BAB Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde … · 2020. 9. 9. ·...
Transcript of BAB Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde … · 2020. 9. 9. ·...
Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik
Ekonomi Masa Orde Baru dan Reformasi
BAB
❸
Pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998.Sumber gambar: wikimedia.org
Sumber: wikimedia.org
Pembacaan sumpah jabatan Soeharto sebagai Presiden RI pada 1968.
Berlangsungnya pemerintahan Orde Barudi Indonesia diawali sejak terjadinyaG30S/PKI yang menewaskan beberapapimpinan tertinggi Angkatan Darat.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
G30S/PKI berhasil diatasi oleh Soehartoselaku Panglima Kostrad (KomandoStrategis Angkatan Darat).
Sumber: wikimedia.org
Pembacaan sumpah jabatan Soeharto sebagai Presiden RI pada 1968.
Soeharto bertindak mengatasi gerakantersebut berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang ditandatangani Presiden Soekarno.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Pada 27 Maret 1968, MPRS kemudianmengangkat Soeharto menjadi presidendengan tugas utama menyelenggarakanpemilu. Soeharto menamakan masakepemimpinannya ini sebagai Orde Baru.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi.
Demokrasi Pancasila Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
Penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Semua aturan dasar harus dilandasioleh pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945.
Demokrasi PancasilaPresiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan
MPR dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum MPR.
MPR membagi kedaulatan kepada lembaganegara selain presiden dan DPR, antara lain MA dan BPK.
Pembubaran PKI
Penyederhanaan partaipolitik
Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan
Peran ganda atauDwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Berdasarkan Ketetapan (Tap) MPRS No. XXIV/MPRS/1966, PKIresmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarangdi seluruh Indonesia.
Sum
ber: w
ikimed
ia.o
rg
Rakyat menuntut pembubaran PKI
Pembubaran PKI
Penyederhanaan partaipolitik
Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan
Peran ganda atauDwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakangabungan dari Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, danPSII.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungandari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo.
Golongan Karya (Golkar).
Pembubaran PKI
Penyederhanaan partaipolitik
Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan
Peran ganda atauDwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secaraberkesinambungan sebanyak enam kali, yaitu pada tahun1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Asas Luber, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, danrahasia.
Golkar selalu memenangkan pemilu
Pembubaran PKI
Penyederhanaan partaipolitik
Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan
Peran ganda atauDwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga mendudukijabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, sepertiposisi menteri, gubernur, dan bupati.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P-4)
Penataan politik luar negeri Indonesia
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Sejak 1978, pemerintahmenyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakatdi Indonesia.
Semua organisasi yang ada tidakdiperbolehkan menggunakanasas selain Pancasila.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P-4)
Penataan politik luar negeri Indonesia
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Indonesia kembali menjadianggota PBB pada 28 September 1966.
Indonesia jugamembangun hubunganbilateral dengan Malaysia.
Membekukan hubunganTiongkok karena peristiwaG30S/PKI.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)Ⓐ
Repelita I
Repelita II dan III
Repelita IV dan V
Dimulai pada 1969, difokuskan kepada upaya rehabilitasisarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha,dan investasi.
Berlangsung pada 1974-1984, difokuskan pada perencanaanpertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataanpembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian sertaindustri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Diterapkan pada 1984-1994, mempertahankan pembangunansektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkanbarang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, danindustri padat karya.
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
Pada masa Kabinet Pembangunan ke-7 (awal Maret 1998), kondisi bangsa dan negara mulaimemburuk, demikian juga dengan kondisi perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollarAS mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia.
Semakin lesunya iklim bisnis, kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat ketikaada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir 1997.
Krisis ekonomi membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional, ternyataperbankan nasional dimiliiki oleh kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan kredit denganbunga yang ringan, banyak terjadi praktik KKN.
Krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik dan hukumsehingga melahirkan krisis kepercayaan.
Sumber gambar: Wikimedia.org
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
Gerakan Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahanmendasar untuk memperbaiki keadaan.
Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulaimelanda Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti
kesalahan fatal pemerintah Orde Baru.
Pada 21 Mei 1998, menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya, dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J Habibie.
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
Mengganti PresidenSoeharto sebagai
Presiden RI
Agenda Reformasi
Melakukan amandementerhadap UUD 1945
MenghapusDwifungsi ABRI
Memberikan otonomi daerahyang seluas-luasnya
Penegakkansupremasi hukum
Membentuk pemerintahanyang bersih dari KKN
Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi.
Langkah awal
Reformasi
Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang
Pokok-Pokok Reformasi.
Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.
Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang
Pencabutan Referendum.
Ketetapan MPR RI No. XIII tentang Pembatasan Masa
Jabatan Presiden.
Amandemen UUD 1945 (I–IV) dan pelaksanaan pemilu.
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
BJ Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF.
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999–23 Juli 2001)
Sumber: wikimedia.org
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi tentang larangan kepada etnis Tionghok untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga.
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001–20 Oktober 2004)
Sumber: wikimedia.org
Menerbitkan dua undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah,yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Demokrasi Masa ReformasiⒷ
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004–Oktober 2014)
Sumber: wikimedia.org
Membentuk sejumlah institusi hukum, di antaranya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Arah Perkembangan Demokrasi di IndonesiaⒸ
Di dalam amandemen UUD 1945, ada penegasan bahwa sistem pemerintahanpresidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihanpresiden dan wakil presiden secara langsung.
Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam UUD 1945,yaitu:1. presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,2. menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,3. setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,4. pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan
undang-undang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementrian Negara, keleluasan presidendalam menentukan struktur kabinet menjadi terbatas. Undang-Undang tersebut secarategas membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 34 kementerian.