ANTINOMI KEBIJAKAN ASAS CABOTAGE DALAM

INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP

KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

PENULISAN HUKUM

Oleh:

GURNITA NING KUSUMAWATI

NIM. 201410110311237

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2018

PENULISAN HUKUM

ANTINOMI KEBIJAKAN ASAS CABOTAGE DALAM INDUSTRI

MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP KEDAULATAN ENERGI

NASIONAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GURNITA NING KUSUMAWATI

NIM. 201410110311237

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2018

UngkapanPribadi:

Tidak perlu membuang waktu untuk menunggu inspirasi.

Tetap bergerak dan terus berupaya.

Kerja keras kerja cerdas dalam naunganNya,

Membuahkan kemenangan

bakbunga yang tidak pernah layu sepanjang zaman.

Motto:

If you want to shine like a sun, first you have to burn like it. Then, remember if

you win, you need not have to explain. But if you lose, you should not to be there

to explain. -Adolf H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., yang

telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan KaruniaNya yang tanpa

batas kepada Penulis. Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan

keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul:Antinomi Kebijakan Asas

Cabotage Dalam Industri Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Kedaulatan

Energi Nasional. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh

syukur menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan

yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi

penulis dan memberikan dorongan yang begitu besar dalam menyelesaikan skripsi

ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, kepada:

1. Ayahanda Dr. I.r David Hermawan M.P dan Ibunda Rahmawati S.Pd, selaku

orang tua Penulis yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih

sayang, perhatian, pengorbanan, doa, motivasi hidup, dan memberikan

dukungan penuh yang tak henti-hentinya, baik secara moril maupun materil.

Semua pencapaian Penulis tidak lepas dari semua dukungan Ayahanda dan

Ibunda. Penulis juga berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua

adik Penulis, Shafira Asokawati dan Rizky Fajar Mahendera, yang selalu

menghibur dan menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

serta kepada seluruh keluarga besar Penulis yang memberikan dukungan dan

doa yang tulus sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Fifik Wiryani S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan

Bapak Dr. Sulardi S.H., M.Si selaku dosen pembimbing II Penulis, yang

dengan sabar, penuh perhatian, dan atas segala kebaikan yang diberikan

kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Chandra Motik Yusuf S.H., M.Sc selaku founder sekaligus ketua

“Chandra Motik Yusuf & Associates” yang telah memberikan bimbingan

serta arahan kepada Penulis dalam menggali dan menekuni kasus maritim

baik lokal maupun internasional. Senantiasa pula memberikan pandangan

yang begitu luas mengenai ranah penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Laode M. Kamalludin M.Sc., M.Eng., Ketua Forum Rektor

Indonesia dan Guru Besar Ekonomi Maritim di Universitas Muhammadiyah

Malang atas arahan, bimbingan, serta inspirasi untuk mimpi-mimpi besar

Penulis.

5. Bapak Drs. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

yang telah menjadi motivator sekaligus inspirator bagi penulis selama

menimba ilmu dikampus putih tercinta, serta segenap jajaran Wakil Rektor

Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP selaku mantan Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang. Selamat mengemban amanah sebagai Menteri

Pendidikan Republik Indonesia, yang kerap memberikan sambutan hingga

kuliah tamu yang Penulis sempat hadiri. Begitu besar hormat Penulis pada

setiap motivasi yang beliau sampaikan.

7. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang, Ibu Catur Wido Haruni S,H., M.Si., M.Humselaku

Wakil Dekan I , Bapak Dr. Haris Tofly S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II,

dan Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, Bapak

Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum Selaku Kepala Laboratorium

Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi master dan motivator Penulis,

beserta Bapak dan Ibu jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang lainnya.

8. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku dosen Wali Penulis, sekaligus

menjadi dosen pendamping pertama yang menghantarkan Penulis dalam

kegiatan Kompetisi Debat Nasional. Begitu sabar, dan memberikan motivasi

tiada hentinya pada Penulis dan tim Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang untuk terus bangkit dan berusaha semaksimal

mungkin, yang pada akhirnya setiap kekealahan maupun kemenangan ialah

sama-sama suatu hal yang bernilai baik. Terimakasih Bapak, telah membantu

dan membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai Penulis

menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang, jasamu tak akan pernah penulis lupakan.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang tidak dapat sebutkan satu Persatu dalam skripsi ini. Terimakasih atas

ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini, semoga ilmu yang

diberikan bisa bermanfaat didunia dan akhirat amin, jasa-jasa beliau tiada

batasnya.

10. Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang, yaitu Bapak Kasyful Qulub S.H., M.H., Bapak

Sunarto Efendi S.H., Bapak Luthfi S.H., S.Sy., Almh. Ibu Husnul Khotimah

S.H., S.Sy., Ibu Febrianika Maharani S.H., M.H., Ibu Fazat Azizah S.H.,

S.Sy, dan Ibu Radhityas Kharisma N. S.H., yang telah memberikan

bimbingan, kemudahan, pengajaran serta kesempatan kepada Penulis untuk

menjadi Asisten Muda hingga Asisten di Laboratorium Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Seluruh Bapak dan Ibu staff/pegawai Tata Usaha Universitas

Muhammadiyah Malang hingga Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang yang tak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih

banyak atas kerjasama, kemudahan yang diberikan, pembelajaran

administrasi layaknya pemberkasan-pemberkasan, hingga segala kebutuhan-

kebutuhan Penulis dalam perihal administrasi studi hingga berbagai kegiatan

non akademik lainnya seperti kegiatan lomba yang pernah Penulis dan teman-

teman jalankan.

12. Rekan-rekan seperjuangan dalam membentuk dan membangun suatu

Komunitas Riset dan Debat (KRD)Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang, terkhusus kepada Febriansyah Ramadhan, Mas

Sunarto Efendi S.H., Mas Maulana Malik Ibrohim S.H., Mba Fitriana Kasiani

S.H., Mba Distya Putri Handayani S.H., dan Mba Putri Sakinah Wibowo S.H.

Terimakasih atas segala suka dan dukanya dalam membangun KRD. Begitu

banyak pembelajaran diluar perkuliahan yang tak dapat Penulis lupakan.

Penggemblengan diri yang dirasakan begitu mahal dan tak ternilai.

13. Seluruh Anggota Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang, terimakasih banyak atas kerjasama, kebersamaan,

cerita suka dan duka, perjalanan bersama yang tak hanya sekedar memenuhi

amanah dan tanggungjawab, namun berjuang bersama Demi Almamater

tercinta Universitas Muhammadiyah Malang, proses pengembangan diri

tersebut merupakan kenangan yang tak dapat terlupa. Kepada Anita Diar

Farukhi, Ruchoyah, serta adik-adik Penulis Asri Rezky Saputra, Holly Muridi

Zham-Zham, Ratu Dzulhijah, Wahyu Bening, dan seluruh adik-adik KRD

yang tak dapat disebutkan namanya satu per satu, terimakasih banyak.

14. Kepada Keluarga Besar HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang, sebagai organisasi sekaligus rumah bersama

kawan-kawan se-ideologi. Penulis ucapkan terimakaish banyak atas banyak

ilmu, pengalaman , dan kekeluargaan yang didapatkan.

15. Rekan-rekan seperjuangan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Periode

2016/2017 yang tak bisa Penulis tuliskan namanya satu per satu. Terimakasih

atas pengalaman berharga yang diberikan saat menjadi pengurus yang

membuat semua menjadi ringan tak terasa beban serta keikhlasan dan

kesungguhan para pengurus selama mengemban amanah di BEM FH UMM

Periode 2016/2017.

16. Sahabat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum UMM, Tuhfah Qur’ana

Tartila dan Devallia Prasta Syadza Negrini. Terimakasih atas kebersamaan,

dan dukungan moriil maupun materiil, serta suka duka yang pernah dialami

bersama selama 7 semester menjalankan studi di Fakultas Hukum UMM.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh

karenanya, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi

ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran dari

semua pihak demi penyempurnaan penulisan yang sempurna. Besar harapan

Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat bernilai positif

bagi semua pihak yang terkait.

Malang, 15 Januari 2017

Gurnita Ning Kusumawati

DAFTAR ISI

COVER DALAM ......................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... iii

SURAT PERNYATAAN ............................................................................. iv

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO ..................................................... v

ABSTRAKSI ................................................................................................. vi

ABSTRACT .................................................................................................. vii

KATA PENGANTAR .................................................................................. viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xv

DAFTAR GRAFIK ...................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................. 6 C. Tujuan ............................................................................................... 7 D. Manfaat ............................................................................................. 7 E. Kegunaan Penelitian ......................................................................... 8 F. Metode Penulisan .............................................................................. 8 G. Sistematika Penulisan ....................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 12 A. Sejarah Lahirnya Deklarasi Djuanda ................................................. 12

1. Konsep Wawasan Nusantara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) .................................................... 15

B. Asas Cabotage .................................................................................... 28 1. Asas Hukum ................................................................................. 28 2. Pengertian dan Dasar Filosofi Asas Cabotage ............................. 31 3. Asas Cabotage Perspektif Hukum Nasional ................................ 33 4. Asas Cabotage Perspektif Hukum Internasional.......................... 40

C. Tinjauan Energi dan Sumber Daya Mineral Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ............................................................................................ 41

1. Pengelolaan Migas di Indonesia................................................... 41 2. Kondisi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Strategi

Pengelolaan Migas untuk Menopang Ketersediaan Energi di

Indonesia ........................................................................................

50

D. Harmonisasi Hukum .......................................................................... 51 E. Politik Hukum Kedaulatan Energi Indonesia ..................................... 55

BAB III PEMBAHASAN ............................................................................ 61

A. Dasar Hukum (Legal Baseline) dalam Penerapan Asas Cabotage di Bidang Industri Migas Nasional..................................................... 61

B. Kebijakan Pemerintah Pasca Berakhirnya Ketentuan Penggunaan Kapal Asing di Bidang Industri Migas Nasional Tahun 2011

Berdasar Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran . 76

C. Proyeksi Akan Potensi Ketahanan Energi Nasional di Bidang Industri Migas Atas Diberlakukan dan Dilanjutkannya Asas

Cabotage dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Energi Nasional

Tahun 2018 .................................................................................... 84

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 89

A. Simpulan ............................................................................................ 89 B. Saran ................................................................................................... 103

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (per 1 Januari 2012) ... 40

Gambar 1.2 Cadangan Gas Alam Indonesia (per 1 Januari 2012) ................. 42

Gambar 1.3 Presentase impor minyak mentah Indonesia

berdasarkan sumber negara 2011 ................................................ 47

Gambar 1.4 Alur Kegiatan Hulu Migas ......................................................... 64

Gambar 1.5 Capaian Investasi Hulu Migas Dan Penerimaan

Negara (Per 30 September 2017.................................................. 71

Gambar 1.6 Capaian Lifting Migas (Per 30 September 2017) ...................... 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (per 1 Januari 2012)....... 46

Tabel 1.2Data Penggunaan dan Pengadaan Kapal di Perairan Indonesia ...... 65

Tabel1.3Strategi, Kebijakan, Upaya, dan Program Pemerintah

dalam Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional Industri Migas . 84

Tabel 1.4 Pencapaian Produksi Migas Per 30 Juni 2017 ............................... 91

Tabel 1.5 Pencapaian Lifting Migas Per 30 Juni 2017 .................................. 92

Tabel 1.6 Neraca Energi Fosil Indonesia tahun 2012 .................................... 92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan produksi dan konsumsi minyak Indonesia ............ 55

Grafik 1.2 Perbandingan produksi dan konsumsi gas alam Indonesia........... 56

Grafik 1.3Bauran Energi Primer Indonesia tahun 2005-2011 ....................... 45

Grafik 1.4Proyek Neraca Realisasi dan Proyeksi Energi Primer (Migas) ..... 70

Grafik 1.5 Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan

Domestik ....................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra

Aditya Bakti

Bambang Sunggono. 1998. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Dimyati Hartono. 1977. Hukum Laut Internasional. Jakarta: Bhratara Karya Aksara

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Normatif dan

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Husseyn Umar M. 2015. Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran Di

Indonesia. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia

Kasmir dan Jakfar. 2007. Studi Kelayakan Bisnis (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. HukumLautInternasional. Bandung: Bina Cipta.

--------------------------------. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.

Cetakan ke-2. Bandung: Alumni

--------------------------------. 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. Bandung: Binacipta

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya:

Arkola

Purba, Hasim. 2005. Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek.

Medan: Pustaka Bangsa

Ramlan, Ginting, S. L. 2008. Tinjauan Terhadap RUU Tentang Hipotek Kapal.

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan.

Salim, H. 2017. Hukum Pertambangan Di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali

Press

Seyiadi, Eko. 2015. Majalah Energi Nusantara: Strategic Planning & Portofolio

Pertamina Hulu Energi [edisi November 2015]

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tujuan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers

Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Apri Listiyanto. 2015. Peluang dan Tantangan Badan Penyangga Usaha

Pengelolaan Migas Nasional. Jurnal Online Rechtsvinding terbit Juli 2015.

Aulia Rifai, dkk. 2017. Cabotage Principle as the Realization of National Freight

Protection in Free Trade. Journal of Law, Policy, and Globalization ISSN

2224-3259 Vol.64.

Bauman, Florian. 2008. Energy Security as Multidimensional Concept. C.A.P

Policy Analysis. Diperoleh tanggal 10 Desember 2017 di

http://www.cap.lmu.de/dowmload/2008/CAP-Policy-Analysis-2008-01.pdf

Butcher, John G.. 2009. Becoming an Archipelagic State ; The Juanda Declaration

of 1957 and the Struggle to Gain International Recognation of the

Archipelagic Principle in Robert Cribb and Michele Ford (eds), Indonesia

Beyond the Water’s Edhe, Indonesia Update Series (1st cd, 1988), Vol 20, 28.

Djalali, Nur. Jurnal Hukum Gloris Juris. Cabotage Principle in Maritime

Law.Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya. Volume 7. Nomor 1,.1

Januari 2007. April. Jakarta.

Intharak, Narumon. Et.al. 2007. A Quest for Energy Security in the 21st Century.

Asia Pasific Energy Research Center. Diperoleh tanggal 10 Desember 2017

http://www.ieej.or.jp/aprec/2007pdf/2007_Reports/APREC_2007_A_Quest

_for_Energy_Security.pdf.

Kruyt, Bert. 2009. Indicators for Energy Security. Energy Policy 37 (6). Diperoleh

tanggal 10 Desember 2017 di

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V2W-4VV1BD3-

6/2/7dfa92a4c8ec60293f20a099949e871a

Ucuk Darusalam dan Iskandar Fitri. 2016. Kedaulatan Energi Nasional: Penguatan

Peran Negara Berdaulat & Pemberdayaan Sumber Daya Insani. Jurnal Ilmu

dan Budaya Vol 40, No.54 Desember 2016.

Renni Puri Wardianthi and Yos Sunitiyoso. 2013. Decision Analysis Of Vessel Re-

Flagging: Case Study of PT. Hallin Marine Indonesia. The Indonesian

Journal of Business Administration Vol.2, No.4, 2013:444-454.

Rizky Aprilianto, dkk. 2014 , “Implementasi Asas Cabotage dalam Kebijakan

Pelayaran di Indonesia (studi di Direktorat Jenderal Perhubungan

Kementrerian Perhubungan dan Indonesian National Ship Owners

http://www.cap.lmu.de/dowmload/2008/CAP-Policy-Analysis-2008-01.pdfhttp://www.ieej.or.jp/aprec/2007pdf/2007_Reports/APREC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdfhttp://www.ieej.or.jp/aprec/2007pdf/2007_Reports/APREC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdfhttp://www.sciencedirect.com/science/article/B6V2W-4VV1BD3-6/2/7dfa92a4c8ec60293f20a099949e871ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/B6V2W-4VV1BD3-6/2/7dfa92a4c8ec60293f20a099949e871a

Association)”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No.4, Universitas

Brawijaya.

Mahmul Siregar dan M Iqbal Asnawi. 2012. Cabotage Principle Pada Regulasi Jasa

Angkutan Dalam Perairan Indonesia dari Prespektif Sistem Perdagangan

Multirateral WTO/GATS.

Nilam Andalia Kurniasari. 2011. Connecting Indonesia’s Maritime Cabotage and

the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Volume 8 Number

4 July 2011

Nugroho, Hanan. 2004. Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia:

Tantangan dan Gagasan. Perencanaan Pembangunan. No IX/04

Panky Tri Febiansyah. Kebijakan Maritim dan Transformasi Indsutri Pelayaran

Indonesia dalam Kerangka Penerapan Asas Cabotage.Perencanaan

Pembangunan. No IX/09

Satjipto Rahardjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang

Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum. Edisi 10.

Perundangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS ) Tahun 1982

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran

Nasional

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Lembaran Begara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26. Sekretariat

Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43. Sekretariat Negara.

Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 100 tahun 2016 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain

Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang

Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Perhubungan nomor PM 100 tahun 2016 tentang

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk

Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang

dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2011 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain

Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang

Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 10 tahun 2014 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain

Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang

Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

Website:

Fraser Institute. 2016. Survey Policy Perception Index. Diakses pada tanggal 10

Desember 2017.

Hupmas SKK Migas. 2017. Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Diakses pada 10

Desember 2017

Jackson, Taylor dan Kenneth P. Green. 2017. Annual Survey of Mining

Companies. Diakses pada tanggal 18 September 2017.

Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi. 2016. Kegiatan Hulu

Migas. Diakses pada 1 Desember 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. Cadangan Minyak dan Gas

Bumi di Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

Miftahul Huda Noor. 2016. Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KBPU), Skema Public Prive Partnership (PPP) di Indonesia. Diakses pada

tanggal 10 Desember 2017.

Rusdi, S. (2011, Agustus 2011). Menyoal komitmen perusahaan pembiayaan kapal

terhadappelayaran. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017 dari website

ANTARANEWS.com:http://www.antaranews.com/berita/1314280591/men

yoal-komitmen-perusahaan-pembiayaan-kapal-terhadap-pelayaran

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

[website]. 2017. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi 2017, Capaian Investasi

dan penerimaan negara, serta Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi 2017.

Diakses pada tanggal 10 Desember 2017

Tularji. (2010, 02 16). Ratifikasi Asas Penahanan Kapal Terkatung-katung.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2017 dari Wenbsite Portal Maritim

Indonesia: http://portalmaritimindonesia.blogspot.com

Utrech. Pengantar dalam Hukum Indonesia. dalam http://soal-

soalpkn.blogspot.co.id. Diakses tanggal 10 Maret 2017.

Website Menteri Perhubungan dalam rubik berita Ministry of Transportation on

Consolidation Forum of National Shipping Industry, 9 November 2016,

Jakarta. Related to the Transportation Statistics, Ministry of Transportation,

2012-2016.

http://linkedin.com/pulse/mengingat-lagi-asas-cabotage-novy-rachmat?trk=prof-

post&trkSplashRedir=true&forceNo Splash=true, diakses 10 Desember

2017.

http://www.reformier.com/asas-cabotage-terhadap-industri-pelayaran-minyak-

dan-gas, diakses 10 Desember 2017.

http://maritimenews.id/berhasil-atau-tidak-liberalisasi-cabotage-filipina/, diakses

10 Desember 2017.

http://ngsuyasa.wordpress.com/2014/08/28/pengenalan-dan-pelaksanaan-asas-

cabotage-pelayaran-offshare-di-industri-migas-nasional/, diakses 10

Desember 2017.

http://kamusbahasaindonesia.org, diakses 10 Desember 2017.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6033

diakses 10 Desember 2017.

Lain-Lain:

Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025 (Sesuai Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2006). 2006. Jakarta

Tim Buletin SKK Migas. 2017. BUMI Buletin SKK Migas Edisi #51 Juli 2017.

Jakarta: SKK Migas.

http://www.antaranews.com/berita/1314280591/menyoal-komitmen-perusahaan-pembiayaan-kapal-terhadap-pelayaranhttp://www.antaranews.com/berita/1314280591/menyoal-komitmen-perusahaan-pembiayaan-kapal-terhadap-pelayaranhttp://portalmaritimindonesia.blogspot.com/http://soal-soalpkn.blogspot.co.id/http://soal-soalpkn.blogspot.co.id/http://maritimenews.id/berhasil-atau-tidak-liberalisasi-cabotage-filipina/