawa angkutan umum ke
kantor Polres dan dilarang untuk beroperasi untuk sementara waktu.
Tujuannya agar angkutan umum ini tidak melalaikan aturan yang telah
diterapkan.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Kurnia tergambar bahwa,
Pihak Kepolisian sudah menjalankan aturan dalam pengelolaan angkutan umum
dengan baik. Apabila ada angkutan umum yang melanggar akan di beri sanksi dan
hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam melakukan
19
Wawancara dengan Dedi Kurnia, Kaur Bin Ops Satlantas Polres, Kota Bukittinggi, 20 Maret
2018.
15
pengelolaan angkutan umum ini tidak hanya tugas Dinas Perhubungan, tetapi
Pihak Kepolisian juga bekerja sama dalam melakukan kegiatan tersebut. Menurut
peneliti, Pemerintah Kota Bukittinggi seperti Dinas Perhubungan harus
melakukan pengelolaan dan pengawasan secara menyeluruh mengenai kendaraan
umum mulai dari penjadwalan serta lokasi naik dan turunya penumpang. Disini
peneliti juga melihat bahwa halte kurang dimanfaatkan dengan baik oleh
masyarakat di Kota Bukittinggi.
Kota Bukittinggi mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan
prasarana seperti kelengkapan rambu lalu lintas, halte dan marka. Sebagaimana
wawancara dengan Bapak Dedi Kurnia yang memiliki jabatan sebagai Kaur Bin
Ops Satuan Lalu Lintas Kota Bukittinggi, dia mengatakan bahwa20
:
“Terkait dengan rambu lalu lintas dan marka yang kurang jelas dan belum
memenuhi seperti adanya halte, dimana pihak Polres sudah kasih masukan
kepada Dinas Perhubungan, tetapi anggaran yang dibutuhkan tidak
memadai”
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Kurnia tergambar bahwa Pihak
Kepolisian sudah berusaha untuk memberi masukan terkait dengan Rambu Lalu
Lintas yang kurang lengkap dan marka yang kurang jelas serta belum adanya halte
yang memadai. Tetapi pihak Dinas Perhubungan terkendala mengenai anggaran
yang tidak memadai.Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana yang dimilki
oleh Kota Bukittinggi kurang lengkap seperti rambu lalu lintas, marka yang
kurang jelas, dan halte yang tidak memadai hal ini disebabkan anggaran yang
dibutuhkan tidak memadai.
20
Wawancara dengan Dedi Kurnia, Kaur Bin Ops Satlantas Polres, Kota Bukittinggi, 19
September 2017.
16
Kemudian dalam melakukan perjalanan kendaraan tidak mungkin bergerak
terus menerus, pada suatu saat akan berhenti baik itu sementara (bongkar muat)
maupun berhenti cukup lama yang disebut parkir. Tempat parkir harus ada pada
saat akhir atau tujuan perjalanan telah tercapai. Kota Bukittinggi juga memiliki
beberapa gedung parkir, Namun belum bisa menampung kendaraan dengan
jumlah banyak, sehingga masih ada warga Kota Bukittinggi atau pengunjung yang
masih memakai badan jalan untuk parkir.
Kota Bukittinggi masih memiliki hal-hal yang kurang terkendali dengan baik
seperti banyaknya parkir liar. sebagaimana liputan media berikut ini21
.
“Ada sembilan titik parkir liar di Kota Bukittinggi yang sering terjadi pungli, Sembilan
titik yang dimaksud itu titik parkir di Jalan Ahmad Yani, depan KFC-Toko Mekar Pasar
Atas, Jalan A. Karim, Jln. Cindua Mato, Pakir Progesif, Depan Simpang Raya depan
TMSBK, Samping kanan Blok A dan Samping kiri blok B. Dari sembilan titik tersebut,
Ombudsman Sumbar tidak menemukan adanya petugas parkir yang menggunakan atribut
seperti baju, topi dan pluit. dan juga tidak menemukan petugas parkir yang menggunakan
karcis/atau tiket karcis”
Dari berita di atas, dapat dilihat bahwa terjadi masalah disiplin dalam
memarkir dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ombudsman Sumatera
Barat tidak menemukan adanya petugas parkir yang menggunakan atribut dan
dalam melakukan operasional petugas parkir juga tidak menggunakan karcis.
Untuk mengatasi permasalahan parkir liar tersebut, maka pemerintah Kota
Bukittinggi membuat Gedung Parkir.
21
Harian Haluan, Parkir Bukittinggi Banyak Pungli, edisi Minggu, 10 November 2015, Berita
Online dalam http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/44935/parkir-bukittinggi-banyak-
punglin diakses pada tanggal 13 November 2017 Pukul 21:30 WIB.
17
Gambar 1.3
Gedung Parkir Kota Bukittinggi
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017
Dalam Pengelolaan Gedung Parkir, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan
perubahan yang baik. Dengan cara mengelola titik-titik parkir dengan baik,
Sebagaimana liputan media di bawah ini:22
“Dalam pengelolaan gedung parkir pemerintah Kota Bukittinggi mampu melakukan
perubahan signifikan dengan menempatkan juru-parkir resmi yang ditunjuk oleh Walikota,
sehingga tidak memiliki kesempatan bermain-main melaksanakan tugasnya. Salah satu
diantaranya dengan menjadi bekas bioskop Gloria yang sudah menjadi milik Pemko
Bukittinggi sebagai gedung parkir.”
Pengelolaan Gedung Parkir bertujuan agar mengurangi perpakiran yang
menumpuk di satu titik. Pengelolaan gedung parkir ini dengan melibatkan juru
parkir resmi yang langsung di tunjuk oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Kota
Bukittinggi juga memiliki dua gedung parkir yang terletak di depan kantor DPRD
dan di BTC (Banto Trade Center) di dekat Pasar Banto. Pembangunan gedung
parkir tersebut selain bertujuan untuk mengatasi permasalahan parkir, dan juga di
22
Agustino, Yudi Prama. Setahun Ramlan Nurmatias-Irwandi, Bukittinggi Raih Banyak
Penghargaan. edisi, Jum’at, 17 Februari 2017, Berita Online dalam
http://www.rri.co.id/post/berita/362464/daerah/setahun_ramlan_nurmatiasirwandi_bukittinggi_rai
h_banyak_penghargaan.html diakses tanggal 9 April 2017 pukul 19:26 WIB.
18
harapkan bisa mengatasi perpakiran liar di badan jalan serta mengurangi pungutan
liar (Pungli).
Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyediakan Gedung Parkir yang aman,
nyaman, terkendali dan juga ada juru parkir. Namun, pemanfaatan gedung parkir
tesebut tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan survei awal,
peneliti masih menemukan parkir yang memakai badan jalan sebagaimana
Gambar 1.4
Gambar 1.4
Pelanggaran Parkir di Kota Bukittinggi
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017 Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017
Gambar 1.4 terlihat bahwa adanya pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh
Pengunjung. Dimana pengunjung ini menjadikan pinggir jalan sebagai tempat
parkir kendaraan. Akibat memakai badan jalan untuk parkir tentu akan
menimbulkan kemacetan.
Kota Bukittinggi juga memiliki 3 buah pasar seperti Pasar Atas, Pasar Aur
Kuning dan Pasar Bawah. Kota Bukittinggi memiliki Pasar Atas yang dekat
19
dengan objek wisata Jam Gadang, akan tetapi di kawasan Pasar Atas tersebut
tidak tersedianya terminal seperti terminal yang ada di Pasar Aur Kuning. Jadi,
pengunjung yang berkunjung ke Pasar Atas ini hanya memarkir kendaraan pada
tempat yang telah disediakan seperti gedung parkir, tetapi ada juga beberapa
masyarakat yang memarkir kendaraan di badan jalan.
Kota Bukittinggi dalam melakukan pengelolaan perpakiran kurang berjalan
dengan baik, Meskipun Kota Bukittinggi sudah menyediakan lahan parkir seperti
gedung parkir di Kota Bukittinggi tetapi masih ditemukannya parkir liar di badan
jalan. Fasilitas tempat parkir merupakan fasilitas pelayanan umum, yang
merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem transportasi di daerah
perkotaan. Masalah ini tentu akan berdampak akan terjadinya kemacetan dan
pengelolaan manajemen transportasi yang berkaitan dengan perpakiran yang
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
Berdasarkan fenomena ini peneliti berasumsi bahwa kebijakan perpakiran
merupakan bagian dari salah satu kegiatan yang dibutuhkan dalam melakukan
Manajemen Kebutuhan Transportasi. Sesuai dengan pendapat Ofyar Z.Tamin
bahwa kebijakan perpakiran dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan yang
sudah ada. Pengguna badan jalan sebagai tempat parkir jelas memperkecil
kapasitas jalan tersebut karena sebagian besar jalan digunakan sebagai tempat
parkir.23
23
Ofyar Z. Tamin, op. cit., hlm. 42.
20
Kota Bukittinggi juga memiliki permasalahan terkait dengan Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di sembarang tempat. Pedagang Kaki
Lima ini memakai terminal di Aur Kuning untuk tempat berdagang dan trotoar
yang digunakan seharusnya untuk pejalan kaki. Terminal merupakan tempat
pemberhentian para angkutan umum untuk menaikan dan menurunkan
penumpang hingga sampai ke tujuan perjalanan, tetapi Pedagang Kaki Lima
(PKL) Kota Bukittinggi malah memanfaatkan terminal untuk berjualan.
Sebagaimana liputan media dibawah ini:24
“Lapak pedagang kaki lima (PKL) di Terminal Aur Bukittinggi, yang
biasa berdagang di jalur angkot dan area bus parkir ditertibkan. Penertiban
ini dilakukan untuk menata kembali kawasan tersebut agar lebih rapi.
Penertiban kali ini bertujuan untuk mengosongkan terminal dari pedagang
kaki lima karena keberadaan mereka sudah semakin banyak, penertiban
ini dilaksanakan oleh Satpol PP, Polisi, Dishub, dengan tegas menindak
pedagang yang nakal”.
Dari berita di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Bukittinggi bekerja
sama dengan SKPD yang terkait dan melakukan tugas dalam penertiban pedagang
kaki lima ini dengan baik. Kawasan yang digunakan oleh pedagang kaki lima
untuk berdagang di jadikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai lahan
parkir.
24
Harian Umum Independen Singgalang, Seribu Lapak PKL di Aur Kuning Ditertibkan Petugas
Gabungan, edisi Kamis, 23 Juni 2015, Berita Online dalam http://hariansinggalang.co.id/seribu-
lapak-pkl-di-aur-kuning-ditertibkan-petugas-gabungan/ diakses tanggal 9 April 2017 pukul 10:28
WIB.
21
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017
Gambar 1.5 merupakan kawasan pedagang kaki lima yang melanggar dan
berdagang di kawasan Terminal pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Upaya
pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima melakukan pembongkaran
lapak-lapak Pedagang Kaki Lima ini berjalan aman dan lancar tanpa ada
perlawanan dari para pedagang. Gambar 1.6 merupakan tempat yang sering
dipakai untuk berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di Aur Kuning, lalu
pemerintah Kota Bukittinggi mengubahnya menjadi lahan tempat parkir yang
resmi dan langsung di kelola oleh pemerintah Kota Bukittinggi.
Peneliti melakukan observasi awal, Wawancara dengan Chandra, (ASN
Pemerintah Kota Bukittinggi Satuan Polisi Pamong Praja), Dalam penertiban
pedagang kaki lima dia mengatakan bahwa:25
“upaya yang dilakukan dalam penertiban pedagang kaki lima di Jam Gadang
maupun di Pasar Aur Kuning personil Satpol PP membagi tugas dalam 4
regu, masing masing regu ada 15 orang, ada pos pagi, siang, sore dan malam,
25
Wawancara dengan Chandra, Jabatan sebagai ASN Pemerintah Kota Bukittinggi Satuan Polisi
Pamong Praja, 19 September 2017.
Gambar 1.5
Kawasan Pedagang Kaki
Lima yang melanggar di
Pasar
Aur Kuning Kota Bukittinggi
Gambar 1.6
Tempat Parkir di Terminal
Aur Kuning Kota Bukittinggi
22
para personil di arahkan ke lapangan untuk menjaga objek wisata dari
pelanggaran-pelanggaran, salah satunya menjaga fasilitas umum seperti
trotoar, badan jalan, dimana fasilitas tersebut tidak digunakan untuk para
pedang kaki lima. Para personil ini menyampaikan saran persuasif dan
pendekatan kepada pedagang kaki lima bahwa tidak boleh berdagang di
trotoar, badan jalan dan di taman. Para personil tidak menyampaikan secara
arogan, tetapi dengan baik, sopan dan santun, kemudian mengarahkan kepada
pedagang kaki lima untuk berjualan ke tempat yang telah disediakan. Apabila
ada pedagang yang membandel, Para personil Satpol PP melakukan tindakan
secara tegas dan dikenakan denda sebanyak 250.000 ”
Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bukittinggi bertugas dalam mengelola pedagang kaki lima di Kota
Bukittinggi, para personil ini memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima
bahwa tidak boleh berdagang di badan jalan dan di taman. Apabila ada yang
melanggar akan ditindak secara tegas dan dikenakan denda. Tujuannya agar para
pedagang kaki lima tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan
berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan.
Dilihat dari permasalahan mengenai terminal di Aur Kuning, maka
Pemerintah Kota Bukittingi melakukan pengelelolaan dengan baik dalam
pemanfaatan terminal yang di gunakan oleh angkutan umum dengan menertibkan
Pedagang Kaki Lima yang berjulan di kawasan terminal dengan bantuan SKPD
terkait.
Pada Gambar 1.7 di bawah ini terlihat bahwa kondisi Terminal Aur Kuning
terkelola dengan baik, bersih dan nyaman, setelah dilakukannya pembenahan dan
pengaturan dari pemerintah kota. Tidak ada lagi Pedagang Kaki Lima berjualan
didalam kawasan terminal Aur Kuning, dan tempat parkir pun terkelola dengan
baik.
23
Gambar 1.7
Kondisi Terminal Aur Kuning Tahun 2017
Sumber Gambar: Dokumentasi Peneliti 2017
Dalam mengurangi aktifitas jalannya transportasi yang bertumpu pada titik
tertentu. Kota Bukittinggi melakukan strategi seperti pembangunan ruko-ruko di
daerah By Pass. Pusat- pusat pertumbuhan ekonomi sudah banyak di bangun
untuk dan dimanfaatkan masyarakat untuk berdagang. Dampaknya terhadap
pemindahan pertumbuhan ekonomi tersebut gerak arus transportasi tidak
bertumpu di titik itu saja seperti di Pasar Aur Kuning tetapi telah menyebar ke
daerah By Pass. Ini berhubungan dengan pengelolaan manajemen transportasi di
Kota Bukittinggi diawali dengan tahap awal yaitu dalam pembangunan ruko-ruko,
Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bukittinggi sebagai tempat
berdagang, dan kegiatan perekonomian tidak hanya di Pasar Aur Kuning tetapi
menyebar ke jalan Bay pass. Meskipun dalam pembangunan ruko ini tidak begitu
berdampak kepada Dinas Perhubungan tetapi dapat mengurangi resiko untuk
terjadi kemacetan.
Berdasarkan fenomena ini peneliti berasumsi bahwa upaya mengarahkan
pembangunan tata guna lahan merupakan bagian dari salah satu kegiatan yang
dibutuhkan dalam melakukan Manajemen Kebutuhan Transportasi. Sesuai dengan
24
pendapat Ofyar Z.Tamin bahwa pergerakan yang di bangkitkan terjadi hanya pada
satu lokasi atau beberapa lokasi yang saling berdekatan.26
Pada bidang transportasi, diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mengatur bidang yang telah ditetapkan. Adapun SKPD yang bekerja dalam
memanajemen bidang transportasi ini di Kota Bukittinggi antara lain Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan
salah satu organisasi publik yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan
segala urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan ini di
antaranya27
:
a. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan
parkir.
b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas
dan parkir.
c. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang lalu lintas dan parkir.
d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang lalu
lintas dan parkir.
e. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data lalu lintas;
f. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi daerah rawan kemacetan
g. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
h. Penertiban angkutan penumpang umum dan barang
i. Pelaksanaan perbantuan pengaturan lalu lintas
j. Pelaksanaan perbantuan pengawalan dan pengaturan lalu lintas
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas
yang berkaitan dengan transportasi. Oleh karena itu mereka dituntut untuk
26
Ofyar Z. Tamin, op. cit., hlm. 533. 27
Peraturan Walikota Bukittinggi No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
25
mengerjakan tugas ini dengan baik. Tahap awal pelaksanaan tugas pokok tersebut
seperti perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, kemudian
seperti pelaksanaan, pembinaan, penyusunan laporan, dan pengolahan dan
evaluasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Untuk mengelola bidang
transportasi ini pemerintah Kota Bukittinggi melibatkan SKPD terkait dalam
mengatasi masalah yang ada dan saling bekerja sama satu sama lain. Dalam hal
ini pemerintah Kota Bukittinggi berusaha melakukan tugasnya dengan baik dan
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Wawancara dengan Bapak Yulianez Mansyur, (Kasi Angkutan Orang Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi), didapatkan informasi bahwa:28
“Kota Bukittinggi menjadi salah satu kota percontohan akan kawasan tertib
lalu lintas dan juga menjadi tolak ukur oleh pimpinan daerah kota
Bukittinggi untuk menjadikan Kota Bukittinggi lebih baik kedepannya”
Kota Bukittinggi sebagai percontohan dalam mewujudkan kawasan tertib lalu
lintas ternyata menjadi salah satu tolak ukur oleh Walikota Bukittinggi untuk
menjadikan kota lebih baik kedepannya.
Dalam penataan kawasan tertib lalu lintas, ibu Brigadir Flora ( Kepala Urusan
Tata Usaha dan Administrasi Lalu Lintas Polres Kota Bukittinggi) mengatakan
bahwa:29
“Dalam melakukan penertiban kawasan tertib lalu lintas, pihak kepolisian
menempatkan personil yang bertugas untuk mengatur lalu lintas juga
melaksanakan pengaturan dan penjagaan, di mulai dari Batas Kota, Jalan
28
Wawancara dengan Yulianes Mansyur, Kasi Angkutan Orang di Dinas Pehubungan,
Bukittinggi, 13 September 2017. 29
Wawancara dengan Flora, Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Lalu Lintas Polres,
Bukittinggi,19 September 2017.
26
Sudirman dan Jam Gadang. dan apabila ada yang melanggar dikenakan
sanksi dari pihak kepolisian berupa tilang”
Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Flora tergambar bahwa pihak
kepolisian juga berperan serta dalam upaya untuk melakukan kegiatan manajemen
transportasi, salah satunya melalui penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas,
dimana pihak kepolisian memberikan tugas kepada personil untuk mengatur lalu
lintas, yang dimulai dari Batas Kota, Jalan Sudirman dan Jam Gadang serta
melakukan pengaturan serta penjagaan terhadap lalu lintas, apabila melanggar
akan dikenakan sanksi berupa tilang. Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas ini
rutin setiap hari dilakukan, tujuannya untuk mengurangi pelanggaran dan
kemacetan lalu lintas.
Manajemen Transportasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi harus dilakukan sebaik-baiknya dengan mengaplikasikan indikator
konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Dengan diterapkannya indikator Manajemen Kebutuhan Transportasi
dengan benar, maka Manajemen terkait yang dilakukan seharusnya dapat
terlaksana dengan baik.
Melihat fenomena yang telah di jelaskan, Peneliti berasumsi bahwa
Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengelolaan transportasi belum berjalan
dengan baik, meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi meraih penghargaan di
bidang kategori angkutan dan lalu lintas. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak
terlepas dari suatu proses manajemen. Manajemen yang baik membawa tujuan
dan sasaran dari suatu program secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut
27
melibatkan banyak unsur yang harus diatur dengan tepat sehingga pelaksanaan
kegiatan Manajemen Transportasi Kota Bukittinggi tepat sasaran dan terlaksana
dengan baik. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, peneliti melihat
bahwa terdapat permasalahan pada manajemen transportasi Pemerintah Kota
Bukittinggi. Maka peneliti tertarik untuk mencoba meneliti masalah tersebut
dengan judul “Manajemen Transportasi Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi”.
1.2 Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap
penelitian yang ada dan tentu saja memiliki kedudukan yang penting dalam suatu
kegiatan penelitian. Merujuk pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Transportasi Kota Oleh Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Manajemen
Transportasi Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan yang
bermanfaat bagi studi akademis khususnya Ilmu Administrasi Publik di
bidang Manajemen Transportasi. Selain itu penelitian ini juga dapat
menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
28
1.4.2. Manfaat Praktis
Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan acuan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan pihak terkait
lainnya dalam melihat manajemen transportasi yang telah dilaksanakan
dan untuk bahan pertimbangan dalam pembangunan di masa selanjutnya.