ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip

download ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip

of 36

  • date post

    17-Jun-2020
  • Category

    Documents

  • view

    6
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip

  • ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280

    http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

    PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 9 TAHUN 2012

    TENTANG

    PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi

    serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu

    dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap arsip

    yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan

    organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat

    bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan arsip

    vital bagi suatu organisasi;

    b. bahwa guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam

    melakukan pengelolaan arsip aset negara/daerah melalui

    kegiatan pengelolaan arsip aset negara/daerah diperlukan

    suatu pedoman yang berlaku secara nasional;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

    Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman

    Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

    Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4286);

    http://www.anri.go.id/ mailto:info@anri.go.id

  • ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    - 2 -

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

    dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

    Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4844);

    4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5071);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

    Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

    Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5286);

  • ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    - 3 -

    8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi,

    dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

    sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan

    Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

    9. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang

    Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

    10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM12/2001

    tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan

    Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;

    11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

    Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan,

    Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Aset

    Negara Terhadap Musibah/Bencana;

    12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

    Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Arsip Nasional RI sebagaimana telah dua kali diubah

    terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

    Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK

    INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP

    ASET NEGARA/DAERAH.

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

    1. Daftar Arsip Aset adalah suatu daftar dalam bentuk formulir yang berisi

    informasi arsip aset yang dimiliki oleh suatu instansi/organisasi.

    2. Arsip Aset Negara/Daerah untuk selanjutnya disebut arsip aset adalah

    informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau

    dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

  • ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    - 4 -

    mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

    diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

    dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

    diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber

    daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

    3. Identifikasi Arsip Aset adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan

    pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip

    aset.

    4. Pemencaran (Dispersal) adalah metode pelindungan arsip aset dengan

    melakukan pemencaran arsip hasil duplikasi (copy back-up) ke tempat

    penyimpanan arsip pada lokasi yang berbeda.

    5. Pemulihan Arsip Aset adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip aset

    yang rusak.

    6. Penataan Arsip Aset adalah kegiatan pemberkasan dan pengelompokan

    arsip aset berdasarkan klasifikasi arsip dan klasifikasi aset.

    7. Pendataan Arsip Aset adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis,

    jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang penyimpanan arsip aset.

    8. Penduplikasian adalah metode pelindungan arsip aset dengan melakukan

    penggandaan (back-up) arsip dalam bentuk media yang sama atau

    berbeda dengan arsip yang asli.

    9. Pengamanan Arsip Aset adalah suatu kegiatan melindungi arsip aset baik

    fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kehilangan dan

    kerusakan.

    10. Penyelamatan Arsip Aset adalah suatu kegiatan untuk memindahkan

    (evakuasi) arsip aset ke tempat yang lebih baik.

    11. Penyimpanan Khusus (Vaulting) adalah metode pelindungan arsip aset

    dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan sarana khusus.

    12. Pelindungan Arsip Aset adalah suatu kegiatan untuk mengamankan,

    menyelamatkan dan memulihkan arsip aset dari kerusakan, hilang atau

    musnah baik secara fisik maupun informasi.

  • ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    - 5 -

    Pasal 2

    Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah ini merupakan acuan bagi

    pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pengelolaan arsip aset milik

    negara/daerah.

    Pasal 3

    Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah meliputi:

    a. identifikasi arsip aset;

    b. penelusuran arsip aset;

    c. penataan arsip aset;

    d. perlindungan dan pengamanan arsip aset;

    e. penyelamatan dan pemulihan arsip aset; dan

    f. akses informasi arsip aset.

    Pasal 4

    Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian

    tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

    Pasal 5

    Pada saat peraturan ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan

    pengelolaan arsip aset negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

    bertentangan dengan peraturan ini.

    Pasal 6

    Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

    dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

    mestinya.

  • ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    - 6 -

    Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

    Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal 12 Desember 2012

    KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

    M. ASICHIN

    Diundangkan di Jakarta

    pada tanggal 11 Februari 2013

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA

    ttd

    AMIR SYAMSUDDIN

    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 229

  • LAMPIRAN I

    PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 9 TAHUN 2012

    TENTANG

    PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Barang milik negara/daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki

    oleh negara/daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan

    ekonomi yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang, yang dapat

    menunjang peran dan fungsi pemerintahan dae