BAB 1 PENDAHULUAN -...
Transcript of BAB 1 PENDAHULUAN -...
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 1
A. LATAR BELAKANG
Berkenaan dengan upaya penguatan akuntabilitas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan sehubungan telah berakhirnya Tahun
Anggaran 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin sebagai pelaksana urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daera,
Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban menyampaikan laporan
dimaksud.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 memuat gambaran pelayanan yang
optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan
selama kurun waktu 2017 dengan menerapkan konsep penyelenggaraan
pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabilitas, partisipatif dan
responsive serta Indikator Kinerja Utama dalam upaya menuju
pemerintahan yang baik (Good Governance).
BAB 1 PENDAHULUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 2
B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana pemerintahan
daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
sesuai dengan melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pencegahan;
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kedaruratan;
2. Sub Bidang Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Rehabilitasi;
2. Sub Bidang Rekonstruksi.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional, teridiri dari;
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasaan Orang dan
Lembaga Asing;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
7. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, terdiri dari ;
1. Sub Bidang Ketahanan, Ekonomi Seni dan Budaya;
2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan.
8. Bidang Politik, Bina Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan
1. Sub Bidang Politik
2. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
9. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 3
10. Kelompok Jabatan Fungsional
C. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
secara yuridis formal berdasarkan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No.10 Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010
tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perubahan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 209 Tahun 2016
Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 4
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum,
perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang
pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik,
organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan
partisipasi politik;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai
kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan
kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik serta
pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
4. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik,
fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan
dan fartisipasi politik serta pengembangan budaya politik;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 5
E. Aspek Strategis Serta Permasalahan dan Solusi
Dari 13 (tiga belas) Program Kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh Badan Penanggulangan hambatan yang dihadapi utamanya yaitu
dalam penanggulangan bahaya kebakaran, adapun :
Permasalahan
1. Kondisi geografis yang rawan terjadinya bencana (pohon tumbang,
banjir, kekeringan dan kebakaran)
2. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintah yang tidak
memadai.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan kebersihan lingkungan
sekitar tempat tinggalnya dan pembakaran lahan yang bisa
menyebabkan bencana.
4. Masih seringnya terjadi bencana yang disebabkan oleh kesalahan
manusia (humman erorr), misalnya kecelakaan kapal speed
berpenumpang di wilayah perairan Kabupaten Banyuasin.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
pencegahan dan penanggulangan bencana.
6. Terbatasnya alokasi dana untuk penanggulangan serta rehabilitasi dan
rekontruksi bencana setiap tahunnya untuk membantu dan melayani
warga yang terkena dampak bencana.
Solusi
1. Memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada
masyarakat.
2. Memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bahaya dan
pencegahan serta penanggulangan bencana di setiap
daerah/kecamatan/kelurahan. (adapun poin-poin yang penting
disampaikan dalam sosialisasi)
3. Selalu menyediakan bahan logistik (bahan pangan dan sandang),
sehingga apabila terjadi bencana bisa langsung diberikan bantuan.
4. Meningkatkan kemampuan personil TRC maupun relawan bencana.
5. Memberikan porsi yang lebih, dalam hal anggaran ataupun dana untuk
pencegahan, penanganan serta penangulangan bencana.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 6
6. Peningkatan ataupun menambah jumlah sarana dan prasarana dalam
penanggulangan bencana.
7. Membentuk desa siaga bencana di daerah yang rawan bencana.
8. Membuat pos peringatan bencana serta sistem peringantan dini
terjadinya bencana.
F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Dapat dilihat pada ( Lampiran
01 )
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penyusunan Laporan sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
B. Latar Belakang
C. Gambaran Singkat Organisasi
D. Landasan Hukum
E. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
F. Tugas Pokok dan Fungsi
G. Struktur Organisasi
H. Sistematika Penyusunan.
Bab II. Perencanaan Kinerja
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
B. Visi dan Misi
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
Bab IV. Penutup.
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi
2. Rencana Strategik (RS)
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Perjanjian Kinerja
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 7
6. Pengukuran Kinerja (PK)
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi
8. Rencana Aksi
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) bahwa SKPD
menyusun rencana startegis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode
5 (lima) tahunan dan Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,
efisien dan Akuntabel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politk Kabupaten Banyuasin berpedoman pada dokumen
perencanaan yang terdapat pada :
1. RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018;
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2017.
A. Rencana Strategis 2014-2018
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 -2018 berisi visi,
misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaiannya yang disusun berdasarkan
program yang terencana, terukur dan diharapkan dapat memenuhi
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 8
kehendak, aspirasi dan partisipasi masyarakat. Matrik Renstra dapat dilihat
pada (Lampiran 02)
VISI DAN MISI
1. Visi
“Mewujudkan masyarakat Banyuasin yang berdaya saing,
demokratis, harmonis, partisipasi, mandiri dan berkelanjutan serta
tanggap dalam penanggulangan bencana melalui Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
menujuh masyarakat yang damai dan tentram”.
2. Misi
1. Meningkatkan peran serta masyarakat peduli dan tanggap
terhadap bencana.
2. Menciptakan ketentraman dan kedamaian masyarakat yang
dinamis.
3. Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta kehidupan
yang demokkratis dan peran serta masyarakat dalam
melestarikan nilai-nilai budaya politik yang positif.
- Misi 1 : Meningkatkan peran serta masyarakat peduli dan
tanggap terhadap bencana.
Misi tersebut di atas bertujuan agar masyarakat dan
institusi yang terkait dalam bencana, merasa aman,
nyaman dan terlindung, dengan sasaran strategis yang
hendak dicapai adalah :
1. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga
lingkungan agar jauh dari bencana;
2. pengurangan resiko bencana dalam hal tanggap
terhadap bencana;
3. meningkatkan pelayanan kepedulian dan tanggap
terhadap bencana;
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 9
4. terpantaunya daerah yang terkena bencana di wilayah
Kabupaten Banyuasin.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam
pengurangan resiko bencana dalam hal
penanggulangan bencana;
- Misi 2 : Menciptakan ketentraman dan kedamaian
masyarakat yang dinamis ;
Misi tersebut di atas bertujuan agar meningkatnya peran
serta masyarakat dan institusi yang ada dalam
penanggulangan bencana, memelihara keamanan,
kenyamanan dan mencegah terjadinya konflik sosial,
dengan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :
1. Tersedianya data aksi-aksi demo yang terjadi
diKabupaten Banyuasin;
2. Meningkatkan Kemampuan Intelijen Pemerintah
Daerah;
- Misi 3 : Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
serta kehidupan yang demokkratis dan peran serta
masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya politik
yang positif :
Misi tersebut bertujuan agar meningkatnya pengetahuan
institusin politik, sosial masyarakat, profesi pemuda dan
ulama, dengan sasaran strategis yang hendak dicapai
adalah :
1. melaksanakan sosialisasi undang-undang politik kepada
masyarakat;
2. meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat;
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 10
3. tersedianya dokumentasi pengajuan bantuan keuangan
kepada parpol hasil pemilu tahun 2014;
4. tersedianya dokumentasi pengajuan keuangan kepada
Ormas/ LSM;
5. terpantaunya jumlah tenaga kerja asing, lembaga asing
dan situasi politik di wilayah Kabupaten Banyuasin.
B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
Sebagai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk
keberhasilannya perlu juga ditetapkan tujuan, yang ditempuh melalui
penetapan beberapa sasaran, dimana sasaran yang satu dengan yang
lainnya saling terkait. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi
dari pernyataan misi yang dapat mempertajam fokus pelaksanaan misi
serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua
program dan aktifitas dalam melaksanakan misi. Tujuan ini harus
konsisten dengan tugas dan fungsi yang secara kolektif tujuan
menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
Tujuan juga merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang
teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta
dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategis.
Upaya pencapaian tujuan akhir dapat berlangsung secara terus
menerus dan berkesinambungan. Sedangkan sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan
berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Penetapan
tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin pada umumnya didasarkan pada
faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi
dan misi. Hal ini dimaksudkan agar dinas mampu mencapai tujuan dan
sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang
terbengkalai dan tidak tercapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor
kunci keberhasilan berarti sudah mengetahui kelebihan/ kekuatan untuk
melaksanakan suatu sasaran.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 11
1. Tujuan
Pernyataan misi sebagaimana telah dikemukakan di atas
dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam tujuan yang ingin
dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
adalah :
1. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan
masyarakat;
2. Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat;
2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yaitu
sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuasin dalam jangka waktu yang telah ditentukan
guna mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dalam mendukung misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan secara specifik tujuan
dan sasaran strategis yang hendak dicapai masing-masing sasaran
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketertiban, keamanan dalam masyarakat.
2. Meningkatnya pemahaman politik dan wawasan kebangsaan
dalam masyarakat.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 12
3. Meningkatnya penanggulangan korban bencana.
3. Indikator
Indikator merupakan penjabaran dari sasaran secara terukur
yang juga melalui tujuan dari Bandan Penanggulangan Bencana
Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin itu
sendiri.
Adapun indikator yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama :
INDIKATOR
1. Presentase pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak
kriminal
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih
3. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
4. Tingkat pengembangan wawasan kebangsaan
5. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
6. Persentase penanggulangan korban bencana
7. Tingkat Penanggulangan Daerah Rawan Bencana
8. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka menwujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transfaran, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin membuat
dokumen perjanjian kinerja tahun 2017. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja dan dengan mencantumkan
indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 13
suatu dokumen pernyataan atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banyuasin untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh instansi. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang
percepatan memberantasan korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peratuaran
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang
petunjuk tehnis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas
laporan kinerja instansi pemerintah, pada dasarnya adalah penrnyataan
komitmen yang mereprensikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolahnya.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolak ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja aparatur dan sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuasin telah membuat perjanjian kinerja sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, dan mengikuti tahapan pengalokasiaan
dana. Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin menyajikan informasi yang meliputi
program utama, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan jumlah
anggaran yang dialokasikan.
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
(%) Kondisi Akhir 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya
ketertiban,
keamanan
dan
kenyamanan
masyarakat
Meningkatnya
ketertiban,
keamanan
dan
kenyamanan
dalam
masyarakat
Persentase
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan pencegahan
tindak kriminal
20,4 40,81 61,22 81,63 100 100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 14
Meningkatnya
Persatuan
dan Kesatuan
Bangsa
Meningkatnya
pemahaman
politik dan
wawasan
kebangsaan
dalam
masyarakat
Tingkat
partisipasi
masyarakat dalam
menggunakan hak
pilih
15,91 - - - 72,27 72,27
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Politik
Daerah
1 2 2 3 4 4
Tingkat
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
20 40 60 80 100 100
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Terhadap LSM,
Ormas dan OKP
2 3 3 4 5 5
Meningkatnya
Perlindungan
Sosial
Masyarakat
Meningkatnya
Penanggulan
gan Korban
Bencana
Persentase
Penanggulangan
Korban Bencana
25 50 62,5 75 100 100
Tingkat
Penanggulangan
Daerah Rawan
Bencana
42,10 36,84 31,58 26,31 21,05 21,05
Persentase
Penurunan Titik
Kebakaran
(Hotspot)
98,03 91,5 88,24 84,96 78,43 78,43
Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada (Lampiran 03)
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya ketertiban,
keamanan dan kenyamanan dalam
masyarakat
Persentase Pemeliharaan
Kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
81,63 %
2. Meningkatnya pemahaman politik
dan wawasan kebangsaan dalam
masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilih
-
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah
3 Kali
Tingkat Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
80 %
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Terhadap LSM, Ormas dan OKP
4 kali
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 15
3. Meningkatnya Penanggulangan
Korban Bencana
Persentase Penanggulangan Korban
Bencana
75 %
Tingkat Penanggulangan Daerah
Rawan Bencana
26,31 %
Persentase Penurunan Titik
Kebakaran (Hotspot)
84,96 %
D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdiri dari kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
13) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Jasa Teknis
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari kegiatan :
1) Pembangunan Gedung Kantor
2) Memeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terdiri dari kegiatan :
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terdiri dari Kegiatan :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 16
2. Inventarisasi Aset
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terdiri dari kegiatan :
1) Monitoring Orang Asing
2) Dukungan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
3) Dukungan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
i. Program Pemeliharaan Kantrambikmas dan Pencegahan Tindak Krimunal
1) Penanganan Konflik Sosial
2) Rapat Koordinasi KOMINDA Kabupaten Banyuasin
3) Sosialisasi Bahaya Faham Radikalisme
f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terdiri dari kegiatan :
1) Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2) Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat
Kabupaten
g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Terdiri dari kegiatan :
- Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terdiri dari kegiatan :
1) Dukungan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas dan Lembaga
Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2) Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan
Kepada Ormas/ LSM
3) Pelatihan Kader Kadarkum, PKBN dan Pola Asuh
4) Pelantikan dan Penguungan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
5) Sosialisasi Ketahanan Seni dan Budaya
6) Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Kabupaten
Banyuasin
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 17
7) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai
Politik Hasil Pemilu
i. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terdiri dari kegiatan :
1) Gladi Posko dan Lapangan
2) Pusdanlops
3) Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan
4) Sosialisasi Dampak Psikologi dan Pembekalan Dasar bagi korban
Bencana
5) Survey Rekontruksi Pasca Bencana
6) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana
j. Program Tanggapan Darurat Penanggulangan Bencana
1) Operasional Satuan Tugas Tanggap Darurat
2) Bantuan Tanggap Darurat Bencana
k. Bantuan Dasar Bagi Korban Bencana
- Bantuan Logistik Darurat Bencana
l. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
- Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 18
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat
Kabupaten Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dibuat sesuai
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2017 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Laporan Kinerja tahun 2017 Badan Pengagulangan Bencana Daerah,
Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin merupakan Laporan Kinerja
tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin periode 2014 – 2018 dan disusun
berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah
Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Capaian kinerja suatu instansi
menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu
bidang/sektor tertentu.
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 19
Proses penyusunan Laporan Kinerja Badan Penggulangan Bencana
Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin masih banyak
mengalami hambatan.
Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Kinerja
tahun 2017 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang
berkaitan dengan OPD/Unit Kerja lain, untuk mendukung realisasi capaian
program/kegiatan.
Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem
pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian Badan Penagnggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI a.
a. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin
rendahnya kinerja, digunakan rumus:
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja, digunakan rumus :
Realisasi
Capaian indikator kinerja = X 100 Rencana
Rencana – ( Realisasi – Rencana ) Capaian indikator kinerja = X 100
Kinerja Rencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 20
Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja
juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan
realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan
target pada akhir periode dokumen Renstra/RPJMD.
b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara
langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur
keberhasilan sasaran yang telah dirncanakan.
Hasil pengukuran capaiann kinerja disimpulkan baik untuk masing-
masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat
sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan scala
pengukuran ordinal sebagai berikut :
X ≥ 85% : Sangat Baik
70% ≤ X < 85% : Berhasil
55% < X < 70% : Cukup Berhasil
X ≤ 55% : Tidak Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian
kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerj atas pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu
penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok
indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 21
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.1
Persentase perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tahun
2017
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Persentase
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5=4/3*100
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan dalam masyarakat
1. Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal % 81,63 59,18 73
B. Sasaran 2 : Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan Kebangsaan dalam
Masyarakat
2. Tingkat Pengembangan Wawasan
Kebangsaan % 80 84 105
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik %
- - -
4. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kali
3 2 66,67
5. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Kali 4 1 25
C. Sasaran 3 : Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana
6. Persentase Penanggulangan Korban Bencana % 75 100 133
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 22
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Persentase
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5=4/3*100
7. Tingkat Penanggulangan Daerah Rawan Bencana % 26,31 21,05 80,02
8. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot) % 84,96 100 118
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2017 dengan
tahun 2016, tahun 2015 dan tahun 2014
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dengan Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2016, 2015 dan Tahun 2014
Indikator Kinerja Sat Realisasi Capaian
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan dalam masyarakat
1. Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
% 34,69 55,10 64,29 59,18 170 135,0
1
105
73
B. Sasaran 2 : Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan Kebangsaan dalam Masyarakat
2. Tingkat pengembangan wawasan kebangsaan
- 100 100 84 - 250 167
105
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik
70,97 - - - 329,03 - -
-
4. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
1 2 2 2 100 100 100
66,67
5. Jumlah kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan
2 3 3 1 100 100 100 25
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 23
OKP
C. Sasaran 3 : Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana
6. Persentase penanggulangan korban bencana
532 79 100 100 2.128 158 133
7. Tingkat penanggulangan daerah rawan bencana
84,21 57,90 57,89 21,05 400,05 157,16 180 80,02
8. Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)
50 75,16 64,52 100 250 82,14 73,11 118
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target
jangka menengah dalam Dokumen Renstra (Tahun 2018)
Tabel 3.3
Persentase Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra
No Indikator sat Realisasi
s/d Tahun 2017
Target Tahun 2018
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan dalam
masyarakat
1. Persentase Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
% 100 100 100
B. Sasaran 2 : Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan Kebangsaan dalam
Masyarakat
2 Tingkat pengembangan wawasan kebangsaan
% 84 100 84
3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik
% - 72,27 -
4 Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
Kali 2 4 50
5 Jumlah kegiatan pembinaan thd LSM, Ormas dan OKP
Kali 1 5 20
C. Sasaran 3 : Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana
6 Persentase Penanggulangan Korban Bencana
% 100 100 100
7 Tingkat Penanggulangan Daerah Rawan Bencana
% 21,05 21,05 100
8 Persentase Penurunan Titik % 100 78,43 127,50
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 24
No Indikator sat Realisasi
s/d Tahun 2017
Target Tahun 2018
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
Kebakaran (Hotspot)
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kabupaten Banyuasin , 2017
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional tidak
dapat dilakukan karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin tahun 2017 belum memiliki Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
1. Sasaran Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan dalam masyarakat
1. Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal di Tahun 2014 realisasi 34,69 % dihitung dari 17 konflik
yang ditangani dibagi seluruhkonflik yang ada di Kabupaten
Banyuasin yaitu sebanyak 49 konflik, di Tahun 2015 Capaian
meningkat yaitu 55,10% dikarenakan jumlah konflik yang dapat
diselesaikan 27 konflik dibagi jumlah seluruh 49 konflik, tahun
2016 semakin meningkat realisasi 64,29 % dihitung dari 18 konflik
yang ditangani dibagi jumlah seluruh konflik yang ada di Kabupaten
Banyuasin yaitu sebanyak 28 konflik. Persentase Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Tahun 2017
dengan target 81,63%. Realisasi 59,18 % dikarenakan jumlah konflik
yang dapat diselesaikan ditahun 2017 sebanyak 29 Konflik yang
ditangani dibagi jumlah seluruh 34 Konflik yang ada di Kabupaten
Banyuasin, di banding
2. Sasaran Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan Kebangsaan
dalam Masyarakat
2. Realisasi Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar
100% dari target 84% diTahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebesar 42 Peserta sama
dengan Target Tahun 2017 di bagi jumlah seluruh peserta
sosialisasi yang mengikuti atau yang hadir yaitu sebesar 50 Peserta.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 25
Di bandingkan dengan Tahun 2016 ada 50 Peserta yang mengikuti
Kegiatan Sosialisasi yang di adakan Bidang Politik, Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan.di tahun 2015 melampai target dari 40%
realisasi sampai dgn 100% dihitung dari jumlah peserta yang hadir
sebanyak 50 peserta dari target 30 peserta.
3. Realisasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak
pilih berdasarkan pemilihan tahun 2017 tidak ada dikarnakan tidak
adanya pemilihan Umum Legislatif, Pilkada, Pilpres.
4. Ditahun 2014 mencapai target yaitu 1 kali Kegiatan Pembinaan
Politik Daerah dan di tahun 2015 Realisasi Jumlah Kegiatan
Pembinaan Politik Daerah mencapai target yaitu 2 kali meningkat
dari tahun 2014 yaitu kegiatan penelitian dan pemeriksaan
administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol dan kegiatan
Pelatihan kader kadakum, PKBN dan Pola Asuh, untuk tahun 2016
jumlah kegiatan pembinaan politik daerah target sama dengan
2015 yaitu 2 kali dan mencapai target 100%, di Tahun 2017 adalah
sebesar 3 Kali dan terealisasi 2 Kali dengan Kegiatan Pelatihan
Kader Kadarkum, PKBN dan Pola Asuh dan Kegiatan Verifikasi
kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol hasil
Pemilu dengan persentase capaian sebesar 66,67%, dikarenakan
adanya pengurangan pagu anggaran sehingga satu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Dukungan Kerjasama pemerintah
daerah dengan ormas dan dengan lembaga nirlaba lainnya dalam
bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
5. Di tahun 2017 Realisasi Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM,
Ormas dan OKP diBadan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin sebesar 1 Kali
dari target 4 Kali. Yaitu Kegiatan Rapar Koordinasi Organisasi
Masyarakat dalam Kabupaten Banyuasin dan 3 Kegiatan lainnya
dihapuskan pada saat pengurangan pagu sehingga kegiatan
tersebut tidak dapat terealisasi Dibanding dengan Tahun 2016
persentase capaian 100% karena kegiatan dapat terealisasi semua
sesuai dengan target yang diinginkan, ini menunjukan penurunan
dari tahun sebelumnya. Tingkat pemerintah dalam membantu
masyarakat melalui Ormas/ LSM Tahun 2015 dengan target 40%
terealisasi 7,69% jauh dari target yang diharapkan ditahun 2015
Ormas/LSM dapat dibantu sebanyak 20 Organisasi tapi kenyataan
hanya 4 Organisasi yang dapat dibantu dari 52 Organisasi yang
terdaftar, ini dikarenakan berkurangnya pagu Anggaran untuk
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 26
Program kegiatan yang mendukung Ormas/LSM. Dibandingkan
tahun 2014 ada 1 Organisasi yang mendapatkan batuan dari 68
Organisasi yang terdaftar dengan realisasi 1,47% dari target 20%.
3. Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana
6. Sasaran ini telah dapat dicapai dengan baik, dengan target
indikator yaitu 75 %. Realisasi persentase Penanggulangan Korban
Bencana dalam menanggulangi korban bencana 99,71%, Realisasi
capaian ini dihitung melalui pembandingan jumlah penduduk yang
mengalami bencana sepanjang tahun 2017 sebanyak 331 jiwa yang
ditangani dibagi dengan jumlah korban yang seharusnya ditangani
340 jiwa, dari 340 jiwa ada 9 jiwa yang tidak ditangani antara lain
8 jiwa warga luar Kabupaten Banyuasin dan 1 jiwa meninggal dunia
dikarenakan tenggelam. sasaran ini telah dapat dicapai dengan
baik, dengan target indikator yaitu 50 %. Realisasi persentase
Penanggulangan Korban Bencana dalam menanggulangi korban
bencana 79 %, Realisasi capaian ini dihitung melalui pembandingan
jumlah penduduk yang mengalami bencana sepanjang tahun 2015
sebanyak 158 jiwa dibagi dengan target jumlah korban yang
seharusnya ditangani 200 jiwa, ini berarti meningkat dari target
2015 yaitu 100 jiwa dibagi jumlah korban yang seharusnya
ditangani yaitu 200 jiwa, Realisasi meningkat dikarenakan
bertambahnya jumlah korban bencana 158 jiwa dari target 100
jiwa di RPJMD.di banding tahun 2014 korban bencana alam yang
terjadi di Kabupaten Banyuasin mencapai 1.064 jiwa dikarenakan
banyaknya kejadian bencana.
7. Realisasi Tingkat Penanggulangan Daerah Rawan Bencana dengan
target 31,58 %. Terealisasi sebesar 78,95 % hal ini dapat dihitung
dari 15 Kecamatan yang rawan bencana di bagi dengan seluruh
Kecamatan Banyuasin yaitu 19 Kecamatan. Dibanding tahun 2016
ada 10 kecamatan yang rawan bencana dapat dilihat dari
perbandingan realisasi capaian 300% ditahun 2017, dengan capaian
dari 184% ditahun 2016 meningkat dikarenakan banyaknya terjadi
bencana di Tahun 2017 terutama di Daerah rawan bencana
sebanyak 61 KK jauh dari target. Realisasi Tingkat Pemantauan
Daerah Darurat Bencana dengan target 36,84 %. Terealisasi sebesar
57,90 % hal ini dapat dihitung dari 11 Kecamatan yang
rawan bencana di bagi dengan seluruh Kecamatan Banyuasin yaitu
19 Kecamatan. Dibanding tahun 2014 ada 10 kecamatan yang
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 27
rawan bencana dapat dilihat dari perbandingan realisasi capaian
42,10% ditahun 2014, dengan capaian dari 62,48% ditahun 2014
meningkat menjadi 157%.
8. Ditahun 2016 Persentase Penurunan Titik Kebakaran dengan target
88,24 %, terealisasi 64,52 % hali ini dapat dilihat dari jumlah
hostpot yang padam 20 titik bagi total titik kebakaran yang
dideteksi oleh satelit 26 titik. Hal ini dikarenakan cuaca yang
panas sehingga tertangkap oleh satelit dan belum tentu kebakaran,
dan di Tahun 2017 target 84,96% terealisasi 100% dihitung dari
jumlah hostpot yang padamsebanyak 31 titik dibagi jumlah titik
kebakaran yang dideteksi oleh satelit 31 titik.
Hambatan Permasalahan yang dialami oleh OPD BPBD Kesabangpol pada tahun 2017
yaitu :
1. Kondisi geografis yang rawan terjadinya bencana (pohon tumbang,
banjir, kekeringan dan kebakaran)
2. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintah yang tidak
memadai.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan kebersihan lingkungan
sekitar tempat tinggalnya dan pembakaran lahan yang bisa
menyebabkan bencana.
4. Masih seringnya terjadi bencana yang disebabkan oleh kesalahan
manusia (humman erorr), misalnya kecelakaan kapal speed
berpenumpang di wilayah perairan Kabupaten Banyuasin.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
pencegahan dan penanggulangan bencana.
6. Terbatasnya alokasi dana untuk penanggulangan serta rehabilitasi dan
rekontruksi bencana setiap tahunnya untuk membantu dan melayani
warga yang terkena dampak bencana.
Solusi Jangka Pendek maupun Jangka Panjang
Solusi jangka pendek yaitu :
1. Memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada
masyarakat.
2. Memberikan sosialisasikepada warga masyarakat tentang bahaya
danpencegahan serta penanggulangan bencana di setiap
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 28
daerah/kecamatan/kelurahan. (adapun poin-poin yang penting
disampaikan dalam sosialisasi)
a. Tidak membuang sampah sembarangan, sampah yang menumpuk
dapat menyebabkan aliran air tersumbat sehingga saat musim hujan
dapat mengakibat banjir.
b. Tidak melakukan penebangan pohon secara liar, sehingga dapat
mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor.
c. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan,
sehingga pada saat musim kemarau akan menyebabkan hutan
mudah terbakar.
d. Tidak ceroboh saat berada di dalam hutan, misalnya membuang
puntung rokok sembarangan dan mematikan api dalam hutan yang
bisa menyebabkan kebakaran.
3. Selalu menyediakan bahan logistik (bahan pangan dan sandang),
sehingga apabila terjadi bencana bisa langsung diberikan bantuan.
4. Meningkatkan kemampuan personil TRC maupun relawan bencana.
5. Memberikan porsi yang lebih, dalam hal anggaran ataupun dana untuk
pencegahan, penanganan serta penangulangan bencana.
Sedangkan solusi jangka panjang antara lain :
1. Peningkatan ataupun menambah jumlahsarana dan prasarana dalam
penanggulangan bencana.
2 Membentuk desa siaga bencana di daerah yang rawan bencana.
3. Membuat pos peringatan bencana serta sistem peringantan dini terjadinya
bencana.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyuasin dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
memiliki lingkungan strategis, kebijakan dan fasilitas pelaksanaan
pengembangan dan pemberdayaan organisasi yang sangat berpengaruh
terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
yang didukung oleh :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 29
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Aparatur
Tersedianya Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuasin pada umumnya telah memiliki pengalaman,
keterampilan dan tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini nampak
dalam data sebagai berikut :
Tabel 3.10
Jumlah Pegawai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
Gambaran umum tingkat pendidikan personil yang berstatus PNS dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.11 Tingkat Pendidikan PNS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
Tingkat Pendidikan
Tahun
2016 2017
(orang) (orang)
S2 9 11 S1 24 24
D3/Sarjana Muda 1 3
SMA/Sederajat 4 4 SMP 0 0
Pegawai Tahun 2016 Tahun 2017
(orang) (orang)
PNS 40 33
Non PNS 117 37
Jumlah 157 70
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 30
SD 0 0
Jumlah 38 37
Gambaran umum tingkat pendidikan personil yang berstatus Non PNS
dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.12
Tingkat Pendidikan Non PNS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
Tingkat
Pendidikan
Tahun
2016 2017
(orang) (orang)
S2 0 0
S1 40
D3/Sarjana Muda 4
SMA/Sederajat 73
SMP 0 0
SD 0 0
Jumlah 117
2. Sumber Dana
Sasaran ini telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari
pencapaian rata-rata sasaran mencapai 96,10% dan adanya penghematan
penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 31
melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran
Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 18.613.265.400,- (96,7%) dari pagu anggaran
sebesar Rp. 21.458.277.000,-
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pertanyaan kinerja.
Banyaknya program/ kegiatan yang ada dalam renstra terutama pada
tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuasin tidak semua terlaksana hal ini dikarenakan
ada nya pagu anggaran yang terbatas dan kegiatan baru yang sangat
mendesak yang harus dicapai.
Program yang berhasil pada tahun 2017 ini sebanyak 13 Program dari 15
Program yang ada di Renstra lima tahunan yaitu :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan 14 kegiatan dari
pagu anggaran Rp. 1.610.983.448,- terealisasi Rp. 1.560.560.586.592,-
dengan persentasi capaian 96,87%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 3
kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 142.323.400,- dengan realisasi Rp.
141.504.400,- capaian realisasi 99,42%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan pagu Rp.
20.000.000,- realisasi Rp. 15.500.000,- dengan capaian 77,50%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan didukung 3 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.
84.485.000,- realisasi Rp. 81.336.500,- persentase capaian 96,27%.
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan didukung
oleh 3 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 397.000.000,- realisasi
Rp. 396.700.200,- persentase capaian 99,92%.
6. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
didukung dengan 3 kegiatan dari pagu anggaran Rp. 365.988.000,-
realisasi Rp. 365.983.500,- persentase capaian 100%.
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan didukung oleh 2 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.360.000.000,- dengan realisasi
Rp. 360.000.000,- persentase capaian 100%.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 32
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan didukung 1 kegiatan dari pagu anggaran Rp. 130.000.000,-
Dengan realisasi Rp. 129.197.200,- Persentase capaian 99,38%
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat didukung oleh 7 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp. 767.000.000,- dengan realisasi Rp. 765.282.000,-
persentase capaian 99,78%.
10. Pencegahan Dini dan Penanggulanagan Korban Bencana Alam didukung
oleh 10 kegiatan dari pagu anggaran Rp. 1.115.620.152,- dengan
realisasi Rp. 1.089.824.652,- persentase capaian 97,69%.
11. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dengan pagu
anggaran Rp. 180.200.000,- dengan realisasi Rp. 178.620.000,-
persentase capaian 99,12%.
12. Program Bantuan Dasar Bagi Korban Bencana didukung oleh satu
kegiatan dari pagu anggaran Rp. 126.400.000,- realisasi Rp.
124.900.000,- dengan persentase capaian 98,81%.
13. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dengan pagu
anggaran Rp. 14.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 11.678.313.000,-
dengan persentase capaian 83,42%
Dari 15 Program yang ada di Renstra hanya 2 Progrm yang tidak berhasil
antara lain :
1. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur tidak berhasil
dikarenakan keterbatasnya pagu anggaran
2. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak
berhasil dikarenakan kegiatan pendukung sudah ada didalam Program
Pendidikan Politik Masyarakat.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada Tahun Anggaran 2017 total anggaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
sebesar Rp. 21.458.277.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 33
sebesar Rp. 2.158.277.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
19.300.000.000,-
Adapun rincian belanja kelompok pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.14
Anggaran/ Realisasi Per Sasaran Strategis Tahun 2017
No.
Sasaran
Capaian Indikator
Kinerja Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realis
asi
Fisik
Capaian
(5/4) Indikator Capaia
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat
Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
73 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
397.000.000
365.988.000
396.700.200
365.983.500
100%
100%
98,79%
97,96%
Rata-rata Persasaran 762.988.000 762.683.700 100% 99,96%
2
Meningkatnya
Pemahaman Politik dan Wawasan
Kebangsaan dalam
masyarakat
Tingkat
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
105 Program
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
360.000.000
360.000.000
100% 98,17%
3
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik
-
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
- -
- -
4 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
25 420.000.000 419.482.000 100% 99,87%
5
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
133 447.000.000 445.800.000 100% 99,65%
Rata-rata Persasaran
867.000.000 865.282.000
100% 99,80%
6
Meningkatnya
Penanggulangan Korban
Bencana
Persentase Penanggulanga
n Korban Bencana
133
Bantuan Tanggap Darurat Bencana
306.600.000 303.250.000 100% 99,00%
7
Tingkat Penanggulanga
n Daerah Rawan Bencana
80,02
Program Tanggap Darurat
Penanggulangan Bencana
14.000.000.000 11.678.313.000 100% 98,81%
8 Persentase
Penurunan Titik 118
Program Pencegahan Dini
1.115.620.152 1.089.824.652 100% 93,04%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 34
No.
Sasaran
Capaian Indikator
Kinerja Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realis
asi
Fisik
Capaian
(5/4) Indikator Capaia
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kebakaran (Hotspot)
dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Rata-rata Persasaran
15.422.220.152 13.071.387.652
100% 84,75%
Rata-Rata 127,165 Rata-Rata 96,47%
TOTAL 4.220.940.700 4.078.998.941 100% 96.63%
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kabupaten Banyuasin , 2017
Sasaran di atas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari
pencapaian rata-rata sasaran mencapai 96,10% dan adanya penghematan
penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan
program-program yang mendukung pencapaian sasaran Tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 4.078.998.941 (96,63%) dari pagu anggaran sebesar
Rp. 4.220.940.700.
Selain Program/ kegiatan Sasaran Strategis diatas didukung juga Program/
Kegiatan rutin yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.
Tabel 3.15
Anggaran/ Realisasi Per Sasaran Rutin Tahun 2017
No. Sasaran
Capaian Indikator
Kinerja Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
Fisik
Capaian
(7/6) Indikator Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur
Tingkat kualitas sarana dan prasarana
100 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.267.328.883 2.039.040.166
100% 89,93%
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.829.237.000 2.963.410.500
100% 77,38%
3
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
81.650.000 79.281.000
100% 97,09%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 35
No. Sasaran
Capaian Indikator
Kinerja Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
Fisik
Capaian
(7/6) Indikator Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
4
Program Peningkatan
Pegembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.300.000 26.515.000
100% 93,69%
Rata-Rata 100
Rata-Rata 100% 89,52%
TOTAL 6.206.515.883
5.108.246.666 100% 82,30%
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kabupaten Banyuasin , 2017
Sasaran di atas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari
pencapaian rata-rata sasaran mencapai 89,52% dan adanya penghematan
penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan
program-program yang ada dirutin mendukung pencapaian sasaran Strategis
Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 5.108.246.666,- dengan persentase capaian
82,30% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.206.515.883,-
Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2017 didukung oleh tersedianya input
berupa Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Dukungan anggaran
tersebut dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja langsung adalah jumlah belanja untuk setiap program dan kegiatan
yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran. Realisasi belanja
langsung sebagai pendukung program dan kegiatan tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 12.184.580.301,- atau 44,23 % dari total anggaran Rp. 21.458.277.000,-
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan rincian
sebagai berikut :
{{
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Tahun
2017 yang dilakukan oleh Inspektorat, mendapat nilai “BB” tindaklanjut yang
sudah dilakukan sebagai berikut :
a. Dokumen Renstra dan Renja akan disahkan oleh Bupati Banyuasin sesuai
dengan Permendagri no. 86 Tahun 2017 melalui kepala Badan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 36
Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal (BAPPEDA) Kabupaten
Banyuasin dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala SKPD untuk
Tahun 2017.
b. Dokumen Renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan tahunan dan dilengkapi dengan dan digunakan
sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
c. IKU sudah dimanfaatkan dalam penyusunan Renja, RKA/ DPA;
dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; direviu secara berkala.
d. Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan
kinerja secara berkala.
e. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan.
f. Informasi yang disajikan sudah digunakan untuk nilai dan memperbaikan
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan
penilaian kinerja.
g. Evaluasi program dilakukan dan dilaksanakan oleh SDM yang
berkompetensi; disupervisi dengan baik melalui pembahasan-
pembahasan yang regular dan bertahap; dilaksanakan dalam rangka
menilai keberhasilan program; dan memberikan rekomendasi-
rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
h. Hasil evaluasi program/ akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk
perbaikan perencanaan, perbaikan kinerja.
i. Capaian kinerja dalam Tapkin sudah sesuai.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 37
1. Simpulan
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuasin menyajikan hasil dari berbagai capaian
sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator
kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 3 sasaran
strategis dengan 8 indikator menunjukkan sebagai berikut :
Sasaran 1 Meningkatnya ketertiban, keamanan dan
kenyamanan masyarakat dengan satu indikator yaitu
Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal, Capaian indikator kinerja pada tahun
2017 sebesar 123% dengan interprestasi Melampaui Target
PENUTUP
BAB 4
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 38
Sasaran 2 Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan
Kebangsaan dalam masyarakat, terdiri dari dua indikator.
1. Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017
untuk indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
menggunakan hak pilih tidak ada
2. Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017
untuk indikator Tingkat Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dengan target 105 %
3. Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017
untuk indikator Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah adalah sebesar 67 %
4. Jumlah Kegiataan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan
OKP dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 25 %
Sasaran 3 Meningkatnya Perlindungan sosial Masyarakat
terdiri dari empat indikator.
1. Persentase penanggulangan korban bencana dengan
Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017
untuk indikator sebesar 133% dengan
interprestasi Melampaui Target
2. Tingkat Penanggulangan Daerah Rawan Bencana
Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017
untuk indikator sebesar 300% dengan
interprestasi Melampaui Target
3. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)
Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017
untuk indikator sebesar 300% dengan
interprestasi Melampaui Target
2. Saran
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin untuk lebih
meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 39
Pangkalan Balai, 2018
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUASIN,
Drs. H. INDRA HADI, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640919 199203 1 007
hasil analisis capaian kinerja tahun 2017, dirumuskan beberapa langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai
salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain :
1) Penyusunan Renstra Badan Penganggulanan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin mengacu pada RPJMD Kabupaten
Banyuasin.
2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banyuasin yang telah ditetapkan.
3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan
kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang terkait dengan
upaya mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan.
4) Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan
terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan
waktu pelaksanaan.
5) Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam
pemberian pelayanan.
6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan
dan pelatihan agar di masa mendatang dapat lebih bekerja secara
profesional dan kompeten.
Sebagai akhir kata, segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
mengharapkan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuasin kepada stakeholders dan sebagai sumber
informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja
selanjutnya.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Bab 4 hal 40