BAB I PENDAHULUANinspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAKIP... · B. Issu...
-
Upload
nguyendien -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUANinspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAKIP... · B. Issu...
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
1
A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
Sebagai salah satu unit kerja eselon II dilingkungan Pemerintah Kota
Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak memiliki ciri khas tersendiri
dibandingkan dengan unit kerja eselon II lainnya, yaitu Inspektorat
merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada
dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Daerah.
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana
telah diiubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Pontianak. Inspektorat Kota Pontianak mempunyai tugas :
“Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan di Daerah”
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat Kota Pontianak
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan.
b. Penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja di bidang
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pemeriksaan,
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
e. Pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan
f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang diberikan oleh Walikota
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
2
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Pontianak.
Susunan organisasi Inspektorat Kota Pontianak terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretaris;
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut:
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
3
B. Issu Strategis INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak mencapai visi,
misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat
dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.
Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa:
1. Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang
baik, bersih dan bertanggung jawab (good and clean governance)
Komitmen Kepala Daerah untuk terus dan tetap mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah yang
telah dicapai selama 5 tahun berturut-turut, untuk terus meningkatkan
nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, untuk terus meningkatkan
maturitas SPIP, meningkatkan Standar Pelayanan Minimal,
pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Peningkatan Sumber
Daya Aparatur yang bebas dari KKN, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat
Kota Pontianak sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak tentu tidak lepas dari kewajiban
untuk mengawal kebijakan Kepala Daerah tersebut dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
2. Birokrasi yang dituntut semakin profesional dalam melayani publik
Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan
menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap
kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat dipemerintahan
untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya untuk masyarakat.
3. Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral
Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat dituntut untuk tetap
mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat
mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang ada
dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai etis yang dikembangkan
Inspektorat adalah:
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
4
a. Profesional
Profesional artinya berwawasan luas,kompeten, memiliki etos
kerja yang tinggi dan menjunjung tinggi etika profesi.
b. Integritas
Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan
kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam
keadaan yang sangat sulit untuk melakukannya.
c. Independen
Indenpenden berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan
tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa
kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.
d. Responsif
Responsif artinya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi
Pemerintah Daerah dan segera memberikan respon/masukan
kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak
harus menunggu penugasan dari Kepala Daerah tetapi Inspektorat
dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang
efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah dan segera mengusulkan titik-titik
prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya
kebijakan tersebut.
Lingkungan strategis internal berupa:
1. Dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan Inspektorat;
2. Tugas dan fungsi yang jelas;
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur
C. PERMASALAHAN UTAMA
Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan antara lain yaitu:
a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga
sebagai penjamin mutu (quality assurance).
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
5
b. Mempertahankan dan meningkatkan opini Hasil Pemeriksaan BPK-RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
c. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pemerintah Kota Pontianak.
d. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran
yang belum optimal.
Faktor penyebab permasalahan diatas adalah:
a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini,
sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur
Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan
cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan
dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya
pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan
maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan
baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui quality assurance, serta
efektivitas manjemen resiko melalui peran konsultasi.
b. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari opini
Laporan Keuangan yang diberikan oleh Auditor Eksternal (BPK-RI).
Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu
instansi semakin akuntabel. Selain itu akuntabilitas kinerja dalam
penilaian SAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan , karena didalam
SAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan
serta pencapaian outcome maupun output dari setiap SKPD
(Pemerintah Kota Pontianak). Hal ini merupakan suatu hal yang harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public) sebagai
stakeholder.
c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga
temuan yang dihasilkan merupan temuan yang berulangkali dan
dianggap sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum
optimal disebabkan oleh karena dalam perencanaan penganggaran
kegiatan masih relatif terlalu besar dibandingkan rencana realisasi.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
6
Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja
Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang
menjadi wactch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance.
Quality Assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang
digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan
tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit Pemerintah maupun Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan
fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis
resiko (risk bassed audit).
D. SISTEMATIKA PELAPORAN
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun
2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menginformasikan Gambaran Umum Inspektorat Kota Pontianak,
Permasalahan Utama (Strategic Issued) Inspektorat Kota Pontianak dan
Sistematika Pelaporan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak
Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja Inspektorat Kota Pontianak. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut :
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
7
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
B. Realisasi Anggaran
Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Kota Pontianak
untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
8
erencanaan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak dimulai dari
Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun
2015-2019, Perencanaan Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Pontianak
2016 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016.
Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, merupakan
tahun kedua dari periode Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta
penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan
kegiatan). Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta
cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Visi Inspektorat Kota Pontianak:
“Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Dan Berfungsi Optimal”
Pernyataan visi tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu :
1. Pengawasan, yang dimaksud dengan pengawasan menurut
Permendagri nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-
undangan.
2. Profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang
memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Dengan terwujudnya pengawasan yang profesional
diharapkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, meningkatkan
pendapatan daerah dan mencegah terjadinya kebocoran dan
penyimpangan yang berpotensi dapat merugikan keuangan
negara/daerah dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin.
PD dDD
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
9
3. Berfungsi Optimal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat
pengawas pemerintah dan auditor diharapkan dapat berfungsi optimal
dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan,
partisipatif dan adil dalam menegakkan hukum dan ketentuan yang
berlaku.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat
Kota Pontianak belum berfungsi secara optimal, karena selama ini
peran pengawasan di Kota Pontianak dilakukan bersama-sama dengan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat
Pengawasan Eksternal (BPK-RI) yang silih berganti melakukan
pemeriksaan terhadap obrik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak.
Namun adanya Lembaga Pemeriksaan Intern lainnya yang semula
diharapkan mampu membantu dan mendorong pengawasan intern
dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan
ternyata tidak atau kurang bisa menghentikan penyimpangan tersebut.
Dengan berlakunya Otonomi Daerah dan keadaan yang penuh
tantangan serta banyaknya hal yang berkaitan dengan ketidakpastian
akibat perubahan-perubahan yang sering terjadi, diharapkan Inspektorat
Kota Pontianak dapat melakukan perubahan secara terencana. Intinya
Inspektorat Kota Pontianak sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dan perpanjangan tangan Walikota harus menuju Paradigma
baru yaitu menjadi suatu lembaga yang lebih berperan aktif dan
antisipatif dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya dapat menyalahkan
namun dapat memberikan jalan keluar (way out) dalam rangka
membantu keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan
b. Misi Inspektorat Kota Pontianak
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dan
diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan visi yang telah ditetapkan. Maka misi Inspektorat Kota Pontianak
adalah:
1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan Yang
Berkualitas
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
10
2. Mendorong Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
(Good and Clean Governance) dan Peningkatan Pelayanan Publik.
c. Tujuan
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu,
umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan
strategis ini maka Inspektorat Kota Pontianak dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan
misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan
untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat
tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Adapun tujuan strategis Inspektorat Kota Pontianak yaitu :
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan
Intern Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota
Pontianak”
2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2015 merupakan salah satu bentuk
implementasi Renstra dalam perencanaan tahunan Inspektorat Kota
Pontianak.
a. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap
sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam
sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan
yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun
bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam
lingkup Inspektorat Kota Pontianak yang merupakan unit kerja eselon II di
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perencanaan kinerja diwujudkan
dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016. RKT tersebut
adalah salah satu bentuk implementasi dokumen perjanjian kinerja (PK)
dan Rencana Strategis (Renstra) dalam perencanaan kinerja tahunan.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
11
b. Perjanjian Kinerja (PK)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Inspektorat
Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2016 telah menandatangani
Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak pada tanggal 21 Januari
2016 dan perubahannya pada bulan Desember 2016.
Perjanjian Kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan kinerja
secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi,
tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan
memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki SKPD.
Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau
janji dari Inspektur selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan
kesanggupan kepada atasan langsungnya (Walikota) untuk
mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan
berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi
amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target
kinerja yang ditetapkan tersebut.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menyajikan tentang perjanjian kinerja
yang akan diwujudkan Inspektorat Kota Pontianak pada tahun berjalan,
yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 sebagai penjabaran dari pelaksanaan
Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
Perencanaan kinerja tahunan, yang disingkat RKT adalah proses
penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator
kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi,
tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan
memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki SKPD.
Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2016 sebagaimana dituangkan
dalam lampiran Perjanjian Kinerja merupakan suatu perjanjian atau
kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis,
indikator sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator
kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran
(output) dan anggaran per program/kegiatan.
Pada awal tahun 2016 (tahun kedua RPJMD) Inspektorat Kota Pontianak
(berdasarkan Lampiran Keputusan Inspektur Kota Pontianak Nomor 11.a
Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota
Pontianak Tahun 2015-2019 telah menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua)
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
12
sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama dan kemudian
pada bulan Desember 2016 direvisi sehubungan dilakukan reviu internal
terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama, sehingga menjadi 1
(satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja
Utama dan didukung dengan anggaran setelah perubahan sebesar
Rp.2.278.249.600,-
Adapun IKU Inspektorat Kota Pontianak setelah direvsi untuk periode
2016-2019, adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016-2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1 2
1. Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan
Keuangan yang material atas Audit Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset
yang material atas Audit Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti.
Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang
selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh
Inspektorat dengan kategori “Sangat Baik”
Adapun IKU Inspektorat Kota Pontianak tersebut di atas merupakan hasil
reviu selama tahun 2016.
IKU Inspektorat Kota Pontianak 2016-2019, telah dimasukkan dalam
usulan Perencanaan Kinerja Tahunan 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun
2016. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016,
dapat dijelaskan seperti uraian dibawah ini :
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
13
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1. Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan
Keuangan yang material atas Audit Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
100%
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan
Aset yang material atas Audit Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
100%
2. Meningkatnya Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Persentase jumlah pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti.
100%
Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang
selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
75%
3. Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh
Inspektorat dengan kategori “Sangat Baik”
25%
Jumlah Anggaran Rp.2.278.249.600,-
Hasil reviu terhadap IKU dan Renstra Inspektorat Pemerintah Kota
Pontianak Tahun 2015-2019, menghasilkan perubahan pada struktur
sasaran strategis meskipun tidak terdapat perubahan yang mendasar.
Perubahan tersebut untuk dapat membuat keselarasan antara sasaran
strategis dengan IKU dan dapat mendukung pencapaian kinerja yang
diharapkan dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
3. SASARAN
Penjelasan hasil reviu terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota
Pontianak, sebagaimana dalam tabel 2.1 diatas adalah sebagai berikut :
1) Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk
mendorong semua OPD dapat mengimplementasikan pengelolaan
keuangan dan aset dengan baik, handal, akuntabel sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga terwujud opini WTP
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2) Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan”
dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap pengaduan masyarakat
dapat ditindaklanjuti dan meningkatnya jumlah penyelesaian tidak
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
14
lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sehingga sisa
temuan semakin menurun.
3) Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk
mendorong semua OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak
dapat mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dengan baik, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak.
4. PROGRAM
Program strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat
Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
15
kuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2016, dijelaskan
dengan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran selama
Tahun 2016. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2016
sebesar 87,20% atau termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.
Berikut ini penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2016.
A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak
Capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 dianalisis dan
dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian kinerja
Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1. Persentase OPD bebas dari
Penyimpangan Keuangan yang
material atas Audit Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah oleh
BPK-RI
100% 100% 100
2. Persentase OPD bebas dari
Penyimpangan Aset yang material
atas Audit Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
100% 100% 100
2. Meningkatnya
Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
3. Persentase jumlah pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100
4. Persentase jumlah temuan BPK-RI
dan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) yang selesai
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
75% 78,52% 104,69
3.
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
di Lingkungan
Pemerintah Kota
Pontianak
5. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP
OPD oleh Inspektorat dengan
kategori “Sangat Baik”
25%
5,88% 23,52
A
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
16
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak :
Sasaran 1:
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2016 Walikota Pontianak Menerima Penghargaan opini WTP ke 5 kalinya atas LKD Tahun Anggaran 2015
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Capaian 2015
Target Realisasi %
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang
material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh
BPK-RI
100% 100% 100
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material
atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
100% 100% 100
Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100% atau termasuk dalam
kategori ”Sangat Berhasil” dengan penjelasan sebagai berikut :
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
17
No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi
Judul Jml Nilai Uraian Jml Nilai
1 2 3 4 3 4 5
SPI
1. Pengelolaan
Aplikasi
Keuangan pada
Pemerintah Kota
Pontianak belum
Optimal
1 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan:
a. Kepala BPKAD dan
Kepala SKPD agar
melakukan pengawasan atas
pengelolaan
dan pengendalian aplikasi
keuangan sehingga
mendukung proses
penyusunan laporan
keuangan;
1 0,00
b. Kepala SKPD
memerintahkan Kasubag.
Keuangan dan Bendahara
SKPD sebagai
user untuk menggunakan
aplikasi dengan tertib.
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
18
2. Pengelolaan
Piutang dan
Pendapatan
Retribusi Parkir
pada Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi Belum
Tertib
1 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan Kepala
Dishubkominfo:
a. Melakukan pengendalian
secara optimal atas
pengelolaan pendapatan
parkir dan
penatausahaan piutang
retribusi parkir serta
membuat kesepakatan
dengan
Koordinator Parkir sebagai
dasar pengakuan piutang dan
pendapatan pada
laporan keuangan;
1 0,00
b. Memerintahkan Kepala
UPTD Parkir tertib dalam
pengelolaan pendapatan
parkirdan pencatatan
piutang.
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
19
3. Pengelolaan Dana
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
Belum Tertib
1 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar:
a. Membuat dan
menetapkan mekanisme dan
prosedur baku (SOP)
sebagai pedoman sekolah
penerima untuk menyusun
laporan penggunaan dana
BOS berdasarkan jenis
belanja untuk kepentingan
penyajian Laporan Keuangan
sesuai
SAP dan standar biaya
Pemerintah Kota Pontianak;
1 0,00
b. Menginstruksikan Kepala
BPKAD selaku SKPKD
untuk menyiapkan database
penerimaan dan pengeluaran
dana diluar APBD serta
menyajikan seluruh BPK RI
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
pendapatan, belanja, dan aset
dari penerimaan diluar
APBD pada Laporan
Keuangan;
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
20
c. Menginstrusikan Kepala
Dinas Pendidikan
melaporkan realisasi
pendapatan dan belanja BOS
termasuk aset dalam Laporan
Keuangan Dinas Pendidikan,
danmenelusuri selisih
Belanja Modal dan mutasi
aset pada SIMBADA
sebesarRp4.429.414.893,93 ,
serta melakukan pengawasan
melekat secara optimal atas
penggunaan dana BOS;
1 0,00
d. Menginstruksikan Kepala
Dinas Pendidikan selaku
Penanggung Jawab BOS
memerintahkan Tim
Pelaksana BOS melaporkan
rekapitulasi aset atas
penggunaan dana BOS;
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
21
e. Menginstrusikan Kepala
Dinas Pendidikan untuk
memerintahkan Kasubag
Keuangan Dinas Pendidikan
menyusun Laporan
Keuangan Dinas Pendidikan
secara lengkap termasuk
realisasi belanja BOS dan
seluruh aset dari dana BOS
sesuai dengan SAP;
1 0,00
f. Menginstruksikan Kepala
Dinas Pendidikan melakukan
pengarahan dan
sosialisasi kepada Kepala
Sekolah terhadap
penyusunan laporan
penggunaan
dana BOS sesuai dengan
jenis belanja,
memerintahkan Kepala
Sekolah
melaporkan seluruh aset dari
penggunaan dana BOS pada
Format BOS-09 dan
SIMBADA sesuai ketentuan
serta melaporkan Aset Tetap
atas selisih realisasi
Belanja Modal dan Aset
Tetap sebesar
Rp4.429.414.893,93.
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
22
4. Pengelolaan Kas
pada Pemerintah
Kota Pontianak
Belum Tertib
1 33.516.974,20 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan: a. Kepala
BPKAD untuk
memerintahkan:1) Kepala
Bidang Perbendaharaan
BPKAD lebih optimal dalam
mengendalikan pelaporan
Daftar Transaksi Harian
Belanja dan membuat
mekanisme pelaporan Daftar
Transaksi Harian Pajak;
1 0,00
2) Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Kepala
UPTD Kasda melakukan
koordinasi dalam pencairan
kas.
b. Kepala Dinas Pendidikan
untuk memerintahkan:1)
Kasubag Keuangan dan
Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan melakukan
pengelolaan kas dan
melakukan verifikasi
pertanggungjawaban dana
BOSDA;
1 13.227.121,34
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
23
2) PPTK kegiatan BOSDA
tertib dalam mengumpulkan
laporan dan bukti
pertanggungjawaban
BOSDA dari Sekolah;
3) Kepala Sekolah dan
Bendahara BOSDA tertib
dalam membuat dan
melaporkan
pertanggungjawaban dana
BOSDA dan menyetorkan
bunga tabungan
penampungan dana BOSDA
sebesar Rp13.227.121.34;
c. Kepala Dinas Kesehatan
untuk memerintahkan
Bendahara Pengelola Dana
BPJS
menyetorkan bunga tabungan
pada tabungan dana BPJS
non Kapitasi sebesar
Rp4.964.378.86;
1 4.964.378,86
d. Kepala RSUD untuk
memerintahkan Bendahara
Pengeluaran RSUD untuk
melakukan koordinasi
dengan Pihak Bank BRI
terkait adanya pemotongan
pajak
atas bunga jasa giro pada
rekening milik RSUD yang
seharusnya tidak dipotong
pajak.
1 4.964.378,86
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
24
5. Kegiatan Validasi
Data Piutang
PBB-P2 pada
Dinas Pendapatan
Daerah Belum
Optimal
1 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan Kepala
Dinas Pendapatan :
a. Melakukan validasi secara
cermat sebelum membuat
kebijakan terkait Piutang
PBB-P2, melanjutkan
pelaksanaan validasi
bertahap secara
berkelanjutan serta
lebih optimal dalam
mengawasi pelaksanaan
validasi data PBB-P2;
1 0,00
b. Memerintahkan Tim
Validasi Piutang lebih
optimal dalam melaksanakan
validasi
piutang PBB-P2 yaitu:
1) Menyesuaikan data Wajib
Pajak pada aplikasi dengan
data Wajib Pajak pada
pembayaran SPT;
2) Menyajikan data Objek
Pajak dan Wajib Pajak
secara lengkap dan
melakukan konfirmasi data
piutang yang tercatat pada
Aplikasi kepada Wajib
Pajak.
1 0,00
6. Pengelolaan
Persediaan pada
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika dan
Dinas Pendapatan
Daerah Belum
Tertib
1 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar :a.
Membuat dan menetapkan
prosedur baku (SOP) tentang
pelaksanaan pemeriksaan
fisik persediaan akhir tahun
termasuk format berita acara
dan jadwal pelaksanaannya;
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
25
b. Menginstruksikan Kepala
Dishubkominfo dan
Dispenda melakukan
pengawasan
dan pengendalian terhadap
pengelolaan persediaan
secara memadai;
1 0,00
c. Menginstruksikan Kepala
Dishubkominfo dan
Dispenda untuk
memerintahkan Penyimpan
Barang/Pembantu
Penyimpan Barang dan
atasan langsungPenyimpan
Barang/Pembantu
Penyimpan Barang pada
Dishubkominfo dan
Dispenda melaksanakan
pengelolaan persediaan
dengan tertib
yaitumelaksanakan stock
opname serta melakukan
pencatatan dan
pelaporanpersediaan sesuai
kondisi sebenarnya.
1 0,00
7. Pengelolaan Aset
Tetap dan Aset
Tak Berwujud
pada Pemerintah
Kota
Pontianak Belum
Tertib
1 BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar:
a. Menyusun dan
menetapkan Kebijakan
Akuntansi tentang
penghapusan gedung
sebagian;
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
26
b. Memperbaiki dan
menetapkan Kebijakan
Akuntansi tentang Aset Tak
Berwujud dengan
berpedoman pada SAP;
1 0,00
c. Menginstruksikan para
Kepala SKPD terkait selaku
Pengguna Barang melakukan
pengawasan, pengendalian
dan pengamanan barang
milik daerah secara memadai
sesuai dengan Permendagri
Nomor 17 Tahun 2007 dan
SAP;
1 0,00
d. Menginstruksikan Kepala
BPKAD memerintahkan
Kepala Bidang Aset BPKAD
untuk melakukan penilaian
seluruh aset tetap yang
belum memiliki nilai
perolehan secara bertahap;
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
27
e. Menginstruksikan Kepala
SKPD memerintahkan
Kasubag Keuangan
SKPD,Kepala Bidang
Akuntansi BPKAD dan
Kepala Bidang Aset BPKAD
dalam proses penyusunan
Laporan Keuangan
mendokumentasikan dan
melakukan inventarisasi
bukti pencatatan aset tak
berwujud dengan lengkap,
melakukan rekonsiliasi data
aset secara berkala serta
optimal melakukan verifikasi
pencatatan aset dan
perhitungan penyusutan;
1 0,00
f. Menginstruksikan Kepala
SKPD untuk memerintahkan
Pengurus barang.
Pembantu Pengurus Barang
dan atasan Pengurus Barang
SKPD terkait
mengelompokkan aset tetap
sesuai dengan kelompoknya
dan menghitung
penyusutan aset tetap di
aplikasi.
1 0,00
KEPATUHAN
1. Pengelolaan Hotel
Training pada
SMK Negeri 5
Pontianak Tidak
Sesuai
Ketentuan
1
123.172.446,00
BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan Kepala
Dinas Pendidikan:
a. Menyusun petunjuk
operasional tentang
pengelolaan Hotel Training
sesuai
ketentuan, melakukan
pengendalian atas
pengelolaan Hotel Training
termasuk
penerimaan pendapatan atas
penggunaan aset daerah
secara optimal dan
menganggarkan kebutuhan
operasional hotel;
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
28
b. Memberikan sanksi
kepada Kepala Sekolah
SMKN 5 membuat kebijakan
penggunaan langsung
termasuk pemberian reward
guru dari penerimaan atas
penggunaan aset daerah;
1 0,00
c. Memberikan sanksi
kepada Pengelola Hotel yang
tidak tertib dalam mengelola
dan
mempertanggungjawabkan
penerimaan Hotel Training.
1 0,00
2. Realisasi
Honorarium
Bulanan Guru
Honorer dan
Tenaga
Kependidikan
Honorer dari
Dana BOS
Melebihi Batas
Maksimum
1
867.567.475,45
BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan:
a. Kepala Dinas Pendidikan
dan Tim Manajemen BOS
Kota Pontianak optimal
dalam melakukan
pembinaan pengelolaan dana
BOS, dengan melakukan
perencanaan, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi,
serta memantau pelaporan
penggunan dana BOS sesuai
ketentuan;
1 0,00
Kepala Dinas Pendidikan
memerintahkan dan menegur
Kepala Sekolah selaku
penanggungjawab untuk
menggunakan dana BOS
dengan tertib sesuai petunjuk
teknis pelaksanaan
penggunaan BOS.
1 0,00
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
29
3. Pengadaan
Barang dan Jasa
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat
sebesar
Rp334.440.000,00
Tidak Sesuai SPK
dan Dianggarkan
serta
Direalisasikan
pada Belanja
Modal
1
334.440.000,00
BPK merekomendasikan
Walikota Pontianak agar
menginstruksikan:
a. Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan melakukan
penyusunan anggaran dengan
mempedomani SAP dan
Pedoman Penyusunan
APBD;
1 0,00
b. Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) untuk
melaksanakan reviu usulan
anggaran SKPD secara
optimal sesuai SAP dan
Pedoman Penyusunan
APBD;
1 0,00
c. Kepala Dinas Pendidikan
menegur Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) yang
kurang cermat dalam
melakukan verifikasi dan
menyetujui pembayaran
pekerjaan yang tidak sesuai
kontrak.
1 0,00
10 1.358.696.895,65 Jumlah 33 23.155.879,06
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material hasil
Audit BPK-RI tahun 2015 terhadap LKD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 100%
dan hasil Audit BPK-RI tahun 2016 terhadap LKD Tahun Anggaran 2015
sebanyak 100%, dengan demikian tahun anggaran 2014 dan 2015 jumlah OPD
yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material sebanyak 100%.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar selama 3 tahun terakhir
sbb:
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun
2014 2015 2016
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak
100 100 100
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
30
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material hasil Audit
BPK-RI tahun 2015 terhadap LKD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 100% dan
hasil Audit BPK-RI tahun 2016 terhadap LKD Tahun Anggaran 2015 sebanyak
100%, dengan demikian tahun anggaran 2014 dan 2015 jumlah OPD yang
bebas dari penyimpangan keuangan yang material 100%
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar selama 3 tahun terakhir
sbb:
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun
2014 2015 2016
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak
100 100 100
Adapun untuk mencapai Sasaran Strategis 1 (kesatu) yaitu Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kdh dengan dua (2) indikator kinerja sasaran
sebagaimana tersebut diatas, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan
Dengan indikator jumlah pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala OPD
10 kegiatan dan realisasi hanya 3 (tiga) kegiatan atau 30%. Jumlah
anggaran dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.600.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp.26.100.000,- atau 80,06%.
2) Inventarisasi Penanganan Penyampaian LP2P/LHKPN
Dengan indikator jumlah pegawai negeri sipil yang wajib
menyampaikan LP2P dan LHKPN sebanyak 6.996 orang dan
realisasinya 6.010 orang atau. 85,91%. Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.76.950.000,-
direalisasikan sebesar Rp.61.100.000,- atau 79,40%.
3) Pemeriksaan Regular
Dengan indikator kegiatan jumlah pemeriksaan regular/tupoksi SKPD
yang dilakukan sesuai PKPT 33 kegiatan dan direalisasikan 100%
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.235.225.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp.1.223.580.000,- atau 99,06%.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
31
4) Pemeriksaan Serentak Penyampaian Pengesahan Sisa UYHD/SPJ Dan
BOS
Sebanyak 34 SKPD dan 16 sekolah yang diperiksa dengan jumlah 50 LHP
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.215.250.000,- dan direalisasikan
sebesar Rp.197.785.000,- atau 91,89%.
5) Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(AD PPK)
Dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan aksi daerah dalam rangka percepatan
pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
dengan 4 laporan triwulan. dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.22.784.600,- dan direalisasikan sebesar Rp.4.875.000,- atau
21,40%.
6) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Dengan indikator kegiatan jumlah laporan keuangan SKPD yang direviu
sebanyak 35 SKPD dengan jumlah 35 LHR yang terdiri dari 34 LHR
SKPD dan 1 LHR Pemkot, dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.144.525.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.140.995.000,- atau
97,56%.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kdh dengan 8
(delapan) kegiatan pada sasaran kesatu ini berjumlah Rp. 1.847.524.600,- dan
direalisasikan sebesar Rp.1.751.190.800,- atau 94,79%.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
32
Sasaran 2:
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Rapat Koordinasi dan Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Capaian 2015
Target Realisasi %
Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 100% 100% 100
Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.
75% 78,52% 104,69
Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 102,35% atau termasuk dalam
kategori ”Sangat Berhasil”, dengan penjelasan sebagai berikut
Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
REKAPITULASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
KASUS PENGADUAN MASYARAKAT/PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2016
No
NO. DAN TGL SURAT TUGAS
PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS
No. dan Tgl. LHP
1 ST.Khusus/01/ITKO/2016 Tgl. 9 Februari 2016
Pengaduan Sdr. Edy Budiman terkait adanya biaya jasa gambar terhadap pengurusan IMB pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak
700/2/P/RHS/ITKO-TIM/2016 Tgl 31/03/2016
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
33
2 ST.Khusus/02/ITKO/2016 Tgl. 17 Maret 2016
Dugaan adanya korupsi (Mark Up) atas pengadaan penyimpanan perlengkapan kantor TA 2015 pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak
700/3/P/RHS/ITKO-IRBAN I/2016 Tgl 22/4/2016
3 ST.Khusus/03/ITKO/2016 Tgl. 18 Mei 2016
Pemeriksaan terkait laporan Sdri. Syarifah Zahara Perihal masalah dalam rumah tangga dengan Sdr. Nizamuddin, A.Md., PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak
700/4/P/RHS/ITKO-IRBAN I/2016 Tgl 28/10/2016
4 ST.Khusus/04/ITKO/2016 Tgl. 10 Juni 2016
Verifikasi/validasi data Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pemerintah Kota Pontianak yang akan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
700/01/P/RHS/INS-IRBAN I/2017 Tgl 27/01/2017
5 ST.Khusus/05/ITKO/2016 Tgl. 4 Agustus 2016
Pemeriksaan terhadap tata kelola dana BOS pada SMP Negeri 12 Pontianak.
700/5/P/RHS/ITKO-IRBAN II/2016 Tgl 04/11/2016
6 ST.Khusus/06/ITKO/2016 Tgl. 27 September 2016
Pemeriksaan khusus atas pengaduan Komite SDN 10 Kecamatan Pontianak Utara terkait pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Utara
-
7 ST.Khusus/07/ITKO/2016 Tgl. 30 September 2016
Pemeriksaan terkait laporan Sdri. Suliyamah PNS Puskesmas Perum II terkait hubungan perselingkuhan Sdri. Surya Ramdaniah PNS pada RSUD Sultan Sy. Moh. Alkadrie Kota Pontianak dengan Sdr. M. Alfandy.
700/6/P/RHS/ITKO-IRBAN I/2016 Tgl 08/12/2016
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
34
8 ST.Khusus/08/ITKO/2016 Tgl. 19 September 2016
Verifikasi/validasi data Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Metrologi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Pontianak.
700/7/P/RHS/ITKO-TIM/2016 Tgl 30 /01/2017
Untuk mencapai sasaran 2 (dua) diatas melalui Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan total Anggaran Rp.134.600.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp.133.800.000,- atau 99,41%. Untuk mencapai indikator
kesatu dari sasaran 2 diatas melalui 1 (satu) kegiatan Pemeriksaan Khusus Kasus
Pengaduan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.134.600.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp.133.800.000,- atau 99,41%. Hasil pemeriksaan tahun 2016
berdasarkan surat yang masuk ke Inspektorat Kota Pontianak melalui surat
pengaduan, kotak pengaduan, maupun disposisi langsung dari Walikota Pontianak
sebanyak 8 (delapan), selesai ditindaklanjuti 8 kasus (100%)
.
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir sbb:
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak Tahun
2014 2015 2016
Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat 5 4 8
Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DAN APIP S/D SEMESTER II TAHUN 2016 DAN PENDING TAHUN SEBELUMNYA
NO TEMUAN
PEMERIKSAAN Tahun
Pemeriksaan Jlh
Temuan Jlh
Rekomendasi
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT %
Rekomendasi yang
Selesai Ditindaklanjuti
Sesuai dengan Rekomendasi
Belum Sesuai
dan Proses Tindak Lanjut
Belum Ditindaklanjuti
Tidak Dapat
Ditindaklanjuti
Dengan Alasan
yang sah
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) =
6/5X100
1
BPK-RI PERWAKILAN KALBAR 2004 -2016 373 752 553 190 7 2 73,54
2 INSPEKTORAT PROVINSI 2009 - 2016 122 122 119 3 0 0 97,54
3 INSPEKTORAT KOTA 2015 - 2016 155 155 136 0 19 0 87,74
TOTAL 650 1029 808 193 26 2 78,52
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
35
Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP hasil temuan dari tahun 2004 s/d 2016 = 1.029
Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti = 808
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti =78,52%
Untuk mencapai indikator kedua dari sasaran 2 (dua) diatas melalui Program
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh dengan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.41.590.000,- dan direalisasikan sebesar
Rp.39.380.800,- atau 89,88% dan kegiatan Monitoring TL Hasil Temuan
Pengawasan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.78.600.000,- dan
direalisasikan sebesar Rp.59.375.000,- atau 75,54%.
Sasaran 3:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2017 Wakil Walikota Pontianak Menerima Penghargaan atas Penilaian SAKIP Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2015 dengan Predikat Baik “B”
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Capaian 2015
Target Realisasi %
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “ Sangat Baik”
25% 5,88% 23,52
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
36
Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 23,52% atau termasuk dalam
kategori ”Tidak Berhasil”, dengan penjelasan sebagai berikut:
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan
kategori “Sangat Baik”
Tabel 3.9. Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
No. UNIT KERJA Nilai T.A 2015
Kinerja Kategori
1 Dinas Kesehatan 73,69 BB
2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 71,01 BB
3 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 69,80 B
4 Inspektorat Kota Pontianak 69,62 B
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 69,35 B
6 Dinas Pendidikan 69,24 B
7 Dinas Pendapatan Daerah 69,07 B
8 Kecamatan Pontianak Tenggara 69,05 B
9 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 68,28 B
10 Sekretariat Daerah 68,01 B
11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 67,89 B
12 Dinas Kebersihan dan Pertaman 66,94 B
13 Dinas Pekerjaan Umum 66,80 B
14 Kecamatan Pontianak Barat 66,64 B
15 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 66,57 B
16 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 66,51 B
17 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB
66,45 B
18 Rumah Sakit Umum Daerah 66,17 B
19 Badan Kepegawaian Daerah 65,84 B
20 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
65,60 B
21 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan 65,54 B
22 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 65,17 B
23 Kecamatan Pontianak Selatan 65,12 B
24 Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 64,90 B
25 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Ddsokumentasi 64,61 B
26 Sekretariat DPRD 64,05 B
27 Kecamatan Pontianak Timur 62,87 B
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 62,30 B
29 Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik 62,21 B
30 Kecamatan Pontianak Utara 61,91 B
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
37
31 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 61,37 B
32 Kecamatan Pontianak Kota 61,26 B
33 Dinas Pemuda dan Olahraga 61,04 B
34 Badan Lingkungan Hidup 60,06 B
Total 2244,94 B
Rata-rata 66,03
Pengkategorian Peringkat (Rating) berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:
No Kategori Nilai Angka Interpretasi
1. AA >90 - 100 Sangat Memuaskan,
2. A >80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja
tinggi, dan sangat akuntabel.
3. BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki
sistem manajemen kinerja yang andal.
4. B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk manajemen
kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5. CC >50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup
baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggung jawaban, perlu banyak
perbaikan tidak mendasar.
6. C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen
kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor, dan
perbaikan yang mendasar.
7. D 0 - 30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja;
Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang
sangat mendasar.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
38
Untuk mendukung capaian peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota
Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak melakukan Evaluasi Laporan Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah dengan dukungan Program Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan melalui kegiatan Evaluasi Laporan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.160.750.000,-
direalisasikan sebesar Rp.142.080.000,- atau 88,39% dan Kegiatan Evaluasi
Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan
anggaran sebesar Rp.135.375.000,- direalisasikan sebesar Rp.112.295.000,-
atau 82,95%. Hasil evaluasi kinerja terhadap 34 (tiga puluh empat) OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2016 sebagaimana tersebut
diatas, dijelaskan sebagai berikut :
Hasil evaluasi kinerja, hanya 2 (dua) OPD yang berkinerja Sangat Baik
(5,88%) dan 32 OPD berkinerja Baik (94,12%), berdasarkan hasil evaluasi
Inspektorat Pemerintah Kota Pontianak, yang dilaksanakan pada tahun 2016
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Komponen yang dinilai meliputi: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran
Kinerja(25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan
Capaian Kinerja (20%). Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam
pencapaian target pada sasaran ini adalah sbb:
- Renstra SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil
- Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra belum dilengkapi dengan ukuran
(indikator) serta belum disertai target setiap tahun;
- Sebagian program dan kegiatan yang ditetapkan kurang relevan dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis
- Sistem pengumpulan data belum mengitegrasikan data kinerja dengan
data keuangan
- Evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan
penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program;
- Informasi pelaporan kinerja yang disajikan belum secara maksimal dapat
dipergunakan untuk penilaian kinerja;
- Masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program dengan
peran yang diemban oleh setiap SKPD.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
39
- Dalam mengimlementasikan SAKIP belum menerapkan Teknologi
Informasi.
- Hasil evaluasi internal belum secara maksimal ditindaklanjuti untuk
perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;
Upaya/rencana yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian target
sebagai berikut:
- Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama mulai dari
level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV
agar tercipta keselarasan penjabaran
- Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran
agar selaras dengan IKU yang disempurnakan
- Menyusun rencana aksi kinerja berupa tahapan aktvitas kegiatan yang
mendukung tercapainya hasil/sasaran strategis yang telah diperjanjikan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Hasil Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah
Kota Pontianak oleh Inspektorat dan Kementerian PAN dan RB selama
3 tahun terakhir dengan realisasi sbb:
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun
2014 2015 2016
Nilai SAKIP OPD Hasil Evaluasi Inspektorat Predikat B BB BB
% 100% 8.82% 5,88%
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Pontianak Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB
Predikat CC CC B
Nilai 55,41 57,47 60,12
B. Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak telah menyusun anggaran yang
diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 28
Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2016, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62
Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016
ditetapkan sebesar Rp.7.735.633.042,- Dan berdasarkan Peraturan Daerah
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
40
Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 dan
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2016. Anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
ditetapkan menjadi sebesar Rp.7.800.644.680,- direalisasikan s/d 31
Desember 2016 adalah sebesar Rp.7.321.317.499,- atau sebesar 93,86% .
Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:
No. Kelompok Belanja Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.539.215.442 3.754.227.080 3.626.315.366 96,59
- Belanja Pegawai 3.539.215.442 3.754.227.080 3.626.315.366 96,59
II BELANJA LANGSUNG 4.196.417.600 4.046.417.600 3.695.002.133 91,32
- Belanja Pegawai 1.172.100.000 1.177.600.000 1.057.890.000 89,83
- Belanja Barang dan Jasa 2.926.131.800 2.642.074.750 2.417.721.783 91,51
- Belanja Modal 98.185.800 226.742.850 219.390.350 96,76
JUMLAH BELANJA (BTL + BL) 7.735.633.042 7.800.644.680 7.321.317.499 93,86
I. Belanja Tidak Langsung direalisasikan sebesar Rp.3.626.315.366,- atau
96,59% digunakan untuk belanja pegawai yang terdiri dari:
Belanja gaji dan tunjangan
Tambahan penghasilan PNS
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
II. Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp.3.695.002.133,- atau
91,32% digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan
belanja Modal. Anggaran belanja langsung dialokasikan ke seluruh
program-program Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2016 dalam
rangka pelaksanaan operasional pengawasan daerah.
Sedangkan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kota
Pontianak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam
3 (tiga) program prioritas dengan sebelas (11) kegiatan sebesar
Rp.2.139.365.800,- atau 93,90% dibandingkan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.2.278.249.600,- dan sisa anggaran sebesar Rp.138.883.800,-
atau 6,10%. Penyerapan anggaran sebesar 93,90% dari target anggaran
bukan menjadi hambatan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Realisasi anggaran per kegiatan dari program prioritas
dalam mencapai target kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
41
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pada Program Prioritas Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
TARGET (%)
REALISASI (%)
CAPAIAN (%)
PROGRAM
KEGIATAN ANGGARA
N (Rp) REALISASI
(Rp) CAPAIAN
(%) KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1.
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
100 100 100 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Pemtak Penyampaian Pengesahan sisa UYHD/SPJ Dana BOS
Jumlah LHP Serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS
50 LHP 50 LHP 100 215.250.000 197.785.000
91,89
2.
Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI
100 100 100 2 Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional
Jumlah LHP Reguler
33 LHP 33 LHP 100 1.235.225.000
1.223.580.000 99,06
3 Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota
Jumlah LHR laporan Keuangan SKPD dan Pemkot
35 LHR 35 LHR 100 144.525.000 140.995.000 97,56
4 Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN
Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P dan LHKPN
6.996 orang
6.010 orang 85,91 76.950.000 61.100.000 79,40
5 Monitoring Pelaksanaan RAD PPK
Jumlah laporan kegiatan monev Aksi Daerah PPK
4 laporan triwulan
4 laporan triwulan
100 22.784.600 4.875.000 21,40
6 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD
Jumlah LHP Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD
3 LHP 3 LHP 100 32.600.000 26.100.000 80,06
2.
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3..
Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
100 100 100 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7 Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat
Jumlah LHP Khusus/Kasus pengaduan masyarakat
8 LHP 8 LHP 100 134.600.000 133.800.000 99,41
4.
Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi
75 78,52 104,69 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
8 Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Jumlah laporan Monitoring Tindak Lanjut HP
1 Laporan
1 Laporan 100 78.600.000 59.375.000 75,54
9 Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah Laporan data temuan hasil pemeriksaan
4 laporan triwulan
4 laporan triwulan
100 41.590.000 37.380.800 89,88
3.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
5.
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori "Sangat Baik"
25 5,88 23,52 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
10 Evaluasi SPIP SKPD
Jumlah LHE SPIP SKPD
34 LHE 34 LHE 100 160.750.000 142.080.000 88,39
11 Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah LHE Kinerja SKPD dan Reviu Kinerja Pemkot
35 LHE 35 LHE 100 135.375.000 112.295.000 82,95
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
42
A. Simpulan Umum
Inspektorat Kota Pontianak telah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun kesimpulan umum pencapaian kinerja
Inspektorat Kota Pontianak selama tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Inspektorat Kota Pontianak belum mencapai dengan baik semua target kinerja
2. Terdapat satu (1) Indikator kinerja yang capaiannya harus ditingkatkan.
Adapun tingkat keberhasilan atas 5 (lima) indikator kinerja program atau indikator kinerja
outcome, atas 3 (tiga) program sebagaimana dimuat dalam Renstra, Rencana Kinerja
Tahunan dan Perjanjian Kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :
Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (>85%)
adalah :
1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material atas Audit
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI (100%)
2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material atas Audit
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI (100%)
3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%)
4. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi (104,69%).
Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Tidak berhasil” (≤55%) :
1. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Sangat
Baik” (23,52%)
Tingkat keberhasilan atas 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan (output) sebagaimana
Pengukuran Kinerja Tahun 2016, dapat disimpulkan sbb :
Kesebelas (11) indikator kinerja kegiatan dicapai dengan kategori “Sangat
Berhasil” (>85%)
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
43
Capaian indikator kinerja kegiatan (output) secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
Indikator kinerja kegiatan yang dicapai dengan kategori “Sangat Berhasil “(>85%) :
1. Laporan hasil evaluasi SAKIP SKPD (100%)
2. Laporan hasil evaluasi SPIP SKPD (100%)
3. Laporan hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan (100%)
4. Laporan hasil inventaris temuan pengawasan (100%)
5. Laporan hasil pemeriksaan serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS (100%)
6. Laporan hasil pemeriksaan reguler (Tupoksi) SKPD (100%)
7. Laporan hasil reviu atas laporan keuangan SKPD dan Pemkot (100%)
8. Laporan hasil kegiatan monev RAD BPK (100%)
9. Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala SKPD (100%)
10. Pegawai dan penyelenggara yang menyampaikan LP2P dan LHKPN (85,91%)
11. Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat (100%)
B. Langkah ke depan
Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat
Kota Pontianak di masa mendatang, yaitu :
1. Merancang dan menerapkan teknologi informasi dalam implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi Evaluator maupun calon
evaluator serta Staf yang menangani penyusunan SAKIP.
3. Melakukan upaya peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota
Pontianak
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri
terhadap fungsional Auditor, P2UPD dan Fungsional Umum dalam rangka
meningkatkan Sumber Daya Aparatur Inspektorat.
Seluruh pegawai Inspektorat Kota Pontianak berkomitmen untuk bekerja keras dalam
rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih
meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak dan dengan demikian dapat
mendorong visi Inspektorat yaitu “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Dan
Berfungsi Optimal”.
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016
44
Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2016.
Pontianak, Februari 2017
Inspektur Kota Pontianak,
Hj. ZUMYATI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19571017 198303 2 002