ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
description
Transcript of ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
VISI, MISI, TUJUAN,FH.UMT
MATERI PEMBAHASAN :
KONSEP PEMAHAMAN GAR HAM YANG BERAT
ZULKARNAEN EFFENDI, SH,MH
• BGS IND ANGGT PBB TG JWB MORAL &
HUKUM UTK JUNJUNG TINGGI & LAKS
DEKLARASI UNIVERSAL ttg HAM
DITETAPKAN PBB & INSTRUMEN
UNIVERSAL DITERIMA NKRI.
• DEKLARASI UMUM HAM-1948 MPR : 1998-
UU:1999
ASAS-ASAS DASAR
• DI LINDUNGI
• DI HORMATI
• DI TEGAKKAN
NKRI JUNJUNG TINGGI HAM SBG KODRAT
MELEKAT /TAK TERPIRAHKAN DR MANUSIA
PENINGKATAN MARTABAT,
KESEJAH, BAHAGIA, CERDAS
DLL
APAKAH HAKAPAKAH HAK ITU ITU ? ?
HAK ADALAH HAK ADALAH KEPEMILIKAN KEPEMILIKAN SEORANG MAN, SEORANG MAN, SBG SBG SUBYEK SUBYEK ATAS OBYEK ATAS OBYEK HKM TERTENTU. HKM TERTENTU. HAK ASASIHAK ASASI ::
SEJUMLAH HAK, YG BERAKAR DLM SEJUMLAH HAK, YG BERAKAR DLM SIFATSIFAT SETIAP PRIBADI SETIAP PRIBADI MANMANUSIAUSIA,, YG YG KRN KRN SIFATSIFATKEMANUSIAANNYA, KEMANUSIAANNYA, TDK TDK DPT DPT DICABUT DICABUT OLEH SIAPAPUN JUGA.OLEH SIAPAPUN JUGA.
PENGERTIANPENGERTIAN HAK HAK
HAM & KEBEBASAN DASAR MANUSIA
HAK UNTUK HIDUP HAK MENGEMBANGKAN DIRI HAK MEMPEROLEH KEADILAN HAK ATAS KEBEBSAN PRIBADI HAK ATAS RASA AMAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN HAK TURUT SERTA DLM PEMERINTAHAN HAK WANITA, HAK ANAK
UU NOMOR 39 THN 1999TTG HAM
HAK HIDUP, TDK DISIKSA, KEBEBASAN HAK HIDUP, TDK DISIKSA, KEBEBASAN
PRIBADI, PIKIRAN, HATI NURANI, BERAGAMA, PRIBADI, PIKIRAN, HATI NURANI, BERAGAMA,
TDK DI PERBUDAK, DI AKUI SEBAGAI PRIBADI TDK DI PERBUDAK, DI AKUI SEBAGAI PRIBADI
DAN PERSAMAAN HK, TDK DITUNTUT HK YG DAN PERSAMAAN HK, TDK DITUNTUT HK YG
B’LAKU SURUT B’LAKU SURUT HAM YG TDK DPT DI HAM YG TDK DPT DI
KURANGI DLM KEADAAN APAPUN & OLEH KURANGI DLM KEADAAN APAPUN & OLEH
SIAPAPUNSIAPAPUNSETIAP ORANG BERHAK GUNAKAN UPAYA HK SETIAP ORANG BERHAK GUNAKAN UPAYA HK
NAS-INTERNAS ATAS PELANGGARAN HAM YG NAS-INTERNAS ATAS PELANGGARAN HAM YG
DIJAMIN HK INDONESIA & HK INTERNAS YG DI DIJAMIN HK INDONESIA & HK INTERNAS YG DI
TERIMA REP INDONESIA.TERIMA REP INDONESIA. Diskumal’07 No 7
M’TAHANKAN HIDUP, TINGKAT TARAF HIDUP TENTRAM, AMAN, DAMAI, BAHAGIA, SEJAHTERA LAHIR BATIN, LINGK HIDUP YG BAIK SEHAT.
HAK BENTUK KELUARGA, LANJUT KETURUNAN,
KAWIN SAH
BANG PRIBADI UTK DIK, CERDASKAN DIRI, KUALITAS HIDUP AGAR MENJADI BERIMAN, TAQWA, TG JAWAB-BERAKHLAK MULIA, BERBAGI SEJAH.
Diskumal’07 No 8
HAK UTK HIDUP
HAK B’KEMBANG, LANJUT KETURUNAN
HAK M’NGEMBANG DIRI
TANPA DISKRIMINASI UTK P’OLEH KEADILAN, TANPA DISKRIMINASI UTK P’OLEH KEADILAN,
P’ADUAN LAPORAN, GUGATAN DLM P’ADUAN LAPORAN, GUGATAN DLM
PIDANA/PERDATA, ADMIN PROSES PIDANA/PERDATA, ADMIN PROSES
PERADILAN BEBAS TELAH TDK MEMIHAK PERADILAN BEBAS TELAH TDK MEMIHAK
OBYEK JUJUR, BENAR, ADIL.OBYEK JUJUR, BENAR, ADIL.
DI PERBUDAKDI PERBUDAKMEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN.MEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN.MEMILIH & KEYAKINAN POLITIKMEMILIH & KEYAKINAN POLITIKB’PENDAPAT DI MEDIA B’PENDAPAT DI MEDIA AGAMA, SUSILA, AGAMA, SUSILA,
TERTIB, KEPENT UMUM.TERTIB, KEPENT UMUM. MOGOKMOGOK
DI PERBUDAKDI PERBUDAKMEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN.MEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN.MEMILIH & KEYAKINAN POLITIKMEMILIH & KEYAKINAN POLITIKB’PENDAPAT DI MEDIA B’PENDAPAT DI MEDIA AGAMA, SUSILA, AGAMA, SUSILA,
TERTIB, KEPENT UMUM.TERTIB, KEPENT UMUM. MOGOKMOGOK
HAK M’OLEH KEADILAN
HAK KEBEBASAN PRIBDAI
Diskumal’07 No 9
CARI SUAKA POLITIKCARI SUAKA POLITIK SUSILA, LAKU KEJAM, RENDAH SUSILA, LAKU KEJAM, RENDAH
DERAJAT/MARTABAT.DERAJAT/MARTABAT. PENGHILANGAN PAKSA, CULIKPENGHILANGAN PAKSA, CULIK TANGKAP, TAHAN, SIKSA, DIKUCILKAN DI TANGKAP, TAHAN, SIKSA, DIKUCILKAN DI
BUANG SEWENANG-WENANGBUANG SEWENANG-WENANG
CARI SUAKA POLITIKCARI SUAKA POLITIK SUSILA, LAKU KEJAM, RENDAH SUSILA, LAKU KEJAM, RENDAH
DERAJAT/MARTABAT.DERAJAT/MARTABAT. PENGHILANGAN PAKSA, CULIKPENGHILANGAN PAKSA, CULIK TANGKAP, TAHAN, SIKSA, DIKUCILKAN DI TANGKAP, TAHAN, SIKSA, DIKUCILKAN DI
BUANG SEWENANG-WENANGBUANG SEWENANG-WENANG
HAK RASA AMAN
MEMILIKI SESUATU, BANG DIRIMEMILIKI SESUATU, BANG DIRI GANTI RUGI YG WAJARGANTI RUGI YG WAJAR PEKERJAAN, UPAHPEKERJAAN, UPAH CACAT, USAI LANJUT, HAMIL CACAT, USAI LANJUT, HAMIL ADA ADA
KEMUDAHAN/PERILAKU KHUSUSKEMUDAHAN/PERILAKU KHUSUS
MEMILIKI SESUATU, BANG DIRIMEMILIKI SESUATU, BANG DIRI GANTI RUGI YG WAJARGANTI RUGI YG WAJAR PEKERJAAN, UPAHPEKERJAAN, UPAH CACAT, USAI LANJUT, HAMIL CACAT, USAI LANJUT, HAMIL ADA ADA
KEMUDAHAN/PERILAKU KHUSUSKEMUDAHAN/PERILAKU KHUSUS
HAK KESAJAHTERAAN
Diskumal’07 No 10Diskumal’07. Slide Diskumal’07. Slide 1010
DIPILIH, MEMILIH PEMILU PENDAPAT USULAN KPD PEMERINTAH
LAKS PEMERINTAH YG BERSIH, EFEKTIF & EFISIEN, LISAN TULISAN
DIPILIH, MEMILIH PEMILU PENDAPAT USULAN KPD PEMERINTAH
LAKS PEMERINTAH YG BERSIH, EFEKTIF & EFISIEN, LISAN TULISAN
HAK TURUT DLMPEMERINTAHAN
WANITA DI LEGISLATIF, EKSEKUTIF, WANITA DI LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIFYUDIKATIF
WANITA KAWIN DGN PRIA ASING HAK WANITA KAWIN DGN PRIA ASING HAK TAHAN WNTAHAN WN
ISTRI ISTRI PUNYA HAK SAMA DGN SUAMI PUNYA HAK SAMA DGN SUAMI
ANAK, HARTAANAK, HARTA
HAK WANITA
PERLINDUNGAN ORANG TUAPERLINDUNGAN ORANG TUA CACAT FISIK, PERAWATAN, BANSUS BIAYA CACAT FISIK, PERAWATAN, BANSUS BIAYA
NEG .NEG .
HAK ANAK
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
SETIAP ORANG YG ADA DI WIL RI WAJIB PATUH PD UU, HKM TIDAK TERTULIS, HKM INTERNASIONAL
HORMATI HAM ORANG LAIN, MORAL,ETIKA. TATA TERTIB HIDUP MASYARAKAT
SETIAP HAM TIMBULKAN DASAR DAN TG JWB UTK HORMATI ORANG LAIN SCR TIMBAL BALIK
JALANKAN HAK DAN BEBAS, WAJIB TUNDUK PD PEMBARTASAN/UU, MORAL, AMAN, TIBUM. & D’KRATIS
FUNGSI KOMNAS HAM
KAJI LIT PENYULUHAN PEMANTAUAN MEDIASI
PEMANTAUAN IDIK RIKSA GAR HAM
PENGADILAN HAM
PENG HAM PENG KHUSUSGAR HAM BRT
KEJ. GENOSIDA
KEJ. THD KEMANUSIAAN
4 Tahun Stlh UU NO 39/1999TANGGAL 23 SEP 1999
EKSTRA ORDINARY CRIME
MEMILIKI DAMPAK LUAS
DIATUR DILUAR KUHP
KERUGIAN/ RASA TEKANAN
NASIONAL/INTERNASIONAL
PENGADILAN HAM Ad Hoc ASAS RETROAKTIF
Diskumal ‘07 No 15
PASAL 8
KEJAHATAN GENOSIDA:
a. MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK
b. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YG BERAT TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA KELOMPOK
c. MENCIPTAKAN KONDISI KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBATKAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SEBAGIANNYA.
d. MEMAKSAKAN TINDAKAN-TINDAKAN YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK.
e. MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-2 KELOMPOK- TERTENTU KE KELOMPOK LAIN.
PASAL 9
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 HURUF B:
ADALAH PERBUATAN YANG DILAKUKAN BERUPA SERANGAN YANG MELUAS ATAU SISTEMATIK YANG DIKETAHUINYA BAHWA SERANGAN TERSEBUT DITUJUKAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PENDUDUK SIPIL, BERUPA :
a. PEMBUNUHAN
b. PEMUSNAHAN
c. PERBUDAKAN
d. PENGUSIRAN PENDUDUK SECARA PAKSA.
e. PERAMPASAN KEMERDEKAAN.
f. PENYIKSAAN
g. PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN
SECARA PAKSA.
h. PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK
TERTENTU.
i. PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA.
j. KEJAHATAN APARTHEID
SERANGAN MELUAS/SISTEMATIK ?STATUTA ROMA & UU PENGADILAN HAM TDK MENJELASKAN
PRAKTEK TERDAKWA ABILIO SOARES
SERANGAN TDK PERLU SPT SERANGAN MILDLM HKM HUMANITER, TP PENGERAHANKUAT/OPS OLEH P’DUK SIPIL DITUJUKAN THDP SIPIL/POK TERTENTU DG KEYAKINAN POLITIK TERTENTU
SERANGAN
P’BUNUH BEASR2, BERULANG SKALA BSR, KORBAN NYAWA BESAR
MELUAS
IDE, RENC, PROSEDUR (RO.PO) DIDAHULUIOBSERVASI, TERSTRUKTURAL, SALING HUB
SISTEMATIK
4 ELEMEN SISTEMATIK
1. TUJUAN POLITIK, HANCURKAN LEWAT
KOMUNITAS TERTENTU
2. T.P SKAL BESARTHDP SILPIL, BERULANG2
TDK MANUSIAWI
3. PERSIAPAN/GUNAKAN FASILITAS PUBLIK/
PERORANGAN
4. ADANYA IMPLIKASI POLITIK TINGGI/OT MIL
1) KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG YG SCR EFEKTIF BERTINDAK SBG KOMANDAN MILITER DPT DIPERTGG JWBKAN THD T.P YG BERADA DI DLM YURISDIKSI PENGADILAN HAM, YG DILAKUKAN OLEH PASUKAN YG BERADA DIBAWAH KODALNYA.
PS 42 UU NO. 26 TH 2000 TTG PENGADILAN HAM
a. DAN MIL/ SESEORANG TSB MENGETAHUI ATAU ATAS DASAR KEADAAN SAAT ITU SEHARUSNYA M’TAHUI BHW PASUKAN TSB SDG M’LAKUKAN/ BARU SAJA M’AKUKAN GAR HAM YG BERAT
b. DAN MIL ATAU SESEORANG TSB TDK M’LAKUKAN TINDAKAN YG LAYAK & DIPERLUKAN DLM RUANG LINGKUP KEKUASAANNYA UTK MENCEGAH/ M’HENTIKAN PERBUATAN TSB ATAU M’YERAHKAN PELAKUNYA KPD PEJABAT YG BERWENANG
2) SEORANG ATASAN, BAIK POLISI MAUPUN SIPIL LAINNYA, BERTGGJWB SCR PIDANA THD GAR HAM BERAT YG DILAKUKAN OLEH BAWAHANNYA.
3) ATASAN TSB MENGETAHUI ATAU SCR SADAR M’ABAIKAN INFO YG SCR JELAS MENUNJUKKAN BHW BAWAHAN SEDANG MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN GAR HAM BERAT.
KOMNAS HAMDAN
JAGUNG
KOMNAS HAMDAN
JAGUNG
PENYELESAIANGAR HAM
PENYELIDIKAN
SIDANG
PENUNTUTAN
PENYIDIKANJAKSA AGUNG /
TIM PENY ADHOC
JAKSA AGUNG /JAKSA PU ADHOC
KOMNAS HAM
GAR HAM SBLUU PENGADILAN HAM ADHOC
GAR HAM SEJAKDIUNDANGKAN PENG HAM
BENTUKAd Hoc
PEMERINTAH MASYARAKAT
HUKUM ACARA
KOMNAS HAMDAN
JAGUNG
KOMNAS HAMDAN
JAGUNG
LEMBAGA PENYIDIKKEJAKSAAN AGUNG
HAKIM PENGADILAN HAM : 2 ORANG HAKIM KARIER 3 HAKIM AD HOC
PENAHANAN
PENGADILAN PERTAMA180 HARI
PENGADILAN TINGGI BANDING
90 HARI
KASASI90 HARI
PUTUSAN HAKIM
KOMPENSASI RESTITUSI REHABILITASI
KORBAN HAM BRT/AHLI WARIS
ANCAMAN HUKUMANPELANGGARAM HAM BERAT
KEJ. GENOSIDA KEJ. THD KEMANUSIAAN
MATI SEUMUR HIDUP PIDANA PENJARA MAK 25 TAHUN PIDANA PENJARA MIN 10 TAHUN
KEPAPERAAN DAN KEANKUMAN DI TNITIDAK BERLAKU
JENIS PELANGGARAN HAM YG MENONJOL
1. MASALAH TANAH2. MASALAH PERBURUHAN3. MASALAH PERBUATAN OKNUM4. MASALAH AGAMA
1. PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO BRIGJEN POL TIMBUL SILAAN
HAM TIMOR-TIMUR
TUTUTAN 10 TAHUN 10 BLN VONIS BEBAS PERISTIWA APRIL 1999 KODAL PANGDAM UDAYANA MEI 1999 KODAL POLDA SEPT 1999 KODAL PANGDAM UDAYA (DARMIL)
2. GUBERNUR TIMTIM ABILIO OSORIO SOARES
GAGAL SEBAGAI GUBERNUR TIMTIM DIVONIS 3 TAHUN PENJARA
3. PENYERANGAN GEREJA ARE MARIA PASCA JAJAK PEDAPAT SEPT 1999
BUPATI KOWA LIWA DANDIM SUAI KAPOLRES SUAI KASDIM SUAI DANRAMIL SUAI
TDK TERBUKTI P’DALIANEFEKTIF SLK ATASAN KDP BWH PELAKU MILISI TUTUNTAN 10 THN = BEBAS
3. MAYJEN ADAM DAMIRI MALIK4. BRIGJEN NOER MUIS
TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS SERANGANYG SISTEMATIS DAN MELUAS MILISI TIDAK ADA HUB ATASAN BAWAHAN, TDK ADA KODAL EFEKTIF
5. EURICO GUTERES
@ PUTUSAN PN 10 TAHUN PENJARA@ PUTUSAN PT 5 TAHUN PENJARA@ PUTUSAN MA 10 TAHUN PENJARA
DAMPAK DR PUTUSAN HAM TIMTIM
REAKSI KERAS MASY INTER DI BENTUK PENGADILAN HAM INTERNASIONAL
- PRESIDEN SERBIA JURDAL SLOBODAM MILOSEVIC
PENGADILAN HAM ADHOCTJ PRIOK
KASIOPS KODIM JAKUT DANPOMDAM JAYA DANDIM JAKUT DANRU ARHANUD & 10 AGGT
VONIS BEBASKOMPENSASI
PENGADILAN HAM ABEPURA
1. DAN BRIMOB ABEPURA2. KAPOLRES ABEPURA VONIS BEBAS
KASUS SEMANGI I & II/ TRISAKTI MEI 1998
KOMNAS HAM MERUPAKAN HAM BERAT/PENGADILAN AdHOK DPR BUKAN HAM BERAT/ SPONTAN
KASUS RCC PERISTIWA TIANAMEN
KASUS AS GUANTANAMO - VIETNAM
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ICC
AKTIF 1 JULI 2002 STLH DIRATIFIKASI 60 NEGARA PENGADILAN PERMANEN & INDEPENDEN INTERNASIONAL MEMERIKSA , MENGHUKUM KEJAHATANGENOSIDA KEJAHATAN KEMANUSIAN,KEJAHATAN PERANG BERTINDAK BILA PENGADILAN NAS TDK MAMPU/TDK MAU M’AMBIL TINDAKAN
HUKUM ACARA ICC
JAKSA INSI1. JAKSA INISIATIF SENDIRI INVESTIGASI
2. NEGARA PERINTAHJAKSA INVESTIGASI
3. DEWAN KEAMANANPBB UTK INVESTIGASI.
4. DEWAN HAM UTK INVESTIGASI
INDONESIA PERSETA AKTIF DLM KONFRENSI DIPLOMATIK 1998 YG LAHIRKAN ICC DGN KONSEKWENSI TEGAKAN HAM & TELAH DI UNDANGKAN UU NO.26 TAHUN 2000 TTG PENGADILAN HAM
INDONESIA TETAPI BELUM MERATIFIKASI STATUTA ROMA SCR UTUH RENCANA HAM 2008 SGA TDK ADA IMPUNITI
RATIFIKASI STTUTA ROMA KASUS HAM MASA LALU DPT KE MAHKAMAH PIDANA INTERNAS DI DEN HAAG
ICC POSITIF, PREVENTIF THDP GAR HAM BERAT
Sekian dan
Terimakasih
Sesulit apapun … Hukum harus
tetap dikibarkan