1. Lima instansi pelayanan publik yang dilaporkan masyarakat melalui Ombudsman RITahun 2012 No.InstansiTahun 2013Jlh Lap Prosent Jlh Lap Prosen ase tase1671 35,94 %669 (1) 33,05 %2Kepolisian325 17,42 %356 (2) 17,59 %3Lembaga Pengadilan178 9,53 %147 (5) 7,26 %4Badan Pertanahan Nasional165 8,84 %161 (4) 7,95 %52Pemerintahan DaerahKementerian154 8,25 %262 (3) 12,94 %

2. lima substansi keluhan yang dilaporkan masyarakat melalui Ombudsman RINoSubstansi Keluhan1 2 3 4 5Penundaan Berlarut Penyelahgunaan Wewenang Penyimpangan Prosedur Tidak Memberikan Pelayanan Permintaan Uang ,Barang, & JasaTahun 2011 Jlh Lap Prosentase 784 41,99 % 328 17,57 % 162 8,68 % 151 8,09 % 139 7,45 %Tahun 2012 Jlh Lap Prosentase 668 (1) 33,00 % 342 (2) 16,90 % 307 (3) 15,17 % 213 (4) 10,52 % 152 (5) 7,51 %3 3. Hasil Survey LSI LSI-2013 Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan menurunnya persepsi publik terhadap penegakan hukum pada tahun 2012 hingga 44 persen, adalah imbas buruknya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan Agung.Kedua institusi penegak hukum ini tersandare oleh problem internalnya masing-masing. Problem internal tersandera yang dimaksudkan adalah mental aparat Polri dan Jaksa masih bermental korup dan cenderung sewenang-wenang4 4. Hasil Survey IOM Laporan final penilaian kebutuhan polisi yang dilakukan atas kerjasama Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), International Organization For Migration (IOM), dan Kedutaan Besar Belanda, menyebutkan bahwa masyarakat menilai: Buruknya pelayanan yang diberikan oleh polisi kepada masyarakat (46 %) Penyalahgunaan kekuasaan (58%) Pelanggaran hak asasi manusia (50%) Penggunaan kekuatan yang berlebihan (44%) Sikap yang tidak baik dan perilaku yang arogan (53%) Ketidakjujuran (43%) Perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan (32%) Korupsi (37%) Masih dipraktikkannya nilai-nilai militeristik (61%) kurangnya hubungan kerjasama antara polisi dan masyarakat (41%). 5 5. Hasil Survey Nielsen JICA Hasil jajak pendapat mengenai reformasi polisi di wilayah Bekasi yang dilakukan oleh Nielsen yang disponsori oleh Japan International Co-operation Agency (JICA) menjelaskan bahwa masyarakat menilai bahwa sejak pemisahan polisi dari TNI/ABRI ada perubahan yang signifikan di institusi polisi dengan nilai 87 %. Adapun perubahan yang terlihat adalah: Bahwa polisi lebih mandiri 31 % (2007) dan 51 % (2009) Lebih bermasyarakat 10 % (2007) dan 47 % (2009) Fokus ke pelayanan masyarakat 25 % (2007) dan 40 % (2009) Kinerja lebih baik 15 % (2007) dan 38 % (2009) Cepat dan tanggap dalam bertindak 19 % (2007) dan 33 % (2009) Lebih disiplin 5 % (2007) dan 28 % (2009)6 6. Hasil Survey Nielsen JICA Jajak pendapat ini juga mengindikasikan harapan masyarakat terhadap Polri, yaitu: Masyarakat mengharapkan agar polisi dapat memberikan rasa aman di daerah tempat tinggal (34 %) Bebas dari kerusuhan (30%) Menjaga keamanan lingkungan (26%) Memberikan rasa aman diwilayah (21%) Cepat dalam menangani masalah (16%) Polisi melindungi masyarakat (14%) Cepat dalam menyelesaikan masalah pencurian/perampokan (12%) Lebih tegas dalam bertindak (12%) Tidak ada pencurian/perampokan (11%), dan Tingkat kejahatan semakin menurun (10%). Harapan masyarakat ini mengindikasikan bahwa makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri7 7. Hasil Jajak Pendapat Kompas Hasil jajak pendapat Harian Kompas menyebutkan adanya opini dalam masyarakat "bahwa berurusan dengan polisi justru menambah masalah baru". Kesan bahwa polisi gampang disuap kian kental mengendap dalam benak publik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat dimana lebih dari separuh responden (60 %) beranggapan bahwa di tubuh polisi masih melekat budaya kolutif dan koruptif. Memang tak sepenuhnya kesalahan suap-menyuap ditujukan pada polisi. Sebagaimana yang diakui oleh responden, sering kali pula justru sebagian masyarakat sendirilah yang menjadi aktor utama terjadinya hal itu. Tidak hanya terkait dengan penilaian tentang perilaku aparat belaka, dalam beberapa persoalan perilaku aparat tersebut juga dipicu oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam proses Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam proses seleksi dan rekrutmen Bintara Polri, dimana peran masyarakat yang berupaya menempuh cara-cara yang melawan hukum kerap kali dipraktikkan, bahkan dengan memaksa dan merayu panitia seleksi penerimaan anggota Polri. 8 8. Hasil Penelitian Kompolnas Hasil penelitian dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) difokuskan pada penanganan komplain publik (public complaint) yang masuk ke Kompolnas. Kegiatan ini sendiri dilakukan oleh Kompolnas bekerja sama dengan 7 (tujuh) Lembaga Bantuan Hukum di 7 (tujuh) Provinsi, yaitu LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Jakarta, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Makassar, dan LBH Papua didukung oleh Partnership For Governance Reform In Indonesia PADA TAHUN 20072008.Adapun jumlah komplain publik yang diterima oleh Kompolnas adalah sebanyak 1070 buah, dengan rincian:Reskrim 942 kasus,Samapta 3 kasus,Lalu Lintas 10 kasus, IntelkanBina mitra tidak ada kasus yang dilaporkanFungsi lainnya 115 kasus.Berdasarkan struktur komando, maka publik komplain tertinggi ditujukan pada tingkat:Polres (215 Kasus),Polda (189 kasus),Polsek (96 kasus), Poltabes (56 kasus),Mabes Polri (14 kasus), danPolwiltabes (4 kasus).Jika dijumlah data terkait dengan keluhan masyarakat yang bersumber dari Kompolnas dari tahun 2008 s.d. 2012 sebanyak 6.019 laporan (saran dan keluhan masyarakat) yang terdiri dari :95.414 bidang reserse (89,90%), 9. Pelayan Prima Pelayan=Abdi=Hamba=Budak Tebusan Pegawai Pemerintah yang berkewajiban melayani Masyarakat Anti KKN Korupsi=Rasuah=corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak Kolusi=kolusif (collusive) artinya rahasia,dengan diam-diam atau tidak terbuka. Pasal 1 UU RI No. 28 Tahun 1999 kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara dan pihak lain,masyarakat dan atau negara. Dalam kamus besar bahasa indonesia,kolusi adalah kerja sama secara rahasia untuk maksud tidak terpuji dan atau persekongkolan. Nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti "keponakan" atau "cucu". Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Anti Kekerasan=Violence sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, umumnya berkaitan dengan kewenangannyaAkar Kekerasan: Kekayaan tanpa bekerja, Kesenangan tanpa hati nurani, Pengetahuan tanpa karakter, Perdagangan tanpa moralitas, Ilmu tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan, Politik tanpa prinsip.11 10. Pengadaan Barang dan Jasa (Pembelian Alsus Polri,Simulator SIM) Perencanaan Anggaran (Rengar Pam Pemilu/Pilkada) Pengawasan (Jual beli perkara, Pendataan BB/Barang sitaan) Audit (Pre Audit, Post Audit, WTP Tdk Bebas Korupsi) Tata Kelola SDM (Perencanaan SDM, Rekrutmen dan Seleksi, SMK, Career Path, Reward and Punishment, Kompensasi) Pelayanan Publik (SIM, STNK,POA,SKCK,Izin Keramaian) 12 11. STRUKTURALINSTRUMENTALKULTUKULTURAL RALPOLRI PROFESIONAL 2025 12. RB Polri Menuju : Reformasi Struktural : Reformasi Struktur Organisasi, Efisiensi PATI, Pemerataan Pangkat dan Jabatan Reformasi Instrumental : Penataan Regulasi dan Policy Pro Masyarakat Reformasi Kultural : Abdi Masyarakat, Sederhana14 13. 151PENGUATAN INSTITUSI (INSTITUTION STRENGTHENING)STRUKTUR ORGANISA SI POLRI YANG BARU REFORMAS I BIROKRASI POLRI2 ROAD MAP REVITALISASIGRAND STRATEGY POLRI 2005 - 2025TEROBOSAN KREATIF (CREATIVE BREAKTHROUGH)3KOMITMEN REVITALISASIPENINGKATAN INTEGRITAS (INTEGRITY IMPROVEMENT)RENSTRA POLRITERWUJUDNYA PELAYANAN MASY YG PRIMA DAN KEBULATAN SINERGI POLISIONAL YG PRODUKTIF SBG PRA KONDISI DAYA SAING BANGSA DAN KEUNGGULAN NASIONAL, PD TH 2014 14. DSP Personel Polri 657.880 Vs Riil 413.707 Anggota Polri 391.613 Anggota PNS Polri 22.094. Jumlah Penduduk Indonesia: 251.000.000 Police Employee Rate : 1 : 642 Pelanggaran anggota baik jumlah penyimpangan berupa pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin: 2011 Jenis pelanggaran tata tertib/etika sebanyak 7.709 kasus Pelanggaran disiplin 8.682 kasus Pidana 719 kasus PTDH 250 kasus 2012 Jenis pelanggaran tata tertib/etika sebanyak 6.507 kasus Pelanggaran disiplin 6.300 kasus Pidana 930 kasus PTDH 416 kasus 2013 (Januari s.d Juni 2013) Jenis pelanggaran tata tertib/etika sebanyak 2.519 kasus Pelanggaran disiplin 1.461 kasus Pidana 312 kasus16 15. JUMLAH PERSONEL POLRI PATI 230PAMEN 13.151PAMA 30.715BINTARA 343.111 JMLH ANGGT POLRI: 387.207PNS POLRI 23.111JMLH PNS POLRI: 23.111 16. 18 17. KOMPOSISI PERSONEL POLRIJUMLAH PERSONILJUMLAH KESATUAN1 31 4454.736MABES15.505POLDAPOLRESPOLSEK371.702 18. Mabes Kecil Polda Cukup Polres Besar Polsek Kuat20 19. Data PemdaJUMLAH WILAYAH34 98 5996.994 81.253PROVINSIKOTAKABUPATENKECAMATAN KEL/DESA 20. 123 21. Fakta Empiris KKN makin kental dan merata di Polri Pelayanan Meningkat Secara Kuantitatif tetapi turun secara kualitatif Bad Capacity and Low Police Accountability (Was Sidik, Propam/Provost= Jeruk makan jeruk)23 22. Leadership Regulasi Struktur Organisasi Pengawasan (Internal dan Eksternal) Reformasi Kultural24 23. 25 24. Are we a Leader or Just a manager..? Not all leaders are good managers and Not all managers are good leadersManager VS Leader NoFactorsManagerLeader1CharacteristicAdministrator (mengatur)Agent of change (agen perubahan)2QualityImitation, copy, Duplicate (imitasi, copy, duplikasi)Genuine (asli)3FocusSystem (sistem)Human (manusia)4FunctionControl (pengawasan)Efficiency (efisiensi)5PeriodShort Term (jangka pendek)Long Term (jangka panjang)6QuestionHow (bagaimana)Why (mengapa)7ConsiderationProfit (keuntungan)Wide Horizon (berpandangan luas)8StyleImitate (imitasi)Creative (kreatif)9AttitudeStatus Quo (status quo)Innovative (inovatif)10LoyalityFollower, Obedient (pengikut, patuh)Be autonomous (11TaskDoes things right (melakukan sesuatu dgn benar/sesuai aturannya)Does the right thing (melakukan hal-hal yang benar)Bennis & Burt Nanus26 25. Aksi Pencegahan Korupsi dengan Zona Integritas 1 Penandatanganan dan Penerapan Pakta Integritas2 Pencanangan Zona Integritas3 Pembangunan Zona Integritas 4 Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani5 Clean Government / Good Governance 26. Vs28 27. Vs 29 28. Vs30 29. 31Vs 30. 32Vs 31. Vs33 32. Sekian35