PELAKSANAAN KODE ETIK

Langkah awal didalam pelaksanaan kode etik adalah mempunyai dokumen mengenai standar dan kode etik. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan penegakan (enforcement) yang tegas dan konsisten karena jika tidak kredibilitas profesi dipertanyakan.

1. Kredibilitas lembaga-lembaga di sektor publik menjadi sorotan LSM seperti ICW dan masyarakat umum. Sebagai contoh kasus vonis bebas mantan Direksi Bank Mandiri ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini menurut masyarakat umum merupakan berita buruk bagi perang terhadap korupsi.

2. Pimpinan KPK bersikap tegas dan cepat dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan penyidiknya. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Ajun Komisaris Suparman, penyidik kpk yang terlibat kasus pemerasan saksi terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di PT Industri Sandang Nusantara.

3. KPK memberikan hukuman berupa pemberhentian penyidik yang bersangkutan.

STANDAR AUDIT INVESTIGATIF

Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu. Di dalam pekerjaan audit juga terdapat standar audit dan para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut. Dengan adanya standar tersebut, pihak yang diaudit, pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja si auditor.

Menurut K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud. Konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan.

Standar-standar tersebut adalah :

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (accepted best practices). Dalam hal ini ada dua hal yang harus dilakukan, pertama adalah upaya membandingkan antara praktik-praktik yang ada dengan merujuk pada saat itu (benchmarking). Kedua adalah upaya benchmarking dilakukan terus-menerus untuk mencari solusi terbaik.

2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.

3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, dan diindeks; dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi jika ada penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar. Referensi tersebut membantu perusahaan dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi sehingga accepte best practices yang dijelaskan diatas dapat dilaksanaan.

4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya.

5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hokum administrative maupun hokum pidana. Di Indonesia ada tindak pidana dimana beban pembuktian terbalik dimungkinkan. Untuk tindak pidana, jaksa penuntut umum harus mengajukan sedikitnya dua alat bukti yang memberikan keyakinan pada hakim.

6. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi, kita menghadapi keterbatasan waktu. Oleh karena itu, sejak memulai investigasinya, investigasi harus menentukan cakupan investigasinya agar tidak membuka peluang bagi seseorang untuk menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti serta menghapus jejak kejahatan.

7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protocol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mencantumkan beberapa standar yang berkenaan dengan penemuan kecurangan (fraud) dan ketidakpatutan :

1. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus merancang metodologi dan prosedur pemeriksaan sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi penyimpangan yang dapat membawa pengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan.

2. Tidak praktis bagi pemeriksa untuk menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan. Hal ini disebabkan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pemeriksaan yang sangat beragam.

3. Pemeriksa dapat mengandalkan pekerjaan penasihat hukum dalam hal :a. Menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan

terhadap tujuan pemeriksaan.b. Merancang pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan.c. Mengevaluasi hasil pengujian tersebut, pemeriksa juga dapat mengandalkan hasil kerja

penasihat hukum, apabila tujuan pemeriksaan mensyaratkan adanya pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam merencakan pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perarutan perundang-undangan, pemeriksa harus menilai resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan.

5. Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraud) yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

6. Ketika pemeriksa mengidentifikasi faktor-faktor atau resiko-resiko kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan atau hasil pemeriksaan, pemeriksa harus merespon

masalah tersebut dengan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi.

7. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau transaksi-transaksi yang berindikasi kecurangan.8. Pelatihan, pengalaman, dan pemahaman pemeriksa terhadap program yang diperiksa dapat

memberikan suatu dasar bagi pemeriksa untuk lebih waspada bahwa beberapa tindakan yang menjadi perhatiannya bisa merupakan indikasi adanya adanya kecurangan.

9. Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ketidakpatutan terjadi, maka mungkin saja tidak ada hukum, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam hal ini ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau diluar praktik-praktik yang lazim.

10. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau kedua-duanya.

11. Suatu pemerikasaan yang dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan ini akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah dilakukan deteksi atas penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau kecurangan yang signifikan dapat memengaruhi hasil pemeriksaan.

STANDAR AKUNTANSI FORENSIK

Ringkasan standar umum dan khusus akuntansi forensik :

1. Independensi: Akuntan forensik harus independen dalam melaksanakan tugas2. Objektivitas: Akuntan forensik harus objektif (tidak berpihak) dalam melaksanakan telaah

akuntansi forensiknya.3. Kemahiran professional: Akuntansi forensik harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kehati-

hatian professional.a. Sumber Daya Manusia : harus mempunyai kemahiran teknis, pendidikan, dan

pengalaman yang memadai sesuai dengan tugas yang diserahkan kepadanya.b. Pengetahuan, pengalaman, keahlian dan Disiplin : hal ini diperlukan oleh sumber daya

manusia yang akan melakukan akuntansi forensik agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

c. Supervisi : salah seorang harus berfungsi sebagai “in-charge” yang bertanggung jawab dalam mengarahkan penugasan dan memastikan bahwa rencana kerja dilaksanakan sebagaimana harusnya dan didokumentasi dengan baik.

d. Kepatuhan terhadap standar perilaku.e. Hubungan manusia : harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan sesama manusia

seperti yang diharapkan dalam hubungan antar-manusia di dunia bisnis dalam kegiatan sehari-hari, atau ketika melakukan wawancara dan interogasi dan kegiatan akuntansi forensik lainnya.

f. Komunikasi : akuntansi forensic harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan.

g. Pendidikan berkelanjutan : harus senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kompetensi teknisnya dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan.

h. Kehati-hatian professional : akuntansi forensik harus melaksanakan kehati-hatian profesionalnya dalam melaksanakan tugasnya.

4. Lingkup Penugasan : harus memahami dengan baik penugasan yang diterimanya. Harus mengkaji penugasan itu dengan teliti untuk menentukan apakah penugasan dapat diterima secara professional, dan apakah ia mempunyai keahlian yang diperlukan atau dapat memperoleh sumber daya yang mempunyai keahlian tersebut. Lingkup penugasan akuntansi forensik berupa :

a. Keandalan informasi.b. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-

undangan.c. Pengamanan asset.d. Penggunaan sumber daya secara efisien dan ekonomis,

5. Pelaksanaan Tugas Telahaan : pelaksanaan tugas akuntansi forensik meliputi (1) perumusan mengenai apa masalahnya, evaluasi atas masalah itu, dan perencanaan pekerjaan, (2) pengumpulan bukti, (3) penilaian bukti, dan (4) mengomunikasikan hasil penugasan.