BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai apa saja

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pemahaman

tentang kebijakan yang menekankan kepada pilihan atau tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah memberikan pemahaman bahwa semua itu dilakukan dalam rangka

mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik. Pengertian kebijakan tersebut

dapat digunakan sebagai dasar pemahaman terhadap kebijakan publik. Suatu

kebijakan yang dilakukan harus bermanfaat bagi kehidupan bersama, harus menjadi

pertimbangan yang tepat agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar

bagi warganya dan berdampak kecil menimbulkan persoalan yang merugikan,

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah

letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan

dibuat agar dapat memenuhi suatu kebutuhan atau suatu masalah tertentu dalam

masyarakat. Efektivitas kebijakan mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai

dengan suatu alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang

diinginkan.

Penyediaan jaluar khusus sepeda merupakan sarana dan prasarana yang sangat

penting bagi masyarakat pengguna sepeda dalam aktivitas harian sekaligus dibarengi

dengan tuntutan penyediaan fasilitas pendukung berupa jalur khusus sepeda, di mana

sebenarnya sudah terkandung dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan bahwa.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat 1, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Sebagai satu kesatuan sistem, maka tuntutan atas penyediaan jalus khusus

sepeda untuk kepentingan pengguna sepeda adalah bagian yang tak terpisahkan dari

kesatuan sistem tersebut.

Beranjak dari amanat ini, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan

jalur khusus sepeda dalam upaya mengkampayekan penggunaan sepeda dalam

aktivitas harian. Perhatian dan dorongan untuk kembali mengarahkan penggunaan

sepeda sebagai modal transportasi alternatif terus menguat dan mendapat dukungan

dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya sebatas pencinta sepeda yang tergabung

dalam komunitas-komunitas sepeda. Berbagai media digunakan untuk

mengemukakan dan mempromosikan penggunaan sepeda dalam aktivitas harian

bahkan untuk pergi ke tempat kerja.

Perkembangan dunia persepedahan di Indonesia khususnya di Kota Bandung

sangat pesat. Salah satunya terbentuk Bike To Work sebuah komunitas yang berusaha

mensosialisasikan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi alternative sehari-hari.

Di Bandung sendiri Bike To Work selalu giat mengkampanyekan penggunaan

sepeda, misinya adalah memasyarakatkan sepeda dan mensepedakan masyaraka.

Ternyata, usaha Bike to Work Bandung terbukti efektif terlihat dalam perkembangan

dunia persepedahan. Hasil dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Bike To

Work Bandung sudah dapat terlihah. Beberapa tahun kebelakang mungkin hanya ada

segelintir komunitas sepeda di Bandung yang mengkampanyekan sepeda sebagai

kendaraan alternative, kini sudah banyak komunitas sepeda di Bandung yang eksis

dengan membawa issue ramah lingkungan. Ternyata dengan kampanye-kampanye

yang dilakukan Bike To Work Bandung, secara tidak langsung Bike To Work

Bandung turut andil juga dalam mempopulerkan sepeda di Kota Bandung.

Salah satu yang menjadi penting bagi para pengguna sepeda adalah memiliki

jalur khusus yaitu jalur khusus sepeda yang memiliki fungsi untuk memfasilitasi

kebutuhan akan sepeda untuk aktivitas harian. gerakan membudayakan bersepeda

merupakan persahabatan dengan bumi dan lingkungan hidup, yang dapat mendorong

penghematan energi, uang, dan mengurangi polusi dari sumbernya. Hal ini dapat

diwujudkan dengan adanya gerakan budaya bersepeda yang didukung dengan

tersedianya fasilitas pendukung perlengkapan jalan berupa jalur khusus sepeda.

Dengan disediakan jalur khusus sepeda menunjukkan suatu kepedulian dan komitmen

pemerintah dalam menjamin kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam

gerakan budaya bersepeda.

Pada jalur khusus sepeda secara bersamaan dapat dilakukan penghijauan

sebagai bagian dari penyerapan pencemaran udara dan memberikan keteduhan bagi

para pesepeda. Jalur khusus sepeda juga dapat menjadi lintasan sosialisasi warga

masyarakat, karena para pesepeda mempunyai banyak kesempatan saling bertegur

sapa dalam jalur yang cenderung lambat dan terbuka tersebut. Warga masyarakat

dapat lebih intens dalam berinteraksi secara setara dan menyentuh kepedulian, karena

disamakan dalam gerakan berdasarkan tubuh masing-masing yang tidak dibedakan

dalam geraknya.

Memperhatikan hal-hal tersebut pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban

dalam hal penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap jalur

khusus sepeda yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ). Dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah :

a. Menyatakan setiap jalan yang dilalui untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: (g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (pasal 25), yang merupakan petunjuk bagi pengambil keputusan untuk tidak ragu dalam melengkapi perlengkapan jalan dengan jalus khusus sepeda.

b. Bahwa penyediaan perlengkapan jalan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai denga wilayah kewenangannya (pasal 26, ayat 1) dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah (pasal 27, ayat 2), yang merupakan dasar bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan jalur khusus sepeda karena daerah dapat membuat peraturan daerah sendiri.

c. (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda, dan (2) pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, yang secara jelas bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai alasan untuk tidak mewujudkan kemudahan dan hak atas fasilitas pendukung; jalur khusus sepeda (pasal 62).

Memperhatikan undang-undang tersebut, pemerintah dianggap harus segera

menyediakan jalur khusus sepeda agar program-program pemerintah dalam

membudayakan bersepeda dapat segera terealisasi. Salah satunya mewujudkan jalur

khusus sepeda adalah mengurangi kemacetan dari semerawutnya sarana transportasi,

mengurangi tingkat polusi udara yang di keluarkan oleh kendaraan bormotor dan

menjadi pilihan alat transportasi.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Bina Marga dan

Pengairan (DBMP) memiliki niat baik untuk para pengguna sepeda dengan

membangun jalur khusus sepeda yang diblok dengan cat berwarna biru. Tahap

pertama pembangunan yang sudah diprioritaskan pada empat lokasi. Pertama,

pembangunan trotoar jalur sepeda di sisi timur Jalan Ir. H. Juanda (dari Jln.

Diponegoro-Simpang Dago). Kedua, sisi barat Jln. Ir. H. Juanda (dari Jln. Sulanjana

sampai dengan Ganesha). Ketiga, sisi barat Jln. Ir. H. Juanda (hingga Siliwangi).

Serta keempat, pembuatan marka jalur sepeda di Braga – Balai Kota – Gedung Sate.

Untuk empat paket pembangunan tersebut, pagu anggaran yang disediakan sebesar

Rp 2,3 miliar yang didanai oleh APBD Kota Bandung.

Namun sayang, niat baik Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan jalur

khusus sepeda tak dapat terealisasi dengan baik. Saat ini, jalur khusus sepeda

sepanjang 8,8 km tersebut banyak dilintasi oleh kendaraan bermotor karena

pembangunanya memang menggunakan lahan jalan yang sudah ada, bahkan jalur

khusus sepeda dijadikan tempat parkir kendaraan motor dan mobil, seperti yang

terdapat di daerah Jalan Ir H Juanda atau Dago, yang dimanfaatkan sebagai lahan

parkir oleh factory outlet.

Selain digunakan untuk parkir kendaraan mobil dan motor, jalur khusus

sepeda juga dimanfaatkan para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan yang

memakai jalur sepeda seperti di Jalan Ir H Djuanda (Dago). Dalam pembangunanya,

jalur sepeda ini juga menggunakan trotoar yang akhirnya fungsi trotoar seharusnya

untuk pejalan kaki sekarang memiliki dua fungsi yaitu untuk pejalan kaki dan jalur

khusus sepeda, seperti di kawasan Jalan Ir H Djuanda.

Seharusnya Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung dalam

membuat jalur khusus sepeda menggunakan cat yang berkualitas, sehingga tidak akan

terlalu sering dilakukan pemeliharaan. Harusnya cat tersebut dapat tahan sampai satu

tahun, tetapi sekarang dalam waktu beberapa bulan sudah terlihat luntur lagi. Cat

yang harusnya dipergunakan, berupa marka panas sedangkan yang sekarang

digunakan adalah marka dingin. Lunturnya cat di jalur khusus sepeda di Kota

Bandung diperparah karena dipergunakan tidak hanya untuk sepeda. Saat ini jalur

sepeda banyak juga digunakan oleh kendaraan bermotor dan untuk lahan parkir

dibandingkan dengan fungsi awalnya. Penggunana jalur yang di block dengan cat

berwarna biru kurang efektiv dan mengelurkan biaya yang cukup tinggi, Cukup

menggunakan marka jalan dan diberi tanda jalur khusus sepeda tanpa harus diblok

warna biru.

Berdasarkan penemuan peneliti setelah melakukan observasi awal dan

wawancara terdapat beberapa indikasi masalah terkait dengan penyediaan jalur

khusus sepeda ini, yaitu :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009, berdasarkan hasil observasi awal,

penyediaan jalur khusus sepeda di Kota Bandung sampai saat ini belum bermanfaat

secara optimal. Seperti pada jalur khusus sepeda yang berada di jalan Diponegoro

yang lebih sering dilintasi oleh kendaraan umum dan kendaraan bermotor dari pada

pengguna sepeda. Penyediaan jalur khusus sepeda yang memakan badan jalan ini

dapat membahayakan para penggunana sepeda.

2. Pemerintah Kota Bandung saat ini kurang melihat hak para pejalan kaki untuk

mendapat lahan berjalan secara nyaman dan aman. Kondisi trotoar untuk para pejalan

kaki juga sangat tidak aman untuk digunakan. Keadaan ini dikarenakan trotoar yang

berfungsi untuk pejalan kaki saat ini telah beralih fungsi atau memiliki dua fungsi

untuk jalur khusus sepeda. Pembangunan jalur khusus sepeda yang menggunakan

trotoar sebenarnya menyalahi hak pengguna para pejalan kaki seperti terlihat di Jl. Ir

H. Djuanda (Dago). Salah seorang pengguna sepeda yang memanfaatkan jalur

khusus sepeda, Giri Cahya Pangestu seorang mahasiswa mengatakan, jalur sepeda

tersebut membantu dirinya saat menggunakan sepeda menuju kampus di Jalan

Dipatiukur. "Jalur sepeda memang bagus, tetapi pengguna kendaraan suka ada yang

parkir di sana. Selain itu, saat saya melintasi jalur yang menggunakan trotoar tersebut

masih kurang nyaman karena banyak para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan

di atas jalur sepeda tersebut". Seperti terlihat pada.

Gambar 1.1

3. Kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap fungsi pembangunan jalur khusus

sepeda di Kota Bandung masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat

yang sering menggunakan jalur khusus sepeda sebagai lahan parkir kendaraan

pribadinya, atau para pengusaha factory outlet yang menggunakan jalur khusus

sepeda sepagai lahan parkirnya. Keadaan ini diperparah dengan banyaknya pedagang

kaki lima (PKL) yang membuka lapak dagangannya di atas jalur khusus sepeda.

Padahal aturan yang mengatur sudah ada seperti yang tertera pada Undang-undang

No.20 tahun 2009, akan tetapi masih dapat terlihat jalur khusus sepeda yang di salah

gunakan oleh masyarakat tidak diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah di

buat dan disahkan.

Gambar 1.2

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis tertarik untuk

mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam sebuah penelitian yang berjudul :

“ EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENYEDIAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI

KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalah. Secara umum masalah pokok dari penelitian ini

menyangkut efektivitas kebijakan dari pemerintah Kota dalam penyediaan jalur

khusus sepeda. Dengan demikian identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : “

Bagaimana efektivitas kebijakan dalam penyediaan jalur khusus sepeda di Kota

Bandung ? ”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini meneliti dan menganalisis bagaimana hasil dari efektivitas

kebijakan dalam penyediaan jalur khusus sepeda di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis uraikan maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai hasil dari efektivitas

kebijakan dalam penyediaan jalur khusus sepeda di Kota Bandung.

2. Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan kendala-

kendala yang ditemui dalam efektivitas kebijakan penyediaan jalur khusus

sepeda di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaa yang bersifat teoritis

maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Bagi kegunaan teoritis (guna ilmiah), hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan nilai positif bagi perkembangan

ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat untuk dapat mengawasi

kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyediaan jalur khusus sepeda

agar dapat berjalan dengan baik.

2. Pemerintah Kota Bandung

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota dalam merumuskan

kebijakan dan keberlanjutan mengenai penyediaan jalur khusus sepeda.

3. Univesitas Padjadjaran

Memberikan wawasan ilmiah bagi jurusan Administrasi Negara FISIP

UNPAD mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam penyediaan

jalur khusus sepeda di Kota Bandung.