PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL

A. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Landasan Yuridis dan Historis Pancasila sebagai dasar negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan

Kedudukan yuridis Formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum

negara dalam hal ini UUD 1945 pada bagian pembukaan Alenia IV,

Penegasan akan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat

dengan keluarnya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan

Pancasila Sebagai Dasar Negara dan pencabutan ketetapan MPR NO.

11/MPR/1978 tentang P4 Pasal I Ketetapan MPR tersebut menyatakan

bahwa Pancasila.

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UD 1945 adalah

dasar negara dari negara kesatuan RI yang harus dilaksanakan secara

konsisten dalam kehidupan bernegara.

Secara historis dapat pula dinyatakan bahwa Pancasila yang

dirumuskan para pendiri bangsa (the Faunding Fathers) itu dimaksudkan

untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka.

2. Makna Pancasila sebagai dasar negara

Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang

sifatnya mendasar.

B. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Hans Nawiasky berpendapat bahwa kelompok norma hukum negara terdiri

atas 4 (Empat)

1. Staats fundamental norm / Norma fundamental negara

2. Staatgrundgesetz atau aturan dasar / pokok negara

3. Formengesctz atau undang-undang

4. Verordnung dan autoname satzong atau aturan pelaksanaan dan aturan

Pancasila sebagai ciri hukum memiliki 2 fungsi

1

a. Fungsi regulatif cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil /

tidak bagi masyarakat

b. Fungsi konstitutif fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita

hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan makanya sebagai

hukum

Di Indonesia norma tertinggi ini adalah Pancasila sebagaimana tercantum

dalam pembukaan UUD 1945, jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat

disebut.

1. Norma dasar

2. Staats fundamental norm

3. norma pertama

4. Pokok kaidah negara yang fundamental

5. Cita hukum (Rechtsidee)

Tata urutan peraturan perundangan tersebut diatur dalam ketetapan MPR

No. III/MPR/2000 tata Sumber Hukum dan tata uturan perundang-undangan.

Adapun tata urutan perundangan adalah

1. UUD 1945

2. Ketatapan Majelis permusyawaratan Rakyat RI

3. Undang-undang

4. Peraturan Pemerintah, Pengganti UU (Perpu)

5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

C. MAKNA PANCASILA SEBAGIA IDEOLOGI NASIONAL

1. Pengertian ideologi

Ideologi kata ide gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan

logos berarti ilmu

Harfiah ilmu tentang pengertian dasar, ide

Berikut beberapa pengertian ideologi

2

a. Patrick Corbett ideologi sebagai struktur kejiwaan yang tersusun oleh

seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat

berserta pengorganisasiannya

b. Soejono Soemargono menyatakan secara umum Ideologi sebagai

kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan

sistematis, yang menyangkut bidang :

1. Politik

2. Sosial

3. Kebudayaan

4. Agama

2. Landasan dan makna Pancasila sebagai ideologi nasional menurut

ketetapan tersebut adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi

Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara adapun

fungsi ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga

dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, Pancasila sebagai ideologi

nasional Indonesia memiliki makna.

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif

penyelenggaraan bernergara

2. nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang

disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana

pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.

D. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

1. Perwujudan ideologi Pancasila sebagai cita-cita bernegara

Perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti menjadi

cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui ketetapan MPR No.

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia masa depan, terdiri atas.

1. Visi Ideal

2. Visi Antara

3

3. Visi Lima tahun

Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebaga

berikut :

1. Religis 5. Adil

2. Manusiawi 6. Sejahtera

3. Bersatu 7. Maju

4. Demokratis 8. Mandiri

9. Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara

2. Perwujudan Pancasila sebagai kesepakatan atau nilai integratif bangsa

Pancasila sebagai nilai integratif sebagai sarana pemersatu dan

prosedur penyelesaian konflik perlu pula di jabarkan dalam praktek

Indonesia bernegara.

Pancasila adalah kata kesepakatan dalam masyarakat bangsa,

fungsi Pancasila disini adalah bahwa dalam hal pembuatan prosedur

penyelesaian konflik, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan normatif

bersama.

4

BAB 2IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu

bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang

lain.Berdasarkan perngertian yang demikian ini maka setiap bangsa didunia ini

akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan,sifat,ciri-ciri serta

karakter dari bangsa tersebut.Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional

sebagaimana di jelaskan di atas maka identitas nasional suatu Bangsa tidak dapat

di pisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut dengan

kepribadian suatu bangsa.

Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai

persamaan nasib dalam proses sejarahnya,sehingga mempunyai persamaan watak

atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu

wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

Beberapa bentuk identitas nasional indonesia adalah :

a.Pancasila sebagai dasar falsafah negara

b. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan

c. Bendera merah putih sebagai bendera negara

d. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya

e. Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila

f. Semboyan Negara yaitu Bhineka Tunggl Ika

g. Konstitusi negara yaitu UUD 19945

h. Bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia yang BerkedaulatanRakyat

i. Konsepsi wawasan nusantara

j. kebidayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional

BAB 3

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA

5

Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara.Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara , kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan , hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat.Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalaui tangan-tangan trias politica ala Monteqeiu. Melalui tangan Legeslatif suara rakyat tersampaikan, melalui tangan eksekutif kewajiban negara, hak rakyat, dipenuhi, dan di tangan yudikatif aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban di jelaskan. Idealnya begitu, tapi apa daya sampai sekarang boleh di hitung dengan sebelah tangan sedah berapa jauh negara menjalankan kewajibannya. Boleh dihitung juga berapa banyak negara menuntut haknya. Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah di berikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (kedaulatan), mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat. Rakyat kemudian memberikan sebagian hak-nya kepada negara sebagi ganti negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya. serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umu seperti kesehatan, rumah,dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Semuanya itu harus mampu dipenuhi oleh negara, karena itulah tanggung jawab negara., kalau hal itu tak bisa dipenuhi oleh sebuah negara maka tidak bisa disebut sebuah negara.Dalam UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air misalnya, di bagian menimbang sudah di jelaskan atas nama demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan maka pengolahan sumber daya air, masyarkat dapat berperan penuh. Artinya secara tidak langsung sekelompok masyarakat atau satu orang, bisa kemudian memiliki sumber daya air dan menggunakannya untuk kepentingannya

6

sendiri. Padahal di pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa segala macam sumber daya yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak (air, udara, maupu sumber udara alam lainnya) dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Dapat dibayangkan jika nanti kita akan membeli air yang mengalir di sampin rumah kita, atau bahkan tidak boleh menampung air hujan karena itu adalah hasil penguapan sebuah danau yang telah dimiliki sekelompok atau satu orang saja.

Adapun dalam hal kebutuhan pokok kolektif (pelayanan

kesehatan, pendidikan, dan keamanan), semua itu menjadi

tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab setiap individu

rakyat. Karena itu, tidak selayaknya Pemerintah membebankan

pemenuhan kebutuhan pokok terhadap pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan keamanan kepada rakyat; baik pengusaha

maupun buruh. Pengusaha tidak selayaknya dibebani dengan

kewajiban untuk menyediakan jaminan pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan keamanan-meskipun ia boleh melakukannya

jika mau, apalagi jika itu telah menjadi bagian dari akadnya

dengan buruh. Yang terjadi saat ini, pengusaha justru sering

dibebani oleh beban-beban seperti di atas yang seharusnya

menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB 4

DEMOKRASI

7

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno,Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dankratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, olehrakyat dan untuk rakyat.Rumusan singkat demokrasi pancasila tercantum dalam sila ke-4 yaitu,  “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang yang terkait erat antara satu sila dengan sila lain (bulat dan utuh).

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian demokrasi pancasila,  antara lain sebagai berikut :

a.Menurut Prof. Dardji darmo diharjo, SHDemokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang

bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti, dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.b.Menurut Prof.Dr.Drs. Notonegoro, SH

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoesia.

(pengertian senada dikemudian  dikemukakan pula oleh Soemantri,

SH dan Drs. S. Padmuji, MPA.)

BAB 5HAK ASASI MANUSIA

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat

8

mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.           Pada deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.            Pada deklarasi HAM sedunia itu mengandung makana ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.             Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya.

9

Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

BAB 6

NEGARA HUKUM

Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum.

Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut :[2]1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead);2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid);3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid);4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid).

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan

10

kesejahteraan bagi msyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut.1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli

Aristoteles Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.Hugo Krabbe Bahwa Negara seharusnya Negara Hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.F.R. Bothlingk De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).Wirjono Prodjodikoro1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan

11

masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Prof. R. Djokosutomo, SH Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:1. Menjunjung tinggi hukum2. Adanya pembagian kekuasaan3. Adanya perlinduungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi

Di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu:

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), berintikan Rule of Law2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (Rechtsouvereiniteit); jadi berintikan Rechstaat (Negara Hukum)

Negara Hukum Formal dan Materiil

Negara hukum dalam arti formal yaitu Negara yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah, juga dalam pengertian Negara hukum material yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya. Dengan landasan dan semangat Negara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, ialah kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechmatighed). Dalam segala hal harus senantiasa diusahakan agar setiap tindakan Negara (pemerintah) itu selalu memenuhi dua kepentingan atau landasan tersebut. Adalah suatu seni tersendiri untuk mengambil keputuasan yang tepat.Negara yang berlandaskan hukum adalah Negara yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

12

BAB 7

WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional (Wartawarga Gunadarma, 2012).

Sedangkan wawasan nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

Dan wawasan nusantara menurut kelompok LEMHANAS (1999) adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tercapainya tujuan nasional.

13

BAB 8

KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara.Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemempuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

B. ASAS KETAHANAN NASIONAL1. Pendekatan Kesejahteraan dan KeamananKonsepsi ketahanan nasional hakikatnya adalah konsepsi pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bagai satu keping mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan.2. Komprehensif dan  IntegralKetahanan nasional dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan nasional secara komprehensif integral (utuh menyeluruh), tidak dipandang dari satu sisi saja.

C. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL1. ManunggalAspek kehidupan bangsa Indonesia dikelompokkan ke dalam delapan gatra atau astagatra.

14

2. Mawas ke dalam dan Mawas ke luarKetahanan nasional terutama diarahkan pada diri bangsa dan negara sendiri.3. KewibawaanMakin meningkatnya pembangunan nasional, akan meningkatkan ketahanan nasional.4. Berubah menurut WaktuKetahanan nasional, sebagai kondisi bangsa tidak selalu tetap, tergantung dari upaya bangsa dalam pembangunan nasional dari waktu ke waktu dan ketangguhannya menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.5. Tidak Membenarkan Adu Kekuatan dan Adu KekuasaanKonsep ketahanan nasional tidak hanya mengutamakan kekuasaan fisik tetapi juga kekuatan moral yang dimiliki suatu bangsa.6. Percaya Pada Diri SendiriKetahanan nasional ditingkatkan dan dikembangkan didasarkan atas kemampuan sumber daya yang ada pada bangsa dan sikap percaya kepada diri sendiri.D. LANDASAN KETAHANAN NASIONAL1. Pancasila2. UUD 19453. Wawasan Nusantara

E. WAJAH DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL1. Wajah Ketahanan Nasionala. Sebagai Kondisib. Sebagai Doktrin Nasionalc. Sebagai Metode Pemecahan Masalah2. Fungsi Ketahanan Nasionala. Sebagai Doktrin Nasional atau Doktrin Perjuanganb. Sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasionalc. Sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasionald. Sebagai Sistem Kehidupan Nasional

F. KATA-KATA KUNCI DALAM KONSEP KETAHANAN NASIONAL1.  Keuletan merupakan kualitas diri.2. Ketangguhan adalah kualitas yang menunjukkan kekuatan atau kekokohan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak lain.3.   Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah

15

kebijaksanaan dan dilaksanakan secara konsepsional kriminal serta politis.4. Tantangan merupakan usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.5. Hambatan merupakan usaha yang bertujuan melemahkan secara tidak konsepsional yang berasal dari diri sendiri.6.   Gangguan adalah hambatan yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan secara tidak konsepsional.7.   Identitas adalah ciri khas suatu bangsa dilihat secara keseluruhan yang membedakannya dengan bangsa lain.8.   Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

-

16

BAB 9OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Dasar Hukum

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :

1. Undang-undang DasarSebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.

2. Ketetapan MPR-RITap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-UndangUndang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

17

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU No. 22/1999 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Sistim ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

3. Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.

4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 th 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No 22/99 kedudukanya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasar pada UU No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

18

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.

7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk memelaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945.

19

20