ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG KOMUNIKASI

disampaikan oleh :

Direktur Politik dan Komunikasi

Jakarta, 4 Desember 2017

2

Bidang Komunikasi dalam RPJPN 2005 – 2025

RPJMN 2015 – 2019 dan Bidang Komunikasi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018

Prioritas Nasional Bidang Komunikasi

Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi

OUTLINE

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG NASIONAL (RPJPN)

2005 – 2025 1

3

Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila

Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol

Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip- prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan

Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM RPJMN

2020-2024

RPJMN 2015-2019

RPJMN 2010-2014

RPJMN 2004-2009

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Peranan komunikasi dan informasi dalam pembangunan Politik (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk

berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;

(b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen;

(c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran (broadcasting) sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi;

(d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;

(e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa;

(f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2015 - 2019 2

6

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

Revolusi Mental Kesehatan Pendidikan

Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi

Kemaritiman dan Kelautan

Industri dan KEK Pariwisata

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan;

(3) Tertinggal (4) Perkotaan; (5) Reforma Agraria; (6) Konektivitas

Nasional

DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

Demokrasi dan Diplomasi Keamanan dan Ketertiban Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Nawacita 4 Nawacita 1 Nawacita 9 Nawacita 2

8

8

Pelembagaan Demokrasi

 Penyelenggaraan pemilu yang masih belum memenuhi harapan

 Hubungan kelembagaan trias politica yang belum sesuai prinsip hakiki demokrasi, berupa relasi checks and balances antar lembaga negara

 Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah

 Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat

 Organisasi masyarakat sipil/ormas yang kapasitasnya masih perlu ditingkatkan

 Adanya potensi gangguan pada kebebasan sipil dan Hak-Hak Politik

Konflik Kekerasan

 Potensi adanya berbagai ancaman tindak kekerasan dari konflik sosial dan politik

 Terorisme yang laten dan tidak berpola

Penguatan peran lembaga demokrasi

 Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak- hak politik, serta keterwakilan perempuan

 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik

 Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan

 Penanggulangan terorisme

Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

PERMASALAHAN

AGENDA 2015 – 2019 (Sub-Isu Strategis)

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PERIODE 2015-2019

SASARAN

ISU STRATEGIS BIDANG POLITIK 2015 – 2019

1 Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

– Penguatan Peran Lembaga Demokrasi

– Jaminan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Rakyat

– Keterbukaan Informasi, Komunikasi Publik dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

– Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

– Penanggulangan Terorisme

2 Peningkatan Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional

– Penanganan Perbatasan

– Pemantapan Peran Indonesia di Asean

– Penguatan Diplomasi Ekonomi

– Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak dan Keselamatan WNI/BHI di Luar Negeri khususnya Perlindungan terhadap TKI

– Peran Indonesia dalam Kerjasama, Bilateral, Regional dan Global

9

SASARAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Meningkat nya Keterbuka an Informasi Publik dan Komunikas i Publik serta Meningkat nya Akses Masayarak at terhadap Informasi Publik

Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik

a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi, tmsk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, membuka akses informasi publik sesuai UU

14/2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara

berkualitas d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media

penyebaran informasi publik yang efektif g) Kampanye publik terkait revolusi mental h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi i) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat j) Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi k) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers

Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya

a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Meningkatkan kualitas penyiaran,

a) Revisi terhadap UU tentang Penyiaran; b) Pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik; c) Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik

(LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

10

ISU STRATEGIS Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 3

11

12

Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan

dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan

Money Follow Program

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan

Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan

Spasial dengan memperhatikan :