B4 PEDOMAN DIKLAT CAWAS.ppt - tendikdikdasmen.nettendikdikdasmen.net/unduhan/files/Tambahan Materi...
Transcript of B4 PEDOMAN DIKLAT CAWAS.ppt - tendikdikdasmen.nettendikdikdasmen.net/unduhan/files/Tambahan Materi...
05/08/2016
1
1
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Bimbingan Teknis Mentor Calon Pengawas Sekolah
Hotel Aston Bali, 2 s.d. 6 Agustus 2016
2
OUTLINE
PENDAHULUAN1
PELAKSANAAN2
DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH3
TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT4
PENUTUP5
05/08/2016
2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
1
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Kesenjangan antara regulasi dan Implementasi Pengangkatan
Jabatan Fungsional Pengawas
Kesenjangan antara regulasi dan Implementasi Pengangkatan
Jabatan Fungsional Pengawas
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
REGULASI (PERSYARATAN
PENGANGKATAN)I:
� Rekrutmen (Proyeksi dan
Seleksi)
� Surat Rekomendasi
Keterampilan dan Keahlian
Bidang Pengawasan
� Seleksi Akademik
� Diklat Calon
REGULASI (PERSYARATAN
PENGANGKATAN)I:
� Rekrutmen (Proyeksi dan
Seleksi)
� Surat Rekomendasi
Keterampilan dan Keahlian
Bidang Pengawasan
� Seleksi Akademik
� Diklat Calon
IMPLEMENTASI (KONDISI SAAT INI,
SEBAGIAN DAERAH
� Tidak dibuat proyeksi kebutuhan
PS, sehingga beban kerja PS
kelebihan atau kekurangan
� Diangkat tanpa memenuhi
persyaratan sehingga terkendala
dalam kenaikan pangkat
IMPLEMENTASI (KONDISI SAAT INI,
SEBAGIAN DAERAH
� Tidak dibuat proyeksi kebutuhan
PS, sehingga beban kerja PS
kelebihan atau kekurangan
� Diangkat tanpa memenuhi
persyaratan sehingga terkendala
dalam kenaikan pangkat
05/08/2016
3
5
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
�masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan
fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik
�Pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan)
tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4
(empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis
satuan pendidikannya masing-masing
�masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan
fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik
�Pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan)
tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4
(empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis
satuan pendidikannya masing-masing
6
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan1 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru
TK atau Kepala TK.2 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru
SD atau Kepala SD.3 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari
Guru SLB atau Kepala SLB.4 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata
pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atauKepala SMP/SMA/SMK.
5 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasanBK/ Konselor diangkatdari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakangpendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.
� Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan1 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru
TK atau Kepala TK.2 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru
SD atau Kepala SD.3 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari
Guru SLB atau Kepala SLB.4 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata
pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atauKepala SMP/SMA/SMK.
5 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasanBK/ Konselor diangkatdari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakangpendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.
05/08/2016
4
7
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidangpendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang nonkependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dariPendidikan Profesi Guru(PPG);
� memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangpengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakandalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidangPendidikan.
� memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;� diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
� berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidangpendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang nonkependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dariPendidikan Profesi Guru(PPG);
� memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangpengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakandalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidangPendidikan.
� memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;� diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
8
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawassekolah (seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksiakademik/bidang tugas pengawasan dilasanakan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansipembina.
� telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah danmemperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihanyang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
� setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian PrestasiKerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahunterakhir.
� lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawassekolah (seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksiakademik/bidang tugas pengawasan dilasanakan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansipembina.
� telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah danmemperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihanyang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
� setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian PrestasiKerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahunterakhir.
05/08/2016
5
9
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
� Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
� Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
� Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
� Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
� Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
� Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
� Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
� Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
� Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
� Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
� Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
� Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
05/08/2016
6
11
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
� Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
� Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
� Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
� Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
� Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
� Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
� Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
� Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007
tentang Standar Pengawas Sekolah.
� Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
� Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
� Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007
tentang Standar Pengawas Sekolah.
� Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
05/08/2016
7
13
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
� Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
� Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan Angka Kreditnya.
� Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
� Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
� Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan Angka Kreditnya.
� Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam
memahami dan melaksanakan:
1. rekrutmen calon pengawas sekolah;
2. seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administratif
dan seleksi akademik;
3. pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah; dan
4. pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam
memahami dan melaksanakan:
1. rekrutmen calon pengawas sekolah;
2. seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administratif
dan seleksi akademik;
3. pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah; dan
4. pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
05/08/2016
8
15
KEBIJAKAN K-13
SELEKSI
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan pembinaan
dan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah,
yaitu:
� instansi pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah
� Kementerian Agama
� Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam
merencanakan kebutuhan pengawas sekolah dan/atau
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah.
Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan pembinaan
dan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah,
yaitu:
� instansi pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah
� Kementerian Agama
� Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam
merencanakan kebutuhan pengawas sekolah dan/atau
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
05/08/2016
9
17
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18
PROYEKSI
KebutuhanPengawas
2 tahunmendatang
SELEKSI
ADMINISTRASI
AKADEMIK
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
KemendikbudKemendikbud
Dinas PendidikanDinas Pendidikan
05/08/2016
10
19
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PENGHUTUNAG KEBUTUHAN PENGAWAS SEKOLAH DENGANMEMEPERHATIKAN:�jumlah pengawas sekolah yang mememasuki usia pensiun/mutasipada jabatan lain�pembangunan unit sekolah baru/jumlah satuan pendidikan�jumlah guru�kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan.
”Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan jumlahcalon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota”
PENGHUTUNAG KEBUTUHAN PENGAWAS SEKOLAH DENGANMEMEPERHATIKAN:�jumlah pengawas sekolah yang mememasuki usia pensiun/mutasipada jabatan lain�pembangunan unit sekolah baru/jumlah satuan pendidikan�jumlah guru�kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan.
”Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan jumlahcalon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota”
20
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian,
� Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutantelah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEGPAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor143 Tahun 2014
� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian,
� Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutantelah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEGPAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor143 Tahun 2014
PERSYARATAN:1. Surat Lamaran2. Data Riwayat Hidup (DRH)3. Dokumen Bukti DRH
PERSYARATAN:1. Surat Lamaran2. Data Riwayat Hidup (DRH)3. Dokumen Bukti DRH
05/08/2016
11
21
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian,
� Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutantelah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEGPAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor143 Tahun 2014
� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian,
� Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutantelah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEGPAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor143 Tahun 2014
PERSYARATAN:1. Surat Lamaran2. Data Riwayat Hidup (DRH)3. Dokumen Bukti DRH
PERSYARATAN:1. Surat Lamaran2. Data Riwayat Hidup (DRH)3. Dokumen Bukti DRH
22
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PERSYARATAN:SuratLamaranData RiwayatHidup (DRH)DokumenBukti DRH
PERSYARATAN:SuratLamaranData RiwayatHidup (DRH)DokumenBukti DRH
DRH memuat data:� Data Pribadi� kualifikasi akademik� diklat selama menjadi guru/kepala sekolah 5 (lima) tahun
terakhir� prestasi akademik dan non akademik� karya pengembangan profesi� keikutsertaan dalam forum ilmiah� Pengalaman pengurus organisasi di bidang pendidikan� pengalaman mendapat tugas tambahan 5 (lima) tahun
terakhir� penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan� Data Nilai PPKPNS� Pengalaman Keterampilan danKeahlian Bidang
Pengawasan
DRH memuat data:� Data Pribadi� kualifikasi akademik� diklat selama menjadi guru/kepala sekolah 5 (lima) tahun
terakhir� prestasi akademik dan non akademik� karya pengembangan profesi� keikutsertaan dalam forum ilmiah� Pengalaman pengurus organisasi di bidang pendidikan� pengalaman mendapat tugas tambahan 5 (lima) tahun
terakhir� penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan� Data Nilai PPKPNS� Pengalaman Keterampilan danKeahlian Bidang
Pengawasan
05/08/2016
12
23
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PERSYARATAN:SuratLamaranData RiwayatHidup (DRH)DokumenBukti DRH
PERSYARATAN:SuratLamaranData RiwayatHidup (DRH)DokumenBukti DRH
Dokumen Bukti DRH:1 SK Pengangkatan PNS pertama2 SK terakhir pendidik3 Sertifikat Pendidik4 Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV bidang
kependidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan
5 SK terakhir .6 Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau KTP 7 Dokmen PPKPNS8 Portofolio Keterampilan dan Keahlian dalam
Bidang Pengawasan
Dokumen Bukti DRH:1 SK Pengangkatan PNS pertama2 SK terakhir pendidik3 Sertifikat Pendidik4 Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV bidang
kependidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan
5 SK terakhir .6 Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau KTP 7 Dokmen PPKPNS8 Portofolio Keterampilan dan Keahlian dalam
Bidang Pengawasan
24
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Seleksi akademik berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yang merupakan tes pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan pelaksanan pendidikan di sekolah, kompetensi supervisi akademik; kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan.�dilaksanakan oleh Ditjen GTK), Kemendikbud�diwujudkan dalam pelaksanaan tes kopetensi pengetahuan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Tahap IJT Diklat Fungsional Calon JFPS.
Seleksi akademik berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yang merupakan tes pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan pelaksanan pendidikan di sekolah, kompetensi supervisi akademik; kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan.�dilaksanakan oleh Ditjen GTK), Kemendikbud�diwujudkan dalam pelaksanaan tes kopetensi pengetahuan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Tahap IJT Diklat Fungsional Calon JFPS.
05/08/2016
13
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
26
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� Merupakan diklat prasyarat bagi guru PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah
� bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam menjalankan tugasnya.
� dıselenggarakan oleh lembaga/instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat fungsional pegawai atau lembaga yang ditunjuk oleh Kemdikbud
� Merupakan diklat prasyarat bagi guru PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah
� bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam menjalankan tugasnya.
� dıselenggarakan oleh lembaga/instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat fungsional pegawai atau lembaga yang ditunjuk oleh Kemdikbud
05/08/2016
14
27
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TUJUAN: memberikan pembekalan kompetensi inti yangdiperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan tugasTUJUAN: memberikan pembekalan kompetensi inti yangdiperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan tugas
KOMPETENSI: Kompetensi inti yang diperlukan untuk jabatanfungsional pengawas sekolah:1. Kompetensi kepribadian2. kompetensi supervisi manajerial3. Kompetensi supervisi akademik4. Kompetensi evaluasi pendidikan5. Kompetensi penelitian dan pengembangan6. Kompetensi sosial
KOMPETENSI: Kompetensi inti yang diperlukan untuk jabatanfungsional pengawas sekolah:1. Kompetensi kepribadian2. kompetensi supervisi manajerial3. Kompetensi supervisi akademik4. Kompetensi evaluasi pendidikan5. Kompetensi penelitian dan pengembangan6. Kompetensi sosial
28
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PESERTA: PNS guru dan atau kepala sekolah yang akanmenduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.PESERTA: PNS guru dan atau kepala sekolah yang akanmenduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
METODE: menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa (andragogi) denganmenggunakan metode bervariasi yang melibatkanpeserta diklat secara aktif.
METODE: menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa (andragogi) denganmenggunakan metode bervariasi yang melibatkanpeserta diklat secara aktif.
WAKTU: minimal 161 jam pelajaran (JP), 1 JPdisetarakan dengan 45 menit.WAKTU: minimal 161 jam pelajaran (JP), 1 JPdisetarakan dengan 45 menit.
05/08/2016
15
29
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OJT-1
25 JP
IJT
61 JP
OJT-2
75 JP
A. Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah
B. Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP)
C. Penilaian Sikap dan Perilaku
A. Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah
B. Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP)
C. Penilaian Sikap dan Perilaku
A. Pelaksanaan RTL
B. Uji Kompetensi melalui Pelaporan RTL
C. Uji Kompetensi melalui Presentasi Laporan OJT
A. Pelaksanaan RTL
B. Uji Kompetensi melalui Pelaporan RTL
C. Uji Kompetensi melalui Presentasi Laporan OJT
A. Program Umum
B. Program Khusus
C. Program Penunjang
A. Program Umum
B. Program Khusus
C. Program Penunjang
30
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PENGERTIAN: OJT-I adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan
fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai
kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat
tugas masing-masing.
PENGERTIAN: OJT-I adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan
fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai
kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat
tugas masing-masing.
WAKTU:
� OJT-I dilaksanakan selama 12 hari kerja dengan ketentuan
setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2
JP (25 JP).
� Waktu pelaksanaan OJT-I berakhir paling lambat 1 minggu
sebelum IJT dilaksanakan.
WAKTU:
� OJT-I dilaksanakan selama 12 hari kerja dengan ketentuan
setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2
JP (25 JP).
� Waktu pelaksanaan OJT-I berakhir paling lambat 1 minggu
sebelum IJT dilaksanakan.
05/08/2016
16
31
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TEMPAT:
OJT-I dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang
bersangkutan antara lain: satuan pendidikan, Kelompok Kerja
(KKG/MGMP/MGBK/KKKS/MKKS)
PIHAK TERKAIT:
� Peserta (guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi
persyaratan)
� Panitia penyelenggara Diklat Fungsional Calon Pengawas
Sekolah.
� Mentor
TEMPAT:
OJT-I dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang
bersangkutan antara lain: satuan pendidikan, Kelompok Kerja
(KKG/MGMP/MGBK/KKKS/MKKS)
PIHAK TERKAIT:
� Peserta (guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi
persyaratan)
� Panitia penyelenggara Diklat Fungsional Calon Pengawas
Sekolah.
� Mentor
32
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KRITERIA MENTOR:
� memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah sekurang-kurangnya 5 tahun;
� direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Asosiasi Pengawas Sekolah
Indonesia (APSI);
� telah mengikuti bimbingan teknis calon pendamping/mentor yang dan
dinyatakan lulus sebagai pendamping. Bimbingan teknis diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTOR:
� mendampingi peserta diklat cawas pada saat OJT-I dan OJT-II
� menilai peserta diklat cawas pada saat OJT-I dan OJT-II
� melaporkan hasil pendampingan dan penilaian pada OJT-I dan OJT-II kepada
penyelenggara diklat.
KRITERIA MENTOR:
� memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah sekurang-kurangnya 5 tahun;
� direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Asosiasi Pengawas Sekolah
Indonesia (APSI);
� telah mengikuti bimbingan teknis calon pendamping/mentor yang dan
dinyatakan lulus sebagai pendamping. Bimbingan teknis diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTOR:
� mendampingi peserta diklat cawas pada saat OJT-I dan OJT-II
� menilai peserta diklat cawas pada saat OJT-I dan OJT-II
� melaporkan hasil pendampingan dan penilaian pada OJT-I dan OJT-II kepada
penyelenggara diklat.
05/08/2016
17
33
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� UJI KOMPETENSI INTI
penilaian terhadap makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman
terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah dalam
melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial.
� UJI KOMPETENSI INTI
penilaian terhadap makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman
terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah dalam
melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial.
� PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGAWASAN (RTP)
disusun berdasarkan makalah tentang ide, gagasan, dan/atau
pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah
dalam melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial
� PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGAWASAN (RTP)
disusun berdasarkan makalah tentang ide, gagasan, dan/atau
pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah
dalam melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial
� PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
penilaian sikap dan perilaku meliputi unsur integritas, komitmen,
kerjasama, etika, komunikasi
� PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
penilaian sikap dan perilaku meliputi unsur integritas, komitmen,
kerjasama, etika, komunikasi
34
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
� PENERTIAN
IJT adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional pengawas
sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berupa
kegiatan tatap muka oleh instansi penyelenggara diklat yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
� PENERTIAN
IJT adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional pengawas
sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berupa
kegiatan tatap muka oleh instansi penyelenggara diklat yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
� WAKTU: IJT dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari kerja
dengan pola minimal 61 JP @ 45 menit.
� TEMPAT: IJT dilaksanakan di tempat diklat yang memenuhi
persyaratan kegiatan pelatihan tatap muka.
� WAKTU: IJT dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari kerja
dengan pola minimal 61 JP @ 45 menit.
� TEMPAT: IJT dilaksanakan di tempat diklat yang memenuhi
persyaratan kegiatan pelatihan tatap muka.
05/08/2016
18
35
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PIHAK YANG TERLIBAT
� Peserta: guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan.
� Narasumber:tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
� Fasilitator: tenaga profesional yang meliputi dosen, widyaiswara, dan
pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan Calon Fasilitator
Diklat Fungsional Pengawas Calon Sekolah dan dinyatakan lulus.
� Panitia Penyelenggara diklat.
PIHAK YANG TERLIBAT
� Peserta: guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan.
� Narasumber:tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
� Fasilitator: tenaga profesional yang meliputi dosen, widyaiswara, dan
pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan Calon Fasilitator
Diklat Fungsional Pengawas Calon Sekolah dan dinyatakan lulus.
� Panitia Penyelenggara diklat.
36
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
URAIAN KEGIATAN
� PEMBELAJARAN
� PENYEMPURNAAN RTP
� PENYUSUNAN RTL
� EVALUASI
URAIAN KEGIATAN
� PEMBELAJARAN
� PENYEMPURNAAN RTP
� PENYUSUNAN RTL
� EVALUASI
EVALUASI PESERTA:
� TEST TULIS
� PENILAIAN PORTOFOLIO
� PENILAIAN SIKAP DAN
PERILAKU
EVALUASI PESERTA:
� TEST TULIS
� PENILAIAN PORTOFOLIO
� PENILAIAN SIKAP DAN
PERILAKU
EVALUASI FASILITATOR
EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
EVALUASI FASILITATOR
EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
SELEKSI AKADEMIKSELEKSI AKADEMIK
05/08/2016
19
37
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PENGERTIAN:
OJT-II adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional
pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai
kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat
tugas masing-masing setelah mengikuti dan menyelesaikan IJT.
PENGERTIAN:
OJT-II adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional
pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai
kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat
tugas masing-masing setelah mengikuti dan menyelesaikan IJT.
WAKTU:
� OJT-II dilaksanakan selama 38 hari kerja
� setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2
JP, sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yang ditetapkan
untuk OJT-II (75 JP)
WAKTU:
� OJT-II dilaksanakan selama 38 hari kerja
� setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2
JP, sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yang ditetapkan
untuk OJT-II (75 JP)
38
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TEMPAT:
OJT-II dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang
bersangkutan antara lain: satuan pendidikan tempat tugas dan
satu satuan pendidikan lainnya, Kelompok Kerja
(KKG/MGMP/MGBK/ KKKS/MKKS
TEMPAT:
OJT-II dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang
bersangkutan antara lain: satuan pendidikan tempat tugas dan
satu satuan pendidikan lainnya, Kelompok Kerja
(KKG/MGMP/MGBK/ KKKS/MKKS
PIHAK TERLIBAT:
� Peserta
� Mentor
� Instansi penyelenggara diklat pembentukan jabatan
fungsional pengawas sekolah
PIHAK TERLIBAT:
� Peserta
� Mentor
� Instansi penyelenggara diklat pembentukan jabatan
fungsional pengawas sekolah
05/08/2016
20
39
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
URAIAN KEGIATAN:
1.Pelaksanaan RTL
2.Pengamatan Sikap Dan Perilaku
3.Laporan Rtl
4.Presentasi
URAIAN KEGIATAN:
1.Pelaksanaan RTL
2.Pengamatan Sikap Dan Perilaku
3.Laporan Rtl
4.Presentasi
40
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PelaksanaanRTL
PengamatanSikap danPerilaku
Pelaporan RTLPresentasi
URAIAN KEGIATAN
05/08/2016
21
41
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PENILAIAN PADA OJT-I: meliputi 3 komponen:
� N1-OJT-I : Makalah (30%)
� N2-OJT-I : RTP (40%)
� N3-OJT-I: Sikap dan Perilaku
PENILAIAN PADA IJT: meliputi 3 komponen:
� N1-IJT : Pengetahuan/Tes Tulis (60%)
� N2-IJT : Sikap (20%)
� N3-IJTI: Keterampilan/Portofolio/LK (20%)
PENILAIAN PADA OJT-II: meliputi 3 komponen:
� N1-OJT-II : Portofolio/Laporan RTL (50%)
� N2-OJT-II : Presentasi Laporan (30%)
� N3-OJT-II: Sikap dan Perilaku (20%)
PENILAIAN
OJT-I
PENILAIAN
OJT-II
PENILAIAN
IJT
42
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NA = 15% NOJT-1 + 50% NIJT + 35% NOJT-II
Nilai OJT-II = 50% N1 + 30%N2 20%N3
Nilai IJT = 60%N1 + 20%N2 + 20%N3
Nilai OJT-1 = 30%N1 + 30%N2 + 40%N3
05/08/2016
22
43
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NA = 15% NOJT-1 + 50% NIJT + 35% NOJT-II
Nilai OJT-II = 50% N1 + 30%N2 20%N3
Nilai IJT = 60%N1 + 20%N2 + 20%N3
Nilai OJT-1 = 30%N1 + 30%N2 + 40%N3
44
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No Rentang Nilai Sebutan
1. 91 – 100 Amat Baik
2. 76 – 90 Baik
3. < 76 Cukup
05/08/2016
23
45
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
NILAI AKHIR
MINIMAL
BAIK
MINIMAL
BAIK
YALULUS STTP-NRCPS
Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen
GTK-KEMDIKBUD
TIDAK
TIDAK LULUS
PEGANGKATAN PS PEGANGKATAN PS OLEH PEMDA
NUPSNUPS
46
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
DIKLAT
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
05/08/2016
24
47
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
DIKLAT
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1. menyusun dan menerbitkan Pedoman Diklat Fungsional Calon
Fungsional Pengawas Sekolah;
2. menyiapkan materi diklat modul/bahan ajar dan instrumen
penilaian;
3. menyiapkan fasilitator;
4. menyiapkan mentor;
5. menerima laporan nilai peserta diklat;
6. menerbitkan sertifikat, dan Nomor Registrasi Calon Pengawas
Sekolah (NRCPS); dan
7. menerbitkan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).
1. menyusun dan menerbitkan Pedoman Diklat Fungsional Calon
Fungsional Pengawas Sekolah;
2. menyiapkan materi diklat modul/bahan ajar dan instrumen
penilaian;
3. menyiapkan fasilitator;
4. menyiapkan mentor;
5. menerima laporan nilai peserta diklat;
6. menerbitkan sertifikat, dan Nomor Registrasi Calon Pengawas
Sekolah (NRCPS); dan
7. menerbitkan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).
48
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
DIKLAT
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1. menyusun proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah;
2. melaksanakan sosialisasi kebutuhan dan pengadaan
pengawas sekolah
3. melaksanakan rekrutmen calon pengawas sekolah
4. memfasilitasi Penyelenggaraan OJT-I dan OJT-II
5. menempatkan tugas pengawas sekolah dengan
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
1. menyusun proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah;
2. melaksanakan sosialisasi kebutuhan dan pengadaan
pengawas sekolah
3. melaksanakan rekrutmen calon pengawas sekolah
4. memfasilitasi Penyelenggaraan OJT-I dan OJT-II
5. menempatkan tugas pengawas sekolah dengan
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
05/08/2016
25
49
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
DIKLAT
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1. melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah
Tahap IJT; dan
2. melaporkan pengangkatan jabatan pengawas sekolah dan
mengajukan penerbitan NUPS kepada Direktorat
Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan
Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan melampirkan SK Pengangkatan Pengawas Sekolah.
1. melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah
Tahap IJT; dan
2. melaporkan pengangkatan jabatan pengawas sekolah dan
mengajukan penerbitan NUPS kepada Direktorat
Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan
Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan melampirkan SK Pengangkatan Pengawas Sekolah.
50
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
DIKLAT
PENDAMPINGAN
MONEV
PENDAHULUAN
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT
1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap
IJT
2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas
Pendidikan.
INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT
1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap
IJT
2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas
Pendidikan.
SATUAN PENDIDIKAN:
1. mengajukan calon pengawas sekolah
2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II
SATUAN PENDIDIKAN:
1. mengajukan calon pengawas sekolah
2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II
05/08/2016
26
51
KEBIJAKAN K-13
PELAKSANAAN
DIKLAT
MONEV
PENDAHULUAN
PIHAK TERKAIT
PENUTUP
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT
1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap
IJT
2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas
Pendidikan.
INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT
1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap
IJT
2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas
Pendidikan.
SATUAN PENDIDIKAN:
1. mengajukan calon pengawas sekolah
2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II
SATUAN PENDIDIKAN:
1. mengajukan calon pengawas sekolah
2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II