Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
Transcript of Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
1/119
E S T E L I T A L I A N A
Putri Borneo
KEKAYAAN budaya Indonesia mengiringi langkah Puteri Pariwisata Indonesia 2014
Estelita Liana (21) berkompetisi di ajang Miss Supranational 2014, di kota Warsawa,Polandia, 5 Desember. Corak eksotis Dayak (Kalimantan) sampai tari Topeng Rehe
(Jawa Barat) akan dibawa.
Estelita, akrab disapa Lily, akan mengenakan kostum nasional bertema Princess of Borneo
karya Dynand Fariz. Pesona Dayak nan eksotis terlihat dari bulu burung enggang yang
dikenakan Lily dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/11). Meski mengenakan kostum seberat
15 kilogram, Lily tetap berusaha tersenyum.
Saya mempersiapkan semua penampilan sejak terpilih menjadirunner-upII Puteri Indonesia
2014, mulai daripublic speaking, make up,hingga menari. Sebab, di Warsawa, semuanya
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
2/119
dikerjakan sendiri, ungkap mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, ini.
Untuk pentas bakat, Lily berlatih tari Topeng Rehe di Bandung. Saya memang suka menari
sejak kecil, tetapi biasanya tari Jawa. Untuk membawa Indonesia ke dunia internasional, saya
membawakan tari dari Jawa Barat. Enggak susah, kok, belajarnya, ungkapnya.
Disadari, bukan hal mudah bersaing dengan puluhan wanita cantik dari banyak negara. Saya
berusaha menampilkan kepribadian Indonesia yang ramah dan suka menolong, ungkap Lily
yang juga akan mengenakan gaun malam dengan corak daun sirih karya Anaz
Khairunnas. (SIE)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
3/119
Berani, Syarat Jaksa Agung
2013, Sebanyak 168 Jaksa Melanggar KodeEtik
JAKARTA, KOMPASTuntutan terkait penunjukan Jaksa Agung yang
berintegritas, kredibel, sekaligus berani terus menguat seiring proses seleksi yang kini
dilakukan Presiden Joko Widodo. Kualitas terbaik Jaksa Agung makin penting sejalan
dengan banyaknya jaksa nakal sesuai data 2013.
Jaksa Agung periode 2004-2007 Abdul Rahman Saleh berpendapat, tokoh berintegritas danbaik saja tak cukup untuk memimpin Kejaksaan Agung kini. Berani, tutur Abdul Rahman,
menjadi tuntutan untuk calon Jaksa Agung yang hendak dipilih Presiden dalam menuntaskan
kasus hukum, seperti pemberantasan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baik saja tidak cukup, Jaksa Agung harus berani. Tetapi, berani saja juga tidak cukup, ia
harus baik. Kalau tidak, semua tersendat-sendat, kata Abdul Rahman,di Jakarta, Rabu
(5/11).
Menurut dia, masalah yang akan dihadapi Jaksa Agung tidak hanya masalah penegakan
hukum. DPR yang menjadi mitra kerja juga kerap menjadi batu sandungan bagi KejaksaanAgung apabila pimpinan lembaga yang dipilih tidak memiliki integritas dan keberanian yang
cukup.
Pilih yang tidak ada kepentingan politik sama sekali. Jangan sampai Jaksa Agung mudah
tunduk dan dipojokkan. Kalau terpaksa harus berkonfrontasi dengan DPR, ya apa boleh
buat, ujar Abdul Rahman.
Terkait integritas, Abdul Rahman menjelaskan, integritas terbentuk dari lingkungan individu
yang bersangkutan. Karena itu, ia mengusulkan agar rekam jejak dan jam terbang calon
menjadi acuan dalam menentukan pemimpin korps Adhyaksa ini. Makin banyak
pengalaman di berbagai posisi,pemahamannya makin baik, ucapnya.
Hal senada dikatakan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho.
Harus pilih yang memang bertujuan untuk menegakkan hukum, bukan penegakan politik.
Ini butuh orang yang berani, ujar Emerson.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, sosok Jaksa Agung ibarat sapu pembersih di
lingkup penegakan hukum. Namun, ironisnya, selama ini malah banyak sampah hukum di
ruang sidang, bahkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
4/119
Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi.
Oleh karena itu, kehati-hatian Pak Jokowi justru sangat penting. Tidak apa-apa apabila ia
memakan waktu cukup lama untuk menentukan, yang penting sapu-nya bersih, kata Fahri.
Apabila sosok bersangkutan terbukti mampu mempertahankan independensi, latar belakang
sang tokoh, baik dari internal maupun eksternal kejaksaan, tidak terlalu penting. Tugas Jaksa
Agung sangat penting. Ia bisa menghentikan ruang kongkalikong yang terus-menerus terjadi
di persidangan, ujar Fahri.
Selain tugas-tugas terkait penanganan kasus pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM,
Jaksa Agung dituntut mengatasi persoalan internal. Salah satunya, mengatasi banyaknya
kasus jaksa nakal atau jaksa yang melanggar peraturan.
Makin merisaukan
Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen menilai kenakalan jaksa makin merisaukanberdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan. Kejaksaan Agung
diminta benar-benar mengimplementasikan pengawasan melekat (waskat) demi perbaikan
perilaku jaksa.
(Fenomena) Itu terindikasi dari banyaknya laporan terkait rekayasa kasus oleh jaksa
bersama-sama dengan penyidik (polisi). Rekayasa kasus itu pelanggaran yang fatal, katanya.
Sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan, selama 2013 terdapat 168 jaksa yang
melanggar kode etik, mayoritas berupa penyalahgunaan wewenang. Dari jumlah itu, 18 jaksa
dihukum berat dengan lima orang di antaranya dipecat karena terindikasi melakukan tindakpidana.
Halius menilai kejaksaan belum serius meredam kenakalan jaksa karena kejaksaan belum
sepenuhnya mengimplementasikan waskat, yang diartikan pengawasan setiap pimpinan
terhadap bawahan dan satuan kerja di bawahnya. Waskat dapat mencegah secara dini
terjadinya kelemahan dan kekurangan jaksa.
Abdul Rahman menambahkan, (Dari) Internal dan eksternal ada kekurangan dan kelebihan
masing-masing. Selama berani mengambil langkah non-konvensional dan memangkas alur
birokrasi dalam menegakkan hukum, calon itu patut dipertimbangkan.
Ia pun menilai, tokoh internal tahu seluk-beluk dan budaya kerja Kejaksaan Agung. Namun,
hubungan dekat dengan rekan kerja memungkinkan timbulnya konflik kepentingan. Adapun
tokoh eksternal akan bebas dari kepentingan, tetapi butuh waktu untuk beradaptasi dan
mengendalikan lingkungan baru.
Sulitnya penegakan HAM
Sesuai pengalaman kerja selama tiga tahun, Abdul Rahman mengungkapkan, masalah
penegakan HAM menjadi agenda penting untuk diselesaikan Jaksa Agung yang baru. Sebab,
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
5/119
masyarakat menunggu langkah pemerintah baru yang berkomitmen menuntaskan masalah
HAM di Tanah Air.
(Namun) Kasus pelanggaran HAM berat bukan hanya wilayah Kejaksaan Agung. Perlu ada
keputusan politik DPR untuk memulai pemeriksaan. Karena itu, sangat dibutuhkan yang
berani, kata Abdul Rahman. Perlunya keputusan politik DPR dalam penuntasan kasus
pelanggaran HAM berat ini tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM Ad Hoc.
Presiden, menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, diharapkan memilih
Jaksa Agung dari eksternal Kejaksaan Agung. Hal itu demi menghadirkan gebrakan-gebrakan
terkait penanganan kasus pelanggaran HAM.
Hendardi mengungkapkan, terhambatnya penanganan masalah HAM di Tanah Air
disebabkan kurangnya kepedulian jaksa di Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah
itu. Oleh karena itu, kehadiran pemimpin dari eksternal diharapkan mampu membawa
perubahan.
Kalangan internal sudah terbukti menghambat kinerja Kejagung. Ibaratnya, hampir tidak
mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor, ujar Hendardi, Rabu, di Jakarta.
Memilih Jaksa Agung dari eksternal bukan tanpa halangan. Hendardi menambahkan,
solidaritas kuat di kalangan internal Kejaksaan Agung dapat mengucilkan Jaksa Agung
eksternal sehingga dapat menghambat program kerjanya. Dia mengharapkan pemilihan sosok
dari eksternal bukan pula untuk menghindari penolakan masyarakat atas Jaksa Agunginternal.
Presiden harus memilih Jaksa Agung eksternal yang memiliki integritas, kapabilitas, rekam
jejak baik, dan bernyali secara politik. Presiden juga harus memberikan dukungan penuh
kepada Jaksa Agung itu, ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan Agus Ruchyan Barnas mengatakan, pihaknya menerima
segala masukan dan saran dari masyarakat. Hal itu dijadikan laporan kepada Presiden sebagai
bahan pertimbangan.
Kini, peran aktif masyarakat menunjukkan harapan besar mereka terhadap peran Kejagung
sebagai tonggak penegakan hukum di Indonesia, ucap Agus.
Emerson menegaskan, tak ada masalah jika Presiden memilih tokoh internal kejaksaan, tetapi
harus ada jaminan tokoh itu bebas dari tekanan lingkungan kejaksaan.
Figur Jaksa Agung yang dibutuhkan, selain memiliki integritas tinggi, kapasitas,
independensi, dan visioner, juga sangat diperlukan kemampuan bekerja sama dengan institusi
penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, KPK, PPATK, dan Komnas HAM. Intinya,
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
6/119
penegakan hukum membutuhkan Jaksa Agung raja tega terhadap berbagai perkara hukum,
tutur Emerson.
Menurut Emerson, sebaiknya publik tak hanya terfokus pada tokoh internal atau eksternal.
Hal terpenting, setelah Jaksa Agung dipilih, kekuatan yang tidak boleh diabaikan adalah
Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dan jajaran tinggi lain di kejaksaan.
Ia mengingatkan, jangan sampai negara hanya memunculkan satu orang berintegritas.
(AGE/SAN/IAN/OSA/FAJ)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
7/119
Cessie Bank Bali, Jangan
Sampai KedaluwarsaOleh: Tri Agung Kristanto
Tim Pembela Demokrasi Indonesia bersama Forum Advokat Pengawal Konstitusi menggugat
pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Komisi
Pemberantasan Korupsi, Ketua DPR Setya Novanto, mantan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Tanri Abeng, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto, DPR, dan Partai Golkar
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mereka dinilai bertanggung jawab terhadap terhentinya penanganan perkara dugaan korupsi
klaim PT Bank Bali kepada pemerintah atas kewajiban PT Bank Dagang Negara Indonesia
(BDNI) dalam transaksiswapdan pasar uang senilai Rp 904,6 miliar lebih.
Pekan lalu, Koordinator TPDI Petrus Silestinus menjelaskan, gugatan itu diajukan karena
sampai hari ini kejaksaan dan KPK serta figur atau lembaga lain tidak menindaklanjuti
dugaan korupsi pengalihan hak tagih piutang (cessie) PT Bank Bali melalui PT Era Giat
Prima yang disidik sejak 2001 itu. Padahal, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril
Sabirin, unsur pimpinan PT Bank Bali Rudy Ramli, mantan Wakil Ketua Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) Pande N Lubis, dan Djoko S Tjandra dari PT EGP, serta nama
lain sudah diadili, bahkan dipidana sejak 13 tahun lalu.
Pengadilan, misalnya, sempat membebaskan Syahril, Rudy, atau Djoko. Mereka tidak
terbukti merugikan negara dan perkara pengalihan hak tagih piutang Bank Bali di BDNI
merupakan perkara perdata. Namun, Mahkamah Agung (MA) tetap menghukum mereka.
Bahkan, dalam kasus Djoko dan Syahril, putusan MA diputus di tingkat akhir dari pencarian
keadilan, yaitu peninjauan kembali (PK). Syahril dan Djoko pun dihukum masing-masing
dua tahun penjara pada Juni 2009. MA juga memerintahkan dana sebesar Rp 546 miliar, yangberada di rekening bank penampungan atau Bank Bali, dikembalikan ke negara.
Terhadap putusan PK itu, baik Djoko maupun Syahril mengajukan PK kembali. Namun, MA
kembali menolak permohonan PK keduanya pada Februari 2012, dan menguatkan putusan
yang dijatuhkan oleh majelis hakim agung sebelumnya. Syahril menjalani hukuman dari
peristiwa yang terjadi tahun 1999 dan diadili mulai tahun 2001 itu. Sebaliknya Djoko tidak
menjalani pidananya karena kabur ke Papua Niugini sehari sebelum jaksa akan
mengeksekusinya.
Keuangan negara
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
8/119
Sejak awal 2012 setelah ada putusan PK oleh majelis hakim agung yang menguatkan putusan
PK sebelumnya dalam kasus Syahril dan Djoko, sebenarnya perbincangan mengenai kasus
dugaan korupsi dalam cessieBank Bali sudah mereda. Meskipun setidak-tidaknya ada
ketidakjelasan, terutama mengenai nasib ada sejumlah tersangka yang belum juga
ditindaklanjuti setelah perkara ini berjalan lebih dari 13 tahun, masyarakat mulaimelupakan cessieBank Bali.
Kejaksaan Agung pun dalam catatanKompastidak pernah secara terbuka mengumumkan
mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi dalam cessieBank Bali.
Hingga akhirnya Pemilu 2014 tidak hanya menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru
di negeri ini, tetapi juga membuka kembali perkara lama. Harus diakui, adalah pencalonan
Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai Ketua DPR, yang akhirnya terwujud, yang
membuat TPDI dan Faksi mempersoalkan kembali dugaan korupsi dalam cessie Bank Bali.
Selain tak mengetahui kapan status tersangka untuk Setya sudah dicabut oleh KejaksaanAgung, tampaknya TPDI juga tidak mendapatkan informasi mengenai status tersangka yang
sempat disematkan pada Tanri dan Bambang. Masyarakat juga tak mengetahuinya sehingga
ada elemen yang berunjuk rasa menolak pencalonan Setya. Kejaksaan seharusnya
menjelaskan posisi perkara ini.
Setya merupakan Direktur Utama PT EGP. Djoko menjabat direktur. Dalam pemeriksaan
perkara cessieBank Bali di pengadilan, Setya sempat diperiksa. Sejumlah saksi juga
menyatakan keterlibatan Setya dalam pembahasan pengalihan hak tagih itu. Namun, setelah
Djoko dipidana, Setya tetap berkarier di bidang politik bersama dengan Partai Golkar dan
meraih prestasi tinggi dengan menjadi pemimpin lembaga wakil rakyat. Tanri tetapberkutat di bidang bisnis dan Bambang tenggelam dalam hiruk-pikuk politik di negeri ini.
Sekalipun ada sejumlah nama yang dipidana, sesungguhnya perkara dugaan korupsi dalam
cessieBank Bali hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan. Kasus ini merupakan ranah
pidana korupsi atau semata perkara perdata? Adakah kerugian negara yang terjadi dalam
kasus ini?
Kasus ini terjadi pada 1999 ketika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk sesuai
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 belum berdiri. UU No 17/2003 tentang Keuangan
Negara pun belum lahir.
Cessie Bank Bali di BDNI memang ditalangi BPPN yang bisa saja mengelak uangnya bukan
uang negara. Namun, perdebatan mengenai keuangan negara dan uang negara ini tidak
relevan dalam kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih piutang Bank Bali di BDNI karena
ada prinsip hukum yang tak boleh dilanggar, yakni tidak ada aturan hukum yang berlaku
surut. UU No 17/2003 dan PP No 39/2007 tentu saja tak bisa diberlakukan dalam kasus
cessieBank Bali.
Apalagi, dalam putusan PK yang menghukum Djoko pun disebutkan peran aktif dari
sejumlah nama yang selama ini belum tersentuh hukum. Kejaksaan Agung yang menangani
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
9/119
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
10/119
PLN Pinjam Pakai Barang
Bukti Pembangkit ListrikMEDAN, KOMPASPT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengajukan pinjam pakai
pembangkit listrik GT 1.2 Belawan, Sumatera Utara, berkapasitas 180 megawatt yang hingga
kini belum beroperasi karena masih menjadi barang bukti kasus korupsi. Pinjam pakai
dilakukan agar pembangkit tetap bisa memberikan pasokan kebutuhan listrik di Sumatera
Utara yang hingga kini masih byarpet.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno, di Medan, Selasa (4/11) malam,
mengatakan, Kejaksaan Agung telah menyetujui pengajuan PT PLN itu. Saya bersyukurKejaksaan Agung telah memberikan izin pinjam pakai sehingga bisa menolong
kekurangan listrik di Sumatera Utara. Sudah ada suratnya, PLN bisa pinjam pakai
pembangkit di Belawan, kata Rini.
Namun, pembangkit listrik itu membutuhkan perbaikan selama dua bulan agar bisa
beroperasi kembali. Selama masa penyitaan, kami tak bisa memperbaiki pembangkit itu,
ujar Rini.
Manajer PT PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara Bernardus Sudarmanta mengatakan,
perbaikan pembangkit GT 1.2 dilakukan dengan tetap memasangflame tubeversi 6 yangtelah menyeret sejumlah petinggi PLN Sumatera Utara dalam kasus korupsi senilai Rp 23
miliar. Dulu, kami pesanflame tubetipe 2, tetapi yang datangflame tubetipe 6 karena tipe 2
sudah tidak diproduksi, kata Bernardus.
Cadangan listrik
Selasa malam lalu, kebutuhan puncak listrik di Sumatera Utara mencapai 1.690 megawatt
(MW), sementara pasokan 1.700 MW. Dengan demikian, masih ada cadangan 10 MW.
Malam itu tidak ada defisit, ucapnya.
Namun, Bernardus tidak bisa menjamin pemadaman listrik tidak akan terjadi lagi karena
beberapa pembangkit sudah dijadwalkan untuk diperbaiki dan lonjakan permintaan bisa
sewaktu-waktu terjadi. Idealnya cadangan listrik adalah 30 persen dari kebutuhan sehingga
saat ada perbaikan tidak perlu terjadi pemadaman listrik.
Chandra Purnama dari Humas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan, pihaknya
belum mengetahui adanya putusan pinjam pakai itu.
Pengadaanflame tubepembangkit GT 1.2 telah menyeret sejumlah petinggi PLN di Sumatera
Utara dalam kasus korupsi. Seorang terpidana, mantan Kepala Pembangkit Sektor BelawanErmawan Arif Budiman, bahkan hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian orang.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
11/119
Ermawan yang kini menjadi tahanan kota menghilang saat hendak dieksekusi bulan lalu. Ia
menjadi tahanan kota dengan uang jaminan dari PLN Rp 23 miliar serta jaminan Direktur
PLN Nur Pamudji dan Bernardus Sudarmanta. (WSI)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
12/119
Qanun Aceh Perlu Dikoreksi
JAKARTA, KOMPASDua peraturan daerah Aceh, yaitu Qanun tentang Hukum Jinayat
dan Qanun tentang Pokok-pokok Syariat Islam, yang baru disahkan DPR Aceh September
lalu, harus dikaji ulang. Alasannya, sejumlah pasal dalam dua perda tersebut dinilai kurang
sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertentangan dengan
konstitusi dan ketentuan lainnya, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Andi Yentriyani, saat diskusi Forum
Nasional Kebangsaan tentang Qanun Jinayat dalam Bingkai Kebangsaan yang digelar
Komnas Perempuan, Rabu (5/11), di Jakarta, mengatakan, ada banyak persoalan dalam
Qanun Jinayat.
Sebelumnya, DPR Aceh mengesahkan Qanun tentang Hukum Jinayat dan Qanun tentang
Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun Jinayat, antara lain, mengatur hukum zina, pemerkosaan,
minum minuman keras (khamar), judi (maisir), khalwat(pergaulan dekat antara laki-laki dan
perempuan), dan penyimpangan seksual. Dua peraturan itu memicu reaksi berbagai kalangan.
Andi menambahkan, isi qanun itu terindikasi diskriminatif secara agama dan jender.
Kementerian Dalam Negeri sudah cukup untuk mengoreksi perda itu. Qanun Jinayat harus
dibatalkan, katanya.
Pengajar Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Nina Nurmilah,
dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Maria Ulfah Ansho
mengungkapkan, selain bertentangan dengan UU, Qanun Jinayat juga kurang menjunjung
tinggi HAM dan diskriminatif terhadap perempuan. Karena itu, perlu dikaji kembali dengan
lebih serius dengan mengoreksi sejumlah pasal yang bermasalah, ujarnya.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan, mengingatkan lahirnya Qanun
Jinayat yang tidak menggambarkan partisipasi luas masyarakat Aceh. Padahal, dalam negarahukum yang demokratis, pembuatan UU memerlukan partisipasi prosesnya. Semua
perundangan di Indonesia harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945. Perda harus
memperhatikan politik hukum secara nasional, ujarnya.
Meski demikian, Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh Syahrizal Abbas mempunyai
pendapat berbeda. UUNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menerapkan syariat Islam. Kedua
qanun itu merupakan turunan dari syariat Islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah,
yang dijabarkan dalam hukum keluarga, perdata, pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, dan
pembelaan Islam. Ini bukan kebenaran mutlak, tetapi ijtihad (hasil pemikiran) para ulamaAceh dengan tujuan kemaslahatan umat, tuturnya.(IAM)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
13/119
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
14/119
September 2015 sudah pemungutan suara, kata Juri. Dia menambahkan, jika pemungutan
suara setelah September, calon terpilih terancam tidak bisa dilantik pada akhir 2015.
Anggaran
Sementara itu, sejumlah gubernur telah meminta pemerintah kabupaten/kota yang akanmenggelar pilkada pada tahun 2015 untuk menganggarkan dana bagi kegiatan itu. Hal itu,
antara lain, dilakukan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terhadap 16 pemerintah
kabupaten/kota di daerahnya, serta Gubernur Maluku Said Assagaff ke Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Langkah itu diambil karena anggaran pilkada perlu disusun ketika rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap daerah untuk tahun 2015 belum disahkan.
(APA/AMR)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
15/119
Struktur Organisasi
DipetakanDPR Kesulitan Menetapkan Mitra
JAKARTA, KOMPASKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara siap
menuntaskan restrukturisasi tiga kementerian baru. Hasil pemetaan struktur baru
diharapkan selesai dalam waktu dua pekan sehingga proses reorganisasi bisa lebih
cepat tuntas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi mengatakan hal ini di Jakarta,
Rabu (5/11). Yuddy optimistis proses restrukturisasi bisa selesai dua bulan.
Setidaknya dalam waktu 10 sampai 14 hari kerja ke depan, semua kementerian sudah
terpetakan struktur organisasinya, dan tim kami sudah siap di setiap kementerian untuk lebih
mematangkan struktur tersebut, kata Yuddy.
Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
Setelah struktur organisasi tuntas dibuat, hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko
Widodo. Presiden akan memeriksa sebelum menandatangani peraturan presiden sebagai dasar
pembentukan struktur organisasi, sekaligus tugas pokok dan fungsi setiap unit organisasi di
setiap organisasi.
Yuddy menjelaskan, pemerintah harus menyesuaikan ukuran organisasi baru, tujuan
kementerian, tugas pokok, dan fungsi yang tidak tumpang tindih dengan lembaga lain, tanpa
melanggar regulasi demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Yuddy berharap pembentukan struktur organisasi baru yang berimplikasi pada realokasi
sumber daya manusia tidak mendapat penolakan dari pegawai.
Pembentukan struktur baru ini tidak menyingkirkan pegawai, tetapi untuk mempertajam
fungsi setiap kementerian. Selain itu, struktur baru ini dibuat agar pemerintah bisa melayani
masyarakat dengan cepat, tepat sasaran, efektif, efisien, dan produktif, kata Yuddy.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan,
pihaknya terus menggelar rapat internal sambil bertemu pemangku kepentingan, seperti
berbagai lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
16/119
Hadi mengatakan, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah bertemu dengan
20 LSM di Gedung Manggala Wanabakti. Kami juga sudah bertemu anggota tim transisi.
Proses ini akan terus berjalan supaya bisa selesai bulan Desember, kata Hadi.
Adapun DPR masih mempertanyakan perubahan nomenklatur tiga kementerian. Presiden
Joko Widodo akan diminta menjelaskan bidang kerja ketiga kementerian baru itu untuk
memudahkan penentuan komisi DPR mitra kerja pemerintah.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, DPR masih kesulitan menetapkan komisi
yang tepat untuk ketiga kementerian tersebut. Persoalannya ini, kan, menyangkut pembagian
anggaran dan sektor kerja komisi, kata Taufik.(APA/HAM/NTA)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
17/119
Politik Ganjil PDI-POleh: Budiman Tanuredjo
PDI-P tampaknya masih gamang dalam menentukan posisi politiknya setelah lebih dari
sepuluh tahun menjadi partai oposisi.
Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati
Soekarnoputri kepada kadernya untuk mengubah mindsetsebagai partai oposisi ke partai
pemerintah tampaknya belum berhasil.
Pernyataan anggota DPR PDI-P, Effendi Simbolon, yang menolak secara terbuka kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) boleh jadi menjadi salah satu contoh. Effendi bahkan
menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla yang paling bernafsu menaikkan harga BBM. Nafsu
bangetsih, enggak melihat sikon, baru seminggu dilantik sudah bikin heboh, ujar Effendi.
Apa dengan naik Rp 3.000 masyarakat akan makmur? Kalau iya makmur,naikinlahjadi Rp
10.000 sekalian. Biar makmur hari ini rakyat Indonesia, kata Effendi. Penolakan serupa
disuarakan anggota Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, yang sempat disebut-sebut sebagai
calon menteri dari kabinet Joko Widodo. Rieke mengatakan, solusi mengatasi jebolnya
APBN bukanlah dengan mencabut subsidi BBM.
Penjelasan dua kader PDI-P ini membingungkan publik. Dalam pertemuan dengan gubernurse-Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan, hampir Rp 700 triliun uang negara dihabiskan
untuk subsidi harga BBM dalam lima tahun. Presiden Jokowi pun berkehendak untuk
menaikkan harga BBM setelah lebih dahulu menyiapkan bantalan sosial kepada masyarakat
miskin dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS).
Sikap oposisi sejumlah kader PDI-P terhadap rencana pemerintahan Presiden Jokowi
memang terasa aneh dan ganjil. Memang pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,
PDI-P sangat gigih menentang kenaikan harga BBM. Bahkan, PDI-P mengeluarkan buku
merah berjudul Argumentasi PDI-P Menolak Kenaikan Harga BBM. Boleh jadi, yangdisampaikan Effendi dan Rieke adalah mencoba konsisten dengan buku merah PDI-P yang
menolak kenaikan harga BBM saat menjadi partai oposisi.
Sikap berbeda yang dipertontonkan terbuka oleh dua kader PDI-P itu membuka ruang bagi
partai penyeimbang dan media yang berafiliasi kepada partai penyeimbang untuk
menggoreng isu tersebut. Upaya dekonstruksi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi
dilakukan dengan berbagai cara. Perubahan nomenklatur kementerian menghasilkan hak
bertanya anggota DPR dan langkah Presiden Jokowi menerbitkan sejumlah kartu
dipersoalkan dari sisi mata anggaran. Dalam posisi berat itu belum tampak kader PDI-P yang
mencoba membela atau menjelaskan kebijakan pemerintah Jokowi.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
18/119
Pemerintahan Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi kekuatan, khususnya PDI-P dan
partai pendukung lain, untuk menghadapi politik parlemen guna mengamankan kebijakannya.
Tidak mungkin Presiden Jokowi hanya akan mengandalkan kekuatan rakyat yang telah
menyokongnya dalam pemilihan presiden. Kader PDI-P juga harus menyadari bahwa posisi
PDI-P sekarang ini adalah partai pendukung pemerintah, bukan lagi partai oposisi.
Sikap PDI-P yang menjalankan oposisi di DPR dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat
melawan Koalisi Merah Putih dan oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi
menunjukkan kegamangan posisi politik PDI-P dalam posisi barunya dalam politik.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
19/119
DPR Masih Terbelah
DPD Tidak Bertengkar dan Sudah BekerjaNormal
JAKARTA, KOMPASKetua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebelumnya
pernah menyatakan optimistis dapat segera menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik
yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya itu. Namun, sampai Rabu (11/5) kemarin,
implementasi ke arah perdamaian itu belum nyata terlihat.
Sidang-sidang di DPR masih terbelah antara fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi MerahPutih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kedua kubu masih bersikukuh menjalankan
agenda masing-masing tanpa berupaya saling mendekatkan diri.
Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan digelar kelompok KMP dan tidak dihadiri
anggota fraksi yang tergabung dalam KIH.
Rapat Badan Legislasi membahas Rancangan Peraturan DPR tentang Tenaga Ahli dan Staf
Anggota dilakukan tanpa kehadiran anggota fraksi-fraksi dari KIH. Wakil Ketua Baleg Saan
Mustopa hanya mengacu pada syarat kuorum jumlah anggota yang hadir, tidak jumlah fraksi.
Kubu KIH juga menjalankan agenda sendiri. Hari Kamis, kami akan menggelar rapat
paripurna untuk memilih dan menetapkan pimpinan komisi dan alat kelengkapan, kata
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie.
Sepengetahuannya, belum ada undangan untuk kembali bermusyawarah. Belum ada tanda-
tanda komunikasi yang lebih cair, ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto, saat ditemui pers kemarin, hanya mengatakan lagi,
Titik temu antara KMP dan KIH sudah dapat muncul.
Menurut dia, sejumlah pertemuan telah diadakan. Wacana opsi pemekaran komisi dari 11
menjadi 14 juga sudah dibicarakan. Yang pasti, akan ada titik temu dalam minggu ini. Harus
secepatnya agar seluruh anggota DPR dapat bekerja produktif, kata Setya.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pimpinan DPR juga telah bersedia
mempertimbangkan opsi kocok ulang atau pemilihan kembali pimpinan alat kelengkapan
dewan. Akan tetapi, dia mengharapkan fraksi KIH juga segera memasukkan daftar anggota
ke alat kelengkapan dewan terlebih dahulu.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
20/119
Peluang (mengocok ulang) itu ada. Tetapi, tolong daftar, masuk, dan terlibatlah dulu di
dalam alat kelengkapan dewan, baru kita putuskan bersama sistem dan mekanisme pemilihan
yang ada, kata Fahri.
DPD sudah bekerja
Kondisi di DPR ini berbeda dengan kondisi di Dewan Perwakilan Daerah RI. DPD telah
bekerja normal menggelar rapat-rapat kerja dengan pemerintah.
Kemarin, DPD melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. DPD juga
menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, juga Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi korban bencana Gunung Sinabung, Senator
Parlindungan Purba juga sudah ikut mendampingi ke Sinabung, Sumatera Utara.
Karena tidak bertengkar satu sama lain, kami dapat bekerja untuk mulai mendengar program
menteri untuk bekerja sama maupun dapat mengawasi, kata Ketua DPD Irman Gusman.
Irman juga mengingatkan anggota DPD agar lebih bersatu karena sama-sama mempunyai
niat kuat untuk memajukan kepentingan daerah.
Ditanya pers soal DPR, Irman juga menyarankan supaya kedaulatan anggota DPR RI kembali
ditegakkan. Hak yang mendasar di DPR RI itu adalah hak anggota. Jadi, jangan dikooptasi
oleh fraksi, apalagi oleh partai politik, ujar Irman mengingatkan.
Mantan hakim Mahkamah Konsitusi Maruarar Siahaan mengingatkan, konflik antara KMP
dan KIH harus segera diatasi. Semangat menguasai atau menyikat habis kepemimpinan DPR
oleh KMP tidak boleh diteruskan. Sebaliknya, KIH juga dituntut untuk lebih fleksibel dan
menghentikan aksi membuat DPR tandingan. DPR harus dikembalikan sebagai lembaga
negara dengan jabatan yang majemuk.
Semua pihak harus kembali merujuk pada spirit DPR sebagai dewan yang diberi
kepercayaan untuk mewakili rakyat. Seyogianya struktur lembaga ini juga mencerminkan
komposisi para wakil rakyat pilihan rakyat. Alat kelengkapan dewan itu saluran suara rakyat
sehingga idealnya juga mempertimbangkan unsur proporsionalitas wakil rakyat, katanya.(RYO/NTA/AGE/IAM)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
21/119
Rapat Kembali ke Rumah
SendiriSEBANYAK 34 kepala daerah dari seluruh provinsi di Tanah Air, Selasa (4/11), rapat
koordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Meski punya
peran besar dalam mengurus pemerintahan dalam negeri, nyaris tidak pernah para pimpinan
daerah bertemu di rumah mereka sendiri.
Ini rumah kita, rumah para kepala daerah. Jadi memang seharusnya rapat-rapat pimpinan
daerah digelar di rumah sendiri, tutur Gubernur Maluku Said Assagaff.
Di ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, rapat koordinasi itu digelar. Selain gubernur, hari
itu juga berkumpul kepala kepolisian daerah dan kepala Badan Intelijen Negara daerah dari
seluruh provinsi. Selama hampir empat jam, mereka mendengarkan pemaparan
sejumlah menteri di Kabinet Kerja dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.
Ruangan itu bisa menampung hingga 250 orang, termasuk balkon untuk tempat wartawan
yang meliput. Selama ini, ruangan itu lebih sering digunakan untuk pelantikan kepala/wakil
kepala daerah atau pelantikan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung mengatakan sudah lama sekali
ruangan terbesar di Kemendagri itu tak digunakan sebagai tempat rapat para pimpinan
daerah. Saya lupa persisnya kapan, tetapi memang lama sekali, katanya.
Sering rapat di hotel
Selama ini, kata Said, rapat para pimpinan daerah lebih sering dilakukan di hotel. Padahal,
kalau rapat di rumah sendiri, tidak perlu keluar uang, lebih efisien, dan selain itu kita seperti
pulang ke rumah sendiri, paparnya.
Menurut Yuswandi, ide menggelar rapat di Kemendagri merupakan ide Menteri DalamNegeri Tjahjo Kumolo. Selain lokasinya lebih dekat dengan Istanasebelum rapat di
Kemendagri, mereka mengikuti rapat koordinasi nasional dengan Presiden Joko Widodo di
Istana Negararapat di Kantor Kemendagri juga dinilai lebih efisien. Kalau punya ruangan
sendiri, dan bisa untuk rapat seluruh gubernur, kenapa harus rapat di tempat lain? Jadi kita
tidak harus keluar biaya untuk sewa tempat, kata Tjahjo.
Dia pun meminta agar ke depan ruangan di Kemendagri dioptimalkan untuk kepentingan-
kepentingan rapat sehingga tidak perlu lagi rapat digelar di luar Kemendagri. Begitu pula
pemerintah daerah. Dia meminta agar seluruh rapat pemda diselenggarakan di kantor
pemerintah.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
22/119
Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan, sudah bukan
rahasia selama ini pemerintah lebih memilih menggelar rapat di hotel daripada di kantor
sendiri. Apalagi, saat menjelang tutup anggaran, ruangan di hotel-hotel pasti habis disewa
instansi pemerintah, katanya.
Padahal, dengan menggelar rapat atau kegiatan di luar kantor, anggaran negara yang
notabeneuang rakyat lebih banyak terkuras. Tak hanya untuk menyewa ruangan, uang rakyat
dikeluarkan untuk membayar honor pegawai yang ikut rapat.
Ade mengatakan, potensi korupsi besar terjadi saat kegiatan di luar kantor. Tidak jarang
ditemui uang sewa ruangan justru digelembungkan. Orang yang tidak ikut rapat disebut ikut
rapat,ujarnya.
Revolusi mental merupakan janji Joko Widodo-Jusuf Kalla semasa kampanye. Perubahan
perilaku aparatur sipil negara sekecil apa pun adalah bagian dari revolusi mental
itu. (Antonius Ponco Anggoro)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
23/119
Wapres Harap Laporan
Diserahkan Akhir NovemberJAKARTA, KOMPASWakil Presiden Jusuf Kalla berharap anggota Kabinet Kerja dapat
segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi hingga akhir November ini.
Ini memang (kabinet) baru bekerja sepekan (setelah dilantik). Mengisi formulirnya juga
tidak mudah karena tebal. Tapi, segeralah diselesaikan. Saya harapkan satu bulan ini, ujar
Kalla menjawab pers sebelum meninggalkan Kantor Wapres, Rabu (5/11).
Menurut Kalla, penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) memang
kewajiban bagi para pejabat publik sebagai bukti transparansi pemerintahan menjalankan
tugas.
Menteri BUMN Rini M Soemarno yang ditanya seusai bertemu dengan Wapres mengatakan
tidak sempat mengurus LHKPN sehingga hingga kini laporan itu belum bisa dikirimkan ke
KPK. Saya belum sempat. Tapi, saya akan siapkan. Sekretaris saya akan minta formulirnya.
Insya Allah, pekan depan saya selesaikan, ujarnya.
Ditanya adakah kemungkinan kendala saat pengisian formulir LHKPN nanti, Rini
mengatakan tidak. Kan, cuma isi saja, tidak ada yang sulit, jawabnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, alasan kesibukan tidak
dapat dibenarkan bagi penyelenggara negara yang belum melaporkan kekayaannya ke KPK.
Pelaporan harta kekayaan ini justru amanah yang harus dipenuhi saat mulai memegang
jabatan publik seperti anggota kabinet. Mereka harus memulai jabatan dengan kejujuran
melaporkan hartanya kepada rakyat yang memberikan amanah, kata Busyro.
Pelaporan harta kekayaan sesegera mungkin, menurut Busyro, merupakan kehormatan
seorang pejabat terhadap publik yang membayarnya lewat pajak. Latar belakang moral
dalam semangat menghormati harkat sebagai pejabat publik yang dibayar lewat pajak rakyat,
sekaligus juga penghormatan hak-hak rakyat. Termasuk kewajiban LHKPN, yang harusnya
jadi keinsyafan moral saat siap menjabat, ujarnya.
Tercatat, hingga kemarin KPK baru menerima LHKPN tiga menteri Kabinet Kerja, yaitu
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila Djuwita
F Moeloek, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
24/119
Seusai menyerahkan LHKPN di KPK, Yuddy mengungkapkan kendala yang dihadapi
rekannya di kabinet yang hingga kini belum menyerahkan laporannya. Dari 34 kementerian,
ada kementerian yang nomenklaturnya baru, seperti digabung ataupun dipisah. Jumlahnya
hampir separuh dari total kabinet. Jadi, sebagian sibuk menyelesaikan nomenklaturnya. Saya
sendiri tiap hari bersama deputi dan sekretaris Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasiterus mendatangi beberapa kementerian untuk mempercepat proses penataan organisasi,
paparnya.
Meski demikian, dari informasi terakhir, Rabu malam, LHKPN yang diserahkan Yuddy
dikembalikan KPK karena format laporannya berbeda.
SBY-Boediono diingatkan
Sementara itu, terkait LHKPN yang belum diserahkan mantan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan mantan Wapres Boediono beserta sejumlah mantan anggota kabinetnya,
Busyro Muqoddas berharap laporan itu harus segera diserahkan.
KPK berharap mantan pejabat, mulai daripresiden, wapres, hingga para menteri segera
meluangkan waktu untuk pengisian laporan kekayaannya, ujar Busyro.(BIL/HAR)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
25/119
Pemerintah Perkuat
Koordinasi di DaerahJAKARTA, KOMPASPemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memperkuat peran
Badan Intelijen Negara daerah. Gubernur dapat berkoordinasi langsung dengan kepala BIN
daerah untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat guna menjalankan dan
menyinergikan kebijakan pusat di daerah.
Keseriusan pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan peran BIN daerah ditunjukkan
dengan mengikutsertakan kepala BIN daerah (kabinda) dalam Rapat Koordinasi Nasional
Kabinet Kerja, Selasa lalu.
Ini menandakan koordinasi gubernur dan kabinda jadi unsur penting dalam pembangunan di
daerah. Sebelumnya, kabinda belum pernah ikut dalam rapat itu, ujar Deputi Bidang
Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan Agus Ruchyan Barnas, Rabu (5/11), di Jakarta.
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengingatkan, Presiden harus mengawasi
koordinasi gubernur dengan kabinda. Jika tanpa pengawasan ketat, koordinasi itu dapat
menghadirkan komando teritorial yang hanya memuluskan kepentingan daerah dan
mengabaikan instruksi pemerintah pusat.
Ismail juga mengharapkan peran BIN di era Presiden Jokowi membaik. Kepala BIN
mendatang harus mampu mengelola informasi yang tajam dan akurat, dapat
dipertanggungjawabkan, serta tidak melanggar hukum.
BIN juga diharapkan mengeluarkan buku putih berisi laporan kegiatan mereka. Dengan
demikian, masyarakat dapat mengetahui kinerja BIN. Selama ini BIN cenderung
memberikan informasi yang diduga simpang-siur karena ketiadaan laporan
pertanggungjawaban, kata Ismail.
Meski demikian, Agus mengungkapkan, keakuratan informasi bersifat relatif. Informasi yang
diberikan BIN tidak seharusnya diterima begitu saja, tetapi harus diolah terlebih dahulu.
Informasi yang diberikan oleh BIN jangan langsung dijadikan panutan, tuturnya.
Kepala BIN
Terkait pemilihan kepala BIN, Ismail menuturkan, Presiden harus jeli menentukan pilihan.
Kepala BIN bisa berasal dari berbagai kalangan, seperti TNI, kepolisian, purnawirawan, ahli
hukum, bahkan ahli informasi. Kriteria terpenting calon kepala BIN adalah reformis, tidakmemiliki konflik dengan instansi TNI dan Kepolisian, serta memahami sistem informasi.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
26/119
Kepala BIN harus bebas dari konflik agar dapat menjalin sinergi dengan pimpinan TNI dan
kepolisian.
Kepala BIN tidak hanya memahami ancaman militer, melainkan juga harus lebih peka
terhadap ancaman lain yang lebih luas dampaknya, misalnya ancaman cyber,
katanya. (SAN)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
27/119
Pengamanan Laut Hanya 30
PersenKekurangan BBM Jadi Masalah Utama
JAKARTA, KOMPASKesiapan pengamanan laut di Indonesia untuk
membendung pencurian dan penangkapan ikan ilegal masih sangat minim.
Pengoperasian seluruh aparat pengawasan laut dari berbagai lembaga hanya 30 persen
dari kapasitas.
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan hal itu seusai rapat
koordinasi pengamanan laut di Jakarta, Rabu (5/11). Hadir Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti serta perwakilan TNI AL, Polri, Badan Koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, dan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP).
Optimalisasi pengawasan laut sejauh ini hanya 30 persen karena terjadi kekurangan logistik.
Kekurangan logistik terutama bersumber dari bahan bakar minyak, kata Indroyono.
Pihaknya juga sedang menghitung dan menginventarisasi kapal-kapal pengawas TNI AL dan
Polri, termasuk sumber daya dan kebutuhan logistiknya.
Kemenko Kemaritiman bersama Kementerian Hukum dan HAM juga sedang menyusun
satuan tugas untuk pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diamanatkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Koordinasi lemah
Secara terpisah, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria
mengingatkan, pemerintah perlu becermin dari lemahnya fungsi Bakorkamla selama ini. Ia
meragukan peran Bakamla akan kuat jika tidak diimbangi dengan komitmen koordinasi lintas
instansi.
Saat ini, koordinasi lintas sektor terkait pengamanan laut masih lemah, termasuk koordinasi
teknologi. Setiap instansi terikat pada sistem dan aturannya masing-masing.
Dicontohkan, KKP memiliki keunggulan sistem aplikasi oseanografi berbasis teknologi
satelit radar untuk pemantauan aktivitas kapal di seluruh perairan Indonesia hingga negara
tetangga serta aparat pengawasan perikanan. Bakorkamla memiliki sistem identifikasiotomatis (AIS). Demikian pula TNI dan Polri.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
28/119
Sementara itu, logistik dan operasionalisasi aparat pengawasan laut masih minim. Kapal
pengawas Polri tercatat 490 unit, tetapi hanya beroperasi 10 hari per bulan dan tiap hari hanya
dua jam operasi. Patroli Polri itu terhitung hanya 30 persen dari target.
Adapun TNI AL memiliki 70 kapal, tetapi hanya 10-12 kapal yang beroperasi setiap hari.
Sementara itu, pengoperasian aparat PSDKP-KKP hanya 66 hari per tahun.
Fungsi Bakamla harus mampu menyinergikan seluruh teknologi dan sumber daya agar
perannya kuat dalam menangani penangkapan ikan ilegal. Jika tidak, apa bedanya Bakamla
dengan Bakorkamla yang telah ada, ujarnya.
Arif menambahkan, pemerintah perlu fokus mengawasi wilayah perairan yang selama ini
marak dengan praktik penangkapan ikan ilegal, yakni Laut Arafura dan Laut Tiongkok
Selatan. Pemantauan perlu ditunjang teknologi maju yang sudah tersedia. Pusat patroli harus
fokus, katanya.
Indroyono mengemukakan, sejauh ini pemerintah telah menggulirkan beberapa kebijakan
terkait penanganan penangkapan ikan ilegal, antara lain membuka data izin kapal besar
berukuran di atas 30 gros ton dan moratorium izin baru kapal ikan sampai akhir Desember
2014. Selain itu, pelarangan terhadap aturan alih muatan kapal (transshipment) di tengah laut.
Ketentuan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen
KP) No 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Permen KP No 30/MEN/2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Revisi permen KP ditargetkan satu bulan.
Pemerintah juga mewajibkan semua kapal ikan memasang sistem pemantauan kapal (VMS)
selama 24 jam. Pengguna kapal ikan wajib melapor jika VMS dimatikan. Apabila kapal
yang mematikan VMS tidak melapor, diambil tindakan dalam 1 x 24 jam, kata Indroyono.
PNBP digenjot
KKP juga berencana menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor
kelautan dan perikanan pada tahun 2015.
Target PNBP dinaikkan 508 persen, yakni dari Rp 250 miliar pada tahun ini menjadi Rp 1,27triliun. Kenaikan PNBP akan bersumber dari penerbitan izin baru. (LKT)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
29/119
Penyandang Disabilitas
Tolak DiskriminasiJAKARTA, KOMPASPara penyandang disabilitas menolak praktik diskriminatif dalam
menjalankan hak politik mereka, termasuk dalam pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan
umum. Mereka selama ini seolah disembunyikan, selain yang bersangkutan merasa malu dan
malas berpartisipasi dalam pemilu.
Dalam Pemilihan Umum 2014, diskriminasi tersebut bisa dikikis dan tumbang berkat
koordinasi berbagai pihak, antara penyandang disabilitas dan penyelenggara pemilu.
Semangat untuk bangkit seperti itu harus dipertahankan pada masa depan.
Demikian hasil diskusi Temu Relawan Demokrasi Pusat Pemilihan Umum Akses
Penyandang Cacat (PPUA Penca) yang digelar di Gedung Dewan Nasional Indonesia untuk
Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Jakarta, Rabu (5/11). Acara tersebut dihadiri para relawan
demokrasi dengan pembicara Ketua Umum PPUA Penca Ariani Soekanwo, Ketua Komisi
Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno, dan pengurus DNIKS Damanhuri Rosadi.
Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu meningkat dibandingkan periode lalu.
Penyandang disabilitas kini berani eksis dan tidak malu tampil.
Mereka sudah tidak malu. Grup ini mendukung calon A dan grup itu mendukung mencalon
B, kata Ariani.
Hal seperti itu berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diwarnai pelecehan kaum
penyandang disabilitas. Pada Pemilu 2004, ada penyandang disabilitas netra yang datang ke
tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, tapi sama panitia malah diberi uang receh
dan disuruh pulang, kata Ariani.
Kini, KPU mulai memperhatikan aksesibilitas dalam mendesain TPS hingga menyediakan
pola huruf Braille untuk surat suara penyandang disabilitas.
Sementara Damanhuri Rosadi mengatakan, sejak tahun 2004, PPUA Penca begitu gigih
memperjuangkan hak untuk kaum disabilitas dalam kancah politik. Memperjuangkan hak,
kewajiban, dan kesempatan yang sama agar ada kesetaraan, katanya.
Adapun Sumarno mengatakan, KPU memang membuat lima relawan demokrasi, yang terdiri
dari kelompok strategis di Indonesia, yaitu perempuan, pemilih pemula, kelompok marginal,
kelompok religius, dan kelompok disabilitas. Angka partisipasi pemilih di DKI Jakarta pun
naik dari 59 persen dalam Pemilu Legislatif 2009 menjadi 71 persen (2014) dan dari 69
persen menjadi 73 persen dalam pemilu presiden.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
30/119
Peningkatan itu salah satunya karena keterlibatan banyak pihak, termasuk penyandang
disabilitas, kata Sumarno.(AMR)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
31/119
Solidaritas Memudar
Kebinekaan dan Demokrasi Jadi ModalDasar
YOGYAKARTA, KOMPASDalam beberapa tahun terakhir, solidaritas
kebangsaan masyarakat Indonesia mulai memudar. Untuk membangun kembali
solidaritas kebangsaan dibutuhkan pemimpin yang demokratis, menjunjung tinggi
keberagaman, dan mau melindungi hak-hak warga.
Demikian disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono Xsaat menyampaikan orasi kebangsaan dalam pembukaan Retret Nasional Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Selasa (4/11) malam, di Yogyakarta.
Menurut Sultan, memudarnya solidaritas kebangsaan antara lain terlihat dari maraknya
konflik sosial, radikalisme agama, dan praktik politik uang. Kondisi itu didorong oleh tiga
faktor. Pertama, globalisasi yang membuat transfer kebudayaan dan tata nilai jadi sangat
mudah. Kedua, munculnya radikalisme di sebagian kelompok masyarakat sebagai reaksi
terhadap globalisasi. Ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat.
Setiap hari media massa menyuguhkan aneka tragedi kerapuhan kebangsaan kita. Jika krisis
itu tidak diatasi, semangat kebangsaan kita akan makin rapuh, ujar Sultan.
Ironisnya, lanjut Sultan, banyak elite politik yang tidak menunjukkan keteladanan dalam
membangun solidaritas. Bahkan, maraknya konflik di antara elite politik, seperti yang
sekarang masih terjadi di DPR, justru dapat mendorong memudarnya rasa persatuan sebagai
bangsa.
Para pemimpin di atas selalu bertengkar, cuma sekadar berebut kekuasaan. Semua ini
membuat kita bertanya, benarkah kita suatu bangsa? tanya Sultan.
Sultan menuturkan, Presiden Joko Widodo harus membangun kembali solidaritas kebangsaan
masyarakat Indonesia dengan mendasarkan diri pada dua hal, yakni kebinekaan dan
demokrasi. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan fakta yang tak bisa ditolak dan
harus jadi modal membangun persatuan. Kita telah ditakdirkan untuk beragam. Maka,
keragaman harus jadi kekuatan kita, ujarnya.
Indonesia, lanjut Sultan, juga sudah mempunyai pengalaman membangun gerakan demokrasi.
Dengan demokrasi, keinginan setiap kelompok bisa didengarkan.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
32/119
Kita menaruh harapan besar kepada presiden baru untuk mengurai benang kusut ini. Namun,
ini bukan hanya tanggung jawab Presiden, tetapi juga generasi muda, papar Sultan.(HRS)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
33/119
Akulturasi Budaya Islam-
Hindu JawaOleh: M Zaid Wahyudi
BERSAMAAN tahun baru Islam 1 Muharam 1436 Hijriah, Sabtu (25/10), masyarakat
Jawa merayakan tahun baru Jawa 1 Sura 1948 Jawa. Meskipun mengadopsi sejumlah
ketentuan kalender Hijriah, kalender Jawa punya konsep dan aturan berbeda. Jadilah
kalender Jawa sebagai sistem penanggalan khas memadukan budaya Islam, Hindu, danJawa. Sejumlah perayaan pun digelar menyambut tahun baru Islam dan Jawa.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
34/119
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
35/119
Masyarakat Jawa juga menganut sistempancawara(lima hari) yang dikenal dengan hari
pasaran Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Konseppancawarakhas Jawa tidak ada baik
dalam kalender Hijriah, Saka, maupun Masehi.
Konsep hari pasaran lebih tua dibandingkansaptawara. Namun, berbeda dengan penyebutan
hari tujuh dalam kalender Masehi yang berasal dari nama benda langit atau dalam kalender
Hijriah yang artinya urutan hari, nama hari pasaran berasal dari cerita mitologi tentang Resi
Raddhi dan Empu Sengkala yang menciptakanpancawara.
Aturan lain khas Jawa adalah siklus delapan tahunan (windu). Nama tahun dalam siklus itu
sesuai huruf Arab (Hijaiah), namun dengan penyebutan lidah Jawa. Penyebutan tahun dalam
windu sering kali bersamaan dengan penyebutan tahun Jawa, seperti tahun Alip 1555 Jawa
atau 1555 (Alip), sehingga langsung diketahui posisi tahunnya pada siklus windu.
Aturan
Penggiat edukasi astronomi sekaligus pengelola Imah Noong, Lembang, Jawa Barat, Hendro
Setyanto, mengatakan, kalender Jawa adalah kalender matematis, sama seperti kalender
Masehi. Aturannya didasarkan pada perhitungan matematika dari fenomena astronomi.
Sementara kalender Hijriah adalah kalender astronomis yang ditentukan peristiwa astronomi
meskipun dapat dimatematikakan.
Sifatnya yang matematis membuat penanggalan Jawa tidak mengalami sengketa seperti
dalam penentuan awal bulan kalender Hijriah, katanya.
Satu tahun kalender Jawa terdiri atas 354 hari untuk tahun basit (pendek) dan 355 hari untuktahun kabisat (panjang). Pada satu siklus windu terdapat lima tahun basit dan tiga tahun
kabisat, yaitu tahun Ehe (2), Dal (5), dan Jimakir (8).
Adapun jumlah hari setiap bulan diatur 30 hari untuk bulan ganjil (Sura, Mulud, dan lainnya)
dan 29 hari untuk bulan genap (Sapar, Bakdamulud, dan lainnya). Khusus tahun kabisat,
bulan Besar (12) yang berumur 29 hari diganti 30 hari.
Melalui aturan itu, panjang tahun rata-rata kalender Jawa adalah 354 3/8 hari. Sementara itu,
panjang tahun rata-rata kalender Hijriah sebagai acuan kalender Jawa adalah 354 11/30 hari
atau ada 11 tahun kabisat dalam 30 tahun. Akibatnya, dalam 120 tahun, kalender Jawa akan
kelebihan satu hari dibandingkan kalender Hijriah.
Mengatasi itu, pada tahun ke-120 atau tahun ke-8 (Jimakir) pada windu ke-15yang
seharusnya tahun kabisatdibuat tetap tahun basit. Siklus 120 tahun yang disebut kurupitu
membuat 1 Sura pada 120 tahun yang akan datang jatuh satu hari sebelum hari dan pasaran 1
Sura sekarang.
Proses koreksi itu baru diketahui setelah 72 tahun kalender Jawa berjalan. Oleh karena itu,
Kasunanan Surakarta menetapkan 1 Sura 1627 (Alip) jatuh pada Kamis Kliwon. Karena itu
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
36/119
pula, 120 tahun kemudian, 1 Sura 1747 (Alip) jatuh pada Rabu Wage. Indikator Alip, Rabu
Wage itulah yang lalu disingkat Aboge (kalender Aboge).
Pada 120 tahun kemudian, kurup Aboge itu berakhir dengan datangnya kurupbaru, yaitu 1
Sura 1867 (Alip) yang jatuh Selasa Pon. Indikator Alip, Selasa Pon itulah yang membuat
kalender pada kurupitu dinamai kalender Asapon. Seiring pemberlakuan kurupbaru,
rumusan hari dan pasaran untuk awal bulan kalender Jawa pun seharusnya disesuaikan.
Kurup Asapon itulah yang saat ini berlaku, mulai 24 Maret 1936-25 Agustus 2052 M. Sejalan
itu, kurup Aboge seharusnya ditinggalkan. Namun, seiring melemahnya peran keraton dalam
kehidupan masyarakat, penetapan kurupbaru pun nyaris hilang. Padahal, pelaksanaan
kalender apa pun butuh pemegang otoritas untuk menentukan berlakunya sebuah kalender.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
37/119
Membulatkan Identitas
Kutai KartanegaraOleh: Hariadi Saptono
CARA ampuh satu-satunya untuk menembus suatu bangsa dengan jalan damai di
mana-mana sama: hadiah perkenalan, pembagian obat-obatan yang menyembuhkan,
dan jimat-jimat penolak bala, bala yang nyata dan yang semu. Orang asing itu harus
betul-betul orang kaya atau dianggap kaya, tabib dan tukang sihir. Dalam semua hal
ini, tidak ada yang mampu berperilaku semahir orang India. Orang India itu mungkinsekali menyatakan diri keturunan raja atau pangeran, yang hanya dapat memberi
kesan baik pada tuan rumahnya(Gabriel Ferrand dalam Asia Tenggara Masa
Hindu-Buddha, George Coedes, Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm 50-51).
Adik... kau ini Bugis atau Kutai? Atau Dayak? kata pembawa acara bernama Rudy dengan
ringan dari atas panggung. Pertanyaan itu sebenarnya sungguh menyentak. Namun, rupanya
itu hal biasa saja di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)sebagaimana banyak provinsi di Indonesiarupanya
juga jadi salah satu contoh potret medan persemaian kebinekaan yang menampung demikianbanyak adat istiadat, suku bangsa, ataupun agama di Indonesia. Kebinekaan dalam wujud
adat istiadat dan kesenian daerahsebagaimana sekilas terlihat Selasa (14/10) malam itu
demikian atraktif sekaligus gemuruh.
Anekdot Gabriel Ferrand di atasyang ditulis berdasarkan pengalamannya sebagai peneliti
wilayah kolonial antarbenua, tetapi tetap dianggap spekulatif oleh peneliti George Coedes
semata ingin segera menunjuk bahwa Kutai Kartanegara pada masa lampau menjadi medan
persemaian ras dan peradaban sejagat yang plural manakala pengaruh Hindu-Buddha dari
India meruak ke sana abad ke-4. Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara belum
terpatahkan sampai hari ini.
Nah, bocah lelaki kecil berusia sekitar delapan tahun yang ditanya Rudy, serta berpakaian
adat Melayu dengan celana panjang, kain sarung, dan ikat kepala agak tinggi itu, langsung
menjawab pelan tanpa ekspresi, Bugis.
Waaa, Bugiis.... Bagus. Sebab tak tampak Bugis atau Kutai, kata Rudy mengomentari
bocah yang tampil menari dan membaca pantun dalam logat Kutai bersama kelompoknya.
Rombongan anak-anak yang membawakan tarian daerah Kutai Kartanegara itu pun turun dari
panggung setelah Rudy meminta hadirin memberikan aplaus pada kelompok tersebut. Harikedua Festival Kampong Kutai (13-19 Oktober 2014) malam itu silih berganti tampil tarian
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
38/119
daerah dari Jawa Timur, Bali, Dayak, Sasak (Lombok, Nusa Tenggara Barat), dan macam-
macam lagi kesenian daerah dari Kabupaten Kutai.
Penampilan setiap kelompok demikian mencolok dan segera tampak bedanya satu sama lain
ketika naik ke panggung. Faktor kostum, instrumen musik yang dipergunakan, dan sosok
(fisik) para penari yang tampil memang berbeda. Para penari putri Dayak yang berjumlah
sekitar 12 orang, misalnya, terlihat begitu putih kulitnya dengan kostum gemerlapan oleh
manik-manik khas Dayak dan hiasan bulu-bulu burung enggang yang menawan. Penampilan
kelompok-kelompok kesenian asli Kutai, dengan untaian bunyi rebana bersahut dan berpilin,
seruling, serta getar bunyi tingkilan (gitar khas Kalimantan) yang mengalir, berputar dan
kembali bergulung bagai riak gelombang Sungai Mahakam. Belum lagi lantunan syair-syair
lama yang jarang didengar lagi, sungguh menggambarkan potret ke-Bhinneka Tunggal Ika-an
negeri tercinta kita. Kaya nuansa, beragam, mendebarkan, tetapi juga menyentuh nurani
karena teruntai jadi satu, yaitu Indonesia.
Kami selalu tampil diundang untuk pentas kalau hari-hari besar nasional. Entah di
Samarinda atau Tenggarong, kata Dalo Hamdan (39), salah seorang sesepuh Sanggar Seni
Sindoro dari Kampung Elana, Tenggarong Seberang.
Dalo Hamdan adalah warga Tenggarong yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok.
Malam itu, ia membawa 30 penari dan pemusik, seorang di antaranya penari perempuan.
Rupanya, tidak semua pemainnya asli orang Sasak (Lombok). Beberapa di antara mereka
orang Kutai dan Bugis. Hamdan mengungkapkan hubungan Sanggar Sindoro dengan
tumpah darahnya di Lombok masih begitu mesra: instrumen musik yang mereka mainkan
malam itu sumbangan dari pemerintah kabupaten di NTB.
Kondisi sosial budaya yang plural dan sejak lama telah berlangsung seperti itu diakui oleh
Menteri Sekretaris Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura Dr HAPM Haryanto Bachroel
MM. Orang Kutai sendiri sekarang ini jumlahnya nomor empat di Kutai. Yang terbanyak
justru suku Jawa, kemudian Bugis, lalu Banjar, keempat Kutai, kelima Dayak, dan terakhir
lain-lain, kata Pangeran Harry Gondo Prawiro, gelar Dr Haryanto Bachroel. Pada 2013,
penduduk Kutai Kartanegara tercatat 870.306 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan.
Pengaruh budaya Kutai Kartanegara hingga kini masih meliputi tujuh wilayah adat eks
wilayah administratif Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, yakni Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota
Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Warisan kebinekaan
Potret kerumitan persebaran dan pembauran penduduk di Kutai Kartanegara dan Kaltim pada
khususnya serta di wilayah Nusantara pada umumnya ternyata sudah sejak awal abad ke-3
atau ke-4 Masehi, sebagaimana tercatat dalam empat batu bertulis Prasasti Yupa (abad ke-4
M) di Kutai Lama, Kaltim, peninggalan Raja Mulawarman.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
39/119
Parakitri Tahi Simbolon melihat proses yang serba rumit di atas adalah ciri pokok masyarakat
Nusantara yang diperintah oleh raja-raja sebagaimana disebut keempat Prasasti Yupa, yaitu
ciri Bhinneka Tunggal Ika akibat perbauran manusia dari berbagai ras dan daerah asal.
Rakyat seperti itulah yang berada di bawah Kerajaan Mulawarman di Kalimantan pada 400
M atau Purnawarman di Tarumanegara Jawa Barat pada 450 M.
Rakyat yang kaya ragam seperti itu tentu tidak mudah dihimpun di bawah suatu bentangan
sayap kekuasaan. Mungkin kekuasaan yang kecil sekalipun terpaksa mencari-cari sumber
wibawa besar atau legitimasi yang kuat agar berhasil diterima oleh rakyat yang demikian.
Kalau betul demikian, tentu pengaruh itu (budaya India dengan bahasa Sanskerta serta aksara
Pranagari dan Pallawa) masuk sesuai dengan keperluan si penerima, bukan hanya keperluan
si pemberi. Pola budaya India berupa budaya kekuasaan pendeta (hierocratic civilization)
menganggap pendeta yang berkuasa menghubungkan raja dengan sumber kekuasaan yang
mutlak: Raja dipuji, tetapi pendetalah yang dimuliakan. (Menjadi Indonesia, Buku I, Akar-akar Kebangsaan Indonesia,Parakitri T Simbolon, Penerbit Buku Kompas, 1995, hlm 8-9).
Pada Prasasti Yupa berupa empat batu bertulis bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang
ditemukan di tepi Sungai Mahakam, di Muara Kaman, Kutai, antara lain tertulis: Pangeran
yang masyhur Kudungga punya anak yang terkenal bernama Aswawarman, sang pendiri
wangsa. Salah satu yang terhebat dari putra Aswawarman adalah Raja Moelawarman, yang
telah mempersembahkan banyak emas sehingga untuk mengenangnya didirikanlah batu
persembahan ini oleh para pemuka dari yang lahir dua kali (pendeta)(Menjadi Indonesia,
hlm 369).
Dalam versi Museum Mulawarman, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, kami
mencatat dua dari empat Yupa, sebagai berikut:
Yupa (tiang batu) pertama:Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, mempunyai putra
masyhur, sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuma (Dewa Matahari)
menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra tiga orang,
seperti api suci tiga. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja
yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan acara
selamatan yang dinamakan bahusuwarnakam(banyak emas). Untuk peringatan atas
selamatan itu, maka Yupa (tiang batu) ini didirikan oleh Brahmana.
Yupa kedua:Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah
20.000 lembu kepada para Brahmana yang seperti api di tanah lapang yang suci (bernama)
Wajarakeswara, untuk acara peringatan tentang kebaikan budi Sang Raja itu maka Yupa ini
dibuat oleh Brahmana.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
40/119
Guru Terganjal Karya
IlmiahAda 800.000 Orang Stagnan di Golongan
IVA
JAKARTA, KOMPASPeningkatan jenjang serta karier guru di pendidikan anak
usia dini, dasar, dan menengah terganjal kewajiban publikasi ilmiah atau karya
inovatif. Kondisi ini dirasakan guru semakin berat karena pemerintah mengetatkanaturan publikasi ilmiah.
Sebelumnya, kewajiban menulis publikasi ilmiah dimulai bagi guru yang hendak naik dari
golongan IV A ke IV B. Aturan ini menyebabkan guru pegawai negeri sipil bertumpuk di
golongan IV A akibat tidak memenuhi kewajiban membuat karya ilmiah.
Aturan baru yang diberlakukan pemerintah bahwa guru harus membuat publikasi ilmiah atau
karya inovatif jika hendak naik dari golongan III B ke III C membuat guru menjerit. Semakin
tinggi golongan, kewajiban membuat publikasi ilmiahbertambah. Sampai saat ini tidak ada
satu guru pun di Sumba Timur yang ada di golongan IV B karena harus membuat karya tulis.
Ada yang 10 tahun tidak naik pangkat, kata Juspan, Sekretaris Daerah Sumba Timur, Nusa
Tenggara Timur, Rabu (5/11).
Wijaya Kusumah, salah seorang Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, mengatakan, guru
yang mengajar tatap muka minimal 24 jam per minggu diharuskan juga membuat publikasi
ilmiah, padahal dosen hanya mengajar 12 jam per minggu.
Guru sudah sibuk dengan tugas utamanya dan administrasi. Memang tidak mudah untuk
bisa meluangkan waktu meneliti. Sebab, budaya baca dan tulis guru juga masih rendah, kata
Wijaya.
Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia, menambahkan,
secara teori kebijakan pemerintah bagus. Mengingat sumber daya guru di Indonesia yang
masih rendah, pembuatan publikasi ilmiah tentu saja memberatkan, terutama untuk guru di
jenjang pendidikan dasar.
Secara realitas, untuk memenuhi empat kompetensi dasar saja belum mampu, ditambah lagi
publikasi ilmiah. Apalagi, selama ini tidak ada pelatihan yang intensif bagi guru, tetapi
tuntutan pemerintah pada guru amat tinggi, kata Iwan.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
41/119
Berdasarkan hasil uji kompetensi guru secara nasional yang dilaksanakan Kemdikbud
beberapa tahun belakangan, guru TK-SMA/SMK masih sangat butuh peningkatan di
kompetensi pedagogik (kemampuan mengajar) dan profesional (penguasaan materi yang
diampunya). Kompetensi terendah justru dimiliki guru SD dan pengawas sekolah.
Dorong kecurangan
Iwan mengatakan, ketentuan publikasi ilmiah sebagai bagian dari pengembangan keprofesian
berkelanjutan (PKB) yang sulit ini mendorong kecurangan. Kini, muncul layanan jasa untuk
pembuatan karya ilmiah bagi guru yang ingin bisa naik golongan.
Ada juga guru yang tergoda untuk membeli karya tulis karena ada uang dari tunjangan
profesi guru.
Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan, sulit bagi
guru untuk memenuhi ketentuan pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanyapelatihan menulis publikasi ilmiah yang berkesinambungan bagi guru.
Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, mengatakan,
ada sekitar 800.000 guru yang stagnan di IVA karena tidak bisa membuat karya tulis ilmiah.
Di SD, sebanyak 30,4 persen guru terhenti di golongan IV A. Di SMP, guru golongan IV A
sebanyak 28,3 persen. Hanya sedikit yang bisa ke golongan IV B ke atas, bahkan tidak ada
guru SD dan SMP yang bisa ke IV E. (ELN)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
42/119
Maksimalkan Potensi Dalam
NegeriJAKARTA, KOMPASRencana pemerintah membangun pembangkit listrik hingga
35.000 megawatt dalam lima tahun diharapkan tidak mengandalkan tenaga dan teknologi dari
Tiongkok. Pembangunannya diharapkan memaksimalkan sumber daya bangsa Indonesia.
Jika Indonesia belum menguasai teknologinya, impor tak jadi masalah. Namun, jika mampu,
mengapa tidak dimanfaatkan, kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby
Gafur Umar, di Jakarta, Rabu (5/11).
Menurut Bobby, insinyur Indonesia bisa lebih berperan membangun pembangkit listrik, tetapi
selama ini hanya mengerjakan bagian kecil proyek. Keberhasilan membangun Bandar Udara
Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah bukti kemampuan insinyur Indonesia
membangun megaproyek.
Pada konteks pembangkit listrik, menurut Bobby, insinyur Indonesia memang belum mampu
membuat turbin dan boilerpembangkit listrik. Namun, untuk memenuhi itu, bukan berarti
pemerintah hanya membelinya dari negara lain. Pemerintah harus mendorong perusahaan
pembuat turbin dan boilermembangun pabrik di Indonesia.
Jika pabriknya ada di Indonesia, insinyur-insinyur Indonesia bisa mempelajari pembuatan
turbin dan boilersecara mandiri dalam lima tahun, tambahnya.
Anggota Dewan Pakar PII yang juga mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Djoko Santoso, mengatakan, pemerintah
seharusnya menjadikan organisasi profesi sebagai mitra pemerintah dalam setiap
pembangunan proyek-proyek pemerintah.
Pada pembangunan ekonomi, pemerintah sering kali menggandeng Kamar Dagang dan
Industri (Kadin). Namun, dalam pengerjaan proyek, termasuk proyek pemerintah, PII jarang
dilibatkan. Proyek nasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan dan membangun
kemampuan teknologi bangsa Indonesia, sekaligus menyediakan lapangan kerja.
Mantan Direktur Eksekutif PII Rudianto Handojo mengatakan, aturan agar pemerintah
berpihak pada penggunaan berbagai sumber daya nasional, termasuk lembaga, perusahaan,
produk, dan tenaga, sebenarnya sudah ada. Namun, butuh komitmen kuat pemerintah untuk
melaksanakan aturan itu.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
43/119
Selain meningkatkan kemampuan bangsa dalam penguasaan teknologi, pemberian prioritas
pada sumber daya dalam negeri juga akan menggerakkan berbagai lembaga pendidikan
teknik dan lulusannya. Hal itu juga meningkatkan lagi minat calon mahasiswa untuk
menekuni bidang teknik.(MZW/GSA/YUN)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
44/119
Biaya Tambahan Manfaat
DihitungDana Iuran PMKS dari Kementerian Sosial
JAKARTA, KOMPASKementerian Kesehatan belum menentukan apa saja
tambahan manfaat layanan bagi peserta program Indonesia Sehat. Penentuan manfaat
tambahan itu memiliki dampak finansial yang harus dihitung secara rinci dan baru
bisa dilakukan setelah mengetahui keleluasaan fiskal yang dimiliki di tahun anggaran
baru.
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher, dalam jumpa
pers, Rabu (5/11), di Jakarta, mengatakan, Kemkes sudah mengidentifikasi sejumlah tindakan
layanan yang bisa masuk jadi tambahan manfaat layanan.
Namun, pihaknya belum bisa menentukan sekarang karena itu memiliki konsekuensi
finansial. Kami belum bisa menentukan apa saja manfaat tambahan dan anggaran yang
dibutuhkan. Setelah anggaran ada, baru kami bisa memutuskan, ujarnya.
Menurut Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, program Indonesia Sehat dengan KartuIndonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan warga kurang mampu mendapat layanan
kesehatan. Layanan itu seperti yang diberikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang
dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Program Indonesia Sehat memberi tambahan manfaat layanan preventif, promotif, dan
deteksi dini lebih intensif dan terintegrasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN menyatakan, aspek promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif termasuk manfaat medis komprehensif yang diterima peserta.
Namun, Akmal mengakui implementasinya di lapangan belum optimal. Berdasarkan hasilevaluasi, program JKN cenderung lebih pada upaya kesehatan individu (kuratif). Karena itu,
pada program Indonesia Sehat, akan ada penekanan peningkatan layanan promotif, preventif,
dan deteksi dini. Secara kualitatif kita akan melihat fasilitas kesehatan bergerak ke arah sana
(promotif dan preventif), katanya.
Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menjelaskan, belum ada
pembahasan di internal BPJS Kesehatan tentang tambahan anggaran yang diterima BPJS
Kesehatan terkait tambahan manfaat layanan. Tambahan anggaran baru akan diketahui
setelah rincian tambahan manfaat layanan ditetapkan. Idealnya, tambahan manfaat layanan
disertai penyesuaian iuran.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
45/119
Peserta bertambah
Selain itu, kepesertaan program Indonesia Sehat diperluas dari yang ada sebelumnya pada
JKN. Menurut rencana, ada penambahan secara bertahap sekitar 1,7 juta jiwa penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada daftar penerima bantuan iuran (PBI). Bayi yang
lahir dari PBI akan masuk daftar PBI.
Akmal menyebutkan, hingga kini baru ada sekitar 430.000 jiwa PMKS yang teridentifikasi
jelas nama dan alamatnya. Secara bertahap, mereka akan dimasukkan PBI. Anggaran iuran
penerima bantuan iuran PMKS bersumber dari Kementerian Sosial.
Menurut Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan
Purnawarman Basundoro, peserta dari PMKS akan didaftarkan pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama di tempat domisili mereka.
Terkait tambahan jumlah peserta dari bayi yang lahir dari PBI, Akmal belum punya perkiraan
berapa bayi yang akan ditanggung preminya oleh pemerintah.
Akmal mengakui, penambahan peserta itu harus diantisipasi dengan penyediaan fasilitas yang
cukup dan merata, terutama untuk perawatan intensif. Meski demikian, dampak penambahan
peserta itu tak terlalu signifikan jika dilakukan bertahap.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemkes
Usman Sumantri mengatakan, dasar hukum program Indonesia Sehat adalah Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dasar hukum lain
adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Purnawarman mengatakan, sebagaimana pada JKN, BPJS Kesehatan berperan sebagai
penyelenggara program Indonesia Sehat. (ADH/JOG)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
46/119
Ada Pak Raden di CikiniOleh: Ingki Rinaldi
BONEKA Pak Raden, Pak Ogah, Si Unyil, dan Melani dijejer di atas salah satu meja yang
ditunggui Wahyu Djoko Tritanto, Minggu (2/11), di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sore itu,
sudah hari kedua Wahyu menunggui boneka-boneka itu dan sejumlah barang lain yang terkait
dengan tokoh Pak Raden, semisal foto-foto dan kaus.
Pak Raden yang dimaksud adalah salah satu tokoh atau karakter dalam serial boneka Si
Unyilyang ditayangkan di stasiun televisi TVRI. Situspfn.co.idmenyebutkan, Si Unyil yang
diciptakan Drs Suyadi mulai disiarkan di TVRIpada 5 April 1981.
Serial itu bertahan hingga tahun 1993 di TVRI.Belakangan, sejumlah stasiun televisi swasta
juga menayangkan serial tersebut, sekalipun sebagian di antaranya dihadirkan dengan format
relatif berbeda.
Selain barang-barang yang berkaitan dengan karakter boneka dalam serial Si Unyil, pada
pelataran salah satu pusat kebugaran itu juga ditawarkan sejumlah produk lain. Pakaian,
aksesori, rangkaian bunga, makanan, perlengkapan rumah tangga, dan perangkat permainan
hobi ditawarkan dalam ajang bertajuk Cikini 1/4 Buka Lapak tersebut.
Ada 10 boothyang menawarkan produk mereka di sini. Pertama kalinya kita
menyelenggarakan acara ini, kata Nur Anis Setiawan, yang mengoordinir kegiatan tersebut.
Hari Minggu itu, Wahyu yang kini berada di bawah manajemen Pak Raden, dengan Drs
Suyadi sebagai ikon legendaris yang terus berkarya, tengah menunggui pula tokoh asli di
balik karakter Pak Raden tersebut.
Minggu siang itu, Suyadi juga mengisi acara Festival Dongeng Indonesia di Museum
Nasional, Jakarta. Setelah mendongeng, Suyadi menurut rencana akan bertandang ke ajang
Cikini 1/4 Buka Lapak. Akan tetapi, kunjungan Suyadi yangkini menjelang usia 82 tahuntersebut kemudian dibatalkan.
Sekalipun begitu, Pak Raden, Pak Ogah, Si Unyil, dan Melani tidak kehilangan pesona.
Sejumlah pengunjung tetap tertarik untuk berfoto bersama.
Promosi yang dilakukan sebelum penyelenggaraan acara tersebut relatif menarik minat
sejumlah calon pembeli. Materi promosi yang terdiri dari sejumlah konsep kunci, seperti
replika boneka Si Unyil, harga khusus, bersertifikat resmi dari Drs Suyadi, dan gratis tote
bagdari Depot Rerotian, menjadi daya tarik tersendiri.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
47/119
Menurut Wahyu, dalam setiap ajang, empat karakter itu merupakan yang biasa dipamerkan
serta ditawarkan. Adapun satu set lengkap karakter serial Si Unyil yang dijajakan jumlahnya
sebanyak 11 buah, yakni terdiri dari Si Unyil, Pak Raden, Melani, Pak Ogah, Bu Bariah,
Ableh, Usro, Bu Unyil, Kinoy, Cuplis, dan Ucrit.
Wahyu, yang mulai terlibat dalam manajemen Pak Raden sejak 2012, adalah penanggung
jawab untuk urusan boneka, buku, dan workshopterkait pembuatan boneka. Adapun bidang
lain, seperti foto, diurusi oleh orang lain, dan membuat struktur manajemen secara
keseluruhan diurusi oleh sepuluh orang.
Ia menambahkan, salah satu kegiatan lain yang kerap dilakukan di sejumlah tempat ialah
workshoppembuatan boneka. Ini khususnya terkait bagian dari kepala boneka dengan
karakter tertentu, termasuk karakter-karakter dalam serial Si Unyil.
Hal itu sebagai pengetahuan dasar sehingga bisa menjadi acuan selanjutnya bagi para
peserta dalam membuat karakter boneka sesuai dengan imajinasinya, kata Wahyu.
Dua teknik
Terdapat dua teknik umum yang biasanya diajarkan. Pertama, penggunaan tanah liat sebagai
bentuk dasar karakter boneka untuk selanjutnya dilapisi kertas koran dan dilakukan
pengampelasan.
Teknik kedua dilakukan dengan penggunaan campuran bahan kimia yang dapat membentuk
bahan serupastyrofoam untuk kemudian dibentuk sesuai keinginan.
Bersama Wahyu, dalam proses tersebut, hadir pula Nana Ruslana, yang sejak tahun 1978
telah mulai membuat karakter-karakter boneka Si Unyil bersama Suyadi. Selain Nana,
tersebut juga nama Maman Yudawinata dalam proses itu.
Si Unyil, kan, mulai ditayangkan pada tahun 1981. Setelah Si Unyil selesai, saya membikin
karakter sendiri, dan juga membuat animasi, ujar Nana.
Menurut Wahyu, peminat seluruh rangkaian acara dengan tema besar Pak Raden itu masih
mendatangkan antusiasme yang relatif tinggi. Bahkan, pada awal tahun 2015, buku serial Si
Unyil, menurut rencana, turut diterbitkan.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
48/119
Gubernur: Penghentian
Proyek Semen di PTUNSEMARANG, KOMPASGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tuntutan
agar proyek pabrik semen di Rembang dihentikan dengan alasan menghormati proses
gugatan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebaiknya ada dasar hukumnya.
Harus ada putusan sela PTUN Semarang yang menyatakan bahwa proyek pabrik semen itu
dihentikan sementara.
Ganjar mengatakan sudah menerima surat rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
tertanggal 22 Oktober 2014. Komnas HAM merekomendasikan penghentian aktivitas dan
penarikan alat berat dari tapak pabrik PT Semen Indonesia (SI) di Kabupaten Rembang.
Alasannya, untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat yang
membutuhkan ketenangan, rasa aman dan nyaman, serta kepastian hukum.
Saya terkejut karena dalam pertemuan saya dengan Komnas HAM pertengahan Oktober
2014, rekomendasi semacam itu tidak muncul. Saya memang menyanggupi menjadi mediator
pertemuan ulang mereka yang terlibat soal yang pro dan kontra pabrik semen di Rembang,
kata Ganjar, Rabu (5/11), di Semarang.
Ganjar mengatakan, saat ini proses gugatan warga sedang berlangsung di PTUN Semarang.
Gugatan itu untuk membatalkan surat keputusan Gubernur Jateng Nomor 668.1/17 tahun
2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Pendirian Pabrik Semen. Ganjar
mengatakan, perizinan terkait analisis mengenai dampak lingkungan pabrik itu sebenarnya
menjadi instrumen pengukur layak atau tidaknya pabrik semen dibangun di Watuputih,
Rembang.
Gugatan ke PTUN Semarang tersebut diajukan warga yang menolak rencana eksplorasi di
lahan sekitar 400 hektar oleh PT SI. Dasar gugatan warga adalah hasil penelitian SemarangCaver Association dan Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng Rembang yang
menemukan 49 goa di kawasan Watuputih, empat di antaranya memiliki sungai bawah tanah
aktif.
Selain itu, terdapat 109 mata air di wilayah cekungan air tanah Watuputih yang termasuk
dalam kawasan lindung geologi. Jika eksplorasi itu dilakukan, bisa merusak lingkungan
dengan efek besarnya menghilangkan sumber-sumber air di sana.
Sekretaris Perusahaan PT SI Agung Wiharto mengatakan, pihaknya menghargai rekomendasi
Komnas HAM. Kita tunggu saja putusan PTUN, ujar Agung. Apa pun putusan PTUN,katanya, akan diterima dengan baik.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
49/119
Kemarin sejumlah seniman aktivis lingkungan di Kota Semarang yang tergabung dalam
Koalisi Semarang untuk Kendeng berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng di
Semarang. Mereka mendesak izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Rembang yang
diterbitkan gubernur dibatalkan. (WHO/UTI/AIK)
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
50/119
Polisi Temukan Selongsong
Peluru di Rumah AmienRais
SLEMAN, KOMPASTim Inafis Polres Sleman dibantu Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di halaman rumah
Amien Rais menyusul penembakan yang mengenai mobil yang diparkir di halaman
rumah tersebut, Kamis (6/11). Polisi menemukan satu selongsong peluru.
Selongsong yang ditemukan di halaman rumah diduga berasal dari senjata api yang
digunakan pelaku untuk menembak rumah korban, kata Kepala Polres Sleman Ajun
Komisaris Besar Ihsan Amin di lokasi olah TKP, Kamis.
Menurut Ihsan, pihaknya juga melakukan olah TKP di mobil milik Amien Rais yang terkena
tembakan di bagian belakang. Di mobil yang sehari-hari digunakan Amien Rais ini terdapat
lubang bekas tembakan, katanya.
Saat ini, rumah Amien Rais di Pandeansari, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta, masih dijaga aparat kepolisian. Sementara itu, Amien Rais menyatakan, awalnyatidak mengetahui kejadian tersebut. Saya malah keluar rumah pada pagi hari. Saya baru tahu
setelah mendapat laporan dari sopir yang menemukan lubang di badan mobil, katanya.
Menurut dia, penembakan ini merupakan tindakan teror terhadap dirinya. Saya merasa tidak
mempunyai musuh. Ini adalah tindakan teror. Saya juga tidak punya masalah dengan pihak
lain, katanya.
Ia mengatakan, aksi teror ini adalah yang ketiga menimpa dirinya.
Rumah mantan Ketua MPR itu pada Kamis dini hari ditembak orang tidak dikenal, dantembakan mengenai mobil yang diparkir di depan rumah. Penembakan misterius ini tidak
sampai mengenai penghuni rumah, dan hanya mengenai mobil, kata petugas keamanan di
rumah Amien Rais, Hefi Ismail, Kamis siang.
Menurut dia, penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00. Saat itu terdengar suara
letusan senjata yang berasal dari jalan di depan rumah, katanya.
Hefi melihat ada orang mengendarai sepeda motor jenis maticyang kabur ke arah utara.
Ketika pagi dicek, ternyata ada lubang bekas tembakan di bagian belakang mobil Toyota
Harrier AB 264 AR milik Amien Rais, katanya.
-
8/10/2019 Artikel Pilihan Kompas 6 November 2014
51/119
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Polisi langsung melakukan olah TKP, dan
meminta keterangan saksi-saksi serta mencari barang bukti yang tertinggal.
Teror
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Teguh Juwarno menilai teror yang terjadi diera demokrasi harus dilawan karena mencederai sistem tersebut. Peristiwa itu sangat
mengejutkan dan memprihatinkan. Di era demokrasi, teror harus dilawan, kata Teguh di
Jakarta.
Teguh menegaskan, cara-cara teror yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam era
demokrasi tidak bisa dibiarkan. Menurut dia, Fraksi PAN DPR meminta aparat penegak
hukum untuk mengungkap motif di balik teror tersebut.
Saya sudah berbicara dengan Mas Hanafi Rais (anak Amien Rais), kejadian itu terjadi pukul
02.00 yang disebabkan peluru tajam, ujarnya.
Dia menilai setiap tindakan pasti meninggalkan jejak sehingga kejadian penembakan itu pasti
bisa diungkap. Namun, dirinya enggan berpretensi soal motif di balik kejadian tersebut.
Rumah Amien Rais berada di kompleks dosen sehingga tidak ada penjagaan ketat.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan
Daulay melihat ada kesengajaan dalam peristiwa itu. Ini bisa saja bagian dari rangkaian teror
yang terus-menerus dialamatkan kepada Bapak Amien Rais. Mungkin saja terkait dengan
situasi sosial politik belakangan ini, kata Saleh di Jakarta.
Anggota Fraksi PAN DPR itu menilai penembakan tersebut merupakan teror yang sangat
berbahaya. Jika dibiarkan bisa jadi akan terus berlanjut dan menjadi momok yang
menakutkan di tengah masyarakat.
Menurut Saleh, polisi seharusnya bisa segera menangkap pelaku penembakan karena semua
senjata api yang beredar di masyarakat diregistrasi oleh kepolisian. Apalagi, polisi memiliki
alat-alat yang cukup canggih untuk meneliti kasus-kasus serupa.
Teroris saja bisa ditangkap, apalagi pelaku kejadian seperti ini. Logikanya, pasti lebih
mudah ditangkap, ujarnya.
Saleh mengatakan, kasus penembakan terhadap warga negara