Arahan Presiden RI Terkait Sinergi Perencanaan & Penganggaran Dalam...

Arahan Presiden RI Terkait

Sinergi Perencanaan & Penganggaran

Dalam Mempercepat Implementasi Nawacita

Sugiharso Safuan, Ph.D.

Senior Advisor Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas

Kantor Staf Presiden

Jakarta, 6 Desember 2016

Arahan Presiden

Perlu terbangunnya sinergi

antara perencanaan dan

penganggaran pembangunan

nasional.

Sinergi ini merupakan kunci

efisiensi pembangunan

nasional.

RATAS, 13 April 2016

Sinergi Perencanaan & Penganggaran

Program Prioritas Nasional

• Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

• Menteri dan Kepala Lembaga harus mengendalikan anggaran di setiap instansi yang dipimpinnya

• Tidak ada lagi program dengan nomenklatur tidak jelas

Money Follows Function

• Duplikasi program • Inefisiensi anggaran • Sulit koordinasi

Money Follows Program Prioritas

• Rancangan Program Prioritas disusun lebih dahulu • Kementerian/Lembaga KL menyusun kegiatan

berdasarkan program prioritas, tugas, dan fungsi

Integratif Spasial Holistik Tematik

Perencana, Perencanaan dalam

Era Globalisasi Mohamad Ikhsan/

LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Indonesia

Pondok Gede, 5 Desember 2016

Sejumlah Pertanyaan:

• Apa tiga tantangan ekonomi Indonesia terpenting saat ini? • Mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 6+%? • Membuat pertumbuhan ekonomi lebih sensitif terhadap penurunan

kemiskinan? • Mengatasi kesenjangan ekonomi

• Memahami pola pertumbuhan ekonomi Indonesia: Perbandingan Pre Crisis 1997/98 dan Post Crisis 1998 • Apakah perubahan sistem perencanaan Indonesia dari sistem

tersentralisasi (Taman Surapati led the economy) menuju sistem terdesentralisasi telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ini?

• Political factor (democracy) yang menghambat proses pertumbuhan ekonomi

• Atau kualitas leadership yang diperlukan tidak eksis? Kualitas implementasi?

• Apa peran perencana dan perencanaan ekonomi dalam ekonomi yang lebih didominasi sektor swasta baik di tingkat pusat maupun daerah

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Indonesia – Terkini dan Jangka Menengah

• Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6+ %

• Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Sensitif terhadap Penurunan Kemiskinan

• Mengatasi Masalah Kesenjangan Ekonomi

12/7/2016 Mohamad Ikhsan 7

Mengapa laju pertumbuhan PDB 6+ persen dibutuhkan?

• Penciptaan Lapangan Kerja • 5-5% % untuk menyerap new entrants • 1 % menyerap penganggur eksisting dan transformasi dari informal

jobs ke formal jobs

• Penurunan Kemiskinan • Tergantung pada sektor ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan • Untuk menurunkan kemiskinan di bawah 10% dibutuhkan laju

pertumbuhan yang lebih tinggi • Structural poverty – 80 % kemiskinan tersisa adalah structural • Standar kemiskinan perlu dinaikkan

• Kebutuhan jangka menengah-panjang • Mencegah terjebak dalam perangkap negara pendapatan menengah • Memanfaatkan demographic dividend


Indonesia ..selama 30 tahun + tergolong out of performers

Historical Pattern of Indonesian Growth Episodes


-15

-10

-5

0

5

10

15

19

61

19

62

19

63

19

64

19

65

19

66

19

67

19

68

19

69

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Indonesia: Laju Pertumbuhan Ekonomi (harga konstan 2005)

Pre 1998 Crisis 7,2 %

Post 2001:

Service Sector driven and Diminishing role of mfg Bad labor policy Fragmented Policy making Process

Mfg Sector Driven: Poverty cut by half from 36% To 18% Labor Transformation was the key Macroeconomic mgt and structural reform

Agriculture Sector and Oil and Gas Driven: Poverty cut half from 77% to 36 % Productivity of paddy and rural sector Revolution using oil wind fall were the key

Memahami pola pertumbuhan ekonomi Indonesia: Perbandingan Pre Crisis 1997/98 dan Post Crisis 1998 • Ada anggapan perubahan politik menuju sistem demokrasi

menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1997/98 • Counter-argument : mengapa India bisa tumbuh bahkan lebih tinggi

8+ % dalam era liberalisasi ekonomi? Lihat juga perkembangan Philipines terakhir ini?

• Apakah perubahan sistem perencanaan Indonesia dari sistem tersentralisasi (Taman Suropati led the economy) menuju sistem terdesentralisasi telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ini? • Tidak ada evidence yang kuat yang menunjukkan sistem pelayanan

dasar di daerah lebih buruk dibandingkan sebelum desentralisasi • Tetapi memang kelihatannya desentralisasi over sold atau over

promised? • Perda yang dikeluhkan mayoritas tidak pernah bisa

diimplementasikan.

Memahami pola pertumbuhan ekonomi Indonesia: Perbandingan Pre Crisis 1997/98 dan Post Crisis 1998 • Atau kualitas leadership yang diperlukan tidak eksis? Kualitas

implementasi? • Somehow punya peran:.belum punya konduktor sekualitas Prof Widjojo Nitisastro.

• Qua academic, kualitas perencana dan implementor harusnya lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

• Dengan good leadership beberapa program besar seperti rehabilitasi Aceh, BLT bisa berjalan.

• Good leadership vs bad leadership:

• BLT versus PKH

• Program LPG vs Listrik 10 MW + 35 Mw

• Alokasi anggaran yang tidak tepat sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

• Sebagian dihabiskan untuk belanja energi dan menyebabkan defisit infrastruktur makin membesar : tidak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

• Koreksi anggaran pun seringkali masih tidak tepat: kasus alokasi sektor pertanian yang dihabiskan untuk subsidi dan bantuan sosial.

• Kebijakan yang tepat : aturan perburuhan yang mempengaruhi sektor industri manufaktur

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah

Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Sedehana:

LKTY 51.049.0

Atau :

Pertumbuhan Ekonomi Merupakan

Fungsi dari Pertumbuhan Produktivitas,

Akumulasi Modal dan Angkatan Kerja

plus human capital

How Fast Indonesia can Grow?

TFP Growth

0.5 0.75 1 1.5 2 5 3.8 4.0 4.2 4.7 5.2

Investment 6 4.2 4.5 4.7 5.2 5.7

Growth 7 4.7 4.9 5.2 5.7 6.2

8 5.2 5.4 5.7 6.2 6.7

9 5.7 5.9 6.2 6.7 7.2

10 6.2 6.4 6.7 7.2 7.7

11 6.7 6.9 7.2 7.7 8.2

12 7.1 7.4 7.6 8.1 8.6

Post Crisis 0.9 %

Pre Crisis 1.3%

Target TFP Growth: 1.5-1.8%

Post Crisis (3.2%)

Target Real Investment Growth: 10%

sumber pertumbuhan ekonomi ke depan mesti datang dari sumber domestik

• Private Sector Driven • Peran Investasi pemerintah hanya 8% dari total investasi/PDB

• Pertahankan keterbukaan : Sejarah ekonomi dunia menunjukkan hanya dengan keterbukaan ekonomi domestik dapat tumbuh secara berkelanjutan. • Contoh : Germany, China (Deng Xio Ping era hingga kini), India (post reform

1990), Indonesia (1985-1995) • Proteksi ekonomi terbaik adalah dengan menjaga daya saing domestik. • Benchmark: Global Market – Keberhasilan Korea menggunakan global market

as benchmark • FDI perlu didorong masuk : sumber teknologi baru dan capital

• Atasi defisit infrastructures • Deficit infrastructures menyebabkan daya saing menurun dan minat

berinvestasi berkurang • Pemerintah tidak akan mampu mengatasi defisit infrastruktur • Partisipasi swasta but swasta mengalami kesulitan dalam mgt resiko projects

• PPP dan Creative expansion [BUMN sell their asset to private sector and use the proceeds for expansion]


Sumber Pertumbuhan

• Jaga pertumbuhan konsumsi masyarakat • Pertahankan tingkat inflasi yang rendah 3-5% per

tahun

• Dorong transformasi dalam sektor pertanian ke arah high value added crops

• Revitalisasi sektor manufaktur

• Dorong reformasi dalam sektor jasa


Walaupun selama post crisis, kebijakan fiskal ekspansif tetapi belum cukup mendorong Pertumbuhan ekonomi

3.7

2.8

1.2 1.4 1.5

2.9

3.5

1.6 1.2

1.8 1.5

0.8

1.7

0.1

0.6 0.2

-0.6

-1.0 -0.8

-1.2 -0.9

3.9 4.3 4.2

3.9

5.1

7.3

5.5

3.3

4.3

5.3

4.3

3.7

6.2

1.8

2.6

3.5

2.9

2.2 2.4

-0.2 -0.1

1.8

0.1

-2.2 -2.4

-2.1 -2.4

-1.3 -1.7

-1.5

-0.5 -0.9

-1.3

-0.1

-1.6

-0.7 -1.0

-1.8

-2.2 -2.1

-2.6 -2.4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Keseimbangan Primer, 1996-2016 (% dari PDB)

Keseimbangan Primer Keseimbangan Primer + Subsidi Energi Defisit Anggaran

Antara 2004-2015 belanja pemerintah dihabiskan untuk subsidi energi

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Komposisi Belanja Pemerintah, 1996-2016

Belanja Belanja Pemerintah Pusat Subsidi Subsidi Energi belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi makin kurang sensitif terhadap penurunan Kemiskinan

0

10

20

30

40

50

60

70

1970 1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tren Indeks Head Count Kemiskinan, 1970-2016

Seri baru Kota+Desa seri lama kota+desa seri lama desa seri baru desa

1983: Turning point penurunan kemiskinan: perubahan sumber pertumbuhan ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan

Isu kedua: Growth dan Kemiskinan

• Komposisi Rumah Tangga Miskin : • Total : 11%; Structural Poor 6,6% dan Sisanya adalah

Vulnerable Group

• Growth is necessary but not sufficient.

• Growth plus is required to push up the structural poor • Quality of Growth – should learn from the 1970s growth

episode [productivity driven]

• Transformation within agriculture sector [high value added crops, poultry, fishery..dont forget people respond to incentives]

• Human investment at the young ages

• Mobilitas dalam pasar kerja terutama antar sektor

• Akses to finance including insurance not just banking

• Prepare the safety net: Protect the vulnerable group • Openness has benefits and risks

• Use direct subsidy not price intervention.


Isu ketiga: Inequality

• Handling inequality is necessary to ensure a sustainable growth path

• Perubahan Kemiskinan disebabkan Karena : (i) pertumbuhan ekonomi dan (2) kesenjangan pendapatan. • Kemiskinan akan bisa diturunkan lebih tinggi jika

kesenjangan pendapatan bisa dipertahankan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sama.

• Sumber inequality dan Jenis Ketimpangan (Boediono, 2104) • Pertama, ada segmen tidak tunduk pada rule of law

(the wild west) – penegakan hukum • Kedua, hukum formal exist, ttp tidak berjalan baik –

muncul rent seeking activities [The Robben Barrons) –reformasi hukum

• Ketiga, penerapan baik ttp aturan hukumnya tidak baik – rent seeking akan timbul – reformasi politik

• Keempat, ketimpangan dalam opportunity dan akses – mengefektifkan peran negara

• Kelima, ketimpangan akibat innate ability atau aset individual – some good but some could be intervened by the state (land reform)


Poverty would decline further if we can keep inequality unchanged

Table 3.5: Growth and redistribution decomposition of poverty changes

Change in incidence of poverty

Susenas

2007 Maret

Susenas 2012

Maret

Actual change

Growth Redistributi

on

Interaction

Poverty line = pl2012

Total 16.35 11.96 -4.39 -9.29 7.99 -3.09

Urban 12.40 8.78 -3.62 -7.63 7.80 -3.79

Rural 20.09 15.12 -4.97 -9.00 5.83 -1.80

Note: Changes shown between years Susenas 2007 Maret and Susenas 2012 Maret

Bagaimana mengefektifkan fungsi Perencanaan

Apakah masih ada fungsi perencanaan dalam Perekonomian yang didominasi Sektor Swasta?

Resource Endowments: Path Dependency: Initial Institutional &

Cultural Conditions External Environment

State/Government

Market Private

enterprises

Civil society Community

Development Outcomes

Subjet to State Failures Acts via coercion, incentives, and partnership

Complementarities Coordination

Acts via competition Subject to Market Failures

Acts via Cooperation Subject to Community failures

Peran Perencanaan: • Mengatasi

market failures but we have government failures

• Coordination failures

• Mendorong complementarities

Sumber: diadopsi dari DeJanfry and Sadoulet, Development Economics; Theory and Practices

Sumber: Growth Commission (2008)

ADDRESSING THE CHALLENGES IS MORE DIFFICULT BECAUSE INSTITUTIONAL CONSTRAINTS

Pre-1998: under the New Order

Post-1998: in a democratic and

decentralized Indonesia

Coordination in decision-making regarding policy formulation and implementation

Centralized decision-making

Difficult because of multiple stakeholders and multiple axes

along which coordination needed

Accountability structures within government

Vertical and hierarchical structure, strong incentives

Dispersed and multiple vertical and horizontal lines of

accountability, weak incentives

Capacity in terms of policy formulation, implementation, and service delivery

Good given centralized state and tasks at hand

Weak in context of decentralized state and

“second-generation” challenges 07/12/2016 @ Mohamad Ikhsan 27

Evolusi Peran Bappenas Sebelum Desentralisasi dan UU No 17/2013

• Alokasi Anggaran • Kemenkeu : Non Anggaran

Pembangunan • Bappenas : Anggaran

Pembangunan termasuk anggaran dibiayai oleh Dana Luar Negeri (Penyiapan Blue Book)

• Policy dan Perencanaan • GBHN • Bersama Menko Ekuin

menyiapkan Kebijakan Baru

• Hubungan dengan Pemerintah Daerah • Anggaran tersentralisasi • Bappeda walaupun organ

Pemda tetapi harus berkoordinasi dengan Bappenas

• Instrumen tambahan : Dana Inpres yang dikoordinasi oleh Bappenas

Setelah Desentralisasi dan UU No. 17/2003 • Alokasi Anggaran

• Desentralisasi mengubah pola alokasi anggaran.

• Bipolar : (1) K/L – Dekon dan (2) Dana Transfer: Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK

• Peran alokasi K/L dalam APBN berkurang dan peran Bappenas menjadi implisit melalui peran tripatri

• Peran Dana Luar Negeri Turun: Kendali Bappenas melalui Blue Book berkurang

• Policy dan Perencanaan • Bappenas: RPJMN • Policy Formulation : makin

menyebar karena munculnya UU Sektoral baru yang memperkuat peran Menteri.

• Hubungan dan Pemerintah Daerah • Hubungan dengan Bappeda

praktis hilang kecuali dalam ritual tahunan Musrebangnas

• Koordinasi Kebijakan Pusat – Derah : peran Bappenas hilang dan kendali Pemerintah Pusat pun fragmented di Kemendagri dan Kemenkeu.

Fungsi Diskresi Anggaran Pemerintah Pusat Turun Secara Dramatis

Non Diskresi

• Dana Transfer Daerah (34%)

• Belanja Pegawai (15%)

• Bunga Utang (8%)

• Belanja Barang (10%)

• Belanja Sosial (3%)

• Lain (2%)

Total 72 %

Diskresi (Diurutkan dari paling tinggi diskresinya)

• Belanja Modal (13%)

• Belanja Sosial (2%)

• Belanja Barang (2%)

• Subsidi (11%)

Total (28%)

Dengan Kekuatan Pemerintah Pusat yang terbatas: Tugas Bappenas adalah

• Menyiapkan RPJMN yang kredible

• Reform Factory: Outcome ditentukan oleh Kebijakan plus Alokasi Anggaran

• Bersama Kemenkeu : Memaksimalkan Fungsi Anggaran dalam Diskresi Pemerintah Pusat dengan: • Optimalisasi Alokasi Anggaran K/L – Belanja Non Diskresi

khususnya Belanja Modal • Meyiapkan Reformasi Belanja Bukan Modal

• Membantu Biro Perencanaan K/L: • Perencanaan dan Penyiapan Proyek: Disain hingga

pembiayaan • Penyiapan Anggaran termasuk Sinkronisasi anggaran sesuai

dengan RPKMN

• Sikronisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

Operasionalisasi: Anggaran K/L

Alokasi K/L

• Penguatan Fungsi Tripatri • Pembagian Tugas

dengan Kemenkeu • Kemenkeu : Resource

Envelope

• Bappenas : Substansi

• Sharing informasi Proyek dan Program

• Skeduling anggaran yang baik

Project Preparation • Membantu Biro

Perencanaan K/L dalam menyiapkan proyek

• Mengordinasikan BPPT dan Universitas membantu menyiapkan rancang bangun proyek.

• Membangun PPP Nodes di K/L

Hubungan dengan Daerah Transfer Anggaran

• Total ----- 34 %

• 100 % Pemda: • Total : 24 % (DAU+

DBH+ Dana Alokasi Khusus)

• Pemerintah Pusat masih punya peran : 10% • DAK : 3 %

• Dana Penyesuaian : 5%

• Dana Desa : 2%

Peran Bappenas • Konsultan untuk Bappeda

untuk menyiapkan APBD termasuk memperbaiki kualitas proyek daerah

• Sikronisasi DAK dan Dana Transfer Khusus • Kerjasama dengan dengan

Kemendagri, Kemenkeu dan K/L

• Approval Bappenas dalam DAK

• Memastikan Dana Desa • Kerjasama dengan TNP2K

Kementrian Desa, Kemenkeu, dan Kemendagri

Fungsi Bappeda dan Perencana di daerah

• Perbaiki proses perencanaan dan implementasi • Identify the problems : Getting It Right

• Implementation – Policy formulation and implementation: Doing it Right

• Review : Doing it better

• Implementation: • Alokasi anggaran berdasarkan problem identification

yang tepat dan benar

• Poliicy Reform

• Reform Factory di level daerah – Propinsi maupun Kabupaten/Kota • Gunakan Paket Reformasi Ekonomi yang diluncurkan

oleh pemerintah

• Bappeda sebagai kawah chadradimuka birokrat yang andal di daerah/

Finally : how to do?

• Menyelesaikan tiga agenda utama Ekonomi Indonesia memerlukan reformasi ekonomi yang sistematis, konsisten dan terus menerus.

• Tidak ada jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan ini. Jalan pintas hanya akan menciptakan masalah baru bukan menyelesaikan masalah lama dengan tuntas.

• Trade-off dalam menyelesaikan tiga agenda di atas kerap terjadi. Analisis biaya manfaat perlu dilakukan untuk memilih ramuan kebijakan yang tepat.

• Karena private sector driven – confidence dan trust pelaku ekonomi perlu dipupuk terus dengan tidak mendistorsikan pasar dan peran pemerintah yang tepat.


Peran Pemerintah

• Peran pemerintah pada perekonomian yang didominasi oleh sektor swasta harus berubah.

• Perubahan ini tidak berarti pengurangan peran pemerintah, tetapi lebih pada menekankan pada fokus pembangunan kelembagaan tersebut terutama pada penyediaan barang publik yang esensial yaitu : (i) market supporting public goods dan (ii) market augmented public goods

• Market supporting public goods adalah esensial antara lain adalah iklim berusaha dan penegakan hukum (law and order). Ketiadaan barang publik ini menyebabkan terjadinya (i) lack of confidence dari pelaku ekonomi dan (ii) social exclusion terhadap kelompok rumah tangga miskin.

• Sementara kelompok market augmented public goods adalah jenis barang publik yang walau mekanisme pasar berjalan dengan baik, sektor privat tidak akan mampu menyediakan tingkat yang tepat dari jenis barang publik ini. Umumnya adalah sejumlah merit goods seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar

Peran Pemerintah

• Komplementaritas dari barang publik tersebut sangat tinggi dan menghasilkan economic rate of return yang lebih tinggi pula.

• Kemampuan penyediaan barang publik tergantung peningkatan kapasitas mulai dari perencana (pemerintah pusat) hingga pengelola (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta pelaksana di sekolah maupun puskesmas. Peningkatan kapasitas ini juga dibutuhkan karena sebagian besar dari kebijakan anti kemiskinan merupakan pendekatan bukan pasar.

• Pemerintah tetap merupakan primary driver termasuk dalam pengembangan microfinance misalnya.

• Penguatan fungsi Bappenas dan Bappeda menjadi elemen penting dalam proses reformasi untuk memperkuat fungsi pemerintah yang efektif untuk menjawab tiga tantangan : mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan mengatasi masalah ketimpangan ekonomi.

Peran Pemerintah

• Penguatan fungsi Bappenas dan Bappeda menjadi elemen penting dalam proses reformasi untuk memperkuat fungsi pemerintah yang efektif untuk menjawab tiga tantangan : mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. • Kapasitas Perencana perlu diperkuat

• Model penguatan ala OTO perlu direvitalisasikan dan disentralisasikan di Bappenas

Arahan Presiden RI Terkait Sinergi Perencanaan & Penganggaran Dalam...

Documents

Transcript of Arahan Presiden RI Terkait Sinergi Perencanaan & Penganggaran Dalam...