BAB I - Kementerian Pertanianbpplampung.bppsdmp.pertanian.go.id/storage/app... · 2. Sosialisasi...
Transcript of BAB I - Kementerian Pertanianbpplampung.bppsdmp.pertanian.go.id/storage/app... · 2. Sosialisasi...
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang –
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi
mutu yang diharapkan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Pertanian bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja
pelayanan publik tersebut.
Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan
masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar
pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Dalam penetapan
standar pelayanan tersebut perlu dilaksanakan public hearing. Public Hearing
merupakan sarana untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat
mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini
dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik
untuk didengar pendapatnya.
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud
Public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik
dimaksudkan sebagai sarana untuk mengungkapkan kepentingan
masyarakat terutama customer yang dilayani oleh Balai Pelatihan Pertanian
Lampung.
2. Tujuan
Public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik bertujuan
untuk mendapat masukan dari stake holder, praktisi mutu dan masyarakat
peningkatan pelayanan dan kinerja pelayanan dalam peningkatan
pengembangan jasa layanan.
3. Sasaran
Sasaran public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik
Kementerian Pertanian yaitu :
a. Adanya masukan dan saran dari stake holder, praktisi mutu dan
masyarakat masyarakat untuk terselenggaranya pelayanan publik yang
berkualitas.
b. Mengenalkan Maklumat dan motto layanan
c. Terwujudnya standar pelayanan untuk kepuasan masyarakat. d. Mengenalkan Jasa Layanan Kerjasama Pelatihan
e. Mengenalkan Jasa Penggunaan Aset Balai
f. Mengenalkan Jasa Ketenagaan Narasumber dan Fasilitator
(Widyaiswara)
g. Mengenalkan Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
Pendampingan Pasca Diklat Dan Konsultasi Agribisnis
h. Mengenalkan Pelayanan Jasa Agro Inovasi
BAB II KEGIATAN PUBLIC HEARING
Kegiatan public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik
merupakan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari stake holder, praktisi mutu
dan masyarakat peningkatan pelayanan dan kinerja pelayanan Balai Pelatihan
Pertanian Lampung. Kegiatan public hearing biasanya tidak hanya khusus untuk
kegiatan pembuatan standar pelayanan publik saja tetapi dilakukan bersamaan
dengan kegiatan lainnya seperti sosialisasi kegiatan, Jenis Standar Pelayanan,
monitoring dan evaluasi kegiatan. Adapun kegiatan – kegiatan yang dapat
dikategorikan sebagai public hearing selama tahun 2016, sebagai berikut :
1. Rapat Koordinasi Maklumat dan Motto layanan
2. Sosialisasi Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan
3. Sosialisasi Mengenalkan Jasa Layanan Kerjasama Pelatihan
4. Sosialisasi Jasa Penggunaan Aset Balai
5. Sosialisasi Jasa Ketenagaan Narasumber dan Fasilitator (Widyaiswara)
6. Sosialisasi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
Pendampingan Pasca Diklat Dan Konsultasi Agribisnis
7. Sosialisasi Pelayanan Jasa Agro Inovasi 8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan masukan dan saran dari stake holder, praktisi mutu dan masyarakat
Sosialisasi dan Publik Hearing menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai
berikut :
1. Maklumat Pelayanan Balai Pelatihan Pertanian Lampung :
" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEMPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA KRITIKAN DAN SARAN GUNA PERBAIKAN PELAYANAN”
2. Jam pelayanan Balai Pelatihan Pertanian Lampung
3. Standar Pelayanan Publik Balai Pelatihan Pertanian Lampung NO KOMPONEN URAIAN HASIL PUBLIC
HEARING 1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/ 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 109/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Rstruktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung;
2 Jam Pelayanan 1. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 – 12.00 Wib Pukul 14.00 – 16.00 Wib
2. Hari Jum’at : Pukul
08.00 – 11.00 Wib Pukul 14.00 – 16.00 Wib
- Jam pelayanan dapat terus ditingkatkan tidak hanya saat jam kantor.
- Penerimaan tetap dapat dilakukan di hari libur.
NO KOMPONEN URAIAN HASIL PUBLIC HEARING
- Media dan sarana komunikasi seperti SMS Center telephone dapat lebih dioptimalkan lagi
3 Persyaratan terlampir 4 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur terlampir
5 Jangka Waktu Penyelesaian
terlampir
6 Biaya/Tarif 7 Produk Pelayanan Pelayanan Kerjasama Diklat Jika memungkinkan
pelayanan diklat bagi Aparatur dan Non Apartur penerimaan diprioritaskan
8 Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas Pelayanan
Terlampir Sudah sesuai
9 Kompetensi dan Jumlah Pelaksana
Terlampir Jika mungkin ditambah jumlahnya
10 Pengawasan Internal Satlak Pengendalian Internal, SK Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Lampung No.: 33/Kpts/OT.160/2 J.3.10/01/2015
Sudah sesuai
11 Penanganan Pengaduan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat SK Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor. 36/Kpts/OT.140/J.3.10/01/2015
Sudah sesuai
12 Jaminan Pelayanan ISO 9001:2008 13 Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Rapat Koordinasi Singkronisasi Kegiatan Diklat TA. 2015 Surat Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor : 24/Kpts-KPA/RC.030/J.3.10/01/2015
- Pengaduan Masyarakat - Kepuasan Pelanggan (Indeks
Kepuasan Masyarakat) - Monev Pelayanan SPI
Sudah sesuai
15 Dokumentasi/foto Terlampir Sudah sesuai
Secara keseluruhan pelayanan yang dilakukan Balai Pelatihan Pertanian Lampung
telah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan. Ada beberapa hal
yang perlu menjadi catatan tersendiri terkait layanan adalah waktu layanan yang
diharapkan dapat diperpanjang. Optimalisasi media dan sarana komunikasi seperti
SMS center, email, website dan lainnya.
Untuk jangka waktu pelaksanaan atau lama waktu pengujian, diharapkan bisa lebih
dipercepat. Ada beberapa uji terutama yang diluar pengujian yang diakreditasi tidak
sesuai dengan janji layanan. BPP Lampung berjanji akan memperbaiki kualitas
layanan. Untuk lama waktu pengujian sebenarnya telah diperbaiki dengan
pemantauan secara berkesinambungan melalui rentang kendali pengujian. Tetapi
untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengujian dilakukan kesepakatan dengan
stake holder (terutama Dinas Pertanian, BP4K, BP3K, Bakorluh, BPS dan Dinas
Kehutanan), yaitu :
Melakukan sinkronisasi kegiatan sehingga ada komunikasi dengan BPP
Lampung;
Pengiriman sampel monitoring dan surveilans tidak secara bersamaan
sehingga ada jadwal tertentu pengerjaan sampel;
Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pertanian di 4 wilayah
kerja terutama untuk penjadwalan penerimaan peserta diklat yang akan
dilaksanakan;
Hasil public hearing sebagian besar telah ditindaklanjuti. Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi juga secara berkala terhadap pelayanan Diklat di BPP Lampung yang
hasilnya langsung ditindak lanjuti untuk peningkatan pelayanan BPP Lampung.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil public hearing diperoleh hasil bahwa secara umum pelayanan
BPP Lampung telah baik. Akan tetapi perlu peningkatan pada jam pelayanan,
optimalisasi media dan sarana komunikasi, lama waktu pengujian dipersingkat dan
pelayanan pengujian ditambah. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat
menjadikan BPP Lampung lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
BAB V PENUTUP
Demikian hasil public hearing terhadap penerapan pelayanan publik tahun 2016.
Diharapkan peningkatan pelayanan disetiap unsur pelayanan sesuai masukan dan
saran dari stake holder, praktisi mutu dan masyarakat untuk peningkatan pelayanan
publik sehingga mutu layanan dapat lebih efektif, efisien dan lebih baik lagi dimasa
yang akan datang.
Bandar Lampung, 13 April 2018 Kepala Balai,
Drs. Moch Bhakti Poerwadikarta, MP NIP. 19600910 198103 1 001
DOKUMEN FOTO-FOTO KEGIATAN
PENGARAHAN MAKLUMAT BPP LAMPUNG KEPADA
PEGAWAI