Awal Reformasi

KELOMPOK 2

Putri Rahmawati U.Syahrul Ramdhani

Ismi FauziahDita F. L.

Ria AmeliaTira Tiara P.

Teguh Priyana

PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH REFORMASI

Kamis, 21 Mei 1998Est. 1869 Price 6d

PERKEMBANGAN POLITIKSETELAH REFORMASI

Latar Belakang Terjadinya Reformasi

1) Sebab-sebab terjadinya Reformasi

2) Faktor pendorong terjadinya Reformasi

Perkembangan Politik setelah 21 Mei 1998

1) Pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia

2) Kebebasan Menyampaikan Pendapat

3) Masalah Dwifungsi ABRI

Member of the Asscoiated Press . Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenhswse. Cejhciebce

fcdcdcd.ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER

4) Reformasi Bidang Hukum

5) Sidang Istimewa MPR

6) Pemilihan Umum Tahun 1999

7) Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999

Latar Belakang Terjadinya Reformasi

Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo. Tanggal 18 Mei para mahasiswamenduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh pada nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp 15.000 per dollar. Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan pada B.J. Habibie yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie.

Faktor pendorong Faktor pendorong terjadinya Reformasiterjadinya Reformasi

Faktor sosial masyarakat, Faktor sosial masyarakat, meliputi adanya kerusuhan meliputi adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 tanggal 13 dan 14 Mei 1998

yang melumpuhkan yang melumpuhkan perekonomian rakyatperekonomian rakyat

Faktor hukum, yaitu belum adanya keadilan dalam

perlakuan hukum yang sama di antara warga negara

Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi Presiden menggantikan

Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya.

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mangupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis.

Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.


Pengangkatan Habibie menjadi Presiden

Republik Indonesia

Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.

1

Namun khusus demontrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk berdemonstrasi

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. adalah UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Adanya undang – undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Namun sayangnya, undang-undang itu belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam kehidupan masarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa suatu tuntutan, dan koreksi tentang suatu hal.

Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demontrasi.


Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.Namun, ketika menghadapi para pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Pelaku unjuk rasa yang di tindak dengan pasal yang berbeda-beda dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum jelas.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat2

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum.

Masalah Dwifungsi Abri


3

Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI menyusul turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI melakukan langkah-langkah pembaharuan dalam perannya di bidang sosial-politik.Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.


Reformasi Bidang Hukum4Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang ditambakan oleh masyarakat.

Ketika dilakukan pembongkaran terhadapat berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde Baru, maka tampak dengan jelas adanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak.Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu didalam masyarakat.

Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada sama sekali.Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.


Sidang Istimewa MPR5Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia,

telah dua kali lembaga tertinggi Negara melaksanakan Sidang Istimewa, yaitu pada tahun 1967 digelar Sidang Istimewa MPRS

yang kemudian memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi

Presiden Rebuplik Indonesia. Kemudian Sidang Istimewa yang dilaksanakan antara tanggal 10 –

13 Nopember 1998 diharapkan MPR benar-benar menyurahkan aspirasi masyarakat dengan

perdebatan yang lebih segar, lebih terbuka dan dapat menampung, aspirasi dari berbagai

kalangan masyarakat. Hasil dari Sidang Istimewa MPR itu memutuskan 12 Ketetapan.


Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis.

6

Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Presiden Habibie kemudian menetapkan

tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu

pelaksanaan pemiliahan umum tersebut.

Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil

menetapkan tiga undang-undang politik

baru. Ketiga udang-undang itu disahkan

pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani

oleh Presiden Habibie. Ketiga udang-udang itu

antara lain undang-undang partai politik,

pemilihan umum, susunan serta

kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang

baru memberikan semangat untuk berkembangnya

kehidupan politik di Indonesia. Dengan

munculnya undang-undang politik itu

partai-partai politik bermunculan dan

bahkan tidak kurang dari 112

partai politik telah berdiri di Indonesia

pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya,

hanya 48 partai politik yang

berhasil mengikuti pemilihan umum.

Hal ini disebabkan karena aturan

seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat.

Pelaksanaan pemilihan umum

ditangani oleh sebuah lembaga

yang bernama Komisi Pemilihan

Umum (KPU). Anggota KPU

terdiri dari wakil-wakil dari

pemerintah dan wakil-wakil dari

partai-partai politik peserta

pemilihan umum.


Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 19997

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan

jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan

sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan

sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu

Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan

pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban

Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara

tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu,

Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi

Presiden Republik Indonesia.

Akibatnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahaman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abudurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sampai pada akhir masa jabatanya. Akibat munculya ketidakpercayaan parlemen pada Presiden Abdurrahman Wahid, maka kekuasaan Abdurrahman Wahid berakhir pada tahun 2001.

Berikut ini adalah cuplikan perkembangan politik setelah Reformasi

ADA YANG INGIN DITANYAKAN?

ATAS PERHATIAN REKAN-REKAN, KAMI UCAPKANTERIMA KASIH

Awal Reformasi

Documents

Transcript of Awal Reformasi