BAB I BPS MURA FINAL.docx
-
Upload
vallery-budianto -
Category
Documents
-
view
13 -
download
5
Transcript of BAB I BPS MURA FINAL.docx
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Permasalahan sanitasi sampai saat ini masih belum menjadi
prioritas dalam pembangunan daerah. Kecenderungan pembangunan
lebih mengarah pada bidang ekonomi berupa pencarian nilai ekonomis
dalam pembangunan. Dalam hal ini dampak buruk yang diakibatkan
oleh sanitasi yang buruk dapat berpengaruh pada penurunan citra
kabupaten/kota sebagai tujuan wisata, tujuan investasi maupun
menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Disamping itu
kesalahan pembangunan yang tidak seimbang dapat menyebabkan
adanya beberapa permasalahan lingkungan baik berupa banjir,
pencemaran, dan lain-lain.
Akses aman sanitasi di Indonesia masih belum memadai. Hal ini
ditunjukkan oleh data akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak di
Indonesia baru mencapai angka 59,71% pada Tahun 2013, sedangkan
target dan sasaran MDG’s bidang sanitasi yang telah ditetapkan pada
Tahun 2015 adalah 62,41%. Yang berarti Indonesia tertinggal dalam
target pencapaian MDGs 2015 karena masih harus menambah akses
sanitasi layak sebesar 2,7% atau rata-rata sebesar 0,9% per tahun.
Demikian pula dengan keadaan lingkungan fisik dan biologis
permukiman di Kabupaten Murung Raya pada khususnya yang masih
belum baik. Masih banyak ditemui penduduk yang melakukan BABS
karena akses sanitasi yang kurang baik, buruknya kualitas lingkungan
akibat pembuangan sampah sembarangan yang membuat sungai dan
air tanah tercemar, tingginya penderita diare dan lain sebagianya.
Keadaan ini ditunjang pula dengan masih sedikinya penduduk yang
dapat menikmati layanan air bersih dan fasilitas penyehatan
lingkungan.
Hal tersebut umumnya terjadi akibat dari banyaknya aktivitas
manusia yang memiliki dampak buruk bagi kualitas lingkungannya
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 1
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
akibat dari perilaku manusia itu sendiri, baik dari pengelolaan sampah,
pengelolaan air limbah, pengelolaan drainase dan pengelolaan sistem
MCK-nya. Juga akibat kepedulian masyarakat yang rendah terhadap
kebersihan lingkungannya.
Sanitasi lingkungan merupakan hal yang sangat penting, yang
selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius, dimana tingkat
kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi sosial
ekonomi dan lingkungan. Pembangunan sosial ekonomi yang baik akan
mempengaruhi kualitas lingkungan dan sebaliknya kualitas lingkungan
juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan sebagai modal
dasar dalam pembangunan.
Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan
menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif
dan berkelanjutan untuk mencapai target pembangunan sanitasi
universal access pada Tahun 2015-2019, sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi. Dalam hal ini, Pemerintah mendorong
kabupaten/kota di Indonesia untuk menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS)
yang memiliki prinsip:
- Berdasarkan data primer dan aktual/empiris;
- Berskala kabupaten;
- Disusun sendiri oleh kabupaten (dari, oleh, dan untuk kabupaten
tersebut);
- Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down.
Dalam rangka menghasilkan Buku Putih Sanitasi yang demikian,
maka kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi
wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat
apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap,
akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek
teknis maupun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 2
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK).
Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Murung Raya dirasakan
perlu karena terdapat hal mendasar dalam perencanaan untuk
melakukan perubahan mendasar pada proses pengelolaan sanitasi yang
tersebar di kecamatan dan kelurahan maupun desa. Permasalahan
sanitasi di Kabupaten Murung Raya selama ini berada di wilayah
pemukiman – pemukiman lama. Lokasi pemukiman lama yang
dimaksud adalah lingkungan pemukiman yang ada di pinggiran sungai
dan juga lingkungan kawasan kumuh yang sistim sanitasinya masih
dirasakan kurang memadai.
Ada beberapa pola sanitasi pemukiman yang ada di sekitar
pinggiran sungai untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Murung
Raya yang kita kenal. Sebagian masyarakat bantaran sungai saat ini
masih mengenal jenis sanitasi yang di sebut “Lanting Jamban’ dimana
obyek sanitasi memanfaatkan aliran sungai, sebagai penghanyut
pembuangan sanitasi. Selain itu juga kondisi bangunan “Jamban”
tersebut material lantai bangunannya berasal dari kayu log bulat dan
tempat pembuangan sanitasinya terbuat dari kerangka dan papan
kayu.
Pada daerah aliran sungai Barito dimanfaatkan sebagai mandi, cuci
dan kakus (MCK). Hal tersebut terjadi karena wilayah pedalaman sungai
sebagian besar aktivitasnya berada di pinggiran sungai dan belum
memiliki sumur pompa atau PDAM untuk pemenuhan kebutuhan air
bersih.
Daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Murung Raya
banyak yang sudah tercemar oleh aktivitas penambangan liar maupun
aktivitas masyarakat itu sendiri. Adapun sebagian kegiatan
penambangan yang ada di pinggiran sungai tersebut adalah kegiatan
penambangan emas yang biasa di sebut sebagai penambangan “PETI”
(Penambangan Tanpa Izin).
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 3
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
menyampaikan gambaran Profil Sanitasi Wilayah berupa promosi
higienis atau hygiene sanitasi, pengelolaan drainase lingkungan,
pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan,
pengelolaan drainase lingkungan serta komponen masalah sanitasi
dan analisis pokok masalah yang sebenarnya terjadi dalam sanitasi
wilayah Kabupaten Murung Raya.
Dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) merupakan kerangka dasar
kondisi sanitasi yang ada saat ini di Kabupaten Murung Raya,
sehingga hal ini perlu langkah – langkah untuk perbaikan sanitasi
yang ada, selain itu juga Buku Putih Sanitasi (BPS) juga sebagai
penetapan prioritas pengembangan sanitasi perkotaan yang
memuat strategi sanitasi dan rencana anggaran perbaikan maupun
pengembangan sanitasi dan pengadaan sanitasi untuk Kabupaten
Murung Raya, Buku Putih Sanitasi juga bertujuan sebagai dasar atau
langkah kedepan untuk penyusunan Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK) di Kabupaten Murung Raya.
1.2. LANDASAN GERAK
Dalam landasan gerak ini menyampaikan Visi dan Misi
Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013-2018 sebagai tujuan penataan ruang wilayah yang
peruntukanya bagi Kabupaten Murung Raya yang di uraikan secara
umum dalam Rancangan Tata Ruang (RTRW) sehingga hal – hal
yang berkaitan dalam sanitasi bisa di pahami bagaimana cara atau
upaya membuang limbah cair domestik (Kotoran Manusia). Selain itu
juga terkait dengan sampah dimana upaya penanganannya sebagai
salah satu dari bentuk wujud keseriusan pemerintah Kabupaten
Murung Raya dalam menangani kebersihan lingkungan dan pola hidup
sehat agar terbebas dari masalah sampah, baik sampah yang ada
dilingkungan rumah tangga, maupun lingkungan perumahan.
1.2.1Definisi Sanitasi
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 4
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin
terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan
(Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor:965/Menkes/SK/XI/1992).
Pengertian sanitasi sendiri tertuju pada 3 (Tiga) lingkup sektor
yaitu Air Limbah, Persampahan dan Jaringan Drainase
Lingkungan yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan air
limbah dimaksud berasal dari air limbah domestik yang berasal
dari lingkungan masyarakat berupa air kotor berupa air cucian,
air tinja, dan limbah masyarakat, buangan dari kamar mandi,
dan dapur.
Adapun juga persampahan merupakan bentukan material sisa
material yang wujudnya berupa sampah kering dan sampah
basah, serta Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Drainase
sendiri merupakan sarana saluran air buangan yang tempat
menghanyutkan limbah atau buangan masyarakat, dan
dimanfaatkan sebagai kawasan aliran resapan air untuk
mengendalikan banjir.
1.2.2. Ruang Lingkup Sanitasi
A. Sub Sektor Air Limbah
a. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu
buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur dan
tempat cuci. Grey water sering mengandung material
organik karena buangan yang berasal dari dapur. Material
organik ini umumnya mudah mengurai secara alamiah
(easily biodegradable) dan dibuang ke drainase tersier.
b. Black water adalah limbah yang dihasilkan dari WC (Water
Closet) sebagai pembuangan (user-interface). Dalam
rumah tangga miskin, limbah ini sering dibuang saja ke
cubluk atau sebagian kecil ke septic tank. Black water
terdiri dari:
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 5
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
Urine adalah air kencing murni yang tidak tercampur
tinja atau air;
Tinja tanpa urine dan air pembersih;
Air pembersih anus air hasil bersih tubuh setelah buang
air besar dan/atau air kecil. Ini hanyalah air yang
dihasilkan oleh pengguna untuk membersihkan anus
dan tidak termasuk materi kering seperti kertas
toilet/tisu, dan lain-lain.
Materi pembersih dan materi lainnya dapat berupa
kertas toilet, kain lap, batu dan atau materi kering
lainnya yang dipakai untuk membersihkan anus
(sebagai pengganti air). Sesuai kategori sistemnya,
materi pembersih kering mungkin dibuang ke kloset
atau dikumpulkan secara terpisah.
Air guyur adalah air yang dipakai untuk menggelontor
kotoran manusia dari jamban (user interface). Air
tawar, air hujan, air limbah rumah tangga yang di daur
ulang, atau kombinasi ketiganya bisa dipakai sebagai
sumber air guyur.
c. Penanganan air limbah rumah tangga yaitu pengolahan air
limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem:
Pengolahan limbah On Site menggunakan sistem tangki
septik atau cubluk dengan peresapan ke tanah dalam
limbah rumah tangga.
Pengolahan adalah pengolahan limbah rumah tangga
yang dilakukan secara terpusat atau pun komunal.
B. Sub-sektor Persampahan
Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu
penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik
yang berasal dari rumah tangga, pasar, rumah makan dan
lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 6
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
depot ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA). Produk sisa
sampah rumah tangga bisa diperkirakan sebagai berikut (SNI
3242:2008):
Rumah permanen (per orang/hari):2,5L
Rumah semi permanen (perorang/hari):2,25L
Rumah non permanen (perorang/hari):2,0L
C. Sub-sektor Drainase
a. Penanganan drainase lingkungan adalah memfungsikan
saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan
memutuskan air permukaan. Padahal pada
kenyataannya, sistem drainase tersier sangat
mempengaruhi pelayanan perbaikan sanitasi. Hal ini
terjadi karena drainase tersier punya fungsi ganda, yaitu
sebagai tempat pembuangan dan pengaliran grey water
dan bahkan black water sepanjang tahun dan sebagai
penyaluran air hujan/limpasan saat musim hujan tiba.
b. Penyediaan air bersih adalah upaya Pemerintah
Kabupaten Murung Raya untuk menyediakan air bersih
bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun
non PDAM yang bersumber dari air sumur.
D. PHBS (Promosi Hidup Bersih dan Sehat)
Merupakan aspek non teknis dari sanitasi meliputi
promosi kesehatan, perubahan perilaku dan sanitasi di
rumah tangga (5 pilar STBM).
1.2.3Visi dan Misi Kabupaten Murung Raya
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Murung Raya, adalah:“Terwujudnya Masyarakat
Sejahtera yang Mandiri dan Bermartabat Berbasis
Pembangunan Perdesaaan Menuju Murung Raya Emas
Tahun 2030”.
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 7
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:
Visi ViVisi di atas akan dicapai melalui 7 (Tujuh) Misi, yang
disusun menurut prioritas sebagai berikut:
(1) Meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan
bermutu. Hal ini untuk menciptakan masyarakat
Kabupaten Murung Raya yang mempunyai kesempatan
yang sama untuk menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi.
(2) Meningkatkan dan memantapkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan. Hal ini untuk menciptakan
masyarakat yang sehat dan produktif.
(3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
merata mulai dari desa. Hal ini untuk meningkatkan
aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya,
sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
(4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
berbasis agro ekonomi, UMKM dan pengusahaan
potensi SDA. Hal ini agar seluruh masyarakat dapat
berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi
secara adil dan merata.
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 8
Masyarakat
sejahtera
yang Mandiri
: adalah kondisi masyarakat Kabupaten
Murung Raya yang secara lahir dan batin
mendapatkan rasa aman dan makmur dalam
menjalani kehidupan secara Mandiri.
Bermartabat : Adalah kondisi masyarakat yang mempunyai
harkat yang baik dan berbudi pekerti yang
luhur.
Pembanguna
n Perdesaan
: Adalah proses dimana masyarakat
perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan
untuk meningkatkan taraf hidup.
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
(5) Meningkatkan tata kelola yang baik (good
governance) dan pemerintahan yang bersih (clean
government). Hal ini untuk menciptakan tata
pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, efektif dan
efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dan kehidupan yang lebih baik.
(6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan
tata ruang wilayah. Hal ini untuk menciptakan kepastian
berusaha sehingga akan tercapai pembangunan yang
berkelanjutan.
(7) Meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan
beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang
demokratis berbasis kearifan lokal. Hal ini untuk
menciptakan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang
berdisiplin, taat hukum, aman, saling menghargai,
demokratris toleransi dan penghargaan terhadap budaya
lokal.
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam Kebijakan Nasional upaya penanganan sanitasi dengan
melaksanakan kegiatan program percepatan pembangunan sanitasi
permukiman, yang mana dalam menyusun diperlukan prioritas untuk
penanganan, peningkatan pelayanan sanitasi tersebut hingga
informasi tersebut dapat menghasilkan pemetaan kondisi sanitasi
permukiman yang baik, dan hal tersebut juga akan di sampaikan
dalam Buku Putih Sanitasi.
Adapun maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi untuk Kabupaten
Murung Raya ini adalah untuk menyediakan dan mempersiapkan dasar
– dasar yang menjadi acuan bagi dimulainya pekerjaan pengembangan
sanitasi yang lebih terintegrasi sebagai panduan dalam kebijakan
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 9
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
daerah untuk kegiatan pengelolaan sanitasi, serta rencana tindak
anggaran perbaikan dan peningkatan sanitasi. Jelasnya akan disusun
secara rinci mengenai tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi
Kabupaten Murung Raya yaitu sebagai berikut :
1. Mempersiapkan data exsisting dan mengolah data tersebut
sebagai bahan sanitasi yang meliputi limbah domastik, drainase
lingkungan, persampahan, PHBS, air bersih serta limbah medis
yang ada di sarana medis setempat yang kedepannya dijadikan
prioritas pembangunan sanitasi.
2. Menyusun pedoman pelaksanaan untuk menyediakan
pengembangan sanitasi Kabupaten Murung Raya sehingga sasaran
pengembangan maupun pembangunan sanitasi tepat guna di
lingkungan masyarakat.
3. Menyusun pedoman pelaksanaan untuk menyediakan acuan
strategis sanitasi kota/kabupaten karena menjadi tolak ukur dan
dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK).
4. Dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi perencanaan
pembangunan daerah khususnya bidang air limbah domestik.
5. Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan
investasi di bidang sanitasi.
6. Dimanfaatkan sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana
target pencapaian pembangunan di bidang sanitasi dikembangkan.
7. Sebagai perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan
berkelanjutan untuk mencapai target pembangunan sanitasi
universal access pada Tahun 2015-2019.
8. Sebagai wadah untuk memberikan informasi bagi seluruh pihak
yang berkepentingan dalam upaya agar terciptanya sinergi dalam
menjalankan peran pembangunan sanitasi ke depan.
9. Dapat memberikan bahan yang mendasar bagi penetapan
kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 10
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
datang sehingga lebih terencana dalam penyusunan Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
10. Dasar Penerapan Penyusunan Stragei Sanitasi Kabupaten/Kota
(SSK).
1.4.Motodelogi
1.4.1. Metode Penyusuan Buku Putih Sanitasi ( BPS )
Dalam metodologi ada beberapa hal yang terkait akan
disampaikan baik penyusunan metode penyusunan BPS (Buku
Putih Sanitasi) itu sendiri yang nantinya pengumpulan data primer
dan data sekunder dibedakan atas data sekunder teknis dan non
teknis untuk profil sanitasi yang meliputi atas data sebagai
berikut :
Air limbah domestik;
Persampahan;
Drainase lingkungan, serta;
Adanya data promosi higiene dan sanitasi.
Data sekunder dijadikan sebagai data dasar oleh Pokja Sanitasi
Kabupaten Murung Raya untuk menyusun profil umum wilayah,
serta memetakan profil, dan menganalisis guna penentuan awal
area beresiko Kabupaten Murung Raya.
Adapun sumber data sekunder lainya adalah dokumen
Rancangan RTRW Kabupaten Murung Raya, RJMD Kabupaten
Murung Raya Dalam Angka, RPIJM, dan juga Renstra dan Renja
SKPD, laporan realisasi APBD Kabupaten Murung Raya serta
beberapa dokumen pendukung perencanaan yang berkaitan
dengan Kabupaten Murung Raya baik sektor wilayah lainya.
Data primer diperoleh dari Studi Penilaian Resiko Kesehatan
Lingkungan atau yang dikenal dengan sebutan EHRA
(Environmental Health Risk Assessment) karena data studi EHRA
merupakan studi pendekatan yang menggunakan partisipatif
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 11
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
untuk mengetahui sarana sanitasi yang ada dalam tingkat
rumah tangga serta higienitas pada lingkungan di dalam
perilaku masyarakat. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat
untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau buang air besar
sembarangan.
Langkah kedepan, studi EHRA sendiri akan di gunakan
sebagai penetapan area beresiko sanitasi yang berdampak
buruk bagi wilayah tertentu yang memerlukan pengembangan
sanitasi Kabupaten Murung Raya.
Sedangkan data primer lainya berupa studi komunikasi dan
pemetaan media, pelaksanaan studi pemberdayaan masyarakat
baik dari sisi Gender dan Kemiskinan dan juga ketersediaanya
wadah untuk layanan sanitasi (Sanitation Supply
Assesment/SSA), Kajian Kelembagaan, Kajian Keuangan dan
Kajian Sanitasi Sekolah.
1.4.2. Kerangka Penyusunan Buku Putih Sanitasi ( BPS )
Dalam kerangka penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS)
merupakan diagram alur proses mulai tahapan awal sampai
dengan tahapan akhir yang menjadi intisari dalam proses
penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Murung Raya yang
disepakati oleh kelompok kerja (Pokja) yang sudah terbentuk.
Kerangka penyusunan tersebut akan dijelaskan melalui
diagram alur proses penyusunan sebagai pegangan dasar dalam
pelaksanaan penyusunan buku putih sanitasi ini untuk lebih jelas
lagi dapat dilihat dalam kerangka Penyusunan Buku Putih
Sanitasi Kabupaten Murung Raya berikut ini.
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 12
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
1.5.Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan
Lainya
1.5.1. Dasar Hukum
Dasar hukum yang ada kaitanya dengan dokumen
perencanaan lainya ini adalah salah satu keterkaitan payung
hukum sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan
penyusunan buku putih sanitasi karena itu bunyi dari dasar
hukum tersebut itu juga menjadi pondasi yang
menghubungkan dalam pencapaian pelaksanaan sanitasi
permukiman yang bersifat strategis. Adapun dasar hukumnya
adalah sebagai berikut :
Undang-undang
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 13
Bab 3 dan Bab 4 Bab 5Bab 1 dan Bab 2 BUKU PUTIH SANITASI
KABUPATEN MURUNG RAYA
PROSES
PRODUK
Masukan untuk
penyusunann dokumen SSK
INTERNALISASI & PENYIAPAN PERSEPSI
Kick Of Meeting Kabupaten Murung Raya
Kesepahaman pentingnya BPS Sepakati Rencana Kerja Pokja Pembagian dan Tanggung
Jawab anggota PokjaFINALISASI BUKU PUTIH
Ringkasan buku putih Advokasi ke SKPD
Terkait Konsultasi publik Finalisasi dan
pengesahan
PENETAPAN AREA BERESIKO SANITASI
Penentuan Awal Area Beresiko
Verifikasi Hasil penetapan awal dengan melakukan kunjungan lapangan
Konsultasi dengan SKPD terkait dan tetapkan area beresiko sanitasi
Penentuan area beresiko PETA AREA BERESIKO
PENILAIAN PROFIL SANITASI
Sistem Sanitasi di Kabupaten Murung Raya
Permasalahan & isu Strategi Indetifikasi program dan
kegiatan pengembangan Sanitasi Yang sedang Berjalan
Pengumpulan Data Primer Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA), Studi peran serta Swasta dalam penyediaan layanan Sanitasi,konsolidasi data kelembagaan terkait sanitasi, Pemetaan keuangan dan perekonomian Daerah, Kajian Peran serta Masyarakat, Kajian sanitasi sekolah
PENYIAPAN PROFIL WILAYAH
Ruang Lingkup Sanitasi Kick Of Meeting Kabupaten Murung Raya
Penyepakatan cakupan wilayah kajian BPS
Pengumpulan Data Sekunder
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
13. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 14
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
dan Kawasan Permukiman;
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah tanggal 4 Pebruari 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 15
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Nasional Pengeloaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun
2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 16
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah
Domestik.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun
2003 tentang Penetapan Kelas Air.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau
kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010
tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
Keputusan Menteri Kesehatan
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan
Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan
bangunan umum.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001
Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan
Lingkungan ).
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang
kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008
tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 17
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola
Sumber Daya Air;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 04 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005 s/d 2025
(Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan
Tengah Nomor 34).
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 1
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-
2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Kabupaten Murung Raya;
2. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/228/2015
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Permukiman
Kabupaten Murung Raya.
1.5.2. Keterkaitan Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan
Perencanaan Lainya
Ada beberapa hal keterkaitan Buku Putih Sanitasi yang
menjadi acuan dengan dokumen perencanaan lainnya. Salah
satunya adalah dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013-2018 terkait muatan sanitasi yang mana dalam
RPJMD sendiri menyebutkan bahwa ada beberapa point yang
menjadi sorotan yaitu sebagai berikut :
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 18
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
1. Adanya Kawasan Suaka Alam dengan luas 192,317 ha
yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya, namun
kegiatan pertambangan menyebar kebeberapa kawasan
yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan suaka
alam.
2. Menurunnya kualitas pemukiman (Kawasan Kumuh)
pencemaran lingkungan melalui air, udara dan sampah,
terutama daerah pinggiran sungai;
3. Rendahnya jumlah dan kualitas penduduk yang tersediaa
sehingga pembangunan diwilayahnya belum berkembang.
4. Tingginya kerusakan lingkungan akibat exploitasi sumber
daya alam kurang terkendali (Pertambangan, Kehutanan,
HTI, Permukiman)
5. Alih fungsi guna lahan untuk perkebunan, HTI,
Permukiman dan Pertambangan
6. Sarana dan prasarana wilayah belum menjangkau ke
seluruh Kecamatan yang ada serta kondisinya belum
memadai.
1.5.3. Hubungan Buku Putih Sanitasi Dengan Rancangan
Peraturan Daerah RTRW Kabupaten
Muatan RTRW Kabupaten tentunya menjadi tolak ukur
yang dapat dijadikan dasar sebagai acuan untuk mengetahui
wilayah pengembangan dalam suatu kabupaten. Oleh karena
itu, Kabupaten Murung Raya melakukan langkah dalam
pengembangan wilayah pemukiman perkotaan yang masih
sangat memerlukan program dan pengembangan sanitasi
secara terencana dan tepat sasaran terhadap peruntukannya.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
mengambil langkah penetapan Wilayah Pengembangan (WP),
baik sampai dengan Sub Satuan Wilayah Pengembangan
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 19
Buku Putih SanitasiKabupaten Murung Raya
2015
(SSWP) maupun dalam berbagai sektor pendukung yang ada
di tiap masing wilayah berdasarkan peruntukanya, karena di
Kabupaten Murung Raya sendiri pemanfaatan wilayah
pengembangan mengandalkan potensi sumber daya alam
sehingga diharapakan pengembangan suatu kabupaten bisa
mengikuti perkembangan potensi alam yang ada menjadi
pengembangan roda perekonomian masyarakat.
Rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten
Murung Raya berpijak pada visi, misi Kepala Daerah dan
prioritas pembangunan yang salah satunya mencakup
pembangunan infrastruktur yang merata. Infastruktur yang
dimaksud adalah prasarana perhubungan, pendidikan dan
kesehatan yang meliputi salah satunya adalah sanitasi
wilayah.
Perencanaan pembangunan sanitasi wilayah seperti WC umum dan sarana pengolahan limbah diharapkan mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat kota maupun desa yang berbasis masyarakat.
Pokja Sanitasi Permukiman Kabupaten Murung Raya Page 20