Audit Atas Transaksi Belanja
-
Upload
razuki-ridwan -
Category
Documents
-
view
525 -
download
56
description
Transcript of Audit Atas Transaksi Belanja
RANGKUMAN MATA KULIAH
AUDIT KEUANGAN NEGARA
AUDIT ATAS TRANSAKSI BELANJA
Disusun oleh:
M. Arrijalul Akbar (1102120887)
Muhammad Reza Rachaprima (1102111488)
Wahyudi Agus Laksono (1102113160)
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS RIAU
2013
AUDIT ATAS TRANSAKSI BELANJA
Pada umumnya audit terhadap belanja daerah terdiri atas audit terhadap
belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja
pelayanan publik terdiri atas belanja administrasi umum. Belanja operasi dan
pemeliharaan, serta belanja modal / pembangunan
1. SIFAT SIKLUS BELANJA DAERAH
Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk
memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah daerah, termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah.siklus ini
dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat
dinas melalui pengajuan daftar isian anggaran dari masing – masing dinas.
Transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan secara
tunai maupun kredit (menimbulkan uang), baik untuk belanja aparat maupun
belanja pelayanan publik. Audit siklus belanja ini berkaitan dengan belanja
pegawai; belanja operasional seperti pengadaan barang inventaris kantor dan
ATK; belanja pemeliharaan dan lain-lain. Dua kelompok transaksi utama dalam
siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas.
Kedua kelompok ini mempengaruhi rekening-rekening sebagai berikut :
1) Kas
2) Persediaan barang habis pakai
3) Aktiva tetap
4) Aktiva lain-lain
5) Utang
2. MATERIALITAS
Transaksi-transaksi dalam siklus belanja daerah ini sangat berpengaruh
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan dalam membedakan
antara pengeluaran / belanja untuk belanja aparat dengan pengeluaran/belanja
untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan yang salah saji.
Berbagai pos rekening seperti belanja administrasi umum, belanja operasi
dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan dapat bersifat material
secara individual. Dengan demikian, auditor berusaha untuk mencapai tingkat
resiko yang lebih rendah dengan memastikan bahwa transaksi dalam pos
belanja daerah bukan merupakan sumber salah saji material dalam laporan
keuangan.
3. RESIKO BAWAAN
Resiko bawaan pada pos belanja daerah pada banyak entitas adalah
tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan siklus
belanja, yaitu :
1) Volume transaksi yang selalu tinggi
2) Kemungkinan adanya pembelanjaan dan pengeluaran tanpa rotasi
3) Pembelian aktifa yang tidak perlu
4) Masalah akuntansi yang berkembang.
Tingginya volume transaksi akan meningkatkan kemungkan terjadinya
salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi tersebut.
Disamping it, terdapat juga kemungkinan bahwa entitas melakukan pembelian
aktiva yang tidak perlu. Namun, sering terjadi kasus dimana dimana entitas
masih tetap mencatumkan aktiva yang tidak berguna dalam neracanya sebesar
nilai dari aktiva tersebut. Masalah akuntansi mengenai penetuan apakah harga
perolehan aktiva dikapitalisasi atau dibebankan mengakibatkan tingginya
kemungkinan kesalahan dalam pengeluaran kas.
4. STRATEGI AUDIT
Tingginya resiko bawaan dalam siklus belanja daerah menyebabkan
banyak entitas memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian
internal terhadap siklus belanja guna mencegah dan mendeteksi terjadinya salah
saji. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi resiko pengendalian dalam
pernyataan keberadaan dan keterjadian; kelengkapan serta penilaian dan
pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus belanja
daerah. Dengan demikian , strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan
tingkat resiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah.
Dalam strategi ini auditor lebih banyak mengandalkan pengujian
pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah
apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien sangat baik dan
dapat mencegah serta mendeteksi terjadinya salah saji, maka auditor perlu
menguji kelayakan dari keyakinannya tersebut. Auditor akan menguji afektifitas
struktur pengendalian internal. Dengan kata lain auditor akan melaksanakan
pengujian pengendalian.
Sebagaimana halnya dengan siklus pengujian pengendalian umumnya
tidak mengurangi resiko pengendalian untuk pernyataan hak dan kewajiban.jadi,
auditor dapat menggunakan kombinasi antara strategi resiko kontrol yang
ditetapkan lebih rendah dengan substantif. Faktor lain yang perlu
dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah manfaat versus biaya.
Pengujian pengendalian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara manfaat
versus biaya. Auditor perlu membandingkan biaya untuk melakukan pengujian
pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh sebagai akibat
berkurangnya pengujian tersebut.
5. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit siklus belanja adalah memperoleh bukti mengenai masing-
masing pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus
belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan lima kategori pernyataan laporan
keuangan berikut:
a. Pernyataan Keberadaan dan Keterjadian
b. Pernyataan Kelengkapan
c. Pernyataan Hak dan Kewajiban
d. Pernyataan Penilaian dan Pengalokasian
e. Pernyataan Pelaporan dan Pengungkapan
6. PEMAHAMAN ATAS STRUKTUR PENGENDALIAN
INTERNAL BELANJA
a. Lingkungan Pengendalian
b. Sistem akuntansi
c. Prosedur pengendalian, meliputi :
Otorisasi yang memadai
Adanya pemisahan tugas
Dokumen dan catatan
Pengendalian atas setiap akses terhadap harta atau aktiva
perusahaan
Pemeriksaan independen
7. PERTIMBANGAN PENGENDALIAN INTERNAL-
TRANSAKSI PEMBELIAN
Dalam transaksi pembelian, dokumen dan catatan yang dipakai antara lain yaitu:
a. Surat penyediaan Dana (SPD)
b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
c. SPP uang Persediaan
d. SPP Tambahan Uang Persediaan
e. SPP Langsung
f. Surat Perintah Membayar
g. Surat Perintah Membayar Utang Persediaan
h. Surat perintah Membayar ganti Uang Persediaan
i. Surat Perintah Membayar tambahan Uang Persediaaan
j. Surat Perintah Membayar Langsung
k. Surat Perintah Pencairan Dana
8. BAGIAN YANG TERKAIT
Bagian yang terkait yaitu:
Bendaharawan khusus barang
Bendaharawan (pemegang kas)
Sub bagian keuangan setiap unit kerja
Kepala dinas
Kepala daerah, dalam hal ini kepala biro/bagian keuangan
9. PENGHIMPUNAN DAN PENDOLUMENTASIAN
PEMAHAMAN
Tinjauan pendahuluan
Dokumentasi sistem
Analisis alur transaksi