BAB 2 (DUA) KP PT PUSRI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu ilmu yang membahas

tentang kesehatan dan keselamatan pekerja, lingkungan kerja, dan hasil kerja.

Produktivitas suatu perusahaan salah satunya sangat bergantung pada peran yang

dilakukan oleh tenaga kerjanya. Kemampuan tenaga kerja untuk melakukan

produksi memerlukan dukungan dan jaminan keselamatan dalam melakukan

pekerjaannya (Aswin, 2012).

Pada kondisi kesehatan yang baik, kondisi lingkungan kerja yang sehat, proses

kerja yang aman, dan hubungan kerja yang damai (Peaceful Industrial Relations),

maka tenaga kerja dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan

kemampuan terbaik mereka. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan K3

ditempat-tempat kerja masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena masih

rendahnya pengetahuan akan K3 dan umumnya manajemen masih menganggap

K3 sebagai pemborosan (ferliest post). Sementara dengan kemajuan teknologi

yang semakin canggih dan proses produksi yang semakin kompleks akan

menghasilkan berbagai faktor polutan yang semakin beragam bentuknya, serta

tingkat paparannya yang dapat berbahaya bagi tenaga kerja. Untuk penanganan

bahaya industri tersebut diperlukan pengetahuan dan keterampilan personalia K3

di setiap tempat kerja industri atau perusahaan (Aswin, 2012).

K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam

rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam suatu sistem K3 tercakup

mengenai audit SMK3, audit ini merupakan pemeriksaan secara sistematis dan

independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur

Laporan Kerja PraktekSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan

SMK3 di perusahaan (PP Nomor 50 Tahun 2012).

2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3)

2.2.1 Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, definisi dari SMK3 adalah

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhandalam rangka

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat

kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.Berdasarkan

pasal 5 PP RI No. 50/2012, perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 di

perusahaannya adalah perusahaan yang mempekerjakan perkerja buruh paling

sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Program K3 ditekankan pada faktor manusia, karena kecelakaan kerja 80 % lebih

disebabkan oleh kecerobohan manusia. Menurut Rudi Suardi (2005) agar program

K3 dapat berjalan dengan baik maka perusahaan dan tenaga kerja mempunyai

tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab manajemen puncak:

a. Menetapkan kebijakan K3;

b. Memastikan SMK3 diterapkan;

c. Menunjuk wakil manajemen;

d. Menyediakan sumber daya yang cukup untuk SMK3;

e. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat;

f. Menyediakan informasi K3 bagi pekerja;

g. Melakukan evaluasi kinerja K3 level manajemen.

2. Tanggung jawab level manajemen/supervisor:

a. Memastikan pekerja menggunakan APD sesuai dengan persyaratan;

b. Memberikan pemahaman pada pekerja tentang potensi bahaya yang dapat

terjadi di tempat kerja;

c. Membuat instruksi kerja.

Amelisa Binuwara (1110942002) II-2Nanda Elin Junaidi (1110942005)


3. Tanggung jawab level pekerja:

a. Bekerja sesuai dengan peraturan dan persyaratan;

b. Menggunakan peralatan APD yang diisyaratkan perusahaan;

c. Melaporkan kepada manajemen puncak atau supervisor atas kehilangan

dan kerusakan peralatan pengendali resiko yang dapat berpengaruh pada

K3;

d. Melakukan perkerjaan sesuai dengan prosedur kerja;

e. Tidak memindahkan atau menggunakan secara tidak benar berbagai

peralatan pelindung/pengendali yang dipersyaratkan oleh peraturan,

undang-undang dan organisasi;

f. Tidak mengoperasikan atau menggunakan peralatan apapun yang dapat

menimbulkan bahaya bagi pekerja;

g. Melaporkan pada manajemen kondisi tidak kesesuaian apapun yang terjadi

di tempat kerja.

2.2.2 Sejarah Perkembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) di Dunia

Sejak abad ke-16 mulai ada keterangan-keterangan mengenai gambaran

kecelakaan dan penyakit yang diderita oleh pekerja tambang. Pada abad ke-17,

Bernardine Ramazzini yang oleh beberapa penulis dianggap sebagai Bapak K3, di

dalam bukunya yang berjudul “De Morbis Artificum Diatriba” menguraikan

tentang berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang dialami

oleh pekerja. Dengan demikian Ramazzini telah memperjelas persoalan bahwa

pekerjaan dapat menimbulkan penyakit, yang sampai saat ini dikenal dengan

penyakit akibat kerja. Selain itu dia juga manambahkan cara-cara menegakkan

diagnosis penyakit akibat kerja (Dewantara, 2012).

Pada pertengahan abad ke-18, dengan terjadinya revolusi industri di Inggris,

dimana saat itu mulai ditemukan cara-cara produksi baru serta mesin-mesin baru

untuk industri seperti mesin tenun, generator serta mesin untuk pengangkutan,

maka K3 pun juga mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi.



Perkembangan yang demikian juga terjadi di benua Eropa serta Amerika

(Dewantara, 2012).

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi di negara-negara maju pada abad ke-

20 ini, seperti teknologi produksi di dalam industri, teknologi komunikasi,

teknologi pertambangan, dan teknologi canggih lainnya merupakan tantangan bagi

perkembangan K3 (Dewantara, 2012).

2.2.3 Sejarah Perkembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia

Perkembangan K3 di Indonesia diketahui saat munculnya Undang-Undang Kerja

dan Undang-Undang Kecelakaan, meskipun permulaannya belum berlaku, namun

telah memuat pokok-pokok tentang K3. Selanjutnya oleh Departemen Perburuhan

pada tahun 1967 didirikan lembaga Kesehatan Buruh yang kemudian pada tahun

1965 berubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh (Widodo,

2011).

Pada tahun 1966 didirikan Lembaga Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja di

Departemen Tenaga Kerja, dan Dinas Higiene Perusahaan/Sanitasi umum dan

Dinas Kesehatan Tenaga Kerja di Departemen Kesehatan. Selain itu juga tumbuh

organisasi swasta yaitu Yayasan Higiene Perusahaan yang berkedudukan di

Surabaya. Untuk selanjutnya organisasi Hiperkes (Higiene Perusahaan dan

Kesehatan Kerja) dari tahunketahun selalu mengalami perubahan-perubahan

dengan nama sebagai berikut (Widodo, 2011):

1. Pada tahun 1969 berubah menjadi Lembaga Nasional Higiene Perusahaan dan

Kesehatan Kerja;

2. Pada tahun 1978 berubah menjadi pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (Hiperkes);

3. Pada tahun 1983 berubah lagi menjadi Pusat Higiene Perusahaan dan

Kesehatan Kerja;

4. Pada tahun 1988 berubah menjadi pusat Pelayanan Ergonomi, Kesehatan dan

Keselamatan Kerja;



5. Pada tahun 1993 berubah lagi menjadi Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan

dan Keselamatan Kerja.

Jadi jelas bahwa perkembangan K3 di Indonesia berjalan bersama-sama dengan

pengembangan kesehatan kerja yaitu selain melalui institusi, juga dilakukan

melalui upaya-upaya penerbitan buku, majalah, leaflet K3, spanduk, dan poster

yang disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Kegiatan lain adalah seminar K3,

konvensi, lokakarya, dan bimbingan terapan K3 diadakan secara berkala dan terus

menerus. Organisasi K3 Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja (AHKKI) saat

ini memiliki cabang diseluruh Provinsi Wilayah NKRI (Widodo, 2011).

2.2.4 Dasar Yuridis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)

Mengingat pentingnya masalah K3, maka pemerintah mengeluarkan peraturan-

peraturan sebagai landasan hukum pelaksanaan K3 antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja;

4. Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena

Hubungan Kerja.

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3)

2.2.5.1 Tujuan SMK3

Tujuan pelaksanaan SMK3 adalah sebagai berikut (Dewantara, 2011):

1. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi

Sistem manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja

penerapan K3 dalam organisasi. Dengan membandingkan pencapaian K3

organisasi dengan persyaratan tesebut, organisasi dapat mengetahui tingkat

pencapaian K3.

2. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi



Sistem manajemen K3 dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam

mengembangkan sistem manajemen K3. Beberapa bentuk sistem manajemen

K3 yang digunakan sebagai acuan misalnya ILO OHSMS Guidelines, API

HSE MS Guidelines, Oil and Gas Producer Forum (OGP) HASEMS

Guidelines, ISRS dari DNV dan lainnya.

3. Sebagai dasar penghargaan (awards)

Sistem manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian

penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Penghargaan K3 diberikan baik

oleh instansi pemerintah maupun lembaga independen lainnya.

4. Sebagai sertifikasi

Sistem manajemen K3 juga dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan

manajemen K3 dalam organisasi. Sertifikat diberikan oleh lembaga sertifikat

yang telah diakreditasi oleh suatu badan akreditasi. Sistem sertifikasi dewasa

ini telah berkembang secara global karena dapat diacu di seluruh dunia.

2.2.5.2 Manfaat SMK3

Manfaat SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat pelaksanaan SMK3 bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang

K3;

2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka

meningkatkan kinerja SMK3;

3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari

penerapan SMK3;

4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan;

5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya

saing perusahaan;

6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang

juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan;

7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan;



8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan;

9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan;

10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan.

Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat pelaksanaan SMK3 bagi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3;

2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum

internasional;

3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan

produktivitas kerja/nasional;

4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan Perundangan.

Manfaat Bagi Pekerja

Manfaat pelaksanaan SMK3 bagi pekerja adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja;

2. Meningkatkan kesejahteraan dan kenerja;

3. Menjamin kesehatan dan keselamatan orang lain dalam lingkungan kerja;

4. Mengamankan sumber polutan;

5. Menyehatkan lingkungan kerja.

2.2.6 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),

sebuah perusahaan harus memiliki dan melaksanakan beberapa ketentuan umum

yang telah diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, SMK3 menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 memiliki 5 prinsip, 12 elemen

dan 166 kriteria dengan 3 tingkatan yaitu tingkat awal dengan 64 kriteria, tingkat

transisi dengan 122 kriteria dan tingkat lanjut dengan 166 kriteria, sebagaimana

dapat dilihat pada Gambar Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)



Prinsip Dasar Elemen Audit

1. Penetapan Kebijakan K32. Perencanaan K33. Pelaksanaan rencana K34. Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K35.Peninjauan dan peningkatan kinerja

SMK3

1. Pembangunan dan Terjaminnya Pelaksanaan Komitmen

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K33. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak4. Pengendalian Dokumen 5. Pembelian dan Pengendalian Produk6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK37. Standar Pemantauan8. Pelaporan dan Perbaikan kekurangan9. Pengelolaan material dan perpindahannya10. Pengumpulan dan penggunaan data11. Pemeriksaan SMK312.Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Dalam menerapkan SMK3 tersebut perusahaan wajib berpedoman pada peraturan

ini dan juga ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait, serta

dapat juga dengan memperhatikan konvensi atau standar internasional. Untuk

lebih jelasnya mengenai penerapan SMK3 berdasarkan PP RI No. 50 Tahun 2012

akan dijelaskan dalam uraian berikut:

2.2.6.1 Penetapan Kebijakan K3

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada

seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:

1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;

b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih

baik;

c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;

d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang

berkaitan dengan keselamatan;

e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan;

f. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus;

g. Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja;

h. Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:

Visi;

Tujuan perusahaan;



Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;

Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan

secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

2.2.6.2 Perencanaan K3

Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini

disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang

telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia

Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam

penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:

1. Hasil penelaahan awal;

2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;

3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;

4. Sumber daya yang dimiliki.

Rencana K3 paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran;

2. Skala prioritas;

3. Upaya pengendalian bahaya;

4. Penetapan sumber daya;

5. Jangka waktu pelaksanaan;

6. Indikator pencapaian;

7. Sistem pertanggungjawaban.

2.2.6.3. Pelaksanaan Rencana K3

Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha

didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud

harus memiliki:

1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat;

2. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat

penunjukan dari instansi yang berwenang.

Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :



1. Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3;

2. Anggaran yang memadai;

3. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian;

4. Instruksi kerja.

Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:

1. Tindakan pengendalian;

2. Perancangan dan rekayasa;

3. Prosedur dan instruksi kerja;

4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;

5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;

6. Produk akhir;

7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta

rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya,

investigasi, dan analisa kegiatan).

Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan

pengendalian risiko (untuk poin 1-6).

Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:

1. Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3;

2. Melibatkan seluruh pekerja;

3. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan;

4. Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak

dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait;

5. Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:

a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;

b. Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar;

c. Kinerja K3;

d. Identifikasi sumber bahaya;

e. Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:



1) Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3;

2) Indikator kinerja K3;

3) Izin kerja;

4) Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;

5) Kegiatan pelatihan K3;

6) Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan;

7) Catatan pemantauan data;

8) Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;

9) Identifikasi produk terhadap komposisinya;

10) Informasi pemasok dan kontraktor;

11) Audit dan peninjauan ulang SMK3.

Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap

pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan

yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

2.2.6.4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal

SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang

kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi

kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan

tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2.2.6.5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang

dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:

1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;

2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;

3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

4. Terjadi perubahan struktur organisasi;

5. Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi;



6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;

7. Adanya pelaporan;

8. Adanya masukan dari pekerja.


BAB 2 (DUA) KP PT PUSRI

Documents

Transcript of BAB 2 (DUA) KP PT PUSRI