BAB I - jdih.bppk.kemenkeu.go.idjdih.bppk.kemenkeu.go.id/renstra/Renstra Pusdiklat KNPK...
Transcript of BAB I - jdih.bppk.kemenkeu.go.idjdih.bppk.kemenkeu.go.id/renstra/Renstra Pusdiklat KNPK...
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 1
BAB I PENDAHULUAN
erencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu perangkat manajemen
dalam memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya
untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan
strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga
mempengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan. Mengingat
pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk menyusun Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk periode lima tahun.
Renstra Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan (Pusdiklat KNPK) merupakan turunan dari Renstra Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (BPPK). Sementara Renstra BPPK merupakan turunan dari Renstra
Kementerian Keuangan, dan Renstra Kementerian Keuangan merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III Tahun
2015-2019.
1.1. Kondisi Umum
Berdasarkan PMK Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan Pasal 1805 Pusdiklat Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan
keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 1806 peraturan
di atas, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
P
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 2
a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan
negara dan perimbangan keuangan;
b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan
pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan
keuangan;
c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara
di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang
kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di
bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset,
kepegawaian dan hubungan masyarakat.
Susunan organisasi Pusdiklat KNPK berdasarkan Pasal 1807 PMK tersebut
diatas adalah sebagai berikut:
a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
b. Bidang Penyelenggaraan;
c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
d. Bagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 3
Struktur Organisasi Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Subbidang Pengolahan Hasil Diklat Subbagian Perencanaan dan
Keuangan
Subbidang Tenaga PengajarSubbidang Informasi dan
Pelaporan KinerjaSubbagian Humas dan
Kepegawaian
Subbidang Program Subbidang Penyelenggaraan I Subbidang Evaluasi DiklatSubbagian Rumah Tangga dan
Pengelolaan Aset
Subbidang Kurikulum Subbidang Penyelenggaraan II
Bidang Perencanaan dan
Pengembangan DiklatBidang Penyelenggaraan
Bidang Evaluasi dan Pelaporan
KinerjaBagian Tata Usaha
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
Sesuai dengan Renstra Pusdiklat KNPK tahun 2010-2014, Pusdiklat telah
menetapkan visi yaitu“menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang
kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang terdepan dalam
menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan
bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan visi tersebut Pusdiklat KNPK memiliki
misi umum yaitu melaksanakan pengembangan SDM pengelola di bidang
kekayaan negara dan perimbangan keuangan melalui pendidikan dan
pelatihan untuk mewujudkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas
tinggi, dan bertanggung jawab dan misi khusus: 1) meningkatkan kegiatan
penelitian di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan 2) Turut
serta menuntaskan reformasi birokrasi BPPK dan menjadi lembaga pendidikan
dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.
Capaian Kinerja Pusdiklat KNPK sesuai dengan Renstra tahun 2010-2014
adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 4
1.1.1. Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan dan kekayaan negara dalam
bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang amanah
profesional bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan keuangan dan kekayaan negara yang berkualitas.
a. Diklat berbasis kompetensi dengan pemanfaatan teknologi informasi
melalui penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat.
1) Capaian Riset dan Karya Tulis Widyaiswara Pusdiklat KNPK
Tabel 1.1 Jumlah Riset dan Karya Tulis Widyaiswara
Riset Karya Tulis
Tahun Rencana Realisasi Rencana Realisasi
2010 - - - -
2011 1 1 9 25
2012 1 1 35 48
2013 1 1 42 50
2014 1 1 24 10 *) mulai tahun 2014 terjadi perubahan mekanisme penyusunan artikel web dan majalah (harus melalui persetujuan proposal oleh Kepala Pusdiklat dan seminar hasil penulisan)
2) Pembahasan Koordinasi Kebutuhan Diklat dengan Unit Pengguna
Dalam pembahasan/koordinasi dengan user utama (DJKN dan DJPK)
pusdiklat menggunakan fasilitas teknologi informasi terutama video
conference.
Tabel 1.2 Jumlah Koordinasi Kebutuhan Diklat
Tahun Unit Pengguna – Frekuensi
DJKN DJPK
2010 2 2
2011 2 2
2012 4* 2
2013 4* 2
2014 5* 3* *) termasuk IKD insidental (susulan)
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 5
3) Capaian Pelaksanaan Program Diklat
Tabel 1.3 Rencana dan Realisasi Program Diklat
Tahun Program Diklat DJKN Program Diklat DJPK
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
2010 13 15 115% 3 3 100%
2011 15 18 120% 4 4 100%
2012 22 26 118% 7 8 114%
2013 35 37 106% 6 8 133%
2014 25 28 112% 4 4 100%
4) Capaian Jumlah Peserta Diklat
Tabel 1.4 Rencana dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat DJKN dan DJPK
Tahun Peserta Diklat DJKN Peserta Diklat DJPK
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
2010 760 737 97% 70 56 80%
2011 1103 1065 97% 244 237 97%
2012 1586 1532 97% 207 211 102%
2013 1757 1674 95% 213 255 120%
2014 1275 1198 94% 125 102 82%
Tabel 1.5
Rencana dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat Kemenkeu Non DJKN-DJPK
Tahun Peserta Diklat
Rencana Realisasi %
2010 0 22 -
2011 0 0 -
2012 360 259 72%
2013 404 721 178%
2014 291 268 92%
Tabel 1.6
Realisasi Program dan Jumlah Peserta Kerja sama Diklat Tahun Program Diklat Jumlah Peserta
2010 - -
2011 3 Program 94 Peserta
2012 4 Program 302 Peserta
2013 1 Program 30 Peserta
2014 7 Program 841 Peserta
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 6
b. Kualitas layanan diklat
1) Dukungan Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang proses belajar mengajar Pusdiklat telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kelas, asrama, alat-
alat instruksional, alat-alat oleh raga, poli klinik dan sarana ibadah
serta perpustakaan. Jika diperlukan Pusdiklat juga bisa
menggunakan ruang-ruang kelas di BPPK Jl. Purnawarman.
Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Pusdiklat KNPK
Tahun Kelas Asrama
2010 6 60 kamar
2011 6 60 kamar
2012 8 106 kamar
2013 8 106 kamar
2014 8 88 kamar *) Pada tahun 2014 dilakukan renovasi dimana 18 kamar di lantai 1 menjadi ruang layanan diklat (perpustakaan, fitness center, poliklinik, aula dan kamar eksekutif)
Pada tahun 2013 Pusdiklat KNPK memperoleh sertifikat
Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari SGS International
nomor 14/02622 Tanggal 7 Januari 2014 untuk seluruh proses
bisnis Pusdiklat.
c. Evaluasi diklat yang menyeluruh dan berkelanjutan
1) Capaian Evaluasi Pasca Diklat
Tabel 1.8 Realisasi Evaluasi Pasca Diklat Pusdiklat KNPK
Tahun Rencana Realisasi
2010 10 10
2011 7 7
2012 7 7
2013 9 9
2014 6 6
1.1.2. Menjadi lembaga diklat yang terdepan dengan tata kelola yang baik.
a. Peningkatan pemanfaatan TIK yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan
Pusdiklat KNPK dalam menjalankan bisnis prosesnya didukung oleh aplikasi
berbasis IT yaitu e-program, e-test, dan aplikasi data base peserta. Pusdiklat
KNPK telah menggunakan vasilitas video conference dalam kegiatan
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 7
penyusunan kurikulum, rapat persiapan diklat, rapat kelulusan diklat dan
koordinasi dengan unit pengguna dan balai diklat.
b. Pengelolaan kepegawaian menuju SDM Pusdiklat Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan yang profesional dengan dukungan tata administrasi
kepegawaian yang baik
1) Perkembangan jumlah Widyaiswara
Tabel 1.9 Widyaiswara Pusdiklat KNPK
Tahun Jumlah Kompetensi
2010 11 BMN, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Piutang, KND, Dana Perimbangan, dan Teknologi Informasi 2011 14
2012 12 BMN, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Piutang, KND, Dana Perimbangan, Teknologi Informasi, PBB dan BPHTB
2013 11
2014 17
BMN, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Piutang, KND, Dana Perimbangan, Teknologi Informasi, PBB dan BPHTB, Corporate Finance, Manajemen Keuangan, Internal Audit, Sistem Informasi, Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Keuangan Daerah, dan Barang Milik Daerah
2) Jumlah pegawai Pusdiklat KNPK
Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Pusdiklat KNPK
Tahun Pendidikan
Jumlah S-3 S-2 S-1/D-IV D-III D-I SMA SMP
2010 0 11 20 21 3 5 1 61
2011 0 16 29 22 3 5 1 76
2012 0 15 30 20 3 5 1 74
2013 1 15 27 19 5 3 1 71
2014 1 23 30 21 3 5 1 84
c. Akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset
1) Dukungan Anggaran
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 8
Tabel 1.11 Rencana dan Realisasi Anggaran Pusdiklat KNPK (dalam jutaan Rupiah)
Tahun Rencana Realisasi % Penyerapan
2010 15.675 13.015 83,03%
2011 26.159 25.351 96,91%
2012 16.328 15.941 97,63%
2013 18.504 17.791 96,15%
2014 14.275 14.193 99,42%
Sasaran Renstra Pusdiklat KNPK Tahun 2010-2014 seluruhnya dapat
dicapai dengan melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan.
1.2. Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN) seluruh ASN wajib mengikuti pendidikan dan
pelatihan serta didorong untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu.
Disamping itu Pusdiklat diposisikan sebagai technostructure dan center
of excellence. Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan khususnya Pasal 48, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks
Pusdiklat KNPK amanah dalam Perpres ini menjadi landasan bagi
pemetaan potensi kedepan.
Potential trainee dibidang kekayaan negara dan perimbangan
keuangan adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 9
Tabel 1.12 Estimasi Potensi Peserta Diklat
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (orang)
2015 2016 2017 2018 2019
1 DJKN 3,750 3,938 4,134 4,341 4,558 20,721
2 DJPK 424 445 467 491 515 2,343
3 Unit Eselon I non DJKN & DJPK 1,566 1,644 1,727 1,813 1,903 8,653
4 PPPK Kementerian Keuangan - 100 110 120 130 460
Sub Total Kementerian Keuangan 5,740 6,127 6,438 6,765 7,107 32,177
1 K/L di luar Kemenkeu 450 450 450 450 450 2,250 Asumsi 15 Kelas per tahun
2 Pemerintah Daerah 150 300 300 300 300 1,350 Asumsi 10 Kelas per tahun
(Selaras dengan Nawacita)
3 BUMN/D - 150 150 150 150 600 Asumsi 5 Kelas per tahun
Sub Total di luar Kementerian Keuangan 600 900 900 900 900 4,200
Total Seluruhnya 6,340 7,027 7,338 7,665 8,007 36,377
Asumsi Kenaikan 5% per Tahun
No UnitTahun
Jumlah Keterangan
*) belum termasuk potensi penguatan SDM desa/desa adat yang berjumlah sekitar 80.000 desa diseluruh Indonesia
Disamping itu, sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU ASN), Pusdiklat KNPK
mempunyai tugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi
kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh unit pengguna antara lain :
a. Kompetensi Kekayaan Negara:
1). Pengelolaan Barang Milik Negara,
2). Pelelangan,
3). Penilaian Aset,
4). Pengelola Piutang Negara,
5). Juru Sita,
b. Kompetensi Perimbangan Keuangan:
1). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
Adanya beberapa ketentuan yang bersifat mandatori yang diatur
dalam UU ASN yang harus dilaksanakan oleh Pusdiklat selaku
institusi Pemerintah, yaitu:
a. Peserta diklat kedepan bukan hanya PNS Kementerian
Keuangan tetapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) (Pasal 6);
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 10
b. Arah fungsi pegawai ASN ada tiga yaitu sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu
bangsa (Pasal 10);
c. Jabatan ASN adalah Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional,
dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 13). Untuk Jabatan
Administrasi ada tiga yaitu jabatan administrator, jabatan
pengawas, dan jabatan pelaksana (Pasal 14 dan 15);
d. Jabatan Fungsional harus diarahkan kepada jabatan fungsional
berbasis keterampilan (Pasal 18);
e. Akan dilakukan akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN sesuai
Pasal 43 Butir e termasuk diperlukannya ijin penyelenggaraan
diklat Pegawai ASN sesuai Pasal 45 Butir a;
f. Kompetensi Pegawai ASN sesuai Pasal 69 ayat 3 adalah
kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi
sosial kultural;
g. Menurut UU ASN setiap Pegawai ASN wajib mengikuti diklat
masing-masing 40 s.d. 80 jamlat dalam satu tahun;
h. Dalam mengembangkan kompetensi setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Rencana Pengembangan
Kompetensi Tahunan (RPKT) sesuai UU ASN Pasal 70 ayat 4
yang tertuang dalam RKAT instansi yang bersangkutan.
1.2.2 Permasalahan
Dalam penyusunan Renstra ini ada beberapa permasalahan utama
yang menjadi dasar atau patut diperhitungkan dalam penyusunannya
yaitu sebagai berikut:
1) Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), yang menurut Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi
Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan
Kementerian Keuangan, bahwa kebutuhan diklat sepenuhnya
menjadi tanggungjawab user untuk kemudian diharmonisasi dengan
pusdiklat. Masih ditemukan belum optimalnya proses IKD dimaksud;
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 11
2) Mengingat bahwa pendidikan dan pelatihan bersifat keharusan dan
kewajiban maka masih dibutuhkan peningkatan dukungan sarana
dan prasarana, termasuk penguatan tenaga widyaiswara/pengajar.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 12
BAB II
VISI, MISI
2.1 Visi
Dalam rangka mendukung visi BPPK, yaitu: “menjadi lembaga pendidikan dan
pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas
dunia”, maka Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menetapkan
visi untuk periode 2015-2019 adalah:
“Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan
pengelola keuangan negara berkelas dunia di bidang kekayaan negara dan
perimbangan keuangan”
Penetapan visi ini akan memacu Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan untuk fokus sebagai provider pendidikan dan pelatihan, dan sekaligus
menjadi center of excellence di bidang kekayaan negara dan perimbangan
keuangan. Selain itu, visi ini akan mengobarkan semangat Pusdiklat Kekayaan
Negara dan Perimbangan Keuangan untuk menciptakan pengelola keuangan
negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang kompeten,
terampil, dan mampu memberikan pelayanan publik berkelas dunia.
2.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pusdiklat KNPK merumuskan upaya-
upaya yang akan dilakukan dalam bentuk misi Pusdiklat KNPK sebagai berikut:
1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara dibidang
kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang terintegrasi dalam
mewujudkan corporate university.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan
SDM Keuangan Negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan
yang berkualitas.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 13
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif
dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan
Negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang
berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPPK
alam menyusun arah kebijakan dan strategi, BPPK
mengacu pada salah satu tujuan Kementerian Keuangan,
yaitu kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan
governance, dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang menjadi
peran BPPK dari arah kebijakan ini adalah SDM yang kompetitif. Sasaran
strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi BPPK yaitu:
1. Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam
konsep corporate university dengan penguatan lembaga pendidikan
kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya link
and match dengan tujuan strategis organisasi.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan
dan pelatihan di bidang keuangan negara.
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan sebagaimana
disebutkan diatas diimplementasikan oleh BPPK melalui lima arah
kebijakan, yaitu:
1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka
mengembangkan corporate universitydi Kementerian Keuangan.
2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi
kebutuhan unit pengguna.
D
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 15
3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan
pengembangan SDM.
4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi
tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.
5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi
kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.
Dalam mendukung arah kebijakan di atas BPPK menetapkan 15
strategi, yaitu:
1. Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose untuk
mengembangkan corporate universitydi Kementerian Keuangan adalah:
a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi diklat.
b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai
Diklat Kepemimpinan.
2. Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki
kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah dengan
cara sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas
yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua
pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita.
b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link
and match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan
kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis
Kementerian Keuangan.
c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik
Keuangan Negara-STAN.
3. Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel
memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah:
a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 16
kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.
b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan
SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD
yang akurat.
d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan
pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian
utama dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan
Kementerian Keuangan.
4. Strategi dalam mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan
pengembangan SDM dengan cara:
a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan
kompetensi.
b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya
agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni.
c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas.
5. Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui
sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara:
a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.
b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK.
c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.
Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas,
BPPK memiliki sembilan kegiatan yang terdiri dari:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;
2. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis
dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
3. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis
dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 17
4. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis
dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
5. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis
dan Fungsional di Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara, dan Perimbangan Keuangan;
6. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis
dan Fungsional di Bidang Perpajakan;
7. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi
Pegawai Kementerian Keuangan;
8. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan
Keuangan;
9. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdiklat KNPK
Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, Pusdiklat KNPK
mengacu pada arah kebijakan dan strategi BPPK, sebagai berikut:
1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka
mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan
a. Penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi diklat
1) Melakukan assessment pegawai Pusdiklat KNPK
2) Penataan SDM Pusdiklat KNPK khususnya Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
3) Mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan tentang
corporate university dan Learning Organization
Sementara itu, untuk menunjang rencana sertifikasi kompetensi akan
dilakukan pembangunan Program Sertifikasi Profesi di bidang
keuangan negara melalui:
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 18
1) Menugaskan Pegawai untuk mempelajari pengembangan
sertifikasi kompetensi
2) Melakukan identifikasi profesi di DJKN dan DJPK yang memerlukan
sertifikasi profesi khususnya profesi Lelang dan Analis Keuangan
Pusat dan Daerah
3) Melakukan benchmarking ke lembaga-lembanga pemerintah yang
telah mempunyai program sertifikasi untuk jabatan fungsional
keahlian
b. Peningkatan Kapasitas Pusdiklat KNPK
1) Inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
Untuk mengantisipasi kebutuhan sarana dan prasarana diklat
Pusdiklat KNPK merencanakan peningkatan kapasitas Pusdiklat
sebagai berikut:
a) Renovasi Asrama
Pada tahun 2015 dilakukan renovasi lanjutan tahap III yang
merupakan tahap terakhir dari renovasi asrama diklat.
Renovasi tahap I dan tahap II telah dilaksanakan pada tahun
2013 dan 2014.
b) Laboratorium Mini Penilaian Properti
Laboratorium Mini Penilaian Properti akan dibangun pada
tahun 2016, meliputi pembuatan ruangan laboratorium,
peralatan diklat properti dan miniatur properti seperti miniatur
gedung, rumah, jembatan, jalan raya, bandara, bendungan, dan
lain-lain.
c) Laboratorium Audio Visual
Laboratorium Audio Visual akan dibangun pada tahun 2017,
meliputi pembuatan ruang laboratorium, perangkat keras
audio visual, dan perangkat lunak pendukung.
2) Menyiapkan usulan anggaran pengadaan sarana dan prasarana
3) Pengadaan Barang dan Jasa
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 19
2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi
kebutuhan unit pengguna
a. Peningkatan kapasitas SDM Pusdiklat KNPK yang dapat
mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan
di masa depan.
1) Mengikutsertakan SDM Pusdiklat KNPK untuk mengikuti diklat
sesuai IKD untuk meningkatkan kompetensi di bidang:
a) Manajemen Diklat, Perencanaan Diklat, Penyelenggaraan
Diklat, Evaluasi Diklat
b) Kompetensi Kekayaan Negara
c) Kompetensi Perimbangan Keuangan
d) Kompetensi Lainnya
2) meningkatkan pemahaman terkait paradigma corporate university
pada level operasional dan widyaiswara melalui seminar,
lokakarya, dan study banding.
b. Pengembangan kerja sama diklat dengan instansi diluar Kementerian
Keuangan terkait kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang
mendukung pengembangan SDM keuangan Negara sesuai prioritas.
1) Mengembangkan kerjasama diklat terkait Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan dengan Kementerian / Lembaga di luar
Kementerian Keuangan.
2) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain baik
di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung peningkatan
kompetensi SDM Pusdiklat KNPK dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, terutama melalui:
a) benchmarking¸
b) penggunaan tenaga ahli,
c) diklat-diklat jangka pendek, dan
d) program pendidikan gelar dan non-gelar
c. Pengembangan desain program diklat terkait Kekayaan Negara dan
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 20
Perimbangan Keuangan yang tepatmelaluikonversi data IKD yang
akurat.
1) Melakukan pendampingan terhadap Unit Pengguna Diklat dalam
melakukan proses IKD
2) Melakukan penyusunan pola diklat DJKN dan DJPK yang in-line
dengan pola karir
3) Menyusun buku program yang lebih menarik dan komunikatif
4) Mengajukan usulan perbaikan peraturan terkait pelaksanaan IKD
dengan melibatkan Pusdiklat KNPK dalam pelaksanaan IKD
bersama dengan unit teknis
d. Pengembangan konten manajemen pengetahuan untuk kebutuhan
diklat di DJKN dan DJPK
1) Menyiapkan Widyaiswara untuk mampu menyusun materi
pembelajaran untuk e-learning
2) Mengembangkan Materi pembelajaran untuk keperluan e-
learning dalam bentuk bahan tayang dan video presentation
3) Menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengolah
bahan tayang dan video presentation untuk e-learning
3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan
SDM
a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan
kompetensi di bidang kekayaan negara dan perimbangan Keuangan
1) Melakukan Identifikasi kebutuhan pengadaan widyaiswara
sesuai dengan kebutuhan Pusdiklat
2) Mengusulkan pengadaan Widyaiswara sesuai hasil identifikasi
3) Mengundang tenaga pengajar dari unit teknis atau
praktisi/akademisi dengan metode pembelajaran team teaching
untuk transfer of knowledge dan knowledge sharing
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 21
b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya
agar dapat menjadi spesialis keuangan negara di bidang kekayaan
negara dan perimbangan keuangan
1) menugaskan widyaiswara untuk mengambil satu spesialisasi
keuangan negara di lingkup DJKN dan DJPK sesuai dengan rumpun
mata diklat (RMD)
2) menugaskan widyaiswara untuk mengikuti pelatihan dan ujian
sertifikasi profesi
3) mengusulkan penugasan widyaiswara untuk mengikuti
pengembangan kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri
4) Melakukan kegiatan Internship (magang) bagi widyaiswara ke unit
teknis
c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas di bidang kekayaan
negara dan perimbangan keuangan
1) Menyediakan anggaran riset yang memadai
2) Mengusulkan penugasan widyaiswara/pegawai untuk mengikuti
diklat metodologi riset
3) membuat program pendampingan untuk widyaiswara agar
mempunyai kemampuan dalam melakukan riset
4) Membangun kerjasama dengan unit teknis terkait penyediaan
atau pertukaran data untuk kepentingan riset
4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi
tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif
a. Penyelenggaraan diklat terkait Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu
memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai DJKN
dan DJPK serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita,
khususnya nawa cita ke-6 dan ke-3
1) Menyelenggarakan diklat terkait dengan pengelolaan BMN/D,
lelang, penilaian, piutang Negara/daerah, dan kekayaan negara
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 22
yang dipisahkan, untuk mendukung DJKN dalam melaksanakan
tugas dan fungsi organisasi, dan diklat terkait dengan
pengembangan jabatan fungsional seperti: pengelola BMN,
penilai, jurusita, danpelelang yang mencakup pemenuhan
kompetensi dan sertifikasi
2) Pusdiklat KNPK menyelenggarakan diklat terkait dengan
perimbangan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah, untuk
mendukung DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi
dan diklat terkait pengembangan jabatan fungsional analis
keuangan pusat dan daerah yang mencakup pemenuhan
kompetensi dan sertifikasi, termasuk pengembangan jabatan
fungsional lainnya
3) Standarisasi kualitas dengan kriteria sbb:
a) Memenuhi kebutuhan unit pengguna sesuai kompetensi yang
dibutuhkan
b) Materi bahan ajar yang mutakhir/updated yang menjadi
domain Pusdiklat KNPK (Pengelolaan BMN, Penilaian, Piutang
Negara, Lelang, PDRD, Pembiayaan dan Kapasitas Daerah,
EPIKD, dan Dana Perimbangan)
c) Menyediakan Widyaiswara yang kompeten
d) Menyediakan sarana pendukung yang memadai
b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di
lingkungan DJKN dan DJPK yang memiliki keterkaitan (link and match)
antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk
mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan
1) Pengembangan Pusdiklat KNPK sebagai learning organization
terkait Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan sehingga
dapat menjadi acuan (benchmark) bagi unit instansi lainnya di
lingkungan Kementerian Keuangan, melalui:
a) Pembentukan Tim Organisasi Pembelajaran di lingkungan
Pusdiklat KNPK
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 23
b) Pembuatan forum diskusi di website Pusdiklat KNPK
c) Pembangunan Data Repository Pusdiklat KNPK yang dapat
diakses oleh seluruh stakeholders
d) Pembangunan Laboratorium Penilaian
2) Pengembangan program diklat Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan yang mengaitkan proses belajar di ruang
kelas dan di tempat kerja, melalui:
a) Menyempurnakan mekanisme penyusunan kurikulum
b) Pengembangan desain program diklat dengan memasukkan
materi studi kasus/ studi lapangan
c) Penggunaan media e-learning
d) Evaluasi pasca diklat
5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi
kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi
a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK
1) Menerapkan standar layanan dalam penyelenggaraan diklat di
Pusdiklat KNPK
2) Monitoring atas pelaksanaan standar layanan dalam
penyelenggaraan diklat di Pusdiklat KNPK
b. Pelaksanaan system manajemen mutu di Pusdiklat KNPK
Mengarahkan tim manajemen mutu untuk melaksanakan dan
mereview sistem manajemen mutu dalam rangka perbaikan proses
bisnis secara berkelanjutan
c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang kekayaan negara dan
perimbangan keuangan
1) Melaksanakan persiapan proses sertifikasi kompetensi di bidang
kekayaan negara dan perimbangan keuangan
2) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 24
3.3. Kerangka Kelembagaan
Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah
dikemukakan pada bagian sebelumnya, Pusdiklat KNPK perlu didukung oleh
perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur.
Untuk itu, pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi
dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak
diperlukan.
Meskipun telah ditetapkan KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak
Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-
2025 yang salah satunya mengatur penataan kelembagaan BPPK, namun KMK
tersebut tidak dapat menjawab tantangan BPPK ke depan, terutama dengan
adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yang memperluas peran, tugas, dan
fungsi BPPK sebagai Badan Diklat.
Berkenaan dengan hal tersebut, BPPK telah melakukan berbagai upaya
guna merumuskan desain organisasi yang fit-for-purpose diantaranya melalui:
1. Mengkaji dan mendiagnosis existing condition organisasi BPPK saat ini.
2. Melakukan koordinasi intensif antara BPPK, SETJEN, CTO, dan Wakil Menteri
Keuangan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan.
3. Melakukan pertemuan dan diskusi antara BPPK, SETJEN. CTO dengan
regulator terkait di luar Kementerian Keuangan (Kementerian RISET dan
DIKTI, KEMENPAN-RB, dan LAN).
4. Sharing knowledge dengan institusi publik yang dapat menjadi best
practices.
5. Merumuskan grand design dan roadmap penataan organisasi BPPK ke
depan.
Ke depan, penataan organisasi BPPK akan mencakup:
1. Penguatan peran perencanaan dan pengembangan program pelatihan.
2. Penguatan peran evaluasi atas program pelatihan hingga pada pemantauan
pemanfaatan lulusan diklat.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 25
3. Pembentukan unit sertifikasi.
Ketiga hal tersebutlah yang akan dicapai melalui desain ”corporate university”.
Dalam konsep corporate university:
1. Seluruh unit eselon I akan terlibat dalam program pengembangan SDM.
Setiap pemimpin akan menjadi owner atas program pengembangan SDM di
unit atau bidangnya.
2. Program pelatihan yang didesain akan berupa kombinasi antara
pembelajaran di kelas dan praktik di tempat kerja. Program pelatihan lebih
berupa problem solving.
Langkah-langkah yang akan dilakukan BPPK ke depan, adalah:
a. Jangka Pendek
1) Menyusun desain organisasi BPPK yang fit for purpose secara lebih rinci,
antara lain dengan:
a) Memfokuskan pusdiklat pada dua bidang utama, yaitu: (i)
perencanaan dan pengembangan program pelatihan; (ii) evaluasi
atas program pelatihan hingga pada pemantauan pemanfaatan
lulusan diklat.
b) Mengkaji kemungkinan penyerahan fungsi penyelenggaraan diklat
kepada Balai Diklat.
c) Mengkaji kemungkinan pengintegrasian beberapa pusdiklat untuk
mewujudkan program diklat yang komprehensif dan mengeliminasi
duplikasi program diklat antar pusdiklat.
d) Mengkaji reorganisasi Pusdiklat Pengembangan SDM.
e) Membangun unit sertifikasi profesi.
2) Melakukan validasi konsep desain organisasi BPPK melalui minilab-
minilab dengan pengelola SDM unit Eselon I, Biro SDM dan CTO.
3) Membahas dan mengajukan usulan revisi atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025
(khususnya terkait BPPK).
4) Story boarddan change management.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 26
b. Jangka Menengah
1) Sosialisasi rancangan BPPK ke depan.
2) Penyusunan dan pembahasan organisasi dan tata kerja, tugas dan
fungsi, SOP, uraian jabatan, dan peraturan terkait kelembagaan dan
proses bisnis BPPK lainnya.
3) Implementasi struktur organisasi BPPK yang baru.
c. Jangka Panjang
Pengembangan corporate university Kementerian Keuangan dengan
membangun dua unsur utama, yaitu organisasi pembelajaran (learning
organization) dan manajemen pengetahuan (knowledge management).
Pada prinsipnya, arah kebijakan kelembagaan dan proses bisnis BPPK ke
depan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
BPPK, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate
governance), dan meningkatkan kualitas layanan kepada unit pengguna yang
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan stakeholders, dan dinamika
perkembangan yang terjadi.
Namun demikian, usulan penataan kelembagaan dan proses bisnis BPPK
sebagaimana tersebut di atas merupakan inisiatif yang bersifat tentatif dan
pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan
eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional dan
Kementerian terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan (khususnya
BPPK), dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 27
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
ntuk mencapai visi, misi, dan tujuan, Pusdiklat KNPK
melaksanakan program diklat aparatur Kementerian
Keuangan dengan kegiatan berupaPengembangan SDM
melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan
Negara dan Perimbangan Keuangan. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur
dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
1. Sasaran Kegiatan (Outcome):
Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
2. Indikator Kinerja Kegiatan:
a. Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.
b. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan.
c. Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat
Minimal Baik.
Rincian target kinerja Renstra Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 tertuang dalam
Lampiran 1.
4.2. Kerangka Pendanaan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah
ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan
sumber daya dapat berasal dari aparatur Kementerian Keuangan yang
U
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 28
kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan
tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan
pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi
Pusdiklat KNPK sampai dengan tahun 2019 terlampir dalam Lampiran 2.
Rencana Strategis Pusdiklat KNPK Tahun 2015-2019 29
BAB V PENUTUP
encana Strategis Pusdiklat KNPK tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat KNPK
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang membina
pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan
perimbangan keuangan.
Matriks Rencana Aksi dan Rencana Anggaran sebagaimana terlampir menjadi
dasar operasional Pusdiklat KNPK. Dalam keadaan terjadi perubahan strategis di luar
prediksi sehingga rencana strategi mengalami kendala besar dalam implementasinya,
dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan BPPK dengan persetujuan Menteri
Keuangan.
Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam roadmap yang
dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk memantau keberhasilan tujuan
dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis ini.
R
LAMPIRAN 2
Satker : Pusdiklat Kekayaan Negara dan PerimbanganKeuangan
Kegiatan : Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (1734)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 004 Jumlah Peserta Diklat Peserta 2.138 2.154 3.627 4.013 4.523 5.136.820 7.564.580 16.047.575 18.335.220 19.781.917
2 006 Peralatan/Sarana Pendidikan Unit 7 15 250 261 275 187.965 185.000 879.000 895.000 950.000
3 012 Layanan Dukungan Kediklatan Laporan 33 67 52 51 57 493.491 2.243.491 1.272.977 1.390.276 1.519.305
4 994 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 7.427.598 7.825.759 8.608.335 9.469.168 10.416.085
5 995 Kendaraan Bermotor Unit - 1 - 1 2 - 17.800 - 275.100 550.200
6 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 7 26 30 22 30 242.681 178.000 350.000 250.000 300.000
7 997 Peralatan Fasilitas Perkantoran Unit 12 40 30 1 10 431.993 50.000 1.370.000 400.000 400.000
8 998 Gedung/Bangunan M2 1.237 304 378 154 400 4.168.000 300.000 1.135.000 362.000 400.000
18.088.548 18.364.630 29.662.887 31.376.764 34.317.507
ANGGARAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
(2)
TOTAL
MATRIKS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BPPK
TAHUN ANGGARAN 2015-2019
NO URAIAN OUTPUT
TARGET OUTPUT
SATUANVOLUME