audit bab 2
-
Upload
octobergirl -
Category
Documents
-
view
110 -
download
0
Transcript of audit bab 2
PROFESI AKUNTAN PUBLIK
I. Kantor Akuntan Publik (KAP)
Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin
dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
Kantor akuntan publik juga memberikan banyak jasa lain, seperti jasa pajak dan
konsultasi.
Empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan KAP, yaitu:
1. Kantor internasional Empat Besar
Kantor Empat Besar mengaudit hampir semua perusahaan besar, baik di Amerika
Serikat, maupun dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor nasional
Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor Empat Besar dan bersaing
secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien. Setiap kantor nasional
berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain sehingga mempunyai kemampuan
bertaraf internasional.
3. Kantor regional dan kantor lokal yang besar
Kantor regional dan kantor lokal yang besar bersaing mendapatkan klien dengan KAP
lainnya, termasuk kantor nasional dan Empat Besar. Banyak kantir regional dan lokal
yang besar berafiliasi dengan asosiasi KAP untuk berbagi sumber daya untuk hal-hal
seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan.
4. Kantor lokal kecil
Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit, terutama jasa akuntansi, serta
perpajakan bagi klien-kliennya.
II. Kegiatan Kantor Akuntan Publik
KAP menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan assurance lainnya. Jasa-jasa
tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan,
jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. KAP juga terus mengembangkan
produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi
forensik, audit internal yang disubkontrakkan (outsourcing), serta jasa penasihat
teknologi informasi.1
Terdapat tiga jasa tambahan KAP, yaitu:
1. Jasa akuntansi dan pembukuan
Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk
menyusun laporan keuangannya dan jasa atestasi serta akuntansi dan pembukuan
adalah sumber pendapatan utama bagi kebanyakan KAP besar.
2. Jasa perpajakan
KAP menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit
maupun non-audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan yang mungkin
mencakup Pajak Bumi dan Bangunan, pajak hadiah, serta pajak perencanaan pajak.
3. Jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen
Sebagian besar KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan klien
mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini dengan memberikan saran singkat
untuk memperbaiki sistem akuntansi.
III. Struktur Kantor Akuntan Publik
Tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP, yaitu:
1. Kebutuhan akan independensi dari klien
2. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi
3. Meningkatnya resiko tuntuntan hukum yang dihadapi auditor
Tersedia 6 struktur organisasi bagi KAP, yaitu:
1. Perusahaan perorangan (propietorship)
Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Secara
tradisional, semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan
perorangan (proprietorship), tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini sebagian besar
sudah berubah menjadi bentuk organisasi yang memiliki kewajiban yang lebih
terbatas akibat risiko tuntutan hukum.
2. Persekutuan umum (general partnership)
Bentuk organisasi ini sama seperti perusahaan peroranga, kecuali bahwa bentuk ini
menyangkut banyak pemilik. Struktur organisasi ini juga semakin kurang populer
karena bentuk kepemilikan lain yang menawarkan perlindungan hukum tertentu telah
diperbolehkan menurut hukum negara bagian.
2
3. Korporasi umum
Keunggulan korporasi adalah bahwa para pemegang sahamnya hanya bertanggung
jawab sampai sebatas investasi mereka dalam korporasi itu. Sebagian KAP tidak
diorganisasikan sebagai korporasi umum karena hukum di kebanyakan Negara bagian
melarang bentuk ini.
4. Korporasi profesional
Korporasi professional (professional corporation atau PC) memberikan jasa-jasa
professional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Hukum PC di
beberapa negara bagian menawarkan perlindungan kewajiban pribadi yang sama
dengan perlindungan oleh korporasi umum, sedangkan perlindungan di negara-negara
bagian lain sangat rendah. Perbedaan ini menyulitkan KAP memiliki klien-klien di
Negara bagian yang berbeda untuk beroperasi sebagai suatu PC.
5. Limited liability company
Limited Liability Company (LLC) menggabungkan atribut-atribut yang paling
menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. LLC biasanya
memakai struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum, tetapi para pemiliknya
memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas yang mirip dengan kewajiban dalam
korporasi umum. Semua Negara bagian memiliki hukum LLC, dan sebagian besar
juga mengizinkan KAP untuk beroperasi sebagai LLC.
6. Limited liability partnership
Limited Liability Partnership (LLP) dimiliki oleh satu atau lebih partner. Struktur
ddan pajaknya sama seperti persekutuan umum, tetapi perlindungan kewajiban pribadi
dalam LLP lebih rendah ketimbang dalam korporasi umum atau LLC. Para partner
dalam LLP lebih rendah ketimbang dalam korporasi umum atau LLC. Para partner
dalam LLP secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban
persekutuan, tindakan mereka sendiri, dan tindakan orang-orang lain di bawah
supervisi mereka. Para partner tidak secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban
yang berasal dari tindakan ceroboh partner lain dan pegawai yang tidak berada di
bawah supervisinya. Jadi, tidaklah mengejutkan bahwa semua kantor Empat Besar
dan banyak kantor yang lebih kecil sekarang beroperasi sebagai LLP.
3
Tingkat dan Tanggung Jawab Staf
Tingkat StafPengalaman
Rata-rataTanggung Jawab Utama
Asisten Staf 0-2 tahun Melakukan sebagian besar pekerjaa audit yang terinci.
Auditor senior
atau
penanggung
jawab
2-5 tahun
Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan
lapangan audit, termasuk mengawasi dan mereview
pekerjaan staf.
Manajer 5-10 tahun
Membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola
audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta
membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin
bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat
yang sama.
Partner10 tahun ke
atas
Mereview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam
keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner
adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung
jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien.
IV. Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight Board
Dipicu oleh banyaknya kasus kepailitan dan dugaan kegagalan audit yang melibatkan
perusahaan-perusahaan seperti Enron dan WorldCom, Sarbanes-Oxley Act disahkan pada
tanggal 30 Juli 2002. Ketentuan dalam UU ini, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai
peraturan terpenting yang mempengaruhi profesi auditing sejak Securities Act tahun 1933
dan 1934, secara dramatis mengubah hubungan antara perusahaan terbuka dan kantor
akuntan yang mengauditnya.
Sarbanes-Oxley Act membentuk Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB), yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission (SEC).
PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing
dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka, serta melakukan pemeriksaan
atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. Kegiatan-
kegiatan ini tadinya merupakan tanggung jawab AICPA.
Sebelum diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act, Auditing Standards Board (ASB) dari
AICPA menetapkan standar auditing untuk perusahaan terbuka dan perusahaan swasta.
4
Sekarang PCAOB bertanggung jawab atas standar auditing untuk perusahaan terbuka,
sedangkan ASB terus menyediakan standar-standar auditing bagi perusahaan swasta.
PCAOB menggunakan standar auditing yang sudah ada, yang ditetapkan oleh ASB,
sebagai standar audit interim. Akibatnya, sebagian besar standar auditing untuk
perusahaan terbuka dan swasta memiliki kemiripan dan terutama didasarkan pada standar-
standar yang sebelumnya ditetapkan oleh ASB. Sekarang PCAOB mengeluarkan standar
auditingnya sendiri mencakup menetapkan standar untuk audit tentang efektivitas
pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Standar-standar tersebut disebut sebagai
Standar Auditing PCAOB apabila diacu dalam buku ini dan hanya diterapkan pada audit
atas perusahaan terbuka. Statements on Auditing Standards yang dikeluarkan oleh ASB
setelah dibentuknya PCAOB tidak harus selalu diikuti dalam audit atas perusahaan
terbuka. Akan tetapi, bila ada rujukan pada Statemet on Auditing Standards (SAS) yang
dikeluarkan ASB, diasumsikan bahwa standar itu berlaku baik untuk perusahaan terbuka
maupun swasta kecuali dinyatakan sebaliknya.
PCAOB melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai
ketaatannya pada aturan-aturan PCAOB dan SEC, standar professional, serta kebijakan
pengendalian mutu kantor itu sendiri. PCAOB mensyaratkan inpeksi tahunan atas kantor-
kantor lain yang terdaftar setidaknya setiap tiga tahun sekali. Setiap pelanggaran dapat
mengakibatkan tindakan disipliner oleh PCAOB dan dilaporkan ke SEC serta dewan
akuntansi negara bagian.
V. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga (Bapepam-LK)
1. Pengertian Bapepam-LK
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga
di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang
bertugas membina, mengatur, dan mengawasi
sehari-hari kegiatan pasar modal serta
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.
5
2. Sejarah Bapepam-LK
Pada tahun 1976, ketika pasar modal Indonesia diaktifkan kembali pemerintah
membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal. Menurut Keppres No.52/1976, Bapepam
bertugas :
Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual
saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dan sehat serta baik;
Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
Terus-menurus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual
saham-sahamnya melalui pasar modal.
Pada awal berdiri, selain sebagai penyelenggara, Bapepam juga merupakan
pembina dan pengawas pasar modal. Namun akhirnya dualisme yang ada Bapepam
ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu
No. 1548/1990, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan
pembinaan pasar modal.
3. Visi dan Misi Bapepam-LK
3.1 Visi Bapepam-LK
Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan
profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga
keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan
berdaya saing global.
3.2 Misi Bapepam-LK
3.2.1 Misi di bidang ekonomi
Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh
pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada
industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank.
3.2.2 Misi di bidang kelembagaan
Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan
fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi
lembaga berstandar internasional.
6
3.2.3 Misi di bidang sosial budaya
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar
modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan
pembiayaan.
4. Tugas Bapepam-LK
Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan
mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Fungsi Bapepam-LK
Penyusunan peraturan di bidang pasar modal ;
Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,
persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan
Publik;
Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh
Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga
keuangan;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
Pelaksanaan tata usaha Badan.
6. Wewenang Bapepam-LK
7
Memberi:
Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi, dan Biro Administrasi Efek
Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara
Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi
Persetujuan bagi Bank Kustodia
Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat
Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk
sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru
Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan,
menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran
Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan atau
peraturan pelaksanaanya
Mewajibkan setiap Pihak untuk
Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan
dengan kegiatan di Pasar Modal
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang
timbul dari iklan atau promosi dimaksud
Melakukan pemeriksaan terhadap
Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam
Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,
persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang
Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang Bapepam
Mengumumkan hasil pemeriksaan
Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau
menghentikan transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna
melindungi kepentingan pemodal
8
Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu
dalam hal keadaan darurat
Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa
Efek, Lembaga Kliring dsan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalakan atau menguatkan
pengenaan sanksi dimaksud
Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian
serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal
Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat
sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal
Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM atau peraturan
pelaksanaannya
Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal
1 angka 5 UU PM
Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal
VI. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
1. Pengertian IAPI
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
merupakan organisasi akuntan publik di Indonesia yang
memegang prinsip bahwa kejujuran adalah modal dasar
dan modal sosial untuk anggota IAPI dalam melakukan
praktik audit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa
Akuntan Publik bahwa setiap akuntan publik di Indonesia wajib menjadi anggota
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
2. Sejarah IAPI
9
Didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 23 Desember 1957 di Aula
Universitas Indonesia yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang
pertama.
Pada 7 April 1977 IAI membentuk Seksi Akuntan Publik sebagai wadah para
akuntan publik di Indonesia untuk melaksanakan program-program
pengembangan akuntan publik.
Dalam Kongres IAI ke VII tahun 1994, anggota IAI sepakat untuk memberikan
hak otonomi kepada akuntan publik dengan merubah Seksi Akuntan Publik
menjadi Kompartemen Akuntan Publik.
Pada 24 Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai
organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum
yang diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI.
3. Keanggotaan IAPI
Anggota IAPI diwajibkan untuk selalu menjaga dan melakukan peningkatan
kompetensi secara berkelanjutan dengan mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan
(PPL) secara berkelanjutan sekurang-kurangnya 30 jam setahun. Dan untuk yang
berpraktik di Pasar Modal sekurang-kurangnya 40 jam setahun. Anggota yang tidak
memenuhi jumlah jam pelatihan yang diwajibkan tersebut, dikenakan sanksi bahkan
sampai dengan pencabutan keanggotaannya. Kewajiban menjaga profesionalitas
dalam melakukan audit adalah bersifat mutlak dan melekat sepanjang yang
bersangkutan berpraktek sebagai akuntan publik, dimanapun akuntan publik tersebut
berpraktek di wilayah Indonesia.
4. Fungsi IAPI
Penyusunan dan penetapan standar profesional akuntan publik dan kode etik
Standar auditing
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) bertanggungjawab
untuk menerbitkan pernyataan tentang masalah audit semua perusahaan.
Pernyataan yang diterbitkan oleh DSPAP disebut Pernyataan Standar
Akuntansi (PSA).
Standar review dan kompilasi
10
IAPI menerbitkan Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSJAR),
yang memberikan dasar tentang jasa review dan kompilasi yang diberikan.
Dalam jasa kompilasi, akuntan membantu klien menyiapkan laporan keuangan
tanpa memberikan penjaminan apapun.
Penyelenggara sertifikasi akuntan publik
Untuk melewati ujian akuntan publik, IAPI memberikan berbagai pelatihan dan
pendidikan bagi anggotanya, termasuk di dalamnya adalah petunjuk audit untuk
Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Wadah asosiasi akuntan publik
IAPI memberikan sejumlah pelatihan dan seminar untuk anggotanya dengan
berbagai materi yang berkaitan dengan jasa penjaminan, atestasi, konsultasi
manajemen dan pajak, untuk peningkatan kualitas akuntan publik.
VII. Standar Audit yang Berlaku Umum
Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu membantu auditor
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keungan historis.
Standar auditing adalah standar yang ditetapkan dan disyahkan institut akuntan tidak
hanya itu standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki
auditor.
1. Pelatihan dan Kecakapan Teknis yang Memadai
Standar umum yang pertama biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi
auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi,
pengalaman praktik yang memadai bagi pekrjaan yang sedang dilakukan, serta
mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.
2. Independensi Sikap Mental
Standar umum yang kedua KAP diharuskan mengikuti praktik-praktik tertentu untuk
meningkatkan kemungkinan indepedensi semua personil.
3. Kecermatan Profesional
Standar umum yang ketiga menyangkut kecermatan dalam melakukan semua aspek
auditing. Secara sederhana, ini berarti bahwa auditor adalah profesional yang
bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama, kecermatan
mencangkup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan
bukti audit, serta ketepatan laporan audit.
11
4. Perencanaan dan Pengawasan yang Memadai
Pengawasan sangat penting dalam auditing karna sebagiaan besar pekerjaan lapangan
dilakukan oleh anggota staf yang kurang berpengalaman.
5. Memahami Entitas dan Lingkunganya, termasuk Pengendalian Internasional
Untuk melakukan audit secara memadai, auditor harus memahami bisnis dan industri
klien. Salah satu konsep yang paling diterima luas dalam teori dan praktik auditing
adalah pentingnya sistem pengendalian internal klien untuk mengurangi risiko bisnis
klien, menjaga aktiva dan catatan, serta menghasilkan informasi keuangan yang andal.
Jika auditor yakin bahwa klien memiliki sistem pengendalian internal yang sangat
baik yang mencangkup pengendalian internal yang memadai untuk menyadiakan data
yang andal, jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan akan lebih jauh sedikit
ketimbang bila pengendaliannya tidak memadai.
6. Bukti yang Mencukupi dan Tepat
Keempat standar pelaporan GAAS mengharuskan auditor menyiapkan laporan
mengenai laporan keungan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif.
Karena PCAOB menetapkan standar auditing untuk audit perusahaan publik. Standar
pelaporan juga mensyaratkan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah
laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang
berlaku umum (GAAP) dan juga mengidentifikasikan keadaan dimana GAAP tidak
diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan jika dibanding dengan tahun
sebelumnya.
Standar Auditing yang Berlaku Umum
Standar Umum
1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki
kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang
berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan
menyusun laporan.
Standar Pekerja Lapangan
1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten
12
sebagai mana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entititas serta
lingkunganya, termasuk pengendaliaan internal, untuk menilai risiko salah saji
material dalam laporan keuangan karna kesalahan atau kecurangan, dan untuk
merangcang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
3. Auditor herus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur
audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut
laporan keungan yang diaudit.
Standar Pelaporan
1. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah
disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
2. Auditor harus mengindentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana
prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama priode berjalan jika
dikaitkan dengan priode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai,
auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
4. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, sesecara
keseluruhan, atau menyatakan bahwa suetu pendapat tidak bisa diberikan, dalam
laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan,
auditor harus menyatakan alasan – alasan yang mendasari dalam laporan audit.
VIII. Pernyataan Standar Audit (PSA)
Kesepuluh standar audit yang berlaku umum (GAAS) masih terlalu umum untuk
memberikan pedoman yang berarti, sehingga auditor beralih ke SAS yang diterbitkan
ASB sebagai pedoman yang lebih khusus. Statements on Auditing Standars (SAS) atau
Pernyataan-pernyataan yang diterbitkan oleh AICPA untuk menginterpretasikan standar
audit yang berlaku secara umum. SAS juga menginterpretasikan kesepeluh standar
auditing yang berlaku umum dan merupakan referensi yang paling otoritatif yang tersedia
bagi auditor.
Walaupun GAAS dan SAS merupakan pedoman auditing yang otoritatif bagi anggota
profesi, keduanya memberikan lebih sedikit arahan kepada auditor ketimbang yang dapat
diasumsikan. Hampir tidak ada prosedur audit spesifik yang disyaratkan oleh standar-
13
standar itu, dan tidak ada persyaratan khusus bagi keputusan auditor seperti menentukan
sampel, memilih item sampel dari populasi untuk diuji, atau mengevaluasi hasil. GAAP
dan SAS dipandang oleh praktisi sebagai standar minimum kinerja, dan bukan merupakan
standar maksimum atau yang ideal. Apabila menginginkan pedoman yang lebih spesifik,
auditor harus melihat sumber-sumber yang kurang otoritatif, termasuk buku teks, jurnal,
dan publikasi teknis.
IX. Standar Auditing Internasional
International Standards on Auditing (ISA) dikeluarkan oleh International Auditing
Practices Committee (IAPC) dari International Federation of Accountants (IFAC). IFAC
adalah organisasi profesi akuntansi sedunia, dengan 163 organisasi anggota di 120 negara,
yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. IAPC berupaya meningkatkan
keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia dengan mengeluarkan
persyaratan mengenai berbagai fungsi audit dan atestasi serta dengan mendorong
penerimaannya di seluruh dunia.
ISA secara umum serupa dengan GAAS di A.S., meskipun ada beberapa perbedaan.
Jika auditor di Amerika Serikat mengaudit laporan keuangan historis sesuai dengan ISA,
auditor itu harus memenuhi semua persyaratan ISA yang jauh di luar cakupan GAAS.
ISA tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara yang
mengatur audit atas informasi keuangan atau informasi lainnya, karena peraturan setiap
negara itu sendiri biasanya mengatur praktik-praktik audit. Peraturan ini mungkin berupa
ketetapan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh badan pengatur atau badan operasional,
seperti Australian Auditing & Assurance Standards Board atau Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas di Spanyol.
X. Pengendalian Mutu
Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan
untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada
klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta
prosedur yang ditetapkannya. Sebagai contoh, suatu KAP mungkin memiliki struktur
organisasi yang menjamin dilakukannya review teknis atas setiap penugasan oleh partner
yang ahli dalam industri klien.
14
Pengendalian mutu berkaitan erat tetapi berbeda dengan GAAS. Untuk memastikan
bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti
prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara
konsisten pada setiap penugasan.
Pada tahun 1978, AICPA membentuk Quality Control Standards Committee dan
memberinya tanggung jawab untuk membantu KAP mengembangkan serta
mengimplementasikan standar-standar pengendalian mutu.
Lima Unsur Pengendalian Mutu
Unsur Ikhtisar Persyaratan Contoh Prosedur
Independensi,
integritas, dan
objektivitas
Seluruh personel yang bertugas harus
mempertahankan independensi dalam
fakta dan penampilan, melaksanakan
semua tanggung jawab profesional
dengan integritas, serta
mempertahankan objektivitas dalam
melaksanakan tanggung jawab
profesional mereka.
Setahun sekali setiap partner
dan pegawai hanya
menjawab “kuesioner
independensi” yang
menanyakan hal-hal seperti
kepemilikan saham dan
keanggotaan dalam dewan
direksi.
Manajemen
kepegawaian
Kebijakan dan prosedur harus
ditetapkan untuk memberi KAP
kepastian yang wajar bahwa:
Semua personel baru memiliki
kualifikasi untuk melakukan
pekerjaan secara kompeten.
Pekerjaan diserahkan kepada
personel yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis
yang memadai.
Semua personel ikut serta dalam
pendidikan profesi
berkelanjutan serta kegiatan
pengembangan profesi yang
memungkinkan mereka
Setiap profesional harus
dievaluasi atas setiap
penugasan dengan memakai
laporan penilaian penugasan
individu dari KAP yang
bersangkutan.
15
memenuhi tanggung jawab yang
diberikan.
Personel yang terpilih untuk
promosi kenaikan jabatan
memiliki kualifikasi yang
diperlukan untuk memenuhi
tanggung jawab yang diberikan.
Penerimaan dan
kelanjutan klien
serta penugasan
Kebijakan dan prosedur harus
ditetapkan untuk memutuskan apakah
akan menerima atau melanjutkan
hubungan dengan klien. Kebijakan dan
prosedur ini harus meminimalkan
resiko yang berkaitan dengan klien
yang manajemennya tidak memiliki
integritas. KAP juga harus hanya
menerima penugasan yang dapat
diselesaikan dengam komptensi
profesional.
Sebuah formulir penilaian
klien, yang berkaitan dengan
hal-hal seperti komentar
audit terdahulu dan evaluasi
atas manajemen, harus
disiapkan untuk setiap klien
baru sebelum penerimaan.
Kinerja penugasan
konsultasi
Kebijakan dan prosedur harus
memastikan bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh personel penugasan
memenuhi standar profesi yang
berlaku, persyaratan peraturan, dan
standar mutu itu KAP sendiri.
Direktur akuntansi dan
auditing KAP siap
memberikan konsultasi serta
harus menyetujui semua
penugasan sebelum
penugasan itu sendiri.
Pemantauan
prosedur
Harus ada kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa keempat
unsur pengendalian mutu lainnya
diterapkan secara efektif.
Partner bagian pengendalian
mutu harus menguji prosedur
pengendalian mutu
setidaknya setahun sekali
untuk memastikan kepatuhan
KAP.
AICPA telah membentuk dua seksi praktik (practice sections) yaitu: Center for
Public Company Audit Firms (CPCAF) dan Private Companies Practice Section (PCPS),
16
yang juga disebut sebagai AICPA Alliance for CPA Firms. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas praktik oleh KAP sesuai dengan standar pengendalian mutu
AICPA.
KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik yang disetujui
AICPA agar para anggota KAP memenuhi syarat keanggotaan AICPA. Pemantauan
praktik, yang juga dikenal sebagai peer review, adalah review oleh akuntan publik atas
ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Tujuannya adalah untuk
menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan
kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu, dan
mengikuti kebijkan serta prosedur itu dalam praktik.
Review diadakan setiap tiga tahun, dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih
oleh yang direview, meskipun kantor akuntan dapat meminta agar ditunjuk seorang
peninjau melalui perkumpulan penyelenggara review negara bagian. Setelah review
selesai, para peninjau mengeluarkan laporan yang menyebutkan kesimpulan dan saran
mereka. Hasil dari peer review ini oleh AICPA dimasukkan dalam arsip publik.
Peer review menguntungkan bagi KAP karena membantu memenuhi standar
pengendalian mutu, yang selanjutnya, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja
para praktisi dan peningkatan mutu audit sehingga memperbaiki reputasi dan efektivitas
KAP, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum.
Hubungan antara GAAS, pengendalian Mutu, AICPA Practice Sections, dan Peer
Review.
17
Sta
DAFTAR PUSTAKA
18
Standar Pengendalian Mutu
Standar yang diberlakukan pada suatu KAP untuk membantu memenuhi standar auditing yang berlaku umum.
Standar auditing yang berlaku umum
Standar yang diberlakukan pada setiap audit.
AICPA Practice Sections
Center for Public Company Audit Firms
Private Companies Practice Section
Organisasi yang dimaksudkan untuk membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu dan GAAS.
Peer Review
Metode untuk menentukan apakah suatu KAP memenuhi standar pengendalian mutu.
Standar auditing yang berlaku umum
http://ayakucipoon-aya.blogspot.com/2009/12/peran-akuntan-publik-dalam-melakukan.html
http://kerockan.blogspot.com/2010/10/fungsi-dan-cara-kerja-akuntansi-publik.html
http://ekonomi.kabo.biz/2011/10/badan-pengawas-pasar-modal-dan-lembaga.html
http://bapepam.go.id/bapepamlk/visi_misi/index.htm
http://www.iapi.or.id/iapi/sejarah_iapi.php
19