B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR...

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PALEMBANG 2013-1018

1

B A B I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan

Peraturan WaliKota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, khususnya dalam rangka

mewujudkan terbinanya kesatuan bangsa dan pembangunan politik yang demokratis.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

Palembang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan

politik.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik

4. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Badan.

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 -2018

dengan penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan serta menetapkan visi dan

misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yang akan dicapai tahun

2013 sampai dengan tahun 2018 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Palembang 2013 -2018 yaitu PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung



2

makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat,Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman Berkembang, Pemerintahan

Bersih, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Metropolis,

Aman dan Sejahtera, sedangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode

2013 -2018 adalah :

1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam

pembangunan

2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

peningkatan pelayanan masyarakat

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan

4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat

yang religius

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan disetiap sektor

6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf

internasional, beradat dan sejahtera.

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 – 2018 yang

tersebut diatas dimana dalam pelaksanaan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang ada pada misi ke -2 (dua) dan ke – 4 (empat).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU

Nomor 12 Tahun 2008.

6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN)



3

7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang



4

1.3 Maksud dan Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan lembaga

Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang EMAS 2018,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai Rencana

Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sehingga tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan

yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan

substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada

pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan

mengacu pada RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar

didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan

berkembang.

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab

masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.

4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar

instansi maupun sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika

penulisan.



5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan,

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, telaahan visi, misi dan program

walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra kementrian/lembaga, telaahan

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan

isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA

PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

PALEMBANG

Berisikan uraian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang



6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan lembaga

unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Palembang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota Palembang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 12

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai tugas

pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa

dan Politik

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya

.



7

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

terdiri dari :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

b. Kasubbag Keuangan

c. Kasubbag Program,Evaluasi dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

a. Kasubbid Nilai-Nilai Kebangsaan

b. Kasubbid Kewaspadaan Nasional

4. Kepala Bidang Penanganan Strategis

a. Kasubbid Penanganan Masalah Aktual

b. Kasubbid Penanganan Kapasitas

5. Kepala Bidang Partisipasi Politik

a. Kasubbid Komunikasi dan Sosialisasi Politik

b. Kasubbid Fasilitasi Politik

6. Kepala Bidang Fasilitasi Ormas dan Orpol

a. Kasubbid Fasilitasi Organisasi Politik

b. Kasubbid Fasilitasi Organisasi Masyarakat

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang lebih jelas

dapat dilihat pada bagan disamping



8

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Bidang Sekretariat

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Peningkatan disiplin aparatur

d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2. Bidang Penanganan Strategis

a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

c. Pengendalian keamanan lingkungan

3. Bidang Kesatuan Bangsa

a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

c. Pembekalan wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa

d. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangsaan

e. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

f. Pentas seni budaya,festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan

g. Peningkatan toleransi forum pembauran kebangsaan

4. Bidang Partisipasi Politik

a. Penyuluhan kepada masyarakat

b. Penyelesaian perselisihan partai politik

c. Koordinasi forum-forum diskusi politik



9

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

1. Sumberdaya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

tercatat sampai dengan bulan Oktober 2013 berjumlah 27 orang pegawai

negeri sipil dan 17 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan

jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

10

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

BADAN, KESATUAN BANGSA POLITIK NOMOR : 5 TAHUN 2006

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TANGGAL : 6 JULI 2006

KOTA PALEMBANG TENTANG : PEMBENTUKAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA,

POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KOTA PALEMBANG TAHUN 2007

Plt. KEPALA BADAN

ALTUR FEBRIANSYAH, SH., M.SI

NIP. 196602151995031001

SEKRETARIS BADAN

K A S I R O,SE NIP. 1960051711981011003

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

DODY MEI HENDRA,S.STP,M.Si NIP. 197705031995111001

SUBBAG KEUANGAN

METIALISNA

NIP. 196105031983032005

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG KESATUAN BANGSA

INGRID YOLANDA,S.STP.MM

NIP.19800606199122001

BIDANG FASILITASI ORG. POLITIK

& ORG. KEMASYARAKATAN

WANDRY, S.IP., M.SI

NIP. 1962082219850301006

BIDANG PENANGANAN STRATEGIS

CITRA MARTIKALINI, SSTP., M.SI

NIP. 198103101999122001

BIDANG PARTISIPASI POLITIK

Dra.Hj.RADIOASTUTI,MM NIP. 196205071983032006

SUBBID NILAI-NILAI

KEBANGSAAN

M.NIZAR,SE

NIP. 196606221994031006

SUBBID KEWASPADAAN

NASIONAL

SWARNO ALI, SE., M.Si

NIP. 195904171987031012

SUBBID FASILITASI

ORGANISASI PARPOL

Drs.NASOTION,M.Si

NIP. 196303051989031010

NIP. 19681022 199009 1 001 SUBBID FASILITASI ORG.

KEMASYARAKATAN DAN LSM

Hj.SAWIDA,SE,M.Si NIP. 196107301981012002

SUBBID PENGEMBANGAN

KAPASITAS

M. ALI NANANG, SE

NIP. 19581028 198103 1 011

SUBBID PENANGANAN MASALAH

AKTUAL

SUMARNI, S. Sos

NIP. 19650124 198603 2 005

SUBBID KOMUNIKASI DAN

SOSIALISASI POLITIK

ZAINAL ABIDIN, Sip

NIP. 19670825 199003 1 009

SUBBID FASILITASI PEMILU

SUBBAG PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

ROSMAIDA SIMANJUNTAK, SH NIP. 197101231996032002



11

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Oktober 2013

No Sub SKPD Jml Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1

2

3

4

5

6

Kepala Badan Kesbangpol

Sekretariat Badan Kesbangpol

Bidang Penanganan Strategis

Bidang Kesbang

Bidang Partisipasi Politik

Bidang Fasilitasi Ormas,Orpol

0

9

3

5

5

5

2

1

1

1

1

5

2

1

2

1

1

1

3

-

5

Jumlah 27 4 2 11 10

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Non PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan Jenis Kelamin Per

Oktober 2013

No Sub SKPD Jml Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1

2

3

4

5




Bidang Kesbang



Dst

5

1

1

1

1

1

3

2

1

1

Jumlah 17 9 1 7



12

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2013

No Sub SKPD Jml Pangkat/gol. Eselon

I II III IV IV III II

1

2

3

4

5

6




Bidang Kesbang



3

1

1

5

3

1

3

4

1

3

-

2

3

2

2

2

2

1

1

1

1

Jumlah 4 16 6 11 4

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan

Struktural pada Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

tahun 2013

No Sub SKPD Jml

Nama Diklat Struktural

Adum/Diklat PIM IV

Spama/ Diklat PIM III

Spamen/ Diklat PIM

II

1

2

3

4




Bidang Kesbang



Dst

4

3

3

3

5

1

1

1

Jumlah 18 3



13

2. Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah tersedia sarana dan

prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang Tahun 2013

No

Jenis Barang

Jumlah

Kondisi

Baik Kurang Baik Rusak Berat

1 Mobil 8 unit 7 unit 1 unit

2 Motor 9 unit Baik

3 Komputer 20 unit Baik

4 Printer 20 unit Baik

5 Laptop 3 unit Baik

dst Meja Kerja 47 unit Baik

7 Kamera 3 unit Baik

2.3. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

sesuai dengan komponen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang Tahun 2008-2013 berdasarkan indikator kinerja yang

ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana

disajikan dalam tabel 2.7.



14

Tabel 2.6 Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

. Kota Palembang

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target SPM

Target IKK Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 Trans 2013

2008 2009 2010 2011 2012 Trans 2013

2008 2009 2010 2011 2012 Trans 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1 Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20 33 44 55 66 66 62,5 62,5 62,5 62,5 66 68 312,5 189 142 113 100 103

2 Tingkat Pembinaan Pengembangan Wawasan kebangsaan

20 33 44 55 66 66 20 33 44 54 72,7 72,7 100 100 100 98,18 110 110

4 Tingkat Partisipasi masyarakat dlm menggunakan hak pilih

-Jumlah kegiatan pembinaan politik -Jumlah kegiatan pembinaan thd Ormas, Orpol,LSM

64 66 68 70 72 72 64 64 67 69 71,6 66 100 100 98,53 98,57 99,44 91,67

6 Ketersediaan Prasarana Lingkungan

- 29,9 42,4 61,9 84,4 100 - 29,9 42,4 50 81,4

Terjadi nomencl

atur

0 100 100 80,77 96,44 0

7 Rasio Pos siskamling

-

16 27 32 32 107 - 16 27 30 44,8 0 100 100 93,75 140 0

8 Persentase penanggulangan korban bencana alam

15 20 40 55 65 90 13 20 40 95,8 95,8 87 100 100 174 147 106

9 Tingkat demonstran terhadap penolakan peraturan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang cukup baik

dengan peningkatan setiap tahunnya pada indikator kinerja.Hal ini dibuktikan dengan rasio capaian setiap tahunnya yang mencapai

target atau melebih target yang ditentukan,



15

Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang didukung oleh anggaran., dimana pada

anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga kinerja pelayanan dapat meningkat. Selain itu juga kinerja aparatur pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mendukung pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahunnya.



16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Palembang

A. Pelayanan yang ada di Badan Kesbangpol ada 3 Komponen, yaitu:

1. Rekomendansi Penelitian

Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin pelayanan secara khusus diberikan

kepada semua pihak yang berkepentinngan terhadap penelitian dalam Kota

Palembang.

Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah dosen, mahasiswa, peneliti

dan pihak swasta sepanjang membutuhkan surat rekomendasi Penelitian

2. Surat Keterangan Terdaftar

Bagi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar

untuk menunjukkan keberadaannya di Kota Palembang.

Untuk mengeluarkan SKT ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang bersifat pasif artinya sepanjang pihak yang berkepentingan

membutuhkan SKT.

Persyaratan yang dibutuhkan antara lain :

- Akte Pendirian Organisasi

- AD / ART

- Susunan Pengurus

- Program Kerja

3. Surat Izin Pemasangan Atribut Publikasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Organisasi

Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya maka Badan

Kesatuan bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai wewenang

mengeluarkan izin Pemasangan Atribut Publikasi sepanjang sifatnya non

komersial



17

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang memberikan

beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut

memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (Treaths) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Universitas yang membutuhkan

Surat Rekomendasi Penelitian

Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Ormas, Parpol dan LSM yang

membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Parpol,Ormas atau Organisasi

lainnya yang membutuhkan Surat Izin Pemasangan Atribut Publikasi

Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

Peningkatan kualitas petugas yang membidangi pelayanan

Peralatan atau komputerisasi untuk mendukung pelayanan

Pendataan keberadaan ormas,parpol dan LSM yang ada di Kota Palembang



18

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

dan beragama, tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang

sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis

2. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun

individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan untuk

kepentingan bersama

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada

Pemilukada/ pemilu

4. Belum optimalnya dalam membangun kesamaan pandangan pluralitas agama,

suku dan budaya sebagai modal sosial sehingga terjadinya konflik sosial.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Walikota

Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan selama

lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan

secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan

berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi

Kota yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang

merumuskannya dalam enam Misi . Ke enam Misi Kota Palembang Tahun 2013-

2018 adalah:

1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam

pembangunan

2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

peningkatan pelayanan masyarakat



19

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan

4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat

yang religius

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan disetiap sektor

6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf

internasional, beradat dan sejahtera.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan

pemerintahan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang berkaitan

langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan tata

kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan

masyarakat dan misi ke 4 (empat) yaitu : Mendorong keimanan dan ketaqwaan

masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang religius.

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian Misi Kota Palembang yang ke “2 dan ke 4 “ adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menggunakan hak politiknya

2. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

3. Kurang maksimalnya forum yang dibentuk untuk mengantisipasi atau

memberikan laporan.

3.3. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Selatan

1. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Selatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, maka

ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan,

yaitu “Membangun Kondisi Masyarakat Sumatera Selatan yang Bersatu,

Dinamis, Demokratis, Tentram, Tertib, Damai berdasarkan Aturan Daerah

dalam Kerangka NKRI".



20

Dengan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Selatan sebagai berikut:

a. Mengembangkan wawasan kebangsaan

b. Memelihara persatuan,kesatuan dan semangat bela negara

c. Menjaga kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat

d. Memasyarakatkan HAM

e. Mengembangkan kemampuan linmas dan partisipasi penanggulangan

bencana

f. Memfasilitasi pendidikan politik masyarakat

g. Mengembangkan etika dan budaya politik sesuai dengan nilai-nilai

kebangsaan dan budaya lokal masyarkat

h. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

i. Memfasilitasi Parpol, Ormas dan LSM

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan

yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Palembang, antara lain:

a. Memasyarakatkan Hak Asasi Manusia

b. Mengembangkan etika dan budaya politik sesuai dengan nilai-nilai

kebangsaan dan budaya lokal masyarakat.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kelemahan

internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang

harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Palembang antara lain:

a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memahami pilar kebangsaan

b. Terdapat rasa nasionalisme yang kurang di lingkungan masyarakat

c. Sifat sukuisme dan cauvinisme yang masih mendalam di kehidupan

masyarakat.



21

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam Bab 3 point 4 (3.4) bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang tidak ditemukan atau tidak berhubungan dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi,

tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke

depan, adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya dalam membangun kesamaan pandangan pluralitas agama,suku

dan budaya sebagai modal sosial sehingga isu konflik suku, agama dan ras masih

terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan

lingkungan sehingga perlu pemantapan terhadap pandangan pluralitas agama,suku

dan budaya sehingga tetap terjalin kesatuan bangsa

- Kurang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila, Dengan semakin banyaknya partai

politik maka berbagai pihak kadangkala sering mengabaikan proses demokrasi

yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga

terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi menuntut

kebebasan,kesetaraan dan keadilan.

Kondisi yang diperlukan adalah terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan

kewajiban warga untuk terlibat dalam proses pengambil keputusan politik secara

bebas dan bertanggungjawab sehingga menimbulkan kesadaran untuk

memantapkan persatuan bangsa.

- Demonstrasi ormas/LSM yang tidak senang/ tidak puas atas suatu keputusan /

kebijakan pemerintah. Tingkat demonstrasi yang semakin meningkat terus dari

tahun ke tahun walaupun bukan terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Palembang.



22

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik

menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih

harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan

pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun

berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang

terkait (stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-vcita yang

ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat

diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu

4.1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang “Palembang

EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai

berikut:

Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik dalam

Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang Partisipatif, Beradab

dan Demokratis

Pengertian :

- Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, artinya Persatuan dan

Kesatuan Bangsa Indonesia tetap ada dan semakin meningkat yang didukung

oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika dan moral

bagi bangsa Indonesia.

- Terwujudnya stabilitas Politik dalam Pembangunan, artinya bahwa politik dalam

negeri yang juga merupakan faktor pendukung pembangunan tetap stabil tanpa

adanya gejolak yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan

bernegara.



23

- Pembentukan masyarakat yang partisipatif, beradab dan demokratis artinya

membentuk mental masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam kehidupan

bernegara, memiliki adab yang baik serta menjunjung tinggi kedemokratisan.

2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi

serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang

yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang, dirumuskan 4 (Empat) Misi sebagai berikut:

1 Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan

pelayanan

2 Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai

kebangsaan dan persatuan

3 Pengembangan sistem politik yang demokratis

4 Perwujudan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif

Misi yang pertama terkait dengan bagaimana penyiapan organisasi yang

baik agar bisa melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal dan memberikan

pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Misi kedua terkait dalam upaya meningkatkan pemahaman kebangsaan dan

nilai-nilai kebangsaan dan persatuan terutama bagi masyarakat baik

perseorangan maupun dalam bentuk forum yang ada.

Misi ketiga terkait dalam upaya agar sistem politik yang demokratis bisa

berkembang di masayarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik, terdidik

dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara.

Misi keempat terkait dalam upaya penciptaan kondisi yang aman, nyaman

dan kondusif sehingga tidak terjadinya keresahan ataupun konflik dimasyarakat

dan mewujudkan stabilitas politik.

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1



24

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

VISI : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Stabilitas Politik dalam Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang Partisipatif, Beradab dan Demokratis

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan

1.1. Meningkatkan kualitas 1.1.1 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

Memfasilitasi setiap pelaksanaan tupoksi dengan memberikan fasilitas pendukung

Penyediaan fasilitas pendukung

Program peningkatan sarana prasarana perkantoran

1 Pengadaan Kendaraan Dinas

Sumber Daya Aparatur yg 2 Pengadaan Meubeler

Berwawasan Kebangsaan 3 Pemlhrn Rutin/Berkala Gedung Kantor

dan Berwibawa 4 Pemlhrn Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

5 Pemlhrn Rutin/Berkala Perlengk.Gdng Kantor

6 Pemlhrn Rutin/Berkala Peralatan Gdng Kantor

7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Peny.jasa kom,sumber daya air dan listrik

3 Peny. Jasa peralatan dan perlngkpn kantor

4 Peny. Jasa pemlhrn dan perizinan kend.dinas

5 Peny.jasa administrasi keuangan

6 Peny.jasa kebersihan kantor

7 Peny.ATK

8 Peny.barang cetakan dan penggandaan

9 Peny.Komponen inst.listrik bangunan kantor

10 Peny.peralatan dan perlengkapan kantor

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

12 Peny.Bahan bacaan dan peraturan per UU an

13 Peny.makan minuman



25

14 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur

Mengikutsertakan dan mengirim pegawai dalam berbagai Diklat,Seminar maupun pembekalan tehnis serta studi banding

Pemberian kesempatan kepada seluruh aparat untuk meningkatkan kapasitasnya

Program peningkatan disiplin aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

2 Pengadaan pekaian kerja lapangan

3 Pengadaan pakaian korpri

4 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5 Penyusunan lap.capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 Penyusunan lap.Keuangan semesteran

7 Penyusunan lap.keuangan akhir tahun

Misi 2 : Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Program Kegiatan

2,1 2.1.1 Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan

Menyelenggarakan berbagai pertemuan,dialog dan sarasehan kepada pihak-pihak berkepentingan

Memberikan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman wawasan dan nilai-nilai kebangsaan,dan pengembangan penelitian

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan

2 Pembekalan wawasan Kebangsaan Generasi Muda dan mahasiswa

nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di seluruh lapisan masyarakat

3 Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

4 Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

2.1.2 Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional

Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat,etnis dan kelompok sosial

Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

2 Fasilitsi Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaam lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3 Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat



26

Misi 3 : Pengembangan sistem politik yang demokratis

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan

3,1 3.1.1 Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik

Mengadakan dialog dengan berbagai kalangan serta memfasilitasi pelaksanaan pemilu

Merangsang timbulnya partisipasi politik dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait

Program pendidikan Politik Dukungan penyelenggaraan pemilu

1 Koordinasi forum-forum diskusi politik

Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM

2 Penyuluhan kepada masyarakat

3 Kegiatan Desk Pemilu

4 Penyusunan Data base Partai politik

5 Monitoring,Ealuasi dan Pelaporan

6 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu

Misi 4 : Perwujudan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Program Kegiatan

4.1 Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana lingkungan yang kondusif

4.1.1 Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Memberikan informasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang terbentuk untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatkan komunikasi,koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

2 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

3 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

4 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan



27

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan

PolitikKota Palembang

Tujuan:

1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan

dan berwibawa

Sasaran:

1.1.1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan

tugas

1.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.1.3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

2.1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan

dan persatuan diseluruh lapisan masyarakat

Sasaran:

2.1.1. Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan

nilai-nilai kebangsaan

2.1.2. Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas

nasional.

Misi ketiga mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

3..1 Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran

berpolitik masyarakat,ormas,parpol dan LSM

Sasaran:

3.1.1. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik

Tujuan:

4.1 Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana

lingkungan yang kondusif

Sasaran

4.1.1 Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan



28

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Palembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2



28

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa

1.1.1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

100 100 100 100 100 100

2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100 100 100 100 100 100

1.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur

3 Tingkat disiplin aparatur

100 100 100 100 100 100

4 Laporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu

100 100 100 100 100 100



29

1.2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta persatuan diseluruh lapisan masyarakat

1.2.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan

5 Forum Kerukunan Umat Beragama

ada ada ada ada ada ada

6

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

ada

ada ada ada ada ada

1.2.2. Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional

7 Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan

100 100 100 100 100 100

1.3. Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM

1.3.1. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik

8

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap

LSM,Ormas dan OKP

20 21 22 23 24 25

9 Jumlah kegiatan pembinaan politik

8 13 14 15 16 17

1.4

Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana lingkungan yang kondusif

1.4.1

Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10 Forum kewaspadaan Dini masyarakat

100 100 100 100 100 100

11

Rasio konflik yang diselesaikan

0 50 55 60 65 70



46

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di tetapkan strategi dan kebijakan

sebagai berikut:

1. Strategi

a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan tupoksi dengan memberikan fasilitas

pendukung

b. Perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan

c. Mengikutsertakan dan mengirim pegawai dalam berbagai diklat,seminar

maupun pembekalan tehnis serta study banding

d. Menyelenggarakan berbagai pertemuan,dialog dan sarasehan kepada pihak-

pihak berkepentingan

e. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat, etnis dan

kelompok sosial

f. Mengadakan dialog dengan berbagai kalangan serta memfasilitasi

pelaksanaan pemilu

g. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang terbentuk

untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan

2. Kebijakan

a. Penyediaan fasilitas pendukung

b. Pemberian kesempatan kepada seluruh aparat untuk meningkatkan

kapasitasnya

c. Memberikan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman wawasan

dan nilai-nilai kebangsaan,dan pengembangan penelitian

d. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis

e. Merangsang timbulnya partisipasi politik dan peningkatan kualitas

pelaksanaan Pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait

f. Meningkatkan komunikasi,koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi

terkait.



47

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah salah

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam

menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dan

mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai

berikut:

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program peningkatan sarana prasarana perkantoran dengan kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas

b. Pengadaan Meubeler

c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaaan dinas

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

g. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

2. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan:

a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa peralatann dan perlengkapan kantor

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

d. Penyediaaan jasa administrasi keuangan



48

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik,bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan rumah tangga

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan makan minuman rapat

l. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3. Program peningkatan disiplin aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

b Pengadaan pakaian kerja lapangan

c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realissi kinerja SKPD

e. Penyusunan laporan keuangan semesteran

f. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dlm khdpn beragama

b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

d. Pembelakalan wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa

5. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

a. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dlm

upaya peningkatan wawasan kebangsaan

b. Seminar,talkshow,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

c. Pentas seni dan budaya,festival.lomba cipta dlm upaya peningkatan

wawasan kebangsaan

d. Peningkatan Toleransi Forum Pembauran Kebangsaan

6. Program pendidikan Politik

a. Penyuluhan kepada masyarakat

b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik



49

c. Koordinasi forum-forum diskusi politik

d. Kegiatan Desk Pemilu

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan

c. Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

d. Pengendalian Keamanan Lingkungan



50

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam

mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang

keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan

merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan

adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin

dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan

kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit

untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Palembang

Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sebagai berikut:

1. Forum Komunikasi antar Umat Beragama

2. Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan

3 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP

4. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

5. Rasio jumlah konflik yang diselesaikan

Secara rinci Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

Tahun 2013-2018 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang

sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.



47

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

No Indikator Kinerja

Supporting

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Realisasi Tahun 2012

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Forum kerukunan umat beragama

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan

100 100 100 100 100 100 100 100

3 Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4

Jumlah Kegiatan Pembinaan thd LSM,Ormas dan OKP

20 20 21 22 23 24 25 25

5 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik 8 8 13 14 15 16 17 17

6 Forum Kewaspadaan Dini masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Rasio konflik yang diselesaikan 0 0 50 55 60 65 70 70



48

Tabel 6.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

No Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Realisasi Tahun 2012

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Jumlah penurunan konflik antar umat beragama

- - 5 5 4 4 3 3

2

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih

0 74% 69% 0 0 0 71% 71%



49

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-

2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang. Pencapaian visi “ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan

Bangsa serta Stabilitas Politik dalam Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat

yang Beradab, Partisipatif dan Demokratis“ tidak akan tercapai tanpa dukungan

seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang. Keberhasilan

dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi

seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan

pembangunan daerah di Kota Palembang.



50

Penjelasan Indikator :

1. Forum Kerukunan Umat Beragama : Bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat

B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR...

Documents

Transcript of B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR...