Arti Terminologi Hukum Pemda Daerah Otonom 1

19/04/2319/04/23 11

ARTI DAN TERMINOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH, DAERAH OTONOM, SERTA

KONSEP PEMEKARAN DAERAH

Mata KuliahHUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Fakultas Hukum

22

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakan Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dan dialektika sangat menentukan nuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.pusat.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan. pemerintahan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHKEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHDALAM HUKUM ADMINSTRASI NEGARA DALAM HUKUM ADMINSTRASI NEGARA

HAN HUKUM

PEMERINTAHANDAERAH

DAERAHOTONOM

KEUANGAN

DAERAH

PEMBINAAN PENGAWASAN

SISTEM

PROSEDUR

KEBIJAKAN

DAU

DAK

PAD

44

Definisi Definisi Definisi Pemerintahan Daerah Definisi Pemerintahan Daerah

(Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004)(Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004)““Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”1945.”Definisi Pemerintah Daerah Definisi Pemerintah Daerah

(Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004):(Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004):““Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”penyelenggara pemerintahan daerah.”

55

Legaligrafi pemerintahan Legaligrafi pemerintahan daerahdaerah

1.1. UU NOMOR 1 TAHUN 1945UU NOMOR 1 TAHUN 1945










66

KERANGKA DASAR HUKUM KERANGKA DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

””Pembagian Daerah Indonesia atas daerah Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”istimewa.”

Pasal 18 UUD 1945 Pra-PerubahanPasal 18 UUD 1945 Pra-Perubahan

77

HAKIKAT PEMBAGIAN DAERAHHAKIKAT PEMBAGIAN DAERAHMENURUT PASAL 18 UUD 1945MENURUT PASAL 18 UUD 1945PRA-PERUBAHANPRA-PERUBAHAN

1. 1. PEMBENTUKAN DAERAH DI INDONESIA PEMBENTUKAN DAERAH DI INDONESIA

DIMUNGKINKAN SEBAGAI WUJUD PRULARISTIS DIMUNGKINKAN SEBAGAI WUJUD PRULARISTIS BANGSA INDONESIA YANG EKA DALAM KESATUAN BANGSA INDONESIA YANG EKA DALAM KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

2.2. SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS BENTUK SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS BENTUK

NEGARA KESATUAN, HUBUNGAN FORMALISTIS NEGARA KESATUAN, HUBUNGAN FORMALISTIS ANTAR-DAERAH DAN PEMBENTUKAN DAERAH ANTAR-DAERAH DAN PEMBENTUKAN DAERAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI UNDANG-UNDANG YANG HARUS MENDAPAT UNDANG-UNDANG YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR).(DPR).

19/04/2319/04/23 88

Pasal 18 UUD 1945 Pasal 18 UUD 1945 Setelah PerubahanSetelah Perubahan1)1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.yang diatur dengan undang-undang.

2)2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.tugas pembantuan.

3) 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.melalui pemilihan umum.

4) 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.demokratis.

5) 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.Pemerintah Pusat.

6) 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.pembantuan.

7) 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.dalam undang-undang.

Pasal 18A UUD 1945Pasal 18A UUD 1945

1)Hubungan wewenang antara pemerintah pusat 1)Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.daerah.

2)Hubungan keuangan, pelayanan umum, 2)Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber dayapemanfatan sumber daya alam dan sumber dayalainnya antara pemerintah pusat dan lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.undang.

19/04/2319/04/23 99

Pasal 18B UUD 1945Pasal 18B UUD 19451)Negara mengakui dan menghormati satuan-1)Negara mengakui dan menghormati satuan-

satuan pemerintahan daerah yang bersifatsatuan pemerintahan daerah yang bersifatkhusus atau bersifat istimewa yang diatur khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.dengan Undang-undang.

2)Negara mengakui dan menghormati 2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.undang-undang.

19/04/2319/04/23 1010

PEMBAGIAN DAERAHPEMBAGIAN DAERAH

NEGARAREPUBLIKINDONESIA

KABUPATEN

PROVINSI

KOTA

Pembentukan Daerah Otonom harus dilakukan dengan Undang-Undang

1212

ALASAN YURIDIS PEMBENTUKAN ALASAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI UNDANG-UNDANGDAERAH MELALUI UNDANG-UNDANG

(1)(1) pembentukan daerah harus merupakan wujud pembentukan daerah harus merupakan wujud kemauan pemerintah dan rakyat melalui wakil-kemauan pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR; wakilnya di DPR;

(2)(2) konstruksi pembagian daerah harus konstruksi pembagian daerah harus diselaraskan dengan kepentingan dan diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dilegitimasi oleh hukum; kebutuhan rakyat yang dilegitimasi oleh hukum;

(3)(3) pembentukan daerah merupakan perjanjian pembentukan daerah merupakan perjanjian publik yang mengakui suatu wilayah sebagai publik yang mengakui suatu wilayah sebagai daerah otonom yang akan memiliki hak dan daerah otonom yang akan memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum; kewajiban sebagai subyek hukum;

(4)(4) jaminan penyerahan hak otonomi akan disertai jaminan penyerahan hak otonomi akan disertai dengan jaminan pengakuan hak mengatur dengan jaminan pengakuan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang diserahkan dari rumah tangganya sendiri yang diserahkan dari pemerintah pusat.pemerintah pusat.

PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENGERTIAN, PRINSIP DAN TUJUAN OTONOMI DAERAHTUJUAN OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi berasal dari bahasa Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri mengurus rumah tangga sendiri

19/04/2319/04/23 1414

Beberapa pendapat ahli mengenai Otonomi Daerah:

F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan

Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat

Benyamin Hoesein, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat

19/04/2319/04/23 1515

Philip Mahwood mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat

19/04/2319/04/23 1616

1717

KONSEPSI HUKUMKONSEPSI HUKUM Desentralisasi adalah PENYERAHAN wewenang Desentralisasi adalah PENYERAHAN wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRIpemerintahan dalam sistem NKRI

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undanganperaturan perundang-undangan

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRIaspirasi masyarakat dalam sistem NKRI

1818

SIKLUS OTONOMI DAERAHSIKLUS OTONOMI DAERAH

(2)OTONOMI DAERAH

(3)DAERAH

OTONOM

(1)DESENTRALISASI

1919

HAK DAERAH OTONOMHAK DAERAH OTONOM1.1. Mengatur dan mengurus sendiri Mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahanurusan pemerintahan

2.2. Menjalankan otonomi yang Menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerahdan daya saing daerah

3.3. Urusan pemerintahan daerah Urusan pemerintahan daerah dikecualikan atas urusan politik dikecualikan atas urusan politik luar negeri, pertahanan, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agamafiskal nasional, serta agama

politik luar negerimengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya

pertahananmisalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya

keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya

yustisi

misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional

moneter dan fiskal nasional kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya

agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama.

DAERAH OTONOM

DEKOSENTRASIPELIMPAHAN wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentuTUGAS PEMBANTUANPENUGASAN dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

TITIK BERAT OTONOMI TITIK BERAT OTONOMI DAERAHDAERAH

OTONOMIDAERAH

DITITIKBERATKANPADA

KABUPATEN/KOTA

LUAS, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali untuk urusan tertentu yang dikecualikan

NYATA, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan

BERTANGGUNG JAWAB, perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban

2525

KEWENANGAN DAERAH PROVINSIKEWENANGAN DAERAH PROVINSI

Kewenangan lintas Kewenangan lintas kabupaten/kotakabupaten/kota

Kewenangan yang tidak/belum Kewenangan yang tidak/belum dilaksanakan oleh daerah dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kotakabupaten/kota

Kewenangan bidang Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnyapemerintahan tertentu lainnya

2626

POSISI GUBERNUR SEBAGAI POSISI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSATWAKIL PEMERINTAH PUSAT

Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kotadaerah kabupaten/kota

Koordinasi penyelenggaraan urusan Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kotakabupaten/kota

Koordinasi pembinaan dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kotakabupaten/kota

2727

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMPEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

Pembentukan daerah dapat dilakukan Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan PENGGABUNGAN beberapa daerah dengan PENGGABUNGAN beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau atau bagian daerah yang bersandingan atau PEMEKARAN dari satu daerah menjadi dua PEMEKARAN dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebihdaerah atau lebih

Batas minimal PEMEKARAN daerah dilakukan Batas minimal PEMEKARAN daerah dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan mencapai 10 tahun (provinsi), pemerintahan mencapai 10 tahun (provinsi), 7 tahun (kabupaten/kota), dan 5 tahun 7 tahun (kabupaten/kota), dan 5 tahun (kecamatan) (kecamatan)

2828

SYARAT PEMBENTUKAN SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMDAERAH OTONOM

SYARAT ADMINISTRATIF SYARAT ADMINISTRATIF PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH YANG MENJADI PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH YANG MENJADI CAKUPAN WILAYAH, PERSETUJUAN DPRD INDUK, DAN CAKUPAN WILAYAH, PERSETUJUAN DPRD INDUK, DAN GUBERNUR SERTA REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERIGUBERNUR SERTA REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI

SYARAT TEKNISSYARAT TEKNISFAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI, POTENSI DAERAH, SOSIAL FAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI, POTENSI DAERAH, SOSIAL BUDAYA, SOSIAL POLITIK, KEPENDUDUKAN, LUAS DAERAH, BUDAYA, SOSIAL POLITIK, KEPENDUDUKAN, LUAS DAERAH, PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN FAKTOR LAINNYA YANG PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAHMEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH

SYARAT FISIK KEWLAYAHANSYARAT FISIK KEWLAYAHANPALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBENTUKAN PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBENTUKAN PROVINSI DAN 4 KECAMATAN UNTUK PEMBENTUKAN PROVINSI DAN 4 KECAMATAN UNTUK PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA, LOKASI CALON IBUKOTA, SARANA, DAN KABUPATEN/KOTA, LOKASI CALON IBUKOTA, SARANA, DAN PRASARANA PEMERINTAHAN PRASARANA PEMERINTAHAN

2929

PENGHAPUSAN & PENGGABUNGANPENGHAPUSAN & PENGGABUNGANDAERAH OTONOMDAERAH OTONOM

DAPAT DIHAPUS DAN DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNGKAN DENGAN DAERAH DIGABUNGKAN DENGAN DAERAH LAIN APABILA LAIN APABILA TIDAK MAMPU TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTONOMI MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAHDAERAH

DILAKUKAN MELALUI PROSES DILAKUKAN MELALUI PROSES EVALUASI YANG KEMUDIAN EVALUASI YANG KEMUDIAN DITETAPKAN MELALUI UNDANG-DITETAPKAN MELALUI UNDANG-UNDANGUNDANG

3030

URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBAGI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBAGI ATAS URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN.ATAS URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN.

URUSAN PEMERINTAHAN YANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKANDISERAHKAN DISERTAI DENGAN SUMBER DISERTAI DENGAN SUMBER PENDANAAN, PENGALIHAN SARANA DAN PENDANAAN, PENGALIHAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA KEPEGAWAIAN.PRASARANA, SERTA KEPEGAWAIAN.

URUSAN PEMERINTAHAN YANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKANDILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR KEPADA GUBERNUR DISERTAI DENGAN PENDANAAN SESUAI DISERTAI DENGAN PENDANAAN SESUAI DENGAN URUSAN YANG DENGAN URUSAN YANG DIDEKONSENTRASIKANDIDEKONSENTRASIKAN

3131

PENDANAAN DAN PENDANAAN DAN HUBUNGAN HUBUNGAN KEUANGAN KEUANGAN

Pemberian sumber keuangan untuk Pemberian sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;kewenangan pemerintahan daerah;

Pengalokasian dana perimbangan Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;kepada pemerintahan daerah;

Pemberian pinjaman dan/atau Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.hibah kepada pemerintah daerah.

3232

PEMBIAYAAN DAERAH YANG PEMBIAYAAN DAERAH YANG DIBERIKANDIBERIKAN

Bagi hasil pajak dan non-pajak antara Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kotapemerintahan daerah kabupaten/kota

Pendanaan urusan pemerintahan yang Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersamamenjadi tanggung jawab bersama

Pembiayaan bersama atas kerja sama Pembiayaan bersama atas kerja sama antar-daerahantar-daerah

Pinjaman dan/atau hibah antar-Pinjaman dan/atau hibah antar-pemerintahan daerahpemerintahan daerah

3333

KEWENANGAN MENGELOLAKEWENANGAN MENGELOLASUMBER DAYA LAUTSUMBER DAYA LAUT

Daerah memperoleh bagi hasil atas pengelolaan Daerah memperoleh bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut.laut.

Kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya Kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut adalah:laut adalah:1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan 1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut;kekayaan laut;2. pengaturan administratif;2. pengaturan administratif;3. pengaturan tata ruang;3. pengaturan tata ruang;4. penegakan hukum;4. penegakan hukum;5. pemeliharaan keamanan5. pemeliharaan keamanan6. pertahanan kedaulatan negara6. pertahanan kedaulatan negara

Luas wilayah pengelolaan sumber daya laut adalah 12 Luas wilayah pengelolaan sumber daya laut adalah 12 mil dan 1/3 nya untuk kabupaten/kotamil dan 1/3 nya untuk kabupaten/kota

3434

ORGAN PEMERINTAHAN ORGAN PEMERINTAHAN DAERAHDAERAH

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Perangkat Daerah, yang meliputiPerangkat Daerah, yang meliputi

(1) Sekretariat Daerah(1) Sekretariat Daerah

(2) Sekretariat DPRD(2) Sekretariat DPRD

(3) Dinas Daerah(3) Dinas Daerah

(4) lembaga teknis Daerah(4) lembaga teknis Daerah

3535

KEPALA DAERAH & WAKILKEPALA DAERAH & WAKIL

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah langsung.langsung.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan karena meninggal dunia, dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan Presiden tanpa melalui dapat diberhentikan Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana kejahatan dengan pidana tindakan pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 tahun atas tuduhan korupsi, minimal 5 tahun atas tuduhan korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.terhadap keamanan negara.

3636

POSISI YURIDIS DPRDPOSISI YURIDIS DPRD Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah:Daerah:““DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasanpengawasan.”.”

Pasal 42 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:Tentang Pemerintahan Daerah:

““DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.” internasional di daerah.”

TINDAKAN TINDAKAN PENGAWASAN PENGAWASAN

PENGAWASAN

menyarankan agar ditekan adanya pemborosan

mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan

mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

3838

PENGAWASAN DPRDPENGAWASAN DPRDTugas dan kedudukan DPRD sangat Tugas dan kedudukan DPRD sangat penting untuk mencegah secara dini penting untuk mencegah secara dini ((early warning systemearly warning system)) penyimpangan pengelolaan APBD penyimpangan pengelolaan APBD dan kebijakan dalam dan kebijakan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah penyelenggaraan kinerja pemerintah daerahdaerah

3939

HAK DPRDHAK DPRD INTERPELASIINTERPELASI

Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.daerah, dan negara.

ANGKETANGKETPelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MENYATAKAN PENDAPATMENYATAKAN PENDAPATHak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala Hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angkettindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

4040

KEPEGAWAIAN DAERAHKEPEGAWAIAN DAERAH

Gaji dan tunjangan PNS Daerah Gaji dan tunjangan PNS Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari alokasi dasar dalam DANA bersumber dari alokasi dasar dalam DANA ALOKASI UMUM (DAU)ALOKASI UMUM (DAU)

Pembinaan dan pengawasan PNS Daerah Pembinaan dan pengawasan PNS Daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. daerah oleh Gubernur.

PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH

KEPALA DAERAH/

WAKIL

SEKRETARIATDAERAH

SEKRETARIATDPRD

DINAS DAERAH

BADAN/KANTOR/RSUD

KELURAHAN

KECAMATAN

PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH

PERDA

DPRD

MATERI MUATAN PERDA MENGANDUNG ASAS

1. Pengayoman;2. Kemanusiaan;3. Kebangsaan;4. Kekeluargaan;5. Kenusantaraan;6. Bhineka tunggal ika;7. Keadilan;8. Kesamaan dalam

hukum dan pemerintahan;

9. Ketertiban dan kepastuian hukum

10. Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan

KEPALA DAERAH

KEUANGAN KEUANGAN DAERAHDAERAH

KEUANGANDAERAH

APBD

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN DAERAH TIDAK PERNAH DIDEFINISIKAN

SUMBER PENDAPATANDAERAH(1)PENDAPATAN ASLI

DAERAH a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. BUMDd. lain-lain yang sah

(1)DANA PERIMBANGAN

(2)LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

BUMD

PAJAKDAERAH

DANA PERIMBANGANDANA PERIMBANGAN

DANAPERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASIKHUSUS

PAJAK

SUMBER DAYA ALAM

4545

KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAPKRISIS KEPERCAYAAN TERHADAPPEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH

DPRD menggunakan HAK ANGKET jika kepala DPRD menggunakan HAK ANGKET jika kepala daerah dan atau wakilnya menghadapi krisis daerah dan atau wakilnya menghadapi krisis kepercayaan karena tindak pidana yang kepercayaan karena tindak pidana yang dilakukannya.dilakukannya.

Jika kepala daerah dan atau wakilnya terbukti Jika kepala daerah dan atau wakilnya terbukti bersalah karena tindak pidana yang dilakukannya bersalah karena tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.keputusan DPRD.

Jika sudah diputuskan dalam PUTUSAN Jika sudah diputuskan dalam PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD mengusulkan pemberhentian yang TETAP, DPRD mengusulkan pemberhentian yang disampaikan kepada Presidendisampaikan kepada Presiden

Otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga Otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :aspek, yaitu :

1.1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.mengurus rumah tangganya sendiri.

2.2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.nasional.

3.3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

19/04/2319/04/23 4646

Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu :arti bahwa daerah harus mampu :

1.Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu 1.Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri.kebijaksanaan sendiri.

2.Membuat peraturan sendiri (PERDA) 2.Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.beserta peraturan pelaksanaannya.

3.Menggali sumber-sumber keuangan 3.Menggali sumber-sumber keuangan sendiri.sendiri.

4.Memiliki alat pelaksana baik personil 4.Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya. maupun sarana dan prasarananya.

19/04/2319/04/23 4747

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah;c. mengelola aparatur daerah;d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; danh. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

4848

Dalam menyelenggarakan otonomi, Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:daerah mempunyai kewajiban:

a.a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c.c. mengembangkan kehidupan demokrasi;mengembangkan kehidupan demokrasi;

d.d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e.e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f.f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g.g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h.h. mengembangkan sistem jaminan sosial;mengembangkan sistem jaminan sosial;

i.i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j.j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k.k. melestarikan lingkungan hidup;melestarikan lingkungan hidup;

l.l. mengelola administrasi kependudukan;mengelola administrasi kependudukan;

m.m. melestarikan nilai sosial budaya;melestarikan nilai sosial budaya;

n.n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dandengan kewenangannya; dan

o.o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangankewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

19/04/2319/04/23 4949

KONSEP TEORI KONSEP TEORI PEMEKARAN DAERAHPEMEKARAN DAERAH

Pemekaran daerah merupakan suatu langkah atau Pemekaran daerah merupakan suatu langkah atau cara politik sebuah daerah dengan cara membagi cara politik sebuah daerah dengan cara membagi atau memperluas sub bagian wilayah dari daerah atau memperluas sub bagian wilayah dari daerah tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk provinsi baru atau pun kabupaten baru.provinsi baru atau pun kabupaten baru.

Tujuan dari dilakukannya upaya pemerintah dalam Tujuan dari dilakukannya upaya pemerintah dalam pemekaran daerah ini adalah tidak lain dengan pemekaran daerah ini adalah tidak lain dengan meningkatkan berbagai pelayanan sosial yang meningkatkan berbagai pelayanan sosial yang diberikan dan meningkatkan keefektivan serta diberikan dan meningkatkan keefektivan serta keefisiensian sebuah daerah dalam mengatur atau keefisiensian sebuah daerah dalam mengatur atau mengelola daerahnya baik dilihat dari sektor mengelola daerahnya baik dilihat dari sektor perekonomian, politik serta pelayanan publik untuk perekonomian, politik serta pelayanan publik untuk masyarakatnya.masyarakatnya.

19/04/2319/04/23 5050

Dalam Undang Undang ttg Pemerintahan Daerah, wacana Dalam Undang Undang ttg Pemerintahan Daerah, wacana pemekaran tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip pemekaran tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa pada otonomi daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah merupakan media atau jalan prinsipnya otonomi daerah merupakan media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. pemerintahan dan pelayanan terhadap publik.

Sehingga banyak orang berasumsi bahwa pemekaran daerah Sehingga banyak orang berasumsi bahwa pemekaran daerah merupakan langkah yang diambil setelah diberlakukannya merupakan langkah yang diambil setelah diberlakukannya otonomi daerah, yakni: otonomi daerah, yakni:

1. 1. pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. kepada rakyat.

2.2. melalui pemekaran daerah juga harus tercipta akuntabilitas melalui pemekaran daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. yang terjaga dengan baik.

3.3. pemekaran daerah diformulasikan menjadi langkah untuk pemekaran daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan.aktif dalam pengambilan kebijakan.

19/04/2319/04/23 5151

Tujuan pemekaran daerah diantaranya :Tujuan pemekaran daerah diantaranya :

1. 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. 2. meningkatkan pelayanan masyarakat meningkatkan pelayanan masyarakat

3. 3. mempercepat pertumbuhan demokrasi mempercepat pertumbuhan demokrasi

4. 4. mempercepat pelaksanaan pembangunan mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah ekonomi daerah

5. 5. mempercepat pengelolaan potensi daerah mempercepat pengelolaan potensi daerah

6. 6. meningkatkan keamanan dan ketertiban meningkatkan keamanan dan ketertiban

7. 7. meningkatkan hubungan yang serasi antara meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah Pembentukan pemekaran pusat dan daerah Pembentukan pemekaran daerah dan daerah otonom Pemekaran daerah daerah dan daerah otonom Pemekaran daerah dapat terjadi di setiap wilayah di Indonesia ini. dapat terjadi di setiap wilayah di Indonesia ini.

19/04/2319/04/23 5252

Suatu daerah otonom dapat melakukan suatu pemekaran Suatu daerah otonom dapat melakukan suatu pemekaran dengan melihat indikator keberhasilan pembangunan dengan melihat indikator keberhasilan pembangunan daerah. daerah. Indikator dalam implementasi struktur, fungsi dan tugas Indikator dalam implementasi struktur, fungsi dan tugas dalam kepemerintahan suatu daerah dapat ternilai apakah dalam kepemerintahan suatu daerah dapat ternilai apakah daerah tersebut mampu dalam menjalankan situasi, daerah tersebut mampu dalam menjalankan situasi, mengoperasikan serta meningkatkan pelayanan dalam mengoperasikan serta meningkatkan pelayanan dalam daerah otonomnya. Penilaian ini dilakukan dengan melihat daerah otonomnya. Penilaian ini dilakukan dengan melihat indikator yang secara sederhana dapat dikategorikan indikator yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai berikut : sebagai berikut :

1. 1. Aspek ekonomi daerah.Aspek ekonomi daerah.

2. Aspek pelayanan publik. 2. Aspek pelayanan publik.

3. Aspek pembangunan demokrasi politik.3. Aspek pembangunan demokrasi politik.

19/04/2319/04/23 5353

1. ASPEK EKONOMI DAERAH 1. ASPEK EKONOMI DAERAH

Indikator aspek ini akan menjawab seperti apakah nantinya Indikator aspek ini akan menjawab seperti apakah nantinya kekuatan ekonomi dari daerah-daerah yang menjadi bagian kekuatan ekonomi dari daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah yang hendak dimekarkan. Selanjutnya, dari wilayah yang hendak dimekarkan. Selanjutnya, potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan dalam potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan dalam membangun ekonomi daerah. Ini perlu dilakukan, membangun ekonomi daerah. Ini perlu dilakukan, mengingat pertimbangan ekonomi adalah salah satu unsur mengingat pertimbangan ekonomi adalah salah satu unsur utama didalam memandirikan suatu daerah. Sebab utama didalam memandirikan suatu daerah. Sebab indikator ini menggunakan dasar penilaian dengan indikator ini menggunakan dasar penilaian dengan menggunakan dasar ”apakah pembangunan yang terjadi menggunakan dasar ”apakah pembangunan yang terjadi selama enam tahun terakhir ini adalah pembangunan yang selama enam tahun terakhir ini adalah pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal.” merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal.” Hal ini perlu dijalankan dengan melakukan kajian Hal ini perlu dijalankan dengan melakukan kajian mendalam, sehingga kelihatanlah seberapa besar pengaruh mendalam, sehingga kelihatanlah seberapa besar pengaruh otonomi daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun otonomi daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun secara regional, untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara regional, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian akan bisa kita ketahui masyarakat. Dengan demikian akan bisa kita ketahui bahwa apakah otonomi daerah selaras dengan upaya bahwa apakah otonomi daerah selaras dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

19/04/2319/04/23 5454

2. ASPEK PELAYANAN PUBLIK2. ASPEK PELAYANAN PUBLIK

Dalam konteks ini, harus dinilai seberapa dekat Dalam konteks ini, harus dinilai seberapa dekat pemerintah daerah dengan masyarakat, yang pemerintah daerah dengan masyarakat, yang tercermin dalam urusan- urusan pelayanan publik tercermin dalam urusan- urusan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif. Apakah publik yang terbuka, efisien dan efektif. Apakah publik merasa dipuaskan melalui pelayanan pemerintah merasa dipuaskan melalui pelayanan pemerintah lokal, atau justru pemerintah lokal mengharapkan lokal, atau justru pemerintah lokal mengharapkan pelayanan dari masyarakat. Apakah mental-pelayanan dari masyarakat. Apakah mental-mental KKN dan primordialisme masih sangat mental KKN dan primordialisme masih sangat kental dalam urusan-urusan publik. Masih kental dalam urusan-urusan publik. Masih terdapat ketidakadilan, kemudian politik terdapat ketidakadilan, kemudian politik kongkalikong di antara elit lokal masih kerap kongkalikong di antara elit lokal masih kerap terjadi. terjadi.

19/04/2319/04/23 5555

3.ASPEK PEMBANGUNAN DEMOKRASI 3.ASPEK PEMBANGUNAN DEMOKRASI POLITIKPOLITIK

Menjadi penting juga mengkaitkan antara Menjadi penting juga mengkaitkan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan upaya-upaya pelembagaan demokrasi upaya-upaya pelembagaan demokrasi ditingkat lokal. Potret ini bisa terlihat dari ditingkat lokal. Potret ini bisa terlihat dari beberapa kritiskah rakyat dalam melihat beberapa kritiskah rakyat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal? Atau seberapa besarkah pemerintah lokal? Atau seberapa besarkah kontribusi dari masyarakat lokal dalam kontribusi dari masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis di pengambilan keputusan strategis di daerahnya ?daerahnya ?

19/04/2319/04/23 5656

Indikator diatas merupakan sebagai batu Indikator diatas merupakan sebagai batu loncatan yang harus dipertimbangkan baik-baik loncatan yang harus dipertimbangkan baik-baik oleh pemerintah dalam menyetujui oleh pemerintah dalam menyetujui terbentuknya daerah baru dari pemekaran terbentuknya daerah baru dari pemekaran otonomi daerah. Sehingga pada akhirnya otonomi daerah. Sehingga pada akhirnya daerah yang dimekarkan dapat sungguh-daerah yang dimekarkan dapat sungguh-sungguh mampu dalam mengelola daerahnya. sungguh mampu dalam mengelola daerahnya. Jawaban supaya suatu daerah mampu Jawaban supaya suatu daerah mampu melewati indikator dan membentuk sebuah melewati indikator dan membentuk sebuah daerah baru atau memekarkan daerahnya daerah baru atau memekarkan daerahnya adalah dengan mempercepat laju pertumbuhan adalah dengan mempercepat laju pertumbuhan pembangunan daerahnya dari berbagai aspek pembangunan daerahnya dari berbagai aspek kegiatan kepemerintahannya.kegiatan kepemerintahannya.

19/04/2319/04/23 5757

5858

SEKIANTERIMA KASIH

Arti Terminologi Hukum Pemda Daerah Otonom 1

Documents

Transcript of Arti Terminologi Hukum Pemda Daerah Otonom 1