9

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi pada dasarnya berhubungan dengan informasi keuangan secara

kuantitatif yang berguna untuk mengambil keputusan. Semakin profesional akuntan

dalam proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansinya, maka akan

semakin baik juga keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk

kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Akuntansi menyediakan cara-cara untuk mengumpulkan dan melaporkan data

ekonomis kepada bermacam-macam pihak yang membutuhkan. Pemilik dan calon

pemilik dapat mengetahui bagaimana posisi keuangan dan prospek perusahaan di

masa yang akan datang. Pihak bank atau pemberi kredit dapat menilai kemampuan

perusahaan dalam beroperasi yang pada gilirannya mempertimbangkan risiko yang

mungkin terjadi sebelum peminjaman. Badan pemerintah berkepentingan terhadap

kegiatan perusahaan dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan pemerintah,

misalnya peraturan perpajakan.

Menurut Harahap (2011:5) akuntansi adalah proses mengidentifikasikan,

mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam

hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para

pemakainya. Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat

memberikan infromasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan

terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu bisnis.

Menurut Samryn (2011:3) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi

yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan.

Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan,

mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai

informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan

berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Menurut Weygant, Kieso dan Kimmel (2011) adalah suatu sistem informasi

yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari

10

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dan akuntansi terdapat

tiga aktivitas utama diantaranya:

a) Aktivitas identifikasi yaitu mengidentifikasikan transaksi-transaksi

yang terjadi dalam perusahaan.

b) Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat

transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan

sistematis.

c) Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan

informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para

pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik

internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa akuntansi adalah sarana untuk

memberikan informasi ekonomi suatu jenis usaha yang bermanfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan menggunakan laporan keuangan

perusahaan misalnya bank, pemegang saham, dan lain-lain. Selain itu, akuntansi juga

berfungsi untuk menghitung berbagai arus kas masuk maupun keluar yang dilakukan

oleh suatu jenis usaha dan hasilnya akan dibuat suatu pembukuan agar dapat dilihat

apakah suatu perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian.

2.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dijelaskan oleh Kieso, et.all (2011:86) dalam bukunya

yang berjudul Intermediate Accounting bahwa terdapat 9 (sembilan) proses akuntansi

atau dapat disebut juga siklus akuntansi karena dilakukan berulang dengan tahapan

yang sama dan harus dilakukan oleh setiap entitas dalam mempersiapkan laporan

keuangan.

Berikut gambar dari proses akuntansi yang harus dilakukan dalam menyiapkan

laporan keuangan:

11

Gambar 2.1 Proses Akuntansi

Sumber:

Kieso Weygandt (2011:86)

2.3 Laporan Keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha

yang dijalankan apakah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat

atau tidak, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal.

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha

yang dijalankan apakah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat

atau tidak, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak eksternal.

Transactions

1. Journalization

6. Prepae

Financial

Statements

7. Closing entries

8. Post-closing

trial balance

9. Reversing

entries

3. Trial balance

2. Posting to Ledger

5. Adjusted trial balance

4. Adjustment Work

Sheet

12

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012:2) tentang Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara

misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang

berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut PSAK No.1 (2009), mengungkapkan bahwa “Dalam rangka

mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi

mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban

termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”.

2.4 Bentuk Hukum Badan Usaha

Menurut Mulhadi (2010), badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis

dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha tidak sama

dengan perusahaan. Badan usaha adalah lembaga sedangkan perusahaan adalah

tempat dimana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Ada berbagai jenis

bentuk hukum badan usaha, yaitu badan usaha milik swasta dan badan usaha milik

negara. Badan usaha milik swasta terdiri dari:

1. Perusahaan perorangan

Perusahaan ini dimiliki oleh perseorangan. Modalnya milik pribadi, baik

aset pribadi maupun pinjaman dengan tanggung jawab pribadi. Perusahaan

ini berbentuk sederhana, tetapi bukan berarti digolongkan ke dalam

perusahaan kecil. Perusahaan ini dipimpin langsung oleh pemiliknya dan

keuntungan menjadi keuntungan pemilik. Segala resiko atau kerugian

menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik.

2. Perseroan firma (FA)

Perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang ini menjalankan usahanya

dengan cara menggabungkan modal dan tenaga. Proses pendirian badan

13

usaha ini dilakukan di depan notaris sehingga terdapat akta pendirian

perusahaan. Pemilik firma biasanya saling mengenal satu sama lain, maju

mundurnya firma ditentukan oleh keputusan dan kinerja bersama.

Berdirinya usaha berbentuk firma dapat berakhir apabila salah satu pendiri

atau pemiliknya meninggal dunia.

3. Perseroan Terbatas (PT)

PT biasanya didirikan oleh beberapa orang pendiri. Masing-masing pemilik

memiliki tanggung jawabnya yang terbatas. Tanggung jawab mereka sesuai

dengan banyaknya saham yang mereka miliki masing-masing individu

pemilik. PT yang didirikan di depan notaris dapat digolongkan sebagai

badan hukum, dan akta notaris tersebut dilaporkan ke Departemen

Kehakiman untuk disahkan dan diumumkan dalam berita Negara.

Sedangkan menurut Samryn (2011:17), Perseroan Terbatas merupakan

badan usaha yang lebih formal yang pembentukan dan operasinya terakhir

diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007. Dalam

praktiknya bentuk badan usaha ini juga masih terbagi tiga kategori sebagai

berikut:

a. PT Tertutup

Perusahaan ini berbadan hukum PT, tetapi saham-sahamnya dimiliki

secara terbatas oleh orang-orang atau badan hukum yang namanya

tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Perusahaan ini tidak

menjual sahamnya kepada masyarakat luas.

b. PT Terbuka

Dari segi hukum perusahaan ini sama dengan PT Tertutup. Tetapi

perusahaan terbuka memiliki izin-izin tambahan dari Bursa Efek untuk

menjual sahamnya kepada masyarakat luas dan memperdagangkannya

di bursa efek. Dalam laporan keuangannya, perusahaan ini

mencantumkan namanya dengan akhiran Tbk.

c. PT Persero

Antara perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdapat PT

Persero. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan milik

negara. PT Persero dapat menjadi PT Terbuka dan dapat juga menjadi

PT Tertutup.

14

4. Persekutuan komanditer (CV)

Perusahaan Komanditer atau CV merupakan perusahaan yang didirikan

oleh beberapa orang yang terdiri atas peserta yang memiliki tanggung

jawab terbatas dan peserta yang memiliki tanggung jawab tak terbatas.

5. Yayasan

Yayasan adalah bentuk usaha yang bergerak di bidang yang bersifat sosial.

Pendiri yayasan tidak mempunyai hak atas kekayaan dari yayasan.

Menurut Samryn (2011:18), yayasan harus menyelenggarakan akuntansi

untuk modal saham dan dividen yang dibagikan kepada para pemegang

saham. Praktik usaha seperti ini sangat memerlukan informasi keuangan

yang akurat karena yang berkepentingan terhadap informasi bukan hanya

pemilik, tetapi juga manajemen yang mendapat kepercayaan untuk

mengelola bisnis yang bersangkutan.

2.5 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Usaha Mikro

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2) Usaha Kecil

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini.

3) Usaha Menengah

Menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau

15

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

2.6 Standar Akuntansi Keuangan

Menurut SAK ETAP (2009), Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan

dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

Akuntansi Indonesia.

Standar akuntansi tersebut berguna sebagai pedoman atau acuan dalam

penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan entitas menjadi lebih

seragam dengan standar akuntansi yang berlaku

Terdapat dua badan utama penyusun standar akuntansi yang berlaku di seluruh

belahan dunia yaitu International Accounting Standard Boards (IASB) dan Financial

Accounting Standard Boards (FASB). Dimana IASB menerbitkan standar akuntansi

keuangan yang bernama International Financial Reporting Standards (IFRS),

sedangkan FASB menerbitkan standar akuntansi yang berlaku umum bernama

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus melakukan revisi terhadap

Standar Akuntansi Keuangan dengan melakukan proses konvergensi (convergence)

sesuai dengan IFRS. Dari hasil proses tersebut, maka pada Juli 2009, Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) menghasilkan empat pilar Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal

dengan empat pilar yang terdiri dari:

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK Umum)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum adalah standar akuntansi

keuangan yang dikonvergensi ke IFRS. SAK Umum ini berlaku untuk

perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dimana perusahaan

tersebut tercatat di pasar modal.

b. Standar Akuntansi Keuangan ETAP (SAK ETAP)

SAK ETAP ini akan membantu menyediakan pelaporan keuangan yang

relevan dan andal dengan standar akuntansi yang lebih sederhana

dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS yang digunakan oleh SAK

16

Umum. SAK ETAP dapat digunakan oleh perusahaan yang tidak

memiliki akuntabilitas publik.

c. Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Syariah berlaku untuk entitas yang melakukan

transaksi bisnis berbasis syariah. Standar Akuntansi Syariah didukung

oleh tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa

Arab.

Dengan adanya standar ini diharapkan dapat membantu dan mendukung

industri keuangan syariah menjadi semakin berkembang di Indonesia.

d. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Dwi Martani, dkk (2012:16), Standar Akuntansi Pemerintah

adalah standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

2.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP) yaitu sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang entitas

tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu sebuah entitas yang tidak mempunyai

akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan

umum (general purpose) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam

pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Berdasarkan SAK ETAP (IAI 2009, h.1, par. 1.1), entitas yang memiliki

akuntabilitas publik signifikan yaitu sebuah entitas yang mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator

lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar

masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek,

dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

17

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan

SAK ETAP jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan

penggunaan SAK ETAP untuk pembuatan laporan keuangannya. SAK ETAP

diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1

Januari 2011. Penerapan lebih cepat diperkenankan. Jika hal itu dilakukan

perusahaan, makan entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan

keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (SAK ETAP 2009:166).

2.8 Latar Belakang dan Manfaat SAK ETAP

Tidak hanya memberikan solusi atau jawaban dari persoalan mengenai

standar pembuatan laporan keuangan di UKM ataupun tujuan mengenai kesiapan

untuk standar pelaporan internasional ketika go public, tetapi ada manfaat yang

dapat diraih dengan penggunaan SAK ETAP. Manfaat utama adalah pembiayaan

yang lebih rendah dan penggunaan yang lebih sederhana, namun meskipun

sederhana tapi hasil perhitungannya tetap dapat diandalkan, mudah diterapkan dan

dapat diaudit. Bila dibandingkan dengan penggunaan PSAK Umum yang dinilai

lebih kompleks dan membutuhkan banyak opini dari auditor atau professional

judgement. Disamping itu, entitas akan lebih terampil lagi dalam mempersiapkan

laporan keuangannya yang lebih akurat, memberikan informasi keuangan yang tepat

dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

2.9 Perbandingan SAK UMUM dengan SAK ETAP

Tabel 2.1

Perbandingan PSAK dengan SAK ETAP

No. Elemen SAK UMUM SAK ETAP

1

Penyajian

Laporan

Keuangan

a. Laporan posisi keuangan

b. Informasi yang disajikan

dalam laporan posisi keuangan

c. Pembedaan aset lancar

dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek

Sama dengan PSAK, kecuali

informasi yang disajikan

dalam neraca, yang

menghilangkan pos:

a. Aset keuangan

b. Properti investasi yang

diukur pada nilai wajar

18

dan jangka panjang

d. Aset lancar

e. Liabilitas jangka pendek

f. Informasi yang disajikan

dalam laporan posisi

keuangan atau catatn atas

laporan keuangan

c. Aset biolojik yang diukur

pada biaya perolehan dan

nilai wajar

d. Kewajiban berbunga

jangak panjang

e. Aset dan kewajiban pajak

tangguhan

f. Kepentingan non

pengendalian

2 Laporan Laba

Rugi

Laporan laba rugi

komprehensif

a. Informasi yang disajikan

dalam Laporan Laba Rugi

Komprehensif

b. Laba rugi selama periode

c. Pendapatan komprehensif

lain selama periode

d. Informasi yang disajikan

dalam laporan laba rugi

komprehensif atau catatan

atas laporan keuangan.

Tidak sama dengan PSAK

yang menggunakan istilah laporan laba rugi

komprehensif, SAK ETAP

menggunakan istilah

Laporan Laba Rugi.

3

Penyajian

Perubahan

Ekuitas

Sama dengan PSAK, kecuali

untuk beberapa hal yang

terkait dengan pendapatan

komprehensif lain.

4

Catatan atas

Laporan

Keuangan

a. Catatan atas laporan

keuangan

b. Struktur

c. Pengungkapan kebijakan akuntansi

d. Sumber estimasi

ketidakpastian

e. Modal

f. Pengungkapan lain

Sama dengan PSAK, kecuali

pengungkapan modal.

5 Laporan Arus

Kas

a. Arus kas aktivitas

operasi: metode

langsung dan tidak

langsung.

b. Arus kas aktivitas

investasi

c. Arus kas aktivitas

pendanaan

d. Arus kas mata uang

Sama dengan PSAK,

kecuali:

a. Arus kas aktivitas

operasi: metode tidak

langsung.

b. Arus kas mata uang

asing tidak diatur

19

asing

e. Arus kas bunga dan

dividen, pajak penghasilan dan

transaksi non kas

6

Laporan

Keuangan

Konsolidasi dan terpisah

a. Persyaratan penyajian

laporan keuangan

konsolidasi

b. Entitas bertujuan khusus

c. Prosedur konsolidasi

d. Laporan keuangan tersendiri

e. Laporan keuangan

gabungan

Tidak diatur.

(Bab 12)

7

Kebijakan

akuntansi,

estimasi dan

kesalahan

PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih untuk periode

berjalan, kesalahan mendsar

dan perubahan kebijakan akuntansi)

a. Laba atau rugi bersih

untuk periode berjalan

b. Kesalahan mendasar

c. Perubahan kebijakan

akuntansi

d. Pemilihan dan penerapan

kebijakan akuntansi

e. Konsistensi dan

perubahan kebijakan akuntansi

f. Perubahan estimasi

akuntansi

g. Kesalahan

h. Pos luar biasa

i. Laba atau rugi dari

aktivitas

j. Operasi yang tidak

dilanjutkan

k. Perubahan estimasi

akuntansi

l. Penerapan suatu standar akuntansi keuangan

m. Perubahan kebijakan

akuntansi

n. Perubahan kebijakan

SAK ETAP sudah maju satu

langkah dibandingkan

PSAK (tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau

rugi luar biasa”).

20

akuntansi yang lain

8 Instrumen

Keuangan Dasar

a. Ruang lingkup: aset dan

kewajiban keuangan

b. Instrumen keuangan dasar

c. Diklasifikasikan pada

nilai wajar melalui

laporan laba rugi,

dimiliki hingga jatuh

tempo, tersedia untuk

dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan

d. Impairment

menggunakan incurred loss concept

e. Derecognition

f. Hedging dan derivatif

g. Ruang lingkup: investasi

pada efek tertentu

h. Klasifikasi trading, held

to maturity, dan

available for sale

PSAK 50 tahun 1998.

9 Persediaan

a. Pengukuran persediaan

b. Biaya persediaan

c. Biaya pembelian

d. Biaya konversi

e. Biaya lain-lain

f. Biaya persediaan pemberian jasa

g. Teknik pengukuran

biaya

h. Rumus biaya

i. Nilai realisasi bersih

j. Pengakuan sebagai

beban

k. Pengungkapan

Sama dengan PSAK.

10

Investasi pada

perusahaan

asosiasi dan

entitas anak

a. Ruang lingkup: entitas

asosiasi

b. Metode akuntansi

c. Metode biaya

d. Metode ekuitas

e. Model nilai wajar

a. Entitas asosiasi: metode

biaya

b. Entitas anak: metode

ekuitas

21

(PSAK 15)

f. Ruang lingkup: entitas

asosiasi dan entitas anak

g. Metode akuntansi

11

Investasi pada

perusahaan

asosiasi dan

entitas anak

a. Jointly controlled

operation, aset dan entiti

b. Metode akuntansi

c. Metode konsolidasi

proporsional

d. Metode ekuitas

e. Model nilai wajar (PSAK 12)

Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya

menggunakan metode biaya.

12 Properti Investasi

a. Metode akuntansi

b. Model nilai wajar

c. Model biaya

Metode akuntansi: model

biaya.

13 Aset tetap

a. Menggunakan

pendekatan komponenisasi

b. Pengukuran

menggunakan model biaya atau model

revaluasi

c. Pengukuran biaya

perolehan

d. Pengakuan pengeluaran

selanjutnya

e. Penyusutan

f. Tidak perlu review nilai

residu, metode penyusutan dan umur

manfaat setiap akhir

periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi

perubahan saja

Sama dengan PSAK kecuali:

a. Tidak menggunakan

pendekatan

komponensasi

b. Revaluasi diijinkan jika

dilakukan berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

Hal ini mengacu kepada

PSAK 16 tahun 1994

c. Tidak perlu review nilai residu

14 Aset tidak

berwujud

a. Prinsip umum untuk

pengakuan

b. Pengakuan awal,

pengakuan selanjutnya

c. Amortisasi selama umur

manfaat atau 10 tahun

d. Penurunan nilai

menggunakan metode

pembelian

Sama dengan PSAK, kecuali

aset tidak berwujud yang

diperoleh dari

penggabungan usaha.

22

e. Goodwill diamortisasi 5

atau 20 tahun dengan

justifikasi manajemen

15 Sewa

a. Mengatur perjanjian

yang mengandung sewa

b. Klarifikasi bersifat

principle based

c. Laporan keuangan leesee dan lessor

a. Klarifikasi sewa: kombinasi IFRS for

SME’s dan SFAS 13.

b. Laporan keuangan leesse

dan leesor menggunakan

metode akuntansi sewa

guna usaha pada PSAK

30 tahun 1990.

16 Ekuitas

a. Penjelasan

b. Akuntansi ekuitas untuk

badan usaha bukan PT

c. Akuntansi ekuitas untuk

badan usaha PT

d. Reorganisasi

e. Selisih penilaian kembali

Sama dengan PSAK kecuali:

a. Reorganisasi

b. Selisih penilaian kembali

17 Pendapatan

a. Penjualan barang

b. Penjualan jasa

c. Kontrak konstruksi

d. Bunga, dividen dan

royalti

e. Lampiran kasus

pengakuan pendapatan

(PSAK 23)

Sama dengan PSAK.

18 Biaya pinjaman

a. Komponen biaya

pinjaman

b. Pengakuan dan

kapitalisasi biaya

pinjaman

Biaya pinjaman langsung

dibebankan.

23

19 Penurunan nilai

aset

a. Penurunan nilai

persediaan

b. Penurunan nilai non-persediaan

c. Penurunan nilai goodwill

Sama dengan PSAK,

kecuali:

a. Ruang lingkup yang

meliputi semua jenis aset

b. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill

c. ada tambahan penurunan

nilai untuk pinjaman

yang diberikan dan

piutang yang

menggunakan PSAK 31:

Akuntansi Perbankan pargaraf 16 dan 17.

20 Imbalan kerja

a. Imbalan kerja

jangka pendek

b. Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti

menggunakan Projected

Credit Unit (PUC)

c. Imbalan jangka

panjang lainnya

d. Pesangon

pemutusan kerja

Sama dengan PSAK, kecuali

untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika

tidak bisa, menggunakan

metode yang

disederhanakan.

21 Pajak penghasilan

a. Menggunakan deffered

tax concept

b. Pengakuan dan

pengukuran pajak kini

c. Pengakuan dan

pengukuran pajak kini

d. Pengakuan dan

pengukuran pajak

tangguhan

e. Menggunakan tax payable concept

Tidak ada pengakuan dan

pengukuran pajak

tangguhan

22 Mata uang pelaporan

a. Mata uang pencatatan

dan pelaporan

b. Mata uang fungsional

c. Penentuan saldo awal

d. Penyajian komparatif

e. Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan

Sama dengan PSAK, mata

uang pelaporan

a. Mata uang fungsional

b. Pelaporan transaksi mata

uanga asing dalam mata

uang fungsional

c. Perubahan mata uang

fungsional (pada

prinsipnya sama)

24

Sumber:

Ikatan Akuntan Indonesia (2009)

23

Peristiwa setelah

akhir periode

pelaporan

a. Peristiwa yang

memerlukan

penyesuaian

b. Peristiwa yang tidak

memerlukan

penyesuaian

Sama dengan PSAK.

24

Pengungkapan

pihak-pihak yang

mempunyai

hubungan

istimewa

a. Pengertian pihak-pihak

yang memiliki hubungan

istimewa

b. Pengungkapan

Sama dengan PSAK 7.

25 Aktivitas khusus

a. Akuntansi perkoperasian

b. Akuntansi minyak dan

gas bumi

c. Akuntansi pertambangan umum

d. Akuntansi perusahaan

efek

e. Akuntansi reksa dana

f. Akuntansi perbankan

dan asuransi

Tidak diatur.

26 Ketentuan transisi

a. Retrospektif atau

prospektif (jika tidak

praktis) yang diterapkan

secara prospective catch

up (dampak ke saldo

laba)

b. Perpindahan dari dan ke

SAK ETAP

27 Tanggal efektif

Berlaku efektif untuk

laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1

Januari 2011, dan penerapan

dini 1 Januari 2010.

25

2.10 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut SAK ETAP (IAI 2009:2) menyatakan tujuan laporan keuangan

adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus

kas suatu badan usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

2.10.1 Komponen Laporan Keuangan SAK ETAP

Berdasarkan SAK ETAP (2009:17, par.3.12), laporan keuangan entitas

terbagi menjadi 5 (lima) komponen yang terdiri dari:

A. Neraca

Menurut SAK ETAP (2009:19), neraca merupakan laporan keuangan

yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada

suatu tanggal tertentu atau pada akhir periode pelaporan. Sedangkan

menurut Samryn (2011:31) mengatakan bahwa:

“Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi

keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva,

kewajiban dan ekuitas.”

Berdasarkan SAK ETAP (IAI 2009:19, par.4.2), neraca minimal

mencakup pos-pos yang disajikan sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas;

b. Piutang usaha dan piutang lainnya;

c. Persediaan;

d. Properti investasi;

e. Aset tetap;

f. Aset tidak berwujud;

g. Utang usaha dan utang lainnya;

h. Aset dan kewajiban pajak;

i. Kewajiban estimasi;

j. Ekuitas.

B. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menguraikan ringkasan dari pendapatan dan beban

yang diperoleh oleh suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu,

seperti satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi dapat

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

ataupun kerugian yang didapatkan dalam suatu periode.

26

Menurut SAK ETAP (2009:23), laporan laba rugi merupakan laporan

kinerja keuangan entitas selama periode tersebut.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan;

b. Beban keuangan;

c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode

ekuitas;

d. Beban pajak;

e. Laba atau rugi neto.

C. Laporan Arus Kas

merupakan rangkuman atau ringkasan dari penerimaan dan pembayaran

kas untuk periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.

Menurut SAK ETAP (2009:28), laporan arus kas merupakan laporan

yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas

entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tiga aktivitas utama dalam cash flow adalah:

a. Aktivitas operasional

Arus kas yang terjadi pada aktivitas operasional adalah aktivitas

yang berasal dari penghasil utama pendapatan entitas. Arus kas

tersebut pada umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan

kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. (SAK ETAP

2009:28).

Contoh arus kas dari aktivitas investasi:

i. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;

ii. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;

iii. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;

iv. Pembayaran kas atau restitusi pajak;

v. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan

kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, ang

sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual

kembali.

b. Aktivitas investasi

Arus kas dari investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan

dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan

pendapatan dan arus kas masa depan. (SAK ETAP 2009:29).

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

27

i. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak

berwujud dan aset jangka panjang lainnya;

ii. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud

dan aset jangka panjang lainnya;

iii. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utan

entitas lain dan bunga dalam joint venture.

iv. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari

entitas lain dan bunga dari joint venture.

v. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

vi. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan

pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

c. Aktivitas pendanaan

Menurut SAK ETAP 7.6, aktivitas pendanaan merupakan cara

untuk mendistribusikan, menarik dan mendapatkan dana untuk

aktivitas bisnis.

Contohnya, penerimaan kas dari penerbitan sahan atau efek ekuitas

lain, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik

atau menembus saham entitas dan lain-lain.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP 6.3, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas

yang menunjukkan:

a. Laba atau rugi untuk periode.

b) Pendapatan dan beban yang diakuin langsung dalam ekuitas.

c) Untuk setiap komponen, ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan

akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai SAK ETAP.

d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah

tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah

perubahan yang berasal dari:

1) Laba atau rugi

2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik

ekuitas, yang menunjukan secara terpisah modal saham,

transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke

pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak

yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

E. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan dari laporan keuangan atas neraca, laba rugi

perubahan modal dan arus kas perusahaan serta informasi yang

berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

28

Menurut SAK ETAP 8.2, catatan atas laporan keuangan harus dan

kebijakan akuntansi tertentu, menyajikan informasi tentang dasar

penyusunan laporan keuanganmengungkapkan informasi yang

disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan

keuangan dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan

dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan

keuangan.

2.111 Ketentuan Transisi SAK ETAP

Berdasarkan SAK ETAP 29, ketentuan transisi bagi entitas yang akan

menerapkan SAK ETAP adalah:

29.1 Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah

menyusun laporan keuangan maka:

a) Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan

dalam SAK ETAP.

b) Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP

tidak mengijinkan pengakuan tersebut

c) Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset,

kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan

sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban atau komponen

ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP

d) Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban

yang diakui.

2.12 Prinsip Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam laporan keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam

SAK ETAP (2009:12)

1. Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di

masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai

atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam

neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang

tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan

29

berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan

beban dalam laporan laba rugi.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber

daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan

dapat diukur dengan andal.

3. Pengakuan Penghasilan

Merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban

diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa

depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban

telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Pengakuan Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan

kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau

peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diakui secara andal.

2.13 Unsur-Unsur Penyajian Laporan Keuangan

Menurut (SAK ETAP 2009:9-13) terdapat 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan

unsur-unsur laporan keuangan, diantaranya:

1. Pengakuan (Recognition)

Pengakuan (recognition) adalah merupakan proses pembentukan suatu pos

dalam neraca atau laporan rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

30

2. Pengukuran (Measurement)

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas

untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan

keuangan.

Menurut Weygandt et al (2011), IFRS mengakui 2 prinsip pengukuran yaitu

prinsip biaya (cost principle) dan prinsip nilai wajar (fair value principle).

Prinsip biaya menyebutkan bahwa perusahaan mencatat nilai transaksi

sebesar biaya atau harga perolehannya. Sedangkan, prinsip nilai wajar

menyatakan nilai transaksi harus dilaporkan atau disajikan berdasarkan nilai

wajar (harga yang diterima atas penjualan atau pelunasan).

3. Pengungkapan dan Penyajian (Disclosure)

Adalah pendekatan yang melewatkan ayat jurnal dan hanya bersandar pada

catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pengguna.

2.14 Aset

2.14.1 Pengakuan Aset

Pengakuan aset menurut SAK ETAP 2.34 adalah:

(a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,

untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

(b) Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset

tetap. Oleh karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset

tetap jika:

a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut

akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan

b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat

terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.

Dimana unsur biaya perolehan aset tetap meliputi:

a) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak

pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian

dan potongan lainnya;

31

b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke

lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan

maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk

pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan,

dan biaya fungsionalitas;

c) Estimasi awal biaya restorasi ke lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul

ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut

selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus

diakui sebagai beban ketika terjadi:

a. Biaya pembukaan fasilitas baru;

b. Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan

dan promosi);

c. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan

baru (termasuk biaya pelatihan staf);

d. Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.

2.14.2 Pengukuran Aset

Pengakuan setelah pengakuan awal, entitas harus mengukur seluruh aset tetap

setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan

akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan dan

reparasi sehari-hari (cost of day-to-day servicing) dari aset tetap sebagai beban dalam

laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya

perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin

dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus

menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam

penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran

keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui

dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”.

Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke

saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi

pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset

32

tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan

dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang

dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan

berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya

perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan

melalui laporan laba rugi.

2.15 Kewajiban

2.15.1 Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Penghasilan Pajak

SAK ETAP mengatur pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan

luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk

pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak,

entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas pelapor.

Pengakuan dan pengukuran atas pajak penghasikan dimana entitas harus

mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode

sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode

berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang pada periode

tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

2.16 Pendapatan

2.16.1 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut SAK ETAP merupakan akibat dari transaksi atau kejadian

berikut:

a. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau

dibeli untuk dijual kembali);

b. Pemberian jasa;

c. Kontrak konstruksi;

d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau

dividen.

33

Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan

kejadian lain berikut ini diatur dalam bab buku SAK ETAP:

a. Perjanjian sewa (bab 17);

b. Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode

ekuitas (bab 12);

c. Perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu atau pelepasannya (bab 10).

2.16.2 Pengukuran Pendapatan

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran

yang diterima atau masih harus diterima (SAK ETAP 20.3). Entitas harus

memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus

diterima secara bruto dan mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi

bagian pihak ketiga seperti pajak. Dalam hubungan keagenan, entitas memasukkan

dalam pendapatan hanya sebesar jumlah komisi, sedangkan jumlah yang diperoleh

atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan.

2.16.3 Pengungkapan Pendapatan

Mengacu kepada (SAK ETAP 20.28), entitas harus mengungkapkan hal-hal

yang berkaitan dengan pendapatan diantaranya:

a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan,

termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian

transaksi yang melibatkan penyediaan jasa.

b. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk

pendapatan yang timbul dari penyediaan jasa, bunga dan jenis pendapatan

signifikan lainnya.

2.17 Beban

2.17.1 Pengakuan Beban

Menurut SAK ETAP, beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan

manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau

peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Weygandt (2011)

mengatakan aturan sederhana dalam akuntansi saat mengakui beban yaitu: “let the

34

expenses follow the revenues” (2011:97). Dapat disimpulkan bahwa pengakuan

beban mengikuti saat pengakuan pendapatan.

2.17.2 Pengungkapan Beban

Menurut SAK ETAP, entitas dapat menyajikan suatu analisis beban

berdasarkan sifat dan fungsi beban. Dalam menganalisis beban berdasarkan

fungsinya, entitas perlu mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat

beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, serta beban imbalan kerja.

2.18 Penelitian Terdahulu

a) Francis Aboagye Otchere, 2012, melakukan penelitian berjudul “The

International Financial Reporting Standard for Small and Medium‐sized

Entities (IFRS for SMES): Suitability for small businesses in Ghana".

Ditemukan bahwa usaha kecil di Ghana telah membatasi struktur

internasional dan kegiatan yang tidak menghasilkan kebutuhan informasi

pelaporan keuangan yang sebanding internasional . Usaha kecil juga tidak

menerima permintaan untuk memberikan informasi tersebut . Secara total ,

19 dari 27 isu yang dibahas oleh Standard dan dinilai dalam penelitian ini

ditemukan tidak relevan untuk usaha kecil di Ghana . Ukuran , bentuk

hukum dan jumlah pemilik mempengaruhi kesesuaian Standar untuk usaha

kecil di Ghana.

b) Helen Samujh, S.Susela Devi, 2015, melakukan penelitian berjudul

“Implementing IFRS for SME’s: Challenges for Developing Economics”.

Ditemukan bahwa adopsi tanpa modifikasi atau pengecualian akan

memberikan beberapa manfaat bagi UKM di negara ekonomi berkembang;

melainkan akan memberatkan pengusaha dan pantas untuk mencapai

nasional target pertumbuhan ekonomi. Pengenaan IFRS untuk UKM

mungkin secara tidak sengaja mengakibatkan berkurangnya kegiatan

kewirausahaan dalam menanggapi persyaratan pelaporan keuangan berat.

c) Jevon Tanugraha, 2012, melakukan penelitian berjudul “Evaluasi

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik Pada PT TDMN”. Karena pentingnya laporan keuangan maka

laporan keuangan disusun menurut prinsip akuntansi yang wajar dan

35

diterima secara umum dengan kondisi sebenarnya dari perusahaan.

Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan SAK ETAP pada

PT TDMN dengan mencocokkan laporan keuangan PT TDMN dengan

prinsip-prinsip SAK ETAP. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa laporan keuangan PT TDMN sesuai dengan SAK ETAP.

d) Lilya Andriani, 2014, melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan

Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Interpretatif Pada Peggy Salon)”.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun salon Peggy ini telah lama berdiri,

memiliki organisasi serta aktivitas bisnis yang memadai, namun belum

dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik, system pencatatan yang

dilakukan secara manual dan sederhana, kurangnya pemahaman dan

kedisiplinan, serta kurangnya pengawasan dari stakeholder. Setelah

dilakukan penelitian.

e) Mekar Sari Rahayu Wilujeng, 2013, melakukan penelitian dengan judul

“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas

Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Distro

Lollypop Surabaya”. Pada penelitian ini sebelumnya perusahaan

menggunakan pelaporan yang sederhana dan praktis serta tidak ada standar

yang menjadi pedoman, kemudian setelah diadakan penelitian ini yang

bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan transaksi dapat memberikan

dampak dengan adanya penerapan SAK ETAP yang lebih memudahkan,

memahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.

f) Nanda Murnianty, 2014, melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntanbilitas Publik

(SAK ETAP) pada Koperasi Karyawan Sei Galuh di Kecamatan Tapung”.

Terdapat kesimpulan bahwa sebelumnya koperasi ini belum mengetahui

mengenai SAK ETAP karena masih banyak hal yang tidak diatur secara

spesifik dalam SAK ETAP masih mengacu pada PSAK no 27, serta

laporan keuangan yang dibuat belum secara penuh. Kemudian dengan

adanya penelitian ini memberikan dampak bagi pemilik koperasi untuk

memulai menyajikan laporan keuangannya sesuai standar SAK ETAP.

g) Pratiwi Sariningtyas, W Tituk Diah, 2011, melakukan penelitian dengan

judul “Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik

36

pada Usaha Kecil dan Menengah”. Diketahui bahwa UKM masih

menghadapi berbagai masalah sebagian karena pendidikan rendah,

kurangnya pemahaman teknologi dan informasi dan kurangnya

karakteristik keandalan laporan keuangan. Kemudian pemerintah

menerbitkan standar terbaru yaitu SAK ETAP yang harus diikuti oleh

UKM, dengan adanya standar ini pemilik dapat mengetahui manfaat,

tambahan modal dan keseimbangan hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi.

2.19 Fishbone Diagram

2.19.1 Laporan Laba Rugi

Gambar 2.2 Fishbone Diagram – Laporan Laba Rugi

37

2.19.2 Neraca

Gambar 2.3 Fishbone Diagram – Neraca

38