Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, · Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,...

i

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas karunia

serta ridho-Nya, sehingga Kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun

2019, Rencana Kerja ini sebagai bahan acuan untuk merealisasikan

kegiatan dan mengukur capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten yang berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun

2019 ini disajikan dalam 4 (empat) Bab. Dari 4 (empat) bab ini substansi

Rencana Kerja menyajikan tentang: Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan

Renja, Program dan Kegiatan, Penutup.

Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah adalah merupakan

instrumen di dalam melaksanakan kinerja, sehingga kami sangat

mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun, Semoga

Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan dapat

dilaksanakan oleh segenap unsur Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

serta dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka pelaksanaan kinerja

Tahun 2019. Atas perhatiannya, Kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2018

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI BANTEN

Plt. KEPALA

Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM

Pembina NIP. 19590606 198603 1 016

ii

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................6

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan

dalam penulisan Renja............................................... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ............................ 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung

Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra................................ 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD……………………………………………………………………… 23

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD……………………………………………………………………… 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………….. 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................ 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ................................ 39

3.3 Program dan Kegiatan…………………………………………….. 42

BAB IV PENUTUP .............................................................................................44

Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2019 1

1.1. Latar Belakang

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten

Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe,

Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten serta

Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian

tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat

daerah, lampiran V point F. dengan tugas pokok yaitu Membantu Gubernur

melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan

Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Membantu Gubernur dalam

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Budang Hubungan

Antar Lembaga.

Sebagai mana kita ketahui letak georafis Provinsi Banten diapit oleh tiga

Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI

Jakarta. Provinsi Banten merupakan daerah penyangga perbatasan langsung

dengan ibukota Negara yaitu DKI Jakarta, keberadaan Badan Penghubung

Daerah dengan kondisi tersebut sangat strategis sebagai ajang promosi dan

tampilan dalam rangka meningkatkan iklim investasi serta sebagai wakil

banten di ibukota negara berfungsi sebagai pusat informasi.

Paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan nasional mengalami

perubahan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah tentunya berdampak pula pada Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan daerah sehingga

kerap kali melakukan menyesuaikan kebijakan dan kewenangan.

PENDAHULUAN BAB

1


Mengacu pada Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas

kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

serta meningkatkan daya saing dengan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk

menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna

dan berhasil guna.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap lembaga pemerintah wajib

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJMN, RPJP,

RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomopr 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara


8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan


12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara


13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

18) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan


20) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

21) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;5587)

sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan


22) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah;


25) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 Tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran

Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);

26) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007, tambahan

lembaran daerah Provinsi Banten Nomor 6);

27) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8).

28) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022;

29) Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

30) Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas

perangkat daerah, lampiran V point F

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2019 ini adalah

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu

tahun. Dengan melaksanakan yaitu antara lain :

1) Program dan kegiatan Tahun 2019;

2) Lokasi pelaksanaan program;

3) Indikator kinerja;

4) Kelompok sasaran;

5) Pagu indikatif program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung

Daerah adalah yaitu untuk menjabarkan Renstra Badan Penghubung Provinsi

Banten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dengan mempertimbangkan hasil


evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian

diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara

perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud

Anggaran Berbasis Kinerja.

Adapun tujuan khususnya yaitu untuk menuangkan tugas fungsi dan peranan

sebagai penunjang urusan pemerintahan, melaksanakan urusan pemangku

kepentingan serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

1) Adapunpun sasarannya adalah sebagai berikut:

2) Identifikasi pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten dengan capaian program dan kegiatan tahun 2018;

3) Identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapai Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten;

4) Terumuskannya program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renja :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD

2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana

Kerja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Daerah tahun

Lalu dan Capaian Renstra :

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Banten Daerah adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang

bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana

Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah

diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Badan Penghubung Daerah selama

tahun 2018.

Badan Penghubung Daerah Pada Tahun 2018 melaksanakan 2 (dua) program

dan 11 kegiatan, dengan anggaran Belanja Murni Tahun 2018 sebesar Rp.

10,302,880,000.- sedangkan Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp.

9,765,570,000,-. Anggaran Belanja terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung

(BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Anggaran Belanja

Tidak Langsung (BTL) Tahun 2018 sebesar Rp. 5,051,000,000,- sedangkan

anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Perubahan sebesar Rp.

5,080,000,000,-Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2018,

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAB

2


Pada Tahun 2018 Wisma Banten ditargetkan. sebesar Rp. 113.000.000,- ,

serta dalam perubahan anggaran tidak mengalami perubahan target, dengan

demikian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar 106.950.000,

atau 94,65 % dari target retribusi yang direncanakan.

Realisasi Belanja Semester II Tahun 2018 sebesar Rp. 8.961.472.880,- atau

91,77%. Realisasi Belanja terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL)

dan realisasi Belanja Langsung (BL).

Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Semester II Tahun 2018 sebesar Rp.

4.460.825.185,- atau 87,81%. Realisasi Belanja Langsung sd Semester II

Tahun 2018 sebesar Rp. 4.500.647.695,- atau 96,05%.

Realisasi Belanja Langsung semester II Tahun 2018 terdiri dari Belanja

Pegawai sebesar 104.400.000,- atau 100,00%; realisasi belanja barang dan

jasa sebesar Rp. 4.234.241.395,- atau 96,40%; sedangkan realisasi belanja

modal sebesar Rp. 162.006.300,- atau 85,83%. Realisasi anggaran dapat

dilihar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Permendagri 30 (terdapat

pada lampiran LRA).

Program Kegiatan Badan Penghubung Daerah Pada Tahun anggaran 2018

pada Anggaran Murni Belanja Langsung teranggarakan sebesar Rp.

5.251.880.000,- sedangkan anggaran perubahan teranggarkan sebesar Rp.

4,685,570,000. dengan realisasi :

1) Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 5,080,000,000,-

terealisasi sebesar Rp. 4,460,825,187,- atau 87,81%.

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

dianggarkan sebesar Rp. 37,505,000,- terealisasi sebesar Rp.

37,505,000,- atau 100,00%.

3) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan sebesar Rp.

51,620,400,- terealisasi sebesar Rp. 46,554,200,- atau 90,19%.

4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

dianggarakan sebesar Rp. 188,750,000,- terealisasi sebesar Rp.

162,006,300,- atau 85,83%.

5) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

dianggarkan sebesar Rp. 459,555,000,- terealisasi sebesar Rp.

427,116,711,- atau 92,94%.


6) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar

Rp.1,518,647,800,- terealisasi sebesar Rp. 1,466,996,462,- atau

96,60%.

7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dianggarakan sebesa Rp.

27.985.000,- terealisasi sebesar Rp. 27,985,000,- atau 100,00%.

8) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah dianggarkan

sebesar Rp. 993,280,000,- terealisasi sebesar Rp. 992,998,905,- atau

99,97%.

9) Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral dianggarkan sebesar

Rp. 54,770,000,- terealisasi sebesar Rp. 54,520,000,- atau 99,54%.

10) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dianggarakan sebesar

Rp. 170,156,800,- terealisasi sebesar Rp. 156,915,117,- atau 92,22%.

11) Kegiatan Pelayanan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 229,220,000,-

terealisasi sebesar Rp. 202,595,000,- atau 88,38%.

12) Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan dianggarkan

sebesar Rp 954,080,000,- terealisasi sebesar Rp. 925,455,000,- atau

97,00%.

Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 8,961,472,880,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,

77 %. Dengan target capaian Program Tata Kelola Pemerintahan terhadap

Indikator Kinerja Program Nilai IKM Tahun 2,80 % dengan capaian target

kinerja pada tahun 2018

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Penghubung Daerah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan

pembangunan;

2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan

daerah kurang optimal;


3. Koordinasi yang tidak maksimal dalam perencanaan pembangunan yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,

monitoring dan evaluasi pembangunan;

4. Kurangnya Pemahaman tentang Indikator Program, kegiatan, output,

Outcam dan Sasaran disebabkan karna aparatur belum memahami

pedomani dokumen perencanaan yaitu : Renstra, Renja maupun

RPJMD dan aturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;

5. Belum maksimalnya Tugas Pokok Subid saat ini diakibatkan pembagian

tugas tidak merata dan nomenklatur lembaga belum optimal sehingga

berpengaruh dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran.

6. Belum terarahnya pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


Tabel 1.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN

RENSTRA S/D TAHUN 2018

SKPD : BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode Urusan /

Bidang Urusan

Pemerintahan /

Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Program

(outcomes)/Kegiatan

(output))

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra)

SKPD

Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2018)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2019

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Renstra

SKPD s/d 19

Target

Renja

SKPD

tahun

2018

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 Program

Pembangunan

Kemitraan

Cakupan koordinasi

Badan Penghubung

Terhadap Mitra

Strategis

100 100 100 100 100 100 100

01 Kegiatan

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat

Sarasehan Masyarakat

Banten de Jabodetabek

1

200

200

100 1 1 100

Fasilitasi Pembinaan

Mahasiswa Asal Banten

1

4

4

100 1 1 100

Fasilitasi Rakor

Mahasiswa Asal Banten

4

250

250

100 4

4

100

02 Kegiatan Terlaksananya


Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Fasilitasi Pimpinan,

Pejabat Pemda Pejabat

dan Tamu dalam rangka

koordinasi Raker dan

Kunker

180

180

180

100 180 180 100

Fasilitasi Pimpinan,

Pejabat Pemda, Pusat

dan Tamu pada Even

Nasional dan

Internasional dan

Kegiatan MPU dan

APPSI serta lainnya

24

24

24

100 24 24 100

Pelayanan dan

Pengelolaan Wisma

1

1

1

100 1 1 100


03 Kegiatan Promosi,

Investasi dan

Hubungan

Kelembagaan


Promosi, Investasi dan

Hubungan

Kelembagaan: Event,

Keg

Bulan Promosi 8

Kabupaten/Kota di TMII

4

1

1

100 1 1 100

Pelestarian Seni Budaya

Banten di Anjungan

1

1

1

100 1 1 100

Partisipasi Anjungan

Banten Pada Kegiatan di

TMII

6

4

4

100 4 4 100

Penunjang Kegiatan

Kantor dan Anjungan

12

12

12

100 12 12 100

Pentas Seni Budaya

Banten di Jabodetabek

3

2

12

100 12 12 100

Partisipasi Dalam 2 1 100 2 2 100


Rangka HUT Banten 2

Pentas Seni di Event

Nasional & Regional

2

2

1 100 1 1 100

Pengelolaan Media

Informasi dan Publikasi

Badan Penghubung

Daerah Provinsi Banten

5

4

2

100 2 2 100

1 20 Tata Kelola

Pemerintahan

Nilai IKM (Satuan:

skala)

2,8 2,8 2,8 2,8 30 30 30

1 20 13 01 04 Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

Tersedianya dokumen

penatausahaan

Pengendalian dan

Evaluasi Laporan

Keuangan

Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan

17

17

17

100 17 17 100


SPIP

Penyusunan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas

Internal Pemerintah

2

2

2

100 2 2 100

Penyusunan Dokumen

Pajak

3

3

3

100 3 3 100

1 20 13 01 05 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan :

Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Penyusunan Laporan

Evaluasi Program dan

Kegiatan

3 3 3 100 3 3 100

Penyusunan

Perencanaan Program

9 9 9 100 9 9 100


dan Kegiatan Tahunan

Penggandaan Dokumen

RENSTRA OPD

1 1 1 100

Penyusunan Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

5 5 5 100 5 5 100

1 20 13 02 06 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

Tersedianya Sarana

Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor,

Wisma dan Anjungan

Daerah

1 1 1 100 1 1 100

1 20 13 02 07 Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Tersedianya Barang dan

Jasa Perkantoran


Penyediaan Jasa

Perkantoran (Non PNS)

22 22 22 100 22 22 100

Penyediaan Barang

Pakai Habis (ATK)

12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Bahan

Cetak dan Penggandaan

12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Jasa

Telepon, Listrik,

Internet

12 12 12 100 12 12 100

Promosi dan Publikasi 12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan BBM 12 12 12 100 12 12 100

Pelaksanaan HUT

Banten dan Banten

Expo

12

12

12

100 12 12 100

1 20 13 02 08 Koordinasi dan Terlaksannya


konsultasi ke

dalam dan ke

luar daerah

Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

Koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

12 12 12 100 12 12 100

Koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

12 12 12 100 12 12 100

1 20 13 02 09 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung

dan Halaman

1 1 1 100 1 1 100

Pemeliharaan

Kendaraan dinas

1 1 1 100 1 1 100


Operasional

Pemeliharaan Inventaris

Kantor (APK)

1 1 1 100 1 1 100

1 20 13 02 10 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Meningkatnya Kapasitas

Aparatur

Administasi

Kepegawaian

15 15 15 100 15 15 100

Peningkatan

Kompetensi Aparatur

3 3 3 100 3 3 100

1 20 13 72 11 Penyediaan Data

Pembangunan

Sektoral

Tersedianya Data

Pembangunan Sektoral,

Penyusunan Profil

Kinerja Program

Perangkat Daerah

2

2

2

100 2 2 100

Pembuatan Visualisasi 1 100 1 1 100


Perangkat Daerah 1 1

Penyusunan Statistik

Sektoral dan Informasi

Geospasial Tematik

2

2

2

100 2 2 100

Pengelolaan PPID 1

1

1

100 1 1 100

Peyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat

1

1

1

100 1 1 100


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

provinsi, sedangkan tugas pokok Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

yaitu untuk menunjang Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan

dengan pemerintah pusat.

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan

demikian bahwa Badan Penghubung tidak termasuk Urusan Wajib ataupun

urusan pilihan. Sebagaimana Misi 1 dalam RPJMD yaitu Menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Badan Penghubung

diwajibkan ikut serta dalam mendukung untuk mensukseskan melalui

program kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya Badan Penghubung Daerah

sebagai penunjang pemerintah daerah, artinya Badan Penghubung daerah

sebagai wakil Daerah di Ibukota Negara dalam melaksanakan tugas

pemerintahan.

Disamping Tugas dan fungsi yang dilaksanakan, Badan Penghubung Daerah

memiliki 3 peranan yang sangat strategis yaitu :

1. Duta Banten di Jakarta berfungsi sebagai Wakil dan Simpul hubungan

pusat dan daerah;

2. Etalase Banten di Jakarta berfungi sebagai Simpul informasi bagi

Kementerian/Lembaga Pemerintah/Swasta/Lembaga lain di Jakarta juga

sebagai menyerap informasi di Jakarta maupun di daerah;

3. Show Windows Banten di Jakarta berfungsi sebagai, show, event,

promosi, tampilan, pameran di Jakarta.

Pada Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten melaksanakan

2 (dua) Program yaitu :

1). Program Tata Kelola Pemerintahan

2) Program Pembangunan Kemitraan


tahun 2018 yaitu skala 2,8 dan Program Pembangunan Kemitraan tahun

2018 yaitu 100 % dari target tahun 2018 dengan defines operasinoal target

capaian 2018 pada program Pembangunanan Kemitraan yaitu :

Lembaga yang dilayani

Jumlah yang dilayani dan di koordinasikan =

Realisasi jumlah yang dilayani dan dikoordinasikan X 100 % Target Lembaga Tahun 2018 Target yang dilayani

Target Tahun 2018 yaitu :

Jumlah Badan Penghubung Provinsi = 31 Badan Penghubung se Indonesia

Jumlah Stakeholder OPD terkait Kinerja = 5 OPD yaitu : Dinas PMPTSP,

Dinas Pariwisata, Dinas Indag, Biro ARTP, Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Kementerian K/L = 6 Kementerian dan lembaga

Realisasi Tahun 2018 yaitu :

Jumlah Badan Penghubung Provinsi = 31 Badan Penghubung se Indonesia

Jumlah Staekholder OPD terkait Kinerja = 5 OPD yaitu : Dinas PMPTSP,

Dinas Pariwisata, Dinas Indag, Biro ARTP, Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Kementerian K/L = 8 KL : Kemendagri, Bappenas, Kemenpan RB, KPK,

Kemnaker, DPR RI, DPD RI, Setneg RI, Kemenkeu.

Dari jumlah target yang di pasang pada tahun 2018 Badan Penghubung

Daerah telah merealisasikan dari target tersebut dengan realisasi fisik yaitu

sebesar 100%. Dengan 2 (dua) Program yang telah di laksanakan Badan

Penghubung Daerah melaksanakan Belanja Langsung 11 (sebelas) Kegiatan

dengan 44 (empat puluh empat ) tolok ukur serta Belanja Tidak Langsung .

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2018 yang dianalisa dalam pelaksanaan

kinerja pelayanan SKPD pada kegiatan prioritas yang diampuh dalam

program Badan Penghubung sebagai mana program daerah yang tertuang

dalam RPJMD adalah Program Pembangunan Kemitraan adalah sebagai

berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No Kegiatan Indikator Sasaran/Tolok

Ukur

Target Realisasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Terlaksananya

Penyelenggaraan


Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Fasilitasi Pimpinan, Pejabat

Pemda Pejabat dan Tamu

dalam rangka koordinasi

Raker dan Kunker

180

180

Fasilitasi Pimpinan, Pejabat

Pemda, Pusat dan Tamu

pada Even Nasional dan

Internasional dan Kegiatan

MPU dan APPSI serta

lainnya

24

24

Pelayanan dan Pengelolaan

Wisma

1 1

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang

mengacu pada visi dan misi yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance), untuk mendukung visi dan misi tersebut

kegiatan Penyelengaraan Pemerintah Daerah mengacu pada tugas pokok

dan fungsi serta peranan menurut amanat PP 18 Tahun 2018.

Untuk merespon dan menindaklanjuti visi dan misi Gubernur maka

kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah, harus menyusun

strategi dan langkah langkah untuk mencapai sasaran dengan langkah

yaitu :

1) Melakukan Pelayanan Pimpinan

2) Melaksanakan fungsi penunjang koordinasi

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas maka Sub Bid

Penyelenggaraan Pemda melaksanakan kegiatan Penyelengaran Pemda

tahun 2018 dengan Output Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100 %, terlaksananya

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Indikator Kinerja

Program yaitu Cakupan koordinasi Badan Penghubung terhadap Mitra

Strategis target 100 %, maka untuk target Definisi Operasional adalah

sebesar :


No Definisi Operasional Target Realisasi Prosentase

1 Badan Penghubung Provinsi 31 31 100

2 Mitra Strategis/Staekholder 5 7 100

3 Kementerian/Lembaga 8 10 100

Pada tabel di atas realisasi target adalah :

Jumlah Badan Penghubung Provinsi = 31 Badan Penghubung se

Indonesia

Jumlah Staekholder OPD terkait Kinerja = 5 OPD yaitu : Badan PTSP,

Pariwisata, Dinas Indag, Biro ARTP, Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kementerian K/L = 8 KL : Kemendagri, Bappenas, Kemen PanRB,

KPK, Kemnaker, DPR RI, DPD RI, Setneg RI, Kemenkeu

Sesuai dengan tugas dan fungsi bahwa Subbid Fasilitasi Penyelenggaran

Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Penyelenggaran Pemerintah Daerah

dengan melaksanakan fasilitasi pelayanan pimpinan. Kegiatan

penyelenggaran Pemda terselenggara/dilaksanakan bilamana pimpinan

melakukan kedinasan di Jakarta maupun di luar Jakarta. Artinya Kegiatan

vacuum mana kala pimpinan tidak melaksanakan kegiatan di Jakarta ataupun

diluar Provinsi lainnya.

Bila dilihat dari Kinerja Keluaran dan Outcome, bahwa kegiatan tersebut

hanya melakukan pelayanan pada pimpinan sehingga outcam kinerja yaitu

meningkatnya pelayanan pimpinan sehingga sasaran pelayanan public yang

berkkualitas dapat tercapai.

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaran Pemda pada Tahun 2018 hasil

evaluasi oleh Bappeda pada Reviu RPJMD dan Biro Organisasi hasil

Pembahasan Perubuhan Nomenklatur SOTK bahwa Badan Penghubung

Daerah adalah Organisasi setingkat Eselon III menurut PP 18 Tahun 2016,

Badan Penghubung Daerah dibentuk yaitu untuk menunjang koordinasi

urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Maka

untuk analisis kinerja yang dilakukan Penyelenggaran Pemerintah daerah

dalam pelayanan Pimpinan dilakukan hanya di Ibukota Negara yaitu DKI

Jakarta sehingga arah dan tujuannya sesuai dengan sasaran.


Koordinasi dan Pelayanan pimpinan di Ibukota Negara sesuai PP 18 tahun

2016 perlu dilakukan untuk memudahkan rentang kendali di Pusat Ibukota.

Untuk itu perlu dilakukan penajaman dan pemerataan kegiatan, kinerja dan

mempertajam peranan subid penyelenggaaran Pemda pada tahun

mendatang hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan

fungsi dan peranan Subid, sehingga sasaran kinerja program kegiatan dan

sasaran kinerja pegawai lebih terarah dan beban kerja yang merata.

2) Kegiatan Pelayanan Masyarakat

Kegiatan

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan

Masyarakat

Sarasehan Masyarakat Banten de

Jabodetabek

200

200

Fasilitasi Pembinaan Mahasiswa Asal

Banten

4

4

Fasilitasi Rakor Mahasiswa Asal Banten

250

250

Kegiatan Pelayanan Masyarakat adalah kegiatan yang mengacu pada visi dan

misi yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance), untuk mendukung visi dan misi tersebut kegiatan Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat pada Program yang diampuh oleh Badan Penghubung

yaitu Program Kemitraan Pembangunan dengan target capaian sebesar 100

% pada Tahun 2018.

Untuk merespon dan menindaklanjuti visi dan misi Gubernur maka kegiatan

Pelayanan Masyarakat, harus menyusun strategi dan langkah - langkah yang

harus menyentuh pada masyarakat ataupun sarana yang dapat mendukung

pelayanan pada masyarakat maka tujuan dan sasaran yang harus dilakukan

yaitu :

1) Pembinaan terhadap masyarakat

2) Membantu dan memfasilitasi layanan masyarakat Banten bila dibutuhkan

sesuai SOP pelayanan


3) Menyusun data base paguyuban masyarakat Banten di Jabodetabek dan

mahasiswa

Kegiatan Pelayanan Masyarakat dilakukan terhadap mahasiswa, paguyuban

dan tokoh masyarakat Banten, dalam hal ini pelaksanaan kegiatan sangtlah

sempit karna yang dilakukan hanya terhadap mahasiswa, paguyuban, tokoh

masyarakat, sedangkan pelayanan masyakarakat yang sesunggunhnya yaitu

dilakukan langsung menyentuh masayarakat Banten di Jakarta ataupun

singgah di Badan Penghubung Daerah.

3) Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan

Kegiatan promosi, Ivestasi dan Hubungan Kelembagaan adalah kegiatan

yang mengacu pada visi dan misi yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance), untuk mendukung visi dan misi tersebut

kegiatan promosi, investasi dan hubungan kelembagaan mengacu pada tugas

pokok dan fungsi serta peranan menurut amanat PP 18 Tahun 2018.

Untuk merespon dan menindaklanjuti acuan tersebut bahwa Badan

Penghubung Daerah perlu melakukan tindakan dan langkah untuk

mendorong terlaksananya visi dan misi Gubernur maka kegiatan Promosi,

investasi dan hubungan kekembagaan, harus menyusun strategi dan langkah

mencapai sasaran yaitu :

Melaksanakan Promosi sesuainya dengan tugasnya yaitu mendukung

atau menunjang tugas teknis yang melaksanakan urusan dan pilihan

Membantu dan memfasiiltasi dalam pelaksanaan Investasi sesuai

tugasnya yaitu sebagai penunjang pembangunan daerah

Memfasilitasi hubungan kelembagaan sesuai dengan tugasnya sebagai

penunjang koordinasi urusan pemerinda daerah dan pembangunan

Pada tahun 2018 ini indikator sasaran tolok ukur melakukan :

No Kegiatan Indikator Sasaran/Tolok

Ukur

Target Realisasi

03 Kegiatan Promosi,

Investasi dan

Hubungan

Kelembagaan


Promosi, Investasi dan

Hubungan Kelembagaan:

Event, Keg

Bulan Promosi 8 4


Kabupaten/Kota di TMII 1

Pelestarian Seni Budaya

Banten di Anjungan

1

1

Partisipasi Anjungan

Banten Pada Kegiatan di

TMII

6

4

Penunjang Kegiatan

Kantor dan Anjungan

12

12

Pentas Seni Budaya

Banten di Jabodetabek

3

2

Partisipasi Dalam Rangka

HUT Banten

2 1

Pentas Seni di Event

Nasional & Regional

2

2

Pengelolaan Media

Informasi dan Publikasi

Badan Penghubung

Daerah Provinsi Banten

5

4

Pelaksanaan Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan pada

tahun 2018 capaian fisik sebesar 100 % dengan terlaksananya Fasilitasi

Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan pada Indikator Kinerja

Program yaitu Cakupan koordinasi Badan Penghubung terhadap Mitra

Strategis target 100 %, namun pelaksanaan tersebut masih dirasa belum

optimal dimana indikator capaian program tersebut masih perlu dirubah

karna sasaran tentang pelayanan public yaitu tingkat pelayanan belum terkait

seluruhnya dengan tingkat capai koordinasi terhadap mitra setrategis.

adapun pengaruh lain yaitu tentang pengurangan anggaran pada perubahan

anggaran, tentunya berdampak pada belum maksaimalnya pelaksanaan

kegiatan.

Pada kegiatan Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek pada tahun yang

akan datang perlu ditingkatkan volume pelaksanaan kegiatannya hal ini


karena terkait tugasnya sebagai penunjang pembangunan serta sebagai

etalase, event Banten di Ibukota negara.

Kegiatan fasilitasi Investasi yang mendukung kegiatan Promosi, Investasi dan

Hubungan kelembagaan pada tahun 2018 belum dapat dilaksanakan ini

diakibatkan :

1) Belum teranggarkannya alokasi anggaran akibat anggaran belum

mencukupi

2) Belum fahamnya untuk menentukan indiator kinerja sasaran sesuai

dengan sub bidangnya

3) Beban Tugas pokok dan fungsi serta peranan sangat besar.

Kurangnya Fasilitasi Pameran yang dilakukan di Jabodetabek sebagai wilayah

kerja Badan Penghubung sehingga belum maksimal dan belum berdampak

pada outcam, sehingga pemahaman tentang informasi Banten dari sektor

Wisata, Budaya, Sumber Daya Alam, Produk unggulan dan lainnya belum

dapat dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah khususnya di Jakarta.

Pentas Seni di Event Nasional & Regional harus lebih ditingkatkan karena

untuk menjawab tentang terinformasikannya sehingga meningkatnya

pembangunan di Banten salahsatunya dari sector budaya dan pariwisata

yaitu event nasional dan internasional, tentunya tidak langsung dilakukan

oleh Badan Penghubung akan tetapi dilakukan oleh Dinas Teknis yang

dilakukan berkolaborasi dengan ditunjang oleh Badan Penghubung, untuk

menjawab itu semua harus dilakukan perubahan nomenklatur SOTK yaitu

dilakukan pembagian tugas secara merata dengan arah dan tujuan tugas

yang sesuai dan selaras dengan program daerah. pemerataan tugas dan

peranan.

Belum Optimalnya Tim Promosi Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap

pelaksanaan Pameran, Event dan Promosi di Jabodetabek sehingga pada

akhirnya tim Promosi Pasif belum cukup berdampak pada sasaran yaitu

belum padunya dan kurang terarahnya serta kurang terkoodinirnya kegiatan

Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di ajang nasional ataupun internasional.


Kegiatan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota cendrung melakukan kegiatan

sendiri sendiri/masing masing tidak melibatkan tim promosi sehingga

kegiatan hasilnya tidak maksimal.

Tim Promosi bukan hanya melakukan ivent dan pameran akan tetapi harus

melakukan promosi yang menyeluruh yaitu :

1. Membangun jaringan promosi dengan Pihak Swasta dan

Kabupaten/Kota.

2. Kerjasama Staekholder dengan pihak terkait Objek Wisata yaitu

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Travel, Hotel Objekwisata,

Jalan, Kesehatan, Pariwisata Mempromosikan kearifan daerah yaitu

tentang seni, budaya, pariwisata, sumber daya alam dan lainnya yang

terintegrasi, pameran akses, sinergi stakehold dilakukan

3. Mempromosikan Wisata daerah yang terintegrasi dengan objek wisata

daerah antar Kabupaten/kota Provinsi Banten;

4. Kerjasama Promosi terhadap akses Wisata dengan sector pendukung

wisata Kabupetn/Kota dalam Persaingan disegala bidang usaha dan

promosi yang semakin ketat Persaingan produk impor dan produk

pabrikan yang melemahkan posisi produk kerajinan / usaha kecil

menenggah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

semakin tinggi yaitu :

1) Produk unggulan

2) Seni Budaya

3) Objek Wisata

Teknologi informasi IT diperlukan daya dukung untuk mempromosikan

Seni, Budaya dan Produk Unggulan Banten sebagai Layanan berbasis

Web dengan akses penyebarluasan informasi terhadap media internet,

maka perlu pengembangan Website Badan Penghubung Banten yang

terintegrasi dengan Website Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota.

5. Belum terbentuknya jaringan kerjasama terhadap stakeholder dan

OPD Provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan di Jakarta seringkali

dilakukan masing masing tidak melibatkan Badan Penghubung sebagai


Wakil daerah di Ibukota Negara, Untuk itu perlu dilakukan Kerjasama

yang terpadu dan terkoordinasi dengan staekholder:

1. Biro Administrasi Pimpinan dan Rumah Tangga (Protokol);

2. Biro Pemerintahan (wakil Banten di Jakarta);

3. Dinas Kominfo (Informasi, Komunikasi dan publikasi);

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Invetasi);

5. Dinas Pariwisata (Promosi dan Ivent);

6. Badan Kesbangpol dan Dinas Pendidikan terkait Pembinaan

Masyarakat Banten di Jakarta ;

7. Dinas Indag dan UMKM terkait dengan Promosi dan Pameran.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten Komisi I :

1. Badan Penghubung Daerah belum dapat menjadi Duta Banten Badan

Penghubung harus memiliki aparatur yang memahami kondisi Banten,

baik dari aspek politik, sosial, ekonomi dan potensi Banten ke depan.

Tidak sekedar mengedepankan budaya saja. Hal ini ditujukan supaya

opini terhadap Provinsi Banten menjadi semakin baik. Untuk itu Badan

Peghubung perlu mendapat porsi koordinasi dengan forkominda

terkait isu-isu yang berkembang di Provinsi Banten termasuk

meningkatkan kapasitas aparatur Badan Penguhubung dalam konteks

politik, ekonomi dan sosial.

2. Lemahnya Badan Penghubung dalam memberikan support komunikasi

terhadap Kementerian dan Lembaga serta OPD Provinsi Banten

Perlunya kapasitas aparatur yang memadai di Badan Penghubung

adalah bagaimana membantu pemerintah provinsi Banten dalam

melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian

untuk hal-hal yang memberikan kemanfaatan bagi Provinsi Banten.

Meskipun bukan merupakan tugas utama tetapi membantu Pemerintah

Provinsi Banten (Gubernur dan wakil gubernur Banten) dalam

memperoleh kemudahan-kemudahan dari pemerintah pusat.

3. Badan Penghubung Daerah masih lemah dalam Inovasi Promosi dan

Investasi, Badan Penghubung dapat melakukan berbagai inovasi

dalam membantu masuknya investasi ke Provinsi Banten dengan

melakukan promosi baik didalam maupun di luar negeri. Berbagai

kegiatan dapat dilakukan, misalnya dengan mengundang dan


melakukan jamuan berbagai kalangan usaha ke badan penghubung

yang diikuti dengan berbagai upaya untuk dapat melakukan berbagai

Perjanjian (MoU) dengan kalangan usaha.


Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Tahun 2018

No Indikator SPM/standar

Nasional

IKK Terget

Renstra Badan

Penghubung

Tahun

2017

Target Renstra

Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun

2022

Catatan

Analisis

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Program

Pembangunan

Kemitraan

Capaian

Pelayanan

Publik

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Tata Kelola

Pemerintahan

Capaian

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2,5 2,8 3.0 3.1 3.2 3.3 2,8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu – isu penting dalam penyelenggaran Badan Penghubung Daerah yaitu

mengacu pada tema pembangunan nasional yaitu pemerataan pembangunan

untuk pertumbuhan berkualitas dan tema daerah yaitu pembanguhnan

infrastruktur untuk percepatan pertumhubunan ekonomi serta perubahan

Nomenklatur SOTK Badan Penghubung Daerah :

1) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Pelayanan Pimpinan;

2) Meningkatkan Koordinasi dan Pelayanan Informasi;

3) Meningkatkan Kunjungan wisata local ataupun internasional;

4) Meningkatkan Penenaman Modal/Invesatasi

5) Adanya Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

merupakan sarana yang cukup strategis dalam memperkenalkan/

menginformasikan mengenai Provinsi Banten. Dengan adanya Anjungan

Daerah Banten, display maupun miniature Provinsi Banten dapat

diperkenalkan sehingga membuka cakrawala informasi bagi banyak

masyarakat untuk mengenal Provinsi Banten;

6) Perubahan SOTK Bandan Penghubung yang sesuai dengan PP 18 tahun

2016 dan fungsi perananan Badan Penghubung sebagai duta Banten di

Ibukota Negara.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan

Pada rancangan awal usulan Badan Penghubung Daerah mengusulkan untuk

penganggaran Fasilitasi Pameran di Jabodetabek untuk alokasi PRJ sebesar

Rp. 1,500,000,000,- disetujui dalam forum Musrenbang namun dalam

pembahasan Tim Anggaran Perangkat Daerah dan Tim Anggaran DPRD

Provinsi Banten tidak disetujui Anggaran Fasilitasi Promosi dan Pameran.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah 2019 43

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro

mengatakan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2019 yang mengusung tema "Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas,"

Bappenas telah mengusulkan lima Prioritas Nasional (PN), 24 Program

Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP).

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP0 tersebut Isu Strategis nasional

Tahun 2019 yaitu:

(1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar;

(2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas

dan Kemaritiman;

(3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa

Produktif;

(4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan

(5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

Hal tersebut dikatakan Bambang dalam acara Forum Konsultasi Publik

(FKP) Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2019, di Ruang Rapat Benny

S. Muljana, Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas, Rabu

(21/3) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (23/3/2018). Menurut

Bambang, penetapan lima PN tersebut merupakan bagian dari strategi

pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019. Pertama,

persentase penduduk miskin masih tinggi.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada

September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara garis besar

persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun,

namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni

sebesar 5,50 persen.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BaB

3


Oleh sebab itu upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu

untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang

multidimensi, sehingga Kementerian PPN/Bappenas sebagai sistem integrator

melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan

akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung

penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang

layak.

Kedua, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan

kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada

aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi

pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi. Dengan kata lain,

agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan

yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.

Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan

dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah

diantaranya:

(1) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa;

(2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI);

(3) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan;

(4) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah; serta

(5) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan

kepulauan.

Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting

bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika

pembangunan ekonomi berhasil maka akan memberikan multiplier effect

kepada pembangunan bidang lain. Sektor Industri, pertanian, ilmu

pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang

berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor

tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu

menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang

dihasilkan.


Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan

pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis

tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar

manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.

Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting

untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi

keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu,

ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang

sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas

bagi pemerintah.

Terakhir, tahun 2019 adalah tahun politik dimana pemilihan umum dan

pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu,

dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang

harus disiapkan solusinya. Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan

penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia

dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian

C.1.10 (telaahanterhadap kebijakan nasional).

Dari Isu Strategis nasional Tahun 2019 maka yang akan dilakukan

dengan Provinsi Banten yaitu :

1) Mengurangi kesenjangan wilayah melalui pembangunan Infrastruktur;

2) Meningkatan daya saing daerah melalui aksebilitas mutu dann

pendidikan;

3) Pengurangan Pengangguran melalui Peningkatan keterampilan;

4) Pengurangan kemiskinan melalui jaminan social dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat;

5) Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi

informasi

Sedangkan Badan Penghubung untuk melakukan isu strategis nasional

dan RPJMD dengan melaksanakan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

melalui Tugas dan fungsi yaitu untuk menunjang koordinasi urusan

pemerintahan dan pembangungan dengan pemerintah pusat sesuai dengan

peranan Badan Penghubung yaitu :


1) Duta Banten di Jakarta berfungsi sebagai Wakil dan Simpul hubungan

pusat dan daerah;

2) Etalase Banten di Jakarta berfungi sebagai Simpul informasi bagi

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Swasta/Lembaga

lain di Jakarta juga sebagai menyerap informasi di Jakarta maupun di

daerah;

3) Show Windows Banten di Jakarta berfungsi sebagai, event, promosi,

tampilan, pameran di Jakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Rumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusuan Isu Strategis,

Trend kedepan, pemangku Kepentingan, Masyarakat, Pokpir DPRD, yang

terkait dengan penyelenggaran Pemda Urtug dan pernan tugas dan fungsi

OPD.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan tersebut

di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi

yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan pemerintahan.

Renstra yang memuat visi dan misi Badan Penghubung Daerah Banten

merupakan penjabaran atau implementasi sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan Badan Penghubung Provinsi Banten, yaitu hasil yang

akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat

diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan.

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi

Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan

misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis,

disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap

dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah

ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan

indikator tujuannya sebagaimana ditampilkan dalam tabel.


Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan

spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah,

disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara

bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah

ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana

pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan

kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target

kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.


Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung Daerah :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Satuan TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

1

Terwujudnya kelembagaan

Pemerintah Daerah yang

berakhlakul karimah dengan

efektif, efesien, transparan,

akuntabel, dan sumber daya

apartur yang berintegritas,

berkompetensi dan melayani

masyaraka

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Yang Akuntabel,

Efektif dan

Efisien

Capian Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi

Banten Nilai 60 70 75 80 88 90

Pelayanan Publik

Yang berkualitas

Capaian Pelayanan

Publik

% 100 100 100 100 100 100


3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi diperlukan strategi

dan arah kebijakan pembangunan, selanjutnya program pembangunan

dijabarkan sesuai dengan urusan wajib dan pilihan, dengan prioritas program

beserta indikator kinerja program.

Program adalah intrumen kebijakan yang terdiri satu atau lebih dari suatu

kegiatan. Program yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2019. Dari 2

(dua) Program yang diampuh oleh Badan Penghubung yaitu Program Tata

Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja program Nilai IKM (satuan :

skala) sedangkan Program Pembangunan Kemitraan dengan indikator kinerja

cakupan koordinasi Badan Penghubung terhadap mitra strategis.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD maka program yang

akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Banten dalam kurun

waktu 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM NO KEGIATAN

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat

1 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

2 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

3 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

4 Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

5 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

6 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

8 Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

9 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan


Program Pembangunan

Kemitraan

Cakupan koordinasi Badan

Penghubung Terhadap Mitra

Strategis

1 Pelayanan Masyarakat

2 Promosi, Investasi dan

Hubungan Kelembagaan

3 Penyelengaraan Pemerintah

Daerah

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran yang terukur

pada suatu program dan kegiatan yang terdiri dari tindakan pengerahan hasil

pemikiran, keinginan yang diterapkan dalam suatu dokumen perencanaa dan

penganggaran untuk menghasilkan suatu output, outcam dan sasaran.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 11,081,000,000,- dengan rincaian Belanja Tidak

Langsung (BTL) sebesar 5,945,000,000,- dan Belanja Langsung (BL)

Program Kegiatan sebesar 5,136,000,000 dengan rincian belanja program

kegiatan sebagai berikut :


Rencana Kerja merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi yang

mengarah ke basis kinerja yang didalamnya terdapat struktur dan organisasi,

Tugas adalah pelaksanaan rutin yang harus dilaksankanan sedangkan fungsi

adalah merupakan fungsi lembaga yang harus dijalankan. Badan Penghubung

Provinsi Banten menyusun Rencana Kerja 2019 dengan pertimbangkan

perkembangan saat ini dan perkembangan SOTK kedepan.

Rencana Kerja Tahunan adalah merupakan proses kegiatan yang akan

dilaksanakan dan di susun untuk memenuhi dan merealisasikan serta

melaksanakan tidak lanjut dari Rencana Stategis Badan Penghubung Provinsi

Banten, juga sebagai bahan acuan untuk rencana capaian kinerja tahunan,

yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) sebagaimana Amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu dengan tersusunannya Rencana Kerja Tahunan,

diharapkan segenap unsur Badan Penghubung Provinsi Banten dapat

memacu diri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena ada

tugas yang telah tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan, dan pada akhirnya

dapat menjadi tolok ukur Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi

Banten.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disusun, semoga dapat

dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas segenap

unsur Satuan Kerja serta dapat memenuhi tuntutan dan keinginan

masyarakat dalam rangka mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penutup BaB

4

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, · Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,...

Documents

Transcript of Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, · Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,...