Arah kebijakan Kedeputian bidang peningkatan infrastruktur
-
Upload
irvan-habibi-pulungan -
Category
Documents
-
view
369 -
download
0
Transcript of Arah kebijakan Kedeputian bidang peningkatan infrastruktur
ARAH KEBIJAKAN KEDEPUTIANBIDANG PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR
DISAMPAIKAN PADA RAPERNAS II ASTTI TAHUN 2009
JAKARTA, 16 JULI 2009
OLEH :DEPUTI BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTURKEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERMASALAHANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Masih terdapat kesenjangan (disparitas) pembangunan antarwilayah yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah tertinggal.
Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 199 (43%) kabupaten tertinggal, dengankonsentrasi kawasan timur Indonesia 62%, dan kawasan barat Indonesia 38%.
Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasanpengelolaan sumber daya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusatpertumbuhan
Permasalahan aspek pengembangan sumber daya manusia yaitu rendahnyakualitas sumber daya manusia
Permasalahan aspek kelembagaan, terutama rendahnya kemampuankelembagaan aparat dan masyarakat
Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut, dan udara; telekomunikasi, dan energi, serta keterisolasian daerah. sebagai faktor penyebab ketertinggalan yang paling dominan
Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerahrawan bencana (kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dll) serta rawan konflik sosial. Sebagaimana bagan berikut ......
KEBUTUHAN PENANGANAN DAERAH TERTINGGAL
Sumber : Data Identifikasi dan Validasi Kementerian PDT
9.38%4.02%
18.39%
50.81%
17.41%
Aspek BencanaAlam dan Konflik
AspekKelembagaan
Daerah
AspekPerekonomian
Lokal
Aspek Saranadan Prasarana
AspekSumberayaManusia
3
TUPOKSI Kementerian Negara PDT
1. Merumuskan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah tertinggal;2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah
tertinggal;3. Mengelola barang/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden.
1. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang bantuaninfrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaanmasyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara berkoordinasi denganinstansi terkait serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. "
2. Dalam menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit kerjayang berbentuk Pusat."
PERPRES NO. 9 TAHUN 2005
PERPRES NO. 90 TAHUN 2006
Tupoksi Deputi - IITupoksi Deputi - II
Fungsinya meliputi : Penyiapan perumusan kebijakan Koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan masalah dan
kegiatan Pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis dengan
instansi terkait Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
Tugas pokoknya adalah menyiapkanperumusan kebijakan dan koordinasipelaksanaan kebijakan dibidangpeningkatan infrastruktur
STRATEGI DASAR PDT
PROGRAMPDT
PengembanganSarana & Prasarana
PengembanganEkonomi Lokal
PemberdayaanMasyarakat
Sarana dan Prasarana Sosial Dasar
Program Kedeputian Peningkatan infrastrukturKet. :
Pencegahan danRehabilitasi Bencana
Pemb. DaerahPerbatasan
Sarana dan Prasarana Ekonomi
Integrasi Sistem Transportasi
Jaringan Informasi dan Telekomunikasi
Prasarana Pedesaan (Pertanian)
MEMBANGUN DAERAH
TERTINGGAL DAN SDM
MEMBANGUN DAERAH
TERTINGGAL DAN SDM
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2008
98,26Operasionalisasi Kebijakan
IV.
Pemantauan, Analisis danEvaluasi
III.
99,2Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
II.
Perumusan Kebijakan
I.
Prosentase(%)
Realisasi Dana(Rp)
Pagu Dana(Rp)
Program/ Kegiatan
No.
PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG TELAH DIHASILKAN
A. Pembangunan Listrik Perdesaana. Tentang Kriteria Penentuan Lokasi1. Tidak akan mendapatkan jaringan listrik PLN
dalam 5 – 10 tahun yang akan datang ;2. Pola pemukiman tersebar ;3. Terdapat fasilitas umum/ sosial yang memerlukan
dukungan energi ;4. Berkembang kegiatan ekonomi lokal (industri
rumah tangga) yang memerlukan dukungan energi5. Kriteria KK yang masuk kategori miskin (tidak
mempunyai genset).6. Telah terbentuk lembaga masyarakat setempat
yang mampu untuk mengelola.b. Pemilihan Teknologi didasarkan Potensi Lokal
1. PLTMH (memanfaatkan sungai/ saluran irigasi) ;2. PLTB (memanfaatkan potensi angin yang konstan) ;
c. Sumber Pendanaan1. APBN, APBD dan swadaya masyarakat ;2. Besar iuran yang ditetapkan didasarkan pada
kesepakatan kelompok.
d. Pengelolaan Pasca Konstruksi1. Dilakukan oleh masyarakat melalui OMS yang
sudah dibentuk dengan SK Bupati ;2. Pembinaan teknis oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten
LANJUTAN
B. Penanganan Bantuan Sosial denganPola Swakelola.
Pola penanganan konstruksi jalan poros desa dapatdilakukan oleh OMS ;
Pola penanganan konstruksi irigasi tersier dapatdilakukan oleh OMS ;
Pola penanganan kontruksi air bersih pedesaan dapatdilakukan oleh OMS;
Peran Dinas/ Bappeda sebagai pembina teknis.
SINKRONISASI PROGRAM KEDEPUTIAN DENGAN SEKTOR
1. Pemeliharaan jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten untuk mendukung transportasi barang, manusia dan jasa.
2. Pembangunan jalan/ jembatan desa dan dermaga desa serta penyediaan moda transportasi.
3. Memperlancar hubungan transportasi darat, laut dan udara.
4. Pelaksanaan sesuai dengan kewenangan Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
1. Departemen PU2. Departemen
Perhubungan3. Dinas PU Propinsi4. Dinas PU Kabupaten5. Dinas Perhubungan
Propinsi6. Dinas Perhubungan
Kabupaten7. Bappeda Kabupaten
Infrastruktur Transportasi1.
Isu/ FokusSektor TerkaitNo.
1. Menyusun data desa tertinggal yang memerlukan pembangunan fasilitas telekomunikasi melalui Program USO.
2. Menyusun program pembangunan infrastruktur infotel yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal.
3. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Daerah Tertinggal atas layanan infotel secara tepat guna dan tepat sasaran dengan biaya yang relatif terjangkau.
1. Departemen Kominfo
2. Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI
Infrastruktur Infotel2.Isu/ FokusSektor TerkaitNo.
1. Mendukung program belajar 9 tahun.
2. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi untuk mendukung program penyehatan lingkungan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat desa.
4. Mendukung program penurunan tingkat kematian bayi.
1. Departemen Pendidikan
2. Departemen PU (Ditjen Cipta Karya)
3. Departemen Kesehatan
4. Dinas Pendidikan Kabupaten
5. Dinas Kesehatan Kabupaten
6. Bappeda Kabupaten
Infrastruktur Sosial3.Isu/ FokusSektor TerkaitNo.
1. Optimalisasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
2. Peningkatan produktivitas pangan dalam rangka swasembada.
3. Pengembangan komoditi perindustrian DT melalui kegiatan penguatan dan bantuan mesin/ peralatan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan
1. Dep. PU (Ditjen Sumber Daya Air)
2. Dep. Pertanian3. Dep. Perindustrian4. Dep. Perdagangan5. DKP6. Bappeda Kabupaten
Infrastruktur Ekonomi4.Isu/ FokusSektor TerkaitNo.
1.Pengurangan jumlah KK yang belum berlistrik. (s/d TA 2005 diperkirakan 19 juta KK belum berlistrik).
2.Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME).
3.Program Desa Terang melalui pemanfaatan energi terbarukan
4.Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur energi (terutama pada aspek pengoperasian dan pemeliharaan melalui iuran bersama).
1. Ditjen Listrik danPemanfaatan Energi Dep. ESDM
2. BPPT3. Menko Perekonomian4. Dinas Tamben Propinsi5. Dinas Tamben Kabupaten6. Bappeda Kabupaten
Infrastruktur Energi5.Isu/ FokusSektor TerkaitNo.
REALISASI DAN MANFAAT INFRASTRUKTUR TAHUN 2008
Tingkat keterisolir suatu daerah menjadi berkurang ;
Pergerakan barang, orang dan jasa meningkat ;
Masyarakat menghemat biaya perjalanan ;
Lalu lintas harian masyarakat meningkat ;
1 Paket Dermaga 11 Paket Jalan Poros Desa 1 Paket Struktur Bawah
Jembatan 1 Paket Jalur Evakuasi 1 Paket Moda
Transportasi Laut
Infrastruktur Transportasi1.
ManfaatRealisasi InfrastrukturNo.
Masyarakat mendapat kemudahan dalam menggunakan sarana komunikasi umum dan murah ;
Tingkat kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dunia perdagangan/ ekonomi, sosial dan pendidikan semakin meningkat ;
2 Unit Warung Informasi Masyarakat (WIM)
Infrastruktur Infotel2.
ManfaatRealisasi InfrastrukturNo.
LANJUTAN
Meningkatnya kesehatan masyarakat dan lingkungan pemukiman ;
Meningkatnya kemudahan mendapatkan air bersih ;
Biaya dan waktu untuk mendapatkan air bersih berkurang ;
Berkurang tingkat kematian bayi menurun ;
Tingkat kenyamanan siswa belajar semakin meningkat ;
Berkurangnya beban masyarakat karena dampak dari bencana.
7 unit Sarana dan Prasarana Air Bersih
1 Paket Pengadaan Poskesdes Keliling
1 Paket Peralatan Bidan Desa 2 Unit Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar 1 paket Bantuan Pasca
Bencana 6 Paket Infrastruktur Sosial
Infrastruktur Sosial3.
ManfaatRealisasi InfrastrukturNo.
LANJUTAN
Meningkatnya orientasi pasar dalammemasarkan komoditi hasil pertanian.
Meningkatnya hasil produksi pertanian.
Meningkatnya pendapatan pedagang/ petani.
Meningkatnya hasil produksi penyulingan minyak nilam dan pendapatan petani minyak nilam.
Meningkatnya produksi dan kualitas hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan nelayan.
Terwujudnya kerjasama antar stakeholder dalam program percepatan penanggulangan bencana.
Tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat ketika menghadapi bencana semakin bertambah.
4 Unit Los Pasar 1 Unit Bangunan Pasar Desa 60 Unit Hand Tractor 3 Unit Mesin Penyuling
Minyak Nilam 1 Unit Cold Storage, 50 Unit
Cold Box, dan 2 Unit Rumpon Buku Strategic Action Plan
dan Road Map PercepatanPenanggulangan BencanaSecara Terpadu
Buku Panduan Praktis danPetunjuk TeknisPendampingan MasyarakatDesa Rawan Bencana
Infrastruktur Ekonomi4.ManfaatRealisasi InfrastrukturNo.
Masyarakat menikmati penerangan listrik lebih baik dari penerangan sebelumnya.Masyarakat dapat lebih berhemat
untuk pengeluaran pembelian minyak untuk penerangan.Masyarakat dapat menikmati hiburan
dan informasi melalui siaran radio/ TV.Waktu untuk kegiatan sosial,
ekonomi dan pendidikan di malam hari semakin bertambah. Bertumbuhnya kegiatan usaha
dengan memanfaatkan energi listrik dari PLTS Terpusat dan PLTMH.
53 Unit PLTS Terpusat 5 kW 17.409 Unit PLTS SHS
Tersebar 50 Wp 24 Unit PLTMH 3 unit Jaringan Listrik Training Center Energi
Alternatif (Bio Ethanol)
Infrastruktur Energi5.ManfaatRealisasi InfrastrukturNo.
KINERJA DEPUTI II S/D TA.2008
KEGIATAN P2IPDT TA. 2009
12Pengadaan Mesin Industri PengolahPakan Ikan, Mesin PenyulinganNilam Astsiri, Mesin PenyulinganMinyak Kayu Putih, Alat IndustriKripik Buah, Hand Traktor, MesinPompa Air dan Pencetak Pakan, sertaPembangunan Embung Air
EKONOMI4.
181PLTS SHS 50 Wp (10.760 unit)PLTS Terpusat 5 Kw (74 unit)PLTMH (20 unit)Jaringan Listrik Desa (2 paket)
ENERGI5.
13Pembangunan Sarana dan PrasaranaPendidikan serta Rumah Ibadah & Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih
SOSIAL3.
1212 unit Warung InformasiMasyarakat (WIM)
INFOTEL2.
16Pembangunan Dermaga, Jalan Desa, Jembatan, dan Sarana Kapal Cepat
TRANSPORTASI1.
DANA (Rp.)∑ KAB.KEGIATANINFRASTRUKTURNo.
PERMASALAHAN/ KENDALA, TINDAK LANJUT dan HASILNYATAHUN ANGGARAN 2009
a. Pihak Dinas/ Bappeda Kabupaten perlu menyempurnakan studi kelayakan yang ada sehingga proses pencabutan bintang dapat segera dilakukan.
b. Diadakan rapat koordinasi dengan pihak Dinas/ Bappeda Kabupaten untuk segera melakukan updating terhadap RAB dan gambar yang ada dan harus ditandatangani oleh Kadis/ Bappeda Kabupaten, sehingga proses tender dapat segera dilakukan.
c. Diadakan rapat koordinasi dengan pihak Dinas/ Bappeda Kabupaten untuk segera melengkapi data pendukung teknis yang diminta.
a. Studi kelayakan (feasibility study) tidak lengkap atau sudah tidak up to date, sehingga DIPA diberi tanda bintang.
b. Kelengkapan RAB yang sudah mencermati unit cost yang terbaru dan gambar, yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas/ Ketua Bappeda belum ada, sehingga terlambat untuk dilelang.
c. Kelengkapan data pendukung teknis belum lengkap, sehingga terlambat untuk dilelang.
Tindak Lanjut dan HasilnyaPermasalahan/ Kendala
d. Setelah semua data pendukung teknis lengkap proses pencabutan tanda bintang harus segera dilakukan.
e. Pihak Pemda berusaha menyediakan dana pendamping melalui APBD-P, supaya infrastruktur yang dibangun dapat beroperasi optimal.
f. Menghubungi pihak Dinas/ Bappeda dan Bapak Bupati (apabila diperlukan), agar SK Bupati tentang penetapan lokasi desa tertinggal, nama calon penerima, pengurus OMS, dan nama pengawas dari pihak Pemda agar segera diterbitkan.
d. Proses pencabutan tanda bintang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga proses tender terlambat.
e. Keterlambatan memberi informasi kepada pihak Pemda untuk menyediakan dana pendamping, sehingga dikuatirkan hasil akhir dari infrastruktur yang dibangun tidak optimal.
f. Keterlambatan SK Bupati tentang penetapan lokasi desa tertinggal, nama calon penerima, pengurus OMS, dan nama pengawas dari pihak Pemda.
Tindak Lanjut dan HasilnyaPermasalahan/ Kendala
g. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang akan adanya penyediaan infrastruktur harus intensif dilakukan agar tingkat pertisipasi masyarakat meningkat, dan mengurangi/ menghilangkan friksi yang akan timbul.
h. Kepada pihak ke 3 sebagai pemenang untuk segera mengirim barang, supaya pada saat musim hujan, pengangkutan barang dan pekerjaan fisik dilapangan sudah selesai.
g. Lemahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang akan adanya penyediaan infrastruktur, sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi berkurang, dan dapat juga menimbulkan friksi baik antar warga satu desa, maupun warga antar desa, karena adanya warga yang merasa kurang diperhatikan.
h. Faktor cuaca, sehingga kegiatan transportasi pengangkutan barang dan pelaksanaan pekerjaan mengalami gangguan, sehingga pekerjaan fisik di lapangan mengalami keterlambatan.
Tindak Lanjut dan HasilnyaPermasalahan/ Kendala
h. Proses pelelangan dilakukan, tetapi kontrak tidak boleh ditandatangani sebelum RKA-K/L di tandatangani. Disamping itu, proses pelelangan dilakukan secara bertahap, diprioritaskan paket-paket yang paling lengkap data pendukungnya.
h. Keterlambatan RKA-K/L ditandatangani, menyebabkan proses pelelangan mengalami keterlambatan.
Tindak Lanjut KegiatanLaporan Kendala
Konsep Design PembangunanInfrastruktur DaerahTertinggal
Inventarisasi, Identifikasi data dan masalah penyebabketertinggalan, khususnya dari segi perencanaan, kelembagaan dan kemampuan SDMnya mengenaipembangunan daerah tertinggal secara bottom – up ( mulaidari tingkat desa sampai ke pusat)
Analisis masalah perencanaan pembangunan daerahtertinggal
Solusi pemecahannya, untuk mengurangi Gap PerencananBottom Up dengan cara penguatan kelembagaan perdesaanmelalui Capacity Building yang dapat dilakukan olehPemerintah, Universitas, Asosiasi atau Lembaga lainnyayang ditetapkan.
Menyusun sebuah Dokumen berupa pedoman untukmenyiapkan perencanaan pembangunan perdesaan yang sederhana dan memenuhi standar teknis
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2010DEPUTI BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTURMENGACU PADA PAGU INDIKATIF 2009
6. Untuk Infrastruktur Transportasi, Infotel, Sosial, Ekonomi dan Energi5. Infrastruktur Energi4. Infrastruktur Ekonomi3. Infrastruktur Sosial2. Infrastruktur Infotel1. Infrastruktur Transportasi
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Bidang Infrastruktur Transportasi, Infotel, Sosial, Ekonomi dan Energi
Perumusan Kebijakan, Strategi, Program Pembangunan Kawasan/ Daerah di Bidang Peningkatan Infrastruktur Transportasi, Infotel, Sosial, Ekonomi dan Energi.
Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Infrastruktur Transportasi, Infotel, Sosial, Ekonomi dan Energi.
Program/ Kegiatan
NOTE : LOKUS PADA 185 KABUPATEN
PROGRAM KPDT 2010 MENGACU PADA RKP 2010
MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN LOKAL YANG
DIINTEGRASIKAN DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
DAN DIDUKUNG OLEH SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN YANG
MEMADAI
TemaTema, , PrioritasPrioritas dandan PengarusutamaanPengarusutamaanRKP 20RKP 201100
TEMA RKP 2010”Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan
Kesejahteraan Masyarakat”
PRIORITAS RKP 20101. Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, serta
Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial.2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan
Demokrasi dan Keamanan Nasional4. Penguatan Perekonomian Domestik yang Didukung oleh Pembangunan
Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
30
31
Fokus Indikator hasil Kegiatan Prioritas Indikator Keluaran
4. Pengembangan infrastruktur air bersih, ekonomi, energi, komunikasi dan infrastruktur penghubung antar daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan
1. Jumlah masyarakat yang mempunyai akses air bersih
2. Persentase desa yang memiliki akses terhadap air bersih
3. Persentase desa yang memiliki akses terhadap media komunikasi dan informasi (telpon umum/ selular, suratkabar atau televisi).
4. Persentase desa yang mempunyai akses transportasi ke pusat-pusat pertumbuhan
5. Persentase desa dgn permukaan jalan terluas(aspal/beton, diperkeras, tanah dan lainnya),
6. Persentase desa yang memiliki lahan sawah beririgasi
7. Persentase desa yang memiliki pasar permanen.
8. Persentase desa yang dapat mengakses listrik
1. Pengembangan pola pembiayaan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat
2. Penyelenggaraan skema keperintisan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur energi, komunikasi dan transportasi.
3. Pengembangan kerjasama antara daerah dalam penyediaan infrastruktur
4. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
5. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi
6. Pembangunan sarana dan prasarana transpostasi dari daerah tertinggal ke pusat pertumbuhan
7. Pembangunan sarana danprasarana jaringan irigasi
8. Pembangunan sarana dan prasarana pasar
9. Pembangunan sarana dan prasarana listrik
1. Terjadinya pola pembiayaan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat
2. Adanya skema keperintisan dalam penyediaan infrastruktur energi, komunikasi dan transportasi
3. Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur
4. Jumlah infrastruktur air bersih yang terbangun
5. Jumlah infrastruktur yang terbangun pada bidang produksi dan pengolahan hasil produksi pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
6. Jumlah infrastruktur energi yang terbangun
7. Jumlah infrastruktur komunikasi yang terbangun
8. Jumlah infrastruktur transportasi yang tersedia dari daerah tertinggal ke pusat pertumbuhan
MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
KOMODITAS UNGGULAN LOKALKOMODITAS UNGGULAN LOKAL
KONSIDERAN : Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Memanfaatkan Komoditas Unggulan Lokal Pengembangan Ekonomi Lokal, Lembaga Keuangan Mikro Didukung oleh Sarana dan Prasarana Perdesaan yang Memadai
Tujuan : 1. Meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut 2. Pemberdayaan masyarakat.3. Mengembangkan mekanisme pendanaan melalui L K M4. Menyiapkan sarana dan prasarana perdesaan yang memadai
STUDI KASUS: BUDIDAYA RUMPUT LAUT
Sasaran :
1. Hasil komoditas rumput laut semakin meningkat dan lancar di dalampemasarannya.
2. Income (pendapatan) petani rumput laut meningkat
Keterlibatan petani dalam industri proses pengelolaan, agar nilaitambah hasil pertanian rumput laut meningkat.
Disamping itu dukungan pendanaan dari institusi keuangan (per bankan, koperasi, dll) dan mekanisme pendanaan. Dukunganpendanaan dapat berupa soft loan dan hibah dari lembaga donor baikdalam dan luar negeri (seperti : ADB, World Bank, GTZ, IFAD)
Dukungan dari perguruan tinggi, institusi pemerintah/ swasta (DinasPerindustrian, Dinas Perdagangan dan Koperasi, serta LSM/ Ormas) dalam memberikan pelatihan dan pendampingan untuk teknikbudidaya, masa panen dan pasca panen).
Tidak kalah penting dukungan dari sisi infrastruktur : jaringan jalan, dermaga, energi dll
Matrix Pelaksanaan Instrumen KPDT Secara Terpadu
SKEMA MODEL PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF BIO ETHANOLBERBASIS UBI KAYU DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
PNM
PasarLokal
PABRIK SKALA KECIL (3 KL/HR)
PABRIK SKALA KECIL (3 KL/HR)
PABRIK SKALA KECIL (3 KL/HR)
Pabrik Skala Besar(60 kl/hr)
PERTAMINA
JUAL BELIPRODUKSI
P E T A N I
Poktan Poktan Poktan Poktan Poktan Poktan
BUMN IDB Pemerintah
Sumber Pendanaan Murah & Pendampingan Manajemen
PELATIHAN- PDT- ICMI- BUMN- PERG. TINGGI- BALAI LATIHAN
Bank
LKM
Alir
anda
na
LATIHAN PEMBUATAN ETANOL
PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO
PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA& PERUBAHAN MINDSET
Deputi III :Permodalan
Deputi II :Desain Pabrik,
bahan baku danprog. Green
energy
Deputi IV :Kelembagaan
petani, pelatihan &
pemberdayaan
Deputi I danDeputi V:Lahan dan
Potensinya, Pelatihan
KESIMPULANModel Penanggulangan Kemiskinan berbasis komoditas unggulanlokal yang dikembangkan KPDT:Mengacu kepada Green Development Policy, diarahkanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung denganpengembangan ekonomi lokal dan penyediaan sarana dan prasaranaperdesaan yang memadai.
Pelaksanaan Program diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokaldalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulanganpengangguran
Strategi Pencapaian Target melalui: Menyiapkan model implementasi secara terpaduMenyiapkan pola dan sumber pendanaanMendukung kemandirian Industri dalam negeri