BAB 2
-
Upload
herbert-panjaitan -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Transcript of BAB 2
BAB 4
HASIL DAN PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian
4.1.1 Sejarah Badan Kepegawaian Negara
Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara ini terletak di jalan
TB.Simatupang No.124 Medan. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
adalah suatu instansi pemerintah yang mengurus segala keperluan yang berkaitan
dengan Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah Sumatera Utara.
Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 1945 pemerintah
Republik Indonesia (RI) secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari
bekas pemerintahan belanda dan jepang dengan sendirinya menjadi pegawai
pemerintah RI. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam perjuangan untuk
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah RI
membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan peraturan pemerintah Nomor
11 Tahun 1948 Tanggal 30 Mei 1948. Inilah yang menjadi cikal bakal Badan
Kepegawaian Negara (BKN) dan tanggal tersebut kemudian berdasarkan
keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor
27/KEP/1994 merupakan titik awal perjalanan pengabdian Badan Kepegawaian
Negara (BKN).
Pada saat pembentukannya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang
berkedudukan di ibukota pemerintah (pada waktu itu di Yogyakarta) yang
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada presiden bertugas mengurus tentang kedudukan dan gaji Pegawai Negeri
6
20
Sipil mengawasi pelaksanaan peraturan kepegawaian, member petunjuk dan
melakukan koreksi pelaksanaan peraturan kepegawaian dan mengusulkan
perubahan-perubahan peraturan kepegawaian.
Disamping hal itu, dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Nomor 13 tahun 1948, membentuk Djawatan Urusan Umum Pegawai (DUUP)
yang berada langsung dibawah Gubernur Jenderal dn berkedudukan di Jakarta.
Dengan demikian pada masa pemerintahan federal tersebut terdapat dualism
pembinaan pegawai. Satu sisi pembinaan pegawai yang berada dalam lingkungan
pemerintah RI berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
1948, disisi lain pembinaan pegawai berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda bagi para pegawai pemerintahan federal. Oleh karena itu, untuk
menjamin kelancaran pelayanan umum kepegawaian, pemerintah memandang
perlu untuk memisahkan urusan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Kantor
Urusan Pegawai (KUP) di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta, maka dikeluarkan
peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Dengan peraturan pemerintah
tersebut ditetapkan bahwa Kantor Urusan Pegawai (KUP) di Yogyakarta dan
DUUP dijakarta, kedua kantor tersebut digabung kedalam KUP dan berkedudukan
di Jakarta.
Pada tahun 1972, KUP diubah menjadi BKAN (Badan Administrasi
Kepegawaian Negara) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1972.
Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan lingkungannya, BAKN
dipandang perlu dikembangkan dan fungsi-fungsinya agar lebih mampu berperan
sebagai institusi Pembina kepegawaian nasional yang dibuktikan dengan
fungsinya sebagai Pembina kepegwaian nasional yang harus menjangkau Pegawai
20
Negeri Sipil (PNS) seluruh pelosok Negara Badan Administrasi Kepegaawaian
Negara (BAKN) dilengkapi dengan kantor wilayah yaitu kantor wilayah I BAKN
Yogyakarta, kantor wilayah II BAKN Surabaya, kantor wilayah III BAKN
Bandung didirikan pada 10 Juli 1984, kantor wilayah IV BAKN Ujung Pandang,
kantor wilayah V BAKN Jakarta dan kantor wilayah VI BAKN Medan.
Perubahan kebijakan nasional dan perkembangan politik telah membawa
dampak pada semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan kepegawaian.
Perubahan orde baru menjadi era reformasi juga membawa dampak betapa harus
dinamisnya bidang kepegawaian. Berlakunya otonomi daerah yang ditandai
dengan perubahan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah
memandang perlu untuk menyelesaikan aspek kepegawaiannya. Sebagai
komitmen pemerintah yang melakukan reformasi kepegawaian dibidang
manajemen kepegawaian, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang pokok-pokok kepegawaian.
Dengan perkembangan tersebut BAKN disesuaikan dengan diubah
nomelaktur lembaganya menjadi BKN. Selain itu juga diubah sebutan Kantor
Wilayah menjadi Kantor Regional atau Kanreg BKN dengan keputusan Kepala
BKN 03/KEP/2000 tanggal 18 januari 2000. Dalam keputusan tersebut sekaligus
ketetapan pembentukan 3 Kantor Regional BKN yaitu Kantor Regional BKN
Palembang, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan Kantor Regional IX
Jaya Pura. Sesuai tuntuntan perkembangan tekhnologi informasi dimana data yang
disajikan supaya cepat dan tepat dengan jarak, waktu biaya yang hemat, maka
20
BKN kembali memperpendek karak pelayanan denagan berdirinya Kantor
Regional X BKN Bali, Kantor Regional XI BKN Manado, dan Kantor Regional
XII Pekanbaru, berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
14 Tahun 2006.
Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan yang
selanjutnya dalam keputusan presiden disebut Badan Kepegawaian Negara
(BKN), bertanggung jawab kepada Presiden serta dalam pelaksanaan tugas
operasionalisasi dikoordinasi oleh Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4.1.2 Logo Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan
4.1.3 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara Medan (BKN)
Visi merupakan penggerak organisasi perusahaan (BKN) dalam meraih
keunggulan dan keberhasilan masa depan sehingga diharapkan mampu
membangun nilai, komitmen dan motivasi karyawan, pengurus, dan pemegang
saham Kantor Regional VI.
Visi juga merupakan aspirasi masa depan yang berbentuk kristalisasi yang
20
tidak menyebutkan bagaimana cara mencapainya sehingga wujud konkrit
dituangkan dalam Misi.
Untuk menjalankan misi yang baik harus didukung komitmen dan nilai
dalam bentuk Budaya Kerja, karena ketiga unsur tersebut mempunyai hubungan
korelasi dimana Visi merupakan aspirasi, Misi adalah komitmen, dan Budaya
Kerja merupakan nilai etos kerja.
Adapun Visi dan Misi Kantor Regional VI BKN adalah :
Visi : Mewujudkan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan
sebagai unit terdepan dalam pelayanan kepegawaian Pegaai Negeri Sipil.
Misi :
1. Memberikan Pelayanan Mutasi Kepegawaian yang tepat, cepat, dan
cermat.
2. Memberikan pelayanan pensiun yang tepat waktu, tepat orang dan benar.
3. Menetapkan NIP bagi CPNS.
4. Memberikan Pelayanan Karpeg/Karis/Karsu.
5. Melaksanakan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian dan
menyajikan informasi kepegawaian yang rapi, akurat, mudah disimpan dan
cepat ditemukan.
6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian.
7. Melaksanakan koordinasi rencana dan program pengelolaan personil,
kerjasama di bidang pengawasan kepegawaian.
8. Melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan meningkatkan
kapasitas SDM berbasis Kompetensi.
20
9. Memberikan Informasi Publik.
10. Melakukan koordinasi antar lembaga.
4.1.4 Tugas dan Tanggung jawab
1. Tugas Kepala
a. Membantu kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam
menyelenggarakan administrasi dan manajemen kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah di wilayah kerjanya.
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dibidang kepegawaian dengan
pemerintah daerah,instansi vertikal dan instansi pusat yang berada
didaerah dalam wilayah kerjanya.
c. Serta memberikan Laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada
Bdan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Tugas Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional BKN.
Fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program.
2. Pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
Pengelolaan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan serta
perlengkapan dan rumah tangga.
a. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran,
pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran serta pembukuan dan
20
verifikasi.
b. Tugas Sub Bagian Kepegawaian
Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, administrasi kepegawaian,
administrasi mutasi, dan pengembangan kepegawaian serta kesejahteraan
pegawai.
c. Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan,
dokumentasi, kehumasan, penyusunan laporan serta urusan perlengkapan
angkutan kendaraan dinas, urusan dalam dan keamanan.
3. Tugas Bidang Mutasi
Bidang mutasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan
teknis mutasi kepegawaian kepada pejabat pembina kepegawaian daerah dan
pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah dan menetapkan kenaikan
pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya.
a. Tugas Seksi Administrasi Mutasi
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan administrasi
mutasi.
b. Tugas Seksi Mutasi I, Seksi Mutasi II, dan Seksi Mutasi III
Mempunyai tugas melakukan penelitian persyaratan dan penyiapan
bahan pertimbangan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta
penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat, anumerta dan pengabdian
bagi PNS pusat dan penyiapan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Daerah.
20
4. Tugas Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunan
Melaksanakan penyiapan, penetapan nomor identitas Pegawai Negeri
Sipil, Karpeg, Karsis/Karsu, Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS
pusat dan penyiapan pertimbangan teknis bagi PNS daerah dan Janda/Duda
yang telah mencapai BUP, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian
lainnya.
a. Tugas Seksi Administrasi Status Kepegawaian dan Pensiunan
Melakukan urusan tata usaha dan administrasi status kepegawaian dan
pensiunan.
b. Tugas Seksi Status Kepegawaian
1. Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
Daerah di wilayah kerjanya.
2. Penyiapan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu Pegawai Negeri
Sipil.
3. Penyiapan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun.
4. Penyiapan penetapan/pertimbangan teknis pengangkatan menjadi
Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pusat/Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun.
5. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat pembina tingkat I
golongan riang IV/B ke bawah yang mencapai batas usia pensiun
dan pensiun janda/duda.
20
6. Penyiapan pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah yang berpangkat pembina
utama golongan ruangan IV/E ke bawah yang mencapai batas usia
pensiun dan pensiun janda/duda.
7. Penyiapan pemberian pertimbangan masalah kedudukan dan status
hukum kepegawaian.
8. Penyiapan pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas
serta tunjangan cacat.
9. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan Negara.
10. Penyiapan pemberian masalah gaji Pegawai Negeri Sipil.
c. Tugas Seksi Pensiun I dan Pensiun II
Melaksanakan penelitian dan penyiapan bahan penetapan
pemberhentian dan pemberian pensiun PNS pusat serta penyiapan
pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian pensiun PNS daerah
yang mencapai BUP serta pensiun janda/dudanya dan pengelolaan tata
naskah pensiun.
1. Tugas Bidang Informasi Kepegawaian
Bidang Infromasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sistem
informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dan
memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi
daerah di wilayah kerjanya.
20
a. Tugas Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data Kepegawaian I dan
Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data Kepegawaian II
Melakukan urusan pengangendaan, penyuntingan, penyandian,
perekaman, pengelompokan, penyimpanan dan pemeliharaan surat atau
dokumen kepegawaian, penyiapan penyusunan laporan/perangkaan sesuai
beban tugasnya.
b. Tugas Seksi Pengelolaan Data Kepegawaian
Melakukan pengolahan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pusat
dan daerah, koordinasi dalam penyelenggaraan aplikasi informasi
kepegawaian, pemeliharaan bisnis data kepegawaian serta penyimpanan
data dalam komputer.
c. Tugas Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi
Melakukan pengolahan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data dan
sistem informasi kepegawaian, penyajian dan pertukaran informasi
kepegawaian.
2. Tugas Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian (BIMTEK)
Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian, melakukan
pengawasan kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfatan lulusan Diklat
Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah.
a. Tugas Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I
Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian,
pengawasan standar kompetensi jabatan, koordinasi dengan aparat
pengawasan fungsional bidang kepegawaian diwilayah kerjanya, serta
20
melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Kantor Regional VI Kepegawaian Negara.
b. Tugas seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II
Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian,
pengawasan standar kompetensi jabatan, koordinasi dengan aparat
kepegawaian fungsional bidang kepegawaian diwilayah kinerjanya.
c. Tugas seksi Pengembangan Kepegawaian
Merencanakan kebutuhan diklat, menyusun program diklat,
menyiapkan penyelenggaraan diklat kepegawaian, melakukan kerjasama
diklat, monitoring dan pengendalian pemamfaatan diklat instansi di
wilayah kerjanya.
4.1.5 Struktur Organisasi BKN Medan
Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, karena dengan demikian
tugas dan wewenang dari masing-masing fungsi menjadi jelas. Demikian juga
Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan memiliki struktur
organisasi garis dan satff dengan susunan tugas serta wewenang yang berbeda.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KANREG VI BKN Medan dibantu
oleh Bagian Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bidang Mutasi, Bidang
Status Kepegawaian dan Pensiun, Bidang Informasi Kepegawaian, dan Bidang
Bimbingan Teknis Kepegawaian (BIMTEK).
Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Regional VI Badan
Kepegawaian Negara Medan adalah sebagai berikut :
20
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
SEKSI BIMBINGAN
TEKNIS KEPEGAWAIAN
II
KEPALA KANREG VI BKN Medan
BAGIAN UMUM
KASUBBAG TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
BIDANG BIMBINGAN TEKNIS
KEPEGAWAIAN
KASUBBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
SEKSI BIMBINGAN
TEKNIS KEPEGAWAIAN I
SEKSI PENGOLAHAN
DATA KEPEGAWAIAN
SEKSI ADMINISTRASI
MUTASI
BIDANG INFORMASI
KEPEGAWAIAN
SEKSI ADM STATUS
KEPEGAWAIAN & PENSIUN
SEKSI STATUS
KEPEGAWAIAN
SEKSI PENGEMBANGA
N KEPEGAWAIAN
SEKSI PENYAJIAN & PENGOLAHAN
DATA KEPEGAWAIAN I
SEKSI
MUTASI I
SEKSI MUTASI II
SEKSI PENYAJIAN & PERTUKARAN
INFORMASI
SEKSI
MUTASI III
SEKSI MUTASI
II
SEKSI PENSIUN
I
BIDANG STATUS KEPEGAWAIAN &
PENSIUN
BIDANG MUTASI
SEKSI PENYAJIAN & PENGOLAHAN
DATA KEPEGAWAIAN II
20
2.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab
3. Tugas Kepala
a. Membantu kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam
menyelenggarakan administrasi dan manajemen kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah diwilayah kerjanya.
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dibidang kepegawaian
dengan pemerintah daerah, instansi vertical dan instansi pusat yang
berada didaerah dalam wilayah kerjanya.
c. Serta memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada
Badan Kepegawaian Negara (BKN).
4. Tugas Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kanreg BKN.
Fungsi :
2. penyusunan rencana dan program
3. pengelolaan administrasi keuangan
4. pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. pengelolaan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan serta
perlengkapan dan rumah tangga.
a. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran,
pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran serta pembukuan dan
20
verifikasi.
b. Tugas Sub Bagian Kepegawaian
Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, administrasi kepegawaian,
administrasi mutasi, dan pengembangan kepegawaian serta kesejahteraan
pegawai.
c. Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urussan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan,
dokumentasi, kehumasan, penyusunan laporan serta urusan perlengkapan
angkutan kendaraan dinas, urusan dalam dan keamanan.
5. Tugas Bidang Mutasi
Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan
teknis mutasi kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan
Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah dan menetapkan kenaikan
pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya.
a. Tugas Seksi Administrasi Mutasi
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan administrasi
mutasi.
b. Tugas Seksi Mutasi I, Seksi Mutasi II, dan Seksi Mutasi III
Mempunyai tugas melakukan penelitian persyaratan dan penyiapan
bahan pertimbangan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta
penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat, anumerta dan pengabdian
bagi PNS pusat dan penyiapan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja
bagi Pegawai Negeri Sipil dan daerah.
20
6. Tugas Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunan
Melaksanakan penyiapan, penetapan nomor identitas Pegawai Negeri
Sipil, Karpeg, Karsis/Karsu, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS
pusat dan penyiapan pertimbangan teknis bagi PNS daerah dan janda/duda
yang telah mencapai BUP, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian
lainnya.
a. Tugas Seksi Administrasi Status kepegawaian dan Pensiunan
Melakukan urusan tata usaha dan administrasi status kepegawaian dan
pensiunan.
b. Tugas Seksi Status Kepegawaian.
1. Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
Daerah di wilayah kerjanya.
2. Penyiapan penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU Pegawai
Negeri Sipil.
3. Penyiapan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
menjalani masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun.
4. Penyiapan penetapan/pertimbangan teknis pengangkatan menjadi
Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pusat/Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2(dua)
tahun,
20
5. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun
dan pensiun janda/dudanya.
6. Penyiapan pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina
Utama golongan ruang IV/e ke bawah yang mencapai batas usia
pensiun dan pensiun janda/dudanya.
7. Penyiapan pemberian pertimbangan masalah kedudukan dan status
hukum kepegawaian
8. Penyiapan pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas
serta tunjangan cacat
9. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan Negara.
c. Tugas Seksi Pensiun I dan Pensiun II
Melaksanakan penelitian dan penyiapan bahan penetapan
pemberhentian dan pemberian pensiun PNS pusat serta penyiapan
pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian pensiun PNS daerah
yang mencapai BUP serta pensiun janda/dudanya dan pengelolaan tata
naskah pensiun.
7. Tugas Bidang Informasi Kepegawaian
Bidang Infromasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sistem
informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dan
memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi
20
daerah di wilayah kerjanya.
a. Tugas Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data Kepegawaian I dan
Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data Kepegawaian II
Melakukan urusan pengangendaan, penyuntingan, penyandian,
perekaman, pengelompokan, penyimpanan dan pemeliharaan surat atau
dokumen kepegawaian, penyiapan penyusunan laporan/perangkaan sesuai
beban tugasnya.
b. Tugas Seksi Pengelolaan Data Kepegawaian
Melakukan pengolahan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pusat
dan daerah, koordinasi dalam penyelenggaraan aplikasi informasi
kepegawaian, pemeliharaan bisnis data kepegawaian serta penyimpanan
data dalam komputer.
c. Tugas Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi
Melakukan pengolahan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data dan
sistem informasi kepegawaian, penyajian dan pertukaran informasi
kepegawaian.
8. Tugas Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian (BIMTEK)
Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian, melakukan
pengawasan kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfatan lulusan Diklat
Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah.
d. Tugas Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I
20
Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian,
pengawasan standar kompetensi jabatan, koordinasi dengan aparat
pengawasan fungsional bidang kepegawaian diwilayah kerjanya, serta
melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Kantor Regional VI Kepegawaian Negara.
e. Tugas seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II
Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian,
pengawasan standar kompetensi jabatan, koordinasi dengan aparat
kepegawaian fungsional bidang kepegawaian diwilayah kinerjanya.
f. Tugas seksi Pengembangan Kepegawaian
Merencanakan kebutuhan diklat, menyusun program diklat,
menyiapkan penyelenggaraan diklat kepegawaian, melakukan
kerjasama diklat, monitoring dan pengendalian pemamfaatan diklat
instansi di wilayah kerjanya.
2.2 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Hari pertama sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan kami
memperkenalkan diri dan kami juga mendapatkan pengarahan dari kepala bidang
bagian umum mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan selama Praktik Kerja
Lapangan.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan
yaitu :
a. Selama masa praktik kerja lapangan,kami wajib mengisi absen masuk
pagi dan sore dan setiap hari jumat kami melakukan aktifitas senam
20
pagi mulai pukul 07.15 s/d 09.30.
b. Membuat Laporan Pegawai PNS di berbagai wilayah daerah
Aceh,Sumut,Asahan,Lubuk pakam,Kab.karo,Lhoksomawe,dll..
c. Mengcopy Data pertinggal di bagian Mutasi dan bagian Inka.
d. Menyusun berkas dan mencatat Berkas PNS yang masuk di bagian
mutasi.
e. Melayani Tamu yang masuk jika berkepentingan dengan kepala
mutasi.
f. Mengirim seluruh Data Pegawai PNS yang masuk ke bagian Mutasi ke
berbagai wilayah masing-masing.
g. Mencatat surat masuk dan keluar ke pembukuan.
2.3 Hambatan Selama Praktik Kerja Lapangan
Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Penulis selama melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan adalah :
a. Kurang menguasai di bagian mutasi,misalnya dalam mengelola data-
data pegawai.
b. Terbatasnya pengetahuan Penulis tentang dunia kepegawaian di
Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Medan sehingga
Penulis merasa canggung dalam awal pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan.
c. Kurang memahami pekerjaan yang diberikan kepada kepala bagian
mutasi sehingga penulis lebih banyak bertanya kepada pegawai
mutasi.