7

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling dalam Amijaya dan Prastiwi (2013) mendefinisikan

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal

(pemilik) menggunakan orang lain agen (manajer) untuk menjalankan aktifitas

perusahaannya. Di dalam teori keagenan yang dimaksud sebagai principal

adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan, sedangkan yang dimaksud

sebagai agen adalah manajemen yang berkewajiban mengelola harta pemilik.

Principal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasional

perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola berkewajiban untuk mengelola

perusahaan sebagaimana yang dipercayakan oleh principal untuk

meningkatkan kemakmuran principal melalui peningkatan nilai perusahaan.

Sebagai imbalan dari principal, agen akan diberikan bonus, kenaikan gaji,

kompensasi serta promosi jabatan.

Kenyataannya, agen sering melanggar kontrak yang telah mereka

sepakati bersama oleh principal yaitu bertanggung jawab dalam

mensejahterakan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang

saham, tetapi dalam kenyataan agen justru lebih mementingkan peningkatan

kesejahteraan untuk diri mereka sendiri. Para manajemen perusahaan

mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya

dengan biaya ditanggung oleh pihak lain.

Untuk mengatasi masalah keagenan yang timbul karena adanya asimetri

informasi, maka perusahaan dapat menggunakan berbagai macam cara salah

satunya dengan mekanisme corporate governance ataupun menggunakan jasa

pihak ketiga yakni jasa auditor untuk menurunkan risiko asimetri informasi

tersebut.

2.2. Konsep Dasar Perbankan

2.2.1. Definisi Bank

Kasmir (2014) menyatakan bahwa menurut Undang-Undang No.10 Tahun

1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup orang banyak. Kuncoro dalam Oktavianti (2013) menyatakan

bahwa definisi dari bank adalah lembaga yang usaha pokoknya ialah

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat

dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya

sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit ke

masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang

saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun

masyarakat dalam negeri.

2.2.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang

kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

tentang perbankan, jenis bank meliputi:

1. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-

kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka, tabungan, dana, atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

2) Menerbitkan surat pengakuan utang;

3) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan

kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas

pembayaran. Tugas dari Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

9

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga;

3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan

Pemerintah.

2. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya, bank-bank di Indonesia dapat dibagi

menjadi lima kategori (Direktori Bank Indonesia, 2011), yakni:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah ialah bank yang seluruh atau sebagian

modalnya dan akta pendiriannya didirikan oleh pemerintah.Contoh

daftar bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia,

Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara.

b. Bank Milik Swasta

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki

oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh

swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank

swasta dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Bank swasta nasional devisa, seperti Bank Central Asia, Bank

CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank OCBC NISP, dan

lain-lain.

2) Bank swasta nasional nondevisa, seperti Anglomas Internasional

Bank (Surabaya), Bank Andara, Bank Artos Indonesia (Bandung),

Bank Bisnis Internasional (Bandung), Bank Tabungan Pensiunan

Nasional (Bandung), Centratama Nasional Bank (Surabaya), Bank

Dipo International, Bank Fama Internasional (Bandung), Bank

Harda Internasional, Bank Ina Perdana, Bank Jasa Jakarta, Bank

Kesejahteraan Ekonomi, Bank Liman International dan Bank

Yudha Bhakti.

c. Bank Pembangunan Daerah

Bank pembangunan daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu: Bank

Jambi (Jambi), Bank Kalsel (Banjarmasin), Bank Kaltim (Samarinda),

Bank Sultra (Kendari), Bank BPD DIY (Yogyakarta), Bank Nagari

(Padang), Bank DKI (Jakarta), Bank Lampung (Bandar Lampung),

Bank Kalteng (Palangka Raya), Bank BPD Aceh (Banda Aceh), Bank

Sulsel (Makassar), Bank BJB (Bandung) dahulu dikenal sebagai Bank

Jabar Banten atau BPD Jawa Barat, Bank Kalbar (Pontianak), Bank

Maluku (Ambon), Bank Bengkulu (Kota Bengkulu), Bank Jateng

(Semarang), Bank Jatim (Surabaya), Bank NTB (Mataram), Bank

NTT (Kupang), Bank Sulteng (Palu), Bank Sulut (Manado), Bank

BPD Bali (Denpasar), Bank Papua (Jayapura) dahulu dikenal sebagai

BPD Irian Jaya, Bank Riau Kepri (Pekanbaru) dahulu dikenal sebagai

Bank Riau, Bank Sumsel Babel (Palembang) dahulu dikenal sebagai

Bank Sumsel, Bank Sumut (Medan).

d. Bank Campuran

Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu

atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan

oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki

sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang

berkedudukan di luar negeri. Bank yang temasuk dalam kategori ini

antara lain: Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris,

Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank

Chinatrust Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank KEB Indonesia,

Bank Mizuho Indonesia, dan lain-lain.

e. Bank Asing

Bank asing adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki

oleh pihak asing, yaitu: Bank of America, Bangkok Bank, Bank of

China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Royal

Bank of Scotland, Standard Chartered, The Bank of Tokyo-Mitsubishi

UFJ.

3. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Status

a. Bank Devisa

Bank devisa ialah bank yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat

11

memberikan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan sudah

mendapat izin Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa ialah bank yang belum mendapat izin dari Bank

Indonesia untuk memberikan lalu lintas pembayaran dalam dan luar

negeri seperti bank devisa.

4. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Cara Penentuan Harga

a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga

sebagai harga dan mengenakan biaya dalam nominal ataupun

persentase tertentu (fee base) dalam mendapatkan keuntungan dan

menentukan harga produk bank.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan

perjanjian menurut hukum islam dalam pembiayaan berdasarkan

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan

memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal

berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau tanpa adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.2.3. Fungsi Bank

Fungsi bank dapat dibedakan menjadi tiga (Triandaru & Santoso, 2006)

yakni:

a. Agent of Trust

Bank adalah lembaga kepercayaan, oleh karenanya bank memiliki fungsi

financial intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang

kelebihan dana dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana.

Fungsi dari financia lintermediary ini akan dapat berjalan apabila

dilandasi unsur kepercayaan (trust). Dalam hal ini masyarakat akan

menyimpan dananya apabila dilandasi unsur kepercayaan dan pihak bank

sendiri akan menempatkan dananya kepada masyarakat juga dengan

dilandasi unsur kepercayaan juga.

b. Agent of Development

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan

perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling

mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak dapat bekerja

dengan baik apabila sektor moneter tidak berjalan dengan baik. Tugas

bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk

kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian

masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi

barang atau jasa.

c. Agent of Service

Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan

penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa

yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, letter of credit,

automated teller machine, money market, capital market, dan lain-lain.

Jasa-jasa yang ditawarkan tersebut erat kaitannya dengan kelancaran

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.3. Manajemen Laba

Ekasiwi dalam Pangaribuan (2014) menyatakan bahwa manajemen laba

merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu

standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi seperti yang

mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki atau

digunakan perusahaan.

Scott (2009) menyebutkan beberapa faktor yang mendorong manajer

dalam melakukan kegiatan manajemen laba antara lain:

1. Bonus Scheme

Laba perusahaan sering dijadikan indikator kinerja manajer perusahaan,

sehingga para manajer akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan guna

memperoleh bonus yang diharapkan akan diterima.

2. Debt Covenant

Kontrak utang jangka panjang mampu mempengaruhi perusahaan, dimana

ketika perusahaan mempunyai kemungkinan dalam melanggar perjanjian

utang, maka manajer akan cenderung memilih metoda akuntansi yang

13

dapat menggeser laba periode mendatang ke periode berjalan dengan

harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak

utang yang mampu membuat perusahaan membayar bunga lebih tinggi.

3. Political Motivation

Manajer pada perusahaan-perusahaan skala besar dan industri strategis

akan berusaha menurunkan laba pada saat periode kemakmuran yang

tinggi, dengan harapan akan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari

pemerintah.

4. Taxation Motivations

Para manajer akan berusaha mengurangi laba yang dilaporkan dengan

tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

5. Pergantian Chief Executive Officer (CEO)

CEO yang akan segera lengser dari jabatannya akan berusaha

memaksimalkan laba yang dilaporkan guna meningkatkan jumlah bonus

yang akan diterima, begitupun apabila manajer memiliki kinerja yang

dirasa buruk, mereka akan cenderung menaikkan jumlah laba guna

menghindari pemecatan.

6. Initial Public Offering

Informasi keuangan perusahaan yang menjual saham kepada publik akan

berusaha memberikan sinyal positif kepada investor potensial, sehingga

ada kecenderungan manajer yang akan melakukan penawaran saham

perdana (initial public offering) untuk menaikkan jumlah laba sehingga

dapat mempengaruhi keputusan investor potensial.

Scott (2009) pun mengemukakan 7 (tujuh) pola manajemen laba yakni:

1. Taking a Bath

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO

baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, dimana

diharapkan di masa yang akan datang laba yang dilaporkan akan semakin

terlihat besar.

2. Income Minimazation

Pola ini dilakukan saat perusahaan mencapai tingkat profitabilitas yang

tinggi sehingga jika laba perioda mendatang turun dapat diatasi dengan

mengambil laba perioda sebelumnya.

3. Income maximization

Pola ini dilakukan saat laba perusahaan menurun, dimana tujuannya untuk

melaporkan laba yang lebih tinggi untuk mencegah pelanggaran perjanjian

utang ataupun untuk tujuan memperoleh bonus yang lebih tinggi.

4. Income Smoothing

Pola ini dilakukan dengan meratakan laba guna mengurangi volatilitas laba

yang terlalu tinggi, dikarenakan biasanya investor lebih cenderung

menyukai perusahaan yang memiliki laba relatif stabil.

5. Offsetting extraordinary/unusual gains

Pola ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa

atau temporal yang berlawanan dengan trend laba.

6. Aggresive accounting applications

Pola yang dilakukan untuk membagi laba antar perioda.

7. Timing Revenue dan Expense Recognition

Pola ini dilakukan dengan mengatur waktu pengakuan suatu transaksi

pendapatan serta transaksi biaya, misalnya mengakui pendapatan yang

akan datang di perioda saat ini serta menunda pengakuan pendapatan saat

ini.

Anggraita (2012) menyebutkan bahwa manajemen laba di perbankan

dapat dilakukan melalui diskresi atas nilai wajar kredit atau biasa disebut

dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit. Dalam Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November

1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau

penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Cadangan Umum PPAP : Kredit Kategori Lancar < 1%

2. Cadangan Khusus PPAP :

a. 5% x Kredit Kategori Dalam Perhatian Khusus

b. 15% x (Kredit Kategori Kurang Lancar – Nilai Agunan)

c. 50% x (Kredit Kategori Diragukan – Nilai Agunan)

d. 100% x (Kredit Kategori Macet – Nilai Agunan)

15

Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP

pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering

disebut dengan istilah CKPN. Dalam CKPN, pembentukan atau penyisihan

dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika

menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu

mengalami impairment (penurunan), maka bank itu harus membentuk dana

atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut

didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank

memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk

kreditnya. Walaupun begitu, kebijakan bank itupun tidak boleh melenceng dari

beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan

Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 55.

Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan

PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) Revisi 2008 dibagi menjadi :

1. Individual

Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN

Individual dengan menggunakan metode seperti di bawah ini:

a. Discounted Cash Flow : Estimasi arus kas masa akan datang

(pembayaran pokok + bunga) yang didiskonto dengan suku bunga.

b. Fair Value of Collateral : Dengan memperhitungkan nilai arus kas

atas jaminan atau agunan di masa yang akan datang.

c. Observable Market Price : Ditentukan dari harga pasar dari kredit

tersebut.

2. Kolektif

Setiap bank dapat memilih beberapa ketentuan dalam menentukan nilai

CKPN pada kelompok kolektif ini sebagai berikut :

a. Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa akan

datang.

b. Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari kredit debitur

setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya.

Dari beberapa metode pengukuran CKPN diatas, maka akan diperoleh

besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut dengan

membutuhkan data-data probability of default dan kerugian historis minimal 3

tahun kebelakang.

Untuk mengetahui besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana kredit

suatu bank berdasarkan perhitungan PPAP, maka kredit bank tersebut tinggal

dikalikan saja dengan persentase dari kolektibilitas kredit tersebut yang sesuai

dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI. Sedangkan untuk menentukan

besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana dari kredit suatu bank

berdasarkan perhitungan CKPN, maka bank harus menentukan terlebih dahulu

kredit dari debitur mana saja yang mengalami impairment (penurunan nilai).

Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit itu ditentukan dari selisih

antara nilai tunggakan kredit debitur tersebut sebelum dan sesudah terjadinya

impairment (penurunan nilai).

2.4. Kualitas Audit

DeAngelo dalam Oktavianti (2013) mendefinisikan kualitas audit sebagai

probabilitas penilaian pasar bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji

material dan pasar percaya bahwa ketika ada kesalahan atau kekeliruan didalam

penyajian laporan keuangan tersebut, maka auditor akan menemukan dan

melaporkannya. Lee et al., dalam Anggraita (2012) mendefinisikan kualitas

audit sebagai kemungkinan auditor tidak akan memberikan opini wajar tanpa

pengecualian untuk laporan keuangan yang mempunyai kekeliruan material.

Watkins et al., dalam Oktavianti (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit

bergantung dari kemampuan auditor didalam meminimalisir noise serta bias di

laporan keuangan, serta meningkatkan akurasi informasi laporan keuangan itu

sendiri. Kane dan Velury dalam Heryan & Adiwijaya (2013) mendefinisikan

kualitas audit sebagai kapasitas auditor eksternal untuk mendeteksi kesalahan

material dan bentuk penyimpangan lainnya.

DeAngelo dalam Oktavianti (2013) menyatakan bahwa audit yang

berkualitas merupakan audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten serta

independen. Kompeten disini ialah ketika auditor yang memiliki kemampuan

teknologi, memahami dan melaksanakan audit sesuai prosedur yang tepat, serta

menggunakan metoda pengambilan sampel yang tepat. Sementara independen

disini diartikan ketika auditor menemukan pelanggaran atau salah saji, maka

auditor akan melaporkan pelanggaran ataupun kekeliruan tersebut. Menurut

DeAngelo dalam Oktavianti (2013), kedua kualitas tersebut hanya dimiliki oleh

KAP yang berukuran besar.

17

Ada empat auditor besar di Indonesia yang merupakan afiliasi dari KAP

big four yakni:

1. KAP Purwanto, Sarwoko, Sandjaja – Afiliasi dari Ernst & Young.

2. KAP Osman Bing Satrio – Afiliasi dari Deloitte Touche Tohmatsu.

3. KAP Sidharta, Widjaja – Afiliasi dari KPMG.

4. KAP Haryanto Sahari & Rekan – Afiliasi dari Pricewaterhouse Coopers.

Ukuran auditor seringkali dipandang mampu merepresentasikan

independensi dan kompetensi dan saat ini sering direpresentasikan dengan KAP

“big four”. KAP big four sering dianggap investor sebagai KAP yang

mempunyai kualitas audit yang lebih tinggi karena memiliki sumber daya yang

berlebih untuk pelatihan staf, investasi kepada teknologi informasi serta

mengembangkan teknik-teknik untuk mendeteksi praktek manajemen laba

(Krishnan, 2005).

2.5. Mekanisme Self-Assessment Corporate Governance Perbankan

Pengertian GCG menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006

tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah “Good Corporate

Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan

kewajaran (fairness)”.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan

pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi

pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan

auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian

intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

rencana strategis bank; dan transparasi kondisi keuangan dan non keuangan.

BI mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP

Tanggal 30 Mei 2007, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari PBI nomor

8/4/PBI/2006, yang telah diperbaharui dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal

5 October 2006. BI – melalui surat edaran tersebut – menjelaskan lebih rinci

kelima prinsip GCG tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses

pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara

efektif.

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

pengelolaan Bank yang sehat.

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional

tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

PBI nomor 8/14/PBI/2006 menyebutkan bahwa setiap bank wajib

menerapkan GCG, termasuk melakukan self-assessment dan menyampaikan

laporan pelaksanaan GCG. Self assessment GCG dilakukan dengan mengisi

kertas kerja self-assessment GCG yang telah ditetapkan, yang meliputi 11

(sebelas) faktor penilaian. Tata cara penilaian secara self-assesment tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan nilai peringkat per faktor, dengan melakukan analisis self-

assessment dengan cara membandingkan tujuan dan kriteria/indikator

yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sebenarnya;

2. Menetapkan nilai komposit hasil self-assessment, dengan cara membobot

seluruh faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan predikat

kompositnya. Indeks tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan skala

likert, dan dengan bobot 10,00%.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dengan skala likert, dan

dengan bobot 20,00%.

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dengan skala likert, dan

dengan bobot 10,00%.

d. Penanganan benturan kepentingan dengan skala likert, dan dengan

bobot 10,00%.

19

e. Penerapan fungsi kepatuhan bank dengan skala likert, dan dengan

bobot 5,00%.

f. Penerapan fungsi audit internal dengan skala likert, dan dengan bobot

5,00%.

g. Penerapan fungsi audit eksternal dengan skala likert, dan dengan

bobot 5,00%.

h. Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern dengan

skala likert, dan dengan bobot 7,50%.

i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur

besar (large exposure) dengan skala likert, dan dengan 7,50%.

j. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan

pelaksanaan GCG dan laporan internal dengan skala likert, dan

dengan bobot 15,00%.

k. Rencana strategis bank dengan skala likert, dan dengan bobot 5,00%.

3. Dalam penetapan predikat, perlu diperhatikan batasan berikut : (1)

Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai

peringkat 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai bank

adalah ”Cukup Baik” dan (2) Apabila dalam penilaian seluruh faktor

terdapat faktor dengan nilai peringkat 4, maka predikat komposit

tertinggi yang dapat dicapai bank adalah ”Baik”.

Penelitian ini menggunakan indeks komposit corporate governance bank

yang dilaporkan secara self-assessment oleh bank tersebut. Indekskomposit

corporate governance merupakan hasil penjumlahan atas sebelas variabel

penilaian tata kelola bank seperti yang telah dijelaskan diatas.

20

2.6. Riset Empiris

Hasil riset empiris penelitian terdahulu akan dinyatakan dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti dan

Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian

Metode Analisis

Data Hasil Penelitian

1 M. Doddy Amijaya

& Andri Prastiwi

(2012)

Pengaruh Kualitas

Audit Terhadap

Manajemen Laba

Untuk mengetahui

pengaruh Kualitas Audit

terhadap Manajemen Laba

Perbankan di Indonesia

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Terdapat pengaruh signifikan antara

kualitas audit yang diproksikan dengan

ukuran KAP terhadap dilakukannya

manajemen laba perbankan.

2 Ingrid Christiani &

Yeterina Widi

Nugrahanti (2014)

Pengaruh Kualitas

Audit Terhadap

Manajemen Laba

Untuk mengetahui

pengaruh Kualitas Audit

terhadap Manajemen Laba

di Indonesia

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Tidak terdapat pengaruh signifikan

antara kualitas audit yang diproksikan

dengan ukuran KAP terhadap

dilakukannya manajemen laba

perbankan.

21

No Nama Peneliti dan

Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian

Metode Analisis

Data Hasil Penelitian

3 Viska Anggraita

(2012)

Dampak Penerapan

PSAK 50/55 (revisi

2006) Terhadap

Manajemen Laba

Perbankan: Peranan

Mekanisme Corporate

Governance, Struktur

Kepemilikan, dan

Kualitas Audit

Untuk mengetahui dampak

penerapan PSAK 50/55

(revisi 2006) terhadap

manajemen laba di

perbankan dan juga

meneliti bagaimana

pengaruh corporate

governance yang meliputi

mekanisme internal

corporate governance

bank, struktur

kepemilikan, dan kualitas

auditor eksternal terhadap

pengaruh penerapan PSAK

50/55 (revisi 2006)

terhadap manajemen laba

di perbankan

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Hasil pengujian menunjukkan ada

penurunan praktek manajemen laba

setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi

2006). Mekanisme corporate

governancetidak signifikan mengurangi

manajemen laba. Terjadi peningkatan

manajemen laba pada bank yang

dikendalikan keluarga dan penurunan

manajemen laba pada bank yang

dikendalikan asing dan bank yang

diaudit oleh auditor spesialis.

22

No Nama Peneliti dan

Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian

Metode Analisis

Data Hasil Penelitian

4 Luhgiatno (2010) Analisis Pengaruh

Kualitas Audit

Terhadap Manajemen

Laba (Studi Perusahaan

yang Melakukan IPO di

Indonesia

Untuk memperoleh bukti

empiris tentang KAP big

fourdan KAP spesialis

industry dalam membatasi

manajemen laba bagi

perusahaan yang

diauditnya pada saat

perusahaan melakukan

IPO

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

KAP big fourdan KAP spesialis industri

terbukti tidak mampu membatasi

praktek manajemen laba bagi

perusahaan yang diauditnya pada saat

perusahaan melakukan IPO

5 Stephanus Wisnu

Pradhana & Felizia

Arni Rudiawarni

(2013)

Pengaruh Kualitas

Audit terhadap

Earnings Management

pada Perusahaan Sektor

Manufaktur yang Go

Public di BEI Periode

2008-2010

Untuk mengetahui apakah

kualitas audit berpengaruh

signifikan negatif terhadap

earning management yang

diukur menggunakan

discretionary accrual pada

perusahaan manufaktur di

BEI

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Kualitas audit yang diproksikan

menggunakan ukuran auditor

berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap manajemen laba dan

spesialisasi auditor berpengaruh positif

signifikan terhadap manajemen laba.

23

No Nama Peneliti dan

Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian

Metode Analisis

Data Hasil Penelitian

6 Arri Wiryadi &

Nurzi Sebrina

(2013)

Pengaruh Asimetri

Informasi, Kualitas

Audit, dan Struktur

Kepemilikan terhadap

Manajemen Laba

Untuk mengetahui secara

empiris pengaruh dari

asimetri informasi,

kualitas audit dan struktur

kepemilikan terhadap

manajemen laba

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Asimetri informasi, kualitas audit dan

struktur kepemilikan tidak mempunyai

pengaruh terhadap manajemen laba.

7 Maya Indriastuti

(2012)

Analisis Kualitas

Auditor dan Corporate

Governanceterhadap

Manajemen Laba

Untuk menguji pengaruh

kualitas auditor dan tata

kelola perusahaan terhadap

manajemen laba di

perbankan korporasi.

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Variabel Kualitas Auditor memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap

manajemen laba, sementara variabel

kepemilikan manajerial dan

kepemilikan institusional beroengaruh

negative dan signifikan. Variabel

proporsi dewan komisaris independen

tidak memberikan pengaruh yang

signifikan dan positif pada manajemen

laba perusahan perbankan di Indonesia.

24

No Nama Peneliti dan

Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian

Metode Analisis

Data Hasil Penelitian

8 Dian Agustia

(2013)

Pengaruh Faktor Good

Corporate Governance,

Free Cash Flow, dan

Leverage Terhadap

Manajemen Laba

Untuk memberikan bukti

empiris pengaruh good

corporate governance,

free cash flow, dan

leverage terhadap

manajemen laba.

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Good corporate governancetidak

berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba, leverage berpengaruh

terhadap manajemen laba, dan free cash

flow berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba.

9 Marihot Nasution

& Doddy Setiawan

(2007)

Pengaruh Corporate

Governance terhadap

Manajemen Laba di

Perbankan Indonesia

Untuk menguji mekanisme

corporate governance

seperti komposisi dewan

komisaris independen,

ukuran dewan komisaris,

dan keberadaan komite

audit terhadap manajemen

laba perbankan di

Indonesia

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Komposisi dewan komisaris independen

mampu mengurangi praktek manajemen

laba perbankan, ukuran dewan

komisaris berpengaruh positif terhadap

manajemen laba perusahaan perbankan,

serta keberadaan komite audit dalam

perusahaan perbankan juga mampu

membatasi praktek manajemen laba

perbankan di Indonesia. Sehingga

corporate governanceberpengaruh

terhadap manajemen laba perbankan

25

No Nama Peneliti dan

Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian

Metode Analisis

Data Hasil Penelitian

10 Ratnaningsih SY

dan Cholis Hidayati

(2012)

Pengaruh Corporate

Governance Terhadap

Manajemen Laba Pada

Perusahaan Perbankan

yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

Tujuan penelitian ini untuk

menguji pengaruh

penerapan corporate

governance yang diukur

dengan proporsi komisaris

independen, ukuran dewan

komisaris dan keberadaan

komite audit terhadap

tindakan manajemen laba

yang dihitung dengan

menggunakan

discretionary accruals

model Jones.

Regresi berganda

menggunakan

laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dari ketiga indikator Corporate

Governance hanya kepemilikan komite

audit yang merupakan variabel

independen yang dapat mempengaruhi

manajemen laba. Berarti indikator Good

Corporate Governance lainnya yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu

proporsi komisaris independen dan

ukuran dewan komisaris bukan

merupakan pengaruh yang signifikan

terhadap manajemen laba.

26

26

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Kualitas Audit pada Manajemen Laba Perbankan di

Indonesia

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak

(nexus of contract) dari faktor-faktor produksi yang ada di dalam perusahaan.

Masalah timbul ketika pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak

manajemen perusahaan yang bukan merupakan pemilik perusahaan (Jensen

& Meckling dalam Amijaya dan Prastiwi, 2013). Teori agensi menyatakan

bahwa pemilik (principal) memberikan wewenang pengambilan keputusan

terhadap pihak lain (agent) guna menjalankan pekerjaan perusahaan,

sehingga dapat menimbulkan masalah.

Masalah yang dapat timbul di teori agensi yaitu karena tujuan agen

dan prinsipal berbeda, maka prinsipal sulit untuk mengendalikan apa yang

dilakukan oleh agen dan muncul risiko informasi yang dihadapi oleh

prinsipal. Risiko informasi tersebut dapat diminimalkan dengan bantuan

pihak ketiga yaitu jasa auditor, dimana prinsipal mengandalkan auditor untuk

memastikan kewajaran laporan keuangan agen dan menurunkan risiko

informasi yang dihadapi oleh prinsipal.

Auditor dihadapkan pada tantangan memenuhi ekspektasi dari pada

pengguna laporan keuangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan

baik, dimana auditor diharapkan mampu menghasilkan opini audit yang

berkualitas. DeAngelo dalam Oktavianti (2013) menyatakan bahwa kualitas

auditor yakni kompetensi dan independensi hanya dimiliki oleh KAP yang

berukuran besar. Ukuran auditor berpengaruh negatif terhadap discretionary

accrual, atau dengan kata lain perusahaan yang menggunakan Kantor

Akuntan Publik (KAP) big four akan memiliki tingkat manajemen laba yang

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memakai KAP big four

sebagai auditornya. Kanagaretnam et al. (2010) melakukan penelitian terkait

hubungan antara reputasi auditor dengan manajemen laba, hasilnya ialah

reputasi auditor memiliki peranan penting dalam membatasi praktek

manajemen laba perbankan.

KAP besar (big four) dipersepsikan akan melakukan audit dengan

lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non-big four) dikarenakan

KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien

27

sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Selain

itu, karena reputasinya yang dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan

mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Banyaknya skandal

akuntansi belakangan ini terutama yang berkaitan dengan motif

mempercantik tampilan kinerja atau laba yang dilaporkan sehingga saham

perusahaan akan terlihat lebih menarik dan menguntungkan bila dibeli

investor di pasar modal mengakibatkan publik terutama investor

mempertanyakan kembali kualitas audit yang telah dilakukan oleh suatu

KAP.

Luhgiatno (2010) menyatakan bahwa sebagian masyarakat

mempunyai persepsi bahwa KAP berskala besar dapat menyebabkan kualitas

audit yang tinggi, namun persepsi tersebut tidak tepat. Pada kenyataannya,

perusahaan yang diaudit oleh KAP bigfour tidak terbukti mampu membatasi

praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Indriani (2010), Saffudin (2011), Indriastuti (2012) menemukan tidak

adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas audit dan manajemen laba

yang disebabkan karena perusahaan yang diaudit oleh KAP besar tidak

terbukti membatasi perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh

perusahaan malah menambah tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan

auditor KAP besar lebih kompeten dan profesional dibanding auditor KAP

non-big4 sehingga ia memiliki pengetahuan lebih banyak tentang cara

mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun melakukan

tindakan manajemen laba.

Penelitian Amijaya dan Prastiwi (2013) membuktikan bahwa kualitas

audit yang diproksikan dengan ukuran auditor berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba, dimana diartikan bahwa peran ukuran KAP dapat

menghambat dilakukannya manajemen laba.

Kualitas audit menjadi perhatian dalam penelitian ini, dimana diduga

ketika bank diaudit oleh KAP big four maka tingkat manajemen labanya akan

rendah dikarenakan KAP tersebut akan berusaha menjaga reputasinya dengan

melakukan audit yang berkualitas, maka hipotesis yang diajukan ialah:

H1 : Kualitas audit akan berpengaruh negatif terhadap praktek

manajemen laba perbankan di Indonesia

28

2.7.2. Pengaruh Mekanisme Self-Assesment Corporate Governance pada

Manajemen Laba Perbankan di Indonesia

Salah satu sistem yang dapat memberikan perlindungan bagi investor dan

kreditor selain kualitas audit yang tinggi ialah sistem corporate governance

(Nasution & Setiawan, 2007). Corporate governance merupakan konsep

yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau

monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen

terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep

corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan

yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Nasution &

Setiawan, 2007).

Praktek manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal

pelaporan akuntansi yang begitu besar. Salah satu penyebab terjadinya kasus-

kasus ini adalah karena lemahnya penerapan praktik corporate governance di

Indonesia (Ratnaningsih & Hidayati, 2012).

Ratnaningsih dan Hidayati (2012) mengemukakan bahwa corporate

governance merupakan sistem yang mengatur serta mengendalikan

perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk pemegang

sahamnya. Situasi eksternal dan internal perbankan yang semakin kompleks,

akan menimbulkan risiko kegiatan usaha perbankan yang beragam sehingga

secara tidak langsung menuntut praktek tata kelola perbankan yang sehat.

Penerapan prinsip good corporate governance selain meningkatkan daya

saing juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan good

corporate governance menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor

perbankan mengelola dana publik, dimana pengendalian sangat diperlukan

untuk memperkecil risiko. Risiko dalam usaha atau bisnis perbankan adalah

sesuatu yang alamiah dan selalu akan dihadapi oleh bank.

Konsep corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat

untuk memonitor kinerja bank dan untuk memberikan keyakinan kepada para

investor bahwa mereka akan menerima return yang sesuai dengan investasi

yang telah ditanamkannya. Brown dan Caylor (2006) mengemukakan bahwa

mekanisme corporate governance yang dilaporkan oleh bank secara self-

assessment mampu menurunkan tingkat manajemen laba. Dari sisi risiko,

semakin baik kualitas corporate governance yang diterapkan akan semakin

29

menurunkan risiko yang dihadapi oleh bank, sementara dari sisi monitoring

maka tindakan manajer akan dapat diawasi, sehingga menurunkan

kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan menurunkan insentif bagi

manajemen dalam melakukan manajemen laba.

Nasution dan Setiawan (2007) menemukan bukti bahwa mekanisme

corporate governance mampu mengurangi manajemen laba di bank,

sementara Anggraita (2012) menemukan bahwa mekanisme corporate

governance tidak signifikan mengurangi praktik manajemen laba di

perbankan Indonesia. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan ialah:

H2 : Mekanisme Self-Assessment Corporate Governance akan

berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba perbankan di

Indonesia

2.7.3. Pengaruh Kualitas Audit dan Mekanisme Self-Assesment Corporate

Governance Secara Bersama-Sama pada Manajemen Laba Perbankan di

Indonesia

Hipotesis satu menjelaskan bahwa audit atas laporan keuangan merupakan

hal yang penting dikarenakan dapat memberikan jaminan atas kualitas

laporan keuangan. Apabila audit yang dilakukan oleh auditor berkualitas

tinggi, maka diharapkan akan mampu mendeteksi praktek manajemen laba

yang dilakukan oleh perusahaan dan mampu menekan kecenderungan

manajemen untuk melakukan praktek manajemen laba.

Hipotesis dua menjelaskan bahwa salah satu sistem yang dapat

memberikan perlindungan bagi investor dan kreditor selain kualitas audit

yang tinggi ialah sistem corporate governance (Anggraita, 2012). Corporate

governance adalah rangkaian proses, kebijakan, kebiasaan, aturan, dan

institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan

suatu perusahaan atau korporasi. Corporate governance juga mencakup

hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta

tujuan pengelolaan perusahaan. Corporate governance juga harus

memberikan insentif yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen dalam

rangka mencapai sasaran, harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif

dan mendorong penggunaan sumber daya yang efektif (Kusumawardhani,

2012).

30

Penelitian ini berusaha melihat apakah benar bahwa audit yang

berkualitas serta apakah mekanisme corporate governance yang diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan

GCG bagi bank umum mampu membatasi praktek manajemen laba

perbankan di Indonesia, sehingga hipotesis yang diajukan ialah:

H3 : Kualitas audit dan mekanisme self-assessment corporate governance

secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap praktek manajemen

laba perbankan di Indonesia.

2.8. Rerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan di penelitian ini, maka

rerangka penelitian akan disajikan dalam diagram 2.1. Rerangka penelitian ini

sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui: (i) pengaruh kualitas

audit terhadap manajemen laba perbankan, (ii) pengaruh mekanisme self-

assessment corporate governance terhadap manajemen laba perbankan di

Indonesia, serta (iii) pengaruh kualitas audit dan mekanisme self-assessment

corporate governance secara bersama-sama terhadap manajemen laba

perbankan di Indonesia.

Gambar 2.1.

Rerangka Penelitian

Kualitas Audit

Mekanisme

Self-Assessment

Corporate Governance

Manajemen Laba

H1

H2

H3

Variabel Kontrol:

- Ukuran Bank

- CKPN tahun sebelumnya

- Capital Adequacy Ratio