Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung...

13

Transcript of Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung...

Page 1: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 2: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 3: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 4: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 5: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 6: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 7: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 8: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 9: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 10: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 11: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 12: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah
Page 13: Audit Board of Indonesia · Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. Badan adalah

LAPORAN TUGAS AKHIR PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN DAN ... · PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO” adalah betul-betul

LAPORAN TUGAS AKHIR PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN DAN ... · PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO” adalah betul-betul

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Instansi Pemerintah. Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Instansi Pemerintah. Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN ......Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN ......Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban

SALINANbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15419_2020pg0034025.pdf · 2020. 4. 21. · 1. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi antar-instansi daerah, antar-instansi pusat

SALINANbirohukum.jogjaprov.go.id/storage/15419_2020pg0034025.pdf · 2020. 4. 21. · 1. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi antar-instansi daerah, antar-instansi pusat

PERDA 13 TAHUN 2004 TTG Perizinan Bangunanpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/...dan-retr-perizinan-bangunan.pdf · Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk

PERDA 13 TAHUN 2004 TTG Perizinan Bangunanpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/...dan-retr-perizinan-bangunan.pdf · Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk

PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS …ptsp.kkp.go.id/download/dokumen_NoLog/download/2018/09/PedomanIndonesia.pdf · selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha

PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS …ptsp.kkp.go.id/download/dokumen_NoLog/download/2018/09/PedomanIndonesia.pdf · selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN … fileBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TUPOKSI Melaksanakan Koordinasi dan

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN … fileBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TUPOKSI Melaksanakan Koordinasi dan

PUSAT KESEHATAN HAJI · Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

PUSAT KESEHATAN HAJI · Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMAS …...E-mail :alamsyah887@gmail.com Abstrak : Dinas Kehutanan adalah Instansi yang memberikan pelayanan perizinan masalah Hutan Kawasan maupun Industri

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMAS …...E-mail :[email protected] Abstrak : Dinas Kehutanan adalah Instansi yang memberikan pelayanan perizinan masalah Hutan Kawasan maupun Industri

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP ... · Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP ... · Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG · Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin. 9. Pelayanan Perizinan Terpadu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG · Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin. 9. Pelayanan Perizinan Terpadu

QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN … · -5- BAB II OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 2 (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan

QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN … · -5- BAB II OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 2 (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan

~ 1 ~ WALIKOTA PONTIANAK · 5. Instansi Teknis adalah instansi yang menangani masalah drainase. 6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,

~ 1 ~ WALIKOTA PONTIANAK · 5. Instansi Teknis adalah instansi yang menangani masalah drainase. 6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,

RANCANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN ......Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

RANCANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN ......Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

 · Web viewAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan …

 · Web viewAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan …

pekanbaru.go.idpekanbaru.go.id/d/perda/07092018/79146-PERWA-NO-40-TH-2016.pdf9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab Perizinan dan Non Perizinan,

pekanbaru.go.idpekanbaru.go.id/d/perda/07092018/79146-PERWA-NO-40-TH-2016.pdf9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab Perizinan dan Non Perizinan,

D ADPEN 055856 chapter3 - repository.upi.edurepository.upi.edu/7884/3/d_adpen_055856_chapter3(1).pdfyaitu: (1) konsultasi, wawancara dan mengurus surat perizinan pada instansi berwenang,

D ADPEN 055856 chapter3 - repository.upi.edurepository.upi.edu/7884/3/d_adpen_055856_chapter3(1).pdfyaitu: (1) konsultasi, wawancara dan mengurus surat perizinan pada instansi berwenang,

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN … · - Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya - Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang - NPWP - Surat Pernyataan bersedia

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN … · - Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya - Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang - NPWP - Surat Pernyataan bersedia

ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN … · Retribusi Perizinan Angkutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan dan pemberian perizinan-perizinan

ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN … · Retribusi Perizinan Angkutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan dan pemberian perizinan-perizinan