BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih
tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib
membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu urusan pemerintahan wajib di bidang pendidikan
seharusnya menjadi prioritas, karena sesuai kesepakatan anggaran secara nasional
Bidang Pendidikan dianggarkan sekurang-kurangnya 20 % baik dari APBN maupun
Belanja Daerah. Selain itu, diamanatkan pula agar pemerintah untuk memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang
turunannya, diamanatkan terjaminnya pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional,
dan global. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dunia pendidikan di Kabupaten
Trenggalek khususnya dan Indonesia pada umumnya senantiasa harus melakukan
pembaharuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Percepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kreasi
teknologi dalam berbagai bidang mengakibatkan perubahan besar pada tatanan
berbagai aspek kehidupan. Terjadinya revolusi digital membawa dampak yang luas
pada berlangsungnya perubahan dalam aktivitas ekonomi, pola hubungan pada
berbagai aspek kehidupan antar individu, antar kelompok masyarakat, bahkan antar
bangsa dan negara. Dalam kondisi demikian dunia beserta kehidupannya dalam
konteks ruang dan waktu berubah dengan sangat cepat. Kreativitas dan inovasi
menjadi sangat penting dalam menentukan eksistensi individu, organisasi dan
masyarakat dan bahkan bangsa.
Kecenderungan global yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi
kehidupan, berimplikasi pada kepentingan untuk merancang strategi guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan. Pembangunan
bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kecepatan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 2
gelombang perubahan yang berlangsung sejak awal Abad XXI dan akan terus
berlanjut pada masa-masa berikutnya. Terkait dengan hal tersebut di tingkat dunia
diamanatkan berbagai program pendidikan diantaranya: dasawarsa pendidikan untuk
semua (education for all), literasi dunia (the world literacy), pendidikan bagi
pembangunan berkelanjutan (education for sustainability development), dan konvensi
internasional pembangunan milenium (millennium development goals) yang
mencakup pula bidang pendidikan. Perubahan yang berlangsung juga menumbuhkan
kecenderungan semakin pentingnya pendidikan selama hayat (lifelong learning);
pendidikan lebih diorientasikan pada pengembangan kompetensi; bergesernya
pengajaran ke arah pembelajaran (student centered learning), dan pentingnya
pengembangan alternatif-alternatif kecerdasan yang bersifat majemuk dalam
pelaksanaan pendidikan. Selain itu juga muncul kecenderungan berkembangnya
tuntutan ukuran bertaraf dunia bagi pendidikan [world class schools, world class
university] dan semakin berkembangnya tuntutan terciptanya penjaminan dan
pemeliharaan mutu pendidikan, yang pada akhirnya menumbuhkan perumusan
kerangka kualifikasi international (international qualification framework) dalam dunia
pendidikan. Meskipun terlambat, Indonesia telah meresponnya dengan menerbitkan
Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Berbagai perubahan yang berlangsung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta implikasinya dalam dunia pendidikan, menuntut pengembangan
perencanaan yang cermat dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia.
Upaya tiada henti untuk memperbarui pendidikan, yang seharusnya
diorientasikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk menghadapi
persaingan global yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat dunia. Dorongan untuk
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna menjawab tantangan persaingan
global, seharusnya tetap ditempatkan dalam bingkai jati diri bangsa.Dengan demikian
kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tidak
membuat bangsa ini terhanyut oleh arus budaya dan perilaku asing, serta
mengabaikan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi budaya
bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seharusnya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai
luhur Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen
atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain empat hal yang membingkai dan menjiwai semangat pembaruan
seperti diungkapkan di atas, pembangunan pendidikan di Indonesia seharusnya
dilandasi oleh kesadaran bahwa pendidikan pada prinsipnya merupakan hak asasi
setiap warga negara.Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh
pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 3
memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan
gender.Pembangunan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan pemerataan
akses dan peningkatan mutu pendidikan, akan menjadikan warga negara Indonesia
memiliki kecakapan hidup (life skills), yang akan memperkokoh tegaknya
pembangunan manusia seutuhnya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat madani
dan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Pada tataran nasional perencanaan pembangunan jangka panjang pendidikan
tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
(RPPNJP) Tahun 2005-2025. Dalam rencana tersebut dikembangkan empat tema
pembangunan pendidikan sebagai kerangka pentahapannya, yaitu :
Tema pembangunan pendidikan I pada tahun 2005-2009, fokusnya adalah
peningkatan kapasitas dan modernisasi.
Tema pembangunan pendidikan II pada tahun 2010-2015, fokusnya adalah
penguatan pelayanan.
Tema pembangunan pendidikan III pada tahun 2015-2020, fokusnya
adalah penguatan daya saing regional.
Tema pembangunan pendidikan IV pada tahun 2020-2025,fokusnya
adalahpenguatan daya saing internasional.
Pembabakan dan tema pembangunan pendidikan yang dijabarkan dalam
RPPNJP tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan perkembangan kondisi yang
terjadi di masa mendatang, terutama berkenaan dengan pergantian kepemimpinan
nasional yang berlangsung pada tahun 2014. Untuk kurun waktu Tahun 2015-2019,
rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan tertuang dalam
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015. Dalam peraturan menteri tersebut,
diungkapkan visi Kementerian Pendidikan dan Kenudayaan yang perumusannya
mengacu pada tema pembangunan pendidikan ke III dalam kurun waktu tahun 2015-
2019 yang memfokuskan pada “Daya Saing Regional”. Dirumuskan visi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2015-2019 yaitu : “Terbentuk Insan
Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan
Berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam lima
misi pendidikan dan kebudayaan untuk kurun waktu 2015-2019: (1) Mewujudkan
Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat (2) Mewujudkan Akses yang Meluas
dan Merata (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu (4) Mewujudkan Pelestarian
Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa (5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola
serta Peningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik Pencapaian visi dan misi
tersebut serta hasil evaluasi atas program-program yang menjadi turunannya hingga
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 4
tahun 2019. Maka dengan ini perlu dijadikan pertimbangan dan bahan masukan
untuk menyusun rencana strategis pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di
Kabupaten Trenggalek tahun 20116-2021.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016-2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan
berpedoman pada : (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2015-2029 beserta lampirannya; (2) Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor : 188.4/2673.2/103.02/2014
tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
dan Grand Design Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2025; (3) Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Sementara itu Renstra
yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahunan harus diakui, seringkali hanya
disikapi sebagai dokumen yang layak ditempatkan di rak arsip dan tidak perlu
dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang
harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja di suatu Perangkat Daerah. Oleh
karena itu hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :1) Pemahaman mendasar
tentang tujuan dan pentingnya perencanaan strategis; 2) Perhatian terhadap
perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya dengan proses yang ditetapkan untuk
menjamin keberhasilan pencapaiannya; dan 3) Kehati-hatian dalam menetapkan
tujuan yang jelas dan spesifik serta menentukan langkah-langkah tindakan secara
terbuka dan juga kehati-hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok
pemangku kepentingan utama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Nasional, ditetapkan bahwa Renstra SKPD termasuk
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus didasarkan pada RPJMD Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini, diperlukan penyesuaian target menjadi
penyiapan kerangka dasar rancangan Renstra serta pengumpulan dan pengolahan
data termasuk informasi pendukung lainnya, yang didasarkan pada RPJMD
Kabupaten Trenggalek 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan atas RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-
2016 tersebut pada akhirnya akan dijadikan Pedoman penyusunan Renstra Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 yang memuat
perencanaan, pelaksanakan, dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan
pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek selama 5 tahun
yang nantikan akan diterjemahkan secara terinci pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
atau Rencana Kerja selama periode Renstra. Berikut adalah skema hubungan antar
dokumen perencanaan antara dokumen RPJMD dan Renstra PD.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 5
Gambar 1.1 Skema Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir
dan Penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021
Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang memuat strategi,
kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD)
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2016 -
2021. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan :
Pasal 272 : (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan
PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
Renstra-SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator
keluaran program dan PAGU per SKPD
Penelaahan RTRW
VerifikasiRancangan
Renstra SKPD dgn Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
sesuai
Tidak sesuai
Penyusunan Rancangan
RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
Perumusan Rancangan
Akhir RPJMD
Penyempurnaan Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan Renstra-
SKPD
RENSTRA-SKPD
Penyesuaian Rancangan
Renstra-SKPD berdasarkan
hasil verifikasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
Verifikasi Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Rancangan Akhir Renstra
SKPD
sesuai
Tidaksesuai
PERDA ttg RPJMD
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 6
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
17. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 7
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar
Pengawas Sekolah/Madrasah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 8
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007, tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana;
41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Standar Proses;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar
Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
43. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar
Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar
Tenaga Laboratorium;
45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
46. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
48. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 119 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 11
Seri E, Tambahan Berita Daerah Nomor 25)
51. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021
1.3. Maksud dan Tujuan
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek ini merupakan rancangan pembangunan bidang pendidikan
yang disusun dan diperuntukkan bagi Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Selain itu, juga merupakan dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah bidang pendidikan di Kabupaten
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 9
Trenggalek untuk periode 2016-2021. Berkenaan dengan hal tersebut dapat
dirumuskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagai berikut.
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021
Adapun maksud dari penyusunan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :
a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, beserta
tantangan dan peluang pengembangan layanannya.
b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan di
Kabupaten Trenggalek dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan
pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
c. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan
Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek, disertai dengan
gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek
Tujuan dari penyusunan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek adalah :
a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat
struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan PD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
b. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku
kepentingan bidang pendidikan dalam merencanakan kegiatan, dan
mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang
memberikan kemanfaatan bagi upaya, dan pelaksanaan pembangunan
pendidikan di Kabupaten Trenggalek.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016-2021, disusun dalam tiga bagian besar. Bagian pertama menguraikan
pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dan isu-isu
strategis. Bagian dua membahas visi, misi hingga program kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Bagian tiga menguraikan indikator kinerja
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 10
dan rancangan monitoring serta evaluasi implementasi Renstra. Secara rinci
sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek dapat diuraikan sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan, mencakup: latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek, mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi,
Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang
Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek.
Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, mencakup: Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga (K/L); Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, mencakup: Visi
dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek; dan Strategi dan Kebijakan.
Bab V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif, mencakup: Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek; dan Pendanaan Indikatif.
Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, mencakup: Tujuan dan
Sasaran RPJMD Bidang Pendidikan; dan Indikator Kinerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berbasis RPJMD
Bidang Pendidikan.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek
Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang
pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemimpin Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan
Bupati Trenggalek Nomor 119 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Sehingga dapat
dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut :
2.1.1 Kedudukan dan Tugas Pokok
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
di bidang pendidikan dan kebudayaan.
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
2.1.2 Fungsi
a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum
dibidang pendidikan dan kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan
menengah, ketenagaan serta pendidikan nonformal, informal dan pendidikan
kebudayaan ;
e. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai
dengan kewenangan Daerah;
f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan bidang urusan pemerintahan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan
kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, ketenagaan,
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 12
pendidikan non formal, informal dan pendidikan kebudayaan serta UPT Dinas
dalam lingkup tugasnya;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
2.1.2 Kewenangan :
a. perumusan kebijakan operasional dibidang pendidikan sesuai dengan kebijakan
nasional dan provinsi;
b. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah serta pendidikan nonformal dan informal ;
c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
kabupaten ;
d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah serta pendidikan nonformal dan informal ;
e. pengusulan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
dasar, pendidikan menengah serta satuan atau penyelenggaraa pendidikan non
formal;
f. penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada
pendidikan dasar dan menengah;
g. peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk
tingkat kabupaten ;
h. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai
kewenangannya ;
i. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya ;
j. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan
pada pendidikan dasar ;
k. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ;
l. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;
m. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
n. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan
dasar dan menengah;
o. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta
pendidikan non formal;
p. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan ;
q. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal ;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 13
r. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai
kewenangannya ;
s. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah
serta pendidikan nonformal ;
t. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan
nonformal;
u. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah
serta pendidikan nonformal ;
v. koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala
kabupaten ;
w. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten ;
x. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta
pendidikan nonformal skala kabupaten ;
y. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan non
formal skala kabupaten ;
z. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal ;
aa. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah serta pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk
memenuhi standar nasional pendidikan ;
bb. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam
penjaminan mutu ;
cc. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala
kabupaten ;
dd. penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas terbelakang
dan/atau tidak mampu;
ee. penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga pendidikan yang profesional serta persyaratan jabatan;
ff. pembinaan terhadap UKS disemua jenjang pendidikan.
gg. Pembinaan terhadap Perpustakaan Sekolah disemua jenjang pendidikan.
hh. pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta perumusan kebijakan kabupaten
dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
ii. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian bagi pelajar;
jj. pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
kk. pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten
penyelenggaraan diklat bidang sejarah;
ll. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
skala kabupaten yang meliputi : penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan
watak dan pekerti bangsa;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 14
mm. penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni bagi pelajar;
nn. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni
tradisional dan modern bagi pelajar;
oo. pelaksanaan konggres sejarah tingkat daerah kabupaten;
pp. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten;
qq. pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di
kabupaten;
rr. pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah;
ss. pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah daerah dan sejarah
kabupaten;
tt. pemetaan sejarah skala kabupaten;
uu. koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten.
2.1.3 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
1. Seksi Manajemen Sekolah ;
2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
3. Seksi Kurikulum TK, SD dan PLB ;
d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
1. Seksi Manajemen Sekolah ;
2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
3. Seksi Kurikulum ;
e. Bidang Ketenagaan, membawahi :
1. Seksi Tenaga Kependidikan ;
2. Seksi Tenaga Pendidik ;
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga ;
f. Bidang Pendidikan Nonformal, Informal dan Kebudayaan, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus dan Kesetaraan ;
2. Seksi Pendidikan Kebudayaan ;
3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
h. UPT Dinas.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 15
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 16
2.2. Sumberdaya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
a. Lembaga Pendidikan
Lembaga yang tersedia untuk menunjang Pembangunan di Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan, terdiri dari :
Tabel 2.1
Lembaga Pendidikan Formal Tahun 2015
No. Nama Lembaga Status
Jumlah Negeri Swasta
1. TK 3 382 385
2. SD 426 19 445
3. SMP /SMP Satu Atap 50 29 79
4. SMA 12 5 17
5. SMK 5 27 32
Jumlah 496 462 958
Sumber : Data Pokok Pendidikan Tahun 2015/2016
Grafik 2.1
Persentase Lembaga Pendidikan Formal
Berdasarkan Status (Negeri/ Swasta)
Lembaga pendidikan sebagiamana diatas pengelolaan, pengawasan dan
pembinaannya berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek, sedangkan yang berada dilingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek meliputi : RA/BA, MI, MTs, dan MA.
1%
86%
10%
2% 1%
1. TK 2. SD 3. SMP /SMP Satu Atap 4. SMA 5. SMK
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 17
1. Tempat Penitipan
Anak (TPA)
2. Kelompok Bermain
(KB)
3. Satuan Pendidikan
Sejenis (SPS)
4. Kejar Paket B setara
SMP
Disamping lembaga pendidikan formal, Dinas Pendidikan juga membina
pendidikan non formal yang meliputi sebagai berikut :
Tabel. 2.2
Lembaga Pendidikan Non Formal Tahun 2015
No. Nama Lembaga Jumlah Jumlah Siswa/
Peserta/ Pengunjung
1. Tempat Penitipan Anak (TPA) 6 105
2. Kelompok Bermain (KB) 181 5.856
3. Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) 51 1.410
4. Kejar Paket B setara SMP 8 286
5. Kejar Paket C setara SMA 17 1.123
6. Kursus 41 193
7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
28 1.550
8. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 28 2.657
Sumber : Data Pokok Pendidikan Tahun 2015/2016
Grafik 2.2
Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal
b. Sumberdaya Aparatur
Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rencana strategik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumberdaya
aparatur sebanyak 81 orang PNS dan 23 orang Non PNS. Namun secara
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 18
keseluruhan sumberdaya aparatur yang terdapat di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Trenggalek disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel. 2.3
Sumberdaya Aparatur Pendidikan Tahun 2015
No Nama Jabatan
Status
Jumlah PNS
Non
PNS
1. Kepala Dinas (IV/c) 1 - 1
2. Sekretaris (IV/b) 1 - 1
3. Kepala Bidang (IV/b dan IV/a) 4 - 4
4. Kasubbag/Kasi (IV/a, III/d dan
III/c)
15 - 15
5. Kepala UDP/SKB 15 - 15
6. Kepala Tata Usaha UDP/SKB 15 - 15
7. Kepala Tata Usaha SMK 5 - 5
8. Kepala Tata Usaha SMA 12 - 12
9. Kepala Tata Usaha SMP 40 - 40
10. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten 55 23 78
11. Staf UDP / SKB / Penjaga SD 314 132 446
12. Staf Administrasi SMP/SMA/SMK 289 258 547
13. Pengawas SMP/SM 25 25
14. Guru SMP 1.291 672 1.963
15. Guru SMA 392 143 535
16. Guru SMK 367 637 1.004
17. Guru TK/SD/DPK Pengawas TK/SD,
Penilik PNFI
3910 741 4.651
Jumlah 6.751 2.606 9.357
Sumber : Data Pokok Pendidikan Tahun 2015/2016
Untuk mendukung program-program kegiatan baik di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten, UPTD dan Sekolah-sekolah sangat ditentukan oleh
latar belakang pendidikan masing-masing pegawai/ karyawan, serta
ketrampilan dan kemampuan yang dimilikinya.
Jenjang pendidikan PNS dan Non PNS dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 19
Tabel. 2.4
Data PNS dan NON PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2015
No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase
1. SD Sederajat 34 0,36
2. SMP Sederajat 173 1,85
3. SMA Sederajat 564 6,03
4. Diploma 1 / D.1/D.2/D.3 34 0,36
5. Diploma 2 / D.2 917 9,80
6. Diploma 3 / D.3 396 4,23
7. Strata 1 / Diploma 4, S.1/D,4 7.006 74,87
8. Strata 2 / S.2/S.3 233 2,49
Jumlah 9.362 100%
Sumber : Data Pokok Pendidikan Tahun 2015/2016
Grafik 2.4
Persentase Jenjang Pendidikan PNS/Non PNS
Lingkup Dinas Pendidikan Tahun 2015
c. Asset
Barang Milik daerah (BMD) yang diguanakan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan per 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat
dijelaskan seperti dalam tabel (tabel 2.5) dibawah ini :
1. SD Sederajat
2. SMP Sederajat
3. SMA Sederajat
4. Diploma 1 /D.1/D.2/D.3
5. Diploma 2 / D.2
6. Diploma 3 / D.3
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 20
Tabel 2.5
Barang Milik daerah (BMD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek per 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
No. AKUN NERACA SALDO AKHIR (Rp)
A.
1.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
ASSET LANCAR
Persediaan
ASSET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Asset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
Jumlah
Akumulasi Penyusutan :
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Asset Tetap Lainnya
Jumlah
ASSET LAINNYA
Asset Tidak Berwujud
Asset Lain-lain
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
329.018.800,00
329.018.800,00
462.789.361.984,23
57.311.866.501,00
124.834.963.555,85
396.759.018.399,16
3.919.332.406,00
36.183.415.215,93
00
619.008.596.077,94
(93.426.692.563,79)
(56.156.738.851,22)
(1.356.910.956,24)
(5.278.891.722,46)
(156.219.234.093,71)
218.902.549,00
00
218.902.549,00
00
JUMLAH A + B + C 463.337.283.333,23
Sumber : Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek
Untuk menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek, dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian
pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berhasil diraih Kabupaten
Trenggalek hingga akhir periode pembangunan pendidikan 2010-2015. .
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek tidak
luput dari perhatian terhadap indikator-indikator kinerja utama. Oleh karena itu,
sebaiknya terdapat uraian penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 21
Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai indikator berdasarkan
masing-masing program.
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Indikator pada program ini memuat APK PAUD (TK,RA, BA, TPA, KB,
SPS); Lembaga TK/TKLB berakreditasi; dan Rasio Kesetaraan Gender TK/TKLB
(Perempuan). Dilihat dari sebaran data di Kabupaten Trenggalek pada tahun
2014-2015, masing-masing indikator tersebut mengalami pencapaian
yang bervariasi.
Grafik 2.3.1 Indikator Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini
Berdasarkan Grafik 2.1 Capaian indikator APK PAUD (TK,RA, BA, TPA, KB,
SPS) mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2014 yaitu sebesar 141,07 % di
tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 141,44 %, kenaikan ini dipengaruhi oleh
kesadaran masyarakat/penduduk/orang tua/wali murid di Kabupaten Trenggalek
untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD tepat pada waktunya.
Indikator Lembaga TK/TKLB berakreditasi relatif stabil, dan Indikator Rasio
Kesetaraan Gender TK/TKLB (Perempuan) mengalami kenaikan yang sangat
signifikan.
2. Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Indikator pada program ini memuat Rasio guru dengan siswa SD/MI;
Rasio guru dengan siswa SMP/MTs; Angka kelulusan (AL) SD/MI; Angka
kelulusan (AL) SMP/MTs; Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI; Rata-rata nilai
Ujian Nasional SMP/MTs; Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI; Angka
141,07
83,65
104,05
141,44
83,13
98,25
0 50 100 150 200 250 300
APK PAUD (TK,RA, BA, TPA, KB, SPS)
Lembaga TK/TKLB berakreditasi
Rasio Kesetaraan Gender TK/TKLB(Perempuan)
Capaian Kinerja Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2015
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 22
Transisi (Melanjutkan) siswa SMP/MTs; APM (SD/MI/Paket A); APM
(SMP/MTs/Paket B); APK (SD/MI/Paket A); APK (SMP/MTs/Paket B); Angka Putus
Sekolah (APS) SD/MI; Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; Angka partisipasi
sekolah (SD/MI dan SMP/MTs); Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK Usia 13-15); Jumlah Siswa sasaran BOS SD; Jumlah Siswa
sasaran BOS SMP; % SD/SDLB berakreditasi minimal B; % SMP/SMPLB
berakreditasi minimal B. Dilihat dari sebaran data di Kabupaten Trenggalek
pada tahun 2014-2015, masing-masing indikator tersebut mengalami pencapaian
yang bervariasi.
Grafik 2.3.2 Indikator Capaian Kinerja Tahun 2014-2015
Program Pendidikan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
97,26
100
100
99,98
109,14
135
98,25
93,15
95,5
97,45
92,21
95,5
0,01
90
90
99,95
93,6
86
94,74
96,17
104,12
105,62
92,31
100
100
100
104
101,33
99,52
96,42
94,21
94,37
92,84
94,85
0,01
141,66
141,66
99,43
97,86
83,89
92,36
96,4
105
101,09
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Rasio guru dengan siswa SD/MI
Rasio guru dengan siswa SMP/MTs
Angka kelulusan (AL) SD/MI
Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI
Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs
Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI
Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SMP/MTs
APM (SD/MI/Paket A)
APM (SMP/MTs/Paket B)
APK (SD/MI/Paket A)
APK (SMP/MTs/Paket B)
Angka Putus Sekolah (APuS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APuS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APuS) SMP/MTs
Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan…
Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan…
Jumlah Siswa sasaran BOS SD
Jumlah Siswa sasaran BOS SMP
% SD/SDLB berakreditasi minimal B
% SMP/SMPLB berakreditasi minimal B
Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB…
Capaian Kinerja Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2015
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 23
Berdasarkan grafik 2.2 capaian kinerja untuk Rasio guru dengan siswa
SD/MI tidak mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 97,26 dan tahun
2015 sebesar 92,31. maka ini berkaitan dengan jumlah guru dan siswa pada
tahun berjalan. Rasio guru dengan siswa SMP/MTs relatif stabil, Angka kelulusan
(AL) SD/MI relatif stabil, Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI mengalami
penurunan dari tahun 2014 sebesar 109,14 dan di tahun 2015 sebesar 104,00
Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2014
sebesar 135,00 dan di tahun 2015 sebesar 101,33
Capaian kinerja untuk Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI
mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 98,25 dan di tahun 2015 sebesar
99,52; Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SMP/MTs mengalami kenaikan dari
tahun 2014 sebesar 93,15 dan di tahun 2015 sebesar 96,42; APM (SD/MI/Paket
A) mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 95,50 dan tahun 2015
sebesar 94,21. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah siswa usia 7-12 tahun
SD/MI/Paket A dan penduduk usia 7-12 tahun pada tahun berjalan.
Capaian kinerja untuk APM (SMP/MTs/Paket B) mengalami penurunan dari
tahun 2014 sebesar 97,45 dan di tahun 2015 sebesar 94,37; APK (SD/MI/Paket
A) mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2014 sebesar 92,21 dan tahun 2015
sebesar 92,84. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah semua siswa sekolah
SD/MI/Paket A dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun berjalan. APK
(SMP/MTs/Paket B) mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 95,50
dan tahun 2015 sebesar 94,85. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah semua
siswa SMP/MTs/Paket B dan jumlah penduduk usia13-15 tahun pada tahun
berjalan.
Capaian kinerja untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI relatif stabil dari
tahun 2014 sebesar 0,01 dan di tahun 2015 sebesar 0,01. Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 90,00 dan di
tahun 2015 sebesar 141,66 Capaian kinerja untuk Angka partisipasi sekolah
(SD/MI dan SMP/MTs) mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 99,95 dan di
tahun 2015 sebesar 99,43 Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Usia 13-15) mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 93,60 dan
tahun 2015 sebesar 97,86. Jumlah Siswa sasaran BOS SD mengalami sedikit
penurunan dari tahun 2014 sebesar 86,00 dan tahun 2015 sebesar 83,89.
Capaian kinerja untuk Jumlah Siswa sasaran BOS SMP mengalami
penurunan; SD/SDLB berakreditasi minimal B relatif stabil; % SMP/SMPLB
berakreditasi minimal B mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar
104,12 dan tahun 2015 sebesar 105,00 %; Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB
(Perempuan) mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 105,62 dan
tahun 2015 sebesar 101,09; dan Rasio Kesetaraan Gender SMP/SMPLB
mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 116,28 dan tahun 2015
sebesar 99,15 %.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 24
3. Program Pendidikan Menengah
Indikator pada program ini memuat Rasio guru dengan siswa (SMA/MA);
Rasio guru dengan siswa (SMK); Angka kelulusan (SMA/MA); Angka kelulusan
(SMK); Rata-rata nilai Ujian Nasional; Ratio ruang kelas dengan siswa (SMA/MA);
Ratio ruang kelas dengan siswa (SMK); APM; APK; Angka Putus Sekolah (APS);
Jumlah Siswa SMK Penerima BOS; Jumlah Siswa SMA Penerima BOS; Jumlah
siswa SMK sasaran beasiswa miskin; Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin;
% SMK berakreditasi minimal B; % SMA berakreditasi minimal B; dan Rasio
Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB.
Grafik 2.3.3 Indikator Capaian Kinerja Tahun 2014-2015
Program Pendidikan Pendidikan Menengah
Berdasarkan grafik 2.4 capaian kinerja untuk Rasio guru dengan siswa
(SMA/MA) mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2014 sebesar 98,61 dan tahun
2015 sebesar 108,33; Rasio guru dengan siswa (SMK) mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya; Angka kelulusan (SMA/MA) mengalami kenaikan; capaian
98,61
100,00
101,97
100,00
118,61
95,65
97,87
113,33
96,31
56,00
82,39
141,69
76,04
40,00
58,62
87,50
99,20
108,33
91,66
100,00
100,00
85,00
97,02
82,35
102,64
96,91
60,82
130,47
94,11
52,49
204,81
59,38
87,50
75,29
Rasio guru dengan siswa (SMA/MA)
Rasio guru dengan siswa (SMK)
Angka kelulusan (SMA/MA)
Angka kelulusan (SMK)
Rata-rata nilai Ujian Nasional
Ratio ruang kelas dengan siswa (SMA/MA)
Ratio ruang kelas dengan siswa (SMK)
APM
APK
Angka Putus Sekolah (APuS)
Jumlah Siswa SMK Penerima BOS (%)
Jumlah Siswa SMA Penerima BOS (%)
Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin…
Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin…
% SMK berakreditasi minimal B
% SMA berakreditasi minimal B
Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB
- 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
Capaian Kinerja Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2015
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 25
kinerja Angka kelulusan (SMK) mengalami kenaikan; Rata-rata nilai Ujian
Nasional mengalami penurunan sebesar 118,61 di tahun 2014 dan tahun 2015
sebesar 85,00 Ratio ruang kelas dengan siswa (SMA/MA) mengalami penurunan
sebesar 97,87 di tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 82,35
Capaian kinerja untuk Ratio ruang kelas dengan siswa (SMK) mengalami
sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 97,,87 dan tahun 2015 sebesar
82,35; APM mengalami penurunan; capaian kinerja APK mengalami sedikit
kenaikan dari tahun 2014 sebesar 96,31 dan tahun 2015 sebesar 96,91; Angka
Putus Sekolah (APS) mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar
56,00 dan tahun 2015 sebesar 60,82; Jumlah Siswa SMK Penerima BOS)
mengalami kenaikan sebesar 82,39 di tahun 2014 dan tahun 2015
sebesar 130,47.
Capaian kinerja untuk Jumlah Siswa SMA Penerima BOS mengalami sedikit
penurunan dari tahun 2014 sebesar 141,69 dan tahun 2015 sebesar 94,11;
Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin mengalami penurunan dari tahun
2014 sebesar 76,04 dan tahun 2015 sebesar 52,49; Jumlah siswa SMA sasaran
beasiswa miskin mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 40,00 dan tahun
2015 sebesar 204,80; % SMK berakreditasi minimal B relatip stabil % SMA
berakreditasi minimal B relatif stabil sebesar 87,50 di tahun 2014 dan tahun 2015
sebesar 87,50; Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB mengalami penurunan
athun 2014. 99,20 dan Tahun 2015 75,29 %.
4. Program Pendidikan Non Formal
Indikator pada program ini memuat % Penduduk Buta Aksara >
15 Tahun; % Lulusan Paket B; dan % Lulusan Paket C. Berikut Grafik
perbandingan indikator Program Pendidikan Non Formal dari tahun
2014-2015.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 26
76
101,07
103,7
0
95
95
0 50 100 150 200 250
% Penduduk Buta Aksara > 15 Th
% Lulusan Paket B
% Lulusan Paket C
Capaian Kinerja Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2015
72
102,04
105,26
69,23
97,65
100
0 50 100 150 200 250
% Jumlah SDLB/SD Inklusi
% tenaga pendidik SLB /SD Inklusi ygmendapat pelatihan
% kurikulum SDLB/SD Inklusi tepat sasaran
Capaian Kinerja Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2015
Grafik 2.3.4 Indikator Capaian Kinerja Tahun 2014-2015
Program Pendidikan Pendidikan Non Formal
Berdasarkan grafik 2.4 diatas capaian kinerja untuk % Penduduk Buta
Aksara > 15Th mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 76,00 dan
tahun 2015 sebesar 0,18; % Lulusan Paket B mengalami penurunan dari tahun
sebelumnyaTahun 2014, 101,07 dan Tahun 95,00; dan % Lulusan Paket C juga
mengalami penurunan.
5. Program Pendidikan Luar Biasa
Indikator pada program ini memuat % Jumlah SDLB/SD Inklusi; %
tenaga pendidik SLB /SD Inklusi yg mendapat pelatihan; dan % kurikulum
SDLB/SD Inklusi tepat sasaran. Berikut grafik perbandingan indikator Program
Pendidikan Luar Biasa dari tahun 2014-2015.
Grafik 2.3.5 Indikator Capaian Kinerja Tahun 2014-2015 Program Pendidikan Luar Biasa
Berdasarkan grafik 2.5 diatas capaian kinerja untuk % Jumlah SDLB/SD
Inklusi mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 sebesar 72,00 dan tahun
2015 sebesar 69,23; % tenaga pendidik SLB /SD Inklusi yg mendapat pelatihan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 27
relatif stabil dari tahun sebelumnya; dan % kurikulum SDLB/SD Inklusi tepat
sasaran mengalami penurunan sebesar 102,00 di tahun 2014 dan di tahun 2015
sebesar 97,65.
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Indikator pada program ini memuat % guru sesuai kualifikasi dan % guru
bersertifikat pendidik. Berikut grafik perbandingan indikator Program
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dari tahun 2014-2015.
Grafik 2.3.6 Indikator Capaian Kinerja Tahun 2014-2015 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan grafik 2.6 diatas capaian kinerja untuk % guru sesuai
kualifikasi mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 100,20 dan tahun
2015 sebesar 87,09; dan % guru bersertifikat pendidik mengalami peningkatan
sebesar 87,09 di tahun 2014 dan di tahun 2015 sebesar 102,03 %.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Indikator pada program ini memuat % berfungsinya sistem informasi
manajemen pendidikan dan % peraturan yang disosialisasikan. Berikut grafik
perbandingan indikator Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari
tahun 2014-2015.
Grafik 2.3.7 Indikator Capaian Kinerja Tahun 2014-2015
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
100,2
87,09
89,14
102,03
0 50 100 150 200
Capaian Kinerja Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2015
% guru sesuai kualifikasi % guru bersertifikat pendidik
90,05
95
90,05
95
0 50 100 150 200
Capaian Kinerja Tahun 2014
Capaian Kinerja Tahun 2015
% berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan.
% peraturan yang disosialisasikan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek.
Analisis atas tantangan yang dihadapi dan peluang bagi pengembangan
layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek memerlukan
analisis atas kondisi internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis atas
kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), tantangan
(Threat), atau analisis SWOT atas kondisi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten
Trenggalek yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Faktor-faktor internal yang
menjadi kekuatan (Strength) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program
layanan pendidikan dan kebudayaan beserta realisasinya, sejalan dengan
komitmen Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan 20 % dari APBN, dengan
pendanaan yang besar pula baik bersumber dari APBD Provinsi melalui Bantuan
Keuangan Provinsi dan APBN (baik bansos dan DAK);
2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendididikan
dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sangat memadai, dengan jumlah yang
cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan
tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang
sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai faktor
pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan;
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan
budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;
5. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan
yang mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan (weakness) dalam upaya
pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
adalah sebagai berikut :
1. Belum adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk
mengalokasikan 20% dari APBD Kabupaten Trenggalek untuk pendanaan dalam
pengembangan program-program layanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerataan penempatan dan alokasi sumberdaya manusia pada berbagai bidang
dan sub bagian yang kurang memperhatikan jenjang karir dan tingkat
kemampuan serta keterampilan, mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 29
dan hasil kerja pada masing-masing bidang dan sub bagian di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;
3. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar bidang dan sub bagian masih
memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program yang
pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar bidang
maupun antar sub bagian;
4. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan
strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinyuitas dan keberlanjutan
program dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana jangka menengah belum
tercapai dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di
masyarakat;
5. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kekurangjelasan dan
kekurangtegasan dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada
bawahan, serta kekurangsesuaian penunjukan bidang atau sub bagian untuk
melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan;
6. Perbedaan struktur organisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakibatkan efektivitas
pananganan program-program layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang memadai, karena ditempatkan
dan ditangani oleh bidang atau sub bagian yang kurang relevan;
Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (opportunity) dalam upaya
pengembangan layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timuradalah sebagai berikut:
1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan
pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-
program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat
kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci
keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat,
menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan
pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya
meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan
pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di
kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 30
diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun
kualitasnya;
5. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara
pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar
negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran
akan penting peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi peningkatan
persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;
6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif
bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksaaan
pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam
bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui
temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan
teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam
peningkatan kualitas pendidikan.
7. Sebagai implikasi diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten dalam bidang pendidikan
lebih berkonsentrasi pada pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Dasar. Dengan demikian urusan wajib pendidikan di kabupaten akan ditangani
lebih optimal seiring degan pengurangan tersebut.
Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan (threat) dalam upaya
pengembangan layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timuradalah sebagai berikut:
1. Sebagai implikasi diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, pemerintah saat ini belum menerbitkan peraturan
pelaksanaannya, namun pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
dengan Pemerintah Provinsi harus berkonsentrasi dan segera mempersiapkan
kebutuhan serta perubahan dalam menindaklanjuti Undang-undang tersebut.
Dimana pada tahun 2017 kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah
(SMA/SMK) dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) sudah harus diserahkan kepada
pemerintah provinsi, namun proses penyerahan kewenangan belum dapat
berjalan secara optimal sehingga berdampak pada kebijakan pembangunan
pendidikan di kabupaten.
2. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas
dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis
masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program
pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan
kehidupan di masyarakat dan pengambilan kebijakan serta pengembangan
program-program pendidikan yang memadai untuk memenuhinya;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 31
3. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung
dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi
program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah
dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi
dan misi yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan
tanggapan yang cepat untuk memvasilitasi pelaksanaannya di tingkat provinsi,
dan seringkali menganggu kontinyuitas implementasi program dan pelaksanaan
kerja yang dikembangkan di provinsi;
4. Kurangnya koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek dalam implementasi program-program yang pelaksanaan
dan sasarannya pada tingkat Kabupaten. Selain mengganggu efektivitas dan
efisiensi implementasi program-program yang dikembangkan, hal tersebut juga
menumbuhkan iklim kerja yang kurang kondusif di kabupaten Trenggalek;
5. Kesenjangan yang masih tinggi pada tingkat produktivitas kinerja secara
kuantitatif dan kualitatif dengan SKPD lain di kabupaten Trenggalek, sehingga
berpengaruh pada terjadinya variabilitas pencapaian target kinerja dalam
implementasi program di tingkat kabupaten. Di samping itu dengan disparitas
kondisi pendidikan di kabupaten Trenggalek, menuntut dirumuskannya prioritas-
prioritas program untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi disparitas
yang dimaksud. Disparitas kondisi pendidikan tersebut diperberat oleh kurang
intensnya respon masyarakat dalam terkait dengan implementasi program yang
dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 32
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Trenggalek tahun 2010-2015 untuk bidang pendidikan, prioritasnya ditekankan pada
peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan. Sejumlah
keberhasilan telah berhasil diraih dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan
baik pada tataran nasional, regional maupun tingkat kabupaten khususnya di
Kabupaten Trenggalek. Meskipun demikian sejumlah permasalahan masih
menghadang dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek.
Permasalahan tersebut mendesak untuk segera dicarikan solusinya, terutama berkaitan
dengan kesiapan untuk memasuki tahap ketiga pembangunan pendidikan nasional
yang berfokus pada peningkatan daya saing regional.
Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan pendidikan dalam Forum
Perangkat Daerah stake holder pendidikan dan juga Dewan Pendidikan Kabupaten
Trenggalek berhasil diidentikasi sejumlah isu-isu strategis atau permasalahan utama
pada urusan wajib dibidang pendidikan. Isu-isu strategis atau permasalahan utama
yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam
menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021.
Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dimaksud adalah sebagai berikut :
3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pendidikan
1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
pendidikan dasar dan menengah;
2) Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain, Taman
Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak)
3) Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat
sesuai kompetensinya;
4) Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk daerah
pegunungan;
5) Masih rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah;
6) Masih rendahnya angka melanjutkan/angka transisi dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA;
7) Masih ada tenaga pendidik yang kompetensinya belum sesuai dengan mata
pelajaran produktif pada sekolah kejuruan;
8) Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak
Tetap (PTT) di tingkat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 33
9) Belum dilaksanakannya secara optimal pendidikan
keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan
nasional;
10) Belum semua siswa (SD, SMP, SMA dan SMK) dari keluaga miskin
mendapatkan Penanda Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai syarat
penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar yang merupakan Program
Nasional pengentasan kemiskinan;
11) Status tanah SD Negeri yang sebagian besar milik Pemerintah Desa,
ditengarahi tanah yang digunakan sekolah juga ada hasil tukar guling
antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga berpontesi
menimbulkan sengketa.
3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang kebudayaan
1) Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi nilai budaya dalam rangka
penyelamatan aset budaya;
2) Masih rendahnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan
seni/budaya daerah;
3) Masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan;
4) Masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih
Sesuai dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Trenggalek, Visi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang ingin
diwujudkan pada periode 2016- 2021 adalah:
VISI :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA,
BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”
Dari visi Bupati Wakil Bupati Trenggalek terpilih yang dituangkan di RPJMD Kabupaten
Trenggalek 2016-2021 dapat diurakan sebagai berikut :
1. MAJU berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan
mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas
dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;
2. ADIL berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat
Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai
dengan peran dan fungsinya;
3. SEJAHTERA berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi
kebutuhan pokok/dasarnya secara lahirdan batin dalam berbagai aspek dan
memiliki rasa aman, damai dan tenteram;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 34
4. BERKEPRIBADIAN berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang
menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos
kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak
masyarakat trenggalek; dan
5. IMAN DAN TAKWA berarti terwujudnya perilaku masyarakat Trenggalek yang
berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang
berakhlak mulia.
Mencermati visi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam RPJMD
Tahun 2016-2021 beserta penjelasannya, dikaitkan dengan pembangunan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan, nampaklah bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek
memiliki komitmen untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang maju berarti
terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan
potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta
menampilkan keunggulan dan prestasi;
Pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas
pendidikan melalui peningkatan mutu berbagai aspek pendukung pelaksanaan
pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan
lembaga pendidikan, kebijakan bidang pendidikan yang relevan, peningkatan kinerja
birokrasi pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan
Kabupaten Trenggalek untuk lebih berdaya saing. Seperti diketahui kemampuan
bersaing bagi Kabupaten Trenggalek pada tataran lokal,nasional, regional maupun
internasional, hanya dapat ditingkatkan melalui dukungan sumberdaya manusia yang
berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keniscayaan.
Pencapaian Kabupaten Trenggalek yang lebih berkeadilan membutuhkan
pengembangan program-program pendidikan yang memberikan prioritas layanan bagi
golongan masyarakat yang belum beruntung dan lemah dalam kondisi sosial ekonomi,
serta memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan.Untuk itu pemberian
bantuan biaya pendidikan, subsidi pada lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan
dan pengembangan sekolah-sekolah inklusif perlu menjadi prioritas utama
pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek.
Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat memiliki hidup berkualitas dalam kondisi
aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.Pencapaian kesejahteraan tentu
membutuhkan keberhasilan pembangunan ekonomi, dan hal itu perlu didukung oleh
keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, oleh karena untuk mencapai
keberhasilan di bidang ekonomi, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas
yang peningkatannya membutuhkan pembangunan di bidang pendidikan.
Sementara itu kemandirian dapat dibangun di Kabupaten Trenggalek melalui
pembangunan bidang pendidikan yang memberikan penanaman nilai-nilai kebanggaan
sebagai bangsa; kesadaran akan nilai luhur dan kelebihan budaya yang ada di
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 35
Kabupaten Trenggalek; peningkatan pendididkan kejuruan untuk menghasilakan
tenaga-tenaga handal dan pelaku-pelaku usaha yang inovatif yang mampu melepas
belenggu dominasi penguasaan ekonomi dari pihak asing; dan peningkatan kualitas
pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kesadaran dalam menjaga keutuhan
bangsa sebagai kesatuan dan menumbuhkan kecintaan pada Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menjadikan Kabupaten Trenggalek lebih beriman dan taqwa membutuhkan
pengembangan program-program peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti.
Tidak hanya ditumpukan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan agama,
pencapaian warga masyarakat Kabupaten Trenggalek yang beriman dan taqwa,
memerlukan peningkatan praktek pendidikan pada berbagai disiplin untuk
menanamkan karakter yang kokoh dalam menjunjung nilai-nilai moral universal seperti
kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, tenggang rasa dan lain sebagainya, sehingga
akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang diwarnai oleh nilai-nilai empati sosial,
toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan,
di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.
Berdasar visi pembangunan Kabupaten Trenggalek 2016-2021, dikembangan
7 (tujuh) misi pembangunan yang antara lain :
1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan
terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan
menyejahterakan;
3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang
menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan
daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi
kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
5. Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta
berbagai pihak;
6. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai
pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
7. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan
bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Dari ketujuh misi tersebut di atas, dikembangkan kedalam tujuan dan sasaran
pembangunan sebagai perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Untuk
pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan , tujuan dan sasaran yang
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 36
dikembangkan terkait dengan misi pertama (1) yaitu : Meningkatkan kinerja
birokrasi yang bersih, kompeten dan profesonal, demi pembangunan yang efektif dan
efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar
khususnya kesehatan dan pendidikan; dan misi keenam (6) yaitu : Meningkatkan
pelestarian budaya lokal, pembangunan karakter dan revolusi mental.
Tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek
adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan serta
meningkatkan pelestarian budaya lokal, pembangunan karakter dan
revolusi mental.
Dari tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan pendidikan
sebagai berikut:
1. Meningkatnya aksesibilitas,kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah;
2. Meningkatnya kualitas dan mutu manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan luar biasa/anak berkebutuhan
khusus, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) serta pendidikan Non
Formal dan Informal.
4. Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal.
Pemerataan pendidikan ini dimungkinkan berdasar pemikiran bahwa
persoalan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya
tercapai, untuk itu diperlukan perluasan akses pendidikan yang menjangkau seluruh
wilayah Kabupaten Trenggalek. Ditinjau dari sisi pencapaian pembangunan bidang
pendidikan untuk kurun waktu lima tahun yang lalu, pada prinsipnya pemikiran yang
demikian dirasakan tidak sepenuhnya tepat, utamanya untuk jenjang pendidikan dasar.
Keberhasilan pelaksanaan program BOS yang dilansir sejak tahun 2005, membuktikan
bahwa Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun telah berhasil dicapai. Selain itu pada
tahun 2015, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A telah mencapai 101,66 dan
untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 101,02. Perluasan akses diperlukan pada jenjang
pendidikan menengah, oleh karena pada tahun yang sama APK SLTA baru mencapai
angka 75,59. Berdasarkan data masih rendahnya APK SLTA, dapat dimaklumi mengapa
peningkatan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan masih menjadi prioritas
pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Trenggalek yang salah satu
implementasinya dilakukan dengan mengarahkan kebijakan pada Peningkatan dan
pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai
kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 37
Bila dikaji keterkaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan pada skala
nasional, pada periode pembangunan pendidikan tahun 2015-2019, fokus atau
prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan daya saing pendidikan pada skala
regional (kawasan Asia Tenggara). Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya
prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek tidak sekedar mencapai
peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, akan tetapi perlu difokuskan
pula pada upaya untuk memperkuat daya saing pendidikan di pada tataran pada
semua tataran melalui peningkatan kualitas pendidikan pada berbagai jalur dan
jenjang pendidikan. Selain itu perlu pula dijadikan pertimbangan, bahwa sejak tahun
2008, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan sharing Kabupaten telah melansir program BSM dan BKSM SLTA dan mulai
tahun 2013 juga program BOS SLTA dari pemerintah pusat, yang memberikan bantuan
bagi siswa dengan nominal dana yang memadai. Mulai tahun 2015 BSM dari
pemerintah pusat menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut diyakini
memiliki pengaruh yang signifikan pada pencapaian tujuan program wajib belajar 12
Program Indonesia Pintar, Bantuan Khusus Siswa Miskin dan Bantuan Operasinal
Sekolah. Dengan demikian seharusnya program-program pembangunan pendidikan di
Kabupaten Trenggalek lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan guna
meningkatkan daya saing Kabupaten Trenggalek di bidang pendidikan.
Sedangkan program pembangunan yang terkait dengan bidang
pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:
1. Standarisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Akreditasi dan
Pembakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah
2. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi,standar
mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah
3. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu
melalui
4. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada
jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan
6. Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan
profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti
Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)
dan lembaga lain yang relevan.
7. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi,standar
mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan luar biasa dan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
8. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi,standar
mutu pendidikan Non Formal dan Informal
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 38
9. Penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai
implementasi kebijakan Nasional.
Terlepas dari hal tersebut, dengan mencermati program pembangunan daerah di
bidang pendidikan dan kebudayaan nampak bahwa fokus pembangunan diarahkan
untuk meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan mutu pada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan
Informal, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), serta peningkatan mutu
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ada satu urusan pemerintahan wajib yang
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yaitu Program Kebudayaan
Selain program seperti ditampilkan pada tabel dia atas, program pembangunan
pendidikan dilakukan pula melalui berbagai program penguatan layanan birokrasi
pendidikan. Serangkaian program yang terkait dengan hal tersebut meliputi : (1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, (4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Disadari bahwa peningkatan kapasitas layanan birokrasi memiliki arti yang sangat
penting bagi keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan, oleh karena
itu urgensi atas pengembangan program-program yang terkait dengan penguatan dan
peningkatan layanan birokrasi menjadi relevan.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2015-2015. Arah kebijakan dan strategi nasional yang
tercantum dalam RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan
pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu Program dan Kegiatan pada Rencana
Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021 mengacu pada sasaran
strategis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Adapun
sasaran strategis pada Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat diuraiakan
sebagaimana tersebut dibawab ini.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 39
Tabel 3.3. Sasaran Strategis Renstra Kemendikbud 2015-2019
NO. Sasaran Strategis Kode IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1. Meningkatnya perilaku positif siswa
IKSS 2 Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
2. Meningkatnya akses PAUD dan Dikmas di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
IKSS 7 APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
IKSS 8 Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
IKSS 9 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
IKSS 10 Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
IKSS 11 Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6 Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
IKSS 12 APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
IKSS 13 APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
IKSS 14 APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
IKSS 15 APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
IKSS 16 APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
IKSS 17 APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
IKSS 20 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 40
NO. Sasaran Strategis Kode IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7 Meningkatnya mutu PAUD dan Dikmas yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
IKSS 21 Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
IKSS 22 Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS8 Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah
IKSS 32 Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
IKSS 33 Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
IKSS 34 Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
SS10 Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
IKSS 41 Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
SS11 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan & pemanfaatan serta diplomasi budaya utk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yg memiliki ketahanan budaya
IKSS 42 Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)
3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
mengemban amanat untuk mewujudkan misi pertama yakni : “Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”. Secara khusus, berdasarkan tugas dan
fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab terhadap pencapaian
Tujuan kedua dari misi pertama dimaksud, yakni : “Meningkatkan Pemerataan dan
Perluasan Akses Pendidikan”.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 41
Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai, yakni :
1. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
2. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)
3. Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan
Tabel 3.4. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
Provinsi Jawa Timur 2014-2019
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya akses
pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas
a. Meningkatnya akses
pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas
a. Peningkatan dan
pengembangan secara bertahap Wajib Belajar
Pendidikan Menengah 12
Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
Sekolah Menengah Kejuruan
b. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini"
atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk
menyiapkan tenaga kerja
terampil tingkat menengah.
c. Peningkatan dan pengembangan
penyediaan tambahan fasilitas dan program
antara (bridging program)
bagi lulusan sekolah kejuruan untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
2.
Meningkatnya kuantitas, dan
kualitas pendidikan
anak usia dini (PAUD)
Meningkatkan aksesibiltas, dan kualitas PAUD
a. Pengembangan PAUD secara holistik dan
terpadu
b. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD,
khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah
kepulauan
3.
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
a. Meningkatkan kualitas, dan layanan
pendidikan
a. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga
kependidikan secara merata
b. Peningkatan pendidikan
non-formal berbasis komunitas
c. Peningkatan layanan pendidikan berbasis
manajamen pendidikan secara komprehensif dan
terintegrasi
d. Peningkatan kualitas pendidikan pondok
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 42
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
pesantren melalui bantuan
b. Meningkatkan minat
baca masyarakat
e. Peningkatan kuantitas
sarana dan prasana perpustakaan, serta
kapasitas kelembagaan
secara terpadu
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Terkait dengan kajian atas rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup
strategis, dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021 dikembangkan kebijakan
umum yang terkait dengan masalah kewilayahan. Rencana Tata Ruang Wilayah
(RT/RW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang
tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a)
Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d)
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan
kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan;
dan (i) Akuntabilitas. Pada prinsipnya, RT/ RW Kabupaten Trenggalek sebagaimana
yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan
dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan
kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya
sampai dengan tahun 2032. Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah
diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana
masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta
arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin
dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem
perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya
adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi
wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional,
pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah
kabupaten.
2. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan
Watulimo dan perkotaan Durenan a) PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah
sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 43
sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata. b) PKLp Durenan
mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan
jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, serta industri.
3. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan
Panggul dan perkotaan Kampak a) PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah
sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan,
perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri. b) PPK Kampak
mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan,
perdagangan dan jasa skala lokal.
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan
dengan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; 2.
Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3.
Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan 4. Kawasan
yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan
pengertian tersebut, serta arahan pengembangan kawasan kegiatan utama dari
kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang kabupaten yang telah di analisa
sebelumnya, maka ditetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis.
Antara lain meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis pariwisata,
kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, kawasan strategis segitiga emas
durenan, serta kawasan strategis bendungan Tugu. Kawasan strategis lingkungan
hidup yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan
pantai berhutan bakau dan kawasan lindung karst. Kawasan strategis lainnya meliputi
kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis sempadan JLS. Dengan
mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan
prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran
pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, yaitu: 1. Mengembangkan kawasan
agropolitan berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan
menyediakan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. 2. Mengembangkan industri
pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga produk yang dijual
di pasar telah mengalami pengolahan terlebih dahulu. 3. Mengembangkan pusat
produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang didukung dengan
ketersediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. 4. Mengembangkan kawasan
pariwisata alam dengan menawarkan paket wisata dan pola perjalanan wisata. 5.
Menyediakan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pembangunan di kawasan
rawan bencana 6. Mewujudkan struktur ruang melalui penyediaan infrastruktur
regional. 7. Penghijauan dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dalam rangka
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 44
pelestarian lingkungan hidup. 8. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk kegiatan
budidaya. 9. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan
ruang yang aman. RTRW adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berbasis
spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-
2025. Arah kebijakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 yang berbasis
kewilayahan (spasial) termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan
wilayah, program pengembangan agropolitan dan minapolitan serta program
pengembangan berbasis cluster harus mengacu dokumen RTRW agar terjadi
sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tabel Hasil Telaahan Struktur
dan Pola Ruang Kabupaten Trenggalek disajikan sebagaimana pada Lampiran.
Wilayah Rawan Bencana Sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek adalah daerah rawan
bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Selain itu di sebelah selatan Kabupaten
Trenggalek yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan
gempa tektonik akibat tumbukan lempeng. Bencana tanah longsor sering terjadi di
Kabupaten Trenggalek terutama jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 faktor
yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan
bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek
geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek
penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam
secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi
untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan,
Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan
Bendungan. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai derajat kerentanan
relatif besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan
lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor
sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Selain longsor, bencana yang
sering terjadi di Kabupaten Trenggalek adalah banjir di musim penghujan bahkan
beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah.
Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak
infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu
aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di
Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari
kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah
dan tingkat kerawanan banjir rendah. Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebesar
± 4.217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan
salah satu desa tepatnya desa Bendotoro sangat berpotensi terdamak bencana bajir
dimana pada desa tersebut berdiri fasilitas pendidikan yaitu SD Negeri 1 Bendoroto
dan SMP Negeri 3 Munjungan yang lokasinya berada dekat dengan aliran sungai,
Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 45
Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan. Luasan
kawasan rawan banjir menengah sebesar ± 43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah
administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari,
Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan
Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule. Selain itu
luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ± 77.455 ha yang tersebar di semua
kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka
kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang
ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung
dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami
Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-
Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan
Watulimo seluas ± 1.701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1.689 ha, dan
Kecamatan Panggul seluas ± 2.145 ha.
Kebijakan pengembangan wilayah dan penetapan kewilayahan pada dasarnya
tidak berkaitan langsung dengan pembangunan bidang pendidikan beserta
pengembangan program-programnya. Meskipun demikian kebijakan yang berkenaan
dengan masalah kewilayahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk
mengembangkan program-program pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi yang
ada pada wilayahan yang sudah telah ditetapkan pada RTRW Kabupaten Trenggalek.
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :
1. Masih perlu meningkatkan tingkat pendidikan karena hingga pada saat ini yang
diarahkan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Menengah
12 Tahun.
2. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak,
Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak)
3. Masih perlu penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas.
4. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana pendidikan dan
penyempurnaan kurikulum.
5. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan
untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntuan jaman.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 46
6. Tenaga pendidik belum tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten
Trenggalek, karena terkonsentrasi pada wilayah padat penduduk sedangkan
daerah yang jauh dari wilayah pusat kota masih kekurangan.
7. Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
di tingkat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
8. Belum dilaksanakannya secara optimal pendidikan keorangtuaan/pendidikan
keluarga sebagai implementasi kebijakan nasional.
9. Belum semua siswa (SD, SMP, SMA dan SMK) dari keluaga miskin mendapatkan
Penanda Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai syarat penerima manfaat dari
Program Indonesia Pintar yang merupakan Program Nasional mengentasan
kemiskinan
10. Status tanah SD Negeri yang sebagian besar milik Pemerintah Desa, ditengarahi
tanah yang digunakan sekolah juga ada hasil tukar guling antara masyarakat
dengan pemerintah desa sehingga berpontesi menimbulkan sengketa
11. Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional, akan berdampak pada
tercerabutnya generasi penerus bangsa dari budaya ibu yang adiluhung, sehingga
dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara
kontekstual.
12. Terwujudnya generasi penerus yang memiliki daya saing dan daya sanding yang
tinggi terhadap berbagai kompetisi dalam kehidupan masyarakat baik nasional
maupun global, membutuhkan upaya-upaya yang serius, terencana dan
berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pendidikannya.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 47
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan keempat sasaran pembangunan bidang pendidikan dapat
dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan di
Kabupaten Trenggalek. Keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek dapat ditabulasikan pada Tabel
4.1. Dengan mencermati misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk periode 2016-2021, Meskipun demikian
perlu dipahami bahwa tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek
untuk periode 2016-2021 adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
pendidikan dan meningkatkan pelestarian budaya lokal, pembangunan karakter dan
revolusi mental.
Tabel 4.1. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1.1 Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
1.1.1 Optimalnya fungsi sekretariat sebagai koordinator pelayanan administrasi
1.1.1.1 Akuntabilitas kinerja dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi penyelenggaraan Pendididikan dan Kebudayaan yang lebih terarah
2.1 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2.1.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, kapasitas dan kepastian dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.1.1.1 Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang adil dan merata sesuai Standar Pelayanan Minimal dan udang-undang yang berlaku
2.1.1.2 Standarisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Akreditasi dan Pembakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah
2.1.1.3 Pembinaan kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2.1.1.4 Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 48
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2.1.1.5 Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.1.1.6 Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.1.1.7 Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Standar Pelayanan Minimal
2.1.1.8 Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Pihak/Instansi lain dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.1.2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/ keterjaminan dalam layanan Pendidikan Dasar dan Menengah
2.1.2.1 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar dan Menengah
2.1.2.2 Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah
2.1.2.3 Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah
2.1.2.4 Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu
2.1.2.5 Pengefektifan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal pada Pendidikan Dasar dan Menengah
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 49
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2.1.2.6 Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
2.1.2.7 Pelaksanaan lomba dan
festival mulai tingkat
kecamatan, kabupaten,
provinsi, nasional dan
internasional dalam rangka
pembinaan prestasi siswa SD,
SMP, SMA dan SMK 2.1.2.8 Peningkatan kerjasama
dengan Pemerintah Desa dan
Pihak/Instansi lain dalam
rangka wajib belajar 12
tahun
2.2 Meningkatnya
kualitas
layanan
manajemen
pendidikan,
tenaga
pendidik dan
tenaga
kependidikan
2.2.1 Meningkatkan
Mutu
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
2.2.1.1 Penerapan layanan Teknologi
Informasi Pendidikan dalam
mendukung program Smart
Regency
2.2.1.2 Pelaksanaan pendataan
disemua entitas pendidikan
secara untuh/menyeluruh
guna mendapatkan data dan
informasi pendidikan
2.2.1.3 Pengoptimalan peran serta
masyarakat dan stakeholder
dalam pengelolaan
pendidikan
2.2.2 Meningkatkan
kompetensi
tenaga pendidik
dan tenaga
kependidikan
2.2.2.1 Mendorong kepada pendidik
untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi berdasarkan
standar undang-undang guru
dan dosen dengan
memfasilitasi proses ijin
belajar ke pemerintah
daerah.
2.2.2.2 Peningkatan profesionalisme
dan kesejahteraan pendidik
melalui penilaian kinerja guru
(angka kredit) dan sertifikasi
bagi guru dan kepala sekolah
disemua jenjang pendidikan
baik guru sekolah negeri
maupun sekolah swasta
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 50
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2.2.2.3 Pengembangan sistem
pendataan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan agar
diperoleh data yang tepat,
akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan 2.2.2.4 Pelaksanaan seleksi dan
pembekalan calon kepala
sekolah, diklat kepala sekolah
dan seleksi guru, kepala
sekolah dan pengawas
berprestasi
2.2.2.5 Peningkatan kerjasama dalam
rangka peningkatan
kompetensi dan profesionalitas
pendidik dan tenaga
kependidikan dengan lembaga
terkait seperti Perguruan Tinggi
(PT), Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat
Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (P4TK)
dan lembaga lain yang relevan
2.2.2.6 Penataan pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan
analisa kebutuhan
2.2.2.7 Pemberdayaan kelompok kerja
pendidik dan tenaga
kependidikan di semua jenjang
pendidikan
2.3 Meningkatnya layanan pendidikan luar biasa/anak berkebutuhan khusus, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) serta pendidikan Non Formal dan Informal
2.3.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/ keterjaminan dalam layanan Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
2.3.1.1 Penyediaan sarana prasarana dan bantuan pembiayaan peningkatan mutu pendidikan bagi pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
2.3.1.2 Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
2.3.1.3 Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 51
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2.3.1.4 Pemantapan pelaksanaan pelajaran muatan lokal pada PLB dan PKLK
2.3.1.5 Pelaksanaan lomba dan festival tingkat provinsi dan nasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK
2.3.2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan dalam layanan Pendidikan Non Formal dan Informal
1.3.2.1 Penyediaan sarana prasarana dan bantuan pembiayaan peningkatan mutu pada pendidikan Non Formal dan Informal
1.3.2.2 Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal
1.3.2.3 Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal
1.3.2.4 Mendorong peningkatan peran serta orang tua, guru dan pemangku kepentingan di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan/ pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan Nasional
3.1 Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal
3.1.1 Melestarikan, membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan lokal sebagai pembentukan karakter dan jati diri bangsa
3.1.1.1 Pelestarian upacara adat, nilai budaya, kesenian dan benda/bangunan cagar budaya/situs
3.1.1.2 Penyelenggaraan event dan
gelar seni di dalam dan di
luar daerah sebagai misi
kebudayaan
3.1.1.3 Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
kesenian, penyediaan sarana
dan prasarana pelestarian,
ekspresi dan apresiasi
seni/budaya
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati-wakil bupati Trenggalek pada urusan
wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar
bidang kebudayaan pada “Misi 1 yaitu meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih,
kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”.
Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek perlu dirumuskan
tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan
kebudayaan tahun 2016-2021 secara lebih jelas dan konkret. Berikut uraian penjelasan
lebih detailnya.
4.1.1. Tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan
Untuk mewujudkan misi pendidikan dapat ditetapkan tujuan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :
1. Meningkatkan satandar mutu pelayanan pendidikan;
2. Meningkatkan pelestarian pembinaan dan pemanfaatan budaya lokal.
4.1.2. Sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan
Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di
Kabupaten Trenggalek diperlukan pengembangan sejumlah sasaran strategis
yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan pendidikan dan
kebudayaan, yaitu pada tahun 2021. Sasaran yang dimaksud dapat dipaparkan
sebagai berikut :
1. Meningkatnya aksesibilitas,kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Meningkatnya kualitas dan mutu manajemen pendidikan, tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan luar biasa/anak berkebutuhan
khusus, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) serta pendidikan
Non Formal dan Informal;
4. Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal.
Tabel 4.2 Program, Indikator Kinerja, dan Target (tahun 2016)
NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2016
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
83 %
2. Program Pendidikan Dasar
Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,41%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
93,50 %
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 53
NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2016
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
80,45 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
102,05 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
101,22 %
3. Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
55,00 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
76,00 %
4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Prosentase Penduduk Buta Aksara > 15 TH
<5,00 %
5. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Jumlah SLB/ Inklusi 18 Lembaga
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi
100 %
7. Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya
Posentase jumlah Kesenian Tradisional Khas Trenggalek yang dilestarikan
100 %
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan di
Kabupaten Trenggalek yang telah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Trenggalek
tahun 2016-2021. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan
pendidikan hingga tahun 2015. Strategi ini juga dikembangkan dengan memperhatikan
komitmen Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
dalam mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat yaitu menguatkan
siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam
ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan
pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku
yang mandiri dan berkepribadian. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah
mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta
keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan,
serta bagi wilayah terdepan dan terpencil. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional
pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu
untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan
penguatan praktik yang baik dan inovasi. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 54
kesenian tradisional khas untuk pembangunan karakter dan revolusi mental serta
mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan
pelibatan publik. Strategi memberikan gambaran tentang upaya dan langkah-langkah
sistematis untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan dan dijabarkan
dalam sasaran-sasaran pembangunan. Dalam pengembangan strategi pembangunan
pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 yang dilandasi
oleh misi “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesonal, demi
pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat
dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan; dan
meningkatkan pelestarian budaya lokal, pembangunan karakter dan revolusi mental”.
Seperti telah diungkapkan pada telaah RPJMD Kabupaten Trenggalek seperti yang
tercantum dalam BAB V, terdapat tujuan pembangunan pendidikan di kabupaten
Trenggalek yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dengan
sasaran meningkatnya standar mutu pelayanan pendidikan.
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Strategi
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik
1.1 Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
1.1.1 Optimalnya fungsi sekretariat sebagai koordinator pelayanan administrasi
2. Meningkatkan Standar Mutu Pelayanan Pendidikan
2.1 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2.1.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, kapasitas dan kepastian dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.1.2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/ keterjaminan dalam layanan Pendidikan Dasar dan Menengah
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 55
Tujuan Sasaran Strategi
2.2 Meningkatnya kualitas dan mutu manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2.2.1 Meningkatkan Mutu Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.2.2 Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2.3 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan luar biasa/anak berkebutuhan khusus, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) serta pendidikan Non Formal dan Informal
2.3.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan dalam layanan Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
2.3.2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan dalam layanan Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan budaya lokal
3.1 Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal
3.1.1 Melestarikan, membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan lokal sebagai pembentukan karakter dan jati diri bangsa
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 56
Selama 5 (lima) tahun ke depan, strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan
tersebut menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
untuk mengambil dan memutuskan kebijakan pembangunan pendidikan dan
kebudayaan. Ketujuh strategi pembangunan pendidikan tersebut pada dasarnya
merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Trenggalek,
penetapannya sebagai prioritas tentu saja dipengaruhi oleh capaian pembangunan
bidang pendidikan dan kebudayaan pada periode sebelumnya dan harapan ideal dunia
pendidikan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
disesuaikan dan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembanguan
Kabupaten Trenggalek.
Bila dicermati secara mendalam, strategi pembangunan pendidikan yang pertama
berkaitan erat dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seiring dengan makin
meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan anak usia dini sebagai
landasan atau pondasi dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun untuk generasi
emas Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan
persaingan dalam kehidupan masyarakat dunia.
4.3 Arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan
Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan seperti
tersebut di atas, dikembangkan menjadi arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan
yang akan diputuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek,
yaitu sebagai berikut :
1. Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan
keuangan di Kabupaten Trenggalek dengan Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi penyelenggaraan
Pendididikan dan Kebudayaan yang lebih terarah dengan meningkatkan kecukupan
a) Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sejumlah 44 unit/ satuan kerja; b)
meningkatkan prosentase nilai asset dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar
99,00 % melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c)
Meningkatkan Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian
kinerja dan keuangan pada tahun 2020 sebesar 100% melalui Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; d)
Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat pada tahun 2020 sebesar
100 % melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 57
2. Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang adil dan merata sesuai Standar Pelayanan Minimal dan udang-undang
yang berlaku; Standarisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui
Akreditasi dan Pembakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah; Pembinaan
kreativitas anak dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pemberian Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD); Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD); Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
pada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Standar Pelayanan
Minimal; Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Pihak/Instansi lain
dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan meningkatkan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anaka Usia Dini sebesar 85% pada tahun
2020 melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Pendidikan Dasar dan
Menengah; Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan dasar dan
menengah dalam rangka peningkatan manajemen berbasis sekolah; Penyediaan
dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta
terselenggaranya akreditasi pendidikan dasar dan menengah; Penyediaan bantuan
pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu; Pengefektifan pelaksanaan
pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal
pada Pendidikan Dasar dan Menengah ; Pengintegrasian pendidikan karakter ke
dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
Pelaksanaan lomba dan festival mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi,
nasional dan internasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa SD, SMP, SMA
dan SMK; Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Pihak/Instansi lain
dalam rangka wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Trenggalek dengan
meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar
7,46%; meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun
2020 sebesar 95,20%; meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
pada tahun 2020 sebesar 82,50%; meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A pada tahun 2020 sebesar 103,55%; meningkat Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sebesar 102,02%; meningkatkan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2020 sebesar
65,00% ; dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 58
pada tahun 2020 sebesar 77,60% melalui Program Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
4. Meningkatkan Mutu Manajemen Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Trenggalek
dengan a) melaksanakan Penerapan layanan Teknologi Informasi Pendidikan dalam
mendukung program Smart Regency; b) Pelaksanaan pendataan disemua entitas
pendidikan secara untuh/menyeluruh guna mendapatkan data dan informasi
pendidikan; c) Pengoptimalan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam
pengelolaan pendidikan dengan meningkatkan Persentase berfungsinya sistem dan
informasi manajemen pendidikan sebesar 100% melalui Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
5. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten
Trenggakek dengan a) Mendorong kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan standar undang-undang guru dan dosen
dengan memfasilitasi proses ijin belajar ke pemerintah daerah; b) Peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui penilaian kinerja guru (angka
kredit) dan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah disemua jenjang pendidikan
baik guru sekolah negeri maupun sekolah swasta; c) Pengembangan sistem
pendataan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar diperoleh data yang tepat,
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; d) Pelaksanaan seleksi dan pembekalan
calon kepala sekolah, diklat kepala sekolah dan seleksi guru, kepala sekolah dan
pengawas berprestasi; e) Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan
kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga
terkait seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (P4TK) dan lembaga lain yang relevan; f) Melaksanakan penataan
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisa kebutuhan; g)
Pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang
pendidikan di Kabupaten Trenggalek dengan meningkatkan Persentase Pendidik
dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi pada
tahun 2020 sebesar 98,34 % melalui Penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi,
kesetaraan dan kepastian/keterjaminan dalam layanan Pendidikan Luar Biasa dan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dengan a) Penyediaan sarana
prasarana dan bantuan pembiayaan peningkatan mutu pendidikan bagi pendidikan
luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK); b) Peningkatan
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 59
kompetensi pendidik pendidikan luar biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus (PKLK); c) Pembimbingan dan pengembangan manajemen pendidikan luar
biasa dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dalam rangka
peningkatan manajemen berbasis sekolah; d) Pemantapan pelaksanaan pelajaran
muatan lokal pada PLB dan PKLK; e) Pelaksanaan lomba dan festival tingkat
provinsi dan nasional dalam rangka pembinaan prestasi siswa PLB dan PKLK di
Kabupaten Trenggalek dengan meningkatkan Jumlah Sekolah Inklusi pada tahun
2020 sebanyak 18 sekolah; Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang
mendapat layanan pendidikan pada tahun 2020 ditargetkan sebesarnya 450 siswa
melalui Penyelenggaraan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi,
kesetaraan dan kepastian/ keterjaminan dalam layanan Pendidikan Non Formal
dan Informal dengan meningkatkan a) Penyediaan sarana prasarana dan bantuan
pembiayaan peningkatan mutu pada pendidikan Non Formal dan Informal; b)
Peningkatan kompetensi pendidik pendidikan Non Formal dan Informal; c)
Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar
mutu pendidikan Non Formal dan Informal; d) Mendorong peningkatan peran serta
orang tua, guru dan pemangku kepentingan di sekolah dalam penyelenggaraan
pendidikan keorangtuaan/ pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan
Nasional dengan memperkecil Prosentase Penduduk Buta Aksara > 15 TH pada
tahun 2020 sebesar 0,03% melalui Penyelenggaraan Program Pendidikan Non
Formal dan Informal
8. Melestarikan, membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan lokal
sebagai pembentukan karakter dan jati diri bangsa dengan melaksanakan a)
Pelestarian upacara adat, nilai budaya, kesenian dan benda/bangunan cagar
budaya/situs; b) Penyelenggaraan event dan gelar seni di dalam dan di luar daerah
sebagai misi kebudayaan; c) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
kesenian, penyediaan sarana dan prasarana pelestarian, ekspresi dan apresiasi
seni/budaya dengan melestarikan Kesenian Tradisional Khas Trenggalek untuk
pembangunan karakter dan revolusi mental pada tahun 2020 sejumlah 37 Jenis
melalui Penyelenggaraan Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan
Keragaman Budaya.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 60
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan
Indikatif
Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program
dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi
secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai
suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari
suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi
dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang
yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau
implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan
kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang
melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui
perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal
penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang
terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana
cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut
di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran.
Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun
2016-2021, program dan kegiatan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu
Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/ kegiatan utama
adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian
indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan
rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian
indikator sasaran. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan
dan kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 dikembangkan program-
program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang secara operasional
akan diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten
Trenggalek. Program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang
dikembangkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021 dan tanggung jawab
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 61
pelaksanaan dan pengelolaannya ada pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya.
Selain program seperti telah dipaparkan di atas, program pembangunan pendidikan
dilakukan pula melalui berbagai program penguatan layanan birokrasi pendidikan.
Serangkaian program yang terkait dengan hal tersebut meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Disadari bahwa peningkatan kapasitas layanan birokrasi memiliki arti yang sangat
penting bagi keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan, oleh karena
itu urgensi atas pengembangan program-program yang terkait dengan penguatan
dan peningkatan layanan birokrasi menjadi relevan.
Program PAUD (Layanan TK, KB, SPS dan TPS) bertujuan agar semua anak usia dini
usia 0-6 tahun, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga
miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang
dimiliki dan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan
mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Berdasarkan mutu masukan pada jenjang
pendidikan SD/MI tahun 2014/2015 sebesar 95,67 % siswa baru kelas 1 SD/MI adalah
berasal dari tamatan Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), atau sederajat.
Ini artinya, masih terdapat 4,33 % anak yang belum mengenyam pendidikan TK/RA
atau sederajat. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin, dan tinggal di daerah
pedesaan yang jauh dari layanan PAUD (TK/RA sederajat). Program ini dititik beratkan
pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman
Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur
pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA)
atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina,
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 62
menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar
memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Program Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bertujuan menuntaskan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu , dengan meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs,
termasuk Paket B. Program ini dititikbertakan untuk meningkatkan angka lulusan
SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya
menurunkan angka putus sekolah dan mengulang kelas di kalangan peserta didik
SMP/MTs/Paket B, sehingga seluru penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan,
setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah pertama. Sedang Program Pendidikan
Menengah bertujuan menuntaskan perluasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun , menjadi 12 tahun atau penduduk usia 16-18 tahun serendah-
rendahnya harus lulus jenjang SMA//MA/SMK termasuk Paket C. Program ini sudah
dirintis sejak tahun 2008 dan dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat,
terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan
menengah SMA/MA/SMK, termasuk Paket C, yang murah dan bermutu. Program ini
dititikberatkan untuk menampung lulusan jenjang SMP/MTs/Paket B yang akan
melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MA/SMK termasuk Paket C, serta untuk
meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun. Mengingat pada
2007, terdapat 24,42 % anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, baik karena
belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke
jenjang lebih tinggi. Peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun menjadi Pendidikan Menengah 12 Tahun, dimana Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, telah mencapai 100 %
atau lebih.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dapat didefinisikan menjadi beberapa
bagian yaitu : a) Manajemen sebagai suatu sistem, dipandang sebagai suatu kerangka
kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi; b) Manajemen sebagai suatu proses, manajemen
sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat
dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer;
c) Manajemen sebagai proses pemecahan masalah, manajemen dalam prakteknya
dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian/
komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkrit dalam organisasi pelayanan
pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 63
Trenggalek yaitu, identifikasi masalah, perumusan masalah, dilanjutkan dengan
langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapai
hasil kegiatan secara efektif dan efisien.
Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan ada dua alasan mendasar,
mengapa manajemen pelayanan pendidikan diperlukan, yaitu :
1) Untuk mencapai ketuntasan Wajib Belajar 12 tahun, manajemen pendidikan
dibutuhkan sebagai kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yaitu ketercapaian
APK (Angka Partisipasi Kasar) di Kabupaten Trenggalek pada jenjang SMP/MTs
termasuk Paket B tahun 2021 serendah-rendahnya 100%, pada jenjang
SMA/MA/SMK termasuk Paket C tahun 2021 serendah-rendahnya 77,60 % dan
juga tujuan institusi pendidikan itu sendiri.
2) Untuk menyukseskan ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten
Trenggalek, manajemen pendidikan diperlukan sebagai proses pemecahan
masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan.
Tujuan dan manfaat program manajemen pelayanan pendidikan adalah untuk Tujuan
dan manfaat manajemen perencanaan pendidikan adalah: 1) Mengetahui
permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun sampai
akhir tahun 2021; 2) Menyusun rencana dan merumuskan tujuan; 3) Mengidentifikasi
kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dalam perencanaan; 4) Sebagai acuan
dalam penetapan anggaran pendidikan; 5) Sebagai alat pengendalian dalam
pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam percepatan
wajib belajar 12 tahun. Solusi mengatasi kelemahan dalam penuntasan wajib belajar
12 tahun, dapat digunakan fungsi-fungsi manajemen George R. Terry (1960) yaitu
melalui pendekatan fungsi-fungsi ; perencanaan (Planning), pengorganisasian
(Organizing), penggerakan pelaksanaan (Actuating), pengawasan dan pengendalian
(Controlling) yang lebih popular dengan singkatan POAC.
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bertujuan
meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik,
baik laki-laki maupun perempuan, pada satuan pendidikan formal dan non-formal,
negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, serta
mempunyai komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk
itu diperlukan program-program yang memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik
dan kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya sesuai dengan
spesifikasi bidang yang menjadi tugasnya. Disisi lain perlu juga dikembangkan
program-program untuk pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan,
peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan yang akan memotivasi
kinerja mereka.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 64
Program Program Pendidikan Khusus bertujuan untuk meningkatkan asesibilitas anak-
anak yang mengalami keterbelakangan fisik maupun mental dalam mengenyam
layanan pendidikan. Fenomena yang ada di masyarakat, masih besar jumlah anak,
terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil belum dapat mengakses layanan
pendidikan, oleh karena tidak tersedianya lembaga pendidikan luar biasa.Untuk itu
program sekolah inklusiff perlu dikembangkan dan diimplementasikan.
Program Pendidikan Non Formal bertujuan memberikan layanan pendidikan, untuk
laki-laki maupun perempuan, terutama penduduk miskin, sebagai pengganti,
penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal
meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa,
pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas
dan bervariasi. Program Pendidikan Non Formal pada periode pembangunan
pendidikan 2016-2021 memprioritaskan peningkatan Angka Melek Huruf (AMH)
dengan mengintensifkan pemberantasan buta aksara usia 15-59 tahun di Kabupaten
Trenggalek serendah-rendahnya pada tahun 2021 sebesar 0,03%.
Berdasarkan program pembangunan pendidikan seperti telah dikemukakan di atas,
disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya,
dapat dirumuskan sejumlah kegiatan untuk merealisasikan program yang dimaksud.
Di samping itu penyusunan dan perumusan kegiatan juga mempertimbangkan
masukan yang diberikan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Kegiatan yang terumuskan selanjutnya akan
dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam merealisasikan
pengguliran pendanaan. Terkait dengan hal tersebut diperlukan adanya kecermatan
dan ketelitian dalam penyusunannya, karena akan menentukan terealisasikannya
kegiatan di masing-masing bidang khususnya dan secara umum di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Kegiatan yang dirumuskan
dengan acuan rencana program pembangunan pendidikan dan kebudayaan, membuka
peluang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu bidang. Oleh karena itu
dimungkinkan kegiatan yang dirumuskan dilaksanakan antar bidang. Untuk mengukur
ketercapaian tujuan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya
perlu dirumuskan indikator kinerja program. Indikator kinerja program menjadi tolok
ukur keberhasilan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapainya. Indikator
kinerja program pada matriks yang disusun hanya dipaparkan deskripsinya, capaian
secara kuantitatif untuk setiap tahun akan dipaparkan di Bab berikutnya dalam bentuk
Indikator Kinerja Daerah (IKD).
Selanjutnya perlu diungkapkan pula kelompok sasaran program maupun kegiatan.
Penetapan kelompok sasaran penting sebagai acuan agar program pembangunan yang
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 65
direncanakan tertuju pada pihak-pihak yang menjadi sasaran pembangunan.
Kekurangtepatan dalam menentukan kelompok sasaran akan mengakibatkan program-
program pembangunan pendidikan yang direncanakan tidak berdaya guna, dan pada
akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan.
Selanjutnya Program/ Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang
mendukung Program-Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek (Program Prioritas
Pemimpin), yaitu sebagai berikut :
1. Program Smart REGENCY
Untuk mendukung Program Prioritas tersebut dalam rangka meningkatkan Sumber
Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi era globalisasi/ Melek IT maka Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dalam Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu adanya Kegiatan Pengembangan dan
Pendayagunaan Tehnologi Informasi yaitu meningkatkan infrastruktur sarana
prasarana IT dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi
beberapa aspek sebagai berikut :
a) Melokalisir dan menginventarisir konten pendidikan yang meliputi
1. Satuan pendidikan memuat transaksi data berupa Perizinan,
pengakreditasian, pengawasan, pengelolaan, sarana prasarana,
pendanaan, perencanaan dan pelaporan;
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan memuat transaksi data perencanaan
kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, peningkatan kualifikasi
kompetensi, sertifikasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan,
pengukuran kinerja, mutasi, pencatatan dan pelaporan;
3. Siswa/ Peserta didik memuat transaksi data penyediaan tempat,
penerimaan, pengelolaan, pemeliharaan, berkelanjutan, pengawasan,
pencatatan dan pelaporan;
4. Substansi pendidikan memuat transaksi data kurikulum, materi
pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pencatatan
dan pelaporan
b) Mempermudah dalam pengintegrasian, pengendalian, pemutakhiran dan
pemantauaan data pendidikan (meliputi satuan pendidikan, pendidik tenaga
kependidikan (PTK), peserta didik dan subtansi pendidikan
c) Mengembangkan sumber daya Pendataan Pendidikan baik di Satuan Pendidikan
maupun di interen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
d) Terus mendorong kompetensi Guru/ Pendidik di bidang TIK dalam mendukung
dan mengimplementasikan Pembelajaran Berbasis Digital
e) Mengupayakan pengembangan Aplikasi Berbasis Android maupun Windows
dalam mendukung dan mengembangkan Model Pembelajaran.
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 66
2. Program GEMA MELEKAT (Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat)
Sesuai dengan Program Prioritas ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Program Pendidikan Dasar adanya kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Gugus dan
Usaha Kesehatan Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar untuk mewujudkan
Generasi Sehat dan Cerdas.
3. Program MY DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan)
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung program ini yang ada
pada Program Pendidikan Dasar dan Menengah ada kegiatan yaitu Sekolah
Adiwiyata baik itu pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Sekolah Adiwiyata adalah
sekolah yang peduli dan berbudaya pada lingkungan. Jadi semua warga yang ada
disekolah dibudayakan dan peduli akan lingkungannya. Hal ini sudah berjalan
beberapa tahun dan diupayakan semua sekolah melaksanakan kegiatan ini.
4. Program Kabupaten Layak Anak
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Percontohan Ramah Anak
terdapat dalam program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan Kegiatan
Sekolah Percontohan Ramah Anak. Langkah awal adalah membuat sekolah
percontohan ramah anak dengan membantu sarana prasaran untuk mendukung
sekolah ramah anak agar siswa siswi yang ada pada lembaga sekolah akan
menjadi lebih kerasan. Hal ini sudah berjalan beberapa tahun dan diupayakan
semua sekolah akan melaksanakan ini.
5. Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba)
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada sekolah jenjang SMP, SMA dan SMK
kurikulum tentang P4GN pada tahun pelajaran depan akan diintegrasikan dengan
beberapa mata pelajaran pada sekolah tersebut yaitu P4GN terintegrasi.
6. Program GENCAR (Generasi Gemar Baca dan Pintar)
Untuk mendukung program ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada
Program Pendidikan Dasar dengan adanya penambahan gedung perpustakaan
beserta kelengkapannya yang terus ditambah (secara umum penambahan
kelengkapan baik pokok maupun pendukung melalui dana Bantuan Operasional
Sekolah). Adanya kegiatan Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah yaitu dengan
meningkatkan Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan dengan tujuan
perpustakaan di sekolah dapat dikelola dengan baik sehingga dapat terus
meningkatkan kunjungan siswa untuk membaca di perpustkaan sekolah tersebut.
7. Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)
Terkait dengan kemiskinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Trenggalek, program-program yang diluncurkan antara lain :
a) Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan masalah kemiskinan
sejak Tahun 2008 ada yang namanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 67
(BKSM) yang bertujuan untuk meringankan beban siswa siswi yang kurang
mampu/ miskin khusus siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Hal ini
diawali dengan dengan MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan komposisi 30 % provinsi, 30
% kabupaten dan 40 % pemerintah pusat dari jumlah siswa miskin yang ada.
Namun di kabupaten Trenggalek kurang dari 30 % karena menyesuaikan
kemampuan anggaran daerah. Unit Cost Bantuan Siswa Miskin (BKSM) adalah
Rp. 65.000,-/ bulan setiap siswa .Pada tahun 2016 Bantuan Khusus Siswa
Miskin (BKSM) yang menyebar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016
terdiri dari :
- Dana APBD Kabupaten Trenggalek :
Jumlah sasaran : 718 siswa
Jumlah dana : Rp.560.040.000,-
- Dana APBD Provinsi :
Jumlah sasaran : 1.350 siswa
Jumlah dana : Rp.1.053.000.000,-
b) Program Indonesia Pintar (PIP).
Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan mulai tahun 2015 yang dahulu
namanya adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan PIP ini antara lain :
a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk
mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan
menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah
Universal/ Wajib Belajar 12 Tahun.
b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out)
c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali
mendapatkan layanan pendidikan di sekolah SKB/ PKBM/ Lembaga Kursus
Pelatihan (LKP)/ Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal
lainnya.
8. Program Wajib Belajar 12 Tahun (Penduduk usia sekolah harus menamatkan
jenjang pendidikan menengah atas/sederajat (SMA/MA dan SMK)
Program ini sangat responsip dengan terus ditingkatkannya besaran Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) mulai jenjang SD,SMP,SMK dan SMK oleh
pemerintah pusat. Pada sisi penggunaannyapun terus dievaluasi pada setiap
tahunnya dengan harapan dana yang diberikan dapat menjawab tantangan
pendanaan pendidikan yang semakin berkembang. Sehingga juga dapat
berdampak pada pembebasan biaya pendidikan bagi siswa miskin dengan dicukupi
dari dana BOS. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat Trenggalek
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 68
yang berusia sekolah dapat menamatkan pendidikannya sampai pada jenjang
pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK)
Selain untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun
pemerintah pusat juga mendorong tercapainya Angka Partisipasi Kasar dan
meningkatan layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini yaitu dengan memberikan
Bantuan Operasional Penyelenggaran bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang
telah memenuhi syarat, pada tahun anggaran 2016 Kabupaten Trenggalek
memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 7.500.000.000,-
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 95
5.2. Kelompok Sasaran
Penetapan kelompok sasaran mengacu pada 7 (tujuh) program pembangunan
pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan. Di samping itu penetapan
kelompok sasaran memberikan kejelasan tentang arah tujuan program beserta
pelaksanaan kegiatannya. Kelompok sasaran didasarkan pada program pembangunan
pendidikan, dapat ditabulasikan sebagai berikut :
Tabel 5.2 Kelompok Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021
No. Program Kelompok Sasaran
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok penduduk usia 3-6 tahun
Lembaga penyelenggara dan pelaku
PAUD
2. Program Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Kelompok penduduk usia 7-18 tahun
Lembaga penyelenggara dan pelaku
pendidikan dasar dan menengah
3. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Trenggalek
Lembaga penyelenggara dan Pelaku
Pendidikan pada PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tenaga Pendidik pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan
Tenaga kependidikan pada berbagai jenjang pendidikan
5. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Kelompok penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan khusus
Lembaga pendidikan inklusif pada berbagai jenjang
6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf
Organisasi penyelenggara pendidikan Non Formal/ Informal
7. Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya.
Pelaku/Organisasi/ seni dan budaya di Satuan Pendidikan
Situs, kawasan cagar budaya dan Seni tradisional/ budaya tak benda
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 96
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK YANG MENGACU
PADA RPJMD KABUPATEN TRENGGALEK
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mengemban amanat untuk mewujudkan misi
misi pertama (1) yaitu : “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan
profesonal, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada
masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan”; dan
misi keenam (6) yaitu : “Meningkatkan pelestarian budaya lokal, pembangunan karakter
dan revolusi mental”. Secara khusus, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek bertanggung jawab terhadap pencapaian Tujuan
dari misi pertama (1) dan misi keenam (6), yakni : “Meningkatkan aksebilitas dan kualitas
pelayanan pendidikan, Meningkatkan pembangunan karakter dan revolusi mental”
Selanjutnya dari 2 (dua) tujuan sebagaimana tersebut diatas dijabarkan ke dalam 4
(empat) sasaran strategis yang harus dicapai, yakni :
1. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah;
2. Meningkatnya kualitas dan mutu manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan luar biasa/anak berkebutuhan khusus,
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) serta pendidikan Non Formal dan
Informal;
4. Meningkatnya pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya lokal
Sasaran strategis dimaksud diuraikan dalam beberapa indikator kinerja sebagaimana
pada Tabel 6.1 sebagai berikut :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021
No. Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.2 Angka Rata-Rata Lama
Sekolah
tahun 7,41 7,44 7,47 7,49 7,52 7,55
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 97
No. Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.3 Angka Partisipasi Murni
(APM) :
%
- SD/MI/Paket A % 94,96 95,56 96,16 96,76 97,36 97,96
- SMP/MTS/Paket B % 82,32 82,55 82,78 83,01 83,24 83,47
- SMA/MA/SMK/Paket C % 59,31 59,50 59,69 59,88 60,07 60,26
1.4 Angka Partisipasi Kasar
(APK) :
- SD/MI/Paket A % 101,65 102,08 102,51 102,94 103,37 103,80
- SMP/MTS/Paket B % 102,99 103,75 104,51 105,27 106,03 106,79
- SMA/MA/SMK/Paket C % 72,87 73,19 73,51 73,83 74,15 74,47
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.1.1 APK PAUD % 78,26 79,30 80,34 81,38 82,42 83,46
1.2 Pendidikan Dasar
1.2.1 Angka partisipasi sekolah
(SD/MI dan SMP/MTs)
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2.2 Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK Usia 13-15)
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2.5 Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A
% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1.2.6 Rasio guru terhadap
murid SMP/MTs/Paket B
% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1.3 Pendidikan Menegah
1.3.1 Angka partisipasi sekolah
SMA/SMK/MA/ Paket C
% 65,00 67,00 69,00 71,00 73,00 75,00
1.3.3 Rasio guru terhadap
murid SMA/SMK/MA/
Paket C
% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1.4 Fasilitas Pendidikan
1.4.1 Cakupan Ruang Kelas SD
dalam kondisi bangunan
baik
% 85,38 87,12 88,87 92,36 99,34 99,69
1.4.2 Cakupan Ruang Kelas
SMP kondisi bangunan baik
% 90,70 92,97 96,37 98,64 99,77 99,89
1.4.3 Cakupan Ruang Kelas
SMA kondisi bangunan baik
% 100,00 100,00 100,00 98,78 99,18 99,18
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 98
No. Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
Satuan Rencana Tingkat Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.4.4 Cakupan Ruang Kelas SMK kondisi bangunan
baik
% 94,17 95,92 97,67 97,67 98,83 99,42
1.4.5 Cakupan Ruang Kelas SLB kondisi bangunan
baik
% 78,57 92,86 96,43 100,00 98,21 98,21
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1 Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI
% - - - - - -
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
% 0,40 0,30 0,20 0,10 - -
1.5.3 Angka Putus Sekolah
(APS) SMA/SMK/MA
% 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 -
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.6.2 Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/MTs
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.6.5 Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
% 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00
1.7 Persentase Guru bersertifikat Pendidik
% 85,71 90,00 92,70 95,48 98,34 99,33
1.8 Persentase Penduduk Buta Aksara > 15Th
% < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00
1.9 Jumlah Sekolah Inklusi lembaga 18 18 18 18 18 18
1.10 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapat layanan pendidikan
Siswa 450 450 450 450 450 450
1.11 Persentase berfungsinya sistem dan informasi manajemen pendidikan.
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Kebudayaan
16.1 Prosentase Jumlah
kesenian tradisional
khas Trenggalek yang dilestarikan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dalam rangka mewujudkan rencana tingkat capaian (target) sasaran sebagaimana
termaktub dalam RPJMD tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
menetapkan capaian akhir periode perencanaan pada tahun 2021 sebagai berikut :
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 99
1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah usia 6-21 di Kabupaten Trenggalek mencapai 7,55 %
2. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Trenggalek
mencapai 97,96 %;
3. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTS/Paket B di Kabupaten Trenggalek
mencapai 83,47 %;
4. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C di Kabupaten
Trenggalek mencapai 60,26 %;
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Trenggalek pada jenjang SD/MI/Paket A
mencapai 103,80 %, jenjang SMP/MTS/Paket B mencapai 106,79 % dan pada jenjang
SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 74,47;
6. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 83,46 %;
7. Angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs adalah sebesar 100,00 %;
8. Angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15) adalah
sebesar 100 %;
9. Rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI/Paket A mecapai 0,05 %;
10. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Paket B mecapai 0,05 %;
11. Angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C mencapai 75,00 %;
12. Rasio guru terhadap murid pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C mencapai 0,05 %;
13. Cakupan Ruang Kelas SD dalam kondisi bangunan baik di kabupaten Trenggalek
serendah-rendahnya mencapai 99,69 %;
14. Cakupan Ruang Kelas SMP kondisi bangunan baik di kabupaten Trenggalek serendah-
rendahnya mencapai 99,89 %;
15. Cakupan Ruang Kelas SMA kondisi bangunan baik di kabupaten Trenggalek serendah-
rendahnya mencapai 99,18 %;
16. Cakupan Ruang Kelas SMK kondisi bangunan baik di kabupaten Trenggalek serendah-
rendahnya mencapai 99,42 %;
17. Cakupan Ruang Kelas SLB kondisi bangunan baik di kabupaten Trenggalek serendah-
rendahnya mencapai 98,21 %;
18. Angka Putus Sekolah (APuS) pada jenjang SD/MI sebesar 0%;
19. Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs sebesar 0%;
20. Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMA/SMK/MA %;
21. Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SD/MI mencapai 100,00 %;
22. Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SMP/MTs mencapai 100,00 %;
23. Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SMA/SMK/MA mecapai 100,00 %;
24. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah sebesar 100,00 %;
25. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah sebesar 92,00%;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 100
26. Persentase Guru bersertifikat Pendidik pada semua jenjang di Kabupaten Trenggalek
mecapai 67,10 %
27. Persentase Penduduk Buta Aksara 15-59 Th di Kabupaten Trenggalek mecapai
kurang dari 5 %
28. Jumlah Sekolah Inklusi di Kabupaten Trenggalek minimal 18 lembaga;
29. Prosentase Jumlah kesenian tradisional khas Trenggalek yang dilestarikan di wilayah
Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 %;
RENSTRA Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek 2016-2021 101
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
merupakan acuan legal bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk
mengembangkan program dan kegiatan ke depan selama periode tahun 2016-2021. Sebagai
acuan pengembangan program dan kegiatan ke depan, Renstra disusun dengan
memperhatikan dan mencermati kecenderungan dinamika perkembangan pendidikan serta
bidang-bidang lain yang terkait dengannya, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah
acuan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Trenggalek yang
dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016-2021, yaitu meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan
pendidikan, meningkatkan pembangunan karakter dan revolusi mental. Hal ini dapat
dimaklumi berdasarkan pemikiran bahwa pengambil kebijakan di Kabupaten Trenggalek
masih memandang persoalan pemerataan ke peningkatan akses dan kualitas pendidikan
yang sudah berjalan menjadi semakin baik. Sehingga Pendidikan di Kabupaten Trenggalek
siap memasuki tahap daya saing regional, hal tersebut sejalan dengan Rencana
Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, dimana pada
periode pembangunan 2015-2020 tahap pembangunan pendidikan di Indonesia
telah memasuki tahap peningkatan mutu, relevansi dan daya saing regional.
Sejumlah tantangan pada dasarnya masih menghadang dalam pengupayakan pembangunan
pendidikan di Kabupaten Trenggalek, tantangan yang nampak nyata adalah tingginya tingkat
diferensiasi capaian pembangunan pendidikan yang terjadi di antara Kecamatan atau bahkan
Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Trenggalek.Capaian-capaian keberhasilan secara
rerata di tingkat Kabupaten seringkali menjadi nampak kurang menggembirakan, karena
rendahnya capaian pembangunan pendidikan di beberapa Kecamatan bahkan Satuan
Pendidikan yang laju pembangunan pendidikannya memang lambat. Untuk itu prioritas
sasaran pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada beberapa
wilayah/kecamatan/desa/satuan pendidikan yang tertinggal dalam pembangunan
pendidikannya, dibandingkan dengan wilayah/kecamatan/desa/satuan pendidikan di
Kabupaten Trenggalek.
Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan
pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini
tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai
dengan visi dan misi yang ingin dicapai.