Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
-
Upload
deady-rizky-yunanto -
Category
Education
-
view
796 -
download
7
description
Transcript of Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
IDENTIFIKASI AREA KUNCI PADA DITJEN PERBENDAHARAANTEAM DEADY, DIAN, PENDIK, RUTH
SEJARAH
Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK/2004
SEJARAH
1945 Pejabatan Keuangan
1948 Thesauri Negara
1962 Departemen
Urusan Anggaran Negara
Awal orde baru Deputi Bidang
Anggaran
1966 Direktorat Jenderal Anggaran
2004 Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
VISI
Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah
yang efektif dan efisien
MISI
Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran
yang efektif.
Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan
optimal.
Menciptakan sistem manajemen investasi yang
tepat sasaran.
Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan,
tepat waktu dan akurat.
Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan
yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah
diterapkan.
Menyempurnakan proses bisnis sistem
perbendaharaan sesuai best practice.
Melaksanakan pemberdayaan dan
integrasi seluruh sumber daya organisasi secara
optimal.
STRUKTUR ORGANISASI
TUGAS
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
FUNGSIPerumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
ORGANISASIPelayanan Prima• dicapai dengan merumuskan dan menciptakan layanan yang mampu
memenuhi kebutuhan stakeholders.
Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara• dicapai dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan
dan koordinasi terkait pengelolaan perbendaharaan negara kepada pengelola keuangan negara dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan
ORGANISASIPengembangan Organisasi yang
Modern
Pengelolaan Anggaran yang
Optimal
• Melakukan kajian yang terstruktur• Menyempurnakan dan menerapkan serta
melakukan pengawasan intensif SOP• Menyusun profil risiko• Menyusun dan merumuskan serta diseminasi
budaya organisasi• Mengembangkan iklim pembelajaran• Pemberdayaan fungsi Kanwil
• Penerapan performance based budgeting• Meningkatkan akurasi perencanaan keuangan
ORGANISASI
Peningkatan Kualitas SDM• Meneruskan secara konsisten pembinaan dan internalisasi kode etik pegawai.• Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan • Menerapkan Balanced Scorecard secara penuh (hall of fame)• Menyusun blue print manajemen SDM• Meningkatkan keterlibatan unit-unit vertikal dalam pengelolaan SDM secara optimal• Mengembangkan sistem informasi kepegawaian• Reformasi Birokrasi• Ditjen Perbendaharaan tidak hanya akan menyempurnakan roadmap manajemen sumber daya manusia dan SOP organisasi yang baru,
tetapi juga future business process dalam kerangka best practice dan refromasi birokrasi
FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARANPelaksanaan Belanja Negara yang Optimal
sasaran utamanya adalah pelaksanaan belanja negara yang optimal melalui penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF
Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi
dicapai dengan menyempurnakan dan menerapkan secara konsisten peraturan-peraturan dan ketepatan atas janji layanan
FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARAN
Pelayanan Prima melalui Manajemen Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien• dicapai dengan melakukan penyelesaian pengesahan DIPA secara tepat
waktu, pengesahan revisi dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan rekonsiliasi realisasi APBN
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi• dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran dalam rangka percepatan tingkat penyerapan anggaran K/L dan pengawasan atas kepatuhan dalam melaksanakan rencana penarikan dana, dengan alur monitoring
FUNGSI PENGELOLAAN KAS NEGARAPengelolaan Kas Negara yang Optimal• mempunyai sasaran untuk
mengoptimalisasi kas pemerintah dan mengurangi cost of fund
Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Efektif dan Efisien• Melaksanakan koordinasi dengan unit
terkait• Menyediakan dana yang tepat waktu dan
tepat jumlah• Penyempurnaan proses bisnis pengelolaan
kas negara
Kegiatan Perencanaan Kas dan Pengelolaan Likuiditas• kegiatan analisa pengelolaan kas yang
dikoordinir oleh Treasury Liquidity Unit dan melibatkan unit-unit yang mempunyai authority di bidang penerimaan dan pengeluaran
Kegiatan Analisa Ekonomi• kegiatan Risk Assessment serta Penetapan
Strategi Investasi dan Pengelolaan Portofolio
FUNGSI PENGELOLAAN KAS NEGARAKegiatan Eksekusi/ Transaksi• kegiatan eksekusi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari Middle Office
Kegiatan Settlement• kegiatan pencatatan/akuntansi atas cash flow serta managing bank accounts
baik penerimaan maupun pengeluaran yang dikoordinir oleh Back Office
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi• dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pengelolaan kas negara dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi
FUNGSI SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil• Penyempurnaan dan pengembangan pengelolaan penerimaan
pembiayaan dan PNBP penerusan pinjaman• Pencairan RDI ke RKUN dan pencairan jasa bank• Evaluasi pelaksanaan pembiayaan penerusan pinjaman• Penyempurnaan dan mengembangkan istem informasi penerusan
pinjaman• Peningkatan progres penyelesaian tunggakan piutang
FUNGSI SISTEM MANAJEMEN INVESTASIOptimalisasi Penyaluran Dana Investasi
• Optimalisasi Pendapatan Negara yang berasal dari Pengembalian Pinjaman dan Penerusan Pinjaman
• Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari RDI/RPD/SLA yang berkelanjutan
• Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar
• Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda
• Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
FUNGSI SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
Optimalisasi Penyaluran Dana Investasi• Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin
professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya
• Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman
• Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program
• Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan
FUNGSI BADAN LAYANAN UMUMPenerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif
• Penyempurnaan boundarries dan redefinisi BLU • Penyempurnaan regulasi dan tata kelola pengelolaan keuangan BLU• Penetapan kriteria-kriteria kualitatif dalam mekanisme penilaian kinerja keuangan• Penetapan desain penilaian kinerja dan keuangan satker PK-BLU
Tingkat Kepuasan Pelayanan yang Tinggi• dicapai dengan melakukan penyempurnaan norma waktu penetapan satker BLU
Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik• dicapai dengan secara konsisten melakukan pengimplementasian norma waktu penetapan satker BLU
Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum• dicapai dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada satker BLU
FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
• Penyelesaian LKPP (unaudited) secara tepat waktu• Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)• LKPP Tahun 2010 ditargetkan mendapatkan opini audit WDP. Sementara jumlah LKKL yang
mendapatkan Opini Audit WTP dapat naik dari 45 menjadi 50 LKKL, dan yang Disclaimer turun dari 8 menjadi 3.
• LKPP Tahun 2011 ditargetkan mendapatkan opini audit WTP, dan LKKL seluruhnya mendapatkan opini audit WTP sesuai dengan kontrak kinerja para Menteri/Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersartu II dengan Presiden RI.
• Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual secara bertahap.• Tahun 2011-2012 adalah tahun pengembangan kebijakan akuntansi, prosedur, guidelines, proses
bisnis, sistem akuntansi berbasis akrual serta pengembangan IT.
FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel• Pada tahun 2013 ditargetkan bahwa telah diadakan piloting pada beberapa K/L untuk
penerapan akuntansi berbasis akrual, sementara untuk LK BUN diharapkan dapat parallel untuk penerapan basis akrual dan Cash Towards Accrual (CTA), serta ujicoba konsolidasi LKBUN akrual.
• Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh KL dan BUN telah parallel run dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan CTA, namun untuk proses audit adalah yang berbasis CTA.
• Penyelesaian RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN secara tepat waktu.• Penyusunan harmonisasi strategi penerapan akuntansi akrual dan penerapan SPAN agar SPAN
dan Akuntansi Akrual dapat berjalan seiring dan memberikan hasil yang optimal bagi organisasi.• Pemanfaatan secara optimal laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan.• Peningkatan peran Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan manajerial.
FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara• dicapai dengan melakukan pembinaan terhadap instansi dalam bentuk pengembangan kapasitas pengelola
akuntasi di K/L dan pembentukan coaching clinic akuntansi
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi• dicapai dengan meningkatkan kapabilitas K/L dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk mematuhi
standar, sistem dan prosedur akuntansi pemerintah secara konsisten
Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum• Melakukan pembinaan dan asistensi terhadap instansi serta secara periodik melakukan koordinasi dan asistensi
penyusunan Laporan Keuangan dengan kementerian/lembaga dan Kuasa BUN (tingkat daerah hingga tingkat pusat).
• Merumuskan reward and punishment terkait penyampaian laporan keuangan
FUNGSI SISTEM PERBENDAHARAANPenerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
• Meningkatkan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan pengembangan proses bisnis• Memfungsikan Data Recovery Center secara optimal
Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi• dicapai dengan melakukan penyediaan sistem perbendaharaan yang handal dalam melakukan perbaikan layanan
dalam memenuhi janji layanan secara konsisten dan responsif atas kebutuhan pengguna layanan
Kajian dan Perumusan Kebijakan yang Tinggi• Penyusunan dan perumusan peraturan, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan
negara.• Pengkajian, evaluasi, harmonisasi, standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis secara menyeluruh,
efektif dan applicable dalam framework satu kesatuan keorganisasian yang utuh.• Penyusunan dan pengembangan proses bisnis perbendaharaan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung
terciptanya Sistem Perbendaharaan yang terintegrasi.
FUNGSI SISTEM PERBENDAHARAANPeningkatan kapasitas pengelola keuangan negara• Percepatan pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan dalam
rangkan capacity building bagistakeholders Ditjen Perbendaharaan.• Pengembangan kajian terkait peningkatan kapasitas Pengelola Keuangan Negara
khususnya dalam menjalankan peran Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN
Optimalisasi monitoring dan evaluasi• Sasaran Strategis ini dilakukan dengan memantau penerapan sistem perbendaharaan
dengan mengidentifikasi permasalahan/kendala di lapangan dan kebutuhan stakeholder sebagai umpan balik untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem perbendaharaan
FUNGSI TRANSFORMASI PERBENDAHARAANPembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi• Membangun sistem database yang terintegrasi pada KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan.• Menyusun rancangan aplikasi dan implementasi program SPAN secara penuh, terkait
business process improvement dan teknologi informasi.• Menyiapkan hardware TI yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk
mendukung SPAN.• Mengoptimalkan pelaksanaan CMC sehingga terbangun komitmen bersama dan
awareness mengenai SPAN.• Menyusun pengintegrasian SPAN dengan aplikasi satker serta mempersiapkan
jaringan komunikasi antara SPAN dan satker.
FUNGSI TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN
Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern• Menyusun dan memutakhirkan modul-modul untuk mengawal program
SPAN sebagai future vision proses bisnis.• Menyiapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual pada SPAN dengan
menyelaraskan Standar COTS dengan kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual.
• Melakukan review dan analisis dampak perubahan proses bisnis terhadap peraturan perundangan, organisasi dan sumber daya manusia.
• Melanjutkan kajian-kajian serta komunikasi dengan negara lain yang telah sukses mengimplementasikan IFMIS sebagai langkah strategis mewujudkan sistem yang modern berdasarkan best practices.
SUSUNAN ORGANISASISekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan
Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Tugas:
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan direktorat jenderal.
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Tugas:• Merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Fungsi:• Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran; • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran; • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran; • Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran; dan • Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
Tugas:• Merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
Fungsi:Penyiapan perumusan kebijakan di
bidang pengelolaan kas
negara;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan kas
negara;
Penyiapan penyusunan
norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pengelolaan kas
negara;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pengelolaan kas
negara; dan
Pelaksanaan urusan tata
usaha direktorat.
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
Tugas:• Merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem manajemen investasi;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemeninvestasi; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Tugas:• Merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan
Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
Fungsi:• Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan; • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan; • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem perbendaharaan; • Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem perbendaharaan; dan • Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN
Tugas:•Merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan.
DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN
Fungsi:• Penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi
perbendaharaan; • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi
perbendaharaan; • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang transformasi perbendaharaan; • Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang transformasi perbendaharaan; dan • Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Fungsi:
• Koordinasi kegiatan direktorat jenderal; • Koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan; • Penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan,kepegawaian, dan keuangan,
serta pembinaan jabatanfungsional pada direktorat jenderal; • Pelaksanaan pengembangan pegawai direktorat jenderal; • Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat
jenderal; • Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat; • Pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; • Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Tugas:
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
Tugas:•Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perbendaharaan.
Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Berdasarkan PMK No. 169/PMK.01/ 2012, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:• Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran
serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;• Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan
anggaran dengan pelaksanaan di daerah;• Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;• Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;• Pembinaan teknis sistem akuntansi;• Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU);
Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
Pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;
Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;
Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
Pelaksanaan kehumasan; dan
Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Bagian Umum
Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I
Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II
Bidang Pembinaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan
Internal
Kelompok Jabatan
Fungsional
JENIS KPPNKPPN Tipe A1;
KPPN Tipe A2;
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
KPPN Khusus Penerimaan; dan
KPPN Khusus Investasi.
KPPN A1 dan A2
Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
KPPN A1
Subbagian Umum Seksi Pencairan Dana
Seksi Manajemen Satker dan
Kepatuhan InternalSeksi Bank Seksi Verifikasi dan
Akuntansi
KPPN A2
Subbagian Umum;
Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;
Seksi Bank;
Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal; dan
Kelompok Jabatan Fungsional
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
KPPN Khusus Penerimaan
Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas
Negara.
Melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan
rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta
penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas
negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan
KPPN Khusus Investasi
Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Manajemen
Investasi.
Melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi
pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan
perintah membayar investasi pemerintah, penerusan
pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.